OPINI
Gagah-Gagahan Jokowi Versus Protes Daerah
Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEMPAT viral, ketika Presiden Joko Widodo memperingatkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba untuk berhati-hati membuat kebijakan. Karena, menurut presiden, propinsi itu dinyatakan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Luar biasa, karena mencapai 27 persen. Tidak ada daerah lain di belahan dunia mana pun di masa sekarang yang mengalami pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Dengan gagahnya Presiden Jokowi mengatakan, “Hati-hati Pak Gubernur! Hati-hati Maluku Utara, hati-hati, hati-hati! Jangan main-main, karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27 persen.” Presiden Jokowi juga menambahkan, “Pertumbuhan ekonomi di Malut sudah tinggi sekali. Paling tinggi di dunia. Enggak percaya? Cek, mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27 persen.” Hal itu dikemukakan Jokowi, saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2022. Pertanyaannya: Mengapa Propinsi Malut bisa mengalami pertumbuhan ekonomi begitu pesat? Meminjam istilah Jokowi: Meroket! Dan tentu saja, jawabannya: Karena menurut presiden, telah terjadi hilirisasi industri di sana. Sebab saat ini di sana telah dibangun smelter nikel. Sehingga hasil tambang bisa diolah terlebih dahulu sebelum diekspor ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi juga menyebut inflasi di Maluku Utara rendah dibanding daerah lainnya. Hanya 3,3 persen. Karena itu, beberapa survei menyebut, masyarakat Maluku Utara sebagai paling bahagia di Indonesia. Pertanyaannya lagi: Benarkah demikian? Benarkah masyarakat di Malut merupakan yang paling bahagia di Indonesia? Yang jelas, ternyata Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengeluhkan peringatan presiden itu. Karena menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Malut. “Pertumbuhan ekonomi tinggi, sebenarnya masyarakat tidak menikmati apa-apa,” ujarnya. Hal itu disampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketika dia bicara dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis, Kemenko Perekonomian, Rabu (21/12/2022). Seperti dilansir detikFinance, Rabu, 21 Des 2022. Meski Abdul Gani tidak mengemukakan pernyataannya itu sebagai sebuah protes keras, namun orang dapat menilai. Bahwa pernyataan presiden itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bahwa masyarakat paling bahagia di Indonesia adalah masyarakat Malut adalah omong kosong. Sebab, sejumlah fakta justru memperlihatkan banyak hal yang berbeda. Jauh sekali dari apa yang diungkapkan presiden. Karena faktanya adalah sebagai berikut: Pertama, tambang nikel di Maluku Utara hanya tinggalkan kerusakan alam. Menurut catatan Walhi Maluku Utara, pertambangan nikel di Malut telah mengakibatkan hilangnya hutan alam di pulau kecil seluas 16.000 hektar itu. Hanya dalam 15 tahun terakhir. Kedua, Industri pertambangan nikel tersebut juga mencemari laut dan menyebabkan penurunan jumlah nelayan. Direktur Walhi Malut Faizal Ratuela menyebutkan, sepanjang tahun 2014 hingga 2018 saja, telah terjadi penurunan jumlah nelayan secara sangat drastis. Dari 8.587 pada 2014 menjadi 3.532 orang pada 2018. Ketiga, Malut yang kondang sebagai provinsi kaya nikel, ternyata tidak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, sebanyak 70 persen warga Malut tidak dapat mengakses makanan bergizi. Keempat, penyebab utama ketidakmampuan mereka membeli makanan bergizi adalah karena kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, seperti dilansir malut.bps.go.id, konsumsi daging oleh Penduduk Maluku Utara sangat rendah. Hanya 0,2 persen rata-rata setiap bulannya. Kelima, prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 27, 5 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego, di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (14/9/2022). Bahkan dia menegaskan bahwa sebenarnya datanya jauh lebih tinggi. Karena, “Angka prevalensi stunting di Maluku Utara, yang tertinggi Kabupaten Taliabu, yakni sebesar 35,2 persen,” katanya. Mengapa semua ini terjadi? Tak dapat dipungkiri, karena upaya menyejahterakan rakyat tidak berjalan. Sementara, menurut sejumlah sumber yang layak dipercaya, China leluasa mengangkut nikel ke negaranya. Luput dari pajak dan kewajiban lainnya. Hilirisasi tambang nikel, seperti diungkapkan presiden, sama sekali tidak terbukti. Semua karena dari hulu sampai hilir dikuasai Cina. Pemerintah daerah tak punya kuasa apa-apa. Protes Daerah Dalam beberapa waktu terakhir, aksi protes Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, terhadap Kementerian Keuangan juga tidak kalah viral. Duduk perkara Bupati Kepulauan Meranti marah-marah itu adalah karena dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dia menilai Kemenkeu tidak adil. Karena, Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak Meranti. Adil melancarkan protesnya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), Luky Afirman. Dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Saking kesalnya dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu itu, Adil bahkan sempat melontarkan kata \"ibl**\" dan \"set**\". Sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan teguran keras kepada Bupati Kepulauan Meranti itu. Pada awalnya, Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022. Dari situlah, Adil kemudian mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan, harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel, dalam pembahasan APBD 2023. Sejumlah daerah yang dinyatakan kaya akan SDA, tetapi rakyatnya tetap miskin secara perlahan tapi pasti terus menggeliat. Mereka protes karena merasa dibohongi. Penyebabnya, tentu saja, bukan hanya karena DBH yang tidak adil. Tapi juga ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap upaya menyejahterakan rakyat setempat. Dalam hal ini coba perhatikan apa yang sempat dikemukakan pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu. Melalui akun YouTube-nya, dia menceritakan sebuah desa bernama Desa Lelilef di Halmahera Tengah (Halteng). Di mana sekarang banyak berdiri perusahaan tambang China. Di desa yang pernah dikunjungi 10 tahun lalu, kini banyak dihuni pekerja China. “Kondisinya beda dengan 10 tahun lalu. Di mana, Lelilef menjadi kota tambang, kota nikel yang luar biasa sibuk. Lebih kaget lagi, wajah penduduk Lelilef, sangat berbeda. Bukan lagi manusia lokal yang saya lihat 10 tahun lalu,” tuturnya. Dia menyebut salah satu perusahaan tambang China bernama Tsingshan Holding Group. Ini bukan perusahaan ecek-ecek. Di China, Tsingshan HG adalah perusahaan tambang baja dan nikel terbesar. Yang sedikitnya memboyong 800.000 ton nikel dari Desa Lelilef ke China, melalui pelabuhan pribadinya. Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Tsingshan HG jadi sangat kaya. Dibiarkan mengeruk SDA Halteng begitu leluasa. Tapi sama seperti di Malut, rakyat di daerah itu tetap dibiarkan miskin. (*)
“Birahi” Hasyim Asy'ari Menodai Demokrasi
Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis DEMOKRASI Indonesia menuju titik nadhir. Betapa tidak. Setelah praktik penunjukan Plt Pejabat Kepala Daerah yang dibajak oleh Mendagri Tito Karnavian dengan penunjukan langsung. Lalu, penjegalan kepada Anies Baswedan, bakal capres yang tidak dikehendaki oleh Istana dan Oligarki melalui upaya-upaya mempersulit perizinan, perilaku presiden melalui endorcing terhadap bakal capres tertentu, pembiaran kepada bakal capres tertentu yang dikehendaki meski masih menjabat sebagai kepala daerah ataupun menteri. Tafsir KPU tentang larangan kepada bakal capres, cawapres dan caleg yang mengatakan dirinya sebagai bakal capres, bakal cawapres dan caleg sebelum penetapan dan yang terakhir perilaku Ketua KPU, Hasyim Asy\'ari atas dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu (PRS), Hasnaeni Moein. Birahi yang dimaksud bukan hanya syahwat politik tapi syahwat seksual, sebagaimana dugaan yang dilakukan oleh Hasyim Asy\'ari kepada Hasnaeni. Dalam kesaksiannya yang beredar viral melalui medsos, Hasnaeni menyebut bahwa ada bujuk rayu Hasyim, yaitu partainya akan diloloskannya dengan imbalan tertentu, imbalan itu berupa permintaan Hasyim supaya Hasnaeni melayani birahi seksualnya. Tampaknya Hasyim Asy\'ari tak hanya tak kuasa menahan hasrat seksualnya ketika berhadapan dengan Hasnaeni, tapi birahi politiknya juga tidak bisa ditahan, sehingga tanpa merasa bersalah dia sampaikan ke Hasnaeni bahwa calon presiden dan wakil presiden yang dipersiapkan adalah Ganjar Pranowo -Erick Thohir. Tanpa beban ketika Hasnaeni ditanya di dalam video yang beredar, “Masuk nggak itu burungnya Hasyim?” “Masuklah Pak”. Itu artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan sama-sama suka. Hasyim menikmati petualangannya dan Hasnaeni juga mau karena dijanjikan partainya akan diloloskan untuk mengikuti Pemilu 2024. Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Tentu ini menodai dan mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa tahun 1998 ketika menumbangkan orde baru. Mantan aktivis 1998 yang hari ini tentu masih banyak dan masih memegang nilai-nilai anti korupsi, kolusi dan nepotisme sangat dihinakan dan dilecehkan oleh persekongkolan jahat oknum KPU dan oligarki dengan mengendalikan partai politik. Tak ada kata kompromi untuk yang seperti ini, meminjam apa yang pernah disampaikan oleh Wiji Thukul: Peringatan jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa; Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar; Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam; Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Surabaya, 25 Desember 2022. (*)
Terompet Harapan
Tragedi harus digunakan sebagai sumber kekuatan. Tak peduli jenis kesulitan apa pun dan pengalaman sepedih apa pun, jika kita kehilangan harapan maka itulah malapetaka sesungguhnya. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, jelang tahun baru momen tepat untuk bersiaga membunyikan trompet harapan. “Harapan itu,” tulis Emily Dickinson, “adalah sesuatu bersayap yang hinggap di jiwa, menyanyikan nada tanpa kata dan tak pernah henti sama sekali.” Dan harapan itu melantunkan nyanyian kehidupan dalam dua jenis nada. Nada mayor membangkitkan “harapan positif”, yang merangsang gairah orang untuk berbuat kebajikan. Nada minor membangkitkan “harapan negatif”, yang menyentuh lara keinsyafan orang agar terhindar dari keburukan. Harapan positif tersebut bergema dari jiwa-jiwa altruis, bak “semut-semut” komunitas yang bergotong-royong meringankan derita sesama dalam alunan nada mayor yang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Meski nada mayor masih terdengar, arus deras pengharapan bangsa masih menggemakan nada minor. “Harapan negatif” menjadi koor sehari-sehari, mengharapkan oligarki tak terlalu rakus, penyelenggara