OPINI
Presiden Tetap Terperangkap Kerja Taktis Oligarki
Dan, membawa masuk Presiden Jokowi dalam perangkapnya. Presiden kita sangat lemah talentanya memahami situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang sangat membahayakan negara sebagai negara berdaulat. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah meninggalkan Bali, sebelum KTT G20 selesai. Sebelum Yoon, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga telah meninggalkan Bali dan digantikan Menteri Keuangannya. Selain kedua pemimpin tersebut, Presiden Uni Emirat Arab Sheihk Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Ketua FIFA Gianni Infantino yang hadir sebagai undangan sudah kembali ke negara masing-masing. Sementara, Presiden China Xi Jinping tetap di tempat, merasa nyaman seolah sudah berada di rumah sendiri, apalagi Presiden Jokowi selalu mengatakan senasib sepenanggungan. Tidak tanggung-tanggung, ia menyebut Xi Jinping sebagai Kakak Besar. Ketika para tamu dan kepala negara pulang sebelum selesai pertemuan, Xi Jinping tetap di tempat, setia ditemani Luhut Binsar Panjaitan dan Anthony Salim. Benar dugaan para pengamat paska pertemuan G.20 Bali, Indonesia memiliki agenda khusus dengan peran sentral kendali oleh Anthoni Salim. Indonesia kembali terperangkap oligarki dan terjerat program OBOR China. Indonesia dan China telah menyepakati lima kerja sama di berbagai bidang dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali pada Rabu (16/11/2022). Penandatanganan lima dokumen kerja sama tersebut dilakukan setelah pertemuan bilateral, serta disaksikan secara langsung oleh Jokowi dan Xi. Adapun lima dokumen kerja sama tersebut meliputi antara lain rencana aksi kerja sama promosi bersama dalam kerangka kerja Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative. Kerjasama lainnya adalah nota kesepahaman (MoU) pada pembangunan bersama pusat konservasi, riset, dan inovasi tanaman obat Indonesia-Tiongkok. MoU tentang pelatihan kejuruan sektor industri. Peningkatan kerjasama ekonomi digital dan persetujuan perluasan dan pendalaman kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan lebih lanjut. Pada saat Indonesia sedang menghadapi masalah TKA China yang membanjiri tanah air dan dipastikan mereka tidak akan kembali ke negaranya. Hutang negara ke China yang mulai megap-megap untuk mengembalikan sekalipun sekedar bunganya. Kerjasama ini tidak akan pernah membawa kebaikan selain, negara makin tenggelam dalam genggaman dan kooptasi Oligarglki dan China. Oligarki tetap saja memiliki naluri cantik sebesar apapun momentumnya tetap saja bisa diterobos. Dan, membawa masuk Presiden Jokowi dalam perangkapnya. Presiden kita sangat lemah talentanya memahami situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang sangat membahayakan negara sebagai negara berdaulat. Tidak pernah memiliki naluri dan kepekaan prediksi atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada masa depan. (*)
Gurihnya Bila Punya Pesinden yang Tak Ngerti Bahasa Inggris
Inilah negeri wakanda, negeri yang dipimpin pesinden yang berijazah palsu ini. Saking palsunya, maka orang yang membongkar kasus ini langsung dipenjara dua kali sampai bininya dibuntingin. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung JADI wartawan sepintar apapun dia dengan jam terbang tinggi pun gak bisa berkutik bila bertanya untuk menjebak pesinden yang gak ngerti bahasa asing. Dia hanya tahu bahasa kodok sebagai titisan ilmu dari Nabi Sulaiman AS yang ngerti bahasa binatang. Jadi wartawan gak bisa berlama-lama mau tanya sang pesinden. Wong dia sendiri gak ngerti, mau apa? Paling yang kesel orang-orang pintar sebagai masyarakatnya yang ngerti bahasa asing. Keren kaaan lulusan kampus ternama di Kota Jogjakarta walaupun gak ada ijazahnya bisa memimpin suatu sidang yang dihadiri kepala-kepala negara asing dari negara-negara yang besar...? Payah para profesor doktor di negeri ini. Kalian cetek semua. Cuma pertanyaannya event di Bali itu benar-benar nyata atau sekedar gimik saja untuk mengangkat namanya, siapa tahu bisa dicalonkan jadi Sekjen PBB, kalau di sini gak bisa dan tertutup kran untuk 3 periode. Negara ini memang negara penuh kejutan. Kala para pendukungnya, terutama para buzzerRp laknatullah anti Arab dengan istilah kadrun tapi tiba-tiba Syekh tajir melintir dari Arab menghadiahkan pada pesinden Indonesia “Masjid yang Indah” seindah masjid Nabawi. Ini sebagai kompensasi kepada pesinden waktu diminta Syekh kadrun ini membiayai proyek IKN, sudah disetujui tapi akhirnya dibatalkan. Mungkin sang Syekh berpikir dari pada bantu IKN sama saja bantu orang China komunis. Mending bantu Umat Islam dalam bentuk mendirikan masjid yang megah dan mewah. Kalau urusan ini sang Syekh gak pelit karena berbisnis dengan Allah SWT. Cuma jadi pertanyaannya selama pesinden berkuasa di negeri ini selama sepuluh tahun kurang dikit sudah berapa masjid yang pernah dibangun? Mungkin ada masjid kecil yang dibangun di terminal tapi gak tahu di terminal mana. Inilah negeri wakanda, negeri yang dipimpin pesinden yang berijazah palsu ini. Saking palsunya, maka orang yang membongkar kasus ini langsung dipenjara dua kali sampai bininya dibuntingin. Untung emaknya pesinden sudah koid, kalau gak emaknya juga terindikasi palsu karena jarak umur emaknya dengan pesinden hanya terpaut 10 tahun. Waktu jadi pesinden umurnya 51 dan emaknya umurnya 61 tahun. Sekali lagi keren kaaaan, umur 10 tahun sudah hamil dan melahirkan anak yang bakal jadi pesinden. Mungkin di sini letak keajaibannya. Sehingga, ke sananya serba ajaib semua. Wallahu A\'lam ... (*)
Putihkan Jakarta!
