OPINI
Jangan Ada Revolusi Lagi
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa INDONESIA terbelah. Ini fakta yang cukup menghawatirkan. Sebabnya cuma satu: penguasa berpihak kepada satu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lainnya. Kalau penguasa berada di tengah, tak ada lagi keterbelahan. Ini cukup membuat bangsa ini was was. Muncul trigger, ini akan jadi ledakan. Potensi ledakan sangat besar. Ada tiga hal yang potensial jadi trigger terjadinya ledakan. Pertama, ubah UUD 45 untuk tiga periode. Wacana tiga periode terus dicarikan celah untuk bisa direalisasikan. Terjadi penolakan masif oleh rakyat yang didukung oleh sejumlah partai yaitu PDIP, PKS dan Demokrat. Lihat kembali survei dari berbagai lembaga. Kedua, tunda pemilu. Gagal upayakan tiga periode, wacana tunda pemilu juga masih terus digaungkan oleh sejumlah pihak yang menjadi agen pro-status quo. Tunda pemilu pun tidak mendapatkan celah, meski tetap terus dimunculkan. Mayoitas rakyat menolaknya. Ketiga, kriminalisasi Anies Baswedan agar tidak bisa nyapres 2024. Penjegalan terhadap Anies sudah berjalan lama. Terang-terangan, masif dan sistemik. Logika yang jernih akan mengkonfirmasi kebenaran ini. Bukti penjegalan terlalu banyak untuk bisa diperlihatkan. Mulai dari upaya menggagalkan program-program Anies di DKI. Ada berbagai bentuk tekanan kepada partai-partai yang telah dan akan mengusung Anies. Terakhir, menjegal Anies lewat Formula E. Sederhana publik menyimpulkan Formula E sebagai bagian dari upaya penjegalan Anies melalui project kriminalisasi. Di memori publik, Formula dijadikan alat kriminalisasi Anies. Kenapa? Baca saja Majalah Tempo. Bagaimana tekanan kepada penyidik yang tidak menemukan alat bukti dalam kasus Formula E, dipaksa untuk mentersangkakan Anies. Beritanya jelas, terang benderang, detail dan ada aktor-aktor yang disebutkan namanya. Sulit untuk dibantah. Di sisi lain, kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menelan kerugian negara 191 M gak berlanjut. Pembelian tanah milik Pemprov DKI di Cengkareng Jakarta Barat tahun 2015, aman dan diabaikan begitu saja. Tanah milik Pemprov DKI dibeli oleh Pemprov DKI sendiri. Harga permeter 6,2 juta dibeli 17.5 juta. Temuan BPK, ada selisih 14,1 juta permeter. Begitu juga dengan kasus bus Trans Jakarta yang mangkrak. Ada perlakuan yang berbeda dan bahkan timpang. Yang jelas ada unsur korupsi diabaikan, gak ada dua alat bukti dikejar-kejar. Tiga peristiwa di atas, yaitu tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies berpotensi besar menjadi ledakan jika dipaksakan. Jerami keringnya sudah ada yaitu bangsa yang terbelah, dan nampaknya ada yang sengaja merawat keterbelahan. Dan bensinnya terdedia, yaitu pihak-pihak yang tidak ingin Jokowi berkuasa sampai 2024. Mereka adalah kelompok yang tidak mendapatkan panggung di era Jokowi dan juga di pilpres 2024. Mereka menunggu ada pemantiknya. Tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies yang mereka tunggu. Terjadi, maka ledakan akan muncul. Di situlah revolusi berpotensi pecah. Negara akan porak poranda. Satu kata: harus dicegah! Jangan beri kesempatan pihak manapun untuk memantik terjadinya revolusi. Caranya? Buang jauh-jauh wacana tiga periode dan tunda pemilu. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Anies yang sedang mendapat dukungan massa luar biasa besar. Jangan sampai dukungan massal ini berubah menjadi gelombang revolusi. Jakarta, 27 Pebruari 2023
Jalan Tebas Menghadang Pencapresan Anis Baswedan Skenario Penundaan Pemilu 2024
Oleh : Dr.Rahman Sabon Nama - Analis Politik/ Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara PDKN MENCERMATI situasi politik nasional menjelang pemilu 2024 ,dengan munculnya Capres Anis R.Baswedan rupanya membuat gusar presiden Joko Widodo untuk mempertahankan status quo pemerintahannya, sehingga presiden berupaya melunakkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui beberapa kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Dewan Syuro PKS Dr.Salim Segaf di Istana Bogor beberapa hari lalu. Tujuannya agar PKS tidak mendukung pencalonan Anis Baswedan pada Pemilu 2024 ,ternyata usahanya Gagal Total alias GATOT. Terakhir upaya serupa ditugaskan melalui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi politik dengan PKS, akan tetapi pimpinan PKS enggan dan menghindari pertemuan dengan Ketum Gerindra . Akhirnya pada 23 Februari 2023 , melalui Mukernas PKS secara resmi menetapkan Anis R. Baswedan sebagai Capres diusung bersama parpol Nasdem dan Partai yang Demokrat pada pemilu 2024. Kini suasana kehidupan politik rakyat menjelang Pilpres 2024 semakin kompleks terkait dengan pengelompokan anggota masyarakat terhadap partai politik , kelompok kepentingan ,media komunikasi politik dalam dukung mendukung Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 . Suasananya membuat para pendukung semakin tidak nyaman, saling membantai dan menjatuhkan lawan politik dengan cara yang kurang sehat dan tidak beradab antara Capres pro pemerintah dan Capres pro rakyat. Mendukung seorang calon dalam pilpres tentu tidak sama dengan seperti