OPINI
Utang dan Demokrasi Ecek-ecek
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan NEGARA ini sedang bergerak menuju \"pesta\" demokrasi tahun 2024 baik Pileg maupun Pilpres. Pileg berjalan normal walau dalam prosesnya rakyat merasakan wasit yang terindikasi \"masuk angin\". Untuk Pilpres wajahnya lebih buruk. Ada nuansa banyak pihak yang tidak siap untuk berkompetisi secara sehat dan fair. Adalah Anies Baswedan yang sudah bergerak jauh dan relatif telah memiliki kendaraan koalisi lebih 20 % PT. Meski awal dijegal dengan senjata ini justru saat ini para penjegal yang kebingungan untuk memiliki figur seimbang dengan dukungan 20 % tersebut. Rupanya senjata makan nyonya. Nyonya dan tuan yang marah-marah tidak keruan. Marah tidak keruannya ditampilkan dengan terus mencoba memperalat KPK agar mencari dan menemukan kesalahan keuangan Anies. Kesalahan yang dicari-cari. Mendorong buzzer untuk gencar menyerang dengan isu rasialis dan politik identitas. Buzzer bayaran yang teriak jika ada minyak. Mengadu domba antar partai politik agar terjadi pembusukan atau pembunuhan karakter. Erwin Aksa Waketum Partai Golkar mencoba mengangkat masalah tak jelas soal hutang Anies kepada Sandiaga Uno. Itu persoalan Pilkada yang Wakil Gubernur nya juga Sandiaga Uno. Masalah yang berada di ruang Partai Gerindra. Sebelumnya diributkan perjanjian Anies-Prabowo. Isu kekanak-kanakan untuk sebuah Pilpres. Pendukung Anies dan penyokong kesehatan berpolitik menantang untuk membuktikan semua tuduhan. Bahkan ada yang menyatakan jika itu benar siap untuk membayar dengan patungan bersama. Sementara Uno sendiri ingin menyudahi semua polemik dan \"mengikhlaskan\" biaya 50 Milyar pemenangan Pilkada 2017 tersebut. Semua ini adalah cermin dari kepanikan dan ketidaksiapan menghadapi persaingan dalam Pilpres 2024. Prabowo ketakutan menghadapi Anies, Puan belum juga terdongkrak, Ganjar pusing tidak satupun partai mengusungnya, sedangkan Erick cuma jalan-jalan dan jualan Baliho. Jokowi tidak punya pilihan selain 3 periode atau penundaan Pemilu. Frustrasi dan gemetaran menjelang 2024. Di tengah kekalutan Istana dan \"inner circle\" maka beredar pula video lama adik Prabowo Hashim Djoyohadikusumo yang \"mencak-mencak\" mengaku telah membiayai pemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI. Kata Hashim, Jokowi itu sering datang ke kantornya untuk minta dukungan keuangan \"1 Milyar, 6 Milyar, 19 Milyar dan seterusnya sampai menang\". Hashim juga yang membuka rekening di berbagai Bank untuk pemenangan Pilkada tersebut. Kepanikan Istana telah membawa demokrasi bangsa menjadi berwarna buram. Semestinya kompetisi di 2024 dilakukan dengan sehat. Siap kalah dan siap menang. Tidak membuat kecurangan ulang yang membuat rakyat menjadi berang. Indonesia tidak boleh mengalami gempa politik dahsyat hanya karena Pilpres. Jokowi harus bertekad untuk mengakhiri masa jabatan dengan baik dan bermartabat. Bukan dengan melempar-lempar kaos masalah di jalan yang membuat rakyat terengah-engah dan terjatuh berebut masalah. Seperti penjajah yang memperbudak anak negeri. Ayo akhiri 2024 dengan baik. Demokrasi Pancasila bukan demokrasi ecek-ecek. Atau yang lebih baik adalah mengakhiri pada 2023 ? Tentu rakyat lebih berbahagia dan bersuka cita. Bandung, 8 Februari 2023
Anies Coba Dihentikan dengan Kontrak Politik
Oleh: Yarifai Mappeaty - Kolumnis Lawan-lawan politik Anies saat ini, tampaknya tengah kebingungan. Bingung karena belum menemukan cara paling ampuh untuk menghentikan Anies agar tak ikut pilpres. Sedangkan semua cara, rasa-rasanya sudah dilakukan. Mulai dari cara paling halus hingga paling kasar, namun belum juga ada yang berhasil menghentikannya. Kebijakan pengunduran jadwal Pilkada serentak, dinilai oleh sejumlah kalangan, termasuk untuk melemahkan Anies. Asumsinya, begitu selesai di DKI, Anies tak punya lagi panggung untuk mengaktualisasikan potensi politiknya. Dengan begitu, waktu dua tahun menuju pilpres 2024, dianggap sudah cukup bagi rakyat untuk melupakannya. Tetapi asumsi itu keliru. Sebab begitu purna tugas di Jakarta, justeru membuat Anies bebas ke mana-mana, dan tidak ada lagi aturan membatasinya. Berbulan-bulan tidak pulang pun tak masalah. Paling diprotes oleh isteri dan anak-anaknya. Dan, faktanya, kemanapun Anies pergi, selalu dielu-elukan bak sosok yang dirindukan, sehingga tesis pejabat lengser susah cari teman ngopi, tak berlaku bagi Anies. Malahan kunjungan Anies di berbagai daerah, menjadi semacam verifikasi faktual terhadap laporan survei elektabilitas Anies. Sambutan massa yang mencapai hingga puluhan ribu pada setiap kunjungannya, adalah bukti kebohongan lembaga survei selama ini yang melaporkan elektabilitas Anies lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa projek men-down grade Anies yang diemban oleh sejumlah Lembaga survei bersama buzzer, pun gagal. Upaya mengkriminalisasi Anies melalui projek Formula E, juga telah dicoba. Kendati terus dipaksakan, namun belum juga berhasil. Begitu pula dengan skenario Anies zonder partai pengusung, meski belum bisa disebut gagal, tetapi sejauh ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, malah tampak makin solid. Satu lagi, teror ular kobra yang dialami Anies dalam kunjungannya di Banten. Belakangan, muncul isu kontrak politik dan juga utang – piutang. Kontrak politik antara Prabowo dan Anies, utang – piutang antara Anies dan Sandi, yang terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Dapat dipastikan bahwa motif pengungkapan kedua hal itu, adalah agar Anies berhenti dan tidak menjadi