OPINI
Ternyata Politik Identitas Itu Dilindungi Konstitusi UUD 1945
Rupanya para pembenci Islam tidak membaca konstitusi dan memahami bagi umat Islam memilih pemimpin itu adalah ibadah yang dituntun oleh Al Quran dan Hadits. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila STIKMA terhadap umat Islam yang dilakukan oleh elit politik dengan stikma politik identitas merupakan akal-akalan yang tidak jujur. Mereka para oligarki yang biasa menghalalkan segala cara akan berbenturan dengan akhlaq yang mulia umat Islam, oleh sebab itu maka dibuatlah isu politik identitas untuk membonsai dan mengkerdilkan umat Islam. Mereka ketakutan jika umat Islam bangkit, sebab akan mengancam ketidak- jujuran dan ketidak-adilan yang selama ini mereka lakukan. Soal memilih pemimpin bagi umat Islam adalah bagian dari ibadah. Oleh sebab itu para oligarki berusaha melakukan pelemahan dan fitnah-fitnah dihembuskan bagian dari Islamophobia. Yang radikal, khilafah, teroris, politik identitas semua ini memedi yang diciptakan untuk umat Islam agar takut pada mereka. Padahal ibadah itu dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi bagi umat Islam memilih pemimpin itu bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, ada kriteria yang diberikan oleh Rosululloh Muhammad lewat hadits-nya. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kreteria di atas atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Rupanya para pembenci Islam tidak membaca konstitusi dan memahami bagi umat Islam memilih pemimpin itu adalah ibadah yang dituntun oleh Al Quran dan Hadits. Oleh sebab itu jikalau yang dimaksud memilih pemimpin dengan kriteria Agama Islam dianggap politik identitas, maka bagi umat Islam politik identitas itu adalah ibadah dan ibadah dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2. (*)
KPU Melakukan Unlawful Killing terhadap Partai Ummat
Karena demikian strategisnya posisi Partai Ummat, sangat tepat Pak Amien dan jajarang pengurus menuntut agar semua notulen KPU dalam proses pengesahan semua partai peserta pemilu 2024 dibuka secara transparan. Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN PENDIRI Partai Ummat (atau PU), Prof Amien Rais, protes keras. Berdasarkan infomasi A1, kata Pak Amien, Partai Ummat tak masuk daftar partai yang lolos ikut pemilu 2024 karena ada intervensi “kekuatan besar”. KPU (Komisi Pemilihan Umum) besok akan mengumumkan partai yang lolos. Vonis terhadap PU masih mungkin berubah menjelang pengumuman besok. Bisa saja KPU akhirnya menyatakan PU lolos. Tetapi, andaikata tetap dinyatakan tak lolos, siapa yang meminta intervensi dan siapa yang melakukan intervensi? Ini menarik untuk ditelusuri. Sebab, kemungkinan campur tangan “kekuatan besar” seperti yang ditengarai mantan Ketua MPR itu sangat masuk akal. Nah, siapa yang meminta intervensi agar PU dinyatakan tak lolos? Dugaan yang paling logis adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) – Zulkifli Hasan yang sering dipanggil Zulhas. Ada beberapa alasan mengapa dugaan itu paling klop diarahkan ke Zulhas. Perlu ditegaskan bahwa ini cuma dugaan. Tentu publik boleh saja menduga. Pertama, Zulhas sangat berkepentingan agar PAN tidak tergerus di pemilu 2024. Dalam hal ini, Partai Ummat –kalau ikut pemilu 2024 – hampir pasti mampu menyedot suara PAN. Sebab, konstituen PAN dan PU berada di lahan yang sama. Bahkan, ada kemungkinan PU bisa merebut suara lebih besar dari PAN. Ini mengingat ketokohan Pak Amien Rais jauh lebih karismatis dan magnetis dibandingkan Zulhas. Kedua, selain Zulhas dengan kepentingan untuk menyelamatkan PAN, pihak yang juga tidak ingin Partai Ummat ikut pemilu adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi ini bisa disebut “Koalisi Jokowi”. Untuk kepenitingan politik Jokowi yang ingin mencapreskan Ganjar Pranowo. Sejauh ini, KIB beranggotakan Golkar (12.31%), PAN (6.84%) dan PPP (4.52%). Total 23.67%.. PAN sangat krusial bagi KIB. Kalau perolehan suara nasional PAN turun di bawah 4%, maka partai ini tidak berhak mendapatkan kursi di DPR 2024. Kalau Partai Ummat ikut pemilu maka sangat mungkin perolehan suara PAN pada pemilu 2019 sebesar 6.84% akan turun di bawah 4%. Ini artinya, Zulhas akan menghadapi “nightmare” (nasib buruk). PAN bakalan tak punya wakil di DPR RI. Tanpa anggota DPR pusat, keberadaan mereka di KIB akan gugur dengan sendirinya. Meskipun PAN masih mungkin “hidup” di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Bisa dipahami bahwa Jokowi pun tak rela PAN jatuh di bawah 4%. Karena itu, sangat pantas diduga bahwa intervensi “kekuatan besar” yang dimaksudkan Pak Amien itu adalah intervensi Istana. Ini sekaligus menjawab siapa yang melakukan intervensi. Seberapa wajib intervensi “kekuatan besar” ini dilakukan demi menyetop Partai Ummat? Jawabannya sangat wajib. Pertama, KIB tak bisa “gambling” (berjudi) mengharapkan partai lain. Kedua, kalau PU ikut pemilu, suara PPP pun bisa juga terancam. Partai Ka’bah sedang pecah berserakan. Sangat mungkin kemarahan akar rumput terhadap pimpinan PPP akan mereka tunjukkan dengan mengalihkan pilihan ke PU. Tidak mustahil PPP juga akan jatuh di bawah 4%. Menjadi lebih runyam bagi KIB jika jalan cerita ini menjadi kenyataan. PAN dan PPP terjungkal di pileg (pemilihan legislatif) 2024. KIB berantakan. Berdasarkan kalkulasi ini, dipastikan akan ada pula intervensi “kekuatan besar” untuk memaksa PKB ikut KIB. Pemilik PKB, Muhaimin Iskandar yang populer dipanggil Cak Imin, mungkin sudah punya firasat tentang itu. Dia sangat rentan. Lambung Cak Imim masih sensitif terhadap “durian kardus”. Si “kekuatan besar” tahu penyakit itu masih bisa dipakai untuk membawa Cak Imin ke klinik khusus pasien politik yang berada di gedung Merah-Putih, Kuningan. Begitulah gambaran singkat mengapa wajar diduga Partai Ummat tak diloloskan, bukan tak lolos. Partai ini mengirimkan sinyal ancaman ke mana-mana. Partai Ummat, kalau diloloskan, bahkan bisa mengacaukan skenario besar yang bertujuan untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi. Karena demikian strategisnya posisi Partai Ummat, sangat tepat Pak Amien dan jajaran pengurus menuntut agar semua notulen KPU dalam proses pengesahan semua partai peserta pemilu 2024 dibuka secara transparan. Kalau ini tidak dihiraukan, maka KPU bisa disebut melakukan “unlawful killing” terhadap Partai Ummat. Penyingkiran tanpa dasar hukum. Dan jika dibiarkan, maka KPU akan semakin brutal. Mereka akan melakukan genosida demokrasi. (*)