mendukung klub sepakbola. Suasana kebatinan kehidupan politik rakyat yang mempunyai harapan dan keyakinan adanya perubahan dengan lahirnya pemerintahan baru melalui proses demokrasi lima tahunan akan membawa perbaikan nasibnya. Nasib bangsa dan negaranya lebih baik dengan sosok pemimpin yang bisa dipegang adalah janjinya dan harapan yang disampaikan melalui program keberpihakan pada rakyat yang ditawarkan seorang Capres. Suasana kehidupan politik pemerintah saat ini terlihat masif dengan adanya upaya melakukan penundaan Pemilu sebagaimana yang dilakukan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Cs, dengan memanfaatkan supra politik lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional seperti aparat kelurahan/desa,Parpol,KPK , KPU dan Polri di satu sisi akan berhadapan dengan kelompok politik masyarakat bahwa tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu 2024 . Siituasi demikian nuansanya akan membawa suasana kebatinan Presiden Joko Widodo menjadi panik dan gusar menjelang berakhir masa jabatan pemerintahannya. Bahwa mekanisme Demokrasi Pancasila sudah diatur melalui konstitusi dan UUD 1945 harus dipatuhi pemerintah. Analisa pelaksanaan demokrasi Pemilu 2024 yang mungkin terjadi adalah : 1.Bahwa proses Demokrasi Pancasila melalui Pemilu 2024 diperkirakan ada skenario hanya dikiuti oleh dua pasangan Capres yaitu pasangan Anis R.Baswedan dan pasangan Prabowo Subianto. 2. Isu penundaan Pemilu akan direalisasikan dengan menjadikan Anis Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang pendaftaran capres pada akhir Agustus 2023 bisa berjalan mulus, sehingga Anis batal diajukan Parpol pengusung (Nasdem,Demokrat dan PKS) sebagai capres pada Pemilu 2024. 3. Pasangan Capres Prabowo Subianto Ketiban berkah apabila Anies ditersangkakan oleh KPK menjelang pendaftaran pasangan capres akhir Agustus 2023 tsb, akan membawa berkah tersendiri bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto lenggang sendirian jalan tebas menuju Istana Negara tanpa pesaing menjadi calon tunggal di Pilpres 2024 UU Pemilihan Umum No.7 tahun 2017 memungkinkan Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan calon presiden-wakil presiden Apabila skenario penundaan Pemilu 2024 dilakukan KPU untuk memperpanjang masa jabatan presiden Joko Widodo bisa berjalan dengan tantangan kemungkinan terburuk yang akan terjadi yaitu ; Satu: Semua Parpol yang memiliki kursi di legislatif pusat dan daerah akan mendukung langkah penundaan pemilu tersebut dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diskenariokan akan mengeluarkan keputusan penundaan Pemilu 2024. Kedua : Putusan penundaan Pemilu oleh KPU bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945 karena UU Pemilu memerintahkan KPU tetap harus melanjutkan tahapan Pilpres jika hanya ada satu pasangan calon . Apabila terjadi penundaan Pemilu,maka kelompok politik masyarakat memfonis pemerintahan Jokowi telah melakukan kudeta terhadap konstitusi /pembangkangan atas perintah konstitusi negara. Bahwa domokrasi Pemilu 2024 sebagai sarana rekruitmen pimpinan nasional mutlak dan wajib hukumnya dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Ketiga : TNI menjalankan politik negara, bila terjadi penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan Joko Widodo , TNI dan kelompok politik masyarakat dapat mengambil alih pemerintahan Joko Widodo dengan menunjuk seorang tokoh independen menjadi presiden peralihan dan diberikan kewenangan untuk menyaring Partai politik baru ,membentuk DPRS/MPRS untuk membuat UU Pemilu, mengangkat komisioner KPU serta diberikan kewenangan dengan menyelenggarakan pemilu dipercepat 6 bulan. Keempat Penjegalan Anis menjadi Capres dan penundaan pemilu 2024 akan membawa konsekwensi terjadinya konflik horisontal menuju perang saudara yang akan membawa kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia serta berdampak keselamatan presiden Jokowi dan keluarganya terancam. Suasana kehidupan kenegaraan yang tidak menentu akibat penjegalan Anis dan penundaan pemilu itu akan dimanfaatkan pihak asing terutama China komunis dan Amerika Serikat/Israel Cs dalam pertarungan mondialnya untuk menanamkan pengaruh dan hegemoninya di Indonesia,. Mereka memanfaatkan para pengkhianat bangsa sesuai dengan kepentingannya masing-masing baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga Indonesia berpotensi dijadikan sebagai negara konflik seperti terjadi di Timur Tengah dan Afganistan. Diduga kedua negara besar itu difasilitasi pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas bebas Visa untuk turis asing untuk mengirimkan tentara bayarannya ,sudah tersebar masuk diberbagai daerah yaitu Papua , Sulawesi, Maluku ,Kalimantan,Sumatera dan pulau Jawa. Oleh karena itu Indonesia harus diselamatkan melalui jalan lurus yang harus ditempuh agar negara kita tidak terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan. Biarkan proses politik pencapresan Anis Baswedan terus berjalan sebagai suatu proses demokrasi yang lazim dan untuk mempertahankan status quo bertarunglah secara kesatria di Pilpres 2024. Jakarta ,25 Februari 2023.
