OPINI
Rezim Akan Terbakar
OLEH Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih MACAM macam tragedi kemanusiaan, sampailah pada misteri korupsi ( pencucian uang ) maha dahsyat mulai menyeruak ke permukaan. Rakyat terus, mengikuti dan mengamati bahaya dan bencana yang akan terjadi. Bukan hanya kasus korupsi tetapi macam macam skandal dan rakyat sebagai korbannya. Rakyat tidak akan kuasa terus menerus dalam diam dan mengalah, tiba saatnya rakyat pasti akan melawan, dengan tekanan dan perlawanan yang akan makin membesar. Rizal Ramli menyatakan kegusarannya. _“Hari ini kita sedang menyaksikan seluruh sistem kenegaraan mengalami dekadensi moral, etika, martabat, dan perilaku. Megaskandal 300 trilliun rupiah di Kementerian Keuangan yang sangat tidak bermoral dan sangat memalukan\"_. \"Moral dan etika memang dua hal yang kini hilang dari nurani para penguasa negeri ini\" Makin miris terjadinya keanehan sebagai anggota DPR tidak menyadari sebagai wakil rakyat, justru terindikasi seperti akan melindungi para koruptor. Ini pertanda dan sinyal mafia sudah masuk ke Senayan. Mahfud MD sebagai Menkopolhukam pada puncak kesabarannya tidak peduli lagi dengan arahan Presiden, konon untuk meredam. Atas tantangan beberapa anggota DPR, balik menyerang anggota DPR otomatis nyasar serangan ke Menteri Keuangan akibat abai dan lambat mengatasi kasus korupsi ( pencucian uang ) yang terkait dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Serangan dari Senayan adalah reaksi biasa karena para mafia merasa terusik kenyamanan dan keamanannya. Indikasi kuat mafia sudah lama masuk di sarang Senayan. Sepanjang Mahfud MD tetap konsisten akan membongkar kasus korupsi yang sangat dahsyat, kekuatan rakyat akan ada dibelakangnya. Semua pergerakan akan menyatukan energi dan kekuatannya bongkar semuanya sampai tuntas. “Kejahatan ini terlalu besar untuk didiamkan. Penerimaan negara anjlok, kemiskinan meningkat,” tandas Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan. Pergerakan rakyat akan semakin agresif, dan kebal dari pengalihan isu yang akan muncul dan tetap kokoh pada jalur tujuannya. Tercium aroma Kemenkeu akan mencoba mengaburkan, meredam, agar kasus korupsi ( pencucian uang ) bisa menguap, dilupakan. Dalam penilaian tokoh nasional Dr Rizal Ramli, kapasitas utama Sri Mulyani sebagai ekonom ialah kelihaiannya dalam soal berkata-kata atau “kebanyakan lipstik”. Sudah tidak ada ruang, rezim untuk menutupi kebobrokannya. Kalau itu tetap dilakukan menjadi sia-sia akan menabrak tembok buntu. Perang sudah dimulai : \"rakyat sudah menerima kesan lebih jelas pada pikiran, bahwa kasus korupsi di semua lini sudah sangat mengerikan\" Apapun arah politik Megawati, beliau sudah menangkap sinyalnya, nampaknya berdiri tegak dibelakang Mahfud MD, tuntaskan dan lawan semua mafia perampok uang rakyat yang sedang susah. Arah petunjuknya bisa terbaca jangan terlalu suram memandang segalanya. Akan keras memang perlawanan mereka jangan sekali kali mundur karena \"mundur pertama memberikan kesan yang buruk, mundur kedua berbahaya, mundur ketiga fatal\" Jangan melebih lebihkan kemampuan rezim yang sudah limbung. Saat ini tidak ada lagi kompromi semuanya harus tuntas. Perlawanan harus kuat, keras dan kokoh. Franklin Delano Roosevelt bahwa \"menunjukan ketangguhan mental yang luar biasa dan keluwesannya di bawah tekanan dan ancaman, adalah jalan menuju kemenangan\" Jangankan hanya termangu menunggu nasib dan kebetulan , kematian bukanlah apa apa, namun hidup dalam kekalahan, tekanan rezim yang ugal ugalan dan mengakibatkan penderitaan, sama saja dengan mati setiap hari. Sri Mulyani harus jujur tidak perlu membuat perlawanan yang sia - sia. Harus diingat skandal dan tragedi sudah menumpuk menimpa rakyat. Harus menyadari api emosi rakyat sudah mengepung. Api tidak memiliki kekuatan, kekuatannya tergantung pada lingkungannya. Jangan berbelit-belit karena kalau terus membela diri dari kesalahannya . Api akan menyatu dengan udara, kayu kering dan angin akan mengobarkannya. Api akan meraih momentum yang mengerikan, semakin panas, semakin berkobar, melahap segalanya. Rezim yang abai terhadap korupsi yang sudah merajalela di semua lini dan berjalan dengan kejam diatas penderitaan rakyat, cepat atau lambat api kemarahan rakyat akan membakar. ****
Sri Mulyani Sedang Mengulang Sejarah Buruk Jusuf Muda Dalam?
