OPINI
Presiden Jokowi Mimpi Membangun Surga Pencucian Uang Kotor?
Oleh Haris Rusly Moti KITA lalu berusaha meniru-niru China. Meniru gaya China membangun infrastruktur di negerinya. Kita juga mengubah negeri kita menjadi \"investor haven island\". Negeri surga bagi para investor. Seluruh “barrier” yang menangkal segala bentuk pengaruh dan intervensi yang datang dari luar negara kita, ditiadakan. Persis kebijakan opendeur politiek atau \"kebijakan pintu terbuka\" yang pernah dibuat oleh kolonialisme Belanda di tanah nusantara tahun 1905 dulu. Kita terinspirasi dengan \"tax haven island\". Pulau surga bagi pengemplang pajak dan koruptor perampok uang negara. Kita ingin menjadikan negeri kita ini \"suaka\" bagi para investor nakal. Presiden Jokowi bermimpi menyulap negeri kita jadi \"suaka\" uang kotor. Kita menghendaki negeri kita dibuat tanpa tirai, dan tanpa barrier. Padahal di China, sebelum pembangunan infrastruktur dan industrialisasi dilancarkan, terlebih dahulu mereka memperkuat barrier atau tirai negaranya. Kini China tak semata dikenal sebagai negeri tirai bambu. China telah disulap menjadi “negeri tirai baja\", “negeri tirai beton\" hingga “negeri tirai digital\". Dengan revolusi kedaulatan digital di tangannya, bahkan di era yang terbuka dan telanjang saat ini, China tidak gampang untuk diintip oleh tetangganya. Google, Twitter hingga Facebook tak diperkenankan beroperasi di negeri itu. Bahkan di China seluruh pembangunan direncanakan, digerakan dan dikendalikan langsung oleh negara. Sedangkan di Indonesia seluruh pembangunan diduga kuat direncanaka dan digerakan oleh para taipan. Ada juga para saudagar dalam negeri, swasta nasional yang bertamengkan BUMN, serta investor asing. Kita lalu berharapa uang gelap (back office), seperti uang kejahatan korupsi yang diparkir di luar, uang hasil pengemplangan pajak, hingga uang yang dihasilkan dari judi, narkoba dan pelacuran, yang berputar di luar sana dapat masuk ke dalam negeri kita. Untuk dicuci dalam sejumlah paket investasi yang kita tawarkan, seperti projek infrastruktur, destinasi wisata hingga pembangunan properti. Sejumlah landasan untuk landing atau pendaratan uang-uang back office, uang kotor kuasa kegelapan itu dipersiapkan dengan rapi. Pertama, projek reklamasi pantai Jakarta dan sejumlah tempat lainnya, seperti di pantai Benoa, Bali. Kedua, pembangunan kawasan properti di Meikarta dan sejumlah tempat lainnya. Ketiga, pembangunan kawasan ekonomi khusus seperti pulau Morotai dan lainnya. Keempat, pembangunan kawasan destinasi wisata di Toba dan sejenisnya di tempat lainnya. Upaya terakhir adalah melalui mimpi raksasa perpindahan Ibu Kota Nasional dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sejumlah perangkat kebijakan atau regulasi dipersiapkan dengan rapi. Tujuannya untuk mewujudkan mimpi “investor haven island”. Surga telah disiapkan untuk menampung uang-uang kotor tersebut. Pertama, kebijakan tax amnesty. Sebuah projek yang diduga untuk pengampunan terhadap kejahatan korupsi (pidana BLBI diruwat dan diampuni menjadi perdata). Begitu juga dengan pengemplangan pajak, hingga pemutihan terhadap kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan transnasional, seperti narkoba, judi hingga pelacuran. Kita berharap, kebijakan tax amnesty itu ditumpangi oleh sejumlah kepentingan investor global untuk mendaratkan uangnya ke dalam berbagai skema investasi di negeri kita. Kenyataannya, mereka justru kuatir menjadi sasaran pemerasan para pejabat kita. Penyebabnya adalah akibat tidak adanya kapasitas sistem negara dan lemahnya kepastian hukum di negeri kita. Kedua, belasan paket kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh pemerintah. Tercatat sekitar 16 paket kebijakan sudah dikeluarkan. Tujuan dari paket kebijakan itu untuk menyulap Indonesia menjadi negeri yang menjadi surga para investor. Surga uang kotor untuk membiayai pembangunan Indonesia. Namun lagi-lagi gagal semua recana tersebut. Diantara paket kebijakan yang meniadakan barrier itu adalah: (1), liberalisasi di sektor imigrasi yang memudahkan kuli asing untuk bekerja di negeri kita. (2), kemudahan warga negara asing untuk memiliki properti di negeri kita. (3), kebijakan bebas visa untuk 169 negara,yang katanya untuk tujuan wisata. Walaupun dalam kenyataannya kunjungan wisata di negeri kita malah anjlok. (4), pemangkasan sejumlah izin usaha, diantaranya terkait izin tentang AMDAL. Hampir seluruh kebijakan yang meniadakan tirai negara kita itu nyaris tidak menggoda para investor untuk mendaratkan uangnya di Indonesia. Sejumlah paket kebijakan yang ditawarkan sebagai bumbu penyedap oleh pemerintah, dianggap angin lalu saja oleh investor. Pejabat dianggap lebih berperan sebagai tukang peras investor. Masalahnya karena tidak dimulai dengan menata dan membangun kapasitas bernegara. Akibatnya dikuatirkan tidak terjadi kesinambungan di dalam pembangunan. Masalah yang lainnya adalah tidak adanya kepastian hukum dan tidak da lagi kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa. Dengan adanya masalah hukum yang melilit Meikarta dan bosnya James Riady, dipastikan akan turut mengubur mimpi indah untuk menyulap Indonesia menjadi surga bagi para investor. Bisa dibayangkan orang hebat seperti James Riady dan Aguan saja tidak mampu menjamin dan melindungi projeknya dari tindakan penegak hukum. Padahal mereka selama ini dikenal sebagai \"shadow goverment\". Pemerintahan bayangan, yang mengatur regulasi hingga arah dari setiap pemerintah yang berkuasa. Sayonara Meikarta, sayonara James Riady, sayonara surga uang kotor..!! ••• Haris Rusly Moti adalah Eksponen Gerakan Reformasi Mahasiswa ‘98 dan Pemrakarsa Intelligence Finance Community (INFINITY).