negara tak salah urus dan salah tingkah dengan tendensi cuma ramai dalam klaim-pamrih, tetapi sepi dalam kerja-kinerja (gawe). Betapapun, pada setiap gumpalan awan hitam selalu ada pendar cahaya. Segala tragedi dan krisis yang merundung kita harus jadi tumpuan harapan kebangkitan. Tragedi harus digunakan sebagai sumber kekuatan. Tak peduli jenis kesulitan apa pun dan pengalaman sepedih apa pun, jika kita kehilangan harapan maka itulah malapetaka sesungguhnya. Tragedi itu ibarat larutan asam kuat. Ia akan meluluhkan semua hal, kecuali (menyisakan) emas kebenaran sejati. Dengan tragedi kita bisa mengenali borok dan kualitas kita sesungguhnya. Tragedi adalah mahkamah yang membuat kita tak bisa mengelak dari tanggung jawab; karena pengelakan bisa membuat banyak orang terperosok ke lubang yang sama berulang-ulang. Kendati menyakitkan, tragedi dan kegagalan bisa jadi sarana untuk mengukur daya lenting kita. Seperti diingatkan Nelson Mandela, “Jangan menakarku dengan keberhasilanku, takarlah aku dengan melihat berapa kali aku terjatuh dan sanggup bangkit kembali.” Sungguh pedih atas kehilangan. Namun, lebih pedih lagi jika hidup dalam kematian harapan. Daun-daun yang gugur semoga jadi pupuk kehidupan. Kelalaian dan kebodohan harus diberi pelajaran untuk perbaikan. Nasib adalah ketetapan yang terpahat lewat ikhtiar. (*)
Kasus 1 Triliun Tidak Boleh Mengendap
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan UNGKAPAN Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang dana APBD 1 Trilyun yang digelontorkan kepada Nahdhatul Ulama Jawa Barat harus terklarifikasi. Inipun adalah tuntutan dari PWNU sendiri yang tidak ingin pernyataan Ridwan Kamil menjadi fitnah dan gonjang-ganjing di internal maupun eksternal. Gubernur yang jago bermedia tidak terdengar ada respon resmi maupun cuitan dari medianya. Masyarakat Jawa Barat menunggu informasi lanjutan. Apakah pernyataan Gubernur akurat berdasarkan data dan fakta atau ada kekeliruan sehingga perlu diluruskan dalam pemberitaan. Angka 1 Trilyun tentu mengejutkan karena banyak Ormas baik keagamaan, budaya, maupun lainnya jikapun mendapatkan alokasi dana hibah jauh dari angka tersebut. Kelipatan puluh milyar sudah wah. Apalagi ratusan bahkan trilyun. Jika kaitan dengan alokasi kepada NU dengan bahasa prosentase apakah 70 % atau 80 % haruslah terjelaskan baik nominal maupun peruntukannya. Bahasa anggaran haruslah pasti termasuk parameter dan proporsi untuk masing-masing lembaga. Tidak boleh didasarkan pada pertimbangan prioritas atas dukungan politik atau lainnya. Termasuk like and dislike. Tanpa parameter yang jelas maka nuansanya menjadi kolusi dan korupsi. Apalagi menggunakan pola penyelundupan (smuggling) atas besaran anggaran. PWNU melalui Wakil Ketua H Asep Syaripudin menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah merusak nama baik NU dan mempermalukan Keluarga Besar NU Jabar. Dua jalan yang dapat ditempuh khususnya oleh PWNU agar terklarifikasi dengan baik, yaitu : Pertama, sebagaimana usulan Wakil Ketua PWNU agar DPRD melalui agenda dewan mempertanyakan masalah ini kepada Ridwan Kamil. Tentu baik diminta maupun berdasar tangkapan aspirasi DPRD dapat \"memeriksa\" kasus ini. Kedua, PWNU Jabar baik sendiri maupun bersama-sama dengan Ormas lain mempertanyakan resmi kepada Gubernur dengan bersandar pada UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Gubernur wajib menjawab itu, jika tidak, maka Ridwan Kamil dapat terkena sanksi pidana. Jabar Juara tentu bukan hanya slogan tetapi perlu dibuktikan. Persoalan 1 Trilyun menyangkut \"juara lahir dan bathin\". Ridwan Kamil harus memimpin gerakan menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran di Jawa Barat. Semoga Gubernur Jawa Barat tidak mendapat predikat sebagai \"Manusia 1 Trilyun\". Cukup Steve Austin saja yang bergelar \" The Six Million Dollar Man\". Ayo kita tegakan \"Kebenaran, Keadilan dan Kejujuran\". Bandung, 26 Desember 2022
Babe Ridwan Kocak, Ceplas Ceplos, bukan Kaleng Kaleng
Oleh Edy Mulyadi - wartawan senior FNN RIDWAN Saidi wafat. Ahad, 25 Desember 2022 jadi hari terakhir budayawan Betawi ini di dunia yang fana. Kita menyayangi Babe Ridwan. Tapi Allah lebih menyayanginya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiuun... Allahumaghfirlahu warhamhu wa\'afihi wafu\'anhu... Aamiin ya robbal alamiin... Sebagai wartawan, saya beruntung Allah beri kesempatan mewawancarai Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 1974-1976 ini. Wawancara berlangsung sekitar setahun silam. Sebelum saya dipaksa mendekam di penjara selama 7,5 bulan karena mengkritik pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kaltim. Wawancara itu bisa disimak di Bang Edy Channel. Silakan klik https://youtu.be/0N1xLlvU-gg. Atau, versi daur ulangnya bisa ditonton di https://youtu.be/LGlalyiRRYU. Ceplas-ceplos, Betawi Tulen Kocak. Ceplas-ceplos. Tipikal Betawi tulen. Wawasannya luas dan ilmunya dalam. Waktu itu kami (saya dan babe Ridwan) ngobrol seputar penghilangan patung tiga tokoh utama penumpas PKI dari markas Kostrad. Gempar? Mungkin kurang tepat. Kita sebut saja heboh. Gaduh. Saat peristiwa terjadi, Panglima Kostrad adalah Letjen Dudung Abdurrachman. Jenderal yang satu ini memang beberapa kali menyita perhatian publik. Sebagai Pangdam Jaya, misalnya, Dudung dengan \"gagah berani\" menurunkan puluhan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) di seantero Jakarta. \"Saya yang perintahkan. Kalau FPI mau macam-macam, ayo hadapi TNI!,\" ujarnya, tegas. Sangat tegas! \"Ke depan kita tetap sampaikan imbauan-imbauan kepada mereka biar paham hukum. Bukan hukumnya dia, tetapi hukum yang berada di Indonesia. Ada pemasangan baliho diam-diam, kita tangkap,\" kata Dudung lagi kepada wartawan di Markas Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin (23/11/2021). Kesibukan Dudung \"berperang melawan\" baliho ini pula yang membuat publik menghadiahinya sebutan \"jenderal baliho.