Oleh Arief Gunawan - Pemerhati Sejarah. TAHUN 1967 di tengah situasi politik yang belum menentu karena dalam proses transisi kekuasaan dan kondisi ekonomi masih berantakan, terbit sebuah buku dengan kata sambutan yang ditulis Soeharto. Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanan yang baru ditunjuk menjadi Pejabat Presiden RI melalui Tap MPRS Nomor XXXIII ini, di bagian akhir sambutan buku itu menulis dengan menekankan imbauan moral: “Dengan membaca fakta di buku ini masyarakat dapat lebih jelas mengetahui penyelewengan moral dan ekonomi yang menimbulkan kesulitan-kesulitan besar. Hendaknya semua itu menjadi peringatan bagi kita, bahwa luka-luka akibat penyelewengan yang cukup parah itu janganlah sampai terulang lagi”. Buku tersebut berjudul “Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam”. Isinya rekaman persidangan skandal besar yang melibatkan Menteri Urusan Bank Sentral di Kabinet 100 Menteri era Sukarno itu. Koran Berita Yudha yang terbit pada masa itu, misalnya, memuat laporan berkas perkara Jusuf Muda Dalam secara langsung diserahkan oleh Soeharto kepada Jaksa Agung Mayor Jenderal Sugih Arto. Kenapa kasus ini disebut sebagai skandal besar? JMD (Jusuf Muda Dalam) divonis hukuman mati, dengan dakwaan berlapis, yaitu korupsi, subversi, memiliki senjata api ilegal, dan melakukan perkawinan yang dilarang undang-undang. Dalam suasana kemarahan rakyat sejumlah buku lainnya kala itu juga beredar, yang mengekspresikan kebencian dan rasa muak, antara lain dengan judul-judul nyeleneh, seperti: “Anak Penyamun di Sarang Perawan”, “Pengadilan Subversi JMD, Belum Pernah Terjadi Multi Skandal Sebrutal Ini Diktator Moneter yang Doyan Uang & Perawan ...”. Selain pemberitaan mengenai gaya hidupnya yang hedonis, royal (antara lain suka nyawer uang dan kasih mobil mewah seperti Fiat dan VW) serta “punja koleksi nona-nona tjantik”, koran-koran juga memberitakan tentang rumah JMD yang bagaikan istana di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. “Istana prive yang dibangun Jusuf Muda Dalam di Jalan Pasar Minggu di sebidang tanah yang luasnya 8.000 meter persegi dinamakan Taman Firdaus.” tulis sebuah harian ibu kota. Istana ini baru diketahui umum sebagai milik JMD setelah diserbu oleh para mahasiswa dan pelajar setelah berbulan-bulan lamanya jadi omongan masyarakat luas. Pemberitaan lainnya ialah tentang uang sogokan yang diterima JMD dari para importir. Modusnya antara lain dengan memberikan defered payment khusus, berjumlah sekitar US $ 270.000.000, dan penggelapan lainnya. Pada 9 September 1966, setelah mendengar sekitar 175 saksi, pengadilan memutuskan hukuman mati kepada JMD, tapi belum sempat dieksekusi JMD keburu meninggal di rumah sakit Cimahi karena tetanus, pada 1976. JMD adalah sarjana ekonomi lulusan Economische Hoge School, Rotterdam, Belanda, diangkat jadi Menteri Urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia pada 1963. Dalam sejarah kabinet Indonesia ia satu-satunya menteri bidang ekonomi yang divonis mati dan dipenjara karena kebijakan-kebijakannya yang merugikan rakyat. Lebih dari 50 tahun kemudian kisah mirip-mirip JMD ini rupanya kini sedang terulang. L\'Histoire se répète, kata orang Perancis. Dengan kesamaan jabatan dari pelakonnya, yaitu sama-sama menteri bidang ekonomi. Kali ini pemerannya berinitial SMI alias Sri Mulyani Indrawati. Bertahun-tahun jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata hanya beban masalah bagi perekonomian Indonesia. Sehingga mengenaskan sekali kalau ada yang menyebutnya Menteri Keuangan Terbaik. Dalam penilaian tokoh nasional Dr Rizal Ramli, kapasitas utama Sri Mulyani sebagai ekonom ialah kelihaiannya dalam soal berkata-kata atau “kebanyakan lipstik”. Studinya di bidang ekonomi ternyata kajian labour economist (ekonomi ketenagakerjaan). Bukan macro-economics atau monetary