Machiavellisme Istana: Fenomena Moeldoko
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKI Niccolo Machiavelli berjudul \"Il Principe\" atau Sang Penguasa memberi bekal kepada penguasa bahwa untuk mempertahankan kekuasaan itu harus mampu bertindak dengan segala cara \"justify any means\". Nilai moral yang diabaikan. Bertindak keras, menipu, merayu atau memanipulasi hukum adalah metode untuk melakukan pemusatan kekuasaan. Raja harus mampu menjadi singa dan kancil. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditengarai berupaya mengkudeta Partai Demokrat. Ia sama sekali bukan orang apalagi kader Partai Demokrat. Mantan Panglima TNI itu adalah orang Istana tangan Presiden Jokowi. Moeldoko bergerak untuk kepentingan Istana. Melalui Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang Moeldoko didaulat sebagai Ketum Partai Demokrat tandingan. Tapi gagal mendapat pengesahan hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Upaya kudeta memalukan dan vulgar seperti ini tidak mungkin terjadi bila masih berangkat dari nilai-nilai moral. Ini bagian dari gaya politik \"justify any means\" Machiavelli di bawah rezim Jokowi. Upaya PK yang dilakukan Moeldoko benar berada di jalur hukum tapi ini ruang politik yang berbahaya. Jika MA menjadi \'Masuk Angin\' maka akan berdampak politik yang bakal menimbulkan guncangan serius. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa lembaga hukum itu ikut dalam permainan politik. Kini muncul isu Moeldoko akan memanfaatkan bebasnya mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk meningkatkan manuver politik. Tentu mengarah pada goyangan pencapresan dukungan Anies Baswedan. Jika Moeldoko bersama Anas sukses merebut Partai Demokrat, maka Partai Demokrat dipastikan mencabut dukungan dan berpindah koalisi. Berada dalam wadah Koalisi Machiavellisme Istana. Anas Urbaningrum sendiri mulai bermanuver lewat pidato penjara. Mantan napi korupsi ini berulah seperti tahanan politik. Rakyat melihat telah terbukti Anas adalah koruptor. Sidang Pengadilan membuktikan. Anas bukan korban kriminalisasi politik. Sebaliknya rakyat malah kini sedang menagih janji atas kesiapan dirinya untuk digantung di lapang Monas. Kasus Hambalang memberi jalan \"road to monas monument\". Anas Urbaningrum tidak bersih. Moeldoko yang kemarin terpukul dan pingsan kini terbangun dan mulai bermanuver melalui PK dan kebebasan Anas. Kubu Moeldoko mengklaim bahwa sosok Anas Urbaningrum akan memberikan daya hajar tambahan bagi Partai Demokrat dan AHY dalam proses PK di MA. \"Hal ini tentu akan memberikan sentuhan terindah lagi bagi eksistensi Partai Demokrat KLB pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan akan lebih mempunyai daya hajar yang dahsyat bagi para politisi kubu AHY\" kata Saiful Huda dalam keterangan resmi. Nah semakin jelas bahwa machiavellisme Istana sedang memainkan peran Moeldoko yang diduga berujung pada langkah tidak sehat untuk menjegal Anies Baswedan. Meskipun demikian kubu oligarki Istana sebenarnya tetap ketar-ketir menghadapi kubu koalisi rakyat untuk perubahan. Rakyat sudah jenuh bahkan muak dengan perilaku oligarki yang berstatus penjajah rakyat Indonesia. Bangsa ini butuh segera perubahan politik melalui pergantian rezim. Jokowi sudahlah cukup. Bandung, 13 April 2023
Krisis Bangsa Terus Bertambah, Rizal Ramli: Jokowi Bisa Nyungsep
Oleh: Arief Gunawan - Pemerhati Sejarah MOCHTAR Lubis di tajuk rencana koran Indonesia Raya, edisi 28 April 1956, menulis semacam forecasting tentang akan terjadinya kemelut berkepanjangan di era Orde Lama sehubungan dengan munculnya berbagai persoalan yang memicu disintegrasi bangsa. Di antara isu-isu yang mengemuka kala itu yang menimbulkan kerisauan di tengah masyarakat, antara lain ialah mengenai mismanagement ekonomi yang menyebabkan terjadinya lompatan harga-harga kebutuhan, terutama harga beras, tarif angkutan umum, harga minyak tanah, dan lain sebagainya. Isu lainnya ialah munculnya gejala ketidakpuasan para pemimpin daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, mulai terjadinya kasus-kasus korupsi yang disertai dekadensi moral dan etika, perseteruan ideologis partai-partai politik yang memicu konflik masyarakat lapisan bawah, hingga beredarnya desas-desus bakal pecahnya Dwitunggal dengan mundurnya Hatta dari jabatan wakil presiden. “ ...Dalam situasi seperti ini terlihat kurang sekali sikap kritis terhadap gejala-gejala kemunduran yang kita alami ini, sehingga rusaklah nilai-nilai susila dan moral di negeri ini. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan, tetapi menjadi suatu keahlian. Tanggungjawab dan kewajiban dirasakan suatu kebodohan belaka, janji-janji dan ucapan di depan umum dirasa tidak perlu ditepati, karena dianggap sekedar kecakapan politik untuk mengelabui rakyat. Masyarakat pasif, apatis, dan seakan merasa tidak berdaya.