Anies Sebagai Pemimpin Otentik
Hanya kemampuan menderita yang bisa menjadikan seseorang memiliki kekuatan. Begitupun kehadiran seorang pemimpin, menjadi pilihan untuk bisa menyusuri jalan penderitaan. Tak ada kebahagiaan bagi seorang pemimpin, kecuali rakyat yang lebih dulu merasakannya. Tak ada penderitaan bagi rakyat, selain pemimpin yang mengambil tanggungjawabnya. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI DENGAN kepemimpinan bergaya teknokrasi, Ada beberapa poin penting yang membuat Anies menjadi pemimpin berkarakter yang dibutuhkan zaman. Selain memiliki integritas dan berkarakter humanis, Anies mampu berinteraksi dengan kompleksitas dinamika kehidupan rakyat. Tak hanya kerja keras dan kerja cerdas guna memulung prestasi dan penghargaan, Anies juga terbiasa dan intim dengan pelbagai problematika kebangsaan seperti tuntutan demokrasi, gejolak dan krisis ekonomi akibat pandemi, penegakan hukum dan perspektif perilaku politik kekuasaan. Cara Anies yang elegan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang visioner sekaligus mampu menghadapi tantangan modernitas. Termasuk gaya hidup postmo, kehadiran buzzer dan influencer dalam politik sebagai sisi gelap kemajuaan teknologi informasi serta pluralitas mainset dan persepsi politik rakyat. Namun dari semua gejala kehidupan sosial itu, ada yang krusial terkait nilai, tradisi dan orientasi terhadap faktor kepemimpinan dan proses perjalanan kebangsaan. Tak sekedar geliat pembangunan, rakyat juga butuh ruang ekspresi, kreasi dan aktualisasi diri. Kebebasan, persamaan hak dan pengakuan eksistensi tak serta-merta bisa diabaikan betapapun narasi kemakmuran dan keadilan memenuhi pikiran rakyat. Ada transisi dari keadaan terbatas dan tak mencukupi dengan kemudahan dan berlimpahnya fasilitas. Pembangunan tak harus melulu dengan fisik yang megah dan mewah serta mampu memenuhi kebutuhan. Dampak pembangunan juga harus bisa menjadi bermakna, bernilai dan terpenting bermanfaat jika rakyat bisa merasakannya di semua lapisan. Selain akses dari kue pembangunan yang merata dan menyeluruh, rakyat juga sangat membutuhkan sentuhan spiritual lebih dari sekedar meteriil. Tetap menjadi manusia religius di tengah pesat dan gemerlapnya hedonisme hidup. Pembangunan manusia seutuhnya, yang mengakomodasi kebutuhan lahiriah dan batiniah rakyat Indonesia. Anies tahu betul paradigma dan prinsip-prinsip itu, sehinggga perjalanan kepemimpinannnya tak pernah lepas dari panduan dan semangat yang demikian. Berikut beberapa catatan profil Anies yang mengokohkannya sebagai pemimpin yang relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini dan mendatang. 1. Anies memiliki rekam jejak yang baik dan membanggakan bukan hanya dalam karir dan politik semata. Anies juga lahir, tumbuh dan berkembang dari lingkungan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kehidupannya sangat lekat dengan dunia pendidikan. Menyelami karir sebagai pendidik dan pengajar dalam tradisi pengabdian yang menjadi warisan keluarga. Semangat Anies terasa mendesak dan faktual di butuhkan bangsa saat ini. Kehadiran Anies seakan memang sudah menjadi kehendak sejarah dan takdir bagi Indonesia. 2. Anies merupakan figur pemimpin yang kuat dalam konsep dan praksis. Menyandang profesi intelektual dan akademisi, Anies juga presisi dalam ranah birokrasi. Kemampuannya meracik kota Jakarta yang megah dan artistik tanpa meninggalkan sisi-sisi kemanusiaannya. Memaparkan sentuhan teknologi yang beriringan dengan keberadaban serta menghadirkan keharmonisan dan keselarasan kota dengan warganya. Itulah yang menjadi salah satu dari beragam dan potensi keunggulan Anies. Kompetensi diri yang mumpuni itu, membuat Anies layak memimpin NKRI. 3. Behavior politik yang mengusung keilmuan dan kesolehan sosial menjadi faktor penting dan utama ketika Anies menjejaki panggung kekuasaan. Betapa negara ini sangat membutuhkan keteladanan pemimpin, Anies secara alami menjawab kebutuhan rakyat yang sedang dirundung krisis kepemimpinan. Tidak hanya sekedar cerdas, santun dan berwibawa, Anies juga menjadi pemimpin yang amanah dan memberi inspirasi kepada siapapun tentang bagaimana arti peran kebaikan yang bisa memberi sebesar-besarnya manfaat kepada kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Bagaimanapun resiko seorang pemimpin itu, tak pernah lepas dari pro dan kontra. Disebut pemimpin karena ada pengikut dan pendukungnya, adapula yang membenci dan bahkan memusuhinya. Anies telah melewati proses dan membuktikannya, hanya kesanggupan melewati jalan terjal dan kesulitan yang penuh penderitaan, maka akan lahir pemimpin sejati. Kebijaksanaan menyerap isu, intrik dan fitnah serta pelbagai upaya menjegal Anies sebagai calon presiden, menjadi signifikan membuat Anis sebagai pemimpin simpatik yang mendapat dukungan rakyat. Menebar kebaikan untuk kepentingan rakyat dan welas asih terhadap kejahatan yang menerpanya. Menegaskan Anies memimpin dengan hati. Membuat Anies menjadi pemimpin yang otentik yang memiliki visi dan komitmen serta ketulusan mewaqafkan dirinya demi kebesaran dan kemajuan Indonesia. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 13 Desember 2022/19 Jumadil Awal 1444 H.