Percayalah, upaya anda tidak akan berhasil mematahkan semangat FPPI yang ada di mana-mana, dan bertobatlah meskipun anda itu hanya suruhan atau jongos majikan anda yang tersesat itu! Oleh: Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD SAYA menghadiri rapat persiapan konsolidasi “Reuni Akbar 212” yang akan digelar pada Jum’at, 2 Desember 2022, di Jakarta. Hasil keputusan rapat mengerucut dan membanggakan, penyelenggaraan Reuni 212 tahun ini kembali seperti tujuan ketika pertama dilaksanakan pada 2 Desember 2016, yaitu mengembalikan chitroh murni, Agama Islam sebagai agama Rahmatan Lil Aalamiin, untuk persatuan, kesejahteraan dan kedamaian umat manusia seluruh dunia. Jadi, jangan sampai ada yang menyelewengkan apa lagi memutar-balik dan mencampur-adukkan agama dan politik. Sekali lagi, hasil keputusan panitia, memaknakan bahwa penyelenggaraan Reuni Akbar 212 tahun ini sebagai ajakan dan cermin untuk mengingatkan dan mengajak kembali berpedoman dan berjalan pada jalan Allah, ajaran Islam yang penuh persatuan dan kedamaian umat manusia di dunia melalui wadah keumatan dan kebangsaan! Kita akan bermunajat besar, berdoa dan bersyukur bersama-sama, tidak pandang bulu, tidak pandang dari kelompok maupun golongan apapun dan manapun, kita akan bertumpah-ruah menjadi satu di Ibukota Jakarta pada 2 Desember 2022, dengan satu tujuan murni, kembali kepada jalan Allah dan fitrah Islam tanpa diembel embeli niat atau pamrih apapun! Hanya satu tujuan dan satu niat tulus, untuk persatuan dan kedamaian umat Islam di Indonesia khususnya dan umat Islam di dunia umumnya, melalui keumatan dan kebangsaan, bertekad bulat dan hanya bersandar kepada Allah SWT! Riak-riak Kecil Sepulang saya dari rapat yang selesai pada 16 Nopember pukul 22 30, sampai di sekitar hotel Borobudur, saya bersama isteri mampir makan bakmi Jawa, mobil saya parkir dekat ujung Jalan Wahidin 1, kira-kira 20 meter dari saya nongkrong sambil makan bakmi. Tiba-tiba pada pukul 23.15 terdengar ledakan semacam petasan, dengan santai saya bersama isteri tetap menikmati bakmi Jawa. Namun, ketika saya menuju mobil yang saya parkir, di situ telah berkerumun beberapa orang melihat dan membicarakan ledakan di mobil saya. Dan... benar setelah saya periksa, mobil saya tetap terkunci, bau bensin menyengat di sekitar mobil, ada bekas botol air mineral 1 literan yang berisi tinner warna hitam tergeletak di dekat mobil, ada tali plastik warna hijau yang nyangkut di kaca spion depan kanan, dekat sopir. Saya bertanya pada orang yang ada di situ, mereka mengatakan tidak tahu- menahu, hanya spontan datang karena mendengar ledakan, namun ada seseorang yang sepintas melihat ada dua orang berboncengan sepeda motor yang tidak jelas nomor, jenis, dan warnanya. Setelah saya rasa cukup, saya kembali ke tempat saya menginap di salah satu perwakilan Kodam yang pernah lama saya berdinas. Siangnya, 17 Nopember 2022, pukul 13.00 saya bersama isteri kembali ke Bandung, ketika 10 meter akan sampai di rumah, tepatnya di ujung gang di mana saya tinggal, di Jalan Cijerah Bandung, dekat Borma, pada pukul 18.50 saat saya membelokkan mobil masuk gang, tiba tiba terdengar ledakan keras, mobil saya pinggirkan, saya keluar mobil memeriksa ban depan kiri yang saya kira meletus, ternyata utuh tidak apa-apa. Baru setelah saya periksa bagian belakang, ternyata kaca belakang mobil saya sudah jebol, lubang di tengah-tengah sekitar 5 cm dan retak di sekeliling kaca. Karena tempat ramai toko dan orang-orang jualan, ada yang melihat jika ada 2 orang berboncengan sepeda motor N-Max tua, warna hitam seperti menggedor kaca belakang mobil saya dan terus cepat melaju kencang ke depan. Ada lagi yang memperkirakan ada orang yang tidak dikenal melempar batu atau memukul dengan palu kekaca mobil saya (kemungkinan ada batu yang masuk mobil). Begitu mobil bagian dalam saya periksa, di jok belakang saya temukan benda tembaga sepanjang 7 cm, bulat 2 cm, berbentuk mirip peluru, sebagian dibalut dengan kain kafan dengan sedikit tetesan/lumuran cairan warna darah jingga. Alhamdulillah, saya bersama isteri dalam keadaan sehat tanpa ada luka apapun. Dari kejadian di atas, bisa saja ada orang yang iseng, tapi saya lebih menduga ada orang yang sengaja nguntiti dan berniat tidak baik ke saya, bahkan ada kontak-kontakan dari oknum tertentu Jakarta dan Bandung. Saya berasa, ini mungkin ada kaitan saat saya bicara dalam rapat di Jakarta, yang akan menerjunkan 100-200 orang FPPI yang akan bersinergi dengan tim PAM dari Panitia Reuni 212. Tujuan dukungan saya sebagai wujud konkrit, sekumpulan purnawirawan untuk ikut berpartisipasi ikut membantu dalam rangka untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan kita semua. Oleh karenanya, saya menghimbau dan berharap, kepada oknum-oknum manusia yang berniat buruk ke saya, untuk berpikir kembali bahwa tidak ada manfaatnya memburu saya, karena saya bukan siapa-siapa dan tidak akan bermakna. Saya khawatir, justru rencana tindakan anda akan mendapat dari kutukan dari Allah yang Maha Kuasa, karena tidak ada pamrih lain dari saya selain mecintai NKRI ini dan terus akan mendukung dan membantu menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Percuma, upaya-upaya itu, karena sedikitpun tidak akan menyurutkan keinginan saya. Berketuhanan, profesional, proporsional, prosedural, konstitusional, kompak, bersatu, valid, solid, beradab, dan bermartabat yang dilandasi Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika serta berprinsip terhadap hal yang normatif namun luwes terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan menjadi tumpuan FPPI. Tak terbang karena pujian, tak tumbang karena cacian! Itu merupakan pegangan orang orang renta ini. Ketahuilah, dalam diri saya yang sudah renta ini, tidak memiliki kemampuan apapun, kecuali ingin mengajak teman-teman saya para purnawirawan dan masyarakat yang mau dan sepaham, menyisihkan sedikit pikiran dan tenaga untuk peka dan peduli terhadap keadaan NKRI dalam satu wadah Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI). Percayalah, upaya anda tidak akan berhasil mematahkan semangat FPPI yang ada di mana-mana, dan bertobatlah meskipun anda itu hanya suruhan atau jongos majikan anda yang tersesat itu! Anda bisa celaka duluan sebelum bisa mencelakai saya. Bagi saya, mati hidup, sekarang atau nanti, sama saja, hanya di tangan Allah, maka berupayalah agar kapanpun matimu di jalan Allah! Sekali lagi, hentikan kegiatan laknat anda daripada terbukti kalian akan celaka di jalan dan ditonton oleh orang banyak. Camkan ini! Marilah bersama, berniat luhur dan mulia untuk kemaslahatan manusia dengan ikhlas dan semangat memutihkan Jakarta pada 2 Desember 2022. Allahu Akbar… Merdeka…! Bandung, 18 November 2022. (*)