\" Akumulasi situasi krisis yang dilukiskan Mochtar Lubis dalam kalimat “Bangsa yang Sedang Berpacu ke Pinggir Jurang” ini berlangsung hingga tahun 1965 yang menjadi titik kejatuhan Sukarno. Bung Hatta yang akhirnya mundur dari jabatan wakil presiden 1 Desember 1956, pada 17 Juni 1963 mengirim surat keprihatinannya terhadap situasi ini kepada Sukarno. Di salah satu paragraf surat itu Bung Hatta berkata: “Hati saya cemas melihat kemunduran dalam berbagai bidang. Pertama terhadap kemerosotan penghidupan rakyat yang belum ada taranya dalam sejarah Indonesia, lebih dahsyat daripada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Pendapatan rakyat semakin ditekan, tetapi beban rakyat makin diperbesar. Pertentangan kelas sosial bertambah hebat, pertentangan kaya dan miskin sangat mencolok mata.” Kala itu sebenarnya banyak kalangan menginginkan Dwitunggal Sukarno-Hatta bersatu kembali, antara lain dicetuskan dalam Naskah Pernyataan Bersama Dwitunggal, 1957, setahun setelah mundurnya Hatta. Namun apa hendak dikata, jalan sejarah ternyata punya riwayatnya sendiri. Apa yang dapat kita petik dari sekelumit kisah di atas? Krisis yang sedang melanda bangsa saat ini ternyata tak kalah hebatnya dibandingkan dengan masa itu. Malah boleh dibilang tidak sebanding sama sekali. Kehidupan rakyat yang saat ini sedang dihimpit oleh berbagai beban persoalan ekonomi yang semakin sulit kini disuguhi oleh tontonan gaya fashion mewah keluarga Jokowi, banyak pejabat dan keluarganya memamerkan hedonisme, dekadensi moral dan kemerosotan etika menjadi pertunjukan meriah kekuasaan, yang diperagakan tanpa malu dan kehilangan sensitifitas terhadap keadaan rakyat yang sesungguhnya. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme kini berlangsung dengan keganasan yang luar biasa, terjadi secara masif di pusat dan daerah, serta lebih rakus dari era Soeharto. Sehingga misalnya baru-baru ini Transparency International merilis data terbaru yang menunjukkan negeri ini masuk dalam daftar korupsi terparah di antara negara-negara G20. Di sisi lain proyek mercusuar-nekat seperti IKN terus berjalan di dalam spekulasi, dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mangkrak membuat pemerintah China semakin mendikte, minta supaya utang proyek tersebut dibayar menggunakan APBN. Di jurusan lain, impor beras dan pangan terus berlangsung, sehingga nampak bahwa kebijakan impor adalah cara paling gampang mencari uang rente. Keahlian utama rezim hari ini, menurut tokoh nasional Dr Rizal Ramli, ternyata selain mengutang secara ugal-ugalan, yang nilainya mencapai sekitar Rp 8.000 triliun, adalah mengimpor, sambil membuat petani semakin miskin. Sementara itu keinginan memperpanjang masa jabatan presiden yang beberapa waktu lalu disuarakan dalam rekayasa penuh tipu daya kini tampaknya agak reda, setelah mendapat tekanan keras dari banyak kalangan pro demokrasi dan mendapatkan penolakan dari PDIP. Karena esensi dari upaya memperpanjang masa jabatan presiden adalah kudeta terhadap konstitusi. Wajah penegakkan hukum dan keadilan juga tak kalah tercemarnya. Sejumlah kasus seperti Kanjuruhan, KM 50, dan beberapa kasus lainnya masih diliputi oleh kabut gelap yang menunjukkan tidak adanya sikap yang serius untuk menghargai kemanusiaan. Menurut tokoh nasional Dr Rizal Ramli, nyaris seluruh sistem bernegara kini telah rusak, karena elit politik yang sedang berkuasa umumnya adalah “pemain semua”. Permisif terhadap tindakan koruptif dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai tokoh yang memperjuangkan penegakan demokrasi sejak mahasiswa di ITB dan ekonom yang memihak kepada kepentingan mayoritas rakyat, baik saat di dalam maupun di luar kekuasaan, Rizal Ramli mengaku akal sehat dan hati nuraninya tidak bisa menerima mayoritas rakyat negeri ini hidup dalam kemiskinan, padahal negeri ini sangat kaya sumber daya alamnya. Hal lain yang menjadi perhatian Rizal Ramli adalah masih mingkemnya Jokowi terhadap skandal pajak yang melibatkan nama Menkeu Sri Mulyani, yang mencapai Rp 349 triliun atau sekitar 23 miliar dolar. “Skandal keuangan ini termasuk yang terbesar di dunia, tapi Jokowi masih saja mingkem. Apakah karena takut sama Sri Mulyani ? ...” tandasnya mempertanyakan. Menurutnya, Sri Mulyani banyak terlibat dalam kasus kotor, antara lain Skandal Century, termasuk kasus Gayus Tambunan yang kala itu Sri Mulyani juga menjabat sebagai Menkeu. “Kalau Jokowi mempertahankan Sri Mulyani, Jokowi akan nyungsep bersamanya. It’s too big a scandal to ignore.” tegas Rizal Ramli. Demikianlah potret suram negeri ini hari ini yang terus-menerus dilanda oleh berbagai jenis krisis, karena ulah penguasanya sendiri yang lancung, penuh kebohongan, dan amatiran belaka. (*)
Firli Bertaruh dengan Tuhan
Tuhan membuat kasus ini bergeser dari upaya keras mentersangkakan Anies, dibuat jadi berputar 180 derajat, menjadi persoalan Firli dengan internal KPK. Oleh: Ady Amar - Kolumnis Bertaruh dengan Tuhan, itu kenekatan tersendiri. Itu seperti menantang Tuhan dengan sembrono. Masuk kriteria jahil, meski ia bergelar dan punya kedudukan tinggi sekalipun. Ia jahil di mata Tuhan, dan pada saat yang sama Tuhan pun mengirim berita sebagai informasi tentang kejahilannya. Semuanya lalu serasa terbuka. Orang lalu mengenalnya jahil dengan serentetan gelar negatif yang mengikuti, seperti bererotan. Tuhan murka lalu menyemburkan berita tentang keburukan perangai yang bersangkutan satu persatu, seperti dibuat berjilid. Tuhan murka sejadinya, jika zalim terus dilesakkan pada seseorang yang tidak bersalah dibuat bersalah. Atau setidaknya digambarkan bersalah, karena merasa digdaya punya kekuatan kuasa mentersangkakan sesukanya. Firli Bahuri ketua KPK seperti jadi agen menyeret mentersangkakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada kasus Formula E. Gelar perkara atau ekspos perkara kasus itu perlu sampai dilakukan 15 kali, untuk mencari mens rea adanya kebijakan salah Anies di sana. Ekspos perkara sebanyak itu belum pernah terjadi di KPK sebelum-sebelumnya. Ekspos perkara di KPK yang terus-menerus digelar, itu upaya paksa menaikkan status Anies dari penyelidikan menjadi penyidikan. Konon ini yang diminta Firli, meski dengan tanpa menyebut siapa tersangkanya. Langkah di luar kepatutan yang biasa dilakukan di KPK. Itu pun tidak berhasil. Permintaan Firli dan sebagian pimpinan KPK lainnya ditolak. Muncul gesekan di internal KPK. Semua lalu dibuat tahu kondisi internal KPK. Pemberhentian staf KPK yang punya