\" Please, jangan tertawa. Tapi kalau anda tak percaya, silakan Googling saja. Banyak, kok, berita seputar ini. Sebelumnya Dudung juga menyita perhatian publik dengan aksi membangun patung Soekarno. Paling tidak, itulah yang dilakukannya ketika menjadi Gubernur Akademi Militer. Tak tanggung-tanggung, atas perintahnyalah berdiri patung Bung Karno setinggi 18 meter di hall utama Akmil, di Magelang, Jawa Tengah. Kamus Sejarah Berjalan Ridwan Saidi lahir 2 Juli 1942. Dia memang bukan pria kaleng-kaleng. Berlatar belakang etnis Betawi, Babe termasuk orang yang sangat luar biasa. Pengetahuannya di atas rata-rata. Pemahaman sejarahnya amat luas. Sebagai sejarawan, saat bercerita tentang sejarah, khususnya Betawi, tentang Jakarta, dia sangat mumpuni. Begitu juga pengetahuan sejarah dunia, Babe Ridwan sungguh luar biasa. Itu barangkali yang membuat sebagian orang menjulukinya dengan \"kamus sejarah berjalan\". Saat ngobrol santai atau sebagai pembicara diskusi dan seminar, bungsu dari lima bersaudara ini juga sering menyelipkan bahasa Belanda dan atau Inggris. Fakta ini juga menunjukkan penguasaannya terhadap dua bahasa tadi tak bisa dipandang sebelah mata. Ridwan Saidi bukan sejarawan biasa. Dia juga dikenal kritis terhadap penguasa. Darah Betawinya membuat lelaki yang menikah pada 1977 ini egaliter. Bagi banyak kalangan, termasuk saya, Ridwan seperti sudah \"putus urat takutnya\". Kritikannya sering tajam dan tanpa tedheng aling-aling. To the point. Dia tak suka ber-eufisme, menghalus-haluskan frasa. Baginya, jika memang hitam ya dikatakan hitam. Tak perlu juga mencari penghalusan kata atau kalimat menjadi tidak atau kurang putih, misalnya. Meski begitu, Babe Ridwan juga bukan orang yang \"main seruduk\" tanpa peduli pada yang menghadang di depan. Saat diperlukan berbelok atau sedikit mingser, dia pun tak segan melakukannya. Saat wawancara tersebut, misalnya. Babe Ridwan sempat memilih sikap ngeles. Ini terjadi ketika saya desak adakah hubungan penghilangan patung tiga jenderal di Kostrad dengan PKI. \"Ya pegimana jawabnya kalau Edy Mulyadi sudah tanya kayak gini? Gimana harus jawabnya...? Secara ilmu fiqih, saya ijma\' sukuti, ijma\' dengan diam saja. Hahahaha...\" tukas Ridwan dengan tertawa terbahak-bahak. Namun secara umum, Ridwan Saidi sangat menyayangkan penghilangan patung tiga jenderal tersebut dari diorama di markas Kostrad. Dia bahkan berpendapat, Pangkostrad harus bertanggungjawab. \"Secara fisik, patung ketiga jenderal penumpas PKI itu memang milik Kostrad. Tapi secara ideal (mungkin maksudnya ideologis), patung tersebut milik bangsa dan rakyat Indonesia. Pangkostrad sekarang harus mempertanggungjawabkannya. Patung itu harus dikembalikan ke tempat semula,\" ujar Babe. Ridwan Saidi sudah berpulang. Sungguh, kontribusinya bagi republik ini tidak tidak bisa dipandang enteng. Sangat berarti. Selamat jalan Babe Ridwan Saidi. Kita berdoa, semoga Allah menempatkannya di tempat terbaik di kehidupan abadi. Sebagai muslim, saya yakin, Insya Allah, beliau husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. (*)
Mengenang Bang Ridwan Saidi
“Baca Qur’an, Jit. Dah gitu, kerja apapun, termasuk yang jadi andalan buat nyari nafkah, harus yang bikin senang di hati.” Secara diam-diam petuah itu saya jadikan ilmu dan teladan. Oleh: Hendrajit, Wartawan Senior dan Pengkaji Geopolitik PRIA asli Betawi ini lahir pada 2 Juli 1942, di Gang Arab Nomor 20, Sawah Besar, Jakarta. Kalau saya bilang Bang Ridwan asli Betawi, bukan karena melulu lantaran tinggal di Sawah Besar. Babe kita yang wafat di usia 80 tahun ini, memang dibentuk oleh karakteristik geografis dan kearifan lokal Betawi. Betapa tidak. Umur 5 tahun, sama neneknya diantar ke Masjid An Nur, Sawah Besar, yang didirikan M. Husnie Thamrin, untuk belajar ngaji pada Engkong Musa. Umur 6 tahun, masuk Sekolah Rakyat Taman Sari II pada 1948. Waktu melanjutkan SMP, belajar di SMP II Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Nah, di SMP inilah Ridwan bersahabat dengan Ali Shahab anak asli Kwitang, yang kelak menaruh perhatian dalam pelestarian budaya Betawi. Belakangan, minat dan gelora hasrat Shahab nular ke Ridwan. Malah Ridwan Saidi yang belakangan punya ragam minat yang lebih beragam daripada Shahab, mengembangkan kajian sejarah Betawi dalam lingkup yang lebih menasional. Rupanya minat Ridwan kepada budaya Betawi memang sudah takdir yang membentang. Selain sohiban sama Ali Shahab, Ridwan berteman sama SM Ardan. Juga pegiat seni budaya Betawi. Ardan ini kebetulan juga anak Kwitang. Maka ketiga insan ini terjalin persahabatan akrab sampai akhir hayat. Hanya bedanya Ridwan dibanding kedua sohibnya ini, belakangan punya minat lain di luar seni-budaya, yaitu politik. Untuk bidang satu ini, babe-nya Ridwan, bapak Abdurrahim, tanpa disadari Ridwan Saidi, jadi pupuk yang menyuburkan minat Ridwan kelak masuk dunia politik. Abdurrahim