OPINI
Presiden Berupaya “Bungkam” Stadion Kanjuruhan?
Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) STADION Kanjuruhan, Kabupaten Malang, akan diruntuhkan total setelah peristiwa penembakan gas air mata polisi pada Sabtu, 1 Oktober 2022, lalu yang menelan korban 134 penonton dari Aremania tewas. Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Istana Negara, pada Selasa, 18 Oktober 2022. Alasannya, supaya memenuhi standar FIFA. Keamanan di stadion tersebut dinilai tak layak, sehingga harus ada renovasi total yang dilakukan nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR). “Stadion Kanjuruhan di Malang akan kita runtuhkan. Kita bangun lagi sesuai standar FIFA. Kita jadikan contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton dan pemain,” ujar Jokowi. “Lha koq stadionnya (benda mati) yang disalahkan, kan gas air mata polisi dan PSSI yang salah? Dari dulu ngeles dan mengelak berkilah terus, tidak berjiwa besar. Berjiwa kerdil?” begitu komentar netizen di grup WhatsApp. Padahal, Stadion Kanjuruhan tersebut menjadi “saksi bisu” yang jika diminta kesaksiannya terkait penembakan gas air mata polisi itu bisa “bicara” secara faktual tanpa rekayasa pihak tertentu yang ingin menutupi kejadiannya. Benar dengan apa yang ditulis wartawan senior Tjahja Gunawan. Penyelesaian peristiwa Kanjuruan itu dengan pendekatan “proyek”. Digusur dan diratakan, untuk kemudian dibangun kembali dengan dalih agar sesuai standar FIFA. Jika pada akhirnya Stadion Kanjuruhan yang diresmikan semasa Presiden Megawati Soekarnoputri pada 9 Juni 2004 (kini berusia 18 tahun) itu benar-benar digusur, sesuai perintah Presiden Jokowi, jelas ini adalah upaya legal menghilangkan atau merusak TKP atas “peristiwa kriminal”. Sehingga, tidak ada lagi “bukti” dan petunjuk terkait hilangnya nyawa 134 penonton Aremania itu. Padahal, meski “bisu”, Stadion Kanjuruhan masih bisa “bicara” sebagai saksi atas apa yang terjadi di dalamnya. Stadion Kanjuruhan terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu kapasitasnya 30.000 penonton. Stadion yang dibangun dengan biaya Rp 35 miliar ini menjadi markas Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Persekam Metro FC yang bermain di Liga 3. Hapus CCTV Kabar mengejutkan datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam peristiwa Stadion Kanjuruhanmenyusul tewasnya 134 penonton Aremania. Salah satunya adalah adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3 : 2 untuk Persebaya, penonton turun ke stadion, dan rangkaian Baracuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya. “Dapat terekam melalui CCTV yang berada di Lobby Utama dan Area Parkir,” demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2022. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. “Selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik,” tulis dokumen TGIPF. Rekaman baru muncul kembali kemudian, selama 15 menit saja. Walhasil, hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga, TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang berupaya untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Mengapa rekaman selama 3 jam, 21 menit, 54 detik itu sampai “hilang” dan harus diminta ke Mabes Polri? Penghilangan (penghapusan) petunjuk rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan ini mengingatkan kembali “hilangnya” CCTV saat menjelang tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Belakangan terungkap di persidangan Ferdy Sambo, tim JPU menyebut, nama Tim CCTV yang menghapus CCTV di rumah dinas Duren Tiga, sama dengan Tim CCTV KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tidak hanya itu. Penghilangan TKP KM 50 juga akan dilakukan atas Stadion Kanjuruhan. Konfirmasi soal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dengan alasan disesuaikan dengan standar FIFA. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut mengarah adanya kesalahan konstruksi Stadion Kanjuruhan sebagai penyebab tewasnya korban penembakan gas air mata polisi. Jelas sekali, Jokowi terkesan “melindungi” kesalahan fatal polisi yang telah menembakkan gas air mata ke arah penonton di atas tribun. Padahal, TGIPF menyimpulkan bahwa gas air mata menjadi pemicu utama kepanikan penonton yang berujung meninggalnya 132 orang (kini 134 orang)! Jadi, bukan karena fasilitas stadion yang “tidak sesuai” standart FIFA. Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua TGIPF telah menegaskan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antarsuporter! “Perlu saya tegaskan, tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antarsuporter. Sebab pada pertandingan itu suporter Persebaya tidak boleh ikut menonton,” tegas Mahfud MD. Pernyataan Presiden Jokowi yang “menyalahkan” kondisi Stadion Kanjuruhan hingga menyebabkan tewasnya 134 korban Aremania karena saling berdesak-desakan itu, jelas kontroversi dengan fakta medis dan rekaman dalam video yang beredar. Untuk mencari penyebab sebenarnya atas meninggalkan dua putrinya, Devi Athok Yulfitri, warga Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, mengajukan otopsi ulang untuk dua putrinya yang meninggal saat peristiwa Kanjuruhan. Dua anak Devi yakni Natasya (16) dan Nayla (13) masuk dalam daftar korban tewas saat pertandingan Arema Vs Persebaya. Melansir Kompas.com, Ahad (16/10/2022, 14:34), Devi bersedia melakukan otopsi untuk kedua anaknya agar proses hukum atas tragedi tersebut segera terungkap. “Supaya menjadi terang, apa sebenarnya yang menyebabkan meninggalnya kedua anak saya dan 130 korban lain dalam tragedi itu,” ungkap Devi, saat ditemui, Sabtu (15/10/2022). Menurut Devi, ia sempat kecewa dengan pernyataan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang menyebut gas air mata tak mematikan. Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya. Ini karena saya melihat sendiri kedua anak saya, tubuhnya menghitam, keluar darah dari hidung, dan mengeluarkan busa. Bagi saya ini adalah genosida,” kata dia. Devi juga mengajak keluarga korban lain bersedia otopsi ulang agar penyebab tewasnya para korban segera diketahui. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya,” ujar dia. Fakta medis tersebut jelas. Serbuk yang menyebar di udara yang ditembakkan polisi itulah sebagai penyebab mengapa mereka tewas. Bukan karena fasilitas stadion yang disebut-sebut belum berstandar FIFA. Masih kurang bukti? (*)
