OPINI
Penyelenggara Negara dalam Krisis
Oleh: Chazali H. Situmorang (Dosen FISIP UNAS/Pemerhati Kebijakan Publik) PENYELENGGARA Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada diri Presiden itu menyatu satu sisi sebagai penanggung jawab mutlak penyelenggaraan pemerintahan, dan sisi lain sebagai Kepala Negara. Sebagai Kepala Negara penanggung jawab penuh terhadap seluruh wilayah, dan rakyat Indonesia. Akhir-akhir ini, penyelenggara negara dan pemerintahan kehilangan karakternya. Tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden begitu saja dipanggil oleh Ketua Umum Partai yang berkuasa untuk hadir dalam acara rapat akbar dalam menentukan calon Presiden dari partai yang bersangkutan. Dalam tata cara rapat partai itu, jelas kehadiran Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Penempatan duduk pada acara tgl 21 April 2023 yang lalu itu, posisi Presiden disamakan dengan pengurus Partai. Dalam sambutan Sekjen Partai dan Capres yang ditugaskan partai itu, dalam urutan yang terhormat, menyebutkan Ketua Umum Partai, baru berikutnya Presiden Jokowi. Ini tidak lazin sepanjang puluhan tahun saya mencermati tata protokol kegiatan Presiden. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu, ingin menunjukkan pada dunia, bahwa kehormatan, harkat dan martabat Presiden Jokowi dibawah harkat dan martabat Ketua Umum Partai. Tapi bagi Presiden Jokowi itu bukan problem, tidak merasakan dignity nya mengalami erupsi. Suatu fenomena baru dalam penyelenggaraan negara dengan sistem Presidential seperti yang dianut Indonesia. hal ini akan memberikan preseden yang kurang baik dalam perjalanan anak bangsa ke depan. Kesibukan Presiden sekarang ini adalah mengumpulkan Ketua Ketua Partai Pemerintah. Mendorong agar partai membuat koalisi besar. Sehingga yang akan meneruskan kepemimpinan negara 5 tahun ke depan, juga tidak lepas dari peran dan dukungan Presiden Jokowi. Malam ini (2/5) Presiden mengumpulkan 6 Ketua Umum pendukung pemerintah di Istana Negara, kecuali Nasdem. Menurut petinggi PPP, karena Nasdem pilihan Capresnya beda. Mulai malam ini sudah terbuka lebar fakta bahwa posisi partai Nasdem sudah bukan lagi masuk dalam poros pendukung Jokowi. Bagaimana Surya Paloh menyikapi situasi ini, tentu ada kejutan yang agak susah juga menebaknya. Jokowi yakin betul dengan Ganjar dan Prabowo yang diusung gabungan koalisi partai besar itu, akan melindungi dan mengamankan Jokowi dari jangkauan hukum kelak jika sudah tidak jadi Presiden, atas berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Presiden Jokowi sudah mulai khawatir atas berbagai analisis dan opini yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, yang akan meminta pertanggung jawaban hukum kepada Pak Jokowi. Tidak ada sahabat yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Pak Presiden seharusnya menyadari kata mutiara itu. Perjalanan runtuhnya rejim Orde Baru Presiden Soeharto merupakan bukti sejarah yang nyata. Siapa yang tidak kenal Alm Harmoko loyalis kental Presiden Soeharto waktu itu. Begitu mudah berbalik arah menjatuhkan Presiden Soeharto. Apakah Presiden Jokowi dapat menjamin, jika Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto menjadi Presiden, dapat melindungi Jokowi, jika harus berhadapan dengan tekanan rakyat atau sudah menganggu dan mengusik kepentingan Presiden yang baru? Siapa yang bisa menjamin? Jika kita powerless semua akan menjauh. Itu adat dunia. Apalagi jika selama berkuasa banyak rakyat yang menjadi “korban” kekuasaan. Boleh jadi Anis Baswedan, Capres yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi, dan ternyata dipilih rakyat sebagai Presiden, akan memberikan perlindungan hukum kepada Presiden yang digantikannya. Walaupun tentu akan meminta pertanggung jawaban jika memang ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Tentu dengan pendekatan manusiawai dan tidak mengabaikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan gambaran di atas, Presiden harus benar-benar jangan sempat masuk dalam jebakan batman. Presiden Jokowi harus mampu melihat, merasakan dan bahkan disadari atau tidak menjadi pelaku terhadap krisis penyelenggaraan negara. Presiden Jokowi belum terlambat jika ingin husnul khatimah, akhir yang baik, happy ending. Atasi krisis penyelenggaraan negara yang berlangsung di depan mata. Mulai dari persoalan UU Cipta Kerja, UU P2SK, RUU Omnibus Kesehatan. Pencucian uang Rp. 349 Triliun di Kemenkeu, kereta api cepat Bandung – Jakarta, tenaga kerja asing, dan persoalan ketidakadlian sosial, ekonomi, dan ketimpangan pendapatan yang semakin mendalam. Hentikan mengelontorkan APBN untuk IKN, dan menyelesaikan KKB Papua secara lebih tegas, terukur dan menangkap para pemberontak. Masih ada waktu setahun ini untuk kembali menata penyelenggaraan negara ini. Berbagai persoalan krusial di atas, yang jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang akan membawa banyak korban penyelenggara negara. Sudah hampir terlambat Pak Presiden. Biarlah ketua-ketua partai itu mengkonsolidasi kekuatan partainya masing-masing. Presiden harus berada di atas semua partai, baik pendukung pemerintah maupun yang tidak mendukung. Mereka semua berada di bawah naungan Presiden sebagai Kepala Negara. Sebagai Presiden, harus memastikan bahwa semua partai itu mempunyai hak yang sama untuk berkompetesi, menyalurkan aspirasi politik anggota partainya. Jika Presiden dapat lakukan itu, kemandirian partai akan terjaga. Partai kecil tidak perlu “menjual diri” dan demikian juga partai besar jangan meremehkan partai kecil sebagai pelengkap dan asesoris, sekadar pantas pantasnya saja. Semuanya itu kembali kepada Presiden, dan kabinet penikmat semasa pemerintahan Jokowi. Tugas kita hanya mengingatkan. Sebelum bangsa ini mengalami kelumpuhan total, dan tenggelam dalam danau air mata penyesalan. (*)
Membawa Lari PDIP dari Sukarnoisme
Oleh: Fathorrahman Fadli - Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) TEPAT 1 Syawal 1444 versi Lebaran Muhammadiyah, Megawati Sukarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, begitu Megawati meluncurkan Ganjar Pranowo, di samping ada sekelompok elit PDIP yang senang, juga ada banyak rasa kecewa yang menyergap. \"Lha, kok Ganjar, apa prestasi Ganjar selama ini\", \"Lha, kok Ganjar, dia kan penyuka film bokep\", \"Lha, kok Ganjar, dia khan terlibat isu korupsi e-KTP\", dan berbagai komentar miring lainnya. Menjelang tahun politik, isu-isu tak sedap senantiasa seperti itu seringkali keluar. Sebab data digital senantiasa menyimpannya dengan sangat rapi. Berbagai kasus yang menimpa seseorang apalagi dia seorang tokoh politik, pastilah akan dijadikan peluru dalam perang merebut kekuasaan. Apalagi sudah menjadi fakta, yang bukan fakta pun sengaja dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Saran saya, itu mesti kita baca sebagai bagian dari dinamika politik yang susah sekali dihilangkan. Satu-satunya cara yang terbaik adalah menunggu fakta baru guna menjawab berbagai tudingan yang disarungkan pada sang lawan. Itu saja! Isu tak sedap serupa juga disarungkan pada Anies Baswedan ketika Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem mengumumkannya sebagai kandidat presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Anies dituding akan membawa Indonesia seperti Suriah, akan membentuk negara khilafah, Anies boneka Amerika, Anies itu Orang Arab, Anies pendukung politik identitas, Anies akan memecah belah bangsa dan lain-lainnya. Satu lagi kandidat Presiden adalah Prabowo. Namun Prabowo belum banyak yang menyerang secara masif. Kalau ada yang akan menyerang, banyak isu juga yang mereka persiapkan untuk Prabowo mulai status Jomblo karena lama tak beristri lagi, korupsi anak buahnya di seputar bisnis udang benur, bisnis senjata, gagalnya proyek Food