babenya Ridwan ini, selain mubaligh, juga aktivis Partai Islam Masyumi. Ibunda bang Ridwan, Ibu Muhaya binti Tajeri, seperti umumnya mayoritas warga Betawi, mengamalkan tradisi ahlus-sunnah wal jamma\'ah. Setamat SMP, Ridwan masuk SMA yang termasuk favorit di Jakarta, SMA 1 Budi Utomo, Jakarta. Nah waktu di SMA ini, andaikan Ridwan Saidi tidak nyemplung ke politik, boleh jadi Ridwan akan dikenang sebagai seniman dan budayawan ketimbang politisi. Sewaktu di SMA 1 Budi Utomo inilah, Ridwan ternyata berbakat menulis puisi, cerita pendek, dan esai sastra. Lulus SMA 1962 kemudian memasuki perguruan tinggi, Ridwan juga masuk perguruan tinggi negeri papan atas. Mulanya Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran. Entah kenapa cuma setahun pindah ke Universitas Indonesia, ambil FISIP yang dulu namanya Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Sewaktu kuliah di UI inilah, gelora hasrat politiknya makin mekar, sewaktu bergabung jadi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menariknya lagi, sebagai aktivis HMI Ridwan mulai debutannya sebagai Sekretaris Rayon Pasar Baru, Kota, dan uniknya lagi, kantor sekretariatnya di rumahnya sendiri. Alhasil, HMI merupakan starting point Ridwan sebagai aktivis dan politisi dalam orbit perjuangan Islam. Kelak Ridwan merupakan politisi jajaran atas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditakuti pemerintahan Suharto dan Golkar. Ridwan lumayan lama juga ngendon di kampus, 14 tahun. Ia baru lulus kuliah pada 1976, dengan skripsi berjudul “Beberapa Segi Pengambilan Keputusan Pada Organisasi ASEAN”. Sedemikian rupa minat besarnya pada politik, tak heran ketika terpilih sebagai anggota DPR dari PPP, beberapa kali didapuk duduk pada komisi bidang APBN dan Komisi X. Di PPP, dua unsur kunci adalah NU dan Muslimin Indonesia. Ridwan yang berasal dari geneologi keluarga besar Masyumi, rupanya lebih nyaman gabung di Muslimin Indonesia. Meski amalan ibadah keislamannya yang ahlush-sunnah wal jama\'ah seperti umumnya Betawi, sebenarnya bernafaskan NU. Ridwan pernah menjabat Sekjen PP Muslimin Indonesia pada 1985-1987. Namun legenda Ridwan justru semasa kemahasiswaan. Pada 1973-1975, pas lagi aktif-aktifnya sebagai aktivis HMI, pernah menjabat Sekretaris Jenderal Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Pada 1972, salah satu pemrakarsa berdirinya forum 5 organisasi mahasiswa “Kelompok Cipayung”. Bukan itu saja. Pembaca tahu yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI? Nah, Ridwan salah satu pendirinya pada 1973. Dari sebab reputasinya yang produktif dan inovatif di dunia politik pemuda dan kemahasiswaan, Ridwan terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada 1976. Dari sini, karir politik Ridwan moncer dan meroket, jadi anggota. DPR RI Partai PPP. Sebagai politisi Ridwan adalah gambaran profil insan politik yang kreatif, inovatif dan kritis.(KIK) Boleh jadi watak kreatif dan inovatifnya justru terpupuk semasa bergelut di seni budaya dan bergaul dengan seniman budayawan seperti Shahab dan Ardan. Sayangnya sistem politik Orde Baru era Pak Harto tidak memberi ruang buat sosok KIK ala Ridwan. Ridwan hanya dua periode jadi anggota DPRI RI Fraksi PPP. Periode 1977-1982, dan periode 1982-1987. Setelah pensiun dari DPR dan terlempar dari konstelasi PPP semasa kepemimpinan John Naro, Ridwan memang kalah di politik, tapi tidak tamat. Minatnya yang luas dan beragam dalam politik, ekonomi, budaya dan sejarah, Ridwan mulai merintis reputasi sebagai intelektual dan budayawan sampai akhir hayatnya. Minatnya dalam bidang intelektual malah sudah terpupuk sejak masih politisi DPR. Pada 1983 buku karyanya berjudul “Islam, Pembangunan Politik dan Politik Pembangunan”. Minatnya pada kajian sejarah ternyata cukup serius juga. Ia secara khusus menulis sebuah buku bertajuk “Cendekiawan Zaman Belanda, Studi Pergerakan Intelektual JIB dan SIS”, terbit pada 1990. Sebagai novelis, Ridwan sempat memamerkan kebolehannya ketika pada 1996 secara mengejutkan menerbitkan sebuah novel bertajuk “Diburu Mossad” yang menggunakan setting budaya Betawi. Tak berlebihan kalau Ridwan merupakan manusia multi-dimensi. Saya mulai kenal bang Ridwan tatap muka pada 2004-2005. Waktu itu usia Ridwan 57 tahun saya masih 36 tahun. Namun dalam penglihatan saya kala itu, Ridwan terlihat jauh lebih muda dari usianya. Dan energinya bukan energi orang tua yang mulai lelah jiwa, melainkan energi yang masih usia 30 tahunan. Kontan saya bertanya, “Bang, apa resep biar awet muda.” “Baca Qur’an, Jit. Dah gitu, kerja apapun, termasuk yang jadi andalan buat nyari nafkah, harus yang bikin senang di hati.” Secara diam-diam petuah itu saya jadikan ilmu dan teladan. Tapi ada yang waktu itu tidak dia sampaikan ke saya, namun dalam kali kesempatan bertemu beliau, tanpa disadari pria penggemar sepakbola itu menambahkan lagi satu resep awet muda, meski itu dari kesimpulan saya sendiri. “Males ane Jit, kalau pas ngumpul temen-temen ane yang seumuran. Yang dibicarain kalau nggak asam urat, mulai sering sesak napas, ya rupa-rupa penyakit lainnya. Kayak nggak ade obrolan lainnya.” Meski ini sekadar cerita curhat, saya nangkap ada ilmu hikmahnya juga. Seakan ngasih saya petuah: “Jit, kalau mau awet muda, banyak banyaklah ngumpul sama yang jauh lebih tua atau malah yang jauh lebih muda.” Kalau saya renungkan, bener juga petuah Babe kita ini. (*)
Jagalah Kesakralan Keraton!