Kuasa Pengetahuan
Pada abad 19, Britania, Perancis, dan Jerman melesat menjadi kekuatan dunia, bersamaan dengan keunggulannya dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, sikap kita terhadap dunia pendidikan dan pengetahuan cenderung mendua. Di satu sisi, hampir semua sepakat pentingnya modal pendidikan-pengetahuan (culture capital) bagi kemajuan negara. Di sisi lain, bahkan para ilmuwan sendiri jarang memberikan perhatian pada pengaruh variabel keilmuan dan perguruan bagi kenaikan dan kejatuhan negara-bangsa. Dalam buku Empire of Ideas (2022), William C Kirby menengarai adanya kecenderungan seperti itu. Lewat studi komparatif, ia simpulkan bahwa dunia universitas terkait erat dengan dunia politik kekuasaan. Universitas Berlin – sebagai pelopor universitas riset modern – didirikan sebagai senjata budaya untuk memperkuat negara Prussia setelah kalah perang dari Perancis (1806), dengan memperbaharui kuasa pengetahuan. Dalam sambutan pasca kekalahan, Raja Frederick William III mengatakan, “Negara harus menggantikan apa yang kalah dalam kekuatan fisik dengan kekuatan intelektual.” Pada 1810 berdirilah Universitas Berlin. Begitu pun sejarah eksistensi Universitas di Amerika Serikat. Universitas tertua di negara itu, Universitas Harvard, untuk masa terpanjang abad pertamanya merupakan universitas negara (negara bagian). Kemudian berubah jadi universitas swasta namun dengan tetap mempertahankan komitmennya bagi tujuan kepublikan. Selama perang Dunia I dan II, universitas ini menjadi tanki pemikir dan pemasok teknologi bagi kemenangan perang. Apalagi Universitas California, Barkeley, yang sejak awal pendiriannya hingga kini merupakan universitas publik kebanggaan yang melayani negara bagian California. Meski saat ini makin banyak menerima dana dari swasta, namun tetap mempertahankan aspirasinya untuk melayani kepentingan publik. Di China, Universitas Tsinghua didirikan dengan misi kebijakan luar negeri: untuk mempererat hubungan AS dan China dengan mengirimkan alumni Tsinghua ke AS. Saat ini Tsinghua merupakan penerima talenta-talenta terbaik Amerika dan Internasional yang dengan cepat naik tangga sebagai institusi pendidikan tinggi kelas dunia. Kendati fakta keterhubungan erat antara dunia universitas dan dunia kekuasaan, perhatian para ilmuwan sendiri cenderung mengabaikannya. Signifikansi dunia universitas luput dari kebanyakan studi-studi berpengaruh yang berkaitan dengan politik kekuasaan serta kebangunan dan kejatuhan bangsa. Paul Kennedy dalam karya klasiknya, The Rise and Fall of the Great Power, memfokuskan perhatiannya pada perubahan ekonomi dan konflik militer. David Landes dalam The Wealth and Poverty of Nations lebih memberikan perhatian pada waktu dan jam ketimbang pada pendidikan. Daren Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menggali lebih dalam tentang asal-usul kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan, akan tetapi kata “pendidikan” tak ditemukan dalam indeks bukunya. Bahkan dalam karya Charles Males, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi perguruan tinggi pada umumnya dan di Harvard khususnya, hanya memberi sedikit ruang bagi universitas dalam membahas trajektori kebangkitan Amerika dalam bukunya Among Empires. Betapapun, setidaknya Landes sempat mengutip pernyataan seorang banker dari Teluk Persia pada titik zenit bonanza minyak, “Kaya adalah pendidikan... keahlian... teknologi. Kaya adalah mengetahui. Ya, kami memiliki uang. Namun, kami tidak kaya.” Negara kaya tak bisa memiliki (banyak) universitas yang miskin. Kapasitas suatu bangsa bisa saja diukur dengan PDB atau kekuatan militernya, akan tetapi tak bisa mengabaikan fakta pentingnya pendidikan, khususnya perguruan tinggi, bagi kegemilangan negara. Kekuatan ekonomi dan politik global terhebat dalam tiga abad terakhir juga memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin dalam pengetahuan dan kesarjanaan (perguruan tinggi). Perancis mendominasi Eropa secara lebih bertahan dengan kekuatan ide ketimbang kekuatan militer. Kekaisaran Qing pada puncaknya menentukan apa arti menjadi “terpelajar” dan “beradab” di kawasan Asia Timur yang juga dikagumi di Eropa. Pada abad 19, Britania, Perancis, dan Jerman melesat menjadi kekuatan dunia, bersamaan dengan keunggulannya dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Alhasil, kemampuan negara mempromosikan pendidikan dan pengetahuan sangat vital bagi kegemilangan negara-bangsa. Tak ada perbantahan antara rezim demokratis dan nondemokratis, liberal dan komunis atas pentingnya pengetahuan. Bahkan, seorang Mao dalam Revolusi Kebudayaannya meyakini, “Sebanyak apa pun mimpi kita, alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan.“ Belajar Merunduk. (*)
Refleksi atas UU Sisdiknas
Peran dominan persekolahan dalam sisdiknas telah melemahkan keluarga sebagai satuan pendidikan yang sah. Keluarga hanya diberi peran sebagai penghasil manusia yg akan disekolahkan untuk menjadi buruh trampil bagi kepentingan investor, bukan untuk menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Departemen Teknik Kelautan ITS Surabaya 1. Tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada dasarnya adalah untuk membangun jiwa merdeka sebagai prasyarat budaya bagi bangsa yg merdeka. Sisdiknas adalah platform untuk belajar merdeka. Pembangunan adab dan akhlaq hanya mungkin dilakukan atas warga negara yang berjiwa merdeka. 2. Belajar sebagai konsep kunci dalam pendidikan belum didefinisikan sehingga Wajib Belajar diartikan secara sembrono sebagai Wajib Sekolah. Padahal belajar sebagai proses tidak pernah mensyaratkan formalisme persekolahan yg rumit. Mengatakan Wajib Belajar sebagai Wajib Sekolah menyembunyikan misi persekolahan sebagai instrumen teknokratik untuk menyiapkan buruh yg cukup trampil menjalankan mesin2 pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan investor. 3. Terlalu berorientsi mutu berbasis standard, lalu menomorduakan relevansi personal, keluarga, spasial dan temporal. Penyeragaman menjadi fitur utama persekolahan sehingga keunikan setiap warga belajar tidak dikenali, tidak dihargai, lalu terbengkalai dan tidak berkembang. 