integritas, lebih karena menolak menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Muncul perlawanan di internal KPK, khususnya dari unsur kepolisian, agar Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan yang diberhentikan dengan alasan masa tugasnya sudah berakhir, meski sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah memperpanjang masa penugasannya. Tapi tetap saja Endar diberhentikan dari KPK. Beredar viral rekaman suara perdebatan antara Firli dengan pejabat KPK dari unsur kepolisian. Entah siapa pelaku penyebarnya, terdengar mereka walk out dari ruang pertemuan meninggalkan Firli sendirian. Sikap \"berontak\" pada pimpinan KPK, yang tidak pernah ditemui pada periode sebelumnya. Tuhan membuat kasus ini bergeser dari upaya keras mentersangkakan Anies, dibuat jadi berputar 180 derajat, menjadi persoalan Firli dengan internal KPK. Satu persatu muncul persoalan berkenaan dengan kebijakan Firli yang otoriter. Reaksi pejabat KPK dari unsur kepolisian melaporkan Firli pada Dewan Pengawas (Dewas) KPK, soal pemecatan Brigjen Endar Priantoro. Mereka minta sejawatnya bisa aktif lagi di KPK. Bahkan Brigjen Endar pun ikut pula melaporkan Firli ke Dewas. Suasana KPK menjadi keruh. Dan, Selasa (11 April 2023), Dewas pun menindaklanjuti dengan memeriksa Firli dan seluruh pimpinan KPK. Belum diumumkan keputusan apa yang diambil Dewas. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan rekan lainnya, tampak di antaranya Bambang Widjoyanto, Saut Situmorang, Abdullah Hehamahua, Novel Baswedan, dan mantan pejabat KPK lain ikut demo mendesak pemecatan Firli Bahuri dari Ketua KPK. Mereka bersama para pendemo dari masyarakat sipil anti korupsi bersinergi, menyuarakan satu tuntutan: Pecat Firli. Tampaknya skenario Tuhan tidak dicukupkan sampai di situ. Perlu diimunculkan pula hal lain, kasus yang dibuat Firli di masa lalu. Dan, itu soal membocorkan dokumen rahasia berkenaan kasus ESDM. Dibocorkannya dokumen rahasia itu, agar pihak bersangkutan (ESDM) bersiap menghadapi pemeriksaan yang akan dilakukan KPK. Jika benar itu dilakukan Firli, maka itu masuk perbuatan pidana. Tidak menutup kemungkinan deretan suguhan persoalan Firli yang punya unsur pelanggaran lain akan dimunculkan satu persatu, bergerak dalam orkestrasi Tuhan untuk memperlihatkan digdaya kekuasaanNya: Kekuasaan Tuhan Maha Adil vis a vis melawan tirani kekuasaan zalim. Skenario Tuhan memang dahsyat. Soal ini mestinya tidak perlu jadi perdebatan, apalagi coba diingkari, kecuali pada mereka yang buta hati, jumawa merasa kuat karena sokongan kekuasaan. Analisa pun menyebut, laku Firli itu tidak berdiri sendiri. Mustahil Firli berani ugal-ugalan tanpa ada sokongan yang kuat. Istana disinyalir ada di balik manuver Firli. Seperti juga laku dari kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, yang coba \"membegal\" Partai Demokrat. Moeldoko mengajukan PK ke Mahkamah Agung (3 Maret 2023), tentang klaim keabsahan Partai Demokrat. Kenekatan keduanya \"bertaruh\" itu dikarenakan sokongan istana. Sebuah upaya menjegal Anies Baswedan, agar gagal maju di Pilpres 2024. Dengan KPK mentersangkakan Anies, atau jika PK yang diajukan Moeldoko diterima MA, maka bisa dipastikan langkah Anies terhenti. Namun di balik skenario jahat yang coba mengganjal Anies, Tuhan tidaklah diam. Tuhan merespons dengan memainkan skenarionya. Dari upaya jahat mentersangkakan Anies berbelok menjadi persoalan Firli, yang lalu dikeroyok secara bersamaan dari segala arah. Dibuat menjadi berbalik, Firli jadi \"tersangka\" yang lalu diadili ramai-ramai. Tuhan mampu menggerakkan semua itu dengan begitu indahnya, seolah gerakan ritmis tarian sufi yang rapih bergerak dalam langgam melawan ketidakadilan. Bertaruh dengan Tuhan, itu laku konyol yang menghadirkan kehancuran, cepat atau lambat. Bertaruh dengan Tuhan, itu seperti mempertaruhkan semua kehormatan yang dimiliki, untuk pada saatnya tumbang berdegum keras, meski telah disokong kekuatan besar sekalipun. Jika upaya mentersangkakan Anies terus dipaksakan, pada kasus Formula E, atau jika MA menerima PK Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat, maka tidak mustahil konsekuensi lebih buruk lagi akan dimunculkan Tuhan, dan entah apa yang akan terjadi. Peran istana memaksa mentersangkakan, atau menjegal Anies dengan cara-cara zalim, itu sama dengan kenekatan istana bertaruh dengan Tuhan. Jika itu diterus-teruskan, tidak mustahil kekuasaan rezim akan jatuh tersungkur, dan itu sulit bisa dibayangkan. Wallahu a\'lam. (*)
Machfud MD Hanya Dagelan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Kecerdasan oligarki menyatukan bersatunya bandit - bandar dan badut politik organik dengan bandit, bandar dan badut politik non-organik, adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang melibat semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Kasus mafia pajak dan pencucian uang tidak akan lepas dalam skenario kendalinya. Kisah heroik Mahfud MD membuka tabir mafia pajak dan pencucian uang, saat Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas soal transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Machfud MD bak pahlawan Deus Ex Machina: adalah sebuah perangkat alur dimana sebuah masalah yang tampak tak terpecahkan dalam sebuah cerita secara mendadak terpecahkan oleh sebuah kejadian tak terduga, biasanya membuat banyak orang terkejut. Kehebatan Mahfud MD sempat menarik perhatian masyarakat luas. Bahkan pengamat politik ekonomi, beberapa Guru Besar (Gubes) ikut larut spontan bereaksi mendukung Machfud MD dengan suka cita. Demikian juga masyarakat luas langsung back up memberikan dukungannya, tanpa reserve apa yang akan terjadi