Fenomena Bencana Bertubi-Tubi
Jika manusia ditimpa bencana, berdoa kepada Tuhannya dengan bertobat kepada-Nya, tetapi bila Dia memberi sedikit rahmat kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhan. (QS 30:33) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta MUSIBAH ialah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa; malapetaka, bencana, kesengsaraan. Siksa ialah penderitaan, kesengsaraan dan sebagainya sebagai hukuman. Azab ialah siksa dari Tuhan yang diganjarkan kepada manusia yang meninggalkan perintah dan melanggar larangan-Nya. Bencana dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, bencana alam yang murni merupakan kejadian alam, seperti gempa bumi, dan kedua, bencana non-alam, yakni bencana yang melibatkan campur tangan manusia, seperti banjir, kebakaran hutan, dan wabah virus corona. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Kerusakan telah tampak di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dia akan merasakan sebagian kepada mereka akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. (QS 30:41) Tidakkah kaulihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum ‘Ad? Di kota Iram, dengan tiang-tiang yang tinggi. Yang semacamnya tak pernah tercipta di seluruh negeri. Dan dengan kaum Samud yang membelah batu-batu besar di lembah. Dan Firaun Raja Tonggak-tonggak. Yang sudah sewenang-wenang di seluruh negeri. Dan memperbanyak kerusakan di dalamnya. Maka Tuhanmu menjatuhkan hukuman azab atas mereka. (QS 89:6-13) Kami telah menghukum rejim Firaun dengan tahun-tahun kekeringan dan berkurangnya hasil panen, agar mereka mengambil pelajaran. Bila mereka mengalami musim yang baik, mereka berkata, “Inilah usaha kami.” Tetapi bila mereka ditimpa yang buruk, mereka lemparkan sebab-sebabnya kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, nasib mereka di tangan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Mereka berkata kepada Musa, “Apa pun bukti yang kaubawa untuk menyihir kami, kami tak akan beriman kepadamu.” Lalu Kami timpakan ke atas mereka bencana kematian, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai tanda yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka itulah kaum pendosa. Setelah azab menimpa, mereka berkata, “Hai Musa, berdoalah kepada Tuhan untuk kami sesuai dengan janji-Nya kepadamu. Jika kami dilepaskan dari azab, kami akan beriman kepadamu dan membebaskan Bani Israil pergi bersamamu.” Tetapi setiap Kami lepaskan mereka dari azab sampai batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Lalu Kami jatuhkan hukuman. Mereka Kami tenggelamkan ke dalam laut, karena mereka telah mendustakan bukti-bukti Kami dan mereka tidak mengindahkannya. (QS 7:130-136) Allah SWT memberikan cobaan berat kepada orang-orang beriman dalam menegakkan kebenaran. Sabar dan shalat menjadi jalan untuk memperoleh bimbingan dan pertolongan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Allah bersama orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup, sekalipun tidak kamu rasakan. Kami pasti akan menguji kamu dengan perasaan agak takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang sabar. Mereka yang berkata, bila ditimpa musibah, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji‘un” - kami milik Allah dan kepada-Nya pasti kami kembali. Mereka itulah yang mendapat karunia dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. (QS 2:153-157) Seseorang ada kalanya mendapat nikmat lalu mensyukurinya atau ditimpa bencana lalu bersabar dalam menghadapinya. Rasulullah saw bersabda, “Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu atas dirinya kecuali hal itu baik baginya. Jika mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya, dan bila mendapatkan kesusahan, ia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan pula bagi dirinya.” (HR Muslim). Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, “Kesabaran terdapat dalam dua pintu: pertama, sabar dalam menjalankan hal-hal yang dicintai Allah swt, walaupun terasa berat; kedua, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah swt walaupun sangat diinginkan hawa nafsu. Siapa melakukan keduanya, ia orang yang sabar. Allah SWT menguji hamba-hamba-Nya dengan cobaan. Terkadang Allah SWT memberikan ujian berupa kebahagiaan, dan terkadang memberikan ujian berupa kesusahan, rasa takut, dan kelaparan, dengan hilangnya harta kekayaan, anggota keluarga, dan sanak saudara. Allah SWT memberi kabar gembira kepada mereka yang tabah dalam menghadapi musibah. Orang-orang yang beriman bila mendapat musibah mereka segera mengembalikan segala peristiwa kepada Allah SWT, dengan keyakinan bahwa mereka adalah milik Allah SWT, dan Dia memperlakukan hamba sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Allah SWT mencela orang-orang munafik yang bila ditimpa musibah akibat ulah tangan mereka sendiri, mereka datang kepada Rasulullah (umat Islam) mohon maaf seraya bersumpah, bahwa mereka berpihak kepada musuh karena demi kebaikan dan perdamaian. Di antara tanda-tanda orang munafik ialah tidak tidak ikut serta dalam berjihad (QS 4:72-73). Manusia cenderung berkeluh kesah. Bila mendapat musibah ia mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memohon agar segera dibebaskan dari musibah itu, dan jika musibah telah usai, ia cenderung lupa