Mau Tahu Tabiat Asli Jokowi?, Lihat dan Kenali Polisi
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI KEBOBROKAN di negara ini sudah menjadi rahasia umum. Dilakukan dengan cara yang tersembunyi, namun juga tak ragu dipertontonkan di hadapan publik. Mulai dari pelayanan masyarakat pada level terendah, hingga terstruktur sampai ke jajaran elit pengambil kebijakan strategis. Hampir merata pada semua institusi negara, namun yang paling menonjol adalah pada lembaga Kepresidenan dan Polri. Kejahatan pada umumnya sering terlihat dalam bentuk penipuan, pemerasan, pencurian dan perampokan. Tak berhenti sampai di situ, marak juga penculikan, perdagangan seks, perjudian, narkoba, miras, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan. Keseharian banyak dilakukan orang-orang biasa, rakyat yang tergolong jelata pada umumnya. Sebagian besar karena faktor ekonomi yang membuat hidup dalam tekanan. Selebihnya karena faktor ingin mendapat kesenangan dan karena sering dilakukan pada akhirnya telah menjadi kebiasaan. Selain semua itu, ada korupsi, suap ijin ilegal, perusakan alam, pembunuhan massal dan genosida yang tergolong kejahatan luar biasa. Kalau kejahatan tingkat dewa ini, biasanya menjadi ranah para pejabat negara, pengusaha kelas kakap dan yang paling mumpuni pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan. Mereka menjadi sedikit orang yang mengatur dan menguasai kepentingan banyak orang. Mereka hanya sedikit tapi menentukan nasib khalayak. Mereka itulah minoritas yang superior terhadap mayoritas. Mirisnya, bukan hanya dilakukan dengan cara sindikasi layaknya kejahatan terorganisir hingga disebut mafia. Untuk memuluskan begitu masif dan sistematiknya pelbagai penyakit peradaban manusia itu. Pelaku yang berjubah kekuasaan, sangat ahli dengan rekayasa yang penuh manipulasi dan konspirasi. Modusnya sering berupa distorsi kebijakan yang berujung tindakan represi, dibumbui isu, intrik dan fitnah. Kejahatan istitusional yang merupakan sinergi dan elaborasi antara birokrasi dan korporasi, menghasilkan daya rusak dan tingkat kehancuran yang tinggi. Menyebabkan penderitaan rakyat di sana-sini secara massal, bagai rasa sakit menahun dan sulit disembuhkan. Di tengah keterpurukan bangsa akibat ketidakmampuan rezim dalam mengelola negara, kehidupan ipolesosbudhankam menjadi begitu memprihatinkan. Salah urus dan buruknya tata kelola pemerintahan, menjadi faktor utama Indonesia kian deras menuju negara gagal. Utang dan defisit keuangan negara yang tinggi, lebih dipicu oleh perilaku dan mental korup. Uang rakyat lebih banyak digunakan untuk membiayai dan mempertahankan kekuasaan, ketimbang untuk pembangunan yang membuat rakyat sejahtera. Keadilan dan kemakmuran hanya untuk pemilik modal dan penguasa. Hukum menjadi alat penindasan bagi rakyat kecil yang lemah. Negara benar-benar dalam belenggu penjahat berwajah pejabat dan pemimpin formal, yang dilindungi kekuasaan atas nama demokrasi dan konstitusi. Dua periode jabatan presiden yang digenggam Jokowi, tak pernah sepi dari gugatan dan pembangkangan rakyat. Menjadikan Polri sebagai perpanjangan tangan sekaligus tameng dalam menjalankan pemerintahannya. Tak sekadar otoriter dan diktator tersembunyi, Jokowi terlanjur dicap publik sebagai pembohong nomor wahid. Sementara Polri dianggap bobrok, serusak-rusaknya aparat keamanan. Keharmonisan dan keselarasan antara Jokowi dan Polri, laksana pengantin yang sedang berbulan madu dan sulit dipisahkan. Antara Presiden dan Polri seperti senyawa yang kuat, sejoli yang memiliki chemistry saling silih mewangi. Baik kedua institusi kenegaraan itu, baik pula rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Begitupun sebaliknya, buruk presiden dan polri buruk pula negeri ini secara keseluruhan. Kini, di tengah sikap skeptis dan apriori rakyat terhadap presiden, pada kinerja yang jauh dari standar, pada mentalitas kepemimpinan yang tak layak dicontoh dan diteladani, Jokowi pada kenyataannya, terus dibayangi mosi tidak percaya dan tuntutan mundur dari jabatannya oleh rakyat. Demikian hal yang sama dengan Polri, bukan hanya pada pucuk dan jajaran pemimpinnya. Lembaga keamanan negara yang seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu, harus berhadapan dengan arus gelombang desakan reformasi di tubuhnya. Presiden dan Polri saling merepresentasi dan saling mewakili, meskipun tak terhindarkan dan tak terbantahkan pada keadaan yang begitu memilukan. Susah senang bersama, kuat dan lemah saling menjaga menutupi. Begitulah presiden dan Polri, ibarat hubungan terlarang saling menyandera dan saling mengikat serta sulit bercerai. Meminjam istilah Kapolri Listyo Sigit Prabowo, tentang ikan busuk dari kepala. Tak cukup tendensius di kalangan internal Polri. Narasi itu bagai menohok Jokowi sang presiden yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Seperti memberi isyarat kepada rakyat Indonesia, mau tahu tabiat asli Jokowi?, cukup lihat dan kenali polisi. (*)
Lima Indikasi Satgassus Terlibat Dalam Pembantaian KM 50