Estate, hingga yang lain; bisa saja diciptakan. Semua itu akan menjadi sampah politik pada waktunya. Membawa Lari PDIP Namun bagaimana ceritanya soal Membawa Lari PDIP itu sendiri. Istilah “membawa lari” ini dikenalkan oleh pengamat militer Salim Said. Istilah itu —dulu, dia populerkan saat menulis kasus Anas Urbaningrum yang berhasil memenangkan pertarungan Kongres Partai Demokrat di Bandung melawan Andi Mallarangeng yang dijagokan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peristiwa itu dinilai Salim Said sebagai potensi untuk membawa lari Partai Demokrat dari tangan SBY. Saat itu SBY memang tidak memberi azimat Anas Urbaningrum sebagai Petugas Partai sebagaimana Megawati memberi gelar itu pada Joko Widodo. Di sinilah letak kecerdasan politik Megawati dibanding SBY. Istilah “membawa lari” itu tentu saja bersifat political warning call. Tampaknya SBY paham sekali soal itu, lalu dia membuat gerakan untuk memutus mata rantai kekuasaan baru Partai Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum kembali ke SBY. Kalau di kalangan Kubu Politik Anas, SBY dinilai telah membegal kekuasaan Anas yang telah memenangkan Kongres secara sah. Dan, Anas pun bernasib sial, ia harus nyantri di Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung selama 10 tahunan. Kini, ia kembali bernafas lega sambil memulihkan stamina perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, lain halnya dengan Megawati yang secara terbuka menyebut Joko Widodo sebagai Petugas Partai. Sebagai kosa kata politik sesungguhnya Istilah Petugas Partai itu cukup menggelikan jika disarungkan pada kadernya yang berhasil menjadi seorang Presiden. Saya meyakini dengan sepenuh jiwa bahwa Jokowi sebagai Presiden yang nyata-nyata diusung PDIP marah besar dengan istilah petugas partai tersebut. Mengapa? Sebab istilah tersebut bersifat peyoratif. Namun apa boleh buat, istilah Petugas Partai itu memang sebuah fakta politik, dan secara substansial istilah itu juga tidak salah, meski sangat peyoratif. Misalnya kalimat, \"Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP,\" ujar Megawati sebagaimana sering ia ungkapkan secara terbuka dalam berbagai acara PDIP. Itu azimat politik Megawati dalam mengendalikan Presiden Jokowi. Azimat politik tidak sepenuhnya efektif, karena Jokowi dalam hal-hal tertentu terlihat tidak tunduk pada Jokowi. Dalam soal proyek-proyek pembangunan, Jokowi lebih banyak mengikuti saran-saran dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Namun ketika berkaitan dengan tiket kepartaian, Azimat Petugas Partai itu berlaku efektif dan sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Megawati. Faktanya, deklarasi Ganjar sebagai Capres PDIP itu, Megawati mampu membawa Jokowi, meski dengan pesta yang sangat minimalis. Potensi Jokowi untuk membawa Lari PDIP itu banyak sekali tanda-tandanya. Sejak awal, sesungguhnya Megawati terlibat semacam Power Struggle dengan Jokowi. Megawati sejatinya memendam rasa kecewa karena dirinya terpaksa mundur sebagai calon Presiden PDIP ketika Jokowi dipaksa oleh politisi senior PDIP sebagai penggantinya. Rasa-rasanya saat ini Puan Maharani juga memiliki perasaan politik yang sama dengan ibunya itu. Namun Puan juga sedang belajar memendam kesabaran revolusioner pasca Lebaran tersebut demi kepentingan PDIP secara keseluruhan. Dalam situasi yang seperti itu, lagi-lagi yang untung adalah para konglomerat China yang selama ini menjadi penyokong utama pembiayaan politik dan logistik PDIP. Di sini Megawati selalu membangun keseimbangan politik. Bahkan muncul isu bahwa Ganjar Pranowo adalah \"Dadu Politik Negosiasi\" antara Megawati dengan para konglomerat tersebut. Megawati sadar betul bahwa, politik tanpa logistik akan anarkis. Di sini dia terpaksa berdamai dengan keadaan. Megawati sadar bahwa Puan Maharani belum waktunya ditampilkan sebagai calon presiden dari PDIP. Jika pola ini dibiarkan, maka ada beberapa keuntungan sekaligus kerugian dalam kasus ini. Pertama, jika Megawati yang lahir 23 Januari 1947 (usia sekarang 76 tahun), maka pada 6 tahun mendatang Megawati akan berusia 82 tahun. Padahal 6 tahun mendatang itu adalah pesta politik Pemilu 2029. Kondisi fisik dan mental Megawati sudah barang tentu akan sangat menurun. Usia tidak bisa dilawan, sedang takdir usia manusia tidak ada yang tahu. Di sinilah peluang bagi penerima mandat PDIP potensial akan membawa lari PDIP dari trah Sukarno yang mempesona dunia itu. Di sini pula kekuasaan Megawati akan rapuh, sedang kekuasaan Puan Maharani belumlah matang. Dan di titik ini pulalah Megawati mesti berfikir lebih strategis demi memelihara Sukarnoisme untuk Indonesia yang lebih beradab. (*)
Perebutan Pengaruh Jokowi-Megawati dan Kecemasan Oligarki
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) ACARA Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, 14 Mei 2023 mengecewakan PDI-P. Pidato yang diharapkan akan mengarahkan relawannya mendukung Ganjar Pranowo, justru Jokowi memberi indikasi kuat tak mendukung bakal capres PDI-P itu. Padahal, PDI-P sgt mengharapkan efek ekor jas Jokowi yang diduga masih punya pengaruh besar. Tak heran, politisi PDI-P Adian Napitupulu mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan Jokowi tak boleh mengarahkan relawannya mendukung salah satu bakal capres. Presiden harus netral. Dalam pidatonya Jokowi menyatakan pilpres 2024 sangat krusial bagi masa depan bangsa. Karena itu, ia mengingatkan relawannya untuk tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan pilihan. Bacapres yang dipilih harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, dia haruslah tokoh pemberani dalam mengambil keputusan. Kedua, mengerti cara mengelola negara. Ketiga, harus mengerti strategi dan memiliki gagasan. Jangan memilih pemimpin yang hanya menjalankan rutinitas sebagai presiden, yang hanya duduk di Istana dan tanda-tangan. Keempat, sosok itu harus mampu membangun strategi ekonomi dan strategi politik. Kelima, ia harus dekat dengan rakyat. Ketum Jokowi Mania Nusantara (Joman) yang juga Ketum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, meyakini kriteria dari Jokowi itu merujuk pada sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Penasihat Repdem Beathor Suryadi bahkan menyatakan Jokowi telah mempermalukan dan menghina Ketum PDI-P Megawati Sorkarnoputri dan melawan keputusan PDI-P mendukung Ganjar. Ia khawatir sikap Jokowi itu berdampak pada PDI-P dalam pemilu mendatang. Karena itu, ia mendesak Mega untuk mencabut mandat petugas partai itu. Hal terakhir inilah yang menakutkan Jokowi sehingga ia tak bersedia mengungkap nama bacapres yang didukungnya. Padahal, Musra telah mengajukan tiga nama bacapres kepadanya: Ganjar, Prabowo, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Jokowi mengaku ia hanya akan membisiki kepada relawan nama bacapres yang didukungnya. Awalnya, Jokowi mendukung Ganjar. Hal itu jelas ketika dalam suatu kesempatan ia memberi ciri-ciri tokoh yang layak menggantinya, yaitu berambut putih dan dahinya berkerut. Jokowi putar haluan setelah Ganjar tak lagi berada dalam pengaruhnya, melainkan di bawah kendali Mega. Untuk memisahkan Ganjar dari Jokowi, Mega secara cerdik memerintahkan Gubernur Jateng itu menolak Timnas Israel berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung di Indonesia. Sikap Mega dan Ganjar itu dilihat Jokowi sebagai tamparan ke wajahnya. Toh, ajang itu diharapkan akan memperkuat pengaruhnya di dalam negeri terkait pilpres, sekaligus menaikkan pamornya di pentas dunia. Justru Mega tak menginginkan membesarnya pengaruh Jokowi sehingga ia menjadi penentu kunci dalam percaturan pilpres. Bahkan, kalau pengaruh Jokowi membesar, bisa jadi ia akan mewujudkan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden yang ditentang