selanjutnya. Rocky Gerung bahkan menyebut Mahfud MD sukses menghajar tiga striker \"sok jagoan\" DPR dengan skor mantap 5 - 0. Kegembiraan, suka cita, terbayang mafia pajak dan pencucian uang yang maha dahsyat dan mengerikan bakal terbongkar habis, diseret ke meja hijau dan semua akan menjadi pesakitan. Masyarakat luas hiruk pikuk masuk dalam kerangka zeits geist, harap harap cemas menunggu tindakan heroik apa yang akan di lakukan seorang pahlawan Mahfud MD. Waktu telah tiba Mahfud MD akan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengusut transaksi janggal senilai Rp349 triliun yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan sejumlah instansi lain. Rencana tersebut muncul usai pertemuan yang melibatkan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terdiri dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Hal tersebut dikatakan Menko Polhukam dalam acara jumpa pers di gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023). “Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349.874.187.502.987,00 dengan melakukan case building,” Sebagian pengamat sejak awal tersisa ada yang super hati hati karena ada kejanggalan : \"Pertama\", tidak lazim sesama menteri dalan satu kabinet saling serang dan muatan masalahnya sangat gawat dan mematikan. \"Kedua\", mereka tak lebih hanya pembantu presiden, semua kendali ada di presiden. \"Ketiga\" kasus ini hanya rekayasa mutahir untuk mengalihkan isu politik Jakowi yang sedang berada di ujung tembok kebuntuan. Permainan tetap dalam kendali istana dan oligarki, ternyata benar terjadi rencana pembentukan \"Satgas TPPU\" melibatkan Kementerian Keuangan ataupun Direktorat yang berada di bawahnya, merupakan sumber masalah. Menjadi tidak masuk akal, bagaimana mungkin akan menyelesaikan masalah justru melibatkan pihak yang bermasalah bukan saja akan terjadi ‘conflict of interest\' prosesnya hanya akan terjadi dagelan. Semestinya susunan Satgas TPPU cukup kup institusi penegak hukum, badan intelijen dan PPATK. “Itu pertanda, Mahfud ada kendala besar tidak akab bisa membongkar skandal keuangan 349 triliun di Kemenkeu, ketika bentuk satgas khusus dan masih melibatkan Menkeu SMI yang merupakan sumber masalah. Mantan Menko Perekonomian DR Rizal Ramli mengatakan bahwa rencana pembentukan tim gabungan tersebut merupakan “joke of the month. Bisa terjadi Mahfud MD cuma dijadikan panggung, tidak benar-benar akan memberantas korupsi, semua absurd. Satgas ini bagian dari agenda untuk close kasus secara halus karena melibatkan para pelaku kejahatan Jangan berlebihan berharap terhadap rezim yang diduga kuat semua sudah terlibat dalam korupsi secara masal. Jalan keluarnya adalah rebut dan ganti presiden, dengan figur kuat komitmen dan integritasnya sapu bersih para pelaku koruptor. Hukuman mati bagi para koruptor dan hukuman berat lainnya untuk para begundal negara yang selama ini terlibat dalam kekuatan yang telah merusak negara. Selama ini semua kasus hanya diselesaikan dengan dagelan belaka. (*)
Pemerintah Kota Bandung Melakukan Kebohongan Publik?
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik NGENES juga membaca keluhan atau lebih tepatnya jeritan hati seorang ibu yang dicurahkan melalui opini pemberitaan media Eppy Winaningsih sebagai muslimah perempuan Sunda. Ia merasa miris dengan diinjak-injaknya kewibawaan walikota Bandung. Demikian beliau memulai keluhannya terhadap masjid cagar budaya yang terletak di pusat kota Bandung Jalan Cihampelas No. 149 yang telah dihancurkan. Barang-barang identitas sebagai bangunan cagar budaya dicuri/dijarah. Ketika wabah Covid sedang merajalela tahun 2020 -2021, kegiatan bisnis sedang terhenti. Keramaian berganti kesepian. Wabah endemic merajalela. Saat itulah tangan-tangan kotor melakukan penghancuran dan penjarahan bangunan cagar budaya. Kemudian dengan angkuhnya muncul bangunan baru 2 lantai. Bersalin rupa menjadi pusat gerai Indomaret nan mewah. Cihampelas terkenal di seantero Indonesia setelah Braga. Jika tidak ke Braga dan Cihampelas, berarti belum ke Bandung. Cihampelas adalah pusat kunjungan wisata, dikenal dengan pusat fashion. Terutama tekstil berbahan jean. Dikunjungi oleh wisatawan daerah Jabar, wisatawan nusantara, bahkan mancanegara. Konon dulu di samping Dago, Cihampelas adalah tempat tinggal bagi para pejabat penjajah Belanda. Seberang di bawahnya ada lembah, ada tempat pemandian. Banyak bangunan cagar budaya (Heritage Site) tersebar di daerah tersebut. Sekarang pemandangan ke arah lembah sudah tertutup dengan bangunan pertokoan. Di seberang lembah ada Jl Taman Sari. Dulu sangat asri. Bangunan kampus legenda ITB terletak di situ. Bangunan kampus ITB di Taman Sari juga berupa Heritage Site. Pertanyaannya ke mana Pemerintah Kota Bandung. Ibukota Jawa Barat sebagai pemerintah lokal yang harus menjaga dan memelihara kearifan lokal berupa cagar budaya. Ketika penghancuran dan penjarahan masjid cagar budaya Cihampelas berlangsung di depan mata. pelanggaran Perda dan Undang-undang Cagar Budaya secara brutal dilakukan oleh konglomerasi meminjam istilah Eppy Winaningsih. Masyarakat mafhum, siapa di belakang konglomerasi adalah Indomarco “pemiliknya” salah satu Naga Sembilan. Apalagi bekerja sama dengan PT KAI (BUMN) maka klop. Menurut tulisan Eppy Winanningsih ada sebelas cagar budaya yang diincar, melalui kerjasama ala mafia tanah. Tiga bangunan cagar budaya telah dihancurkan termasuk masjid cagar budaya, masjid satu-satunya berada di sepanjang jalan Cihampelas. Pemerintah kota Bandung setengah hati bertindak. Hanya melakukan “pemasangan stiker” bahwa bangunan gerai Indomaret tanpa izin. Seakan Pemkot Bandung secara administrasi telah bertindak. Tapi faktanya kegiatan gerai Indomaret tetap berlangsung. Pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah melakukan kebohongan publik. Padahal jika ditilik kewenangan Pemerintah Daerah menurut PP 06/2021 mutlak, dengan ketentuan tersebut sebagai dasar hukum untuk melakukan penyegelan dan menghentikan kegiatan Indomaret Cihampelas/Indomarco secara total. Bahkan Pemkot Bandung dapat menuntut secara pidana terhadap pihak yang telah melakukan penghancuran dan penjarahan barang identitas milik bangunan cagar budaya. Sesuai Perda dan UU tentang cagar budaya hukumannya juga berat dan berkekuatan hukum tetap tanpa bisa banding. Wajar jika sebagian masyarakat curiga. Bagai ujaran tua, \"Pagar Makan Tanaman.