economics yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Di akun twitter-nya beberapa hari lalu Rizal Ramli juga menyatakan kegusarannya. Panelis ahli bidang ekonomi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini mengatakan: “Hari ini kita sedang menyaksikan seluruh sistem kenegaraan mengalami dekadensi moral, etika, martabat, dan perilaku. Contohnya, megaskandal 300 trilliun rupiah di Kementerian Keuangan yang sangat tidak bermoral dan sangat memalukan,” tegasnya. Moral dan etika memang dua hal yang kini hilang dari nurani para penguasa negeri ini, dan contohnya ada pada Sri Mulyani. Mulai dari keterlibatannya dalam Skandal Century senilai Rp 6, 7 triliun, kebijakannya dalam menumpuk utang yang mendekati Rp 8.000 triliun, aneka pungutan pajak yang memberatkan rakyat kecil, hingga yang terbaru seperti masuknya Alphard tunggangannya ke apron bandara untuk menjemput, rumah di Maryland, Amerika Serikat, menggalang buzzers untuk mengatasi bobroknya kinerja di institusi pajak, dan Kementerian Keuangan yang dipimpinnya berkaitan dengan adanya transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang diduga berkaitan dengan pencucian uang, serta gaya hidup hedonis para pegawai pajak di bawah asuhannya. “Kejahatan ini terlalu besar untuk didiamkan. Penerimaan negara anjlok, kemiskinan meningkat,” tandas Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan. Karena itu ia meminta aparat penegak hukum tidak berdiam diri dan segera melakukan pengusutan terkait kejahatan yang sudah berlangsung sejak 2009 di Kementerian Keuangan itu. Seharusnya, lanjut Anthony, aparat penegak hukum mampu mengungkap skandal tersebut. “Kalau terbukti pencucian uang terkait dengan korupsi penerimaan pajak, maka mereka layak dihukum seberat-beratnya, hingga hukuman mati. Karena sudah memiskinkan rakyat,” ujar Anthony. Rizal Ramli sebagai ekonom yang memiliki reputasi dan prestasi yang memihak kepada kepentingan mayoritas rakyat menambahkan, kalau Jokowi mempertahankan Sri Mulyani yang banyak terlibat dalam kasus kotor, Jokowi justru akan nyungsep bersama Sri Mulyani. “It’s too big a scandal to ignore.” tegasnya. Janganlah bersekutu di dalam kegelapan. Brotherhood of unholy alliance, kata Rizal Ramli lagi. Bersihkanlah meja kotor dengan menggunakan lap yang bersih. *****
Revolusi Mental Berujung Brutal
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Malaikat masuk dalam sistem politik di Indonesia akan menjadi Iblis. Setelah menjadi Iblis, ada yang ingin abadi dan ada yang ingin pensiun dini. TRAGEDI NKRI bukan hanya sekadar rendahnya religi akibat sekulerisasi. Kerusakan moral dan kejahatan kemanusiaan menjadi pemandangan rutin di hampir pelosok negeri. Pelaksanaan demokrasi berbiaya tinggi, hanya menjadi legitimasi kedaulatan rakyat yang penuh ilusi. Pancasila dan UUD 1945 cuma basa-basi menutupi kapitalisasi dan liberalisasi. Rakyat tak lagi dapat membedakan mana yang pejabat dan mana yang penjahat. Banyak yang berlabel aparat namun kelakuannya penuh maksiat. Negara dikelola birokrat tak bermartabat dan cenderung psikopat. Para penyelenggara negara bermental khianat dan kelakuan bejat. Politisi terus memperkosa konsitusi demi mengejar materi. Si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin, tak ada lagi sistem sarat nurani. Hukum tak lagi mampu mendengar aspirasi, kini nyaman menjadi alat jual beli. Keadilan begitu sulit berlaku, yang ada hanya konspirasi dan transaksi. Demi memenuhi syahwat ekonomi, elit politik gandrung tipu sana tipu sini. Minoritas merasa kuat dan semakin hebat, mayoritas terus mengumpat dalam sekarat. Bumi nusantara terlihat memikat, namun yang salah diangkat dan yang benar dan jujur disikat. Revolusi mental berujung brutal, oleh tabiat para pemegang mandat. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Maret 2023/9 Ramadhan 1444 H.