Mega. Setelah Ganjar berjarak dengan Jokowi, Mega langsung menjadikan kader PDI-P itu sebagai bacapres partainya. Harapannya, pengaruh Jokowi melemah terkait pilpres. Tapi Mega salah hitung. Tak ia duga petugas partai yang tampak lugu itu berani melawannya. Mega abai bahwa Jokowi akan mengambil langkah apapun untuk memastikan penggantinya adalah orang yang akan melanjutkan legacy dan program pembangunannya. Dirampasnya Ganjar dari tangannya justru membangunkan Jokowi bahwa Mega tak berkomitmen untuk melanjutkan legacy dan kebijakan pembangunan Jokowi yang dianggap berasal dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, musuh Mega. Jokowi beralih mendukung Prabowo karena tokoh ini berjanji akan melanjutkan 99,99 persen program pembangunan Jokowi. Perlu diingat, bulan lalu Hashim Djojohadikusumo -- wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo -- menyatakan program pembangunan Jokowi berasal dari Prabowo. Aneh? Tidak juga. Sebagaimana diketahui, Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto dan putera Soemitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi sekaligus arsitek pembangunan Orba. Prabowo juga menghabiskan banyak waktunya mempelajari ekonomi secara otodidak. Di sisi lain, Prabowo adalah bawahan Luhut di militer sekaligus teman karibnya. Di pemerintahan saat ini, Luhut dikenal sebagai arsitek pembangunan pemerintahan Jokowi. Dus, dalam konteks klaim Hashim di atas, masuk akal kalau kita berasumsi program pembangunan Jokowi yang sangat berbau Orba itu berasal dari Luhut yang didapat dari Prabowo. Toh, klaim Hashim tidak dibantah Luhut maupun Jokowi. Kriteria bacapres ala Jokowi di atas, kendati belum tentu matching dengan sosok Prabowo, jelas tidak sesuai dengan profil dan rekam jejak Ganjar. Memang Prabowo cukup paham ekonomi dan, sebagai prajurit ABRI, pasti ia diajarkan ilmu strategi. Tapi secara praksis, Prabowo dikenal sebagai politisi yang tidak andal. Namun, Ganjar juga bukan pemimpin yang berhasil. Capaian-capaiannya di bidang ekonomi dan politik di Jateng sungguh menyedihkan. Selama 9 tahun memimpin provinsi itu, Jateng hadir sebagai wilayah termiskin di Pulau Jawa. Ia juga meresahkan warga Wadas dan Pegunungan Kendeng -- keduanya di Jateng -- karena mengizinkan proyek pertambangan milik oligarki di sana, yang berpotensi merusak lingkungan dan hajat hidup warga. Lalu, saat ini 15 desa di Demak, Jateng, terendam banjir yang tak dipedulikan Ganjar. Ia lbh sibuk bersafari politik di Jawa Barat. Belum lagi bicara tentang integritasnya. Ia sempat diberitakan terlibat kasus mega korupsi e-KTP. Dukungan Mega kepada Ganjar -- sebelumnya ia ditolak -- memang bersifat pragmatis dan oportunistik. Pasalnya, tak ada kader PDI-P lain yang dapat bersaing dengan Anies Baswedan maupun Prabowo. Terlebih, PDI-P bakal tak mendapat logistik dari oligarki kalau bacapresnya tak punya prospek kemenangan di pilpres. Dukungan Jokowi pada Prabowo juga blm tentu membuat para oligark dapat tidur nyenyak. Pasalnya, Prabowo gagal dalam dua pilpres terakhir. Dan, dari sisi elektabilitas, posisi Prabowo lebih buruk daripada ketika ia menjadi capres di dua pilpres sebelumnya. Bagaimanapun, perebutan pengaruh Mega-Jokowi membuat pembentukan koalisi parpol-parpol pendukung pemerintah di luar Nasdem menjadi tegang dan sulit. Selain PPP dan PAN, besar kemungkinan tak ada parpol lain yang akan bergabung dgn PDI-P. Perseteruan historis Golkar-PDIP membuat keduanya sulit berada dalam satu koalisi. PKB juga dapat diharap berpindah ke kubu koalisi yang dibangun PDI-P karena Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah pasien rawat jalan yang terpaksa tunduk kepada maunya Jokowi. Situasi ini membuat posisi Ganjar dan PDI-P rentan kalah. PPP dan PAN adalah cek kosong. Mayoritas konstituen kedua partai adalah simpatisan Anies yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). itu sebabnya, Jokowi mendorong kedua partai bergabung dengan PDI-P untuk menghibur Mega, tapi dengan niat mimpi Mega membuat hattrick di pilpres menjadi ambyar. Tapi tidak mudah juga bagi Jokowi membangun koalisi Gerindra-PKB-Golkar. Golkar bersedia bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) -- terdiri dari Gerindra dan PKB -- asalkan Airlangga menjadi bacapresnya. Cak Imin menentang. Prabowo tidak dapat berbuat banyak karena sejak awal Gerindra-PKB telah berkomitmen membangun koalisi dengan posisi bacapres dan bacawapres yang belum ditentukan keduanya. Meskipun perolehan suara Golkar lebih besar dari pada PKB, Golkar datang belakangan. Tak heran, Prabowo mengatakan Cak Imin menjadi penentu apakah Golkar akan bersama mereka atau tidak. Cak Imin memang dalam posisi untuk tidak mengalah karena Munas PKB mengamanatkan dirinya sebagai bacapres. Airlangga juga menghadapi situasi yang sama. Karena Golkar tak akan bergabung dengan koakisi PDIP-PPP-PAN dan kemungkinan tak pula dpt bergabung dengan KKIR, bukan tidak mungkin ujungnya Golkar akan bergabung dengan KPP. Airlangga telah bertemu dengan Surya Paloh, SBY (Ketua Dewan Pembina Demokrat), dan Jusuf Kalla (politisi senior Golkar pendukubg Anies). Tampak mereka telah menemukan frekuensi yang sama. Yang belum jelas, apakah Demokrat dan PKS setuju bila Airlangga menjadi bacawapres Anies? Di tengah ketidakpastian koalisi ini, oligarki menjadi cemas. Bila Golkar bergabung dengan KPP, maka Ganjar dan Prabowo berpotensi kalah bahkan dalam satu putaran. Mereka tak menghendaki Anies karena ia tak mendukung status quo yang sangat menguntungkan mereka. Anies punya rekam jejak melawan oligarki. Ketika memimpin Jakarta, ia langsung memenuhi janji kampanyenya dengan menghentikan reklamasi 13 pulau milik oligarki karena proyek itu merugikan lingkungan dan nelayan kecil. Dan terbukti kemudian, ia tak dapat dirayu, ditekan, dan disuap untuk meloloskan proyek itu. Memang dalam setiap kebijakannya, Anies selalu menekankan isu keadilan sosial. Menurutnya, Republik ini hadir semata-mata untuk melindungi, mengayomi, dan memajukan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dus, kendati tidak antiorang kaya, Anies menjadikan keadilan sosial sebagai episentrum kebijakannya. Melihat kriteria bacapres yang diajukan Jokowi, pengalamannya di pemerintahan, dan prestasi-prestasi besar yang diukirnya di Jakarta, sesungguhnya Anies lebih memenuhi kriteria itu ketimbang Prabowo. Namun, secara paradoks, pandangan dan sikap Anies terhadap isu keadilan sosial inilah yang menjadi ketakutan Jokowi dan oligarki. Kebetulan juga kalau pilpres berjalan jujur dan adil, peluang Anies memenangkan kontestasi cukup besar. Inilah yang menjadi penyebab Jokowi melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan Anies dari arena pllpres, meskipun untuk itu ia harus melecehkan harkat dan martabat konstitusi, serta berpotensi melahirkan keos sosial. Sedemikian vulgarnya Jokowi melawan Anies sehingga publik terheran-heran mengapa Jokowi merasa demikian penting legacy dan program pembangunannya -- yang sebenarnya karut-marut -- sehingga ia merasa berhak mengatur siapa pemenang pilpres mendatang. Bukan tak mungkin perangai aneh Jokowi ini didorong oleh oligarki yang, dalam konteks bisnis dan karier politik anak-anak dan menantunya, menjaga hubungan saling menguntungkan dengan oligarki merupakan keniscayaan. Kendati menentang keinginan Jokowi memperpanjang masa jabatan dengan alasan melanggar konstitusi, Mega membiarkan Jokowi menindas Anies. Selain menguntungkan bacapres PDI-P, Mega tak mau berseberangan dengan oligarki yang duitnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja kampanye PDI-P. Dengan kata lain, hanya soal penindasan Anies-lah Mega dan Jokowi mencapai titik temu. Selebihnya, mereka berseteru di semua hal. Kiranya perebutan pengaruh Mega-Jokowi masih akan berlangsung sampai menjelang pendaftaran bakal capres-cawapres ke KPU pada Oktober mendatang. Sementara oligarki dipaksa menunggu dengan harap-harap cemas hasil akhir perseteruan itu, yang bisa jadi jauh dari harapan mereka. Pilpres seharusnya tidak setegang dan sesulit ini andai saja semua pemain dan stakeholders berjiwa besar untuk mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kenyataannya, mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Tangsel, 17 Mei 2023
