OPINI
Sejumlah Mega Proyek PUPR Molor, Menteri Basuki Hadimuljono Malah Selengean di KTT G20
Jadi pantas jika serapan belanja negara sampai akhir september 2022 begitu minim, karena sejumlah mega proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR terus molor. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) SAMPAI 20 September 2022 realisasi belanja negara baru Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% dari target, masih ada sisa belanja sebesar Rp 1.192,5 triliun. Anehnya baik Presiden Joko Widodo beserta anak buahnya tampak santai, bahkan katanya tetap optomis sisa anggaran akan terserap di kuartal IV alias akhir tahun. Seharusnya Presiden Jokowi marah besar, karena di balik rendahnya serapan belanja negara akibat para pembantu presiden lelet dan tidak serius bekerja. Banyak proyek yang molor dan berpotensi gagal dikerjakan pada tahun 2022. Sayangnya, bukannya bekerja serius dan gerak cepat, beberapa menteri kita malah selengean. Lihat saja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat acara KTT G20 di Bali, entah apa yang dipikirkan malah sok cari perhatian jadi tukang fotografer. Center for Budget Analysis (CBA), mencatat sejumlah proyek besar di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR banyak yang molor dan terancam gagal terealisasi pada tahun 2022. Contohnya, mega proyek Bendungan Cijurey yang terdiri dari paket I dan paket II di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun, mega proyek yang di bawah SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum Kementerian PUPR beberapa kali gagal tender. Mega proyek bendungan Cijurey seharusnya pada tahun 2022 ini sudah dikerjakan, namun hingga November akhir ini terancam molor. Selain mega proyek Bendungan Cijurey, mega proyek Bendungan Cibeet juga mengalami hal yang sama. Mega proyek Bendungan Cibeet yang terdiri dari paket I dan paket II bernilai Rp 5,4 triliun terancam molor. Dari dua mega proyek saja, total pagu anggaran yang kemungkinan gagal terserap pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9,2 trilun. Jadi pantas jika serapan belanja negara sampai akhir september 2022 begitu minim, karena sejumlah mega proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR terus molor. Lebih miris lagi, bukannya serius bekerja sang menteri Basuki Hadimuljono malah sibuk cari perhatian di KTT G20. Atas kondisi di atas, Center for Budget Analysis meminta Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jadi menteri tidak perlu kebanyakan gimik atau sok lucu, rakyat saat ini butuh kinerja nyata dari pemerintah bukannya lawakan atau tingkah sok jenaka para elit. (*)
Krisis Moneter Dan Krisis Ekonomi Semakin Dekat
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SUKU bunga Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed, sudah naik dari 0 persen menjadi 4 persen, untuk mengendalikan inflasi yang sangat tinggi. Sayangnya, kenaikan suku bunga the Fed sejauh ini masih belum dapat mengatasi inflasi sesuai harapan. Inflasi Oktober 2022 masih cukup tinggi yaitu 7,7 persen. Meskipun turun dibandingkan inflasi September 2022 yang sebesar 8,2 persen, inflasi Oktober ini masih terbilang cukup tinggi, jauh lebih tinggi dari target inflasi the Fed sebesar 2 persen. Selain itu, inflasi bulanan pada Oktober 2022 masih naik 0,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Maka itu, diperkirakan the Fed sepertinya masih akan menaikkan suku bunga pada rapat dewan gubernur (FOMC) bulan Desember yang akan datang, menjadi antara 4,50 persen hingga 4,75 persen. Kenaikan suku bunga the Fed harus diikuti oleh kenaikan suku bunga bank sentral negara-negara lainnya. Kalau tidak, dolar akan hengkang, kurs terdepresiasi. Ini terjadi dengan rupiah. Bank Indonesia terlambat merespons kenaikan suku bunga the Fed sehingga kurs anjlok, dan cadangan devisa terkuras. Suku bunga acuan Bank Indonesia hanya naik menjadi 5,25 persen. Kenaikan ini agak terlambat. Di samping juga tidak cukup tinggi sehingga selisih bunga acuan antara Bank Indonesia dengan the Fed terbilang sangat kecil, memicu dolar keluar dari Indonesia. Bank Indonesia sepertinya tidak mempunyai pilihan lain lagi, kecuali juga menaikkan suku bunga acuan pada bulan depan, menjadi antara 5,75 persen atau 6,00 persen. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia membuat suku bunga kredit juga ikut naik, kemungkinan akan menjadi lebih dari 10 persen. Semua ini akan menekan aktivitas ekonomi. Konsumsi dan investasi akan melemah. Anjloknya kurs rupiah membuat harga barang-barang import menjadi lebih mahal, memicu inflasi, mengurangi daya beli dan konsumsi masyarakat, dan menekan aktivitas ekonomi. Ini baru tahap awal, puteran pertama. Selanjutnya, kenaikan suku bunga the Fed pada saatnya akan berhasil mengendalikan inflasi. Artinya harga komoditas akan turun. Hal ini membuat pertama, defisit neraca transaksi internasional, yaitu neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, akan semakin besar sehingga menekan kurs rupiah. Dan kedua, penerimaan negara akan anjlok, yang pada gilirannya bisa memicu krisis keuangan negara (fiskal). Terakhir, arus defisit transaksi internasional akan dibarengi dengan defisit transaksi finansial dari investor portfolio yang hengkang, akan menambah tekanan terhadap kurs rupiah semakin berat, dan bisa semakin terpuruk. Keluarnya investor portfolio bisa memicu gagal bayar utang luar negeri swasta dan BUMN. Kalau ini berlanjut semakin banyak kasus gagal bayar, maka niscaya bayang-bayang krisis moneter bisa menjadi kenyataan lagi. (*)