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SATGASSUS Merah Putih namanya. Akan tetapi lebih pantas disebut Satgassus Merah Hitam karena terlalu banyak menumpahkan darah dan bekerja di ruang yang remang-remag bahkan hitam pekat. Lembaga yang bekerja bagaikan mafia ini didirikan oleh Tito Karnavian sewaktu yang bersangkutan menjadi Kapolri. Kepala Satgassus pertama adalah Idham Azis merangkap Kabareskrim Mabes Polri dan kedua Ferdi Sambo Kadiv Propam Mabes Polri. Satgassus terlibat dalam berbagai operasi yang di antaranya pembantaian 6 anggota Laskar FPI yang dikenal dengan kasus Km 50. Lima indikasi keterlibatan : Pertama, 30 personal Propam Mabes Polri pada kasus Km 50 bertugas melakukan \"operasi khusus\" dimulai penguntitan hingga pengamanan personal. Keberhasilan dalam \"membebaskan\" dua anggota Satgassus Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorella di PN Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung menjadi bukti suksesnya operasi khusus Satgassus di Km 50. Ferdy Sambo sebagai Kadiv Propam yang merangkap Kepala Satgassus adalah pemain di atas kamuflase khas mafia. Kedua, tampilnya Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang memegang clurit saat konperensi pers tanggal 7 Desember 2O20 bersama Fadil Imran dan Dudung Abdurahman adalah bukti keterlibatan nyata. Rekayasa kronologi yang disampaikan merupakan \"obstruction of justice\". Brigjen Hendra adalah tangan kanan Sambo dalam Satgassus dan Tersangka dalam kasus Duren Tiga. Ketiga, pimpinan operasi Km 50 adalah AKBP Handik Zusen Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya. Tim Sambo kasus Duren Tiga ini ikut menjadi bagian perekayasa kasus. Keberadaan AKBP Handik Zusen dalam peristiwa Km 50 sangat jelas. Ia diduga sebagai \"komandan\" dari semua agenda di Km 50 termasuk selebrasi melingkar dengan yel kemenangan. Handik Zusen ditahan di Mako Brimob. Keempat, AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acay yang merekayasa CCTV di Duren Tiga atas perintah Sambo melalui Hendra Kurniawan adalah ahli rekayasa CCTV. Perannya dalam mengotak-atik CCTV di Km 50 terungkap dalam pemeriksaan kasus Duren Tiga. Dakwaan JPU menyebutkan siapa Acay dalam kesaksisn AKBP Arif Rahman Hakim. Acay berperan besar baik dalam kasus Duren Tiga maupun Km 50. Kelima, adanya instansi lain dalam keterangan Polisi kepada Komnas HAM saat ditanya atau diperiksa mengindikasikan dua kemungkinan keterlibatan yaitu Institusi BIN yang telah terbongkar melakukan Operasi Delima atau Satgassus \"organ khusus\" yang tidak ada dalam struktur baku Polri. Demikian juga dengan mobil Land Cruiser hitam yang diduga \"milik\" Fredy Sambo. Beredar foto anggota Satgassus Bripka Matius Marey di sebelah Land Cruiser hitam. Lima indikasi keberadaan peran Satgassus pada kasus Km 50 itu membawa konsekuensi bahwa kasus Km 50 harus segera dibuka kembali. Jika Kapolri di depan DPR menyatakan siap membuka kasus Km 50 jika ada novum, maka keberadaan AKBP Acay di Km 50 adalah novum. Novum lain berupa Buku Putih TP3 dan fakta persidangan Habib Bahar Smith di PN Bandung. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran aktif dalam dua kasus baik kasus Sambo ataupun Km 50. Fadil Imran wajib dituntut atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Fadil Imran harus segera check out dan diproses hukum. Mengingat dugaan pembantaian ini merupakan pembunuhan politik dengan target HRS, maka Presiden harus juga turut bertanggungjawab. Tidak tuntasnya pengusutan menjadi bukti telah dilakukan kejahatan pembiaran atau \"crime by ommission\" oleh Negara atau oleh Kepala Negara. Paket pelanggaran HAM berat lain Pemerintah Jokowi adalah tewasnya 894 petugas Pemilu 2019, pembantaian demonstran di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019, pembunuhan keji dr Sunardi serta yang terakhir pembantaian 133 lebih orang tak berdosa di stadion Kanjuruhan Malang. Jokowi tidak bisa lari dari tanggung jawab. Pertanggungan jawaban Presiden Jokowi adalah mundur atau pemakzulan berdasarkan ketentuan Konstitusi UUD 1945 secepatnya. Bandung, 21 Oktober 2022
Muhammad SAW: Sang Muatiara-04
Dan, karenanya sebagai Umat yang menauladani beliau hendaknya kegelisahan dan keresahan itu ditumbuh suburkan di saat berbagai penyelewengan dan kezholiman merajalela. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUNIA yang gelap saat ini biasa juga disebut dengan dunia yang tidak menentu (a world with uncertainty). Dunia yang seperti ini pastinya mengalami kebingungan yang dalam (deep confusion). Di era Rasulullah SAW dunia seperti ini disebut dengan dunia yang penuh kegelapan (zhulumat). Kata “ظلمات” (dzulumaatin, kegelapan) dalam bahasa Al-Quran tidak saja dimaknai sebagai situasi di mana cahaya atau sinar tidak ada (absen). Tapi juga menggambarkan situasi kekacauan (chaotic) yang menimbulkan keresahan, bahkan penderitaan. Kata ini pada dasarnya lebih identik dengan keadaan yang keluar dari batas-batas kewajaran. Keadaan yang melanggar batas-batas kewajaran (thabiat) dalam bahasa sehari-sehari disebut “kezholiman” (zhulm). Kezholiman dalam berbagai wujudnya inilah yang menjadi kegelapan dalam hidup manusia. Kezholiman dalam akidah (syirik), kezholiman dalam pendidikan (kebodohan), kezholiman dalam kehidupan sosial dan perekonomian (ketidak adilan sosial), kezholiman dalam perpolitikan (kediktatoran). Baik kediktatoran kasar maupun halus, termasuk kediktatoran yang diakui sebagai sebuah prilaku politik “diktator yang Konstitusional”. Mekah saat itu penuh dengan ragam kegelapan atau kezholiman ini. Situasi ini yang menjadikan Muhammad yang batinnya terpelihara dalam kefitrahan menjadi resah. Beliau kemudian tergerak untuk melakukan perubahan. Hanya saja ketika itu beliau dalam kesendirian. Perilaku zholim ketika itu seolah telah menjadi bagian dari alam (alami). Melakukan sesuatu yang melawan kezholiman justeru akan dianggap keanehan, bahkan pemberontakan. Muhammad SAW yang ketika itu sesungguhnya telah memasuki masa hidup profesional sebagai “menejer bisnis” atau CEO di masa kini. Beliau mengelolah perusahaan isterinya yang saat itu dikenal sebagai “businesswoman” yang sangat berhasil dan terhormat. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Namun kesibukan Muhammad sebagai CEO tidak menjadikannya lupa akan tanggung jawab sosialnya. Membawa perubahan, menghadirkan cahaya dalam kehidupan manusia. Dari hari ke hari beliau resah. Gelisah dengan berbagai penentangan terhadap fitrah manusia dan kehidupan. Beliau pun seringkali menjauhkan diri dari situasi yang demikian. Seolah ingin melepaskan keresahan dan kegelisahan itu. Beliaupun menghabiskan banyak waktu di dalam sebuah gua di atas sebuah gunung di luar kota. Inilah yang dikenal dalam sejarah dengan “takhannuts” dan gunungnya kemudian lebih dikenal dengan sebutan “jabal Nur”. Kata “takhannuts” dimaknai sebagai perenungan yang mendalam dalam kesendirian. Sebagian menyamakannya dengan kegiatan meditasi. Sebagian yang lain cenderung melihatnya mirip dengan kegiatan “nyepi” dalam tradisi Hindu. Tapi pastinya walau ada persamannya, kegiatan “takhannuts” ini memiliki makna substantial maupun tujuan yang berbeda yang bukan saatnya saya elaborasikan. Hal yang paling mendasar dari takhannuts ini adalah bahwa kegiatan ini terlahir dari kegelisahan dengan berbagai deviasi yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan manusia. Maka dengan sendirinya kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi dari berbagai masalah kehidupan itu. Harapan untuk menemukan solusi itulah yang sesungguhnya terpenuhi dengan diangkatnya secara formal baginda Muhammad menjadi RasulNya (bi’tsah) dengan diturunkannya tuntunan (wahyu) untuk solusi yang dimaksud. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada bagian dari tulisan ini adalah bahwa salah satu karakter dasar Muhammad adalah anti “kegelapan” (kezholiman, penyelewengan) dalam kehidupan manusia. Ada rasa kemarahan dan minimal keresahan, kegelisahan dengan berbagai penyelewengan yang terjadi di sekitarnya. Dan, karenanya sebagai Umat yang menauladani beliau hendaknya kegelisahan dan keresahan itu ditumbuh suburkan di saat berbagai penyelewengan dan kezholiman merajalela. Jangan sampai di satu sisi Umat ini mengaku pengikut Muhammad tapi pada saat yang sama membiarkan kezholiman itu tumbuh subur. Lebih jahat tentunya ketika ada di kalangan Umat ini menjadi kolaborator kezholiman. Bahkan menjadi pelakuka kezholiman… wal’iyadzu billah! NYC Subway, 20 Oktober 2022. (*)
Firli Bahuri, Anies Baswedan dan Kegilaan Adam Wahab
Dalam hal percakapan singkat Adam Wahab dan Firli, Adam begitu cerdik menanyakan isu penangkapan Anies Baswedan, sehingga langsung direspon cepat oleh Firli Bahuri. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle PEMBICARAN Adam Wahab dan Firli Bahuri, Ketua KPK, jadi perbincangan para aktivis yang kemarin hadir pada pemakaman almarhumah Intan, istri Teguh Santosa, pemimpin media online RMOL. Adam adalah pegiat medsos, mantan petinggi Kantor Staf Presiden (KSP) di era Luhut Binsar Panjaitan dan Teten Masduki, serta saat ini Ketua Alumni Institut Teknologi Bandung. Pembicaraan ini diungkap pula oleh Adam dalam akun Twitter dia, @DonAdam, sebagai berikut: “Ketemu Pak Firli dipemakaman istri sahabat. + Masih ingat saya Pak, ketika lebaran lalu sy ke rumah? - Iya ingat² + Kapan Anies ditangkap Pak? - Wah, ternyata banyak ya yg pengen Anies ditangkap? + Iya Pak, tapi tangkap Kaesang dulu. Lalu dia bergegas ninggalin sy. Salah sy apa?” (https://twitter.com/DonAdam68/status/1582879467311362048?t=nKIgOy0J4PpHlw2q91J6_Q&s=08) Pembicaraan itu memuat soal penangkapan Anies Rasyid Baswedan, yang isunya di publik cukup menguat, khususnya sebelum pencapresan Anies oleh partai Nasdem beberapa waktu lalu. Analisa politik yang dipahami pengamat, percepatan pencapresan itu, yang awalnya akan dilakukan pada November nanti, karena isunya tepat hari Selasa, sehari setelah pencapresan itu, adalah tanggal/hari penetapan Anies sebagai tersangka. Nasdem atau Surya Paloh melakukan langkah \"pre-emptive\", melakukan upaya \"perlindungan\". Langkah KPK ini dikaitkan dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Andi Arief, Partai Demokrat, beberapa waktu lalu, yang kedua mereka membuat pembicaraan pentersangkaan Anies oleh Jokowi ataupun penangkapannya menjadi tersebar luas. Pembicaraan juga bergeser ke mana-mana, bahwa Anies tidak dikehendaki oligarki untuk maju sebagai kontestan capres ke depan. Di sini orang-orang pro Anies, khususnya ummat Islam yang dahulunya banyak pendukung Prabowo ketika pilpres 2014 dan 2019, juga dikabarkan banyak mulai mendaftar sebagai anggota Nasdem. Begitu juga muncul isu kekesalan sebagian umat Islam bahwa PKS seharusnya sebagai oposisi dan pro Islam lebih bertanggung jawab menyelamatkan Anies ketimbang Nasdem. KPK sendiri menyatakan bahwa pentersangkaan Anies tidak ada urusan politik, melainkan semata-mata karena urusan hukum. Professor Romli Atmasasmita, koruptor yang pernah di penjara dua tahun, menjadi saksi ahli yang memberatkan Anies. Dia menyebutkan bahwa Anies memang mempunyai unsur (mensrea) diduga melakukan tindakan pidana (lihat Tempo, 4/0/22). Dr. Ahmad Yani, praktisi hukum yang juga Ketua Partai Masyumi, yang mem-briefing saya tentang bagaimana KPK bisa mentersangkakan seseorang itu, menurut KUHAP menyatakan bahwa memang KPK bisa saja mentersangkakan Anies. Merujuk KUHAP, ada 5 unsur terkait hukum yang dua unsur terpenuhi bisa membawa Anies ke persidangan. Kelima unsur tersebut yakni adanya surat-surat, adanya saksi, adanya keterangan ahli, adanya petunjuk dan adanya pengakuan/keterangan tersangka. Pembuktian lebih lanjut dapat dilakukan kemudian di persidangan. Namun, Yani mengatakan bahwa secara prioritas, kasus Anies ini jauh di bawah urusan skandal Kaesang Pangarep, anak Joko Widodo, yang pernah dilaporkan Ubaidillah Badrun; urusan RS Sumber Waras dan \"tanah Cengkareng\" yang terkait Ahok; kasus suap perijinan Meikarta dan kasus Bansos, yang masih harus dikembangkan; ataupun suap E-KTP yang terungkap di persidangan Setya Novanto di mana dinyatakan Ganjar Pranowo dan anggota komisi 2 DPR lainnya terlibat, untuk disidik lebih dalam, jika KPK memang mau. Urusan Anies, jika dipaksakan menjadi prioritas KPK, maka memang terkesan KPK melakukan tebang pilih pada penanganan kasus-kasus yang ada, yang disesuaikan dengan agenda politik nasional. Terutama mengingat belum ada indikasi Anies Baswedan secara nyata merugikan negara pada kasus E-Formula, jika kita tidak ingin mengatakan Indonesia harusnya bangga dengan event tersebut. Dalam hal percakapan singkat Adam Wahab dan Firli, Adam begitu cerdik menanyakan isu penangkapan Anies Baswedan, sehingga langsung direspon cepat oleh Firli Bahuri. Adam mampu mengungkapkan tingginya isu penangkapan Anies ini ke dunia medsos. Sekarang menjadi terang bagi kita semua bahwa Anies benar-benar sedang ditarget KPK. Pernyataan Adam berikutnya rada gila, \"...tangkap Kaesang dulu\". Di sini Adam tepat menunjukkan bahwa kasus Anies ini harusnya bukan prioritas KPK. (*)