Tanggung Jawab Sosial Orang Beriman
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SETIAP orang mempunyai berlapis tanggung jawab sesuai dengan posisi, profesi, peran, dan tugasnya. Dalam sebuah keluarga kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak, masing-masing anggota bertanggung jawab pada diri sendiri dan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anaknya, serta atas terpenuhinya kebutuhan rumah tangga lahir dan batin. Sebagai pemimpin rumah tangga, istri bertanggung jawab atas tercukupinya keperluan rumah tangga dalam sebagi aspeknya, termasuk pendidikan anak-anaknya. Anak juga bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dipercayakan keluarga kepadanya. Setiap orang beriman bertanggung jawab atas diri dan keluarganya, sebagaimana dipesankan Tuhan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu, dijaga para malaikat yang keras dan tegas, tak pernah membangkang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. (QS 66:6) Setiap orang menjadi anggota Rukun Tetangga (RT), dan masing-masing bertanggung jawab atas statusnya sebagai warga. Ketua RT bertanggung jawab atas kebaikan, keamanan, kerukunan, persaudaraan, dan kedamaian warganya. Setiap orang juga anggota Rukun Warga (RW), dan bertanggung jawab atas statusnya sebagai warga, dan Ketua RW bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan kedamaian warga RW-nya. Setiap warga negara Indonesia adalah warga Kelurahan/Desa, dan bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan kedamaian Kelurahan/Desanya. Setiap warga negara adalah warga Kecamatan/Kemantren bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan ketenteramannya. Setiap warga Kecamatan/Kemantren adalah juga warga Kota/Kabupaten, Provinsi sekaligus Negara, dan ikut bertanggung jawab atas kewargaannya. Bupati/Walikota dan Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan keselamatan, dan kesejahteraan warganya. Semua warga negara bertanggung jawab atas kewargaannya, dan Presiden sebagai Kepala Negara bertanggung jawab atas nasib rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Setiap warga negara Indonesia niscaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, peduli terhadap nilai-nilai kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan, serta ikut serta memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat menunaikan kewajiban masing-masing, setiap orang niscaya membekali diri dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan hidup sesuai dengan tuntutan zamannya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah (A. Mkuti Ali). Setiap orang yang berilmu niscaya takut kepada Allah swt, dan mengamalkan ilmunya serta menyebarluaskannya. Demikian pula di antara manusia, binatang melata, dan binatang ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sungguh, yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah mereka yang berpengetahuan, karena Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. (QS 35:28) Tuhan Allah swt berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Hai orang-orang beriman, bila dikatakan kepadamu berilah tempat dalam pertemuan, berilah tempat, Allah akan memberi tempat yang lapang kepadamu, dan bila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan mereka yang telah diberi ilmu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 58:11) Orang beriman niscaya memenuhi seruan Tuhan Allah swt dan Rasul-Nya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul jika mengajak kamu kepada yang memberi kamu kehidupan; ketahuilah bahwa Allah berada antara manusia dan hatinya, dan hanya kepada-Nya kamu akan dihimpun kembali. (QS 8:24) Segala ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan dimulai dari diri sendiri, sesuai pesan Nabi Muhammad saw, “Ibda` binafsika — mulailah pada dirimu sendiri!” Tuhan Yang Maha Esa mengkritik mereka yang menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kamu melupakan diri sendiri, padahal kamu membaca Kitab, tidaklah kamu berpikir? (QS 2:44) Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dalam pandangan Allah sangat keji bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. (QS 61:2-3) Orang beriman setia kawan dalam segala lini kehidupan, sesuai dengan pesan-pesan Tuhan. Jagalah dirimu dari bencana fitnah, yang tidak hanya akan menimpa mereka yang jahat saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah dahsyat sekali dalam menjatuhkan hukuman. (QS 8:25) Setiap orang yang berilmu niscaya mengingatkan komunitasnya dengan ilmu yang dimilikinya. Seharusnya jangan semua kaum mukmin berangkat bersama-sama ke medan laga. Dari setiap golongan sekelompok mereka beberapa tinggal untuk memperdalam ajaran agama, dan memberi peringatan kepada golongannya bila sudah kembali, supaya mereka dapat menjaga diri. (QS 9:122) Setiap warga negara niscaya memanfaatkan grup-grup media sosial yang dimiliki untuk bersilaturahmi, silatulilmi, sosialisasi ide, gagasan, dan saling mengingatkan. Demi waktu sepanjang sejarah. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan dan saling menasihati untuk mentaati kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. (QS 103:1-3) Orang-orang beriman giat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan, dan menghindari yang sebaliknya. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat keras hukuman-Nya. (QS 5:2) Siapa yang ingin mendirikan bangunan tinggi harus membuat fondasi yang kuat, sebab bangunan itu tergantung pada kekuatan fondasinya. Iman adalah fondasi amal. Jika iman kuat, maka amal akan tumbuh dan berkembang serta berbuah lebat. Tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan, dan semua aktivitasnya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun agama harus dibimbing oleh tujuan akhir ini. Mengikuti kehendak Tuhan berarti menuju kemakmuran, melawan kehendak Tuhan berarti menuju kehancuran. Setiap manusia niscaya melakuan introspeksi apakah ia sudah melaksanakan tugasnya kepada diri sendiri, dan berbuat baik kepada sesama. Setiap peminta bertanggung jawab atas permintaannya. Siapa yang meminta tambahan ilmu kepada Tuhan, ia bertanggung jawab untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Siapa yang meminta karunia pekerjaan kepada Tuhan, ia bertanggung jawab untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Siapa yang meminta kelapangan rezeki kepada Tuhan, ia bertanggung jawab menggunakan rezeki itu dengan saksama. Siapa yang meminta karunia jabatan kepada Tuhan, niscaya menunaikan amanat jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Setiap perbuatan dosa seseorang hanya dirinya yang bertanggung jawab; seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan kembali, kemudian Ia memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan.\" (QS 6:164) Siapa yang mencari petunjuk, maka itu untuk keuntungannya sendiri, dan siapa yang sesat, maka itu untuk kerugiannya sendiri. Dan tiadalah orang yang memikul beban akan memikul beban orang lain, dan Kami tidak menjatuhkan azab sebelum Kami mengutus seorang rasul untuk memberi peringatan. (QS 17:15) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Dan bila seseorang yang memikul beban berat memanggil orang lain untuk memikulkan bebannya, sedikit pun orang lain tak dapat memikulnya, walaupun ia seorang kerabat dekat. (QS 35:18) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu semua akan kembali, lalu diberitahukan kepada kamu apa yang sudah kamu lakukan, sebab Dia mengetahui benar segala rahasia hati. (QS 39:7) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Bahwa yang diperoleh manusia hanya apa yang diusahakannya. Bahwa usahanya akan segera terlihat. Kemudian ia akan diberi balasan pahala yang sempurna. Bahwa kepada Tuhanmu tujuan terakhir. (QS 53:38-42) Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, sekurang-kurangnya kepemimpinan atas dirinya sendiri.[m]