\" Alangkah indah pada tanah negara jalan Cihampelas 149 tersebut sebagai pengembangan heritage berdiri Islamic Center yang megah sebagai ciri masyarakat Sunda yang agamis. Turis atau pelancong di Cihampelas akan dapat menikmati wisatanya. Belum terlambat bersegeralah Bapak Walikota bertindak. Masyarakat Kota Bandung bahkan Jawa Barat pasti sangat mendukung. Legacy menjadi amalan di dunia dan akhirat. Bandung, 11 April 2023
Satgas TPPU Diduga untuk Selamatkan Penjahat Pencucian Uang
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) DUGAAN Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan 491 pegawai kementerian keuangan bukan ilusi. Terbukti, banyak pejabat kementerian keuangan mempunyai harta tidak normal. Dari mana asal harta tersebut? Ketika korupsi tidak tertangkap, maka uang hasil korupsi bertumpuk. Sebagian disimpan atas nama anak, atau istri, atau anggota keluarga lainnya. Sebagian lagi digunakan untuk beli aset seperti tanah, rumah, apartemen, atau kendaraan. Sebagian dibuat usaha, atas nama anggota keluarga. Atau penyertaan modal di perusahaan pihak ketiga seperti artis, dan lainnya. Ada juga diinvestasikan di pasar modal. Begitulah modus koruptor menyimpan harta hasil korupsi. Transaksi perbankan juga dipecah-pecah dalam jumlah kecil-kecil, untuk mengelabui pengawas keuangan. Semua transaksi keuangan dan transaksi barang (yang mencurigakan) dilaporkan kepada PPATK, oleh setidaknya 21 kategori pihak pelapor yang terdiri dari 16 kategori penyedia jasa keuangan dan 5 kategori penyedia barang, seperti perusahaan atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan, dan lainnya. Setelah melalui analisis dan pemeriksaan, PPATK mendapat gambaran profil apakah transaksi orang bersangkutan masuk kategori normal atau diduga ada indikasi pencucian uang. Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian diberikan kepada instansi-instansi pemerintah yang berkepentingan untuk menyelidiki dan menyidik lebih lanjut, termasuk kepada aparat penegak hukum: KPK, Kepolisian, Kejaksaan. Oleh karena itu, ketika pelaku korupsi tertangkap OTT, penegak hukum terkejut mengetahui harta yang bersangkutan sangat besar, jauh lebih besar dari kasus korupsi yang disangkakan. Seperti yang terjadi pada Gayus atau Angin Prayitno. Mereka kemudian juga dituntut dengan tindak pidana pencucian uang. Sekali lagi, dugaan pencucian uang di kementerian keuangan bukan ilusi. Buktinya, Rafael Alun sekarang menjadi tersangka dan ditahan KPK atas kasus gratifikasi. Padahal Rafael Alun tidak tertangkap tangan (OTT). Artinya tidak ada barang bukti uang suap. Bagaimana bisa jadi tersangka? KPK bisa menetapkan Rafael Alun menjadi tersangka karena mempunyai bukti kuat transaksi keuangan yang sudah dianalisa dan diperiksa PPATK. Transaksi keuangan tersebut nampaknya melibatkan perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun, serta aliran dananya. Dengan demikian, laporan PPATK cukup akurat untuk diadakan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, untuk kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Sehingga Mahfud tidak perlu membentuk Satgas TPPU. Satgas ini malah menjadi hambatan untuk usut tuntas dugaan pencucian uang yang melibatkan 491 pegawai kementerian keuangan ini. Pertama, Satgas melibatkan Kejaksaan dan kepolisian. Apakah artinya pembentukan satgas ini sebagai upaya untuk menghambat penyidikan dari aparat penegak hukum? Kejaksaan atau kepolisian sebaiknya usut tuntas dugaan pencucian uang di Kemenkeu berdasarkan laporan PPATK, dan tidak perlu gabung satgas TPPU. Kedua, kementerian keuangan tidak mempunyai kredibilitas sama sekali untuk terlibat penyelidikan atau penyidikan terhadap dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawainya. Karena, kasus pencucian uang ini patut diduga kuat berasal dari korupsi atau gratifikasi yang melibatkan banyak pihak di kementerian keuangan. Seperti terbukti pada kasus Gayus Tambunan yang menyeret 27 nama. Kemudian, dari persidangan Angin Prayitno terungkap, gratifikasi dibagi ke banyak pihak, 50 persen untuk direktur dan kepala subdirektorat, dan 50 persen sisanya untuk tim pemeriksa pajak. Apa artinya? Korupsi kolektif? Tidak heran, Angin Prayitno ditangkap bersama tim pemeriksa pajak ketika itu. Karena korupsi dilakukan secara terstruktur dan sistematis, melibatkan banyak pihak, maka kementerian keuangan tidak bisa dipercaya untuk melakukan penyidikan dugaan pencucian uang ini. Kementerian keuangan terbukti melindungi oknum yang melakukan korupsi atau menerima gratifikasi, seperti yang terjadi di banyak kasus sebelumnya, antara lain kasus Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno. Keduanya dilindungi dengan cara diberhentikan, dengan menggunakan alasan menegakkan peraturan tentang disiplin PNS. Enak sekali, terbukti korupsi tetapi hanya dikenai sanksi disiplin? Dengan menggunakan laporan PPATK, Denok dan Totok terbukti menerima gratifikasi Rp500 juta, dan sanksinya hanya diberhentikan. Tidak heran, laporan PPATK selama ini hanya dipendam saja, tidak ada kasus yabg terbongkar. Oleh karena itu, satgas TPPU hanya untuk pembenaran seolah-olah dugaan pencucian uang di kementerian keuangan sudah ditindaklanjuti, agar mereka semua bisa lolos dari jerat hukum. Untuk itu, rakyat menolak pembentukan satgas TPPU dan menuntut aparat penegak hukum bertindak secara profesional sesuai undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410144116-12-935750/mahfud-md-bentuk-satgas-transaksi-janggal-rp349-triliun/amp https://news.detik.com/berita/d-2392349/eks-pegawai-pajak-yang-ditangkap-polri-adalah-denok-dan-toto