capres pada Pilpres 2024, apalagi menjadi kompetitor Prabowo. Kontrak politik antara Prabowo – Anies, penulis sendiri meyakininya ada. Tetapi, mengapa Prabowo merasa perlu kontrak politik itu diadakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mundur jauh ke belakang, pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2014. Semua tahu bahwa pada Pilkada DKI 2012 kala itu, Jokowi dipromotori oleh Prabowo. Yang memasangkannya dengan Ahok, juga Prabowo. Bahkan partai yang mula-mula mengusung Jokowi – Ahok adalah Gerindra. Karena tidak cukup, Prabowo lalu melobi dan berusaha meyakinkan Megawati, termasuk menyebut bahwa Jokowi adalah kader PDIP sendiri. Akhirnya PDIP pun meninggalkan Foke - Nachrowi kemudian bergabung dengan Gerindra untuk mengusung Jokowi – Ahok. Bahkan tidak hanya itu, penyandang dana utama bagi Jokowi – Ahok adalah Hashim Djodjohadikusumo, adik Prabowo. Namun, Prabowo dan seluruh kader Partai Gerindra tak pernah membayangkan bahwa pada Pilpres 2014, Jokowi maju melawan Prabowo secara head to head, dan, menang. Semenjak itu, Hashim kerap bercerita tentang Pilkada DKI Jakarta 2012 dalam banyak kesempatan. Dan, kesan bahwa Jokowi “mengkhianati” Prabowo pun tertanam kuat di benak kader-kader Gerindra. Rupanya, kalah pada Pilpres 2014 tak membuat Prabowo berhenti, tapi masih tetap punya keinginan untuk maju pada Pilpres 2019. Oleh karena itu, meski kontrak politik antara Prabowo dan Anies (jika pun ada) tidak dibuka ke publik, tetapi isinya sudah dapat ditebak. Kira-kira, jika terpilih menjadi gubernur, maka Anies harus berjanji untuk tidak maju pada pilpres 2019. Pertanyaan krusialnya, apakah kontrak politik itu juga berlaku pada Pilpres 2024? Pertanyaan ini saya coba jawab dengan sebuah pertanyaan. Pada saat kontrak politik itu ditandatangani di penghujung 2016 lalu itu, apakah Prabowo memang sudah berpikir maju lagi pada Pilpres 2024, meskipun kembali kalah pada Pilpres 2019? Penulis sendiri tidak yakin akan hal itu. Sebab, taruhlah misalnya, Prabowo menang pada Pilpres 2019, apakah Prabowo masih membutuhkan kontrak politik tersebut untuk maju pada Pilpres 2024? Tidak lagi. Karena sebagai petahana, dia sudah tentu tidak akan pilih-pilih lawan. Siapapun yang menjadi lawannya, tidak masalah baginya. Lalu, sejak kapan Prabowo terpikir untuk maju lagi pada Pilpres 2024? Kemungkinan besar, tidak lama setelah bergabung di kabinet Jokowi. Selain mendapat bisikan dari orang-orang dekatnya, Prabowo juga mungkin terinspirasi oleh Mahatir Muhammad yang kembali terpilih menjadi PM Malaysia pada usia 93 tahun. Bandingkan dengan Prabowo pada 2024, baru 73 tahun. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa kontrak politik itu memang hanya dimaksudkan untuk Pilpres 2019, dan Anies telah memenuhinya. Jika pun tidak, perlu dipahami bahwa masalah yang dihadapi bangsa ini terlalu besar untuk menjadi sekadar urusan pribadi Prabowo – Anies. Ah, tiba-tiba saya teringat Bang Mamat, sopir omprengan yang sering nangkring di Pasar Palmerah seberang stasiun. “Adalah kejahatan terbesar menghalang-halangi rakyat mendapatkan calon pemimpin terbaik bagi negara dan bangsa ini,” katanya suatu ketika. Adapun isu utang-piutang pilkada antara Anies dan Sandi, malas membahasnya. Lebih baik kita urunan saja. Yuk, buka dompet donasi. Makassar, 07 Pebruari 2023
Industrialisasi dari Desa
Oleh Farid Gaban - Ekspedisi Indonesia Baru PEMERINTAHAN Jokowi mengundang investor asing untuk berlomba membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Pemerintah berharap itu akan membuka lapangan kerja sekaligus memicu alih teknologi. Kelak, begitulah pemerintah dan sebagian ekonom berharap, industri lokal bisa meniru membangun pabrik mobil listrik sendiri. Ini juga diharapkan bisa mempercepat proses industrialisasi serta penguasaan teknologi secara luas. Apakah strategi industrialisasi seperti ini akan berhasil? Saya meragukannya. Strategi industrialisasi seperti itu sebenarnya sudah dilakukan Pemerintahan Soeharto sejak setengah abad lalu. Pada 1970-an, mengabaikan protes besar, Soeharto membuka luas investasi asing, khususnya industri otomotif Jepang dan Amerika. Setengah abad kemudian saat ini, apakah kita punya industri otomotif lokal sendiri? Apakah itu membuka peluang penguasaan teknologi oleh anak negeri? Apakah membuat kita sebagai bangsa semakin pintar dan inovatif dalam mengembangkan industrialisasi lebih luas? Sebagian besar jawabannya, menurut saya, adalah tidak. Alih-alih mandiri, kita justru makin tergantung pada industri dan teknologi asing. Dengan jumlah penduduknya yang besar, Indonesia terbenam makin jauh menjadi sekadar pasar empuk industri otomotif asing tadi. Kita menjadi bangsa yang haus mobil dan motor bahkan lebih dari orang Jepang sendiri. Perusahaan otomotif lokal hanya tertarik menjadi re-seller atau kepanjangan pemasaran saja. Dalam hal lapangan kerja, industri besar termasuk otomotif hanya kecil saja serapannya. Seluruh industri skala besar di Indonesia, yang umumnya dibentuk dari investasi asing, hanya menyerap sekitar 3% pencari kerja. Di lain pihak, industri otomotif asing di Indonesia tidak mampu atau mau membangun linkage serta kaitan supply chain luas dengan industri kecil dan menengah sebagai pemasok komponen. Sehingga perannya dalam memicu industrialisasi luas tak terjadi. Perusahaan otomotif seperti Toyota dan Mitsubishi datang ke sini dengan paten teknologi dan lisensi. Hal terjauh yang bisa dilakukan oleh pabrik lokal di Indonesia adalah memproduksi mobil dengan membayar lisensi tadi. Belum lama ini, Toyota