Remember KM 50, Tangkap Fadil Imran
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERISTIWA Km 50 tidak boleh dan tidak bisa dilupakan. Pelanggaran HAM berat aparat atas kader atau aktivis umat Islam ini harus diusut tuntas. Proses hukum yang dijalankan waktu lalu hanya dianggap main-main, pelecehan sekaligus pembodohan. Menjadi monumen dari sebuah dagelan hukum. Jangankan terbongkar siapa aktor intelektualnya, pelaku pembantaian yang sesungguhnya saja masih disembunyikan. Yang tampil ke permukaan adalah pelaku buatan yang kemudian \"dibebaskan\" oleh hukum. Keenam syuhada itu merupakan korban dari sebuah operasi pembunuhan politik. Pada awalnya yang hendak ditersangkakan adalah keenam syuhada dengan alasan \"menyerang petugas\" dan itu yang didesain oleh bos petugas yang bernama Fadil Imran Kapolda Metro Jaya lewat tampilan di depan media pada 7 Desember 2020. Sambil menjinjing \"barang bukti\" berupa dua pistol Fadil Imran berakting mencoba untuk meyakinkan. Dengan tersangka di oengadilan adalah petugas, maka terbukti bahwa Fadil Imran melakukan tindak pidana \"obstruction of justice\". Komnas HAM sendiri telah merekomendasi agar diusut status kepemilikan pistol atau senjata api tersebut. Fadil Imran sebagai Kapolda seharusnya menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan hal itu tidak dilakukan secara konsisten. Lalu diambil alih Bareskrim. Ada dua utang besar penyidikan atas dasar rekomendasi Komnas HAM yaitu pengusutan kepemilikan senjata api dan pengungkapan penumpang dua mobil yang ikut membuntuti bahkan menembak. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Dengar Dapat bersama Komisi III DPR telah berjanji akan membuka kembali kasus Km 50 jika ada bukti baru atau novum. \"Namun demikian apabila ada novum baru, tentunya kami akan juga memproses\", kata Kapolri 24 Agustus 2022. Novum itu kini telah ditemukan. Perusak CCTV di Km 50 adalah Tim yang dipimpin Acay atau AKBP Ari Cahya Nugraha seorang polisi yang perannya terkuak dalam persidangan kasus Sambo. Ini obyek penyelidikan dan penyidikan baru. Kemudian bukti baru ditemukan pula dalam persidangan Habib Bahar Smith di Bandung mengenai kondisi jenazah saat dimandikan yang mengindikasikan bahwa telah terjadi penyiksaan pada korban sebelum para korban ditembak mati. Artinya keenam syuhada tidak dibunuh di dalam mobil. Novum lain adalah pengakuan sopir mobil derek yang menyatakan di Km 51 tidak ada peristiwa apa-apa, mobil yang didalihkan di dalamnya telah terjadi penembakan ternyata bergerak normal-normal saja. Tidak terlihat tanda-tanda insiden. Para syuhada itu diduga disiksa dan ditembak di tempat lain. Mengapa Fadil Imran harus ditangkap? Pertama, Fadil Imran diduga melakukan perbuatan kriminal \"obstruction of justice\" berbohong dan berskenario sebagaimana saat konferensi pers. Kedua, Fadil Imran telah menarik Pangdam Jaya yang tidak berkaitan dengan proses penguntitan dan pembunuhan itu untuk turut hadir dalam jumpa pers. Dengan mengangkat \"bukti palsu\" samurai segala. Melecehkan TNI. Ketiga, polisi yang terlibat dalam pembuntutan dan pembantaian adalah aparat Polda Metro Jaya. Menurut JPU di persidangan tugas itu bersandar pada tiga surat perintah. Kasus Sambo menjadi bukti kedekatan Irjen Ferdy Sambo dengan Irjen Fadil Imran. Sambo mengerahkan puluhan personil dalam kasus Km 50 untuk \"membantu\" kerja Polda Metro Jaya di bawah komando Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Jika ada seruan \"tangkap Fadil Imran\" maka hal itu wajar karena memang Fadil Imran yang kini menjabat sebagai Kabaharkam Polri harus diperiksa dan diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat pembantaian 6 syuhada FPI atau dikenal dengan kasus Km 50. Bandung, 17 Mei 2023
Bahaya Politik Artificial Intelligent Tahun 2024 dengan Ancaman Menyesatkan Pemilih
Diterjemahkan bebas oleh: Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JUDUL aslinya adalah \"AI presents political peril for 2024 with threat to mislead voters\" (By David Klepoer and Ali Swanson, May 14, 2023). Isi artikel utuh merupakan terjemahan dari artikel aslinya, beberapa paragraf dihapus karena artikel sangat panjang (tanpa mengubah isinya) akan melelahkan sebagian pembaca, dengan penambahan makna istilah semata untuk mempermudah pembaca cepat memahaminya. Pada bagian akhir ada tambahan narasi bahwa apa yang terjadi di negara maju dengan teknologi canggihnya dipastikan masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan dampak kerusakan dari manipulasi informasi politik yang hanya akan mengejar asal memang. Kecerdasan Buatan (AI) adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Kecerdasan Buatan, sering disingkat sebagai \"AI\", mungkin berkonotasi dengan robotika atau adegan futuristik, Kecerdasan Buatan (AI) mengungguli robot fiksi ilmiah, ke dalam non-fiksi ilmu komputer canggih modern. Insinyur komputer dan ilmuwan politik yang cenderung teknologi telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa alat kecerdasan buatan yang murah dan kuat akan segera memungkinkan siapa pun membuat gambar, video, dan audio palsu yang cukup realistis untuk menipu pemilih dan mungkin mempengaruhi pemilihan. Gambar sintetik yang muncul sering kali kasar, tidak meyakinkan, dan mahal untuk diproduksi, terutama ketika jenis mis-informasi lainnya begitu murah dan mudah disebarkan di media sosial. Ancaman yang ditimbulkan oleh AI dan apa yang disebut deepfake (mengutip TechTarget, Deepfake adalah salah satu tipe dari kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk membuat foto, audio, video hoax yang cukup meyakinkan). Deepfake dibuat menggunakan dua algoritma AI yang saling bertentangan: satunya disebut generator, yang lain disebut dis kriminatif. Alat AI generatif yang canggih kini dapat membuat suara manusia yang dikloning dan gambar, video, dan audio hiper-realistis dalam hitungan detik, dengan biaya minimal. Ketika diikat ke algoritma media sosial yang kuat, konten palsu dan dibuat secara digital ini dapat menyebar jauh dan cepat dan menargetkan audiens yang sangat spesifik, berpotensi melakukan trik kotor kampanye. Implikasi untuk kampanye dan pemilu 2024 sama besarnya dengan meresahkannya : AI generatif tidak hanya dapat menghasilkan email, teks, atau video kampanye yang ditargetkan dengan cepat, tetapi juga dapat digunakan untuk menyesatkan pemilih, meniru identitas kandidat, dan melemahkan pemilu dalam skala dan waktu tertentu. A.J. Nash, wakil presiden intelijen di perusahaan keamanan siber ZeroFox. ”Bagi saya, lompatan besar ke depan adalah kemampuan audio dan video yang muncul. Ketika Anda dapat melakukannya dalam skala besar, dan mendistribusikannya di platform sosial, itu akan berdampak besar. Pakar AI dapat dengan cepat menjelaskan sejumlah skenario yang mengkhawatirkan di mana AI generatif digunakan untuk membuat media sintetik untuk tujuan membingungkan pemilih, memfitnah kandidat, atau bahkan menghasut kekerasan. Pesan robocall otomatis, dengan suara kandidat, menginstruksikan pemilih untuk memberikan suara pada tanggal yang salah. Rekaman audio seorang kandidat yang mengaku melakukan kejahatan atau mengungkapkan pandangan rasis. Bisa