4. Pendidikan informal oleh keluarga dipandang tidak sepenting pendidikan formal, sehingga keluarga tidak dilihat sebagai satuan pendidikan yang penting dalam Sisdiknas; pengaturannya diletakkan pada pasal-pasal penutup. Peran dominan persekolahan dalam sisdiknas telah melemahkan keluarga sebagai satuan pendidikan yang sah. Keluarga hanya diberi peran sebagai penghasil manusia yg akan disekolahkan untuk menjadi buruh trampil bagi kepentingan investor, bukan untuk menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. 5. Pendidikan tinggi secara keliru dirumuskan sebagai kelanjutan pendidikan menengah. Padahal pendidikan menengah seharusnya pendidikan terminal yang menghasilkan warga negara yg mandiri, bertanggung jawab, sehat dan produktif pada usia 18 tahun. Pendidikan tinggi bersifat tambahan saja bagi warga negara yang memiliki bakat akademik tertentu. Mayoritas warga negara muda harus sudah mampu mandiri pada usia 18 tahun. Banyak perguruan tinggi dibangun hanya untuk menutup-nutupi kegagalan pendidikan menengah menghasilkan warga muda yang mandiri. Kebutuhan pendidikan tinggi yang meningkat sejatinya adalah kebutuhan semu. Kegagalan membangun budaya sehat telah menyebabkan banyak PT membuka fakultas kedokteran, dan swasta membuka rumah sakit. 6. Kehadiran internet telah mengurangi peran pendidikan formal melalui persekolahan secara signifikan. Akses pada sumber2 belajar makin terbuka. Sisdiknas perlu dirumuskan kembali sebagai Jejaring Belajar yang lentur sehingga membuka peluang belajar yang lebih besar bagi warga belajar. Pendidikan akan semakin mengarah pada pola berguru atau magang pada empu atau pakar atau apprenticeship. 7. Persekolahan sebelum internet telah mempersempit peluang belajar, menjadikan pendidikan sebagai barang publik menjadi makin langka, dan mahal. Pendidikan untuk semua makin mudah dilaksanakan dengan mengurangi dominasi sekolah dalam Sisdiknas. Sisdiknas harus dirumuskan kembali sebagai platform untuk memperluas learning opportunity. Surabaya, 17 November 2022. (*)
Meminta Klarifikasi MUI Soal Ahli Agama dan Fatwa Mubahalah dalam Pandangan Agama Islam
Namun, do\'a kaum muslimin yang diijabah akan mendatangkan pertolongan Allah SWT kepada kami. Saat Allah SWT menolong, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Oleh: Ahmad Khozinudin, SH, Advokat, Kuasa Hukum Gus Nur PADA hari Kamis (17/11), Penulis bersama Tim Advokasi Gus Nur (Bang Eggi Sudjana, Rekan Ricky Fattamazaya, Anwar Silalahi) dan sejumlah Tokoh dan Ulama (Ustadz Irwan Syaifulloh, Ustadz Bukhori Muslim, Ustadz Salman, dll) mendatangi Kantor Pusat MUI, di Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat. Kami ingin menemui Pimpinan atau Perwakilan dari MUI, sehubungan dengan surat Permohonan Informasi dan Fatwa Keagamaan Soal Mubahalah yang telah kami kirim tanggal 14 November 2022 lalu. Sayangnya, kami tidak dilayani dengan baik. Tak ada perwakilan MUI yang menemui kami, tidak diberitahu pula kapan unsur Pimpinan MUI bisa mengagendakan waktu untuk menerima kami. Padahal, kami sudah berkirim surat resmi sebelumnya pada 14 November 2022. Di dalam surat tersebut, selain meminta informasi soal ahli agama dan mohon fatwa keagamaan soal Mubahalah, kami juga menyampaikan informasi hari Kamis, tanggal 17 November 2022 berkunjung ke MUI. Karena tidak ditemui, tidak pula ada kejelasan kapan akan diagendakan pertemuan untuk menerima dan beraudiensi, akhirnya kami membuat video pernyataan di depan Kantor Pusat MUI. Beberapa substansi pernyataan kami adalah sebagai berikut: Pertama, kami menyayangkan pelayanan MUI dalam menindaklanjuti permohonan masyarakat dan penerimaan tamu. Kedepan, kami berharap MUI dapat lebih memperbaiki layanan dan penerimaan aduan atau kunjungan masyarakat. Kedua, Klien kami Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dipersoalkan secara hukum dan menjadi Tersangka diantaranya karena dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan ketentuan pasal 156 a KUHP, sehubungan dengan unggahan konten Mubahalah Gus Nur pada akun Youtube GN-13. Salah satu unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama harus dipenuhi dengan adanya keterangan ahli agama, yang dalam hal ini ahli agama Islam yang harus representatif, yakni harus ahli agama yang ditunjuk atau mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mubahalah adalah salah satu ajaran syariat Islam. Menjadikan konten Mubahalah sebagai dasar pengenaan pasal penodaan agama adalah tindakan yang absurd bahkan justru berpotensi menodai agama Islam. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah agar dapat memberikan pencerahan kepada segenap masyarakat. Berdasarkan hal itu, kami mendatangi Majelis Ulama Indonesia agar dapat mengkonfirmasi apakah telah mengutus atau menunjuk ahli agama kepada tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam perkara yang menjerat klien kami. Mengingat, penyidik Ditsiber Bareskrim Polri mengaku telah berkoordinasi dengan MUI sehubungan dengan penetapan Tersangka penista agana terhadap klien kami Gus Nur. Padahal, sangat aneh Mubahalah dijadikan kasus penistaan agama. Kami juga meminta agar MUI dapat menerbitkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah. Sehingga, kedepan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap Mubahalah, siapapun yang melakukannya. Ketiga, kami menyampaikan himbauan kepada Kapolri Pak Listyo Sigit Prabowo agat segera menghentikan kasus ini. Mengingat, kasus ini jika diteruskan dikhawatirkan akan memicu kegaduhan. Bahkan, akan ada kesan Penyidik Polri melakukan kriminalisasi terhadap ajaran Islam Mubahalah. Tindakan seperti ini semestinya selesai dengan penyelesaian Restorative Justice. Bukan dengan pemidanaan. Keempat, penangkapan Gus Nur dengan kasus Mubahalah ini tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Ijazah Palsu yang dilayangkan Bambang Tri Mulyono (klien Kami yang lain). Sebab, tanggal 3 Oktober 2022 kami mendaftarkan gugatan Ijazah Palsu, tanggal 18 Oktober 2022 panggilan sidang, pada tanggal 13 Oktober 2022 Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim. Selain dipersoalkan dengan kasus penodaan agama, klien kami Gus Nur juga dikasuskan dengan pasal mengedarkan berita bohong (pasal 14 UU No 2/1946). Kebohongan itu terkait ijazah palsu Joko Widodo yang menjadi objek Mubahalah Gus Nur. Kalau kasus Gus Nur dilanjutkan, Gus Nur dituduh mengedarkan berita bohong soal Ijazah palsu melalui Mubahalah, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ijazah Joko Widodo