Siapapun Capresnya, Asal Jangan AHY Jadi Cawapres (Bag-2)
Oleh Kisman Latumakulita – Wartawan Senior FNN KAMIS 23 Februari lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke Kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Kunjungan politik di antara para politisi yang sedang membangun koalisi. Namanya “Koalisi Perubahan”. Targetnya, dicapai kesepakatan yang kokoh untuk sama-sama mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) Februari 2024. Kepada wartawan Surya Paloh mengatakan, “Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih dari pantas untuk mendampingi Anies” (Kompas.com 23/02/2022). Ada yang menilai kalau pernyataan Surya Paloh ini sebagai sinyal kuat kalau AHY direstui untuk menjadi kandidat calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan. Namun ada juga yang beranggapan lain. Pernyataan Surya Paloh itu bisa saja sebaliknya. Surya Paloh terkenal politisi yang matang. Politisi yang mengalami dan merasakan semua orde yang ada di Indonesia. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Sangat matang di lapangan sebagai wartawan kawakan dan aktivis. Bang Surya Paloh suah menjadi aktivis sejak usia belasan tahun. Wajar kalau zikzak politiknya kadang-kadang membuat kawan dan lawan terkaget-kaget. Apakah pernyataan Bang Surya saat berkunjung ke kantor Partai Demokrat sebagai bentuk restu kepada AHY sebagai kandidat Cawapres Anies? Dijawab oleh teman yang menjadi petinggi Partai Nasdem bahwa “Bisa iya, namun bisa juga sebaliknya. Itu kan seperti kebiasaan umumnya canda-candaan anak Medan. Dibilangnya mau berjalan ke kiri, namun bisa saja tujuan yang sebenarnya itu ke kanan”. Apapun pendapat Surya Paloh terkait siapa Cawapres Anies Baswedan, tentu saja melalui pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Pertimbangan yang komprehensif, tidak asal-asalan, karena nasib bangsa dan negara yang menjadi taruhan. Surya Paloh sangat paham soal nasib bangsa itu. Apalagi mengahadapi kondisi bangsa saat ini yang tidak sedang baik-baik saja. Pasti butuh kandidat Cawapres yang sudah berpengalaman mengenai tata kelola pemerintahan. Kondisi bangsa saat ini tidak sedang membutuhkan Cawapres yang masih perlu waktu untuk belajar bagaimana mengelola negara. Namun butuh Wapres yang langsung bisa bekerja di hari pertama, karena telah memahami permasalahan bangsa. Butuh Wapres yang langsung tancap gas dengan speed tinggi. Sementara Mayor Purnawirawan AHY ini adalah politisi baik, berakhlak baik dan bermoral baik yang masih miskin pengalaman tentang tata kelola bernegara. AHY mungkin masih perlu belajar banyak di jabatan sebagai menteri. Paling kurang untuk jabatan sebagai kepala badan dan lembaga yang setingkat dengan menteri. Nasib negara sebaiknya jangan dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk sekadar ajang belajar. Sementara Mayor Purnawirawan itu setara dengan pangkatnya Komandan Rayon Militer (Koramil) untuk Wilayah Militer Kodam Jayakarta. Tingkatan pengalaman koordinasi Komanndan Koramil di pemerintahan hanya sebatas Camat dan Kapolsek. Hanya sebatas itu. Tidak lebih dari itu, sehingga terlalu berat untuk dijadikan sebagai kandidat Cawapres Anies Baswedan. Lebih baik AHY belajar dan mencontoi Letkol (Purn.) Angkatan Darat Vladimir Putin, Kapten (Purn.) Angkatan Darat, John Fitzgerald Kennedy dan Letnan (Purn.) Angkatan Laut George Herbert Walker Bush. Vladimir Putin pensiun dari Angkatan Darat Uni Sovyet dengan pangkat Letnan Kolonel. Putin pensiun dini, lalu bergabung ke Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB), Badan Intelijen Pusat Uni Sovyet yang dibentuk tahun 1954. KGB ini kalau di Indonesia itu Badan Intelijen Negara (BIN). Kewenangan KBG ketika itu hanya setengah tingkat di bawah Presiden Uni Sovyet. Sebelum terjun ke panggung politik, Vladimir Putin berkarier di KGB sampai menduduki jabatan puncak. Jabatan Vladimir Putin terakhir di badan telik sandinya Uni Sovyet itu sebagai Kepala KGB. Sebelum menjadi Presiden Rusia, Putin dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Boris Yeltsin. Jadi, Putin itu menjadi Perdana Menteri dan Presiden Rusia bukan dengan jabatan terakhir di pemerintahan Letkol (Purn.) Angkatan Darat, tetapi dengan jabatan terakhir (legacy) sebagai Kepala KGB. Sedangkan John Fitzgerald Kennedy pensiun dari Angkatan Darat Amerika dengan pangkat Kapten. Kennedy lalu menyeburkan diri ke politik. Kennedy berhasil menjadi politisi. Sejak 3 Januari 1953 sampai 22 Desember 1960 (dua priode) Kennedy menjadi anggota DPR Amerika dari negara bagian Massachusetts. Selanjutnya, sejak 20 Januari 1961 sampai 22 November 1963 Kenedy berhasil menjadi anggota Senator dari negara bagian Massachusetts. John Kennedy tidak maju sebagai calon presiden ke-35 bukan dengan legacy sebagai Kapten (Purn.) Angkatan Darat Amerika. Namun Kenedy selama tujuh tahun menjadi anggota DPR dari negara bagian Massachusetts. Setelah itu, Kennedy dua tahun menjadi anggota Senator, juga dari negara bagian Massachusetts. Sebelum maju sebagai calon presiden, legacy yang ditinggalkan Kennedy adalah anggota DPR