Kinerja GoTo Buruk, Pemegang Saham Perlu Suntikan Dana untuk Exit
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KINERJA GoTo masih jeblok, fundamental bisnis “bakar uang” rapuh. Rugi Q2/2022 tercatat Rp7,56 triliun, lebih besar dari rugi Q1/2022 sebesar Rp6,57 triliun. Akumulasi rugi per Juni 2022 juga meningkat menjadi Rp92,8 triliun, mungkin akan mencapai Rp100 triliun per September 2022 ini. Maka itu, GoTo perlu suntikan likuiditas, untuk menghindari bangkrut. Targetnya Rp15,5 triliun. Mungkin untuk keperluan pendanaan 2 kuartal. Tidak heran, harga saham GoTo merosot terus, harga saham per hari ini Rp206 per saham. _Not Bad_ untuk perusahaan yang sedang rugi. Atau tepatnya perusahaan yang tidak pernah mendapat untung sejak didirikan 10-12 tahun yang lalu. Artinya, secara matematis, harga saham GoTo seharusnya anjlok lebih tajam lagi. Selain itu, GoTo tidak akan mampu bagi dividen, dan tidak boleh bagi dividen, selama masih ada akumulasi rugi, yang kemungkinan besar akan semakin membesar. Kalau begitu, apa yang diharapkan investor membeli saham GoTo? Apa yang diharapkan Telkomsel, anak perusahaan BUMN Telkom, dengan investasi “spekulatif” Rp6,4 triliun di saham GoTo? Tidak jelas! Yang jelas, investasi Telkomsel di GoTo sekarang sudah rugi lagi, mendekati Rp1,6 triliun. Karena tidak ada dividen, maka pengembalian investasi diharapkan dari kenaikan harga saham. Apakah mungkin? Sepertinya hampir mustahil. Bagaimana mungkin harga saham perusahaan yang sedang rugi bisa naik? Kecuali ada yang menaikkan! Masa waktu _lock-up_ 8 bulan akan segera berakhir, 30 November yang akan datang. Artinya, pemegang saham pendiri (lama) boleh menjual sahamnya. Exit. Siapa yang akan beli saham tersebut? Investor lokal? Hati-hati nantinya mangkrak! *Bagi pemegang saham lama, kalau bisa jual dengan harga Rp100 per saham, mereka sudah balik modal. Kalau Rp200 per saham, mereka akan untung 100 persen dari investasi mereka di GoTo. Maka itu, mereka berkepentingan menjaga harga saham tetap tinggi.* Dalam kondisi normal, investasi BUMN di perusahaan seperti ini bisa dianggap bermasalah, bisa menjadi temuan kerugian negara. Kondisi normal artinya KPK independen, dan profesional. Tapi saat ini kondisi sedang tidak normal. Telkom dan Telkomsel aman-aman saja. Waspada, resesi dunia kian dekat. Resesi juga akan mampir ke Indonesia. Bagaimana dengan prospek GoTo? Bagaimana dengan investasi “spekulatif” Telkomsel? Sulit berharap ada berita baik, kinerja GoTo akan semakin gelap gulita. (*)
Memilih Menjadi Manusia Gagal
Oleh Ady Amar - Kolumnis JIKA anda manusia biasa, seperti manusia pada umumnya, maka disebut sebagai manusia gagal mestinya malu. Bahkan jika pun marah sampai mencak-mencak segala, itu pun wajar. Tapi mau percaya atau tidak, ada individu atau kelompok manusia tertentu, yang justru memilih sebagai manusia gagal. Tapi meski memilih sebagai manusia gagal, ia tetap tak sudi disebut sebagai manusia gagal. Disebut sebagai manusia gagal, itu lebih pada mereka yang memilih tidak menggunakan otaknya dengan sempurna. Sehingga tidak mampu menyimpulkan yang baik dan buruk. Tidak mampu membedakan antara yang nyata dan tersembunyi. Bahkan tidak mampu mencium antara aroma harum dan busuk sekalipun. Layak diserupakan lalat hijau yang menari-nari di tong sampah tanpa rasa jengah. Jenis manusia yang memilih menjadi manusia gagal, pastilah sulit bisa beradaptasi dengan manusia pada umumnya, yang bertebaran saling bersapa dengan nalar sempurna. Jenis manusia gagal menjadi manusia ini lebih memilih bergerombol dengan kelompoknya, yang sebenaranya tidak banyak jumlahnya. Tapi konsen menyuarakan hal tidak sebenarnya. Menjadi manusia gagal seperti sudah jadi passion pilihannya. Jadi peluang pekerjaan. Bahkan jadi mata pencarian. Hanya di rezim ini memilih menjadi manusia gagal dipelihara--tentu bukan dipelihara negara seperti bunyi pasal 34 (ayat 1) UUD 45--tapi lebih dimanfaatkan sebagai pendengung tanpa perlu menggunakan otaknya, meski cuma sedikit. Bisa diserupakan robot yang digerakkan oleh kekuatan di luar dirinya. Menghadirkan manusia gagal menjadi manusia, itu hanya ditujukan untuk Anies Baswedan. Anies sebagai obyek yang terus dibicarakan dengan tidak sebenarnya. Anies jadi obyek persekusi, bahkan dengan fitnah segala. Hal tidak sebenarnya yang dilakukan Anies dipaksa seolah itu dilakukannya--kasus Formula E bisa jadi contoh bagaimana Anies terus dibayang-bayangi untuk dipenjarakan. Maka, Anies jadi sasaran dirusak personalnya. Bahkan itu dimulai jauh hari, saat Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta (2017) mengalahkan petahana Ahok-Djarot. Tidak henti-henti Anies digempur dengan tidak ada benarnya oleh mereka yang memilih menjadi manusia gagal. Bisa dari perorangan, tapi ada juga dari anggota partai tertentu, yang memilih Anies sebagai obyek, meski kebijakan yang dibuat tidak sampai mampu diganjal, tapi terus dibicarakan seakan proyek gagal--sumur resapan air yang dibangun Anies untuk mengurangi dampak banjir dinyinyiri tak sepatutnya. Perjalanan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu sarat dengan persekusi tiada henti. Lima tahun penuh persekusi, setidaknya dari anggota dua Fraksi di DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI, yang coba mengganjal kebijakan yang dibuat Anies dan Pemprov DKI Jakarta. Meski Anies Baswedan sudah menyudahi jabatannya selaku kepala daerah (16 Oktober), tetap tidak menyurutkan gairah mengakhiri persekusi, bahkan makin menjadi-jadi. Apalagi pasca Partai NasDem (3 Oktober)-- sebelum Anies Baswedan purna tugas--mendeklarasikannya sebagai capres. Gairah dari manusia yang