dan Mitsubishi menuntut pabrik lokal di Myanmar yang tidak membayar lisensi mereka. Alih teknologi adalah janji palsu dari investasi asing. Melihat itu semua, kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat investasi asing dalam mengembangkan industrialisasi sebenarnya sangat kecil bahkan jika ada. Apa sebenarnya yang salah dari strategi industrialisasi dengan mengandalkan investasi asing, baik di masa lalu (Soeharto) maupun sekarang (Jokowi)? Membangun industrialisasi lewat investasi asing cenderung bersifat top-down dan mengandalkan jalan pintas. Nampak mentereng dari luar, tapi palsu dan keropos fondasinya. Tidak ada jalan pintas menuju industri manifaktur seperti otomotif. Kita bisa belajar dari industrialiasi Jepang tanpa menjadikan mereka investor. Kita mungkin sering membayangkan bahwa raksasa otomotif seperti Toyota adalah pabrik besar yang tunggal dan sendirian. Keliru. Pada kenyataannya, Toyota sebenarnya hanya sebuah pabrik perakit raksasa yang komponennya dipasok oleh puluhan ribu industri kecil dan menengah. Toyota adalah orkestra besar yang melibatkan banyak industri kecil/menengah di kota-kota kecil maupun pedesaan Jepang. Dari pengalaman panjang dan standarisasi luas, industri rumahan di Jepang tak hanya bisa memasok komponen mobil, tapi bahkan juga memasok komponen roket atau robotik high-tech. Industri kecil dan menengah lah motor penggerak sebenarnya ekonomi dan industrialisasi Jepang. Tak ada jalan pintas. Membangun industrialisasi harus dimulai dari industri kecil bahkan di pedesaan. Artinya kita harus membangun fondasi ekonomi dari desa. Dalam konteks ini, saya teringat pemikiran proklamator Bung Hatta tentang pentingnya membangun desa. Menurut Bung Hatta, kita bisa memulai membangun desa dari apa yang kita punya, sektor pertanian dan kelautan. Ketika petani dan nelayan makin sekahtera, menurut Bung Hatta, mereka akan membutuhkan alat dan teknologi, termasuk teknologi pengolahan hasil pertanian/kelautan bagi kebutuhan pangan, obat, sandang dan papan (bahan bangunan). Dari situlah sektor manufaktur tumbuh di atas fondasi sektor pertanian/kelautan yang kokoh. Muncul pande besi, misalnya, atau pembuat alat pertanian dan pengolahannya, yang secara perlahan membangun pengetahuan dan ketrampilan kuat menuju industrialisasi. Itu mungkin perlu waktu lama dan kita sudah terlambat setidaknya 50 tahun dari Korea Selatan, misalnya, yang kini dikenal sebagai negara industri baru. Tapi, menurut saya, meski terlambat, itu tetap harus dan bisa dilakukan. Dengan kecepatan pertukaran informasi serta pengetahuan, kita bisa memperpendek proses. Kuncinya adalah membangun desa dan dimulai dengan membangun fondasi kuat dari sektor primer seperti pertanian dan kelautan. Tidak ada jalan pintas menuju industrialisasi.***
Bagai Bercermin pada Air Menggenang, Muncul Wajah Emak-emak...
Oleh Ady Amar - Kolumnis Isu Anies Baswedan berutang Rp 50 Miliar pada Sandiaga Uno, pasangan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, itu ditarik ke sana ke mari. Karenanya, bermacam komentar muncul, tentu dengan latar belakang dan isi otak kepala masing-masing dalam menyikapinya. Berita itu berita yang sebenarnya tidak patut dimunculkan, tapi dimunculkan. Semata untuk men-downgrade Anies sebisanya. Isu itu disampaikan Erwin Aksa, pengusaha tajir melintir yang saat ini duduk sebagai Komisaris Utama Bosowa Corporindo. Erwin dan Sandi sama-sama pengusaha papan atas, keduanya memang berkawan akrab. Anehnya, keduanya sebenarnya juga sohib Anies. Mengapa sampai muncul buka-bukaan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai itu perlu dimunculkan. Gerak Erwin yang mendatangi--tidak persis tahu datang dengan kemauan sendiri atau memang diundang--di podcast Akbar Faizal Uncensored, yang lalu membongkar utang Anies, yang sebenarnya sudah selesai lewat perjanjian sebagaimana disampaikan Sudirman Said, orang yang ikut membaca draf perjanjian utang-piutang antarkeduanya, bahwa utang itu dianggap lunas jika mereka memenangi Pilkada DKI Jakarta. Dan takdir mengantar mereka pada kemenangan, terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat, maka dengan sendirinya utang Anies itu terlunasi. Sandi memang tidak menyebut soal utang Anies itu, meski sebelumnya ia hadir dalam wawancara di tempat yang sama (28 Januari 2023). Sandi hanya membuka sedikit, bahwa ada perjanjian antara Anies-Sandi dan Prabowo Subianto di atas materai. Bunyi perjanjiannya, bahwa Anies tidak boleh nyapres jika Prabowo nyapres. Tidak persis tahu, apakah perjanjian itu berlaku di 2019, atau sebagaimana yang disampaikan Sandi tipis-tipis tidak jelas, itu juga berlaku untuk 2024. Tapi buru-buru Sandi minta agar sebaiknya Akbar Faizal menghubungi Fadli Zon untuk bisa lebih tahu detail isi perjanjian itu, karena Fadli Zon yang mengonsep isi perjanjian itu. Aneh bin janggal, jika soal perjanjian \"terlarang nyapres\" itu keluar dari mulut Sandi, itu karena Sandi pun di sana-sini menunjukkan syahwat ingin maju lagi dalam kontestasi Pilpres 2024. Mestinya ia menahan diri untuk tidak bersedia dicalonkan, jika ia berpegang pada perjanjain yang pernah dibuatnya dengan Prabowo. Semua dibuat menjadi tahu, ia sampaikan itu semata untuk menghentikan laju pencapresan Anies, itu downgrade yang justru semacam menampar muka sendiri. Mari kembali pada soal utang Anies pada Sandi yang sebenarnya sudah lunas, yang lalu perlu diungkit lagi lewat tangan Erwin Aksa. Bisa jadi Sandi tidak menyebut soal \"utang\", itu karena sudah selesai, tapi entah kenapa justru Erwin yang maju, atau