Para Pejabat Kemenkeu yang Terlibat Seharusnya Sudah Bisa Ditangkap, termasuk SMI
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijkakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 Berdasarkan data PPATK dan data intelijen yang mengungkap keterlibatan ratusan pegawai di Kemenkeu, diduga terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari transaksi janggal sebesar Rp 349 Triliun. Konon kerugian negara mencapai 530 Triliun hampir 20% APBN. Seharusnya sudah bisa langsung diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH), baik oleh Kepolisian, Kejaksaan Agung maupun KPK. Tindak Pidana Pencucian Uang sangat tidak disukai karena akibatnya lebih berbahaya dari Tindak Pidana Korupsi. Bahkan sangat tidak disukai oleh dunia. Karena menyangkut dana yang sangat luar biasa. Yang terlibat adalah orang yang sangat lihai. Paling paham mengenai seluk beluk dan selik melik keuangan. Sangat pintar untuk menutupi kejahatannya. Sehingga pasal UU tentang TPPU tidak menggunakan asas praduga tidak bersalah seperti Tindak Pidana Korupsi. Tetapi menggunakan asas Pembuktian Terbalik. Para pejabat atau siapapun yang dicurigai kekayaan dan pendapatannya, bisa langsung ditangkap. Mereka yang harus membuktikan darimana dana atau kekayaan tersebut mereka peroleh. Bukti dan fakta yang sudah dipunyai dan diungkap PPATK semestinya sudah bisa bagi Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan atau KPK melakukan penindakan segera mungkin. Mahfud Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI dan Komisi III DPR RI membeberkan bahwa data yang dipaparkan oleh Sri Mulyani (SMI) Menkeu sebelum, jauh dari fakta. Menurutnya, ada sejumlah data yang tidak dilaporkan ke Sri Mulyani dari bawahannya. Pengakuan SMI bahwa keterlibatan bawahannya di Kemenkeu hanya 3 triliun, fakta sebenarnya menurut data PPATK dan intelijen malah sangat besar. Sangat terkesan Sri Mulyani (SMI) melindungi anak buahnya. Perbuatan SMI secara hukum bisa dikategorikan melakuan “pembiaran”, dan “menghalang-halangi penberantasan” Tindak Pidana Pencucian Uang, bahkan lebih jauh SMI dengan “sengaja memperkaya” orang lain yakni para pejabat bawahannya di Kemenkeu. Dengan tiga unsur tersebut SMI bisa terkena pasal Tindak Pidana Korupsi. Dengan bukti tersebut aparat penegak hukum juga sudah dapat menetapkan SMI sebagai tersangka. Begitu juga dengan atasan SMI. Presiden Jokowi. Jika tidak melakukan tindakan melakukan pemberhentian SMI sebagai Menkeu. Di kategorikan juga melakukan tindakan 3 unsur tersebut. Bisa dikenakan Pasal Tindak Pidana Korupsi. Menyangkut kasus TPPU Rp. 349 Triliun yang jumlahnya luar biasa dalam sejarah negara Indonesia. Masyarakat yang cinta NKRI harus “mendesak” Aparat Penegak Hukum harus segera bertindak. Seharusnya tidak ada cerita kemiskinan meningkat ataupun utang Negara bertambah. Jika Kemenkeu berjalan baik dan Menteri nya benar-benar mengawasi pegawainya. Pendapatan Negara akan bisa mesejahterakan rakyat. Bandung, 30 Maret 2023
Usut Tuntas Dugaan Pencucian Uang Penyelundupan Emas Rp189 Triliun: Sri Mulyani atau Dirjen yang Bohong?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KEPALA PPATK, Ivan Yustiavandana, bersama Menko Polhukam yang sekaligus Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, memberikan penjelasan sangat baik di hadapan Komisi III DPR. Mahfud memenuhi janjinya, membuka data agregat dugaan pencucian uang di kementerian keuangan sejelas-jelasnya, meskipun terlihat banyak rintangan yang dihadapi, termasuk dari beberapa anggota DPR yang terkesan menebar ancaman pidana dengan alasan membuka informasi rahasia. Penjelasan Mahfud sangat mencerahkan, yet konfirmasi dugaan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan, sebesar Rp349 triliun. Dari penjelasan ini banyak hal yang dapat dibedah dan diungkap lebih dalam lagi. Salah satu topik yang sangat penting dan wajib diusut tuntas adalah terkait dugaan pencucian uang oleh perusahaan impor, tepatnya penyelundup emas senilai Rp189 triliun. Lapaoran ini sudah diserahkan secara langsung, by hand, kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 2020. Kepala PPATK juga menjelaskan, dugaan pencucian uang dengan modus yang sama, penyelundupan impor emas senilai Rp180 triliun, juga sudah dilaporkan pada 2017, secara langsung kepada pejabat Bea Cukai. Kedua perusahaan penyelundup tersebut diduga terafiliasi dengan pemilik yang sama. Untuk kasus ini, Sri