Jangan diulangi meremehkan adat istiadat keraton dengan kesakralannya, sekalipun saat ini tinggal sebagai simbol sejarah dan pusat budaya yang harus tetap dijaga saling menghormati. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KITA masih ingat Presiden Joko Widodo telah ngunduh mantu lengkap dengan simbol pakaian keraton, dan bahkan, anaknya Kaesang Pangarep memakai Kuluk Raja. Padahal, dalam adat keraton mereka tidak lebih hanya sebagai sebagai Kawulo (rakyat). Situasinya menjadi risi karena terkesan kurang menghargai dan menghormati adat keraton yang harus dijaga dan saling menghormati. Dalam adat-istiadat Jawa bahwa keraton bukan hanya sebagai satu warisan sejarah dan simbol serta sumber budaya. Masyarakat Jawa itu tentu masih dipercayai memiliki misteri spiritual, karena keraton di Jawa memang sangat dekat dan lekat dengan alam misteri. Beberapa hari yang lalu juga terjadi penganiayaan menimpa Kerabat Keraton Kasunanan Solo, KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro, Sabtu (17/12/2022). Beruntun ada kejadian pencuri masuk keraton berawal saat Abdi Dalem Keraton Solo Sri Atun (50), mengaku bertemu dengan sosok diduga pencuri pada Senin (19/12/2022). Saya (penjaga kraton Mangkunegaran – tidak berkenan disebut namanya) juga mengalami kejadian aneh dan nyata.… para leluhur sudah marah dan membuktikan kemarahanya dan itu nyata.... Dalam sebuah acara di gedung DPRD Bumi Sokawati Sragen ada hiburan peragaan busana... awalnya acara berjalan lancar tetapi ketika peragaan busana yang dipakai Jokowi mantu dan anaknya memakai kuluk itu akan ditampilkan oleh seorang peragawati, tiba-tiba yang bersangkutan kesurupan maka acara peragaan busana Jokowi saat mantu dibatalkan... Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam sudah diupayakan dan disembuhkan oleh dukun kiai paranormal dan sampai diruqyah si peragawati tersebut tidak bisa dipulihkan kondisinya... akhirnya dibawa pulang ke Solo dan kebetulan anak itu putri teman istri saya... akhirnya saya dari keraton meluncur ke rumah anak tersebut. Kami berdialog dan saya tanyakan kronologi kejadiannya... ternyata beliau adalah pangeran Sokawati atau HB. I. Beliau tanya kowe sopo kemudian saya jawab, dalem wayah eyang dengan mengeluarkan samir dan saya sampirkan di tubuh anak itu. Saya berdialog cukup lama... dengan ekspresi kemarahan anak itu mendesis dengan penuh kemarahan. Setelah berdialog, akhirnya saya mohon Eyang berkenan melepaskan anak meniko (ini) kasihan. Akhirnya beliau jengkar tapi tetap dalam kondisi masih marah dan anak itu normal kembali. Kemudian saya kembali ke keraton ternyata situasi di keraton sudah banyak polisi dan massa. Karena selesai bentrok pintu ditutup, akhirnya saya suruh buka kembali. Saya masuk keraton dengan perasaan sedih, berdoa memohon kepada Allah semoga ke depan tidak terjadi apa-apa, paska ada pejabat yang coba-coba berbuat sembrono di keraton. Jagalah unggah-ungguh di petilasan para raja, jangan bersikap seenaknya, itu busana kerajaan bukan untuk mainan, dan kuluk raja dipakai bukan pada tempatnya dengan sembrono. Para Raja atau keraton memiliki wewaler sakral yang harus dihormati, bukan lelaku syirik karena beliau-beliau juga telah melewati lelaku mendekatkan diri dan berjuang melawan Belanda, untuk menjaga, membela, dan menaungi rakyatnya semata karena Allah SWT. Jangan diulangi meremehkan adat istiadat keraton dengan kesakralannya, sekalipun saat ini tinggal sebagai simbol sejarah dan pusat budaya yang harus tetap dijaga saling menghormati. Kita semua sebagai pejuang bangsa dan negara tercinta senantiasa terus tetap memohon kepada Allah SWT, supaya Nusantara bangkit kembali yang saat ini sedang menerima cobaan besar dari kerusakan dan munculnya pemimpin yang kurang peduli dengan rakyatnya. Kebangkitan insya’ Allah akan datang atas Ridho Allah SWT. (*)
Republik Begundal Neoliberal
Maka, sungguh waktu tinggal sampahnya. Berlakulah takdir orang benar di tempat salah dan orang salah di tempat benar. Sempurna sudah kita hidup di zaman penjajah modern. Oleh: Yudhie Haryono, Guru Besar Universitas Nusantara JIKA di belahan dunia lain, para perampok itu diternakkan oleh MNC (Multi National Corporate), di republik ini dikerjakan oleh negara. Ini memang aneh. Bagi Negara Indonesia, walau bersepakat dalam arsitektur republik, bekerja secara sistematis menjadi perampok bagi warganya sendiri. Karenanya, aspek-aspek terpenting dari hadirnya republik postkolonial (ada dalam pembukaan UUD 1945) diabsenkan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apa buktinya? Pemalsuan ada di mana-mana. Pemerkosaan juga di mana saja. Pemerasan menjadi menunya sehari-hari. Sogok-menyogok jadi sunnah-nya. Dan, penguasaan asing via investasi asing, utang, dan obral SDA-SDM berlangsung sistematis, masif, dan terstruktur di siang bolong. Republik ini secara cepat bertransformasi dari milik publik menjadi milik pemodal. Investasi menjadi invasi. Elitnya bekerja untuk pemodal, membela yang bayar, index-nya untuk diri dan keluarganya. Karena niatnya mengkhianati konstitusi, tugas nasionalisasi dan revolusi tanah