asli. Penyidik Bareskrim harus menyidik Saudara Joko Widodo dan meneliti keaslian Ijazah Joko Widodo. Materi ini tentunya akan kami maksimalkan untuk diungkap di pengadilan, agar dapat diketahui siapa yang bohong. Kalau penyidik tidak memeriksa Saudara Joko Widodo, maka unsur \'mengedarkan berita bohong tidak terpenuhi\' dan kasus yang menimpa klien kami benar-benar hanya digunakan untuk membungkam klien kami dan menghalangi upaya mencari kebenaran soal ijazah palsu Joko Widodo melalui gugatan (yang telah kami cabut sebelumnya, karena faktor penangkapan terhadap Bambang Tri Mulyono). Terakhir sebagai penutup, kami memohon doa dan dukungan kepada segenap umat Islam agar kami bisa maksimal membela Gus Nur. Kami menyadari, tidak mudah menghadapi kekuasaan, apalagi secara substansi ini berhadapan dengan RI-1. Namun, do\'a kaum muslimin yang diijabah akan mendatangkan pertolongan Allah SWT kepada kami. Saat Allah SWT menolong, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Mohon doa juga, agar Gus Nur, Bambang Tri Mulyono, serta segenap keluarga Gus Nur diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dan kepada pengurus MUI, kami masih siap untuk menunggu undangan resmi untuk menerima kunjungan kami, sebagaimana telah resmi kami kirimkan melalui surat sebelumnya. (*)
Para Bandit Batubara Indonesia Akhirnya Disuntik Mati dengan Dana 20 Miliar US Dolar
Jadi suntik mati dan jangan sisahkan satupun. Ini eranya suntik-menyuntik mati. Mumpung presiden Jokowi dapat uang US$ 20 miliar dari Jepang, AS dan negara negara G7. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) DUA tahun lagi Presiden Joko Widodo akan menjabat, mewariskan komitmen dalam tujuh tahun ke depan akan menutup pembangkit batubara lebih cepat dari yang dijadwalkan. Inilah yang dihasilkan oleh pertemuan G20 Bali Indonesia Presidency. Suntik mati pembangkit batubara dengan uang 20 miliar US dolar dari konsorsium internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kesepakatan akan memajukan emisi puncak hingga 2030. Indonesia sendiri telah menetapkan tujuan nol-bersih dalam sektor ketenagalistrikan Program berdasarkan rencana COP26 Afrika Selatan. Dana ini akan dikelola oleh Kemitraan Transisi Energi Indonesia (JETP), yang direncakan rampung dalam satu tahun “mungkin merupakan satu-satunya transaksi atau kemitraan keuangan iklim terbesar yang pernah ada,” ungkap seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan kepada wartawan. Untuk mengakses program hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 20 miliar selama periode tiga sampai lima tahun, Indonesia telah berkomitmen untuk membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton pada tahun 2030, dengan puncaknya pada tahun itu. Sektor publik dan swasta masing-masing telah menjanjikan sekitar setengah dari dana tersebut. “Indonesia berkomitmen untuk menggunakan transisi energi kita untuk mencapai ekonomi hijau dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Presiden Joko Widodo dalam sebuah pernyataan. “Kemitraan ini akan menghasilkan pelajaran berharga bagi komunitas global.” Darimana Dananya? Amerika Serikat dan Jepang memimpin upaya bersama Indonesia atas nama negara demokrasi G7 lainnya, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, serta mitra Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa. Bank pembangunan multilateral dan Dana Investasi Iklim akan menyumbang sekitar sepertiga dari US$ 10 miliar dana publik untuk JETP Indonesia, kata kepala CIF Mafalda Duarte kepada wartawan. CIF telah mengalokasikan sekitar US$ 500 juta untuk membantu transisi energi Indonesia. Jepang sendiri telah mengumumkan akan membantu transisi Indonesia dari tenaga batubara melalui lembaga publik dan swasta, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang berafiliasi dengan negara. Selanjutnya Asian Development Bank (ADB) dan produsen listrik swasta pada hari Senin mengumumkan rencana untuk membiayai kembali dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara 660 Megawatt di provinsi Jawa Barat, kesepakatan pertama di bawah program pembiayaan pengurangan emisi karbon baru ADB. Pejabat Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS mengatakan setengah dari US$ 20 miliar akan datang dari sektor swasta, dengan tujuh bank global yang berpartisipasi: Bank of America (BA.N) Citigroup Deutsche Bank (DBKGn.DE), HSBC (HSBA.L), Standard Chartered (STAN.L), Macquarie (MQG.AX) dan MUFG. Para pejabat AS mengatakan, keuangan publik akan mencakup pinjaman lunak dan ekuitas, serta beberapa hibah. AS akan bekerja dengan Indonesia untuk memetakan rencana 90 hari untuk mendirikan sekretariat untuk menjalankan inisiatif dan bagi Indonesia untuk mereformasi kebijakannya, seperti merampingkan perizinan dan menyiapkan proses pengadaan yang kompetitif untuk membuat target dapat dicapai. Suntik Mati Batubara Suntik dulu baru mati, mungkin itu maksud Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Adanya suntikan dana US$ 20 miliar akan membuat ngiler. Sehingga tidak ragu-ragu lagi akan menyuntik mati seluruh pembangkit batubara yang sebagian besar milik oligarki yang menopang politik negara ini. Dana tersebut akan diterima separuh oleh pihak swasta sehingga akan mempensiunkan separuh dari pembangkit batubara mereka. Dan, Oligarki pembangkit batubara dapat mengakses program hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 20 miliar selama periode tiga sampai lima tahun, Indonesia telah berkomitmen untuk membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton pada tahun 2030, dengan puncaknya pada tahun itu. Ini kerja lumayan oligarki Indonesia, delapan tahun mereka bersama Presiden Jokowi menggenjot pembangunan pembangkit batubara melalui mega proyek 35 ribu megawatt. Proyek yang berhasil memasang kapasitas listrik 72 gigawatt. Sementara kebutuhan puncak listrik nasional hanya 38 gigawatt. Jadi kalau seluruh pembangkit batubara swasta ditutup, maka sama sekali tidak ada masalah dengan listrik nasional. Tetap nyala. Jadi suntik mati dan jangan sisahkan satupun. Ini eranya suntik-menyuntik mati. Mumpung presiden Jokowi dapat uang US$ 20 miliar dari Jepang, AS dan negara negara G7. Ini adalah kebetulan yang baik bagi PLN, lepas dari kewajiban membayar 50% listrik yang tidak terpakai atau terbuang percuma atau tidak terjual. Jadi, Pak LBP paham sudah bagaimana mancing uang yang banyak. Top markotop lah! (*)
Benarkah Budi Gunawan Didukung Megawati Menjadi Cawapres?