Potensi Gagal Bayar Utang Luar Negeri Makin Besar
Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) POTENSI gagal bayar utang luar negeri semakin besar, berawal dari sektor properti, menjalar ke sektor keuangan, dan sektor lainnya. Kalau terjadi satu default maka akan memicu krisis valuta: investor asing akan hengkang. Kurs rupiah semakin tertekan! SOS. Itulah yang tampaknya bakal terjadi pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Seperti dilansir Bisnis.com, Jum’at (18 November 2022|10:04 WIB) misalnya, KIJA disebut tengah memutar otak untuk membayar utang obligasi global setara setara Rp 4,70 triliun, di tengah kenaikan suku bunga. Perusahaan mengelola kawasan industri di Timur Jakarta seukuran dengan Manhattan, New York, tersebut baru-baru ini meminta restu untuk menukar sebagian besar obligasinya yang jatuh tempo pada 2023 senilai US$ 300 juta dengan utang yang jatuh temponya lebih lama. S&P Global Ratings memberi nilai “tertekan” atau “distressed” pada langkah emiten bersandi KIJA ini, dan memperingatkan bahwa para pemegang saham kemungkinan tidak akan diberi kompensasi yang memadai. Sementara, Fitch Ratings mengatakan penukaran obligasi itu dilakukan untuk menghindari default. Tawaran KIJA untuk menukar obligasinya menegaskan bagaimana kenaikan suku bunga membuat emiten properti di Asia makin rapuh. Obligasi dolar Jababeka memperpanjang penurunan dalam beberapa pekan terakhir, bersama dengan utang dari PT Lippo Karawaci and PT Agung Podomoro, yang juga diperdagangkan dalam tekanan. “Utang pengembang Indonesia dengan peringkat lebih rendah dalam dolar AS yang cukup besar dapat mengalami risiko dalam refinancing. Terutama, pengembang dengan recurring income yang lebih sedikit akan mengalami kesulitan likuiditas,” kata Edward Chan, Direktur di S&P, dilansir Bloomberg, Jumat (18/11/2022). Jababeka menyediakan real estat atau lahan untuk perusahaan seperti Toyota Motor Corp. dan Mattel Inc. yang mendirikan dan mengoperasikan pabrik di Indonesia. KIJA kemudian menjual obligasi untuk mengumpulkan dana dengan rating rendah 6,5 persen pada 2016 untuk tujuan umum perusahaan. Pada saat itu, Jababeka memiliki rencana ambisius untuk membangun kota industri dan resor wisata di seluruh negeri, tetapi beberapa dari proyek tersebut tergelincir oleh pandemi dan silent tsunami 2018. Saat ini perseroan tengah berupaya untuk memperpanjang tenor utang yang jatuh tempo pada Oktober hingga 2027. Harga obligasi tersebut telah turun hampir separuhnya sejak awal tahun ini, menurut data yang dihimpun Bloomberg. Pekan lalu, Fitch Ratings juga telah memangkas peringkat Jababeka lebih jauh ke wilayah tingkat spekulatif, menjadi C dari CC. Penukaran obligasi yang diusulkan juga datang di tengah meningkatnya tanda-tanda adanya kekhawatiran pendanaan di antara pengembang di Indonesia. Pasalnya, kenaikan suku bunga menekan permintaan akan properti dan mendorong biaya pembayaran utang. Kesulitan-kesulitan itu diperparah oleh dolar AS yang terus menguat. Kondisi perusahaan real estat umumnya menjadi cerminan awal krisis keuangan. Bagi sejumlah investor bahkan, langkah KIJA menawarkan penukaran obligasi membawa kembali kenangan akan Jababeka yang pernah nyaris gagal bayar sebelum pandemi lalu. Rencana penukaran utang saat ini juga bisa menjadi contoh bagi pengembang lainnya di Indonesia yang harga obligasnya sudah melorot di bawah 70 sen dolar, level yang dinilai tertekan. Krisis Valuta Cadangan devisa 09/2021 mencapai USD146,9 miliar. Setahun kemudian turun USD 16,1 miliar, menjadi USD 130,8 miliar (09/2022). Penurunan ini masih akan berlanjut, Bank Indonesia menghadapi tekanan naikkan suku bunga acuan. Krisis valuta dan ekonomi menanti. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2022 mengalami defisit 1,3 miliar dolar AS, ini disebabkan oleh melonjaknya defisit pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang mencapai 6,1 miliar dolar AS atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Laporan Negara Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III 2022 yang diterbitkan Jumat (18/11/2022) BI menyebutkan, defisit neraca TMF pada triwulan III 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. “Aliran keluar neto investasi portofolio meningkat akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang semakin tinggi dan kebutuhan pembayaran surat utang swasta yang jatuh tempo,” kata Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (18/11/2022). Melihat perkembangan tersebut, BI menyatakan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI. “Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Erwin. Defisit pada NPI membuat cadangan devisa tergerus menjadi 130,78 miliar dolar AS hingga akhir September 2022, turun dari posisi triwulan II 2022 sebesar 136,38 miliar dolar AS, dan lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan I 2022 yang mencapai 139,13 miliar dolar AS. Meskipun demikian, menurut Erwin, kinerja NPI pada triwulan III 2022 tetap kuat menopang ketahanan eksternal. Selain itu, transaksi berjalan pada triwulan III 2022 terus menunjukkan kinerja yang solid ditandai dengan peningkatan surplus, sehingga dapat menahan tekanan terhadap NPI. Demikian juga dengan posisi cadangan devisa sebesar 130,8 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah masih berada di atas standar kecukupan internasional. (*)
Dudung-Yudo-Fadjar Calon Panglima Antara, Maruli Kandidat Panglima TNI Sesungguhnya