Mulyani mengaku tidak menerima laporan tersebut, baik yang 2017 maupun 2020. Setelah diserahkan bukti tanda terima, pejabat eselon satu Kementerian Keuangan tersebut akhirnya mengakui menerima laporan tersebut. Tetapi, kasusnya kemudian “dikecilkan” atau “ddikorupsi”, menjadi kasus pajak, padahal ini merupakan kasus bea cukai terkait penyelundupan. Menurut Mahfud, Sri Mulyani tidak mempunyai akses terhadap laporan PPATK yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Artinya, Sri Mulyani tidak bisa mengendalikan anak buahnya di Kementerian Keuangan! Sungguh bahaya! Bukankah Kementerian Keuangan merupakan yang terbaik dalam melakukan reformasi birokrasi? Maka itu, yang menjadi pertanyaan penting adalah, apakah benar Sri Mulyani tidak mempunyai akses terhadap anak buahnya? Atau anak buahnya siap menjadi penyangga, siap berkorban? Total dugaan pencucian uang ini mencapai Rp369 triliun, tidak bisa diabaikan. Mahfud wajib mengawal agar kasus penyelundupan ini dapat diusut tuntas. Terbukti, Kementerian Keuangan tidak bisa diandalkan untuk menyidik kasus ini, karena adanya benturan kepentingan. Karena penyelundupan ini kemungkinan besar melibatkan orang dalam Bea dan cukai, sehingga tidak mungkin minta mereka melakukan penyidikan. Mahfud wajib bongkar tuntas kasus ini, dan minta penyidik dari luar Kementerian Keuangan untuk menangani kasus ini, dikawal masyarakat, memberikan status penyidikan kepada masyarakat secara berkala. (*)
PDIP, Sepakbola dan Robohnya Polarisasi
Oleh Farid Gaban - Pemerhati Sosial Politik Yang mengejutkan dan menarik dalam kasus Sepakbola Israel adalah sikap PDIP, khususnya dua gubernur berpengaruh: Ganjar Pranowo dan Wayan Koster. PDIP mungkin punya motif lain di luar isu Palestina-Israel, termasuk misalnya mau mengganjal Erick Thohir yg dinilai sudah kelewatan memanfaatkan posisinya sebagai menteri Jokowi untuk kampanye ke mana-mana. Jabatan rangkap Erick antara Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI juga menunjukkan dia haus jabatan; suatu hal yang tak cuma bikin iri, tapi sebenarnya potensial mendapat sanksi dari FIFA. Pada 2015, FIFA pernah memberi sanksi kepada timnas Indonesia karena campur tangan pemerintah ke dalam PSSI. Pemerintahan Jokowi kali ini tidak cuma campur tangan. Tapi, bahkan masuk secara telanjang ke dalamnya: membolehkan menteri kabinet merangkap Ketua PSSI. (Tapi, saya sendiri ragu kemungkinan PDIP bisa segila itu \"membakar rumah\" untuk menghukum Erick). Bagaimanapun, sikap PDIP ini menurutku punya aspek positif: soal Palestina tidak lagi dipandang cuma sebagai urusan ormas/partai Islamis. Membela Palestina di hadapan Israel memang isu kemanusiaan universal. Bukan cuma urusan orang Islam atau Arab. Namun, yang lebih penting, sikap PDIP ini menghancurkan stereotipe polarisasi kadrun vs cebong yang selama ini sangat dominan. Polarisasi dekaden itu sebagian besar sengaja diciptakan ketimbang real dan aktual. Kelompok Islamis (kadrun) dan nasionalis (cebong) kini makin menyadari bahwa mereka sebenarnya punya masalah sama yang layak diperjuangkan secara bersama-sama. Tidak cuma urusan Israel. Mereka punya masalah bersama yang mendesak: menguatnya oligarki, meluasnya korupsi/kolusi, ketimpangan dan ketidakadilan, serta ancaman kerusakan alam. Mereka juga diharapkan punya kepedulian sama sama terhadap korban Tragedi Kanjuruhan: 135 orang meninggal di situ, beragam agama dan suku, dan keluarga mereka masih menanti keadilan.*)
Jokowi Ditampar Pipi Kiri dan Kanan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan JOKOWi optimistis dengan upaya yang dilakukan Erick Thohir melobi FIFA sehingga tampil percaya diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Jokowi lantang menyerang penolak agar tidak mencampuradukkan olahraga dengan politik. Lucunya ungkapan yang sama juga disampaikan sang putera Gibran Walikota Surakarta. Bahkan Gibran sesumbar siap menggantikan Bali sebagai tempat drawing. Akan tetapi nyatanya usaha Erick itu gagal total. Pertemuan dengan Presiden FiFA Gianni Infantino menghasilkan \"to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023\". Indonesia pun terancam sanksi FIFA \"potensial sanctions against the PSSI may also be decided at a layer stage\". Tidak terbayang wajah Jokowi dan anaknya Gibran atas putusan itu. Dari galak menggebrak ala macan terpaksa berubah menjadi tikus cecurut yang lari sembunyi ke kolong lemari. Ini adalah tamparan keras