dan Senator Amerika. Bukan sebagai Kapten (Purn.) Angkatan Darat Amerika. Sementara George Herbert Walker Bush (Bush Senior) pansiun dari Angkatan Laut Amerika dengan pangkat Letnan (dua balak kalau di Indonesia). Bush banting setir dan masuk ke Central Intelligence Agency (CIA), badan intelijen pusat Amerika. Kalau di Indonesia BIN. Bush berhasil menduduki jabatan puncak sebagai Kepala CIA. Namun sebelum menjadi Kepala CIA, Bush menjadi Kepala Dinas Penghubung Amerika untuk Republik Rakyat Tiongkok selama satu tahun. Bush juga menjadi Duta Besar Amerika untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tahun 1971 sampai 1973. Sedangkan dari tahun 1967 sampai 1971, Bush menjadi anggota DPR Amerika dari negara bagian Texas. Jadi, sebelum menjadi calon Wakil Presiden Amerika untuk Capres Ronald Reagen, Bush meninggalkan legacy yang terang benderang. Mulai dari Kepala CIA, Kepala Penghubung Amerika-RRT, Duta Besar Amerika untuk PBB dan anggota DPR Amerika. Pertanyannya, legacy dan pengalaman pemerintahan serta bernegara apa yang ditinggalkan AHY, sang politisi baik, berakhlaq baik dan bermoral baik itu untuk dijadikan pijakan sebagai Cawapres Anies Baswdan? Masa dengan legacy sebagai Mayor Purnawirawan? Yang benar sajalah tuan-tuan. Masa hari gini masih juga mau berjudi dengan nasib bangsa dan negara? Letnal Kolonel Vladimir Putin (Presiden Rsuai), Kapten John Fitzgerald Kennedy (Presiden Amerika) dan Letnal George Herbert Walker Bush (Wakil Presiden Amerika) itu meninggalkan legacy masing-masing sebagai Kepala KGB Uni Sovyet, anggota DPR dan Senator Amerika, serta Kepala CIA Amerika. Namun semua terserah saja kepada maunya Capres Anies Baswedan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partau Keadilan Sejahtera. (bersambung).
Negara dalam Bahaya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Di kantor Sekretariat KAMI Nasional - Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2023 telah mengundang beberapa tokoh untuk membahas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu Diskusi tersebut mendapatkan respon yang positif dari kalangan mahasiswa khususnya yang tergabung dalam kajian politik Merah Putih. Waktunya tepat bersamaan dengan beredar tayangan video bersama Prof. DR. H. Aminuddin Kasdi, bahwa 5000 keturunan PKI telah mendapatkan santunan dari Komnas HAM santunan dikeluarkan oleh Sekretariat Negara atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Gerakan ini sangat mencurigakan bahwa Kepres 17 tahun 2023, arahnya diduga kuat akan memberikan ampunan kepada ahli waris PKI, dengan segala dampaknya. Dilakukan dengan cara cara yang tersamar tetapi arah Keppres 17 tahun 2023 sangat jelas sasarannya. Kalau itu sampai terjadi maka akan berakibat seolah olah TNI dan umat Islam sebagaimana pihak yang melakukan pelanggaran berat. Semua adalah modus tanda tanda akan bangkitnya kembali PKI. KAMI Nasional dengan kepekaannya, segara melakukan pembahasan intensif yang ditutup dengan pembacaan semacam puisi atau prosa oleh Jendral Purn Gatot Nurmantyo. Puisi berjudul maaf tersebut memuat peringatan bahwa Indonesia dalam ancaman dan bahaya khususnya bahasa kebangkitan PKI . Maaf Maaf jangan salahkan rezim ini. Tapi maaf mengapa yang tadinya macan sekarang menjadi kambing. Maaf - maaf sekali : Maka wajar jika sekumpulan anjing menggonggong ngonggong sambil menggiring kambing ketepian jurang. Maaf lho - maaf sekali : Itulah kenyataan sekarang Maaf - maaf sekali : Maka terpaksa macan macam tua mengaung sendirian menunggu tautan auman macan macan muda Maaf : Ternyata yang ditunggu tak kunjung terdengar aumannya. Maaf : Ternyata yang tersisa adalah kambing muda. Maaf - saya benar benar minta maaf Kambing muda sekarang tak berani mengembik. (\"GN. 24 Februari 2023 - Sekretariat KAMI Pusat di Jakarta\"). Spontan puisi tersebut mendapatkan respon oleh Prof. Sri Edi Swasono, sebagai salah nara sumber atau pembica. Bahwa \"Sepasukan harimau yang dipimpin oleh kambing tak bisa mengalahkan sepasukan kambing yang dipimpin harimau\" Maknanya bahwa sudah tidak ada kepemimpinan di Indonesia. Mengatasi kondisi saat ini sudah tidak diperlukan penyataan penyataan. Yang diperlukan saat ini adalah action untuk mengatasi masalah negara yang dalan bahaya saat ini. Problematiknya Presiden , ini peringatan terutama untuk TNI, karena negara dalam bahaya. Negara sedang terancam bisa menjadi negara komunis. Keadaan bahaya adalah apabila : \"Harimau yang dimpin kambing menjadi mengembik\" Kambing kambing tersebut bisa dimaknai adalah para penguasa yang sudah terkontaminasi dengan PKI ****
Kerja Nyata Anies Baswedan di Lampung