Luhut setidaknya memegang 10 jabatan dalam sejumlah proyek kebijakan Presiden. Naif rasanya jika bukan Maruli yang dipersiapkan menjadi AD-1 kemudian TNI-1. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi, Politik, dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Kandidat Doktor Ilmu Politik HINGGA kini, tidak ada tanda-tanda Jenderal TNI Andika Perkasa akan diperpanjang masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Usia pensiun paling tinggi bagi perwira TNI. Ia memang sudah datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Maret 2022 lalu, untuk menguji batas usia pensiun prajurit TNI. Tujuannya agar perwira yang memiliki keahlian khusus dapat pensiun pada usia 60 tahun, seperti Polri. Andika meminta keadilan. Namun upaya itu kandas. Menurut MK, Pasal 53 dan frasa ‘usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama’ dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a, UU TNI tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Maka, pagelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali yang rangkaiannya berakhir 20 November 2022, kemungkinan akan menjadi kegiatan terakhir Andika Perkasa dalam pengamanan acara internasional di Indonesia. Oleh karena itu pula, Surat Presiden (surpres) Joko Widodo harus sudah sampai Gedung DPR pada pekan ketiga November 2022 ini. Jadi masih ada waktu bagi DPR untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI yang disodorkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga, rapat paripurna DPR untuk mengesahkan Panglima TNI pengganti Andika Perkasa bisa terlaksana sebelum 15 Desember 2022. Puncaknya adalah pelantikan serta serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa kepada calon Panglima TNI pada pekan ketiga Desember 2022 mendatang. Panglima Antara Tiga Kepala Staf Angkatan, memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan Mabes TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (57 tahun), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (57 tahun), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo (56 tahun, 7 bulan). Aturan mengenai pengangkatan calon Panglima TNI tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 13. Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan,” bunyi Pasal 13 ayat 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pergantian Panglima TNI secara normal harus diwujudkan, karena tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 untuk masa kampanye direncanakan berlangsung pada 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Adapun hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Di sinilah titik kritisnya. Apa sebab? Karena baik Jenderal Dudung Abdurachman maupun Laksamana Yudo Margono akan berusia 58 tahun pada November 2023 mendatang. Keduanya hanya berselisih satu pekan hari kelahirannya. Dudung 19 November 1965 dan Yudo 26 November 1965. Sementara Fadjar Prasetyo kelahiran 9 April 1966 dan akan pensiun pada April 2024 mendatang atau dua bulan jelang pemungutan suara. Oleh karena itulah, jika salah satu dari ketiganya menjadi Panglima TNI, mereka akan menjadi panglima antara. Sedangkan Panglima TNI yang sesungguhnya justru adalah pengganti mereka. Sekaligus akan mengawal pelaksanaan masa kampanye serta pemungutan suara di mana situasi politik diperkirakan akan memanas. Perlu stabilitas keamanan nasional yang harus ditangani Panglima TNI. Patron Klien Diperkirakan, Panglima TNI yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi situasi panas jelang pergantian kepemimpinan nasional pada Oktober 2024 adalah Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli yang kini menjadi Panglima Kostrad adalah ‘putra mahkota’ yang sesungguhnya dipersiapkan menjadi Panglima TNI di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hubungan Presiden Jokowi dengan Jenderal Maruli Simanjuntak seperti teori dalam komunikasi politik, yakni teori patron dan klien. Hubungan komunikasi keduanya sudah terkoneksi sejak Jokowi menjadi Presiden pada periode pertama Oktober 2014. Di situ Kolonel (Infanteri) Maruli menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Teori patron-klien didasarkan atas sistem patron-klien dalam kehidupan masyarakat. Teori ini sudah sangat tua, sehingga selalu diulang-ulang kegunaannya untuk menjelaskan fenomena politik. Sistem patron-klien diorganisasikan oleh orang yang berkuasa, kemudian memelihara loyalitas orang yang lebih rendah kedudukannya. Baik patron ataupun klien menganggap hubungan antara mereka sebagai personal, mirip dengan hubungan dalam keluarga. Namun, berbeda dengan keluarga yang tanpa pamrih, hubungan dalam sistem patron-klien berpamrih atau ada kepentingannya. Termasuk kepentingan politik. Menantu dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purnawirawan) Luhut Binsar Panjaitan itu, pada 2016 dipromosikan menjadi Komandan Korem 074 Warastrama di Solo, kampung halaman Presiden Jokowi. Maruli kemudian kembali ke istana, menjadi Wakil Komandan Paspampres, pada 2017. Setahun kemudian pecah bintang menjadi Kepala Staf Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Tentu saja wilayah tugasnya di provinsi tempat tinggal Presiden Jokowi. Ia kembali menempel dengan Presiden Jokowi pada 2018. Maruli kelahiran Bandung, 27 Februari 1970, itu dipercaya menjadi Komandan Paspampres dengan promosi pangkat bintang dua (mayor jenderal). Sebagai Komandan Paspampres Maruli menduduki jabatan itu selama dua tahun dari November 2018 hingga November 2020. Lulusan Akademi Militer 1992 dengan latar belakang Infanteri Kopassus ini kemudian menduduki posisi bergengsi sebagai Pangdam Udayana di Bali pada November 2020 hingga Januari 2022. Selama satu tahun dua bulan menjadi pangdam, ia promosi