diri dan melupakan Tuhan. Jika manusia ditimpa bencana, berdoa kepada Tuhannya dengan bertobat kepada-Nya, tetapi bila Dia memberi sedikit rahmat kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhan. (QS 30:33) Ada bencana yang membuat manusia sadar bahwa dirinya terjepit, lalu perhatiannya kembali kepada Yang Maha Kuasa, tetapi bila dengan rahmat-Nya diberi karunia, ia lupa diri, dan mengaku sebagai hasil usahanya sendiri. Sungguh manusia diciptakan serba gelisah. Bila ditimpa bahaya berkeluh kesah, Dan bila menerima kekayaan ia kikir. Kecuali orang yang tekun mengerjakan shalat. Mereka yang tetap setia mengerjakan shalat. Dan mereka yang dalam harta kekayaannya ada hak yang sudah ditentukan. Untuk orang miskin yang meminta dan yang tak mau meminta. Dan mereka yang membenarkan hari akhirat. Dan mereka yang takut pada kemurkaan Tuhan. Karena kemurkaan Tuhan sebaliknya dari kedamaian dan ketenangan. Dan mereka yang menjaga kesucian. Kecuali dengan istrinya dan tawanan yang menjadi milik tangan kanannya, tidaklah tercela. Tetapi mereka yang mencari di luar itu, itulah yang melanggar batas. Dan mereka yang memelihara amanat dan perjanjiannya. Dan mereka yang memegang teguh kesaksiannya. Dan mereka yang memelihara shalatnya. Mereka itulah yang dimuliakan di taman surga. (QS 70:19-35) Kita niscaya banyak berdzikir, mendekat diri kepada Allah swt, dan memohon ampun kepada-Nya atas segala kealpaan dalam menjalankan segala aturan-Nya. (*)
Pemilu 2024 Pasti dan Wajib Dilaksanakan, Kecuali Dikudeta
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semua upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, atau mengubah periode jabatan presiden menjadi tiga periode, akan melanggar konstitusi, atau kudeta konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BANYAK pihak yang ingin melanggar konstitusi terkait masa jabatan presiden. Mereka ingin mempertahankan Joko Widodo tetap berkuasa, meskipun tahu bahwa itu melanggar konstitusi. Caranya, melalui perpanjangan masa jabatan presiden, misalnya sampai 2027, atau presiden tiga periode, artinya Jokowi diperkenankan mengikuti proses pemilihan presiden untuk ketiga kalinya. Tetapi, semua upaya mempertahankan Jokowi sebagai presiden setelah 2024 pasti tidak sah dan melanggar konstitusi. Pertama, pintu perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode harus melalui MPR, karena hanya MPR yang bisa mengubah konstitusi. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau MPR secara terang-terangan menjadi kaki-tangan otoritarian, ‘memperkosa’ demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, MPR akan menjadi aktor utama kudeta konstitusi, bisa dianggap subversif dan pengkhianat demokrasi dan kedaulatan rakyat, membawa Indonesia menjadi negara otoritarian dan tirani. Sehingga, kalau terjadi perubahan kekuasaan, maka mereka semua harus bertanggung jawab secara individu. Kedua, ada yang berpendapat, penundaan pemilu juga bisa dilaksanakan tanpa melalui MPR, tetapi melalui presiden, dengan mengeluarkan PERPPU (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang) atau Dekrit Presiden, dengan alasan ada kondisi darurat, sehingga pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan. Kedua manuver ini lebih fatal lagi, karena melanggar konstitusi secara terbuka dan terang-terangan. Presiden memang bisa mengeluarkan Perppu dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Tetapi isi Perppu, yang hierarkinya setara dengan undang-undang, jelas tidak boleh melanggar konstitusi. Artinya, Perppu dalam kondisi kegentingan apapun tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden, tidak bisa mengubah periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Artinya, Perppu tidak bisa membatalkan atau mengubah periode pemilu setiap 5 tahun, yang jatuh tempo 2024. Kalau sampai presiden mengeluarkan Perppu yang melanggar konstitusi, misalnya memperpanjang masa jabatan presiden, dengan cara menunda pemilu, maka presiden bisa dicap kudeta konstitusi, masuk kategori subversif? Selain itu, tentu saja kegentingan yang memaksa dalam Perppu harus dirinci secara jelas apa yang dimaksud dengan keadaan genting atau keadaan darurat, yang tidak bisa ditangani oleh undang-undang yang ada, sehingga presiden harus mengeluarkan Perppu. Perppu juga harus disahkan oleh DPR, yang secara normal tidak akan menyetujui Perppu yang melanggar konstitusi. Kalau sampai disahkan maka berarti DPR bersama presiden, berkomplotan (?), membuat UU yang melanggar konstitusi secara terang-terangan, atau undang-undang otoritarian dan tirani. Dalam hal ini, rakyat mempunyai hak kedaulatan untuk melawan segala tindakan parlemen yang melanggar konstitusi. Begitu juga dengan dekrit presiden, tidak boleh melanggar konstitusi sebagai hukum tertinggi di sebuah negara. Sedangkan presiden baik sebagai kepala negara (head of state) maupun kepala pemerintah (state of government) justru wajib taat konstitusi. Maka itu, dekrit presiden secara otomatis juga harus taat konstitusi: tidak boleh melanggar konstitusi. Dengan demikian, dekrit presiden tidak bisa mengubah konstitusi: tidak bisa mengubah masa jabatan presiden atau periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Artinya, dekrit presiden bukan supremasi hukum yang berada di atas konstitusi. Karena presiden tidak bisa mengganti konstitusi. Terakhir, konstitusi Indonesia tidak membolehkan presiden mengeluarkan dekrit. Artinya, dekrit presiden tidak sah sama sekali dalam hukum konstitusi Indonesia. Dalam kegentingan memaksa, presiden hanya bisa mengeluarkan Perppu, bukan dekrit, yang keduanya pada prinsipnya identik, dan setara dengan undang-undang. Topik ini akan dibahas dalam tulisan selanjutnya. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semua upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, atau mengubah periode jabatan presiden menjadi tiga periode, akan melanggar konstitusi, atau kudeta konstitusi. Maka itu, rakyat Indonesia, yakinlah, pemilu 2024 pasti terlaksana, dan wajib dilaksanakan. (*)