memunculkan rekaman video yang menunjukkan seseorang memberikan pidato atau wawancara yang tidak pernah mereka berikan. Gambar palsu yang dirancang agar terlihat seperti laporan berita lokal, secara keliru mengklaim seorang kandidat keluar dari pencalonan. “Banyak orang akan mendengarkan. Tapi itu bukan dia.” Mantan Presiden Donald Trump, yang mencalonkan diri pada tahun 2024, telah membagikan konten buatan AI kepada para pengikutnya di media sosial. Video yang dimanipulasi dari pembawa acara CNN Anderson Cooper yang dibagikan Trump di platform Truth Social miliknya pada hari Jumat, yang mendistorsi reaksi Cooper terhadap balai kota CNN minggu lalu dengan Trump, dibuat menggunakan alat kloning suara AI. Sebuah iklan kampanye distopia (merupakan suatu komunitas atau masyarakat yang tidak didambakan atau terkesan menakutkan) yang dirilis bulan lalu oleh Komite Nasional Partai Republik menawarkan gambaran sekilas tentang masa depan yang dimanipulasi secara digital ini. Iklan online, yang muncul setelah Presiden Joe Biden mengumumkan kampanye pemilihannya kembali, dan dimulai dengan gambar Biden yang aneh dan sedikit menyesatkan serta teks \"Bagaimana jika presiden terlemah yang pernah kita miliki terpilih kembali?\" “Pandangan yang dihasilkan oleh AI ke dalam kemungkinan masa depan negara jika Joe Biden terpilih kembali pada tahun 2024,” demikian bunyi deskripsi iklan dari RNC. RNC mengakui penggunaan AI, tetapi yang lain, termasuk kampanye politik jahat dan musuh asing, tidak akan melakukannya. Hal ini disampaikan oleh Petko Stoyanov kepala petugas teknologi global di Forcepoint, sebuah perusahaan keamanan siber yang berbasis di Austin, Texas. Stoyanov meramalkan bahwa kelompok yang ingin mencampuri demokrasi AS akan menggunakan AI dan media sintetik sebagai cara untuk mengikis kepercayaan. Apa yang terjadi jika entitas internasional — penjahat dunia maya atau negara bangsa — menyamar sebagai seseorang. Apa dampaknya? Apakah kita punya jalan lain? kata Stoyanov. “Kita akan melihat lebih banyak informasi yang salah dari sumber internasional.” Disinformasi politik yang dihasilkan oleh AI telah menjadi viral secara online menjelang pemilu 2024, mulai dari video Biden yang direkayasa yang tampaknya memberikan pidato yang menyerang orang transgender hingga gambar anak-anak yang dibuat oleh AI yang seharusnya mempelajari satanisme di perpustakaan. Gambar AI yang muncul untuk menunjukkan foto Trump juga menipu beberapa pengguna media sosial meskipun mantan presiden itu tidak mengambilnya ketika dia didakwa dan diadili di pengadilan pidana Manhattan karena memalsukan catatan bisnis. Gambar lain yang dibuat oleh AI menunjukkan Trump menolak penangkapan, meskipun pembuatnya dengan cepat mengetahui asal usulnya. Undang-undang yang mengharuskan kandidat untuk memberi label iklan kampanye yang dibuat dengan AI telah diperkenalkan di DPR oleh Rep. Yvette Clarke, D-N.Y., yang juga mensponsori undang-undang yang mengharuskan siapa pun yang membuat gambar sintetis untuk menambahkan tanda air yang menunjukkan fakta. Beberapa negara bagian telah menawarkan proposal mereka sendiri untuk mengatasi masalah tentang deepfake. Clarke mengatakan ketakutan terbesarnya adalah bahwa AI generatif dapat digunakan sebelum pemilu 2024 untuk membuat video atau audio yang memicu kekerasan dan membuat orang Amerika saling bermusuhan. “Penting bagi kami untuk mengikuti perkembangan teknologi,” kata Clarke kepada The Associated Press. “Kita harus memasang beberapa pagar pembatas. Orang bisa tertipu, dan hanya butuh sepersekian detik. Orang-orang sibuk dengan kehidupan mereka dan mereka tidak punya waktu untuk memeriksa setiap informasi. AI dipersenjatai, di musim politik, itu bisa sangat menggangu Awal bulan ini, sebuah asosiasi perdagangan untuk konsultan politik di Washington mengutuk penggunaan \"deepfake\" (Deepfake adalah salah satu tipe dari kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk membuat foto, audio, video hoax yang cukup meyakinkan ) Deepfake dibuat menggunakan dua algoritma AI yang saling bertentangan: satunya disebut generator, yang lain disebut diskriminator. dalam iklan politik, menyebutnya \"penipuan\" dengan \"tidak ada tempat dalam kampanye etis yang sah\". Bentuk kecerdasan buatan lainnya selama bertahun-tahun telah menjadi fitur kampanye politik, menggunakan data dan algoritme untuk mengotomatis kan tugas seperti menargetkan pemilih di media sosial. Artikel ini menggambarkan sangat mungkin rezim akan melakukan praktek politik kotor dengan teknologi AI. Menebar informasi bohong dan memanipulasi informasi palsu, kepada masyarakat luas. Kejahatan paling buruk adalah memanipulasi angka hasil pemilihan presiden dengan angka palsu hasil cloning angka rekayasa curiannya . Bukan hoak dan bukan meng ada ada prediksi dan kecurigaan masyarakat bahwa angka kemenangan salah satu capres 2024 saat ini sudah dipersiapkan.. ****
"Manipulasi” Garis Kemiskinan Tidak Bisa Hapus Fakta Kemiskinan (Bagian 2)
Oleh Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KEMISKINAN adalah kondisi di mana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, yang terdiri dari kebutuhan makanan dan non-makanan. BPS menetapkan kebutuhan makanan berdasarkan kecukupan energi harian, atau energy sufficient diet, sebesar 2100 kilokalori. Tetapi, menurut FAO, kebutuhan kalori atau energi saja tidak cukup. Kebutuhan makanan harus dapat memenuhi kecukupan gizi seimbang, atau healthy diet yang kita kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Berdasarkan acuan healthy diet, dan analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, ada 183,7 juta orang Indonesia, atau 68 persen dari populasi, tidak mampu memenuhi gizi seimbang. Per definisi, mereka masuk kategori rakyat miskin, seperti dijelaskan di dalam tulisan sebelumnya: Sedangkan menurut BPS, dengan menggunakan kecukupan kalori, energy sufficient diet, jumlah rakyat miskin Indonesia “hanya” 9,57 persen atau 26,36 juta orang (2022). Karena BPS menetapkan garis kemiskinan sangat rendah. Hanya dengan Rp535.547 per orang per bulan, atau Rp397.125 untuk makanan, dianggap sudah bisa memenuhi kecukupan 2100 kilokalori. Tidak realistis. Tidak manusiawi. Untuk itu, Bank Dunia mengusulkan agar pemerintah mengubah garis kemiskinan BPS yang tidak masuk akal tersebut. Tetapi usulan Bank Dunia sepertinya tidak disetujui. Sri Mulyani beralasan, kalau garis kemiskinan dinaikkan maka angka kemiskinan seketika melonjak. Masalahnya, mengubah garis kemiskinan tidak akan bisa mengubah fakta kemiskinan. Sri Mulyani harus paham, meskipun garis kemiskinan dibuat rendah, seperti yang ditetapkan BPS, tetapi fakta kemiskinan tidak berubah, yaitu ada 183,7 juta orang tidak mampu membeli makanan gizi seimbang sesuai acuan FAO. Selain itu, angka kemiskinan menurut BPS tersebut, yaitu 9,57 persen atau 26,36 juta orang, terbukti sangat tidak masuk akal. Karena, angka stunting atau gangguan pertumbuhan saja mencapai 21,6 persen (2022). Yang lebih memprihatinkan, angka stunting Indonesia (pada 2020) merupakan yang terburuk kedua di Asia Tenggara, hanya lebih baik dari Timor Leste, tetapi lebih buruk dari Laos, Myanmar, dan Kamboja. Semua ini menunjukkan bahwa fakta kemiskinan menurut BPS adalah ilusi, manipulatif. Fakta kemiskinan yang benar adalah 183,7 juta orang, atau 68 persen dari populasi, tidak mampu memenuhi kecukupan gizi seimbang, healthy diet, 4 sehat 5 sempurna, seperti perhitungan analisis Tim Kompas. Di lain sisi, menurut Bank Dunia, Indonesia seharusnya menggunakan garis kemiskinan internasional, yaitu Rp37.948,5 atau 6,85 dolar AS (kurs PPP, 2017 = Rp5.540) per orang per hari, atau sekitar Rp1.138.000 per orang per bulan. Karena, Indonesia sudah masuk negara berpendapatan menengah