dibiarkan. Lalu, republik sibuk urus olahraga. Yang hebatnya hanya juara lima dengan anggaran super mewah dan upacara megah. Nasionalismenya berubah secara drastis dari subtansi ke prosedur. Blusukan, pesta nikahan, berbaju militer dan selfi buat media dikerjakan dengan bangga dan dibayari pakai uang warga negara. Inilah epistema pemimpin survei dan dibesarkan hantu media. Republik neoliberal menemukan penyempurnaannya setelah dicat oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dibuat rumahnya oleh Megawati, dicanangkan pondasinya oleh Gusdur (Abdurrahman Wahid), diseminarkan BJ Habibi dan diimpikan Pak Harto (Soeharto). Lalu, apa peran dik Kowi (Joko Widodo)? Doi memastikan kesenjangan menjadi realitas yang tak terbantahkan. Dalam republik neoliberal ciri utamanya adalah para warga di zaman merdeka. Kita sadar bahwa derita orang merdeka adalah tidak diakui kemerdekaannya. Dan, derita penguasa adalah tidak diakui kekuasaannya. Dalam republik neoliberal, kiamat hanya mitos para keparat; agama hanya ilusi para durja dan jualan elitnya; hukum hanya igauan para alim; Pancasila tinggal di diktat-diktat berdebu; moral dan etik terselip di saku-saku. Dalam negara neoliberal yang culas, terdapat elit begundal yang ganas. Dalam begundal yang ganas, terselip keserakahan yang melampaui batas. Dalam keserakahan ini, puja-puji pada angka pertumbuhan diwiridkan dari Istana secara serempak via media. Maka, tiap waktu adalah sinetron bisnis peng-peng (pengusaha-penguasa). Maka, sungguh waktu tinggal sampahnya. Berlakulah takdir orang benar di tempat salah dan orang salah di tempat benar. Sempurna sudah kita hidup di zaman penjajah modern. Dalam penjajahan modern, kita datangkan semiliar serdadu untuk membunuh mereka/Bidikkan sejuta senapan tepat ke uluh hati mereka/Alam semesta kan menjadi saksi bahwa mereka di sini untuk merampok kita semua/Dan, biarkan kita mati dalam perlawanan pada mereka. Tuan Jokowi, terima kasih Anda telah berjasa memastikan republik neoliberal menjadi nyata. Dan, kenyataan ultimanya adalah negara menjadi swasta. (*)
Safari Anies Menuju Hati Rakyat
Oleh Ady Amar - Kolumnis KEHADIRAN Anies dalam balutan safari menemui rakyat di berbagai daerah, yang memang menanti kedatangannya, pecah parah. Tidak ada yang bisa memastikan jumlah yang hadir, karena tidak ada piranti untuk menghitungnya. Tidak ada ticket dijual di sana, tidak pula amplop disiapkan sebagai pengganti transportasi mereka yang hadir. Mereka datang suka-suka, tidak ada penggalangan massa bayaran seperti biasa dilakukan mereka yang sebenarnya tidak punya massa riil, tapi memaksa sampai mesti menipu diri sendiri. Boleh juga jika itu disebut halu fatamorgana. Ditambah bisik-bisik sekeliling yang memang bekerja untuk itu, meyakinkan sosok yang digosoknya seolah ia salah satu kandidat capres yang memang disuka rakyat. Safari Anies pastilah memantik kecemburuan pihak-pihak yang sebenarnya tak siap berkontestasi secara fair, dan dengan segala cara ingin menghentikannya. Maka peraturan dibuat guna menghentikan langkah Anies. Peraturan yang dibuat, meski absurd tak masuk akal sekalipun tak jadi masalah. Terpenting tak ada lagi safari, tak boleh lagi massa berkumpul mengelu-elukan Anies presiden... Anies presiden... Agar peraturan tampak sebagai sesuatu yang seharusnya, perlu ada awalan yang melatarbelakangi munculnya peraturan itu dibuat. Agar tidak terkesan ujuk-ujuk. Skenario perlu dibuat, dimunculkanlah seseorang, atau lembaga yang diada-adakan melakukan protes keberatan atas safari Anies itu. Anies nyolong start kampanye, laporan yang dibuat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu memberi sanksi. Protes keberatan itu jadi jalan masuk perlunya peraturan dibuat. Senin (19/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati perlunya dibuat peraturan, dan itu buntut safari Anies, memang mengada-ada: upaya membatasi gerak Anies. Tidak dicukupkan sampai di situ, jika perlu akan dimunculkan peraturan susul-menyusul dibuat, yang bisa memasung Anies hingga jika mungkin tak bisa bergerak. Mengganjal Anies, itu sebenarnya sudah dimulai dengan tidak diperpanjangnya jabatan selaku Gubernur DKI Jakarta, karena pemilu dibuat serentak 2024. Anies tetap mesti disudahi di 2022. Perlu diangkat Pejabat Gubernur menggantikannya. Publik mampu membacanya, karena Anies seorang menyebabkan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023 tidak diperpanjang. Sakti benar Anies itu. Panggung Anies di Jakarta seolah dicukupkan sampai di situ saja. Dengan tidak lagi menjabat sebagai gubernur, maka Anies tak lagi jadi sumber berita yang terus dibicarakan. Tamatlah Anies, itu pikirnya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Anies justru menemukan geraknya tak lagi dibatasi panggung seteritorial Jakarta, tapi panggung-panggung lebih luas di seluruh pelosok negeri disiapkan para relawan yang bertumbuh dari Sabang sampai Merauke. Anies makin lincah bergerak, tak terbebani jabatan selaku kepala daerah, yang mustahil bisa bersafari dengan leluasa, jika ia masih sebagai pejabat. Maka itu tadi, perlu dibuat peraturan untuk membatasi gerak