Pintu Tumbang Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan JOKOWIi memang terancam jika sudah tidak berkuasa lagi. Terlalu banyak dosa politik yang diperbuatnya sejak memerintah pada periode kedua terhitung dimulai tahun 2019. Bahkan sebenarnya sejak periode pertama. Meski banyak pejabat berbasa basi bahwa Jokowi berprestasi dan berhasil, namun rakyat menilai sebaliknya Jokowi telah gagal. Jokowi dinilai lebih banyak menyengsarakan ketimbang menyejahterakan. Upaya penyelamatan dilakukan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh oligarki yang berada di sekitarnya. Bayang-bayang tumbang dengan sejuta tuntutan rakyat menghantuinya. Sebenarnya upaya penyelamatan dengan berbagai rekayasa justru dapat menjadi boomerang yang membawa malapetaka bagi diri dan kroni. Empat pintu yang dapat menumbangkan Jokowi dari singgasana karena ulah sendiri atau lingkarannya, yaitu : Pertama, pintu penambahan periode atau perpanjangan masa jabatan. Penundaan Pemilu menjadi isu terdekat baik melalui kasus Putusan Pengadilan atas kesalahan KPU maupun dengan mobilisasi aspirasi penundaan Pemilu. Satu bulan jabatan Jokowi diperpanjang gejolak rakyat akan di luar dugaan. Perlawanan berbasis spirit penyelamatan Konstitusi. Kedua, pintu pembongkaran skandal seperti kasus TPPU 349 Trilyun yang akan merembet kemana-mana baik ke ruang Istana, partai politik, maupun aparat penegak hukum. Ditambah dengan skandal penyelewengan hukum melalui Perppu, Keppres dan Inpres. Ketiganya adalah kamuflase dari kebijakan otoritarian. Jokowi itu Presiden otoriter. Ketiga, pintu ambivalensi yang terus berkulminasi. Tidak impor tetapi menggelontor, tidak hutang cuma sekedar pinjam, kendaraan nasional ya nasional China, cukup dua periode kecuali rakyat meminta, tidak boleh hidup mewah kecuali anak-istri dan mantu tercinta. Ketidakpercayaan rakyat menguat karena apapun kebijakan atau sikap politik di permukaan selalu berbeda dengan kenyataan. Lip service, kata mahasiswa. Keempat, pintu keagamaan. Sejak masa covid dilakukan pembatasan ibadah, statemen pisah agama dan politik dan fitnah umat soal radikalisme atau politik identitas. Hal itu membuat goresan permusuhan. Sedikit lagi isu sensitif keagamaan dilontarkan, maka kemarahan umat Islam akan meledak. Benar pernyataan bahwa pada rezim Jokowi agama itu berstatus sebagai tersangka. Api terus menjalar dan sedang mencari pintu. Dicoba ditahan dengan koalisi besar, yang menurut istilah kolumnis senior Ady Amar, kuali besar. Jalaran api perubahan akan bergerak juga ke arah koalisi atau kuali besar itu. Di luar dugaan ternyata kuali ini adalah pintu baru untuk bunuh diri. Ketika koalisi masih rentan maka koalisi besar itu sesungguhnya masih kecil. Apalagi yang menjadi dirigen adalah Jokowi sang Presiden yang sudah mendekati batas usia. Begitu koalisi besar terpecah oleh kepentingan masing-masing partai, maka bunuh diri masal mulai terjadi. Pintu pun terbuka lebar memberi jalan kepada Jokowi untuk berlari cepat ke jurang. Lawan koalisi besar adalah partai besar PDIP dan koalisi perubahan Nasdem, PKS, Demokrat. Tetapi yang bakal sukses tentunya siapa yang mampu menggalang koalisi rakyat yang lebih besar. Api perubahan akan mengalir terus menuju kebersamaan yang bernama koalisi rakyat untuk perubahan. Melawan kekuatan ini Jokowi bakal tumbang. Mereka yang bersandar pada Jokowi cepat atau lambat akan berfikir ulang. Tidak mau sehidup semati di ruang remang-remang. Jokowi boleh mati tetapi mereka tetap ingin hidup. Karenanya pilihan sehat adalah Jokowi harus ditinggalkan. Bye bye Jokowi. Bandung, 12 April 2023
Pemkot Bandung Jangan Deskriminatif
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PADA bulan Agustus tahun 2022 Pemerintah Kota Bandung telah menutup dan menyegel gedung yang dipakai usaha Mie Gacoan di kawasan Gatot Subroto dengan alasan bahwa Mie Gacoan telah menjalankan usaha di Gedung yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Dasarnya tentu PP No 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Sikap tegas Pemerintah Kota Bandung yang melakukan penyegelan dan tidak diperbolehkan beroperasi gerai Mie Gacoan dipuji banyak pihak, padahal baru saja diresmikan penggunaan dan pembukaan pada bulan Juli 2022. PBG dan SLF menjadi syarat mutlak. Pemkot Bandung ternyata bersikap diskriminatif dalam menangani kasus Indomaret di Jalan Cihampelas No 149. Indomaret sama-sama tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagaimana diatur PP No 6 tahun 2021. Tetapi Pemkot nyatanya tidak melakukan penutupan dan penyegelan melainkan hanya menempelkan stiker bahwa bangunan tersebut tidak memiliki PBG dan SLF. Pemasangan \"stiker pemberitahuan\" bukan penyegelan. Indomaret tetap beroperasi. Mengapa Pemkot sepertinya ketakutan untuk bertindak tegas pada gerai Indomaret. Padahal untuk kasus Cihampelas 149 ini terjadi pelanggaran hukum yang luar biasa. Sejak awal PT KAI melakukan pengusiran paksa dan pengerahan preman, penghancuran