Serat Petruk Dadi Ratu
Eling-eling jangan diteruskan tingkahmu seperti Petruk Dadi Ratu: Siro aja kumalungkung kalawan deksuro bakal sirna jayamu (Jangan bangga dan sombong karena kekuasaan-kemuliaanmu akan hilang). Oleh: Sutoyo Abadim, Koordinator Kajian Politik Merah Putih IBARATE kaya: Kere munggah bale (terjemah bebas semula gelandangan mendadak menjadi kaya-raya, perilakunya jadi norak/kampungan). Wong baring tinabuhan (terjemah bebas orang gila menari-nari makin girang karena diiringi tetabuhan). Manungsa kata kuwi kasebut luput cinatur, artinya susah dibahas atau dibicarakan, sulit dianalisis dicarikan pembenarannya dengan teori apa pun. Manungso wis ilang sejatine manungso, yen ndeleng ora nganggo mripat, ngrasake enak ora nganggo ilat, ilang pangroso sejatining roso. Ngagem busana adat wis ora ganggo pakem, wewangenane mung dumeh (mentang-mentang) sakarepe dewe mergo ora pirso pakem gegandengan kaluhuran budaya luhur Jawa. Anane mung ngawur \"beguguk ngutha waton\", kahenan gludug kurang udan, adigang - adigang - adiguna\" Ono menungso sing uripe dinggo sio-sio (Ada manusia yang hidup dipakai sia- sia). Ojo dumeh kowe urip ning dunyo uwis ndunyo (Jangan sombong kamu hidup di dunia sudah punya segalanya {harta}). Banjur kowe ra rumangsa karo sing kuasa (Terus kamu tidak berterima kasih sama yang kuasa). Ning ndonyo iki ra mungken ono sing abadi (Di dunia ini tidak mungkin ada yang abadi). Urip lan mati iku sampun kagem Gusti (Hidup dan mati itu sudah punya Tuhan {Tuhan yang ngatur}). Kabeh keputusan di atur karo sing Ilahi (Semua keputusan diatur sama sang Ilahi). Mulo kowe urip ning ndunyo kuwi kudu ngerteni (Maka kamu hidup di dunia itu harus mengerti). Yo siki kowe kabeh do sadaro dewe (Ya sekarang kamu semua pada sadari sendiri). Aku ra sok gembet ning arep mbenahke (Aku tidak sok tahu tapi mau membenarkan). Mugo kowe ning akhirat ngetoke dalane (Semoga kamu di akhirat dilihatkan jalannya). Dalan ingkang lurus dingge tungu siji-siji (Jalan yang lurus dipakai menunggu satu-satu). Di tumpake Kreto Jowo (Dinaikkan keranda). Tumpake rodo mangungsa (Dengan roda manusia). Diutupi ambyang-ambyang. Eling-eling jangan diteruskan tingkahmu seperti Petruk Dadi Ratu: Siro aja kumalungkung kalawan deksuro bakal sirna jayamu (Jangan bangga dan sombong karena kekuasaan-kemuliaanmu akan hilang). Semua akan kembali ke alam kelanggengan. (*)
Jokowi Memang Sudah Tidak Bisa Dipercaya
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SKENARIO \"the real ruler\" oligarki soal Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan atau memajukan boneka untuk Pilpres 2024 sudah banyak dibaca publik. Beberapa pengamat sudah memberi \"warning\". Hanya yang kini agak menarik adalah bahwa skenario tersebut dikemukakan lantang oleh kader PDIP Masinton Pasaribu dalam salah satu acara yang kemudian viral. Pembiaran atas ucapan kadernya itu memberi sinyal bahwa PDIP memang sejalan dengan pandangannya. Publik melihat di akhir masa jabatan periode kedua Jokowi ini Ketum PDIP Megawati sering \"memelototi\" ulah Jokowi yang sepertinya berjalan sendiri atau berjalan bersama oligarki. Petugas partai yang tidak menjalankan tugas partainya. Sejak awal meskipun PDIP sebagai pemenang Pemilu dan sukses menjadikan Jokowi sebagai Presiden akan tetapi Jokowi tidak penuh berada dalam kendalinya, bahkan dalam beberapa hal menjadi \"petugas durhaka\" dengan mengancam, menghukum dan menantang kebijakan partai. KPK yang \"mengejar\" kader PDIP dan mendorong Ganjar Pranowo sebagai Capres untuk \"menyaingi\" Puan Maharani adalah contoh sikap berseberangannya itu. Mengenai semangat tiga periode yang secara ambivalen dimainkan Jokowi dimana di depan seperti menolak tapi di belakang terus \'blusukan\' sebenarnya ditentang keras oleh rakyat. Semangat itu tidak sesuai dengan aturan Konstitusi. Begitu juga dengan perpanjangan masa jabatan. Rakyat tidak akan bisa menerima. Suara yang dikemukakan oleh Bahlil, Zulhas, Cak Imin, Bamsoet dan lainnya itu sangat tidak berdasar. Alasan yang dikaitkan dengan pandemi Covid 19 adalah dalih politik yang mengada-ada atau diada-adakan. Suara lantang kader PDIP Masinton Pasaribu sesungguhnya sama atau sejalan dengan aspirasi rakyat pada umumnya. Karenanya wajar jika PDIP harus segera keluar dari kandangnya untuk bersama rakyat menentang semangat dan kekuasaan oligarki Pemerintahan Jokowi. Jokowi sudah jelas gagal membawa bangsa pada kehidupan yang bermartabat dan berkedaulatan rakyat. Apalagi sejahtera, adil dan makmur. Demikian juga dengan pengajuan boneka oligarki. Hal ini tentu menyakitkan