di akhir masa jabatan. Tamparan pipi kiri. Tamparan pipi kanan datang dari bangsa sendiri. karena Jokowi dinilai tidak sungguh-sungguh berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Bangsa Indonesia menamparnya sebab Jokowi tidak menolak, mengecam apalagi mengutuk Israel sebagai bangsa penjajah. Ironinya justru siap menjamin keamanan Israel untuk dapat bertanding di Indonesia. Jokowi berkhianat pada aspirasi rakyat. Di samping menyimpang dari Konstitusi juga mengkhianati perjuangan Bung Karno yang konsisten dan tegas menolak Israel. Jokowi, juga Gibran, telah berkhianat pada partai yang telah mengusung dan melindunginya PDIP. Penolakan PDIP atas Israel ternyata tidak diikuti dan dijalankan oleh \"kadernya\" yang bernama Jokowi. Ada lagi sebuah pukulan \"upper cut\" yang dapat menggoyahkan. Ternyata peristiwa Kanjuruhan itu dibaca oleh FIFA sebagai tragedi yang monumental. FIFA akan ikut tertawa ketika dinyatakan bahwa penyebab kematian 135 penonton itu disebabkan oleh angin. Gas air mata yang terbawa angin. Sungguh Pengadilan pamer kebodohan telah diperlihatkan di mata dunia. FIFA merasa perlu untuk terus membimbing PSSI \"in the transformation process of Indonesian football following the tragedy that occurred in October 2022\". Pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA adalah keputusan politik. FiFA biasa mencampuradukkan politik dengan olahraga. Ingat pencoretan Rusia saat Piala Dunia di Qatar baru-baru ini. Jokowi juga telah mencampuradukkan politik dengan olahraga. Buktinya ia memaksakan dua Menteri untuk menjabat Ketum dan Waketum PSSI yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Olahraga Zaenudin Amali. Mungkin keinginan Jokowi jika Erick Thohir sukses menyelenggarakan Piala Dunia U-20 maka Erick Thohir akan sukses pula menjadi Presiden atau Wakil Presiden RI. Untuk menjadi boneka Jokowi atau oligarki. Di bulan Ramadhan ini setelah Jokowi menampar umat Islam dengan melarang buka bersama kini umat Islam melihat Jokowi ditampar dunia. Tangan FIFA yang menampar keras pipi kiri dan kanan Jokowi. Semoga tidak membuat dirinya malu dan segera sembunyi untuk masuk ke dalam got lagi. Bandung, 30 Maret 2023
Gerakan Perubahan Ramadhan
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta Ciri kehidupan adalah tumbuh, berkembang dan berubah. Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu umat dan bangsa hingga umat dan bangsa aitu berusaha untuk mengubah keadaannya sendiri. Bagi manusia ada malaikat yang mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya; mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguh, Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Dan bila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS Ar-Rad/13:11) Yang demikian itu karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubahnya sendiri, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Anfal/8:53) Teori dasar perubahan individu dan social yaitu bahwa jika seseorang ingin berubah, maka ia bisa memutuskan dan bertindak untuk mengubah dirinya sendiri. Jika masyarakat ingin berubah, maka bisa berubah dengan tiga syarat: Pertama, ada penggagas untuk berubah; kedua, ada sosialisasi dan komunikasi ide kepada anggota masyarakat untuk berubah; dan ketiga, ada kesepakatan bersama untuk melakukan perubahan. Rasulullah saw bersabda, “Man raa minkum munkaran fal-yughayyirhu biyadihi, wa in lam yastathi fa bilisanihi, wa in lam yastathi fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman” — siapa yang menyaksikan kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, dengan lisannya; jika tidak mampu, dengan hatinya --dan itu adalah selemah-lemah iman. Allah swt berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai berikut. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS Ali Imran/3:104) Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka fasik. (QS Ali Imran/3:110) Allah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran --dan siapa yang lebih menepati janji daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan; itulah kemenangan yang besar. Mereka orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji, melawat, yang ruku\', yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat munkar dan memelihara hukum-hukum Allah. Gembirakanlah orang-orang mukmin itu. (QS At-Taubah/9:111-112) Katakanlah: \"Ya Allah Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Engkau Maha Kuasa atas segala. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau beri rezeki siapa yang Kaukehendaki tanpa perhitungan.\" (QS Ali Imran/3:26-27) \"Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.\" (QS Al-Baqarah/2:250) (*)