Oleh Rinda Mulyani - Penggiat Literasi dan Relawan Turuntangan Lampung. Federasi Adat Marga Empat Tulang Bawang memberikan gelar kepada Anies Baswedan “Tuan Penata Negara” pada Mei 2022. Anies Baswedan mendapat gelar adat tersebut karena kerja-kerja Anies Baswedan yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung, khususnya Tulang Bawang Barat. Bahkan, sudah dilakukan sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sejak 2011, jejak Anies sudah menapak lekat di Sai Bumi Ruwa Jurai—julukan Lampung. Program Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan ikut dirasakan oleh masyarakat Lampung. Para Pengajar Muda menjalankan program Indonesia Mengajar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bukan sekadar mengirimkan para Pengajar Muda, Anies sendiri sampai datang ke daerah Tulang Bawang Barat untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan bisa memberikan dampak positif dan langsung bagi masyrakat. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini baru diresmikan pada tahun 2008 yang ditandai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 Oktober 2008. Ada tiga kecamatan yaitu Way Kenanga, Gunung Terang dan Gunung Agung. Para Pengajar Muda harus berjuang keras untuk menuju lokasi pengabdian, khususnya di Kecamatan Gunung Terang dan Gunung Agung. Dua daerah ini aksesnya sangat tergantung pada cuaca. Bila di musim hujan, daerahnya sulit ditembus. Uniknya, meskipun berada di Lampung, masyarakat di daerah Tulang Bawang Barat terbilang majemuk. Program transmigrasi membuat daerah ini banyak pendatang berlatar belakang suku Jawa, Sunda, dan Bali. Jadi kerja-kerja program Indonesia Mengajar dirasakan langsung oleh masyrakat suku Jawa, Sunda, Bali, dan tentu saja Lampung. Kerja-kerja dari gerakan Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan Anies Baswedan mendapat gelar adat “Tuan Penata Negara”. Gagasan dan kerja Anies Baswedan diakui sebagai *kebijakan inovatif* yang dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung. Namun, bukan itu saja kerja Anies Baswedan yang dirasakan masyarakat Lampung. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga memberikan kontribusi bagi masyarakat Lampung. Saat menjabat gubernur, Anies membuat program kerja sama dengan Provinsi Lampung, khususnya Tulang Bawang Barat. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan hibah barang kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Program kerja sama ini menjadi bukti bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang selalu *berkolaborasi dengan pihak lain* untuk menciptakan perubahan. Apa yang dilakukan Anies Baswedan di Lampung, dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. Tak heran, Anies Baswedan mendapat gelar kehormatan dari masyarakat Lampung. (*)
Akhir Buruk Pemerintahan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TIDAK ada tanda-tanda Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Menuju 2024 yang diwacanakan justru perpanjangan periode, pemilu ditunda, krisis keuangan, serta peningkatan pinjaman. Ini semua adalah isu akhir yang buruk. Lima \"proyek oligarki\" yang menandai akhir buruk Jokowi, yaitu: Pertama, IKN di Penajam Kaltim. Mengingat masa jabatan Jokowi kurang dari 2 tahun lagi maka pembangunan yang dikawal hingga 2024 itu baru tahap awal. Inipun dengan dana yang terseok-seok. Presiden yang baru nanti dengan tekanan rakyat belum tentu akan menjalankan janji politik saat ini. Proyek akan gagal. Kedua, Jokowi meninggalkan sesak nafas dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Awal ia berjanji untuk tidak menggunakan dana APBN akan tetapi faktanya diumumkan penggunaan dana APBN dan ujungnya meminjam dana China untuk cost overrun atau pembengkakan sebesar 8,3 Trilyun. Jokowi hilang, hutang datang. Ketiga, menyakiti hati umat beragama khususnya umat Islam dengan lemparan isu terorisme, radikalisme, intoleransi dan politik identitas. Atmosfir negatif ini sengaja dibentuk. Hingga kini tuduhan berbau Islamophobia tersebut masih berlanjut bahkan semakin intens. Jokowi menjadi musuh umat Islam. Keempat, penyimpangan dan memperalat hukum. Penerbitan Perppu tanpa dasar \"genting dan memaksa\" dilakukan oleh Jokowi secara reguler. Terakhir Perppu tentang Cipta Kerja yang membuldozer Putusan MK. Begitu juga Keppres No. 17 tahun 2022 mengenai penyelesaian kasus HAM berat yang melabrak UU tentang Pengadilan HAM. Kelima, KKN semakin dahsyat. Pernyataan Mahfud MD tentang korupsi di masa kini yang jauh lebih dahsyat dibandingkan masa Orde Baru adalah persaksian. Presiden sangat memberi ruang pada putra, menantu atau keluarga untuk menikmati kekuasaan di daerah. Hal ini menjadi bukti adanya praktek nepotisme. Diikuti oleh pejabat lainnya. Akhir masa Jokowi adalah KKN. Akhir buruk merupakan kerugian, kecelakaan dan penyesalan. Penguasa yang tidak mencoba untuk mengakhiri masa jabatannya dengan baik adalah orang bodoh. Pertanggungjawaban akherat tentu berat. Nanti jika akhirnya ia berada di neraka, maka hilanglah segala kenikmatan dari kekuasaan dan kekayaan yang telah dirasakannya. Akhir buruk menjadi \"pahala\" baginya. Dari Annas bin Malik Rosulullah SAW bersabda \"Sebagian orang-orang penyembah kenikmatan dunia yang akan menjadi penghuni neraka dipanggil pada hari kiamat. Ia dibenamkan satu kali benaman ke dalam neraka. Lalu ditanya kepadanya \'Hai manusia, apakah engkau merasakan ada kebaikan sedikitpun? Apakah masih terasa nikmat yang engkau rasakan dulu itu? Dia menjawab \'Tidak ada wahai Tuhanku ! Aku sama sekali tidak merasakan ada kebaikan yang pernah kurasakan dan terasa tidak ada kenikmatan yang pernah aku rasakan\" (HQR Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban). Bandung, 26 Februari 2023