dimajukan \"mewakili\" Sandi. Dengan tanpa Sandi mau bicara soal utang yang sudah selesai, itu menimbulkan reaksi publik yang beragam, dan akan terus berpanjang. Tergantung Sandi ingin menghentikan, atau membiarkan isu itu terus bergulir. Efektivitas downgrade Anies, jika itu diniatkan demikian, sepertinya tidak berhasil. Bahkan muncul reaksi sebaliknya, simpati pada Anies yang tak ternilai. Itu bisa terihat, sejak beberapa hari lalu, dan sampai pagi ini. Di beberapa grup pertemanan WhatsApp, muncul perlawanan \"membela\" Anies. Bermacam reaksi muncul dengan caranya masing-masing. Pada intinya, muncul rasa iba pada Anies, yang diperlakukan tidak sepantasnya. Banyak celetukan penuh kegeraman, tapi juga tidak sedikit mengandung unsur kelucuan dimunculkan, yang itu semua mampu membuka memori Pilpres 2019. Bukan cuma pada Sandi kemarahan itu ditumpahkan, tapi juga menyeret Prabowo Subianto. Saya ingin cuplikan beberapa saja di antaranya. Sedang yang muncul dengan narasi kasar, tentu tak pantas ditampilkan. Tampil tanpa perlu diedit. Biar sebagaimana adanya. Kembalikan uang2 relawan yang terlalu banyak di seluruh Indonesia saat dukung Prabowo-Sandi. Termasuk saya Rp 75 juta, dan teman saya Ms Alex Rp 250 juta. Saya jadi kepengen ...rak mulut PS yg enak2 mengkhianati relawan. Semua sdh keluar dan pindah pilih Anies -- Ummi K. Termasuk uang teman2 212 Tangsel Rp 30 juta. Setor di TMII langsung diterima Prabowo.-- A. Juga kembalikan uang sekarung plastik krupuk yang dikumpulkan dari setiap kampanye Prabowo-Sandi. --UA. Dan apa ga mikir ya dengan uang abang becak hasil narik seharian Rp 50 ribu yang ikhlas disumbangkan, lalu dikhianati gabung dengan Jokowi. - A Cocok nih kalau dibuatkan tagar #kembalikanuangsumbanganrakyat.-- Mr. B. Emak-emak seindonesia siap terdepan untuk Anies. -Teteh L. Kemarahan yang bisa diibaratkan dengan Sandi yang tengah bercermin pada air menggenang, yang muncul bukanlah wajahnya yang tampan, tapi wajah emak-emak penuh kemarahan, dan wajah kecewa dari mereka yang dengan ikhlas menyumbang cuma recehan, meski hidup penuh kesulitan... (*)
Ha ha ha Hutahaean Jadi Kader Gerindra
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan INGIN berdecak kagum tidak mampu, ingin mengungkap rasa kaget tak perlu, ingin tepok jidat ah terlalu, senyum dikit malu-malu, akhirnya tertawa terbahak-bahak ha ha ha. Ferdinand Hutahaean masuk Partai Gerindra. Karena kagum pada Prabowo katanya ha ha ha Bukan tidak boleh masuk partai apapun mau partai besar atau kecil, grosir atau eceran. Tetapi fenomena kekinian yang patut dikoreksi. Betapa mudah orang pindah Partai Politik. Demi perlindungan diri atau kepentingan pribadi. Baru menyatakan masuk Gerindra Hutahaean langsung tancap gas menyerang Anies soal isu hutang ke Sandiaga Uno. Seperti anak kecil bahagia menemukan mainan. Menyerang dengan berlindung di Partai. Membela Uno seolah paling tahu daleman Partai Gerindra. Sok tahu lu, Hutahaean. Mantan Napi ini awalnya kader Partai Demokrat mungkin karena dulu kagum pada SBY sekarang menjadi kader Partai Gerindra karena kagum pada Prabowo. Besok bisa jadi menjadi kader Partai Linglung karena kagum pada Pak atau Bu Pikun. Budaya politik pragmatik merajalela, Partai menjadi barang murahan. Entah demi apa Prabowo senang jika Kaesang putera Jokowi dapat masuk Partai Gerindra. Kemarin Ridwan Kamil yang semula didukung Partai Nasdem berpindah ke Partai Golkar. Tanpa proses kaderisasi langsung jadi petinggi. Benar itu adalah hak tetapi ini adalah budaya politik buruk. Pragmatik. Hutahaean masuk Partai Gerindra adalah hak yang tidak seorangpun berhak untuk melarang. Hanya diprediksi Partai Gerindra akan rugi dan terdampak oleh sikap dan gaya politik Ferdinand Hutahaean. Kontroversinya telah membawa Hutahaean ke penjara. Ia pernah menyebut JK sebagai si Caplin, hanya sayang laporan putera JK tidak diproses. Memfitnah Anies Terima hadiah rumah dari pengembang reklamasi. Menyerang KH Ma\'ruf Amin dengan sebutan \"infrastruktur langit orang tua menuju akherat\" dan cuitan \"Alllahmu ternyata lemah\". Hutahaean yang lemah dan menikmati meringkuk di penjara. Hutahaean kini mencoba berlindung di Partai Gerindra. Katanya sudah ber-KTA. Nah selamat pada Partai Gerindra yang telah mendapatkan tokoh potensial, berpengaruh dan teladan bagi rakyat semesta. Mau ketawa takut dikira tidak tahu rasa, ya buat coretan saja biar dianggap bijaksana. Bandung, 7 Februari 2023
Pesta Rakyat Dewa 19, Sebuah Catatan dari JIS
Oleh M Chozin Amirullah - Ketua Gerakan Turuntangan KONSER Dewa 19 bertajuk Pesta Rakyat akhirnya digelar pada Sabtu, 4 Februari 2023. Konser ini awalnya akan digelar pada 12 November 2022. Namun, karena beberapa pertimbangan teknis, akhirnya digeser pada Februari 2023. Konser Dewa 19 di awal tahun 2023 ini terasa istimewa, sebab menandai 30 tahun kiprah grup band yang digawangi Ahmad Dani ini. Perjalanan panjang tersebut, membuat grup ini layak disebut legenda dalam dunia musik Indonesia. Tak heran, antusiasme para Baladewa—fans Dewa 19—membuncah. Terbukti dalam waktu kurang dari satu jam, tiket yang dijual secara online pada akhir September 2022 tersebut langsung habis. Jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung, 65 ribu tiket terjual. Jumlah penontonnya bahkan lebih dari 65 ribu. Total penonton diperkirakan mencapai 75 ribu. Selain penonton yang membeli tiket, terdapat penonton yang mendapat tiket dari sponsor dan lainnya. Pesta Rakyat, jadi salah satu konser dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia saat ini. Besarnya