memilih jadi manusia gagal, makin bergairah untuk tidak menyudahi mempersekusi Anies, dengan caranya masing-masing. Ada yang memilih obyek menyematkan Anies sebagai \"bapak politik identitas\". Itu seperti jadi senjata yang ditembakkan terus-menerus, meski mendapat penolakan manusia pada umumnya, yang masih memiliki otak sempurna. Misal, sehari setelah Anies purna tugas (16 Oktober), lewat Twitter mereka perlu men-Twit, Syukur Alhamdulillah, Jakarta bebas dari politik identitas mulai hari ini. Jakarta bebas dari cengkeraman Firaun yang gagal... (Guntur Romli/@GunRomli). Ada pula Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang lagaknya seperti memilih menjadi manusia gagal. Lewat Twitternya, meski tersirat, ia berharap pada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang baru, Heru Budi Hartono, untuk membenahi Jakarta. Bagini bunyi Twitnya. Setelah sampai di Balai Kota @DKIJakarta dan menyapa para ASN serta warga yang mengucapkan Selamat, Pak Heru langsung Gaspoll mengajak saya dan jajaran asisten untuk rapat sambil makan siang bersama. Permasalahan di Jakarta harus diselesaikan dari hulu sampai hilir. Prasetyo seolah perlu sampaikan pesan, bahwa pembangunan di Jakarta dibawah Anies Baswedan \"tidak beres\". Dan meminta Pj Gubernur Heru Budi Hartono, untuk membereskan dari hulu sampai hilir. Prasetyo mencoba menularkan \"virus\" tidak saja pada warga Jakarta, tapi bahkan se-nusantara, untuk mempersepsikan Anies seperti manusia yang telah memilih menjadi manusia gagal. Absurd. Memilih menjadi manusia gagal bisa disebut sebuah proyek dengan memakai jasa manusia, yang diprogram khusus guna menyerang Anies Baswedan. Proyek yang tampaknya tak akan berhenti, sampai memastikan Anies gagal dicapreskan. Maka, intensitas penyerangan akan dibuat makin dahsyat, guna mengubah mindset publik dalam melihat warisan karya Anies yang fenomenal, itu sebagai karya gagal. Jika mungkin, apa yang sudah dihasilkan Anies \"dirusak\" hingga tak berbekas. Sebuah kecenderungan jahat bisa saja terjadi. Dan, memilih menjadi manusia gagal, sepertinya siap untuk mengerjakan itu semua. Kita lihat saja nanti, dan bagaimana perlawanan akal sehat memastikan itu semua. Oh ya, apakah manusia yang memilih menjadi manusia gagal, ini bisa diserupakan dengan buzzer atau influencer. Bisa juga jika ingin diserupakan demikian. Karena sama-sama punya daya rusak yang kuat untuk Anies Baswedan. Hanya saja \"memilih\" menjadi manusia gagal, pelakunya dibuat menjadi lebih luas. Mereka pun tidak harus dibayar dengan uang, tapi jabatan yang diduduki dibuat aman, bahkan jika aktif mempersekusi Anies, bisa dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Tidaklah perlu heran jika ada anggota komisaris BUMN yang juga nyambi memilih menyerang Anies Baswedan. Rusak! (*)
Aktualisasi Resolusi Jihad Masa Kini
Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Presidential Threshold 20% telah menyimpang dari konstitusi. Begitu pula penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk masa dua tahun. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta DI mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 ialah seruan KH Hasyim Asy’ari kepada para ulama dan santri pondok pesantren di berbagai penjuru Indonesia untuk membulatkan tekad melakukan jihad membela tanah air melawan penjajah yang berpuncak pada pertempuran 10 November 1945 di Kota Surabaya. Munculnya resolusi jihad tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya. Setelah kemenangan Tentara Sekutu atas Jepang yang ditandai dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat pada 14 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari berikutnya, Indonesia menetapkan Undang-Undang dan Pemerintahan Indonesia serta Lembaga Legislatif (PPKI), sehingga dinyatakan merdeka secara de jure. Pendaratan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Indonesia memicu kemarahan rakyat Indonesia yang tak rela untuk dijajah kembali oleh Belanda. Saat itu Indonesia tengah mempertahankan kemerdekaan dari tekanan penjajah. Beragam upaya dan provokasi dilakukan dalam menggoyahkan kemerdekaan Indonesia. Kondisi yang kian memanas mendorong Presiden Soekarno untuk berkonsultasi kepada KH Hasyim Asy’ari yang mempunyai pengaruh di hadapan para ulama. Melalui utusannya, Presiden Soekarno menanyakan hukum mempertahankan kemerdekaan. KH Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa umat Islam harus melakukan pembelaan terhadap tanah air dari ancaman asing. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945 KH Hasyim Asy’ari berinsiatif melakukan rapat konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura di Bubutan, Surabaya. Lahirlah keputusan bernama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad menyatakan perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (jihad). Resolusi tersebut ditetapkan sebagai persiapan rakyat menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam NICA. Pemerintah Republik Indonesia pun menyebarkan Resolusi Jihad melalui surat kabar pada 26 Oktober 1945. Berikut isi teks asli fatwa resolusi. Bismillahirrochmanir Rochim Resoloesi: Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsoel2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera pada tanggal 21-22 October 1945 di Soerabaja. Mendengar: Bahwa di tiap-tiap Daerah di seloeroeh Djawa-Madoera ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan ‘Alim Oelama di tempatnja masing-masing oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAOELATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA. Menimbang: a. Bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menurut hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam. b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam. Mengingat: 1. Bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang menganggoe ketentraman oemoem. 2. Bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itu dengan maksoed melanggar kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka beberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia. 3. Bahwa pertempoeran2 itu sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja. 4. Bahwa di dalam menghadapai sekalian kedjadian2 itoe perloe mendapat perintah dan toentoenan jang njata dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian terseboet. Memoetoeskan: 1. Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap oesaha2 jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki tangannja. 2. Seoapaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat “sabilillah” oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam. Soerabaja, 22 Oktober 1945 Resolusi Jihad dikukuhkan dalam Muktamar XVI NU di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 yang menegaskan sikap NU dalam membela kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Resolusi Jihad NU 1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan.2. Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun jiwa. 3. Musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan Sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali bangsa Indonesia setelah Jepang ditaklukkan. 4. Umat Islam, khususnya warga NU, harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. 5. Kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer (sama jaraknya dengan qashar, di mana meringkas shalat boleh ditunaikan oleh Muslim santri). 6. Mereka yang berada di luar radius itu mempunyai tanggung jawab mendukung saudara-saudara Muslim mereka yang tengah berjuang dalam radius tersebut. Presiden Joko Widodo menetapkan Resolusi Jihad sebagai tonggak Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 guna mendorong semangat santri untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam perspektif Islam jihad fi sabilillah merupakan pengejawantahan iman, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran, Orang-orang mukmin ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tak pernah ragu, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati. (QS Al-Hujurat/49:15) Mukmin berpredikat sebagai umat terbaik, mengemban amanat menunaikan tugas amar makruf nahi munkar di tengah umat manusia. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk segenap manusia, menyuruh orang berbuat benar, dan melarang perbuatan mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, niscaya baiklah bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka orang fasik. (QS Ali Imran/3:110). Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, tetapi itulah selemah-lemah iman”. (HR Muslim) Allah swt berpesan dalam Al-Quran, Katakanlah, “Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku; Allah akan mencintai kamu dan mengampuni segala dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali Imran/3:31) Allah SWT menjelaskan karakter orang-orang munafik yang berlawanan secara diametral dengan orang-orang mukmin sebagai berikut. Kaum munafik, laki-laki dan perempuan, mempunyai saling pengertian satu dengan yang lain; mereka menganjurkan yang mungkar, dan melarang yang makruf; dan mereka menggenggam tangan. Mereka telah melupakan Allah, dan Dia pun melupakan mereka. Golongan orang munafik itulah orang-orang fasik. (QS At-Taubah/9:67) Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, saling menjadi pelindung satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf, dan melarang yang mungkar, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, serta patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah/91:71) Dalam konteks kekinian santri dipanggil untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan apa saja dan dari penjajahan siapa saja. Santri niscaya berjihad melawan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta segala penyimpangan dari pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah menyimpang dari jiwa UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dan dari nilai-nilai Pancasila. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dengan system one man one vote (satu orang satu suara) menyimpang dari sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Presidential Threshold 20% telah menyimpang dari konstitusi. Begitu pula penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk masa dua tahun. Menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikan UUD NRI 1945 pada relnya. Masih ada dan cukup waktu untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala-kepala Daerah sebelum perhelatan akbar nasional Pemilihan Presiden 2024! Allah SWT berpesan dalam Al-Quran, Katakanlah, “Bekerjalah demi kebaikan, Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada Yang Maha Tahu segala uang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah/9:105) Gajah mati meninggalkan gading; Harimau mati meninggalkan belang; Manusia mati meninggalkan jasa; Selamat Hari Santri Nasional. (*)
Habis Anies Terbitlah Heru
Jika benar, keterlambatan mencalonkan Anies karena kalah cepat dengan pengumuman tersangka oleh KPK akan membuat Anies sulit masuk ke gelanggang politik. Oleh: Djohermansyah Djohan, Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) TANGGAL 16 Oktober 2022 genap Anies Rasyid Baswedan selama lima tahun menjabat Gubernur Jakarta. Periode pertamanya memimpin ibu kota selesai. Tapi tidak ada pemilihan umum setelah Anies lengser. Pemilihan Gubernur Jakarta baru akan digelar 2024 karena Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10/2016 mewajibkan pemilu secara serentak di 541 daerah otonom pada 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah serentak ini mengikuti tata waktu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang disatukan penyelenggaraannya pada 14 Februari 2024. Menurut para penyusun UU Pemilihan Kepala Daerah, pemilu serentak bertujuan menyederhanakan pemilu dan agar keriaan demokrasi ini berjalan efisien. Kemudian, siapa yang menggantikan Anies memimpin DKI Jakarta selama dua tahun mendatang? Di sinilah pangkal soalnya. Pembuat UU Pilkada tidak hati-hati, baik disengaja ataupun tak sengaja, mengatur