ke jabatan strategis sebagai Panglima Kostrad. Posisi Kunci Dudung Selama era Presiden Jokowi, jabatan KSAD bersumber dari Panglima Kostrad. Dimulai sejak Jenderal Mulyono, Jenderal Andika Perkasa, dan Jenderal Dudung Abdurachman. Tentu saja, Maruli tidak akan bisa menjadi KSAD apabila Jenderal Dudung masih dalam posisi memimpin Mabesad. Maka pergantin kepemimpinan elit TNI bisa dimulai dari sini. Apabila Jenderal Dudung Abdurachman tidak digeser dari posisi KSAD, maka Maruli belum bisa mendapatkan promosi bintang empat. Di sinilah Jenderal Dudung Abdurachman berpeluang menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Jika Laksamana Yudo Margono atau Marsekal Fadjar yang menjadi Panglima TNI, maka pergeseran di lingkungan Angkatan Darat mengalami kemendekan. Kecuali apabila Jenderal Dudung digeser ke posisi lain. Misalnya menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri. Hal itu bisa dilakukan melalui kebijakan reshuffle kabinet yang kemungkinan akan segera bergulir pada akhir tahun 2022 ini. Indikasinya setelah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mulai berbeda jalan dengan Presiden Jokowi dalam penentuan bakal calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Jika Dudung yang menjadi Panglima TNI, maka kemungkinan juga akan dicarikan posisi terhormat untuk Yudo Margono di kabinet. Mengingat selama era Presiden Jokowi, matra laut belum mendapatkan kesempatan memimpin Mabes TNI. Presiden Jokowi juga menegaskan akan mengevaluasi jajaran kabinetnya yang akan berkeinginan turut dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Sejumlah Menteri dan pejabat setingkat menteri secara implisit maupun eksplisit terlihat bergerak menuju pilpres 2024. Sekarang atau Tidak Jadi, Maruli Simanjuntak nyaris tidak akan mendapatkan kendala untuk menjadi KSAD dan kemudian menjadi Panglima TNI. Tentu saja jika Presidennya masih Jokowi. Apalagi posisi strategis Luhut Panjaitan sebagai menteri yang paling dipercaya Jokowi. Luhut setidaknya memegang 10 jabatan dalam sejumlah proyek kebijakan Presiden. Naif rasanya jika bukan Maruli yang dipersiapkan menjadi AD-1 kemudian TNI-1. Memang ada sejumlah letnan jenderal yang merupakan senior dari Maruli. Namun posisinya seperti ‘ban serep’ apabila ada situasi yang tidak mulus. Di antaranya Letjen Agus Subiyanto, saat ini menjadi Wakil KSAD. Ia juga pernah menjadi Komandan Paspampres menggantikan Maruli Simanjuntak. Agus abituren Akmil 1991, lebih senior daripada Maruli. Ada pula lulusan terbaik Akmil 1990 Letjen I Nyoman Cantiasa, serta lulusan terbaik Akmil 1991 Letjen Teguh Pudjo Rumekso. Termasuk Letjen Eko Margiyono, Letjen Rudianto, dan Letjen Teguh Muji Angkasa, ketiganya lulusan Akmil 1989. Sehingga jika Maruli menjadi KSAD, ia akan melampaui seniornya lulusan Akmil 1989, 1990, dan 1991. Jika Maruli tidak menjadi Panglima TNI di era Presiden Jokowi, maka peluang itu bisa saja lepas. Kehilangan momentum. Pengganti Jokowi kemungkinan bisa saja akan memiliki skenario berbeda. Di sinilah to be or not tobe bagi Jenderal Maruli. Sekarang (2022-2023) atau tidak sama sekali. (*)
Konsepsi Pendidikan
Untuk memperkuat keberfungsian, dunia pendidikan harus terhubung dengan (mendapat dukungan dan ikut menyehatkan) tata kelola politik dan tata sejahtera perekonomian. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, pendidikan baik berfungsi mengembangkan peserta didik yang memiliki kehebatan dalam mengetahui (knowledge), membuat (keterampilan), dan berbuat (karakter), melalui proses pengembangan kapabilitas dan keberfungsiannya dalam kehidupan nyata. Kapabilitas dikembangkan di lingkungan pendidikan melalui ketersediaan wahana kesetaraan kesempatan (opportunities) dan kebebasan (freedom) bagi siapa pun untuk belajar mengembangkan diri dengan memilih melakukan tindakan bernilai atau meraih apa yang dilihat seseorang secara reflektif sebagai sesuatu yang bernilai. Hal itu bisa ditumbuhkan lewat perpaduan fungsi pengembangan potensi (bawaan kodratnya dikembangkan dan disehatkan) dgn tuntunan pembelajaran yang tepat (tersedianya domain), serta ketersediaan peluang-peluang yang relatif setara untuk mengembangkan diri (field). Kapabilitas yang ditumbuhkan dalam dunia pendidikan itu juga harus memperhatikan keberfungsiannya secara efektif, yang dapat diaktualisasikan individu dalam keterlibatannya dlm relasi-relasi kehidupan nyata. Untuk memperkuat keberfungsian, dunia pendidikan harus terhubung dengan (mendapat dukungan dan ikut menyehatkan) tata kelola politik dan tata sejahtera perekonomian. Luaran pendidikan unggul harus mendapat lingkungan politik yang mendukung prestasi-meritokrasi dan tata sejahtera yang mendukung pengembangan ekonomi pengetahuan berbasis inovasi dan teknologi. Bibit unggul individualitas harus tumbuh di atas tanah sosialitas dan lapangan usaha yang sehat dan subur. (*)
Gagal Bayar Obligasi Global Bisa Memicu Krisis Valuta
Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) POTENSI gagal bayar utang luar negeri semakin besar, berawal dari sektor properti, menjalar ke sektor keuangan, dan sektor lainnya. Kalau terjadi satu default maka akan memicu krisis valuta: investor asing akan hengkang. Kurs rupiah semakin tertekan! SOS. Itulah yang tampaknya bakal terjadi pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Seperti dilansir Bisnis.com, Jum’at (18 November 2022|10:04 WIB) misalnya, KIJA disebut tengah memutar otak untuk membayar utang obligasi global setara setara Rp 4,70 triliun, di tengah kenaikan suku bunga. Perusahaan mengelola kawasan industri di Timur Jakarta seukuran dengan Manhattan, New York, tersebut baru-baru ini meminta restu untuk menukar sebagian besar obligasinya yang jatuh tempo pada 2023 senilai US$ 300 juta dengan utang yang jatuh temponya lebih lama. S&P Global Ratings memberi nilai “tertekan” atau “distressed” pada langkah emiten bersandi KIJA ini, dan memperingatkan bahwa para pemegang saham kemungkinan tidak akan diberi kompensasi yang memadai. Sementara, Fitch Ratings mengatakan penukaran obligasi itu dilakukan untuk menghindari default. Tawaran KIJA untuk menukar obligasinya menegaskan bagaimana kenaikan suku bunga membuat emiten properti di Asia makin rapuh. Obligasi dolar Jababeka memperpanjang penurunan dalam beberapa pekan terakhir, bersama dengan utang dari PT Lippo Karawaci and PT Agung Podomoro, yang juga diperdagangkan dalam tekanan. “Utang pengembang Indonesia dengan peringkat lebih rendah dalam dolar AS yang cukup besar dapat mengalami risiko dalam refinancing. Terutama, pengembang dengan recurring income yang lebih sedikit akan mengalami kesulitan likuiditas,” kata Edward Chan, Direktur di S&P, dilansir Bloomberg, Jumat (18/11/2022). Jababeka menyediakan real estat atau lahan untuk perusahaan seperti Toyota Motor Corp. dan Mattel Inc. yang mendirikan dan mengoperasikan pabrik di Indonesia. KIJA kemudian menjual obligasi untuk mengumpulkan dana dengan rating rendah 6,5 persen pada 2016 untuk tujuan umum perusahaan. Pada saat itu, Jababeka memiliki rencana ambisius untuk membangun kota industri dan resor wisata di seluruh negeri, tetapi beberapa dari proyek tersebut tergelincir oleh pandemi dan silent tsunami 2018. Saat ini perseroan tengah berupaya untuk memperpanjang tenor utang yang jatuh tempo pada Oktober hingga 2027. Harga obligasi tersebut telah turun hampir separuhnya sejak awal tahun ini, menurut data yang dihimpun Bloomberg. Pekan lalu, Fitch Ratings juga telah memangkas peringkat Jababeka lebih jauh ke wilayah tingkat spekulatif, menjadi C dari CC. Penukaran obligasi yang diusulkan juga datang di tengah meningkatnya tanda-tanda adanya kekhawatiran pendanaan di antara pengembang di Indonesia. Pasalnya, kenaikan suku bunga menekan permintaan akan properti dan mendorong biaya pembayaran utang. Kesulitan-kesulitan itu diperparah oleh dolar AS yang terus menguat. Kondisi perusahaan real estat umumnya menjadi cerminan awal krisis keuangan. Bagi sejumlah investor bahkan, langkah KIJA menawarkan penukaran obligasi membawa kembali kenangan akan Jababeka yang pernah nyaris gagal bayar sebelum pandemi lalu. Rencana penukaran utang saat ini juga bisa menjadi contoh bagi pengembang lainnya di Indonesia yang harga obligasnya sudah melorot di bawah 70 sen dolar, level yang dinilai tertekan. Krisis Valuta Cadangan devisa 09/2021 mencapai USD146,9 miliar. Setahun kemudian turun USD 16,1 miliar, menjadi USD 130,8 miliar (09/2022). Penurunan ini masih akan berlanjut, Bank Indonesia menghadapi tekanan naikkan suku bunga acuan. Krisis valuta dan ekonomi menanti. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2022 mengalami defisit 1,3 miliar dolar AS, ini disebabkan oleh melonjaknya defisit pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang mencapai 6,1 miliar dolar AS atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Laporan Negara Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III 2022 yang diterbitkan Jumat (18/11/2022) BI menyebutkan, defisit neraca TMF pada triwulan III 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. “Aliran keluar neto investasi portofolio meningkat akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang semakin tinggi dan kebutuhan pembayaran surat utang swasta yang jatuh tempo,” kata Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (18/11/2022). Melihat perkembangan tersebut, BI menyatakan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI. “Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Erwin. Defisit pada NPI membuat cadangan devisa tergerus menjadi 130,78 miliar dolar AS hingga akhir September 2022, turun dari posisi triwulan II 2022 sebesar 136,38 miliar dolar AS, dan lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan I 2022 yang mencapai 139,13 miliar dolar AS. Meskipun demikian, menurut Erwin, kinerja NPI pada triwulan III 2022 tetap kuat menopang ketahanan eksternal. Selain itu, transaksi berjalan pada triwulan III 2022 terus menunjukkan kinerja yang solid ditandai dengan peningkatan surplus, sehingga dapat menahan tekanan terhadap NPI. Demikian juga dengan posisi cadangan devisa sebesar 130,8 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah masih berada di atas standar kecukupan internasional. (*)
Muhammadiyah: Rahmatullah wa Baarakatuh bagi Bangsa Indonesia
Keluarga yang sehat dan terdidik serta produktif adalah public goods yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi stunting, dan penyakit degeneratif yang makin menghinggapi warga muda, serta pinjaman online. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @LSBO PWM Jawa Timur HARI ini adalah hari kedua persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah menyelenggarakan Muktamar Nasional 48 di Solo. Memasuki usianya yang ke 110, persyarikatan besar ini sedang melakukan reposisi peran agar tetap relevan dengan lansekap multi-dimensi yang sedang mengalami disrupsi besar-besaran oleh kehadiran internet, kerusakan lingkungan, resesi global, dan konflik perang nuklir. Ancaman perang ini kini makin bergeser ke Asia Timur pada saat China bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan militer baru yang menantang Barat. Ummat manusia kini menghadapi ancaman eksistensial yang serius sebagai spesies yang paling terorganisir. Pada saat wacana global dan nasional masih membawa sisa-sisa ketakutan – jika bukan kebencian – terhadap Islam, ketiga ancaman perubahan itu akan secara langsung mempersoalkan Islam Berkemajuan sebagai nilai utama yang selama 5 tahun terakhir ini digelorakan oleh persyarikatan Muhammadiyah di tengah mitra, pesaing dan pelanggannya yang berubah. Pada saat pimpinannya masih didominasi para baby boomers, Muhammadiyah juga sulit mengabaikan peran generasi nettizens yang kini menyusun bonus demogarafi bangsa ini. Diperlukan rumusan nilai utama baru (lagi) supaya persyarikatan ini tetap relevan dengan konstelasi global saat ini. Generasi muda dibingungkan oleh wacana politik indentitas menjelang Pemilihan Umum 2024. Ketidakpedulian pada politik sebagai hasil proyek depolitisasi ummat Islam sejak Orde Baru masih meninggalkan persoalan serius Muhammadiyah. Politik sebenarnya bukan sekedar seni meraih kekuasaan, namun politik Islam adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai amanat para pendiri bangsa yang termaktub dalam UUD 1945 sebelum diganti oleh UUD 2002 yang liberal kapitalistik. Meniru hampir habis-habisan gaya hidup Barat sejak reformasi bukan saja menjerumuskan bangsa dan ummat Islam Indonesia dalam deformasi kebangsaan dan kenegaraan, namun juga sekaligus melemahkan Republik ini sebagai kekuatan regional untuk mengimbangi China dan Barat. Dari KTT G20 di Bali baru-baru ini saja makin terlihat bahwa kepemimpinan Indonesia Islam di ASEAN sesungguhnya berpotensi sebagai sumber kekuatan non-blok yang menyodorkan jalan tengah atau jalan ketiga, the third, middle way. Secara ekonomi, Muhammadiyah perlu segera membebaskan Republik ini dari riba sebagai instrumen nekolimik Barat yang memperbudak sekaligus secara diam-diam terus memiskinkan dan menguras kekayaan ummat Islam secara tidak sah jika sulit disebut melanggar hukum. Muhammadiyah perlu segera mengadopsi Hattanomics yang telah diamanahkan oleh UUD45 terutama dalam pasal 33. Adalah riba yang menghancurkan asas kekeluargaan dalam usaha bersama dalam perekonomian. Koperasi (sudah) menjadi model kelembagaan ekonomi Muhammadiyah berpola bagi-hasil menjadi pola utama investasi Amal Usaha Muhammadiyah, menghindari riba yang hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi nasional maupun global. Investasi perlu diperluas ke sektor keuangan dengan membangun Baitul Mal Muhammadiyah sambil terus mendorong sistem keuangan berbasis emas, meninggalkan uang kertas serta barter dalam perdagangan internasional untuk mendorong fair trade and commerce. Dengan jumlah anggota yang cukup besar, Muhammadiyah berpotensi memperkuat pasar domestik dalam menghadapi stagflasi dan resesi global beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, untuk membangun kembali etos kesaudagaran (yang) sekaligus meningkatkan kecerdasan finansial anggota persyarikatan, sistem pendidikan Muhammadiyah yang masih didominasi oleh persekolahan perlu direkonstruksi menjadi Sibernetika Jejaring Belajar Dahlanian yang lentur dan luwes untuk memperluas kesempatan belajar bagi warga persyarikatan maupun warga negara umumnya. Pendidikan untuk semua tidak mungkin diwujudkan melalui persekolahan formal. Keluarga dan masjid menjadi simpul-simpul Self Organized Learning Environment utama, sementara persekolahan dan pesantren melengkapi dan menambahi kapasitas edukatif Muhammadiyah. Keluarga yang sehat dan terdidik serta produktif adalah public goods yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi stunting, dan penyakit degeneratif yang makin menghinggapi warga muda, serta pinjaman online. Muhammadiyah bertanggungjawab menyedikan warga muda yang mandiri, bertanggungjawab, sehat dan produktif pada umur 18 tahun. Pendidikan tinggi tidak boleh dirumuskan sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menutup-nutupi kegagalan pendidikan menengah menyediakan warga muda yang mandiri tersebut seperti saat ini. Dengan komitmen kuat pada Hattanomics dan Dahlanian Learning Cybernetics itu Muhammadiyah akan menebar kasih sayang bagi semua warga bangsa, dan etos saling mensejahterkan dan memakmurkan yang bernilai rahmatullah wa barakatuh, menghentikan kehidupan saling peras, saling jegal dan saling bermusuhan yang memecah belah persatuan bangsa yang majemuk ini. Kiprah Muhammadiyah yang inovatif ditunggu dengan penuh harap oleh bangsa ini. Gunung Anyar, Surabaya, 19 November 2022. (*)
Pilih Panglima Berdasarkan Hakikat Ancaman
Ancaman individu dapat berupa keamanan jiwa diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Sedangkan ancaman dunia maya berupa elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Oleh: Selamat Ginting, Kandidat Doktor, Analis Komunikasi, Politik, dan Militer Universitas Nasional (UNAS) SEBAIKNYA Presiden Joko Widodo memilih calon Panglima TNI berdasarkan hakikat ancaman nyata terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Baik ancaman di dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan bangsa dan negara Indonesia. Setidaknya ada tiga kepentingan ancaman, yakni ancaman kepentingan negara, bangsa, dan pemerintah yang perlu diprioritaskan Presiden dalam menentukan calon Panglima TNI. Hal itu terkait dengan semakin dekatnya waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk segera mengirimkan surat presiden tentang calon Panglima TNI kepada DPR. Mengingat pada 15 Desember 2022, DPR sudah menjalani masa reses alias bekerja di luar gedung parlemen. Dengan waktu yang semakin