dan membodohi rakyat. Betapa nista rakyat jika disodori seorang pemimpin yang berkategori boneka. Indonesia bukan panggung sandiwara atau tempat pertunjukan wayang yang bisa dimainkan untuk sekedar mengacak-acak perasaan penonton. PDIP adalah pemenang Pemilu, PDIP pula yang menjadikan Jokowi sebagai Presiden. Ternyata Jokowi itu tidak amanah dan terlalu banyak membuat masalah. PDIP harus ikut bertanggung jawab pada rakyat dengan segera mencabut mandat. Mendesak Jokowi untuk segera mundur adalah jalan PDIP berdasarkan Tap MPR No VI tahun 2000. Jika ngotot atau tidak mau, maka PDIP dapat memelopori upaya meminta DPR agar memulai penggunaan Pasal 7A UUD 1945 yakni memundurkan Presiden. MPR kelak yang menentukan. Sangat kuat dugaan bahwa rakyat akan mendukung. Partai-partai politik yang masih ingin mendapatkan dukungan dari rakyat tentu akan bersama-sama PDIP dalam menjalankan mekanisme konstitusional ini. Situasi kebangsaan kita sudah sangat parah, Jokowi sudah tidak dapat dipercaya. Bahkan berbahaya. Saatnya berbuat untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Sejarah tengah menunggu siapa yang mampu berbuat untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Pilihannya : \"take it or leave it\". Bandung, 13 Desember 2022
Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur
Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Ketua Umum PB HMI, Mantan Penasihat KPK PAGI tadi sampai siang, 11 Desember, boleh dibilang, seluruh teve mainstream menyiarkan secara langsung arak-arakan pengantin baru. Ada 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erina Sofia Gudono. Pernikahannya kemarin, 10 Desember 2022. Ini dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Joko Widodo kali ini bukan sebagai presiden. Beliau lebih tepat sebagai kaisar. Mirip kaisar Ferdy Sambo dengan Satgasusnya yang konon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun ragu-ragu untuk menangkapnya. Jokowi sebagai kaisar karena para Menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara itu tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Menteri Hukum dan HAM perlu mengajukan RUU tentang protokoler kepresidenan ke DPR. Salah satu pasalnya menetapkan, setiap kegiatan pribadi presiden, para Menteri harus menjadi Panitia Pelaksana. Derita Cianjur Senin, 21 November 2022, ba’da dzuhur, rumah saya di bilangan Depok, bergetar. Agak kuat. Sekitar 20 detik. Rupanya, terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban meninggal, 334 orang. Masih ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Kerugian material menurut BPBD Cianjur, ada 2.834 rumah, 5 tempat ibadah, 13 fasilitas pendidikan, 10 kantor dan gedung, 5 fasilitas kesehatan, serta 1 kios mengalami kerusakan. Ada juga dua jembatan dan dua titik jalan yang terdampak. Risiko ekonomi akibat gempa mencapai Rp 1.601 triliun. Namun, potensi kerugian yang dapat diklaim ke asuransi sebesar Rp 38,5 triliun. Jokowi mengunjungi tenda pengungsi di lokasi bencana, 22 November 2022. Satu langkah positif. Jokowi, seperti biasa, di depan kamera, menyerahkan bantuan sembako. Bahkan, menyerahkan nasi kotak ke pengungsi. “Nanti dibantu Rp 50 juta yang (kerusakannya) berat, yang sedang Rp 25 juta, yang ringan Rp 10 juta, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya,” ucap Jokowi dengan raut wajah yang khas, “ndeso”. Semoga saja tidak seperti penyerahan sertifikat tanah yang kemudian ditarik kembali. Perilaku Jokowi di tenda pengungsi korban gempa Cianjur itu, tidak tergambar dalam acara pernikahan putra bungsunya, Kaesang. Bahkan, kontradiksi ribuan derajat. Sebab, biaya sewa hotel khusus untuk acara ijab kabul saja, setidaknya menghabiskan Rp 85.600.000 hingga Rp 114.700.000. Sejatinya, bukan soal mewah atau bukan. Bukan juga masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel tersebut, satu miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Ini karena, kekayaan Jokowi yang dilaporkan ke KPK, terakhir, Rp 71.471.446.189. Kekayaan itu antara lain berasal dari gaji dan tunjangan sebagai Presiden sebesar Rp 62.740.000/bulan. Kaesang sendiri konon punya kekayaan Rp 63 miliar. Sebab, dia seorang Pengusaha. Tidak tanggung-tanggung. Ada 13 perusahaan miliknya. Ada yang berkaitan dengan makanan dan minuman (pisang, roti bakar, kopi, susu, cemilan), kaos berlogo cebong, pelatihan programming dan IT, ternak ikan lele, kartu permainan mirip monopoli, aplikasi khas makanan rumahan, dan konsultan lapangan kerja. Cabang perusahaannya ada di Solo, Yogya, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia. Dua masalah yang muncul dalam benak anggota masyarakat pedalaman. Pertama, bagaimana Kaesang yang masih 29 tahun, memiliki 13 perusahaan dan kekayaan sebesar 63 miliar rupiah? Kaesang mulai berbisnis pada 2017. Ayahnya, Jokowi seorang Penyelenggara Negara (PN). Mulai dari walikota, gubernur, sampai presiden. Apakah tidak ada pengaruh Jokowi sebagai PN terhadap kemajuan bisnis Kaesang? Kedua, Islam tidak melarang orang kaya, sekaya-kayanya. Namun, cara memperoleh dan menggunakan kekayaan tersebut yang jadi masalah. Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah misalnya, menyita sebagian harta seorang peniaga di Madinah. Peniaga ini protes. Sebab, beliau bukan PN. Jadi, beliau tidak harus taat peraturan yang ada, khususnya mengenai gratifikasi. Khalifah Umar menjelaskan alasan atas tindakannya. Menurut Umar, modal yang diperoleh pengusaha tersebut berasal dari Baitul Mal. Padahal, sepupunya menjadi pegawai di Baitul Mal tersebut. Di situlah terjadi nepotisme. Bagaimana dengan usaha Kaesang yang melejit dalam waktu relatif singkat? Bagaimana dirinya dengan abangnya, Gibran Rakabuming yang terlibat kasus kebakaran hutan di Palembang (2015) yang dilaporkan saudara Ubedillah Badrun ke KPK? Bagaimana sikap KPK? Apakah sikap KPK sama dengan kebijakannya dalam menangani kasus Harun Masiku? Umar Ibnu Khattab memberhentikan Atabah bin Abi Sofyan dari jabatan gubernur Thaif. Pada suatu hari, Umar berjumpa dengan Atabah. Umar menemukan, Atabah membawa 30.000 dirham. Uang tersebut disita Umar dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Atabah protes. Umar bilang, simpanan uang yang dimiliki seorang pejabat negara, melebihi apa yang diperoleh dari negara, maka uang kelebihan itu harus disita. Uang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam Baitul mal. Itulah Umar Ibnu Khattab, khalifah yang sangat tegas dalam menegakkan hukum. Utbah, sang walikota, berlibur ke Madinah dengan membawa banyak harta. Umar menanyakan, dari mana hartanya diperloleh. Utbah bilang, beliau berdagang. Umar murka. “Saya tugaskan saudara untuk menjadi walikota. Kalau saudara berdagang, siapa mengurus rakyat?” Umar lalu memerintahkan Utbah memasukkan semua hartanya tersebut ke Baitul Mal. Pejabat yang Krisis Moral Katakanlah, bisnis Gibran dan Kaesang, murni tanpa KKN. Jokowi, anak-anak, dan mantunya memiliki kekayaan satu triliun rupiah. Bahkan, melebihi satu triliun rupiah. Namun, kekayaan keluarga Jokowi tersebut belum bisa menyaingi apa yang dimiliki Umar Ibnu Khattab. Jika dikonversikan dengan nilai dinar sekarang, maka kekayaan Umar Ibnu Khattab sewaktu meninggal dunia sebesar Rp 11,2 triliun. Sebab, sebagai khalifah, Umar berhak memperoleh ghonimah dari pampasan perang. Bayangkan, sewaktu Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, kerajaan-kerajaan besar (Romawi dan Persia) ditaklukkan umat Islam. Wajar jika pampasan perangnya banyak. Itulah sebabnya, harta yang diperoleh Umar Ibnu Khattab, relatif banyak. Namun, sekalipun memiliki harta yang banyak, Umar tidak pernah mengkonsumsi lebih dari satu lauk ketika makan siang. Inilah yang disebut sebagai sense of crisis. Kepedulian Umar terhadap rakyatnya ketika musim kemarau panjang melanda Madinah, luar biasa. Apalagi, rakyat kekurangan bahan makanan. Bahkan, beliau menahan lapar sebagai manifestasi kepeduliannya terhadap rakyatnya. Padahal, beliau sedang menyampaikan khutbah Jum’at dan perutnya keroncongan. Terlontarlah ucapannya: “Hai, perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.” Di rumah, Umar melihat salah seorang anaknya yang masih kecil mengkonsumsi semangka. Umar langsung mengambil semangka itu sambil berucap: “Celaka! Seorang anak Amirul Mukminin makan buah semangka, sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan.” Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Anak-anak dan bayi mereka sedang kedinginan, lapar, dan haus. Keluarga 135 korban stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, belum kering air mata mereka. Presiden juga jangan lupa, lahar gunung Semeru, Lumajang, Jatim masih status awas sampai tanggal 19 Desember. Apalagi, selama hampir tiga tahun ini, akibat Covid 19, banyak kasus PHK. Pengangguran meningkat. Harga barang kebutuhan sehari-hari meroket. Pada waktu yang sama, anda, keluarga dan para Menteri bersuka ria dalam gemerlapan hotel, makanan, minuman, dan para relawan. Ada pula para pejabat datang ke Solo mengendarai jet pribadi. Apakah hal-hal tersebut tidak mengganggu nurani bapak, keluarga dan para Menteri ketika bersuka ria di Yogya dan Solo? Soal keislaman, saya tahu kalau Jokowi sangat minim pengetahuannya. Tapi, bukankah ada Wakil Presiden yang seorang ulama? Bahkan, pernah menjadi Ketua Umum MUI. Kok tidak menasihati Jokowi yang salah kaprah tersebut. Apakah pak kiai sudah luntur keulamaannya? Tragis! Depok, 11 Desember 2022. (*)
Presiden Terserang Gangguan Psikis
Bukan masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel, gelar pasukan dan biaya lainnya miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM bahasa Jawa, arti Aji Mumpung itu adalah memanfaatkan kesempatan/peluang yang ada atau merefleksikan arti “selagi ada kesempatan... kapan lagi. “Aja Kakean Gludhug, Kurang Udan”, yaitu: “terlalu banyak bicara namun tidak pernah memberi bukti.