Megawati dan Jala Sutra Pancasila
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JALA Sutra memang memiliki tingkat kesulitan tertentu untuk mempelajarinya, apalagi tidak pernah belajar filsafat Pancasila. Ilmu ini merupakan kearifan lokal yang digali dari panca mandala tentang perhitungan metafisika kosmologi untuk menguraikan Pancasila melalui pendekatan kesemestaan. Prof (HC) Megawati sebagai Ketua Dewan pengarah BPIP dipastikan lebih memahami Pancasila dalam kajian Jala Sutra. Jala Sutra menekankan aspek kesadaran transendental yang terdapat pada manusia. Kesadaran transendental inilah yang kemudiaan memancarkan cahaya pada ruang – ruang sehingga bangsa indonesia berpotensi \"memayu hayuning bawana\" Kesadaran transendental tersebut merupakan buah hasil \"keyakinan atas kepercayaan pada Tuhan YME.,\" yang akan membawa bangsa indonesia mencapai pencerahan tertinggi manusia dalam hidup seimbang dan sempurna. Kemudian terjadi pemaknaannya akan bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya, dalam bentuk simbol : Api (agni) yang menggambarkan kemanusiaan dengan titik angin (marut) yang menggambarkan \"keadilan.\" Air bergerak menuju titik tanah yang menggambarkan \"persatuan\" manusia. Angin dengan air (yamuna) yang menggambarkan \"kedaulatan rakyat\". Dari tanah kembali pada titik api untuk melahirkan makna \"keadilan dan kesejahteraan\". Inilah yang dinamakan Pancasila. Ilmu Jala Sutra adalah upaya memahami Pancasila sebagai, kesadaran transendental, keyakinan hidup bangsa indonesia yang terbangun dari jalinan erat manusia dengan alam, menggambarkan satu kesatuan bulat dan utuh dari pemahaman metafisis. Pemahaman metafisis itulah membuat Jala Sutra menjadi sebuah cakrawala yang keluar dari dunia realitas dengan mengubah pola induktif menjadi deduktif melalui jalan abstraksi total, serta membangun ilusi primer bukan ilusi sekunder, tentang masa depan indonesia. Melalui Ilusi primer inilah, Jala Sutra mengungkapkan proses kelahiran bangsa indonesia sebagai olah kreasi dan kearifan manusia Indonesia yang bukan hanya didasari naluri tetapi harus dalan bingkai bimbingan ilahi. Perjalanan bangsa indonesia dilukiskan oleh simbol – simbol dalam Jala Sutra. Simbol merah pada titik api yang bertemu dengan warna putih dititik angin melahirkan energi yang membuat \"semangat, kesadaran dan kecerdasan dalam diri manusia untuk membaca tanda –tanda alam di sekitarnya.\" Tujuan hidup Bangsa Indonesia merupakan bentuk kesadaran dari olah akal budi manusia yang disinari cahaya ilahi. Tujuannnya membangun dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya \"terbentuk keseimbangan dan keutuhan lahir dan bathin sesuai hukum alam yang ditetapkan Tuhan YME atau terbentuknya harkat dan martabat hidup yang seutuhnya lahir dan bathin\" Diistilahkan dengan makna nusa yang berasal dari kata manusa memiliki pengertian adanya persamaan antara manusia dengan alam, negara memiliki tugas mulia untuk melindungi manusia dan wilayah indonesia. Capaiannya adanya kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ini akan membuat harkat dan martabat bangsa indonesia naik derajat ke jajaran khusus sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, menjadi cermin keilahian yang memantulkan cahaya-Nya. Cermin tersebut adalah hatinya bangsa indonesia yang seutuhnya hidup bersama dengan damai dalam kemakmuran untuk bersama. Sampai di sini Jala Sutra harus dipahami dengan benar oleh semua pejabat di BPIP. Selanjutnya agar mudah dipahami ucapan Prof (HC) Megawati tentang ibu ibu datang ke pengajian bernada negatif dan menyesalkan bukan hanya tidak elok tetapi seolah olah menafikan pentingnya belajar agama. Bawa pengajian dalam bahasa Arab artinya belajar atau hadir untuk belajar ilmu agama bersama seorang alim atau orang yang berilmu merupakan ihtiar untuk membentuk manusia seutuhnya lahir dan bathin dan upaya agar selamat di dunia dan di akhirat. Dalan narasi ucapan Ibu Megawati memang mengulang-ulang dan sebelumnya sudah minta maaf . \"Sebaiknya ke depan lebih hati hati dan jangan diulangi. Karena sesungguhnya ucapan Ibu Megawati telah melanggar ajaran Jala Sutra Pancasila\". ****