jumlah penonton ini yang membuat venue konser, Jakarta International Stadium, terasa meriah. Puluhan ribu orang tumpek blek di JIS di satu waktu dalam satu acara. Dari beberapa video yang dibagi penonton, terlihat kemeriahan konser ini. Antusiasme dan keseruan Baladewa dan para pecinta musik ini yang kemudian memunculkan masalah menjelang, saat, dan setelah konser. Dua masalah yang muncul adalah akses menuju dan meninggalkan lokasi. Kedua masalah sound system yang tidak optimal. Dua masalah utama ini, sepertinya berawal dari kekurangsiapan event organizer dalam menggelar acara akbar ini. Acara dengan jumlah penonton 75 ribu penonton tentu tidak bisa disamakan dengan acara yang dihadiri 25 ribu penonton. Sebab, banyak yang membandingkan acara ini dengan konser Sheila on 7 di awal Januari 2023. Pesta Rakyat Dewa 19, jumlah penontonnya tiga kali lipat dari penonton konser “Tunggu Aku di Jakarta”. Jadi tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Konser Sheila yang terlihat “mudah” dan lancar ini mungkin yang membuat EO “Pesta Rakyat” kurang melakukan mitigasi pada flow penonton mulai dari tempat parkir menuju JIS. Panitia sendiri menyiapkan dua kantong parkir di Parkir Barat Jiexpo Kemayoran dan tempat parkir di Jakarta International Eprix Circuit. Masalahnya adalah, shuttle dari kantong parkir menuju JIS maupun sebaliknya, jumlahnya kurang memadai. Sehingga penumpang tidak terangkut dengan baik. Bila semuanya dipersiapkan dengan baik, seharusnya tidak terjandi penumpukan penumpang/penonton. Saat puncak “Hajatan Jakarta”, yaitu ulang tahun Jakata pada Juni 2022, nyatanya tidak terjadi penumpukan penumpang/penonton. Padahal waktu itu penonton yang hadir jumlahnya juga puluhan ribu. Tapi tidak ada komplain seperti ini. Apa yang membedakan? Pertama adalah jumlah kantong parkir. Saat “Hajatan Jakarta” 2022, kantong parkir yang tersedia cukup banyak. Tidak hanya dua. Kemudian, jumlah shuttle yang siap mengangkut penumpang juga tersedia cukup banyak. Bahkan, bus sekolah pun waktu itu sampai diperbantukan untuk mengangkut penonton dari kantong parkir. Jadi, masalah mitigasi transportasi penumpang ini yang sepertinya kurang dipesiapkan EO “Pesta Rakyat”. Bila dilakukan dengan baik dan memadai, termasuk dengan menghitung jumlah penonton dan armada yang diperlukan, rasanya tidak akan ada keluhan penonton yang tidak terangkut. Itu masalah ketersediaan shuttle. Dari awal Anies Baswedan merencanakan JIS, transportasi utama menuju stadion ini memang dirancang menggunakan transportasi umum, bukan kendaraan pribadi. Tujuannya untuk mengurangi emisi dari kendaraan pribadi yang jumlahnya terlalu banyak. Hal ini bisa dilihat di Youtube Dari Pendopo Anies Baswedan. Kedua masalah sound system di acara yang kualitasnya kurang optimal. Lagi-lagi, ini jadi tantangan besar, karena jumlah audience besar. Sound system untuk penonton sebanyak 75 ribu orang, tentu tidak bisa disamakan dengan sound system untuk penonton 25 ribu orang apalagi hanya belasan ribu orang. Tingkat kerumitannya jauh lebih besar dibanding menyiapkan tata lampunya. Sound engineer dalam konser dengan penonton akbar, harus bisa bekerja ekstra agar suranya bisa maksimal, tidak terjadi delay, dan juga terkirim dengan kualitas terbaik. Masalah ini sepertinya juga tidak diperhitungkan dengan matang. Test sound saat stadion masih sepi belum ada penonton, tentu tidak bisa disamakan saat 75 ribu penonton memadati stadion yang menciptakan noise karena teriakan yang bersahutan. Hal ini juga yang membuat sebagian penonton tidak merasakan sensasi sound system yang menggelegar, karena jaraknya terlalu jauh dari tempat sound system berada. Di masa depan, EO acara konser di JIS harus memperhitungkan dengan matang kedua masalah ini. Tujuannya agar penonton terlayani dengan secara optimal dan mendapatkan pengalaman menonton konser yang terbaik. Sebab, secara konsep JIS yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan memang dirancang untuk menjadi stadion multifungsi. Tidak hanya bisa digunakan untuk pertandingan olahraga, tapi juga acara lain seperti konser musik, hingga acara sosial-keagamaan. (*)
Kudeta Konstitusi
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KAJIAN Politik Merah Putih sudah sampai pada kesimpulan bahwa negara sedang melakukan makar dan kudeta konstitusi. Awal kelola negara berjalan tanpa arah dan petaka negara dikuasai oleh para taipan oligarki adalah diubahnya UUD 45 menjadi UUD 2002. UUD 2002 - praktiknya justru melenceng jauh. Tapak sejarah atau kejadiannya diawali ketika reformasi dibajak di tengah jalan oleh National Democratic Institute (NDI) — kekuatan asing — pimpinan Madellein Albraight yang dibantu 18 LSM lokal yang tergabung dalam \"Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru\" melalui kerja sama dengan kaum komprador yang kala itu duduk di MPR masa bakti 1999 – 2004. Inilah Kudeta Konstitusi di republik tercinta. Seyogianya, setelah terbit 12 TAP MPR tahun 1998, siapapun rezim yang berkuasa, tinggal menindaklanjuti dengan produk turunan (UU) yang menginduk pada ke-12 TAP di atas, namun praktiknya UUD 1945 — karya agung founding fathers — justru diamandemen empat kali (1999 – 2002). Sungguh keterlaluan, ini BB pengkhianatan. Dan hasil penelitian Prof Kaelan dari UGM, sekitar 90% pasal-pasal UUD 45 diganti. Sekali lagi, bukan sekadar diamandemen, tetapi diganti baik isi maupun formatnya. UUD naskah asli, misalnya, formatnya adalah pembukaan, batang tubuh (pasal-pasal), penjelasan, aturan peralihan dan aturan tambahan; sedangkan UUD Hasil Amandemen hanya berisi pembukaan dan isi saja. Tak lebìh. Kolom penjelasan, kolom aturan peralihan dan aturan tambahan DIHILANGKAN pada UUD Hasil Amandemen; UUD Naskah Asli berisi 16 Bab dan 37 Pasal. Sedangkan UUD hasil Amandemen berisi 16 Bab, tetapi Bab IV-nya kosong. Jadi, sebenarnya cuma 15 bab saja. Dan memang tertulis 37 Pasal pada UUD Hasil Amandemen, namun sebenarnya isinya 73 Pasal karena ada Pasal 20A, misalnya, atau 20B, 20C dan seterusnya. Lebih unik lagi, TAP MPR tertanggal 10 Agustus 2002 yang menerbitkan UUD hasil amandemen ini tanpa nomor alias nomornya kosong. Dan tak boleh dipungkiri, reformasi telah dibajak, dan \"Konstitusi Telah Dikudeta.