Ditekan, FIFA Balik Ancam Indonesia
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Simak berita di website resmi milik FIFA: www.fifa.com ini: Following today’s meeting between FIFA President Gianni Infantino and President of the Football Association of Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA has decided, due to the current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023™. A new host will be announced as soon as possible, with the dates of the tournament currently remaining unchanged. Potential sanctions against the PSSI may also be decided at a later stage. Tidak perlu diterjemah. Intinya FIFA memutuskan turnamen World Cup U-20 2023 pindah lokasi. Tidak di Indonesia lagi. Pindah kemana? Akan segera diumumkan. Wacananya ke Peru, Amerika Latin. Tapi belum fix. Akibat pembatalan ini, Indonesia berpotensi akan diberikan sanksi. Apa sanksinya? Nanti akan segera diumumkan, katanya. Bisa saja tim U-20 Indonesia di-blacklist, tidak boleh ikut world Cup untuk beberapa turnamen ke depan. Atau sanksi denda lainnya. Pengamat bola lebih paham tentang histori sanksi dengan semua data yang pernah ada terkait kasus model ini. Yang ingin saya diskusikan di sini adalah mengapa PDIP ikut menolak tim U-20 Israel? Kok tumben? Apakah langkah Wayan Koster Gubernur Bali, yang diikuti oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebelum ditabuh gong-nya oleh sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menolak tim U-20 Israel itu adalah perintah dan keputusan PDIP Pusat? Apakah ada semacam skenario yang direncanakan untuk menjadikan pagelaran FIFA ini sebagai \"santapan politik\"? Teorinya begini: keputusan Partai politik itu langkah politik. Ini yang harus dipahami dan dimengerti publik. Karena langkah politik, maka ada kalkulasi politiknya. Jika ormas-ormas Islam selama ini secara konsisten demo menolak aneksasi Israel ke Palestina itu biasa. Setiap gejolak terjadi di Palestina, ormas-ormas ini demo. Demo ini tak lebih dari bentuk solidaritas berbasis satu keyakinan, dan atas nama kemanusiaan. PKS ikut demo, bahkan sering menjadi inisiatornya. Kenapa PKS rajin mendemo Israel? Karena PKS mendedikasikan diri sebagai partai dakwah. Para pendemo Israel umumnya memang konstituen PKS. Secara politik, demo Israel juga boleh dianggap sebagai upaya PKS merawat dan mengakomodir konstituennya. Sementara PDIP? Ini menimbulkan banyak pertanyaan publik. Mendadak muncul dan menolak tim U-20 Israel. Kemudian ini menjadi isu besar, mengalahkan gaungnya PKS dan ormas-ormas Islam yang selama ini, entah ratusan atau mungkin ribuan kali melakukan protes terhadap dunia atas aneksasi Israel tersebut. Muncul berbagai pertanyaan. Apakah penolakan ini ada hubungannya dengan pilpres 2024? Jika pemilu sudah dekat, biasanya memang banyak parpol dan politisi yang melakukan manuver secara mengejutkan. Terasa aneh dan ganjil. Namanya juga manuver. Bisa saja PDIP ingin mengambil hati kelompok Umat Islam yang selama ini anti Israel. PDIP mencoba masuk dalam isunya umat Islam. Atau apakah penolakan PDIP terhadap tim U-20 Israel adalah bagian dari perang global Amerika-China? Israel dianggap bagian dari sekutu Amerika, sedang PDIP dekat dengan China. Kehadiran PDIP seolah mewakili kepentingan China untuk melawan Amerika. Dugaan ini juga tidak menutup kemungkinan ada. Atau penolakan PDIP terhadap tim U-20 Israel, memang sudah dihitung oleh PDIP kalau FIFA kemungkinan akan cancel Indonesia sebagai tuan rumah. Boleh jadi PDIP tidak ingin Jokowi memberi panggung kepada orang-orang binaannya di pagelaran World Cup U-20 2023, seperti Erick Thohir selaku ketua PSSI, juga tokoh yang lain. Ini semua spekulasi. Yang pasti, langkah PDIP menolak Israel adalah langkah yang sudah dihitung untung ruginya secara politik. Karena PDIP adalah partai politik. Hanya saja, ketika Indonesia \"diremove\" dan batal menjadi tuan rumah World Cup U-20 2023, lalu akan juga diberikan sanksi oleh FIFA, ini menjadi peristiwa yang fatal. Ini akan menjadi catatan sejarah yang buruk bagi persepakbolaan dunia setelah kasus Kanjuruan yang telah menelan ratusan nyawa. Bukan hanya Erick Thohir sebagai orang nomor satu di PSSI yang dianggap gagal, tapi juga presiden Jokowi akan dituduh sebagai presiden yang tidak punya kapasitas dalam berdiplomasi dengan pihak FIFA. Begitulah nasib bola jika sudah ditendang oleh para politisi. Bolanya akan mencari gawang di luar lapangan. Goal..goal..goal..! San Francisco, 29 Maret 2023