atas _(upper middle income)_, dengan pendapatan per kapita 4.332,7 dolar AS pada 2021. Negara berpendapatan menengah atas adalah negara dengan pendapatan per kapita antara 4.046 sampai 12.535 dolar AS. Dengan menggunakan garis kemiskinan internasional Bank Dunia ini, jumlah rakyat miskin Indonesia mencapai 168,8 juta orang, atau 60,5 persen dari populasi, sedikit lebih rendah dari hasil analisis Tim Kompas berdasarkan kebutuhan gizi seimbang healthy diet FAO. Tetapi sejalan. Dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan yang sama, yaitu 6,85 dolar AS (kurs PPP, 2017) per orang per hari, jumlah rakyat miskin Indonesia ini jauh lebih besar dari Vietnam yang masih masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah, dengan pendapatan per kapita 3.756,5 dolar AS (2021). Angka kemiskinan Vietnam hanya 18,7 persen dari populasi (2020). Angka kemiskinan ini pasti sudah turun lagi pada 2022, mungkin sudah di bawah 15 persen. Artinya, persentase kemiskinan Indonesia mencapai 4 kali lipat dibandingkan Vietnam. Artinya, sebagian besar m pertumbuhan ekonomi Indonesia dinikmati masyarakat kelompok atas. Sedangkan masyarakat kelompok bawah sulit keluar dari kemiskinan, karena dimiskinkan dengan angka kemiskinan manipulatif? —- 000 —
Megawati Lawan Jokowi: Kick or to be Kicked
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH ditikam dari belakang oleh Megawati kini Jokowi melawan. Penikaman itu adalah pengambilalihan kendali Ganjar Pranowo oleh Megawati padahal Jokowi sudah jauh-jauh hari \"nekad\" memasarkan Ganjar Pranowo walau ditentang Megawati yang ngotot untuk Puan Maharani. Megawati kini bergerak sendiri dan Jokowi terpaksa membela diri. Jokowi yang menggelar Musra bersama Projo tidak berhasil menyebut nama dari tiga yang diajukan. Hanya akan memasarkan pilihannya dengan berbisik-bisik kepada partai politik. Tetapi sinyal pidatonya bukan kepada Ganjar Pranowo apalagi Airlangga Hartato melainkan seperti gumaman peserta \"Prabowo..\". Jika ini pilihan Jokowi maka perseteruan dengan Megawati akan semakin tajam. Sejak Jokowi menggunakan KPK untuk menghajar kader PDIP di ranah hukum dan Megawati memainkan Kejaksaan Agung untuk memproses \"orang Jokowi\" maka ketidakakuran keduanya semakin terasa. Ditambah dengan ngototnya Jokowi waktu itu untuk menggadang-gadang Ganjar Pranowo melawan Puan Maharani. Peta politik berubah setelah secara mengejutkan Megawati mengumumkan pencalonan Ganjar sebagai Capres PDIP. Jokowi terpukul dan harus melakukan manuver politik. Ia mengumpulkan Ketum partai koalisi di Istana secara tertutup, lalu Musra Projo 14 Mei 2023 di Istora secara terbuka sebagai manuver lanjutan. Pidato \"meledak\" Jokowi menyirat dukungan kepada Prabowo. Jika hal itu hanya manuver maka semua tentu belum final. Jokowi akan terus mencari dan mencuri perhatian sedangkan Megawati mulai menggerakkan mesin. Ganjar terus berkeliling keluar dari wilayahnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tidak etis sebenarnya. Tapi persetan dengan etika. Yang penting sukses dengan segala cara. Itu yang mungkin ada dalam benak dan dada. Jokowi masih bimbang antara Ganjar dan Prabowo. Belanda masih jauh yang dimaksud adalah waktu yang cukup untuk berfikir dan bersikap. Pidato sosok pemimpin yang berani itu bagus, sayangnya Jokowi memberi contoh tidak berani di Musra itu sendiri. Tidak berani menyatakan bahwa tokoh yang berani itu adalah Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Airlangga pasti tidak, Anies Baswedan lebih tidak lagi. Jokowi bukan pemimpin yang berani melawan Anies. Selain bisik-bisik dan kasak-kusuk. Bukti menjalankan politik gaya tikus cerurut. Nah, jika pidato Musra benar menjadi sinyal dukungan Jokowi untuk Prabowo maka Megawati dipastikan berang. Implikasinya Jokowi akan ditendang agar menjadi pecundang. Petugas partai yang tidak mengikuti kebijakan partai. Tapi Jokowi adalah Presiden dan ia bisa juga menendang. Berlaku motto untuk politisi : \"menendang atau ditendang\"--kick or to be kicked. Memang semua menjadi penendang, the kickers..! Bandung, 16 Mei 2023
Peran MUI dan Ulama
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta UMAT Islam dan warga negara Indonesia dikejutkan oleh berita penembakan Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta oleh oknum tidak bertanggung jawab, Selasa 2 Mei 2023. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Ulama adalah pewaris Nabi. Para ulama mewarisi ilmu, amanat, tanggung jawab, kepemimpinan, dan keteladanan. Para ulama takut kepada Tuhan. Sungguh orang yang takut kepada Allah, di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. (QS 35:28); Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan mereka yang dikaruniai ilmu. (QS 58:11). Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395, bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, meliputi 26 orang ulama mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu; 10 orang ulama dari unsur ormas Islam tingkat pusat: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah; 4 orang ulama Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendekiawan perorangan. Musyawarah menghasilkan “Piagam Berdirinya MUI” yang ditandatangani oleh peserta disebut Musyawarah Nasional Ulama I. MUI berdiri ketika bangsa Indonesia berada pada fase di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok. dan kurang peduli terhadap kesejahteraan rohani umat. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim berusaha untuk: (1) Memberi bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah swt; (2) Memberikan nasihat mengenai masalah keagamaan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah), dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; (4) Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Majelis Ulama Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum sebagai berikut. 1977 — 1981 Prof. Dr. Hamka 1981 — 1983 KH. Syukri Ghozali 1985 — 1998 KH. Hasan Basri 1998 — 2000 Prof. KH. Ali Yafie 2000 — 2014 KH. M. Sahal Mahfudz 2014 — 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin 2015 — 2020 Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin 2020 — Sekarang KH. Miftachul Akhyar Majelis Ulama Indonesia bukan organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan bukan pula wadah tunggal yang mewakili kemajemukan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia terbuka untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, atas dasar saling menghargai sesuai visi, misi dan fungsinya. Majelis Ulama Indonesia hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut untuk kebaikan dan kemajuan bangsa guna mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan adalah perekat hubungan dan wadah penyaluran kehendak warga, motor penggerak kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai utama dan wahana pembinaan kader pimpinan, dan perubahan. Fitrah manusia adalah mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Masyarakat madani ialah masyarakat berkeadaban dan berkemajuan. Membangun masyarakat madani dimulai dari satuan masyarakat terkecil, yakni keluarga, dilanjutkan pada lingkup RT, RW, dan seterusnya. Ciri masyarakat madani: amar maruf, nahi munkar, iman kepada Allah swt dan amal shalih dalam segala aspek kehidupan. Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, mungkar dan kekejaman... (QS 16:90). Jagalah dirimu dari bencana fitnah yang tidak hanya akan menimpa mereka yang jahat saja di antara kamu… (QS 8:25). Kemungkaran, sekecil apa pun, bila dibiarkan akan meluas dan merepotkan semua orang dalam masyarakat dan perlahan-lahan akan menghancurkan. “Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya…” (Rasulullah saw) “Hendaklah kamu melakukan amar maruf nahi munkar, atau Allah akan menurunkan siksa, kemudian doa kalian tidak dikabulkan.” (HR Tirmidzi) “Jika masyarakat melihat kezaliman dan tidak mencegah dengan tangannya, maka Allah akan menimpakan siksa massal kepada mereka.