\" Atas kejadian tersebut maka untuk mengembalikan negara kembali bisa berdiri tegak dan normal tidak ada pilihan lain selain kembali ke UUD 45. Tanpa dikotori, diinfiltrasi dan dijadikan alat bargaining dekrit kembali ke UUD 45 dengan macam macam kepentingan politik penambahan masa jabatan presiden. Bahkan sekiranya akan lahir dekrit kembali ke UUD jangan melibatkan Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden. Karena Jokowi sangat lemah dari intervensi kekuatan yang justru saat ini sedang menguasai, mengendalikan, mencengkeram negara - melenceng dari kiblat tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45. Dan terlibat membuat macam instrumen konstitusi yang melawan UUD 45, indikasi kuat justru terus melakukan makar konstitusi. *****
Setelah Sandi Uno, Muncul Erwin Aksa, Riuh Downgrade Anies Seperti Berjilid
Oleh Ady Amar - Kolumnis Anies Sudah jalan terlalu jauh. Sulit jika coba untuk dihentikan. Apalagi dihentikan dengan cara-cara tidak terpuji, ghibah dan seterusnya. Jika tidak terbukti jatuhnya jadi fitnah. Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta, yang digadang sebagai Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan. Koalisi 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dalam menyikapi downgrade, itu memilih sikap dengan tidak menyikapi. Anies membiarkan apa saja yang dituduhkan padanya, sejahat apapun. Anies tak beranjak dari sikap untuk tidak terjebak meladeni tuduhan di mana ia tidak merasa berbuat sebagaimana yang dituduhkan. Yang menuduh, silahkan membuktikan apa yang dituduhkan, agaknya itu yang dipedomani Anies. Karenanya, Anies tak perlu repot-repot buat bantahan segala. Membiarkan saja cara-cara busuk yang coba menjatuhkannya menggelinding jatuh tak berbekas. Tapi orang dekat Anies, Sudirman Said, ikut menanggapi downgrade Anies itu, sebagaimana apa yang ia tahu dan dengar. Setelah Sandiaga Uno, yang menyebut bahwa ada perjanjian yang dibuat Anies sebelum melangkah mengikuti Pilkada DKI Jakarta. Bunyi perjanjiannya, meski Sandi yang membocorkan, tapi dia tidak bersedia membuka lebih jauh, ia menyebut nama Fadli Zon. Disebutnya sebagai orang yang lebih tahu isi perjanjian itu, karena ia yang mengonsepkannya. Sedang Sufmi Dasco Ahmad, disebutnya orang yang menyimpan dokumen perjanjian itu. Bunyi perjanjian yang disampaikan Sandi lebih kurang demikian, bahwa Anies terlarang untuk nyapres jika Prabowo nyapres juga. Tidak disebutkan, apa terlarang untuk nyapres 2019, atau untuk selamanya. Selama Prabowo nyapres, maka Anies terlarang nyapres, apa begitu? Dokumen perjanjian itu tidak pernah di- publish tidak jelas bunyi sebenarnya macam apa. Atau jangan-jangan perjaniian itu cuma isapan jempol belaka. Sandi menyampaikan info itu, seperti menyampaikan wujud yang tak tampak, itu satu cara downgrade Anies sebagai pihak yang tidak menepati janji yang dibuatnya. Tapi publik makin tahu betul, bahwa itu satu cara politik untuk mengecilkan Anies, merusak nama Anies. Sandi membocorkan sesuatu yang belum pasti ke ruang publik, itu seperti episode berjilid. Maka, dipilihlah podcast Akbar Faizal Uncensored, sebagai corong untuk menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya. (Soal downgrade Sandi ini, silahkan baca tulisan penulis sebelumnya, \"Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak lah!, 01 Februari 2023). Setelah itu dimunculkan episode berikutnya, downgrade Anies dengan meminjam tangan Erwin Aksa. Erwin memang sohib akrab Sandi, yang juga Wakil Ketua Golkar Bidang Penggalangan Strategis. Soal Erwin mau melakukan itu, bahkan mengadakan waktu untuk dipakai tangannya \"menggebuk\" Anies, itu pastilah punya hitungan-hitungannya sendiri. Lagi-lagi yang dipilih jadi corong adalah podcast Akbar Faizal Uncensored, hanya untuk mengabarkan bahwa Anies masih punya hutang Rp 50 Miliar pada Sandi, dan itu hutang saat bersama-sama maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies dan Sandi maju sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mengapa tidak dari mulut Sandi saja soal hutang Rp 50 Miliar itu disampaikan, pada saat wawancara yang lalu, mengapa mesti pakai tangan Erwin Aksa, yang dalam memberi keterangan tampak ada keraguan dalam penyampaiannya. Keraguan dalam kalimat yang disampaikan, itu mestinya bisa dikorek Akbar Faizal supaya ada kejelasan sebenarnya dari apa yang disampaikan Erwin, agar bisa dipertanggung jawabkan. Keraguan Erwin tampak dalam penjelasannya, yang seperti ia sendiri kurang yakin dengan penjelasannya. Itu bentuk keraguan. Misal keraguannya itu ditampakkan pada, \"saya kira itu\", \"kalau tidak salah\", \"kira-kira begitu\". Layak dimuat saja penjelasan Erwin Aksa itu, agar apa yang dimaksud dengan keraguannya itu bisa terlihat. Sengaja kata dari kalimat keraguannya itu saya tulis dengan huruf miring. \"Saya baru tahu juga waktu itu, waktu putaran pertama ya logistic, jadi yang punya logistic kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas juga bagus dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu.\" \"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang-piutang. Ya, pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit.\" \"Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies?\" Sergap Akbar Faizal yang ingin sekadar memperjelas inti pembicaraan, yaitu hutang Anies pada Sandi. \" Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies.\" Apa benar Anies berhutang Rp 50 Miliar? Jika itu benar, bolehlah didengar apa yang juga diungkap Sudirman Said, pihak yang tahu persis soal perjanjian hutang piutang itu. Katanya, hutang itu sudah dianggap selesai, jika memenangi Pilgub. Dan, pasangan Anies-Sandi dinyatakan pemenang pilkada DKI Jakarta 2017. Karenanya, hutang itu dengan sendirinya sudah terlunasi. Kalau lalu itu dimunculkan kembali, itu sih tendensius, lebih pada downgrade Anies. Itulah sedikit gambaran episode downgrade Anies, yang dilakukan sebelumnya oleh Sandi, dan kemudian perlu meminjam tangan Erwin Aksa untuk episode keduanya. Bisa jadi episode ketiga dan lanjutannya akan juga dimunculkan meminjam tangan tokoh lain di seputar Sandi. Dan, jika tetap memakai jasa podcast Akbar Faizal Uncensored, itu pun bisa dimengerti, ada benang merah yang bisa dirangkai. Memangnya kenapa? Memakai podcast Akbar Faizal Uncensored, tentu bukan tanpa perhitungan, justru itu sarat politik. Akbar Faizal adalah mantan politisi NasDem, yang tidak bernasib baik. Bersama Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, ia tidak lolos ke Senayan. Syahrul Yasin Limpo, meski tidak lolos ke Senayan, dapat berkah tersendiri dipromosikan partainya sebagai Menteri Pertanian, di Kabinet Indonesia Maju. Tapi hal yang sama tidak didapat Akbar Faizal. Dengan penuh kecewa, Akbar memilih meninggalkan NasDem. Tidak lama kemudian, ia membuat Lembaga Kajian Politik Nagara Institute (NI). Lalu merilis hasil kajiannya, di mana 17,22 persen, atau 99 dari 575 anggota legislatif terpilih 2019, memiliki hubungan dengan pejabat publik. Hasil kajian itu menempatkan Partai NasDem sebagai partai paling terpapar dinasti politik (33,90 persen), disusul Partai Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS dan PKB. Jerry Massie, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, itu mampu menggambarkan sikap Akbar Faizal, dengan mengomentari hasil kajian itu, \"Akbar Faizal keliru. Dia telah menyerang partainya sendiri.\" Tambahnya, ada beberapa indikator kenapa Akbar Faizal menyerang partainya. Pertama, bisa saja dia sakit hati karena tidak lolos jadi anggota DPR. Kedua, barangkali juga dia kecewa tidak dapat jatah di pemerintahan, tidak dilirik partainya jadi menteri seperti Syahrul Yasin Limpo. Ketiga, mungkin masih ada deal-deal antara dia dengan ketum partainya Surya Paloh yang belum terealisasi. \"Jadi saya menduga ada unsur sakit hati, makanya dia ngamuk.\" Karenanya, tidak salah pilihan Sandiaga Uno, yang dilanjut Erwin Aksa downgrade Anies, itu dengan memilih membincangkannya bersama Akbar Faizal, seolah \"persekongkolan\" menemukan tempatnya, semua kemarahan bisa ditumpahkan. (*)
Babak Baru Kasus Penghancuran Masjid untuk Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TOKOH agama, budaya, dan aktivis kemasyarakatan Jawa Barat tergerak atas kasus penghancuran Masjid Nurul Ikhlas di Jalan Cihampelas 149 Bandung. Masjid yang berubah menjadi bangunan Indomaret tersebut terus digugat. Sebanyak 25 tokoh dan aktivis masyarakat memberi kuasa kepada 25 orang advokat untuk memperjuangkan aspirasinya. Ke 25 tokoh tersebut antara lain Letjen Purn Yayat Sudrajat, Mayjen Purn Robbi Win Kadir, H. Dindin S Maolani, SH, HR Darmawan Hardjakusumah, SH MKn (Acil Bimbo), DR. KH. Sudirman Anshary, KH Drs Yayat Ruhiyat, Haneda Sri Lastoto, SH, H. Memet A Hakim, SH, Ir. Syafril Sofyan, Bk Teks MM, DR H Memet Hakim, MM, Andri P Kantaprawira, Sip MM, H. Memet Hamdan, SH MSc, Dadang Hermawan (Mang Utun), Asep Nandang Saefullah (Asep KW), Ust Hari Nugraha, S.Si, H Helmi Effendi, Mayjen Purn Deddy S Budiman dan lainnya. Adapun Kuasa Hukum yang menangani dan mendampingi antara lain Muhtar Efendi, SH MH, Melani SH MH, DR Anton Minardi, SH, Kol Purn Sahar Harahap, SH MH, Asep Saeful Muhtadin, SH MH, Budi Rahman, SH MH, Andi Rosa, SH, Indah Desvita, SH, Titin Kartinah, SH, Lahmudin, SPd SH, Abdurrofi Arinal, SH, Lismayanti SH MH, dan lainnya. Babak baru itu adalah Tokoh Masyarakat dan Kuasa Hukumnya mengawali langkah dengan pertemuan di Disbudpar Kota Bandung tanggal 6 Februari 2023. Hadir Kepala Disbudpar Drs. H Arief Saifudin, SH beserta jajarannya dan pejabat Pemkot Bandung terkait. Pada pokoknya Disbudpar sepakat bahwa KAI dan atau Indomaret telah melakukan pelanggaran hukum baik melanggar Perda No 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya maupun melakukan tindak pidana melanggar UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Disbudpar berjanji akan menindaklanjuti agar pelanggaran hukum PT KAI dan atau PT Indomarco dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tuntutan Tokoh Masyarakat yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya pada pokoknya adalah : Pertama, agar Disbudpar dengan perangkatnya memproses ke ranah hukum penghancuran Cagar Budaya Masjid Nurul Ikhlas Jl Cihampelas 149 Bandung. Pelaku dan Penyuruh penghancuran harus diseret ke Pengadilan. Kedua, pihak penghancur Cagar Budaya harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan dan diwajibkan untuk