Kalau Ingin Perubahan, Pilihan Yang Tersedia Memang Anies Baswedan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ANIES layak dianggap sebagai simbol perubahan. Ini bisa dibaca dari kiprahnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Lima tahun di bawah kepemimpinan Anies Jakarta berubah. Fakta bahwa Jakarta berubah sejatinya memang sulit untuk bisa dibantah. Track sepeda, perluasan trotoar, Jaklingko, Eco Park, Jakarta International Stadium (JIS), Formula E, DP 0%, kebijakan kolaboratif dalam banyak kegiatan, dst adalah bentuk perubahan nyata dan kasat mata. Jakarta mendapat begitu banyak award dari dunia international dan WTP lima tahun berturut-turut. Ini tidak pernah terjadi di Jakarta sebelumnya. Dalam memimpin Jakarta, Anies dikenal punya banyak kejutan dengan terobosan dan gagasan-gagasan barunya. Wajar jika kemudian Anies dianggap sebagai simbol perubahan. Ini tidak berlebihan, karena semua berbasis data dan bisa dibuktikan. Dibanding dengan nama-nama kandidat lain yang muncul seperti Prabowo, Ganjar dan Puan Maharani, Anies adalah satu-satunya yang memberi ekspektasi perubahan. Sementara kandidat lain berada dalam koalisi status quo. Belum terlihat ada record perubahan yang dicatatkan oleh mereka. Ganjar sebagai Gubernur Jateng, Prabowo sebagai Menhan serta Puan Maharani sebagai Menko PMK dan Ketua DPR, belum kelihatan ada terobosan dan gagasan-gagasan baru yang bisa dibaca. Pilpres 2024 pilihan yang tersedia hanya ada dua. Yaitu pro status quo atau pro perubahan. Kalau mau perubahan, pilihannya memang Anies Baswedan. Kalau mau status quo, pilihannya kandidat lain, yaitu Prabowo, Ganjar dan Puan. Sesederhana itu? Iya. Dalam konteks ini, rakyat terbelah menjadi dua. Ada yang menginginkan perubahan. Ada juga yang menginginkan status quo. Jika selama ini, status quo selalu berupaya mempertahankan kekuasaannya. Itulah yang terjadi. Ini penyakit klasik. Wacana tiga periode, tunda pemilu dan calonkan kolega (boneka), itu adalah upaya untuk mempertahankan status quo. Pro status quo punya aparat dan logistik. Ini modal yang bisa dipakai untuk mencegah adanya upaya perubahan. Karena itu upaya jegal Anies adalah bagian untuk mempertahankan status quo, dan menghalangi terjadinya perubahan. Meski di kelompok pro status quo mereka bersaing satu sama lain, tapi satu kesepakatan: mereka melawan perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Mereka lebih nyaman jika kontestasi 2024 tidak ada nama Anies Baswedan. Tanpa Anies Baswedan, mereka bisa menerima siapapun pemenangnya. Siapapun yang kalah, bisa lebih mudah bergabung dengan yang menang. Chemistry mereka lebih nyambung. Ada dua faktor yang memaksa mereka harus jegal Anies. Pertama, Anies tidak memberi jaminan rasa aman atas potensi dosa yang dilakukan oleh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Di sini, Anies dianggap berbahaya bagi mereka. Kedua, mereka akan kehilangan akses kekuasaan jika Anies jadi presiden. Kemenangan Anies bisa membuat sebagian mereka pensiun. Terkait potensi dosa yang mereka lakukan, Anies bukan tipologi pemimpin yang pendendam. Anies sosok yang taat dan tertib aturan. Semua kebijakan dan program didasarkan pada aturan. Anies sosok pemimpin yang sangat rasional dalam sikap politiknya. Ini bisa dilihat ketika Anies menjadi Gubernur DKI. Jadi, sebenarnya, gak perlu ada rasa takut jika tidak ada yang dilanggar. Mengenai akses kekuasaan, Anies adalah seseorang yang profesional. Di Jakarta, Anies merangkul para profesional untuk terlibat dan ambil peran dalam membangun kota. Lepas apakah mereka pendukung atau non pendukung. Selama punya kompetensi dan berintegritas, Anies bisa menerimanya untuk diajak berkolaborsi. Memang, kekuasaan itu nyaman. Jika tidak pernah disadari masa akhirnya, banyak yang tidak siap untuk melepaskannya. Apalagi jika merasa ada banyak dosa, maka segala upaya dilakukan untuk mempertahankannya. Apakah dengan mempertahankannya, dosa itu terhapus? Tidak juga. Pada akhirnya, semua dikembalikan kepada rakyat: mau perubahan atau status quo. Jika ingin perubahan, pilihan yang tersedia hanya Anies. California, USA, 28 Maret 2023
POPULER