\" Semua rakyat membaca (kecuali yang buta huruf), semua rakyat mendengar (kecuali yang sudah tuli). Berdasarkan imbauan Presiden Jokowi dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 13 Tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut, para pejabat dianjurkan untuk menerapkan gaya hidup sederhana. Misalnya perintah dalam surat edarannya bahwa para pejabat yang ingin menyelenggarakan acara seperti pernikahan, diharapkan agar mengundang tamu maksimal 400 undangan, untuk peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang. Apa Jokowi masuk klasifikasi buta huruf pada pernikahan Kaesang Pangarep, yang mengundang 3.000 tamu undangan, mempetontonkan kemewahan dan kemegahan yang tidak perlu dalam situasi krisis. Dalam aturan tersebut nomor tiga, terdapat anjuran agar sesama pejabat pemerintahan tidak memberikan karangan bunga satu sama lain. Namun, dalam foto yang beredar, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono juga mendapat karangan bunga dari beberapa pejabat pemerintahan. Berikut isi surat edaran yang ditujukan kepada para pejabat tentang Gerakan Gaya Hidup Sederhana yang dibuat pada 3 November 2014. Berikut isi surat edaran anjuran tersebut: Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran internal di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh. Begitu isi surat edaran mengenai Gerakan Hidup Sederhana. Dalam kasus pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, disebutkan jika keduanya bertolak belakang dengan anjuran Presiden sendiri. Dalan berbagai kesempatan Presiden Jokowi terus memberikan “fatwanya” memperingatkan soal gaya hidup mewah para 0pejabat negara. Agar memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis) yang sama. Ini dilakukan agar tak menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi sorotan masyarakat. Dengan gaya meyakinkan mengatakan, “Saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle, jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena ada kecemburuan sosial ekonomi, kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Sikap inkonsistensi terus dinampakkan tidak satunya kata dan perbuatan. Mengesankan seorang kaisar menerapkan aturan seenaknya untuk rakyat dan sang kaisar seenaknya untuk berbuat semaunya. Arak-arakan pengantin dengan 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erine Gudono beserta dari keluarga. Pernikahannya dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Para menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara tersebut tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Terlihat pula beberapa menteri duduk jongkok di depan mempelai pengantin. Gelar pasukan yang berlebihan, pasang sniper di atas atap seolah akan ada perang besar, mempertontonkan kekuatan yang jauh dari akal sehat sangat tidak normal dan mengada-ada. Bukan masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel, gelar pasukan dan biaya lainnya miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Pesta ngunduh mantu itu hak yang bersangkutan, hanya ketika Jokowi masih mengandung status sebagai Presiden sangat mengesankan sikap arogan dan memanfaatkan aji mumpung. Tidak memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis), bencana dan rakyat yang hidupnya saat ini makin susah. Ada dugaan kuat Presiden terkena gangguan psikis yang harus diatasi segera. Yaitu gangguan Delirium: Gangguan serius pada kemampuan mental yang menyebabkan kebingungan dan kurangnya kesadaran akan lingkungan sekitar. (*)
Harga Anjlok, OJK Wajib Perpanjang Masa Lock up Saham Pendiri GoTo
Maka itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memberlakukan kembali atau memperpanjang lock up period, untuk menahan agar penurunan harga saham GoTo tidak berlanjut terus. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HARGA saham GoTo Jumat lalu, 9/12/2022, turun lagi menjadi Rp 93 per saham, anjlok 72,5 persen dibandingkan harga perdana Rp 338 per saham. Total kerugian masyarakat sudah mencapai Rp 9,95 triliun, dari total investasi Rp 13,73 triliun. Total kerugian Telkomsel sudah mencapai Rp 4,2 triliun, dari total investasi Rp 6,4 triliun. Penurunan harga saham yang begitu dahsyat membuat manajemen GoTo harus menjelaskan kepada publik penyebab penurunan harga saham. Dalam public expose yang dilaksanakan pada Kamis, 8/12/2022, Presiden GoTo Patrick Cao menjelaskan penyebab harga saham GoTo anjlok, antara lain: Masa penguncian saham, (lock up period), bagi saham investor pendiri, atau investor awal sebelum penawaran saham perdana (go public), telah berakhir pada 30 November 2022. Pembukaan lock up period ini membuat jumlah saham beredar GoTo meningkat tajam, dari sekitar 40 miliar saham menjadi lebih dari 1 triliun saham, sehingga mengakibatkan harga saham GoTo tertekan hebat dan anjlok. Lock up period yang hanya sekitar delapan bulan sejak go public 11 April 2022 memang sangat tidak lazim. Umumnya lock up period sekitar 3 tahun, atau paling cepat 2 tahun, sejak tanggal go public. Kenapa OJK bisa memberi izin mengakhiri lock up period begitu cepat? Ada apa? Pengakhiran masa lock up secepat ini patut diduga untuk membiarkan investor pendiri, atau investor awal sebelum go public, bisa exit secepatnya, dengan konsekuensi harga saham anjlok, dan investor publik menanggung rugi? Hal ini sudah diakui oleh Presiden GoTo Patrick Cao, bahwa penyebab penurunan harga saham GoTo karena lock up period berakhir. Maka itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memberlakukan kembali atau memperpanjang lock up period, untuk menahan agar penurunan harga saham GoTo tidak berlanjut terus. Presiden GoTo Patrick Cao juga menjelaskan, harga beli saham investor pendiri, atau investor awal sebelum go public, jauh lebih rendah dari harga perdana. Sehingga, dengan harga saham saat ini, mereka sudah bisa meraup untung, memicu aksi jual, alias exit, mengakibatkan harga saham GoTo anjlok. Maka itu, penjelasan Presiden GoTo Patrick Cao ini memperkuat alasan OJK dan BEI harus memberlakukan kembali lock up period. (*)
POPULER