Masjid, menginjak-injak Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya, serta membiarkan operasi Indomaret di gedung yang tidak memiliki PBG dan SLF. Pemkot semestinya konsisten dalam melakukan penegakan hukum. Menindak tegas penggunaan bangunan tidak berizin. Meskipun Indomaret di kualifikasi sebagai usaha berisiko rendah sebagaimana diatur dalam PP No 5 tahun 2021 akan tetapi Pemkot harus bersandar pada aturan PP No 6 tahun 2021karena PP No 6 tahun 2021 adalah \"lex spesialis\" yang harus dan wajib dijalankan. Melakukan usaha di Daerah. Apabila proses penempelan stiker, setelah Indomaret ditegur tertulis 2 kali, adalah sebuah tahapan maka Pemkot harus segera melakukan tahapan penyegelan dan berikutnya pembongkaran. Bangunan tidak memiliki PBG dan SLF tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun termasuk perdagangan. Indomaret tidak boleh diistimewakan. Jika ada pengistimewaan maka hal ini merupakan indikasi akan terjadinya skandal yang perlu pengusutan lebih lanjut. Warga Bandung tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum yang disikapi dengan lunak apalagi dielus-elus. Sudah penghuni diusir paksa, masjid dihancurkan, dibangun gedung tanpa izin, lalu beroperasi dibebaskan. Usaha yang ilegal lagi. Nah dalam rangka membangun wibawa Pemkot Bandung, maka langkah hukum yang semestinya dilakukan adalah segel, tutup dan bongkar Indomaret. Atas penghancuran bangunan cagar budaya proses hukum perbuatan pidana para pelaku dan semua yang terlibat, khususnya penyuruh atau aktor intelektual. Bangkit Bersama untuk Bandung Juara. Juara untuk penegakan hukum. Bukan juara dalam bersikap plintat-plintut terhadap penista hukum. Meski telah lewat, selamat ulang tahun Kota Bandung ke 212. Bandung, 11 April 2023.
Bola Terus Membentur Gawang
OLEH Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih TRAGIS benar, otoritas \'hak-hak rakyat\' terpenjara sistem yang buruk, yang tak \'bermodal kesalehan sosial, demokratis untuk tegaknya daulat rakyat, ber-\'good governance - melayani rakyat\' dan berkeadilan!\'. Rezim yang akan mengakhiri kekuasaannya terus bertahan mengincar kekuasaan, karena dengan kemenangan dan menggenggam kekuasaan dengan cara apapun untuk bisa bertahan, berlindung diri apabila kekuasan tetap dalam genggamannya. Mimpi menggalang koalisi besar untuk tetap berkuasa, hanya mimpi di siang hari. Mengira dengan tetap berkuasa akan memberi imbalan kekuasaan, mengatur, mengendalikan dan menghancurkan lawan dan mereka akan tertawa, karena kuasa ekonomi dan politik dalan genggamannya. Kekuatan pro perubahan harus berjaga-jaga terhadap apa yang sudah kelihatan dan belum kelihatan dan siap siaga terhadap apa yang belum terdengar, negara terus bergerak tanpa arah meluncur kearah kehancurannya. Adalah untuk menjaga nalar (akal sehat) jangan sampai otak, rasa dan penderitaan hanya disikapi dengan diam, keluh kesah dan menyerah, tanpa perlawanan. Perlawanan jalan keluarnya, kita tidak bolehnya meremehkan persoalan kecil, karena kemenangan pada persoalan kecil bagian dari persoalan besar, memiliki strategi yang lebih besar . \"Perang adalah perpanjangan politik dengan sarana lain\" (Carl Clausewitz). \"Apollonian ideal\": hanya orang yang tidak sanggup melihat lebih jauh dari hidungnya sendiri yang akan menjadi segalanya menjadi berat, ahirnya apatis dan menyerah. Negara harus kembali ke UUD 45, \"melupakan tujuan kita adalah kebodohan yang paling sering\"_ (Friederich Neitzsche) . Dengan amunisi cuan Taipan Oligarki sangat ahli untuk melumpuhkan lawan berbelok dari tujuan perjuangannya. Selalu muncul useful ideot (si dungu yang bermanfaat) dicetak oleh para Taipan Oligarki sebagai fellow traveller (kawan seperjalanan) diposisikan untuk pasang badan membela, perampok dan pecundang negara Kelompok ini bisa muncul dari seorang purnawirawan jendral - tokoh intelektual dan tokoh bayaran, sebenarnya sama sama ideot dan tolol, menjual diri demi recehan atau memburu remah remah jadi budak Taipan. Perjuangan, rencana pergerakan rakyat sudah sampai pada kesadaran tertinggi, sebagai pemiliknya kekuasaan sudah dibajak segelintir orang (oligarki) Rencana pergerakan bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan dan informasi, lebih dari itu adalah memandang jauh dengan mata objektif, berpikir dari sudut operasi, merencanakan langkah pasti, kekuasan harus kembali ke rakyat. Perencanaan seperti ini akan memberikan efek psikologis berupa ketenangan, kesadaran perspektif, fleksibilitas. Pergerakan bisa berubah ubah sesuai keadaan tanpa bergeser dari tujuannya yang hakiki kembali ke UUD 45 UUD 45. Perlawanan fisik akan terjadi, bahkan bisa terjadi perang saudara, bukan hanya mengejar kemenangan tetapi mengambil alih kuasa menentukan kebijakan yang tidak mungkin diwujudkan tanpa memiliki kekuasaan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak beres selama ini, lihatlah kedalam diri kita bukan untuk emosional menyalahkan diri sendiri atau bergelimang dalam rasa bersalah, melainkan untuk memastikan operasi berikutnya dengan langkah yang lebih tegas dengan visi yang lebih besar . Kobarkan hasrat untuk bertempur, keadaan memaksa harus menggunakan kekerasan, karena sering terjadi tanpa kekerasan kita tidak mungkin menangani bahaya. Aksi dengan keras adalah ungkapan kehendak yang dibidikan pada kekuasaa yang hidup dan mereaksi, yang justru selama ini ugal ugalan terus menekan rakyat dengan kekerasan. Kekuasan rezim saat ini hanya berputar putar dalam tempurung, bola terus membentur tembok akibat The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism. (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah), tiba saatnya harus di lawan dan dihentikan. (*)
POPULER