Melihat jejak digital di atas, rasanya tidak mungkin kalau PDIP bakal dukung Budi Gunawan maju Pilpres 2024. Saya yakin, Megawati lebih mengutamakan Ketua DPR Puan Maharani putrinya ketimbang “orang lain”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN TULISAN Wartawan Senior FNN Kisman Latumakulita berjudul “Kepala BIN Budi Gunawan Serasi Menjadi Cawapres Anies Baswedan” di FNN (Ahad, 13 November 2022 21:53:43) menarik untuk disimak lebih dalam. Kisman menilai, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan sangat layak dan pantas untuk dijodohkan menjadi bakal calon Wakil Presiden dari Anies Baswedan. Kapasitas dan kapabilitas sangat baik sebagai tokoh bangsa. Budi Gunawan suskes menjadi negarawan yang teruji mengabdi kepada bangsa Indonesia.Hampir dipastikan tidak ada komponen bangsa ini yang meragukan komitmen dan kemampuan Budi Gunawan. Meski tidak banyak diketahui masyarakat menengah-bawah, namun kiprah Budi Gunawan untuk menyatukan seluruh komponen bangsa selalu dan selalu dilakukan. Menurut Kisman, Budi Gunawan tidak pernah berhenti berbuat yang terbaik demi bangsa Indonesia. Dan, berbagai lapisan masyarakat digalang untuk memastikan bahwa Indonesia tetap bersatu, baik hari ini maupun nantinya.Ketokohan Budi Gunawan bisa dianggap mewakili kaum nasionalis abangan. Figur yang cocok dengan bakal Calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan yang dikesankan mewakili kelompok nasionalis kanan. Pasangan koalisi yang serasi untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonedia. Kisman menilai, Anies Baswean-Budi Gunawan bisa mengakhiri keterbelahan sosial masyarakat yang masih terasa sampai hari ini. Dalam tulisan itu juga disebutkan, Budi Gunawan masih lebih unggul dibandingkan dengan bakal Cawapres Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat maupun mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Bisa dibilang (lebih) unggul dalam semua aspek. Apalagi Budi Gunawan juga (diketahui) memiliki kedekatan yang sangat mumpuni dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,” tulisnya.Begitu pula bila dibadingkan dengan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, PhD, yang sekarang menjabat Menteri Dalam Negeri, maka Budi Gunawan juga masih lebih unggul. Budi Gunawan itu matang dan mampu di semua lini. Baik itu lini depan, lini tengah dan lini belakang. Kisman mengungkap, diduga Tito Karnavian kini sedang digadang-gadang oleh beberapa petinggi PKS yang dikoordinir Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi untuk berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Cawapres. Manuver politik Sekjen PKS ini bisa dipahami, karena selama menjadi anggota DPR lima belas tahun, Habib Aboebakar Alhabsyi hanya bertugas di Komisi III DPR. “Komisi yang membidangi masalah-masalah hukum. Wajar kalau mempunyai kedekatan khusus dengan Tito Karnavian,” tulis Kisman. “Dukungan politik untuk Budi Gunawan, pastinya bukan hanya dari PDIP,” tambahnya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar PDIP mendukung Budi Gunawan untuk dipasangakan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Calon Wakil Presiden, meski “memiliki kedekatan” dengan Megawati? Jangan sampai ada kesan, ini hanya klaim sepihak dari Budi Gunawan tanpa diketahui PDIP. Apalagi, jika dilihat semangat PDIP dan Megawati yang selalu gembar-gembor bahwa PDIP sebagai partai anti korupsi, rasanya tidak mungkin PDIP begitu saja mendukung Budi Gunawan sebagai Bacawapres. Karena jejak digitalnya sulit dihilangkan sebagai salah satu dari 17 Jenderal Polisi yang punya rekening gendut. Isu soal Rekening Gendut Jenderal Polisi ini mulai beredar sejak 2010. Namun, pada Januari 2015 menjadi viral lagi setelah Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri setelah namanya disebut punya rekening gendut sebesar Rp 400 miliar. Apalagi, seperti dilansir Merdeka.com, Minggu (18 Januari 2015 14:56) Budi Gunawan diperiksa KPK terkait kasus rekening gendut miliknya. Bahkan, tak tanggung-tanggung, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka selang satu hari menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri di DPR. Kegagalan Budi Gunawan menjadi Kapolri kemudian berbuntut pada rivalitas KPK versus Polri. Ketua KPK (saat itu) Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dalam kasus pemalsuan dokumen pada pertengahan Januari 2015. Penetapan tersangka atas Samad itu merupakan hasil pengembangan kasus pemalsuan dokumen dengan tersangka awal seorang perempuan bernama Feriyani Lim. “Ditemukan keterlibatan orang lain, yaitu Pak AS, kemudian dalam proses penyidikan itulah mereka [penyidik Polda Sulselbar] dalami dan dalam gelar perkara ditetapkan bahwa AS sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri (kala itu) Irjen Pol. Ronny Sompi. Dokumen yang diduga dipalsukan oleh Samad dan juga Feriyani Lim adalah paspor atas nama Feriyani Lim. Samad diduga membantu membuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu untuk memudahkan pengurusan paspor Feriyani. Sementara itu dalam konferensi pers di Mapolda Sulselbar di Kota Makassar, Senin (17/02/2015), Kabid Humas Polda Sulselbar (saat itu) Kombes Endi Sutendi mengatakan Samad dijerat dalam pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen kependudukan yang memiliki ancaman hukuman maksimal delapan tahun. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Mabes Polri pada 29 Januari. Bareskrim Mabes Polri kemudian melimpahkannya ke Polda Sulsebar. “Dalam gelar perkara yang diadakan pada tanggal 9 Februari, semua unsur penyidik setuju bahwa Saudara AS sudah cukup bukti untuk ditingkatkan statusnya sebagai tersangka,” kata Endi. Penetapan tersangka atas Abraham Samad menuai kecaman publik di media sosial. Tak sedikit yang menuduh hal ini masih ada kaitannya dengan konflik KPK versus Polri yang berawal dari penetapan kandidat Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Sompi membantah jika kasus itu terkait dengan ketegangan yang terjadi antara KPK dengan Polri. Tidak hanya Samad yang dijadikan tersangka. Wakil Ketua KPK (saat itu) Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri saat antar anaknya ke sekolah, seperti dilansir Kompas.com (23/01/2015, 12:06 WIB). Bambang Widjojanto kemungkinan besar ditangkap tim Bareskrim Polri yang ketika itu dipimpin Komjen Budi Waseso, yang konon, berbesan dengan Budi Gunawan, saat dalam perjalanan mengantarkan anak bungsunya, Taki (10), ke sekolah, Jumat (23/1/2015). Melihat jejak digital di atas, rasanya tidak mungkin kalau PDIP bakal dukung Budi Gunawan maju Pilpres 2024. Saya yakin, Megawati lebih mengutamakan Ketua DPR Puan Maharani putrinya ketimbang “orang lain”. Apalagi, Megawati masih punya putra bernama Prananda Prabowo yang dulu saat Megawati jabat Presiden, dialah “otak” ibunya itu. Bisa saja Megawati itu menawarkan Prananda sebagai Bacawapres, sementara Puan konsentrasi di PDIP guna melanjutkan trah Soekarno. Yang masih perlu ditanyakan langsung kepada Budi Gunawan adalah apakah Kepala BIN yang akan berakhir masa jabatannya ini berniat ikut kontestasi Pilpres 2024, sayangnya dalam tulisan Kisman ini belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Apalagi ketika menyebut “diduga” Tito Karnavian kini sedang digadang-gadang oleh beberapa petinggi PKS yang dikoordinir oleh Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi untuk berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Cawapres. Sayangnya, seperti halnya Budi Gunawan, tidak ada konfirmasi langsung dari Habib Aboebakar Alhabsyi. Rasanya tidak mungkin PKS bakal mengajukan kandidat yang santer disebut-sebut terkait skandal “Buku Merah” yang pernah ditangani KPK juga. Jagat media sosial geger sejak Kamis (17/10/2022), setelah Indonesia Leaks merilis bukti baru terkait skandal perusakan buku merah yang membuka kemungkinan dimulainya investigasi lanjutan terkait berbagai kasus yang menyangkut KPK. Sebuah rekaman kamera CCTV yang diterima IndonesiaLeaks memperlihatkan momen perusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian. Buku Merah memuat catatan transaksi keuangan CV Sumber Laut Perkasa, perusahaan milik Basuki Hariman, yang disalurkan kepada sejumlah pejabat. Basuki adalah narapidana kasus suap impor daging yang perkaranya turut menyeret hakim Mahkamah Konsitusi Patrialis Akbar. Dalam rekaman CCTV itu terlihat, ada dua penyidik dari unsur kepolisian, yakni Harun dan Roland Ronaldy, terindikasi merusak buku merah di Ruang Kolaborasi lantai sembilan Gedung KPK. Terekam, beberapa moment Harun dan Roland bolak-balik di ruangan itu melakukan sesuatu terhadap buku tersebut. Skandal buku merah jadi persoalan besar lantaran nama mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tertera dalam buku tersebut sebagai salah seorang penerima aliran uang dari Basuki. Dalam berdasarkan BAP sekretaris Basuki yang rutin mencatat di buku itu, Kumala Dewi Sumartono, ada sembilan kali uang mengalir pada Tito dengan nominal mencapai Rp 8,1 miliar, merujuk laporan Tempo. Bukti baru ini juga memunculkan dugaan kemungkinan keterkaitan antara pengrusakan buku merah dengan penyerangan kepada penyidik senior KPK kala itu, Novel Baswedan. Pasalnya, perusakan buku merah terjadi tiga hari setelah pertemuan Novel dengan Tito. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rilisnya CCTV bisa menjadi bukti awal dimulainya kembali penelusuran kasus buku merah atau pun Novel Baswedan. “KPK bisa mengenakan [pasal] obstruction of justice kepada orang yang diduga merusak barang bukti itu, buktinya bisa dipakai adalah rekaman CCTV,” ujar Wana Alamsyah saat dikonfirmasi Tempo. Jadi, sekali lagi, rasanya tidak mungkin kalau pejabat PKS menyodorkan Tito untuk dipasangkan sebagai Bacawapres Anies Baswedan. Tito pun sekarang ini sedang galau menghadapi skandal Buku Merah dan Ferdy Sambo yang disebut sebagai Kepala Satgassus Nusantara dan Merah Putih yang dibentuk semasa Tito menjabat Kapolri. Menyitir tulisan Kisman Latumakulita di atas, alangkah lebih baiknya jika PDIP dan PKS segera menjawab perihal “dukungan” pada Budi Gunawan maupun Tito Karnavian itu. Benarkah parpol ini mendukung? (*)
Anies, Wayang, dan Pelestarian Budaya Nusantara
Oleh Ayu Nitiraharjo - Pemerhati Budaya BEBERAPA orang merasa gembira dan kagum dengan kunjungan Anies Baswedan ke kediaman Ki Anom Suroto di Solo. Anies disambut dengan sangat hangat oleh Ki Anom dan istrinya, Ibu Vivi. Ki Anom adalah dalang paling senior dan paling dihormati saat ini. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian Anies terhadap profesi dalang dan juga seni wayang. Meski begitu, ada juga beberapa orang yang berkomentar, apakah kunjungan ini hanya upaya membangun citra, atau memang sebuah upaya melestarikan budaya? Bagi yang belum mengenal Anies secara mendalam, mungkin beranggapan ini upaya membangun citra. Tapi bagi yang kenal baik, pasti tahu kepedulian Anies terhadap wayang dan juga kebudayaan Nusantara secara umum. Kunjungan Anies kepada tokoh pedalangan sebenarnya bukan hal yang baru. Ki Anom bukan yang pertama. Hanya saja, kunjungan tersebut memang biasa dilakukan secara personal. Sebelum kunjungan ke kediaman Ki Anom Suroto, Anies sudah beberapa kali mengunjungi kediaman tokoh pedalangan. April 2021, Anies mengunjungi kediaman alm. Ki Manteb Sudarsono di daerah Karanganyar. Waktu itu beliau masih ‘sugeng’ (hidup). Anies