Masuk Golkar, Ridwan Kamil Disiapkan Untuk Gusur Airlangga Hartarto?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa RESMI, Ridwan Kamil, GubernurJawa Barat masuk ke partai Golkar (18/1/2023). Meski dibesarkan oleh Nasdem melalui tiket pilgub Jabar 2018, namun pilihan politik Ridwan Kamil justru ke Golkar. Apa pertimbangan Ridwan Kamil ke Golkar, bukan ke Nasdem? Apakah itu inisiatif dan pertimbangan Ridwan Kamil sendiri, atau ada pertimbangan yang lain? Publik mulai berspekulasi. Spekulasi publik makin terbuka ketika nama Ridwan Kamil mendadak muncul di survei Litbang Kompas sebagai capres alternatif. Ini kebetulan, atau by design? Lagi-lagi, ini mendorong publik semakin tertarik untuk melakukan spekulasi. Tak ada sesuatu yang kebetulan. Apalagi dalam politik. Ibarat bermain catur, selalu muncul langkah dan strategi baru. Gagal mainkan banteng, kuda dimainkan. Sesekali pion, untuk mengecoh lawan, sekaligus membuka penyerangan baru. Berpolitik, gak ubahnya bermain catur. Nah, masuknya Ridwan Kamil ke Golkar, lalu muncul survei Litbang Kompas, boleh jadi ini bagian dari strategi baru. Seiring dengan makin menipisnya harapan bagi Ganjar untuk mendapatkan tiket, Prabowo didorong untuk maju. Pasukan mulai digiring ke Prabowo untuk membantu dan memberi dukungan. Tapi, elektabilitas Prabowo nampak belum terangkat. Muncul Ridwan Kamil sebagai capres alrernatif. Kompas mulai memainkan kemunculannya. Apakah dengan munculnya Ridwan Kamil sebagai capres alternatif, ini sebuah persiapan untuk menggusur Airlangga sebagai ketum Golkar? Sebelumnya, Munaslub Golkar sempat diramaikan dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai tokohnya. Wacana itu gak lama meredup. Lalu muncul Ridwan Kamil. Di sisi lain, Airlangga dianggap gagal mengkonsolidasikan koalisi untuk melahirkan capres 2024. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) gak berhasil membujuk Ganjar. Akibatnya, KIB juga gagal menarik partai lain untuk bergabung. Keburu Koalisi Perubahan terbentuk oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Ungkapan Airlangga beberapa bulan lalu bahwa ada partai yang akan bergabung ke KIB, tak terbukti. Di sisi lain, elektabilitas Airlangga stagnan, dan tidak mengalami kenaikan. Meski upaya untuk melakukan branding begitu produktif dan masif. Nama Airlangga belum juga mendapat respon positif. Setidaknya ada tiga kegagalan Airlangga. Pertama, tidak berhasil melahirkan capres di KIB. Kedua, elektabilitas Airlangga tidak signifikan, padahal Golkar adalah partai besar. Ketiga, Airlangga tidak bisa mengendalikan arus bawah yang cenderung memberi dukungan kepada Anies. Mirip seperti Suharso di PPP. Apakah nasib Airlangga akan seperti Suharso? Tepatnya di-Suharso-kan? Segera di-PLT-kan dan diganti oleh Ridwan Kamil? Apalagi, popularitas dan elektabiltas Ridwan Kamil lebih tinggi dari Airlangga. Basis massa Ridwan Kamil di Jabar cukup signifikan, seiring posisinya sebagai gubernur di Jabar. Dalam politik, tak ada yang tak mungkin. Pertarungan jelang 2024 semakin keras. Perubahan strategi bisa muncul mendadak. Termasuk mengganti Airlangga dengan Ridwan Kamil sebagai ketum Golkar. Lalu memainkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, yang kebetulan juga menjadi basis Anies dan PKS. Kita tunggu apa yang akan terjadi antara Airlangga dan Ridwan Kamil di Golkar jelang pilpres 2024. Jakarta, 25 Februari 2023
Boikot Umat atas Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TINDAK lanjut aparat pemerintahan atas penghancuran Masjid Nurul Ikhlas Jl. Cihampelas 149 Bandung hingga kini belum jelas juga, padahal penghancuran bangunan cagar budaya tersebut telah masuk ranah pidana. Sekurangnya UU No 11 tahun 2010 dan Perda No 7 tahun 2018 telah dilanggar. Pihak terkaitnya adalah PT KAI dan atau PT Indomarco Prismatama pemilik Indomaret. Indomaret yang dikelola PT Indomarco hingga kini masih beroperasi meski memiliki masalah dalam perijinan bangunan dan perijinan usaha. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Salim Group atau keluarga Lim Swie Liong ini harus ditindak tegas. Dalam kaitan keagamaan, umat Islam sering menghadapi masalah akibat arogansi Indomaret atau pemiliknya PT Indomarco Prismatama tersebut. Peristiwa di Jl. Cihampelas 149 Bandung sangat mencolok. Masjid Cagar Budaya dihancurkan dan di atas tanah bekas penghancuran dibangun gerai Indomaret. Sangat kuat dugaan ada \"permainan\" antara PT KAI dengan Indomaret. Perlu diusut modus kongkalikong seperti ini. Di Jember awal Februari 2023 terjadi masalah serius yakni terjadi PHK pada karyawan gerai Indomaret yang dikaitkan dengan pelaksanakan shalat jum\'at. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh memprotes keras atas kesewenang-wenangan Indomaret tersebut. Tahun 2021 PT Indomarco Prismatama atau Indomaret di Jakarta melakukan kriminalisasi pada karyawannya yang bernama Anwar Bessy akibat protes karyawan atas pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) Iedul Fitri. Ancaman boikot dan aksi di depan Indomaret siap dilakukan FSPMI. Bahkan KSPI mengancam boikot Indomaret untuk seluruh Indonesia. Komisi D DPRD Jember pada tahun 2010 juga pernah memanggil PT Indomarco Prismatama pemilik Indomaret atas pengaduan sejumlah karyawan yang dipersulit atau dilarang melakukan shalat jum\'at. Atas pemanggilan tersebut pihak Indomaret tidak hadir. Keserakahan Indomaret sering meresahkan, bahkan dalam kasus Cihampelas 149 bukan lagi meresahkan tetapi merusak. Aparat pemerintahan dan hukum semestinya lebih gesit untuk cepat bertindak. Sementara masyarakat khususnya umat Islam wajar mulai mempertimbangkan melakukan boikot untuk tidak berbelanja ke gerai Indomaret. Konglomerasi dan kapitalisme ekonomi merajalela di depan mata. Ekonomi kaum menengah dan bawah terus tergerus. Mafia ikut bermain dengan menempel pada kekuasaan dan dunia usaha. Indomaret adalah wajah buruk dari kesewenang-wenangan dan keserakahan itu. Jika pelanggaran hukum dibiarkan, tentu tidak disalahkan jika masyarakat ikut membantu untuk menghukum. Cihampelas 149 adalah monumen kejahatan, bahan kegilaan. Bandung, 24 Februari 2023