sempit, lanjut Ginting, seharusnya pekan depan Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera diproses nama calon Panglima TNI. Mengingat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki pensiun usia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Ia menguraikan kepentingan hakikat ancaman, setidaknya meliputi tiga hal. Pertama, ancaman negara yang meliputi kedaulatan dan kemerdekaan negara, serta keutuhan wilayah. Kedua, ancaman bangsa, meliputi persatuan bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa. Dan ketiga, meliputi ancaman kebijaksanaan dan tindakan pemerintah, serta legitimasi pemerintah. Dari tiga poin itu, silakan Presiden Jokowi memilih calon Panglima TNI dari tiga kepala staf angkatan. Hal itu merupakan hak prerogratif presiden selaku pemegang kekuasaan tertingi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk memilih calon Panglima TNI berdasarkan pada hakikat ancaman. Tiga kepala staf angkatan yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan Mabes TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (57 tahun), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (57 tahun), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fajar Prasetyo (56 tahun, 7 bulan). Aturan mengenai pengangkatan calon Panglima TNI tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 13. Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Bunyi Pasal 13 ayat 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Atasi Ancaman Selain ancaman terhadap negara, bangsa, dan pemerintah, yang juga perlu diperhatikan adalah ancaman individu, serta ancaman dari dunia maya terhadap warga negara. Ancaman individu dapat berupa keamanan jiwa diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Sedangkan ancaman dunia maya berupa elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ke depan yang perlu mendapatkan perhatian dari Presiden untuk memilih Panglima TNI adalah potensi serangan terhadap Indonesia. Setidaknya ada enam serangan yang harus dipersiapkan, yakni: serangan simultan dari dalam dan/atau didukung dari luar; serangan multi arah melewati batas negara; serangan asimetris; serangan oleh negara kecil dan bukan negara; serangan jaringan teroris internasional; serta serangan terhadap sistem kehidupan masyarakat. Belum lagi yang paling pokok ancaman dari sisi militer yang harus diantisipasi dan harus dihadapi TNI. Untuk itu pimpinan TNI ke depan mesti memperketat pembatasan dengan negara lain; menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara; melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan; meningkatkan alutista (alat utama sistem senjata). Jadi bukan soal dapat bergiliran di antara tiga kepala staf angkatan. Yang paling penting dan harus diperhatikan adalah hakikat ancaman nyata. (*)
Muhammadiyah Harus Tetap Menjaga Kepemimpinan Amanah
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kepemimpinan amanah adalah harapan warga Muhammadiyah yang dihasilkan melalui proses Muktamar. Sejak pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dahulu mengibarkan bendera organisasi sebagai sarana perjuangan keumatan maka amanah adalah hal yang selalu ditekankan kepada pimpinan dan kader yang dipercaya untuk menjalankan roda Muhammadiyah. Organisasi adalah gerakan. Gerakan dalam memajukan agama dan umat. Agama tegak umat kuat. Pemimpin menjadi teladan, memotivasi perbuatan serta menjaga kebenaran dan keadilan. Pemilihan hanya mekanisme pemberian kepercayaan agar tercapai berbagai sasaran dan harapan. Amanah adalah perintah Allah sebagaimana Kalam--Nya \"innallaha ya\'murukum an tuwadduul amaanaati ilaa ahlihaa\"--Allah memerintahkanmu untuk menunaikan amanah kepada ahlinya (QS An Nisa 58). Menunaikan amanah adalah jalan bagi kemuliaan, sebaliknya mengkhianati menyebabkan kehinaan karena melanggar larangan Allah \"laa takhunuullaha war rosula wattakhunuu amaanaatikum\"--jangan kalian mengkhianati Allah dan Rosul-Nya dan janganlah mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu (QS Al Anfal 27). Kepemimpinan Muhammadiyah sejak berdirinya hingga saat ini mampu menjaga amanah tersebut. Segala amal usaha Muhammadiyah dijalankan dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan. Dengan kepemimpinan kolektif dituntut untuk saling mengingatkan agar dapat menjaga kepercayaan atau amanah tersebut. Kini Muktamar ke-48 siap untuk dilaksanakan. 39 calon pimpinan telah ditetapkan oleh Sidan Tanwir. Akan Diajukan kepada muktamirin untuk dipilih 13 di antaranya. Tidak ada satupun yang berkampanye untuk dipilih. Di kalangan kader ada keinginan agar terjadi pemaduan antara pimpinan lama dengan yang baru. Demi penyegaran untuk kesinambungan periode kepemimpinan selanjutnya. Kepemimpinan amanah harus tetap dijaga agar langgeng kiprah Muhammadiyah dalam berkhidmah pada umah, bangsa dan negara. Kerja dan kegiatan yang diharapkan senantiasa mendapat kemudahan dan pertolongan dari Allah SWT. Kepemimpinan amanah di lingkungan Muhammadiyah dapat dicapai jika dimiliki keyakinan kuat bahwa jabatan apapun saat ini mestilah dipertanggungjawabkan di kehidupan akherat nanti. Allah Maha Melihat dan Mendengar \"innallaha kaana sami\'an bashiiro\" (QS An Nisa 58). Siapapun yang diberi amanah untuk memimpin Muhammadiyah, ia harus ingat pada apa yang pernah dipesankan oleh KH Ahmad Dahlan : \"Menjaga dan memelihara Muhammadiyah bukan sesuatu perkara yang mudah. Karena itu aku senantiasa berdo\'a setiap saat hingga saat-saat terakhir aku akan menghadap kepada Ilahi Robbi. Aku juga berdo\'a berkat dan keridloan serta limpahan rahmat karunia Ilahi agar Muhammadiyah tetap maju dan bisa memberikan manfaat bagi seluruh ummat manusia sepanjang sejarah dari zaman ke zaman\". Solo, 18 Nopember 2022