berdiskusi panjang mengenai kebudayaan, filsafat, sastra, pewayangan, keris, kayu kuno dan juga bangunan masa lalu. Dalam obrolan tersebut, Anies ditemani oleh Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) alm. Ki Kondang Sutrisno dan Yoga Mandira, Ketua Paguyuban Seni Budaya Nusantara. Di tengah-tengah diskusi, Ki Manteb mengambil dan membuka sebuah kotak. Ternyata isi kotak tersebut adalah keris. Tokoh berjuluk Dalang Setan tersebut kemudian menyerahkan keris ber-luk tujuh tersebut kepada Anies Baswedan sembari menjelaskan sejarah keris tersebut dengan sangat detail. Hubungan Anies dengan dunia pedalangan sebenarnya sangat lekat dan erat. Ki Kondang Sutrisno, di masa hidupnya adalah teman diskusi Anies mengenai seni wayang, filosofi, dan perkembangannya di tanah air. Anies juga selalu mendukung upaya Ki Kondang dan PEPADI dalam melestarikan budaya wayang. Salah satunya dengan menggelar Festival Dalang Anak ke-15 di Taman Fatahillah Kota Tua, Jakarta. Karena itu, Anies merasa sangat kehilangan dengan kepergian tokoh-tokoh senior pedalangan seperti Ki Manteb dan Ki Kondang. Mereka bukan sekadar orang yang dikenal Anies, tapi juga teman diskusi dalam pelestarian wayang dan budaya Nusantara. Satu hal yang mungkin belum banyak diketahui orang adalah kebiasaan Anies nanggap wayang. Anies rutin mengundang para dalang untuk berpentas setiap bulan. Pun saat pandemi Covid19, Anies tetap rutin nanggap wayang melalui virtual di youtube. Hal ini dilakukan Anies sebagai bentuk kecintaan Anies terhadap seni wayang, sekaligus upaya untuk melestarikan budaya Jawa dan budaya Nusantara. (*)
Kasak-kusuk untuk Menjadi Nakhoda Muhammadiyah di Muktamar Ke-48
Kita menginginkan ada seperti tipikal Pak AR lagi di Muhammadiyah. Yang ke atas punya ketegasan dan ke bawah punya marhamah ke warga persyarikatan Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ketua LDK PWM DKI MUHAMMADIYAH bukan partai politik. Tetapi Muhammadiyah punya amal usaha dan pendukung serta simpatisan separoh dari warga masyarakat di negeri ini. Maka dari itu Muhammadiyah menjadi seksi dan gula-gula bagi siapa yang berkuasa dan ingin berkuasa baik itu di Muhammadiyah atau di pemerintahan. Tapi, sayangnya Muhammadiyah sudah punya cara sendiri dalam mengatur dirinya yang gak bisa dikangkangin oleh pihak lain siapapun dia. Mau jadi Ketua Umum (Ketum) silakan atau mau jadi Ketum kedua kali juga silakan. Gak ada yang bisa melarang dan mencegahnya. Tapi kalau pengen jadi Ketum kemudian membentuk Tim-tim dari kalangan angkatan mudanya yang hampir persis sama dengan yang ada di partai-partai politik yang sikat-sikut sana-sini dan membentuk polarisasi yang kemudian menyebabkan warga persyarikatan terbelah seperti saat Pemilihan Presiden (Pilpres) itu yang gak elok dan gak boleh. Dulu ada kejadian orang yang tidak masuk jadi calon Ketum tapi beliau dipilih secara aklamasi oleh semua pengurus untuk jadi Ketum. Itu pernah terjadi. Yakni KH. Sutan Mansur. Model seperti ini tidak pernah terjadi di organisasi manapun baik organisasi massa atau politik baik di dalam negeri atau di dunia. Itu hanya terjadi di Muhammadiyah. Apakah hal semacam ini bisa terjadi di era milenial lagi seperti saat ini di Muktamar ke-48? Kayaknya hal itu Sulit bin Susah. Why atau Kenapa? Karena orang sekarang punya kepentingan pribadi dengan Muhammadiyah cukup tinggi. Mereka mau jadikan Muhammadiyah sebagai tunggangan untuk Kepentingan Pribadi dan Kelompoknya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) saat ini. Ada yang punya kepentingan ingin jadi rektor. Dan, kalau sudah jadi rektor, ingin bisa dua atau tiga priode tanpa prestasi. Ada yang pengen jadi direktur di suatu AUM tanpa malu-malu memintanya agar dia bisa duduk di situ. Padahal Aib bagi Muhammadiyah minta-minta jabatan. Ada yang pengen jadi pengurus di suatu AUM yang gak mau diganti-ganti dengan orang lain kecuali dia mati. Ada yang benar-benar cari hidup di Muhammadiyah karena sudah pensiun di pemerintahan daripada gak ada pemasukan cuan ke kantongnya maka lebih baik jadi pengurus Muhammadiyah. Lumayan kan ada honornya. Padahal dia sudah hafal betul perkataan Yai Ahmad Dahlan “Hidup-hidupkan Muhammadiyah jangan cari hidup di Muhammadiyah”. Ke semua kelompok manusia yang dicontohkan di atas itu mereka adalah orang-orang taat kepada Allah tapi masih hubuddunnya. Jadi, pengurus dan jabatan apa aja di Muhammadiyah silakan saja dan itu tidak haram tapi jangan Kemaruk dan Serakah. Karena organisasi ini milik umat, bukan milik bapak moyang ente. Jadi harus bergiliran. Kecuali ada aturan khusus yang telah disepakati bersama dan disetujui bersama agar anda menduduki jabatan itu sampai kiamat. Itu baru boleh. Seperti yang terjadi sama KH. AR Fakhrudin, beliau jadi Ketum cukup lama karena keteladanan yang beliau miliki. Beliau dengan Kultur Jawanya bisa meredam Pak Harto (Soeharto) sang presiden saat itu yang semua orang takut hatta Jenderal semut saja di negeri ini takut dengannya. Tapi Alhamdulillah Pak AR begitu panggilannya bisa mengatasinya. Kita menginginkan ada seperti tipikal Pak AR lagi di Muhammadiyah. Yang ke atas punya ketegasan dan ke bawah punya marhamah ke warga persyarikatan. Kira-kira ada gak model-model kayak Pak AR lagi? Ke depan Muhammadiyah harus dipimpin oleh seorang yang bermental kayak Pak AR. Yang kesempatan beliau jadi kaya terbuka luas tapi beliau memilih jualan bensin eceran di depan rumahnya sambil nunggu dengan membaca kitab kuning. Oh Pak AR kami merindukan sosok karismamu di Muktamar 48 Muhammadiyah ini. Allahummag filahu warhamhu wa\'afihi wa\'fuanhu. Nasrum Minallahi wafathun Qoriib wa Basysyiril Mukminin. Wallahu A\'lam ... (*)
POPULER