Jokowi Bisa Tersungkur
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOKOWI tidak bisa mengabaikan sinyal politik kunjungan Duta Besar AS., \"Sung Yong Kim\" ke markas Partai Keadilan Sejahtera ( KPS ) 15 Februari lalu. Melalui simbol PKS bawa AS hendak mengirim pesan kepada rezim Jokowi bahwa Islam bukan lagi musuh AS. Sementara AS menandai Cina sudah terlalu jauh pengaruhnya di Indonesia dan mengganggu keseimbangan kekuatan di Indo Pasifik. Kena apa Dubes AS tidak datang ke ormas terbesar NU dan Muhammadiyah, karena AS ada misi lain ketika rezim Jokowi adalah upaya mengenyahkan Anies dengan segala cara sebagai simbol kekuatan pro-perubahan dari Capres mendatang. Sementara PKS sedang menghadapi rayuan, tekanan, bahkan ancaman (dari pemerintah) untuk tidak men-capreskannya. AS perlu meyakinkan PKS agar jangan ragu ragu mencapreskan Anies Baswedan, karena AS sangat berharap Anies bisa ikut dalam kontestasi Pilpres mendatang dengan aman tanpa gangguan dari rezim Jokowi. AS memiliki alasan bahwa Anies adalah tokoh paling otentik sebagai pembawa nilai-nilai universal, khususnya demokrasi dan HAM, sebagai lawan nilai-nilai yang diusung rezim Cina. Dalam konteks persaingan dengan Cina, AS melihat PKS — bersama FPI dan alumni 212 — sebagai kekuatan yang kritis terhadap Cina dan ideologinya. NU justru sinyal politiknya sudah larut bersama kekuatan status quo. AS sangat paham gelombang dukungan rakyat dari berbagai belahan nusantara yang dikunjungi Anies akan mengancam kelompok status quo. Maka melahirkan macam macam rekayasa antara lain Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya. Pesaing Anies dari koalisi partai masih berantakan sekalipun cukup kuat back up dukungan dari para taipan dan para bandar Oligarki di Indonesia. Rezim makin sulit mengendalikan masa rakyat agar tetap mengikuti keinginan kuasa rezim. Jualan LBP agar presiden mendatang harus meneruskan program rezim Jokowi saat ini justru mendapatkan perlawanan balik yang sangat keras dari rakyat . Suara sumbang rezim boneka, pembohong, tukang tipu, pembual makin membesar sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap penguasa , tergambar rakyat sudah muak dengan rezim saat ini. Anies adalah figur cerdas alumni AS. Track recordnya sebagai pengusung demokrasi terpampang jelas. Selain parpol-parpol nasionalis dan Islam, Anies juga didukung kubu Islam modernis, seperti Partai Ummat pimpinan Amien Rais. Bahkan masa kader partai yang sedang berkoalisi melawan Anies terpecah sebagian kadernya mendahului keputusan partai untuk mendukung Anies. Arah politik global AS sangat jelas akan menetralisir kebijakan pemerintah yang condong ke Cina dapat di netralisasi bila Anies menggantikan Jokowi. Bagi AS kekuatan status quo yang terang terangan kebijakan dan arah politiknya pro-Cina dipandang berbahaya bagi kawasan Indo-Pasifik. Wajar AS mulai menggunakan pengaruhnya untuk menekan Jokowi. Tidak heran untuk membendung pengaruh China di Indo-Pasifik AS, Jepang, Australia, dan India membentuk aliansi militer bernama QUAD yang digagas oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada 2007. Belum cukup, AS, Inggris, dan Australia membentuk aliansi AUKUS yang didirikan pada 15 September 2021. Sentuhan dengan Indonesia langkah yang lebih efektif, murah, dan strategis adalah menguatkan dan menjaga kemandirian Indonesia. Untuk itu, kelompok Islamis harus terintegrasi ke dalam pemerintahan mendatang. Serangan bahwa Anies berkuasa akan mendirikan Islam adalah pandangan bodoh dan keliru. Itu tidak mungkin karena tak ada satu pun kekuatan politik di Indonesia yang menginginkan syariah diberlakukan. Bahkan, Anies pun tidak akan mau. Terintegrasinya kaum Islamis hanya untuk mengimbangi kelompok pro-Cina. Sehingga serangan Politik Identitas yang di arahkan ke Anies terlalu fulgar dan telanjang bulat kebohongannya, rekayasa tersebut akan patah dan berantakan. Saran diplomasi dubes AS adalah memastikan pilpres 2024 mendatang berlangsung jujur dan adil di mana hak politik Anies untuk ikut berlaga dijamin. China sangat memahami apa yang sedang di permainkan oleh AS, dan China sendiri tidak akan mau bermasalah dengan Indonesia sekalipun kalau ahirnya presiden digantikan oleh Anies. Terpilihnya Anies sebagai presiden akan meningkatkan posisi tawar Indonesia vis a vis Cina. Yang bermasalah justru Jokowi kalau tidak bisa dan tidak menyadari, mengantisipasi dan berhitung dengan gelombang politik global yang sedang dimainkan AS, nasibnya bisa jatuh tersungkur. Apabila rezim Jokowi berlanjut atau nekad pemenang pilpres harus figur pro-status quo hasil rekayasa pemerintah akan memanipulasi suara, Indonesia berpotensi tersungkur ke dalam turbulensi sosial-politik yang akan membakar semuanya. *****
POPULER