Kembali ke UUD 1945 Asli: Jalan Satu-satunya Indonesia Bisa Selamat
LaNyalla menyampaikan bahwa keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya,” ujarnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MEMAKAN waktu cukup lama Kajian Politik Merah Putih terus berdiskusi dan sampai pada keyakinan: kembali ke UUD 1945 asli pasti akan lahir karena amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 telah membawa petaka negara berjalan tanpa arah. Negara menjadi jarahan Oligarki, kekuatan asing, dan aseng lainnya. Bahkan menimpa pada kehidupan masyarakat tanpa perlindungan negara, semua itu menjadi liar, benturan dalam kehidupan terjadi di mana-mana. Proses negosiasi para pengusul kembali ke UUD 45 asli sedang berjalan, baik melalui Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), dan Dewan Pertimbangan (Wantim) Presiden, bahkan aspirasi juga sudah sampai kepada Presiden. Momentum dekrit Kembali ke UUD 1945 asli ada dua momentum: sebelum Pilpres 2024 dan sesudahnya. Konsekuensi dan dampak masing masing momentum tersebut akan berbeda. Sebelum Pilpres 2024 tentu lebih sedikit resiko, Pilpres 2024 dibatalkan, sedang Pemilu legislatif tetap berjalan, untuk mengisi perwakilan di lembaga legislatif. Konsekuensinya negara ditata ulang setelah Presiden dipilih oleh lembaga MPR yang telah kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Bisa terjadi jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang untuk melakukan perubahan semua UU yang bertentangan dengan UUD 1945 asli. Resiko benturan masyarakat bisa diminimalisir, dikendalikan dengan ketat. Reaksi Oligarki tentu akan keras karena menyangkut hidup dan matinya. Dekrit kembali ke UUD 1945 asli setelah Pilpres 2024 tetap berjalan, namun konsekuensi dan resikonya sangat berat dan besar. Dapat dipastikan untuk kembali ke UUD 1945 asli hanya bisa terjadi dengan kekerasan. Presiden terpilih dan Oligarki akan tetap bertahan dan mempertahankan posisinya. Kondisi ini akan melahirkan kekerasan dan sangat mungkin terjadinya perang saudara untuk memaksa presiden mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Keadaan akan menyerat kekuatan dari luar untuk ikut bertarung dalam mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Opsi kedua ini prosesnya sangat rumit dan berbahaya, yang terjadi Indonesia dipertaruhkan selamat sebagai negara yang utuh sesuai UUD 1945 asli atau roboh dan hancur berantakan. Saat ini sesungguhnya Indonesia pada posisi gempuran perang asimetrik yang ditandai dengan telah diubahnya UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai Naskah Asli. Pengubahan UUD 1945 Naskah Asli dilakukan oleh MPR-RI 1999 - 2004 dan disahkan pada Agustus 2002, bentuk kelengahan, kesembronoan dan akibat tekanan dari kekuatan yang sangat besar Indonesia akan diubah menjadi negara liberal, kapitalis, dan individualis. Sekaligus penghancuran jatidiri dan identitas bangsa Indonesia. Suka atau tidak, Indonesia bisa bubar akibat kesalahan para pengelola negara saat ini yang sok jagoan, latah dan merasa jumawa, kebodohan dan sangat kering pengalaman, penghayatan bahwa negara lepas dari Pancasila pasti akan ambruk dan hancur. Tidak mau melihat sejarah kacaunya negara, dan akhirnya sampai terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berpegang kepada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara pada 3 April 2014, menuntut segera diberlakukannya kembali UUD 1945 Naskah Asli sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Karena hanya UUD 1945 naskah asli-lah yang sah diberlakukan pada saat Pancasila sudah ditetapkan kembali sebagai Dasar Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Tuntutan ini harus segera direalisasikan mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ditetapkan di: Jakarta, 28 Oktober 2014. Presiden Jokowi diminta mengeluarkan Dekrit supaya kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli. Sebab, selama 20 tahun sejak amandemen UUD 1945 yang dimulai pada tahun 2000, rakyat semakin tertindas di berbagai bidang, baik bidang ekonomi dan politik yang full dalam kendali dan dikuasai oligarki. “Rakyat menunggu dan mendukung Jokowi mengeluarkan dekrit,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ketika berkunjung ke kantor FNN, di Gedung SOHO, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore, 16 November 2022. Menurut LaNyalla, dengan kembali ke UUD 1945 asli jelas akan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Agar bisa seperti itu, maka kembali ke UUD 1945 asli itu kemudian disempurnakan dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Masyarakat, kalangan akademisi (rektor, dosen, guru besar dan mahasiswa), para jenderal (purn) TNI, para raja raja dan sultan, tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya di daerah tetap terus menuntut dan bersama masyarakat akan bergerak jika Presiden mengabaikan tuntutan negara segera kembali ke UUD 1945 asli. Kalau Presiden tetap bandel, Presiden sah untuk diturunkan di tengah jalan dengan paksa. LaNyalla menyampaikan bahwa keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya,” ujarnya. “Saya sudah sampaikan dan serahkan “Peta Jalan mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” sebanyak 36 halaman yang intinya kembali ke UUD 1945 asli,” ungkap LaNyalla. Kembali ke UUD 1945 asli adalah jalan terakhir untuk Indonesia bisa selamat dari kehancurannya. (*)
POPULER