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi) Masyarakat ibarat sebuah kapal yang berlayar di lautan. Setiap penumpang bertanggung jawab atas keselamatan sampai tujuan. Hal paling buruk yang menimpa umat adalah ketika suara kebenaran menjadi begitu rendah, sedangkan teriakan kebatilan begitu tinggi mengajak kepada kerusakan, memerintahkan kemungkaran dan mencegah dari kebaikan (Yusuf al-Qaradhawi) Setiap umat mempunyai tujuan, ke sanalah Ia mengarahkannya. Maka berlombalah kamu dalam kebajikan… (QS 2:148). Allah tidak akan mengubah keadaan kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri… (QS 13:11) Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga mereka mengubahnya… (QS 8:53) Dulu agama menghancurkan berhala. Kini agama jadi berhala. Tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya. Dulu orang berhenti membunuh karena agama. Sekarang orang saling membunuh karena agama. Dulu orang saling mengasihi karena beragama. Kini orang saling membenci karena beragama. Agama dijadikan senjata tuk menghabisi manusia lainnya. Tanpa disadari manusia sedang merusak reputasi Tuhan, dan sedang mengubur Tuhan dalam-dalam di balik gundukan ayat-ayat dan aturan agama. (KHA Musthofa Bisri/Gus Mus). (*)
Teka Teki Penembak Kantor MUI
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta BREAKING News detikNews, Selasa, 02 Mei 2023 12:20 WIB: Ada Penembakan di Kantor Pusat MUI di Jakarta! Seorang karyawan di gedung itu terluka. \"Iya, betul,\" kata Waketum MUI Anwar Abbas, Selasa (2/5/2023). Anwar mengkonfirmasi ada korban luka dalam insiden tersebut. Kantor MUI juga terdampak. Penembak, Mustopa, sempat meminta bertemu dengan Ketua MUI namun ditolak. Mustopa pun mengancam sekuriti jika dirinya tak bisa bertemu dengan Ketua MUI. detikNews, Rabu, 03 Mei 2023 10:36 WIB. Mustopa kemudian mengeluarkan senjata dari tasnya dan melepaskan tembakan. Senjata itu belakangan diketahui sebagai airsoft gun. Pelaku penembakan dinyatakan meninggal dan dinyatakan mengidap sakit jantung-asma. Berdasarkan kartu identitasnya, Mustopa lahir di Sukajaya, 9 April 1963, warga Desa Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Wakil Sekjen MUI Arif Fahrudin mengatakan pelaku sebelumnya sudah dua kali mengirim surat ancaman ke kantor MUI. Kedatangan pelaku ke kantor MUI pusat pada Selasa (2/5/2023) adalah yang ketiga kalinya dan diikuti dengan aksi penembakan. Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam, menunjukkan isi surat pelaku penembakan kantor MUI pusat yang dibawa pelaku penembakan di Kantor MUI Jakarta, Selasa (2/5/2023). Surat itu ditujukan kepada Ketua MUI Miftachul Akhyar, dan ditandatangani oleh pelaku bernama Mustopa. Berikut suratnya (ditulis sesuai tulisan pada surat). Assalamu\'alaikum Wr.Wb. Dengan Hormat, Bapak Ketua MUI saya akan terus-terusan mengeluh dan memohon atas nama Allah dan Rasul mewakili Nabi supaya Bapak mau saya ajak mempersatukan ummatnya biar keinginan tuhan terwujud dan Rasul/Nabi Muhammad Saw merasa senang melihat ummatnya bersatu seandainya nabi bisa menampakkan wujudnya nabi yang mengeluh dan memohon kepada Bapak supaya bapak mau mempersatukan dunia/Kita semua bukan Saya ! Jadi kalo bapak menolak saya berarti menolak Nabi yang ingin mempersatukan ummatnya yaitu kita semua maka dari itu Bapak Ketua tolong jangan kecewakan Rasul, Bapak kan tahu Rasul sangat saying kepada ummatnya bapak ketua, mengenai pernyataan saya selaku wakil nabi saya sudah 4 kali diproses dilampung, saya tidak dikatan mengada-ada/merekayasa atau bohong, lebih jelasnya Bapak Cek lagi menurut hukum Agama Qur\'an dan Hadist, bapak punya wewenang penuh untuk menyalahkan atau menolak, bapak ketua seandainya rasul datang kepada saya secara bertamu yaitu menampakkan wujudnya pasti saya tolak saya tidak sanggup di 2003 saya sadar saya adalah orang yang diutus kalo saya bisa menemui Rasul pasti saya kembalikan dan seandainya tuhan mengutus lagi sedangkan saya diancam oleh firman tuhan yang katanya akan dipotong seorang lidah hamba bilamana menyembunyikan kemampuannya jadi saya tidak punya pilihan selain kerja saya yakin duniapun tidak ada pilihan kalo tidak menerima saya tidak akan terjadi bersatu leher saya bisa dipenggal kalo pendapat saya salah jadi tolong pak jangan sembunyikan kemampuan saya ummat sangat membutuhkan nya Bapak Ketua saya mohon perkenankan saya menghadap Bapak saya ingin bicara secara langsung dan mendengar jawaban bapak secara langsung kalo bapak mengindahkan harapan saya berarti bapak mengindahkan harapan Rasul/ Nabi Muhammad Saw, sekali lagu saya mohon kepada Bapak jangan kecewakan Rasul mari kita persatukan dunia ini supaya Rasul merasa senang melihat ummatnya bersatu, sekian Wassalamu\'alaikum Wr.Wb Polisi menggeledah rumah Mustopa untuk mencari bukti-bukti baru dalam kasus tersebut. Dari keterangan Kasatreskrim Polres Pesawaran, AKP Supriyanto Husin penggeledahan dilakukan dua tahap. \"Sudah, ada dua kali penggeledahan. Tengah malam penggeledahan dilakukan tim Metro Pusat, dan subuh tadi sekitar jam 03.30 WIB dilakukan tim dari Metro Jaya,\" ujar Supriyanto kepada detikSumut, Rabu (3/5/2023). Dari rumah pelaku yang berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran ini anggota mengamankan sejumlah berkas yang berkaitan dengan pesan tertulis yang ditemukan usai peristiwa penembakan tersebut. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan peristiwa penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jakarta merupakan aksi individu yang salah belajar agama. Menag Yaqut meminta agar Polri mengusut tuntas kasus tersebut. \"Saya meyakini ini tindakan individu yang salah belajar agama atau orang yang salah memahami agamanya,\" kata Yaqut dilansir Antara, Rabu (5/3/2023). Yaqut meminta polisi mengusut tuntas insiden tersebut meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Hal itu agar kejadian serupa tidak kembali terulang. \"Aparat tetap harus memproses dan menyelidiki latar belakang peristiwa tersebut agar aksi semacam itu tidak terulang kembali,\" kata Yaqut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel angkat bicara terkait kasus penembakan Kantor MUI Pusat di Jakarta. Dia menyebut penembak tak masuk jaringan teroris. \"Penembak MUI di Jakarta bukan radikal, itu orang sakit, orang psikopat, tidak ada radikal sama sekali, tidak ada teroris sama sekali, tidak masuk radikal, tidak masuk ekstrem, tidak masuk wilayah jaringan teroris,\" ujarnya saat menghadiri halalbihalal dengan mantan terpidana teroris di Semarang, Jumat (5/5/2023, 14:04 WIB). Rycko menyebut penembak itu merupakan orang dengan gangguan psikologis. Pelaku terekam memiliki riwayat penyakit. \"Almarhum sakit, ada riwayat keturunan genetik. Dianya dalam proses dan sudah berkali-kali melakukan pelanggaran terkait masalah kesehatan itu,\" lanjutnya. Pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Pusat (MUI) pusat Mustopa NR pernah dipenjara 3 bulan pada 2016 silam atas kasus perusakan kantor DPRD Provinsi Lampung. Ia melanggar pasal 406 KUHP dan dituntut pidana hukuman penjara selama 5 (lima) bulan atas kasus tersebut. \"Iya benar, yang bersangkutan memang memiliki catatan kriminal. Dia dijatuhi vonis hakim 3 bulan penjara atas kasus perusakan kantor DPRD Provinsi Lampung tahun 2016 lalu,\" katanya, Selasa (2/5/2023). Pratomo juga menyampaikan, keterangan itu juga telah diakui oleh pihak keluarganya. Mengapa Mustopa NR hendak menembak Ketua Umum MUI Pusat? Dari mana Mustopa memperoleh airsoft gun? Benarkah Mustopa NR meninggal dunia karena serangan jantung? End.
POPULER