membangun kembali bangunan Masjid Cagar Budaya yang telah dihancurkannya tersebut. Ketiga, menyegel atau menghentikan operasi Indomaret yang beroperasi di atas alas hak yang dikualifikasi sebagai melanggar hukum. Selanjutnya membongkar bangunan Indomaret yang didirikan tanpa PBG dan aturan pembangunan lainnya tersebut. Masjid Nurul Ikhlas yang telah terdaftar resmi di Kementrian Agama Republik Indonesia harus dilindungi dan dijamin keberadaanya. Apalagi Masjid ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Pemkot Bandung. Menghancurkan dan mengganti dengan bangunan Indomaret adalah perbuatan keji, melanggar agama sekaligus melanggar hukum. Perilaku arogan ini tidak bisa dibiarkan. Jika Disbudpar dan perangkat Pemkot Bandung terkait berhasil menuntaskan kasus ini maka sukses ini akan menjadi catatan bagus untuk kerja dan kontribusi ke depan bagi pencegahan dan penindakan kegiatan penguasaan tanah berbau mafia dengan melecehkan hukum dan aparat. PT KAI dan atau PT Indomarco pemilik Indomaret harus diusut atas arogansi dan premanisme kerja. Menggusur, merampok dan menghancurkan Masjid Cagar Budaya. Bandung, 6 Februari 2023
Stop Menebar Ketakutan dan Pesimistis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Everything is hard before it is easy. (Semuanya sulit sebelum menjadi mudah) Setelah sekian waktu masyarakat sedikit tenang karena mengira rezim sudah menyadari dan surut dari keinginan untuk menambah masa jabatannya. Saat ini bergolak kembali karena nafsunya untuk terus berkuasa, masih eksis atau hidup. Mereka terus merekayasa menebarkan ketakutan agar semangat rakyat semakin lemah dan menurun. Sebagian telah sampai pada kelelahan dan rasa pesimis. Ketika keadaan justru menuntut kita harus menyatukan diri, bangun satu persepsi \"Selamatkan Indonesia\", siap bangkit serentak pada saat yg tepat. Bangkitkan rakyat dan jauhkan dari rasa takut dan pesimis membuka hati dan pikiran untuk bangkit, bersatu untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang tergadaikan. Terdengar suara masyarakat yang resah, gejala rasa putus asa dan pesimis, karena sepertinya rezim ini sudah tidak peduli dengan konstitusi yang membatasi kekuasaannya. Ada kekuatan lebih besar yang memaksa kekuasaan, dominasinya selamanya ini tidak boleh lepas dari genggamannya. Keadaan ini bisa meledak sewaktu waktu masyarakat tidak akan bisa menghindari. Keadaan yang menakutkan dan melelahkan ini bukan untuk dihindari dan ditakuti tetapiharus dihadapi . Harus ada pencerahan terus menerus kepada masyarakat bahwa kesempitan dan kesulitan adalah peluang sebuah kemuliaan harus dilawan, untuk keselamatan bangsa dan negara. Rezim akan melakukan apa saja sesuka hatinya, tidak peduli hal itu baik atau buruk, tidak peduli negara akan rusak atau hancur . Yang terpenting ia tetap berkuasa untuk kesenangan dan kepentingan kelompoknya. Keadaan ini harus dicegah, dihentikan bahkan harus dimusnahkan potensi potensi yang akan membawa bencana bagi anak cucu kita mendatang. Berkaca dari skenario Musa untuk menghancurkan Fir\'aun cukup lama, unik dan indah. Sampai suatu saat datang perintah Tuhan. “Pergilah engkau berdua (Musa dan Harun) kepada Fir’aun karena ia telah thagha”. Thagha adalah manusia yang telah melampaui batas dalam kesombongan dan melakukan penindasan (diktator), rakyat dianggap sampah. Negara untuk mainan dan berjudi, bahkan dirinya berani mengaku sebagai Tuhan. Ada alasan yang jelas kenapa Fir’aun harus diluruskan bahkan dihancurkan karena ia melampaui batas, sombong, menindas, sesat, kufur. Inilah ciri khas penguaza zalim, bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Ketika enguasa makin diktator pada saat bersamaan akan ada banyak orang dilanda ketakutan. Sebagian mereka rame rame melakukan kompromi dengan penguasa, diam, menjauh bahkan lari untuk mengindari rasa takut. Menghindari rasa takut dengan kompromi atau menyerah dianggap dan merasa telah menang dan terhindar dari ancaman, itu fatal. Sesungguhnya masalah dan ancaman harus dihadapi secara langsung, sebagaimana Musa a.s. menghadapi Fir\'aun Dihantui rasa takut sering datang dari dirinya sendiri berpikir berlebihan tentang objek atau situasi yang terus dipersepsikan menakutkan. Atau jiwanya memang penakut dan pengecut . \"Jangan biarkan kesulitan membuatmu takut dan gelisah. Karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang\" (Ali bin Abi Thalib). Dan malam paling gelap adalah menjelang terbit fajar. Saat ini negara membutuhkan lahirnya kembali anak bangsa pemberani untuk mengembalikan negara kembali ke kiblat negara sesuai tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45. Hentikanlah dan musnahkan kaum kapitalis dan feodalis yang dikendalikan oleh para taipan yang sedang terus merusak bangsa dan negara. Dan buang rasa takut, bergerak dan berdiri tegak lawan terhadap nafsu penguasa yang terang terangan akan melakukan kudeta konstitusi ingin terus berkuasa, sekalipun keadaan negara terus terpuruk karena ulah mereka. Songsong dan hadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan deal politik, tetapi karena di belakangnya ada kekuatan oligarki yang dapat mengatur kekuasaan saat ini. Inilah momentum tokoh pergerakan secepatnya melakukan konsolidasi guna terhimpun sebuah kekuatan besar hingga mampu melakukan gerakan perubahan besar dan mendasar untuk menyelamatkan Indonesia* Maka jika benar-benar menghendaki perubahan, Presiden tetap bandel tak ada lagi pilihan selain penggantian Presiden dengan kekuatan people power, sebagai pintu perubahan dan perbaikan..***
POPULER