Anies. Peraturan dibuat terkesan memang pesanan, tidak menjadi masalah. Skenario dipaksakan sekenanya, bahkan terasa kasar sekalipun tidak merasa risih. Wajar jika muncul ketidakpercayaan publik akan adanya pemilu jurdil, jika lembaga penyelenggaranya seperti diseret-seret oleh kepentingan pemesannya. Kekhawatiran yang sama sekali tidak berlebihan Menuju 2024 di negeri ini--semua kekuatan rezim seperti difokuskan, dan bekerja setidaknya untuk menjegal Anies--berpikir bagaimana Anies tidak makin populer, dan bahkan menghentikan langkahnya menuju pilpres. Tentu dengan segala cara dilakukan. Safari Anies yang ingin dihentikan dengan berbagai peraturan sekalipun, itu dipastikan tak akan bisa menghentikannya. Anies sudah terlanjur nampol di hati rakyat, bersemayam di hati mereka yang membersamainya, yang berharap adanya perubahan di negeri ini. Karenanya, menghentikan langkah Anies, pastilah tidak efektif. Safari Anies sudah sampai dan bersemayam di hati rakyat, dan itu rasanya sulit untuk bisa coba dihapus dengan peraturan apapun. Menjelek-jelekkan secara ekstrem pun, yang dilakukan mereka yang memang dibayar bekerja untuk itu, tak akan mampu menggoyahkan kecintaan padanya... Anies terlanjur dicinta. (*)
Terima Kasih Pak Heru, Christmas Carol Tetap Diadakan
Oleh Billy David - Cahaya dari Timur Foundation Di akhir Desember ini, publik bisa melihat kembali kesemarakan perayaan Natal di ruang publik Jakarta. Suasana yang meriah dengan hadirnya Christmas Carol di ruang publik. Ada tiga ruang publik yang akan dijadikan lokasi untuk menggelar Christmas Carol yaitu Terowongan Kendal, Bundaran Hotel Indonesia, dan Kota Tua Jakarta. Kebijakan Heru Budi dengan menggelar Christmas Carol di ruang publik ini tentu saja mengikuti jejak Anies Baswedan. Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, kegiatan Christmas Carol baru dimulai, tepatnya pada Desember 2019. Lalu dilanjutkan secara daring di pandemi tahun 2020 dengan penampilan spesial dari Ibu Veronica Tan. Dan kembali meriah kembali di tahun 2021. Berkaca di pelaksanaan Christmas Carol sebelumnya, titik-titik lokasi menggelar Christmas Carol bahkan lebih banyak. Selain di Terowongan Kendal dan Bundaran HI, ada beberapa lokasi lain yang digunakan seperti Karet Sudirman, FX Senayan, Stasiun MRT Blok M, dan Stasiun MRT Cipete, Taman Ismail Marzuki, Stasiun Tebet, Apartemen Epicentrum, Lapangan Banteng, Taman Ismail Marzuki dan banyak lainnya. Jumlah penampil pun berjumlah belasan. Mulai dari solois hingga grup dari beragam denominasi gereja ataupun kelompok umum. Dan bukan hanya mereka yang Kristen dan Katolik tapi juga agama lainnya yang ikut tampil menyemarakkan. Di media sosial, hubungan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Anies Baswedan sering dianalogikan seperti air dan minyak. Tidak pernah klop. Heru Budi dianggap selalu membuat kebijakan yang berbeda dengan Anies Baswedan. Harus berseberangan. Benarkah itu? Sebenarnya, faktanya tidak seperti itu. Netizen di media sosial sering terburu-buru dalam membuat kesimpulan. Padahal, sebuah kebijakan harus dinilai dengan kepala dingin. Harus ditelaah secara perlahan dan mendalam. Tidak bisa main sikat dalam membuat kesimpulan. Kebijakan menggelar Christmas Carol di ruang publik adalah bukti bahwa Anies Baswedan menegakkan toleransi di Jakarta. Semua orang paham hal tersebut, termasuk Heru Budi. Sebagai orang yang berpendidikan, Pj. Gubernur paham, bahwa kebijakan yang baik harus diteruskan. Pak Heru Budi sebagai seorang nasionalis sejati, pasti paham bahwa kebijakan Christmas Carol di Jakarta adalah upaya pintar dalam merajut tenun kebangsaan dan merekatkan kebersamaan antar-umat beragama di Jakarta. Hasilnya pun sudah terbukti. Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta adalah kota dengan pertumbuhan nilai toleransi terbaik di Indonesia. Hal tersebut berdasar riset dari Setara Institute. Pak Heru Budi, tentu ingin melanjutkan kebijakan tersebut, karena sudah terbukti mampu memupuk toleransi di Jakarta. Memang seorang pemimpin seharusnya seperti itu. Bila kebijakan pemimpin di masa sebelumnya sudah baik, seharusnya yang diteruskan. Tak perlu diutak-atik. Lantas, bagaimana dengan jumlah venue yang berkurang? Dulu lokasinya banyak, sekarang hanya tiga. Tenang, jangan berburuk sangka dulu. Pak Heru ingin Christmas Carol digelar di tempat-tempat yang benar-benar terpilih dan memberikan kesan mewah dan meriah. Bundaran HI, kita tahu sekarang semakin cantik. Hadirnya Halte Transjakarta baru di Bundaran HI membuat titik ini terasa pas untuk menggelar Christmas Carol. Begitu pun dengan Kota Tua Jakarta. Sejak direvitalisasi di masa Anies Baswedan, Kawasan Kota Tua juga semakin cantik dan jadi lokasi favorit kunjungan publik. Tepat sekali untuk menggelar acara seperti Christmas Carol. Melihat fakta-fakta di atas, sudah jelas bahwa apa yang dilakukan Heru Budi mengikuti dan meneruskan kebijakan-kebijakan Anies Baswedan. Dan pilihan itu sudah tentu sangat tepat. Bila sebuah kebijakan sudah bagus, mengapa harus diutak-atik? Tinggal lanjutkan dan nikmati hasilnya. Heru Budi paham baik hal itu.
POPULER