jabatan kosong yang telah ditinggalkan kepala daerah yang pemilihannya tak klop dengan jadwal pemilu serentak dengan menunjuk penjabat dari kalangan pegawai negeri sipil. Penunjukan ini akan berakibat pada legitimasi kepala daerah. Sesuai amanah konstitusi, UU Pilkada seharusnya menyediakan mekanisme pemilihan oleh DPRD atau memperpanjang masa jabatan kepala daerah hingga terselenggara pemilu berikutnya. Mengangkat pegawai negeri sipil oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, selain mencederai demokrasi, juga rawan konflik kepentingan. Terlebih lagi di masa jabatan kepala daerah yang ditunjuk itu ada pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sudah bukan rahasia lagi penjabat dari kalangan PNS selama ini gampang disetir dan ditunggangi kepentingan politik. Di daerah, pada era demokrasi elektoral kini, faktor figur kepala daerah sangat menentukan. Dia menjadi lokomotif dalam melakukan transformasi. Suatu daerah bisa maju, jalan di tempat, atau malah mundur, bila salah memilih pemimpin kepala pemerintahannya. Karena itu pejabat yang berwenang mengangkatnya perlu hati-hati dan hendaknya menjadikan kriteria baku sebagai pedoman penunjukannya. Di samping itu, sejak 2007, warga Jakarta telah memilih sendiri secara langsung gubernurnya. Pada tahun itu sebagian besar penduduk Jakarta memilih Fauzi Bowo, seorang birokrat pemerintahan DKI Jakarta yang berkarier dari staf biasa hingga menjabat Sekretaris Daerah. Ia dikalahkan Wali Kota Solo Joko Widodo saat maju sebagai petahana di periode kedua. Dalam pemilihan kepala daerah 2017, Anies Baswedan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, wakil Jokowi yang melaju ke kursi presiden pada 2019. Rektor Universitas Paramadina yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi DKI-1 mengalahkan Basuki lewat pertarungan sengit yang diwarnai politik identitas. Semua itu adalah proses demokrasi yang seharusnya tak diabaikan begitu saja oleh para pembuat undang-undang kita. Kini masa jabatan Anies Baswedan selesai. Menurut ketentuan pasal 201 ayat 10 UU Pilkada Nomor 10/2016, jabatan gubernur harus diisi oleh pegawai negeri yang menyandang jabatan setara eselon 1. Semula hanya Menteri Dalam Negeri yang bisa mengusulkan tiga nama calon pelaksana tugas gubernur kepada presiden. Belakangan atas desakan masyarakat, DPRD boleh pula mengajukan tiga nama. Tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta kepada Presiden Jokowi adalah Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden yang pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara; Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang pernah menjabat Wali Kota Jakarta Barat; dan Bachtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang pernah menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Dalam sidang tim penilai akhir (TPA) pada 6 Oktober 2022, Presiden Jokowi memutuskan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Berarti dia dianggap “clean” dan cakap memimpin DKI Jakarta. Jika ada beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan Heru Budi seperti disuarakan Masyarakat Antikorupsi (MAKI), TPA tentu telah membahasnya dengan teliti. Nyatanya, Presiden telah menjatuhkan pilihan siapa yang memimpin Jakarta dua tahun ke depan. Naiknya Heru Budi menjadi DKI-1 memunculkan kesan “gubernur rasa Istana” untuk menunjukkan dulu ada “gubernur rasa Menteri Dalam Negeri”. Pada pilkada 2017, Jokowi juga mendapuk Heru Budi berpasangan dengan Basuki namun gagal. Butuh lima tahun Jokowi bisa menunaikan cita-citanya mengangkat Heru jadi Gubernur Jakarta. Setelah melantiknya, Jokowi berpesan agar Heru mengendalikan banjir Jakarta, menurunkan kemacetan melalui integrasi transportasi publik, juga membereskan tata ruang. Tugas lain adalah memfinalkan APBD DKI Jakarta 2023 paling lambat 30 Nopember 2022 ini. Dalam konteks itu, kemampuan Heru meyakinkan DPRD DKI Jakarta bakal diuji, sehingga anggaran bisa diketok tepat waktu. Dua tugas penting lain Heru Budi Hartono adalah memfasilitasi kepindahan ibu kota negara Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan mendukung kelancaran pemilihan legislator dan pemilihan presiden 14 Februari 2024 serta pemilihan Gubernur Jakarta 27 November 2024. Sebagai “orang Istana” rasanya Heru Budi Hartono tak akan banyak kesulitan menanganinya, karena ia punya akses ke pucuk kekuasaan, pengelola otorita Nusantara, para menteri dan pimpinan lembaga sipil dan militer. Sebagai pegawai negeri, Heru tentu wajib netral, tidak memolitisasi aparatur sipil negara, dan tidak mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta pada 2024. Bagaimana nasib Anies Baswedan? Di luar soal keberhasilannya menata Jakarta, meluaskan transportasi publik, menurunkan kemacetan, ia juga pemimpin yang kontroversial. Guna mewujudkan mimpi membuat Jakarta jadi kota global, pada 14 Juni 2022 ia menggelar balapan Formula E dengan alokasi biaya hajatan sekitar Rp 380 miliar. Belakangan KPK memeriksa Anies untuk menyelidiki dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik itu. KPK kabarnya segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka korupsi. Menurut majalah Tempo, rencana pengumuman itu yang membuat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buru-buru mengumumkan Anies sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Jika benar, keterlambatan mencalonkan Anies karena kalah cepat dengan pengumuman tersangka oleh KPK akan membuat Anies sulit masuk ke gelanggang politik. Dari kursi gubernur Jakarta kini Anies Baswedan terlempar ke kursi calon presiden. Bila hasil surveinya menanjak, koalisi partai pengusung berhasil dibentuk, dan calon wakil presiden yang dipilihnya bisa menambah suara, Anies berpeluang besar memenangi pemilihan presiden 2024. Berarti, ia meneruskan jejak Joko Widodo yang naik ke kursi Presiden dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Kalau Anies Baswedan kalah dan tak jadi calon presiden, jika mau, ia masih terbuka peluang ikut lagi berlaga di pemilihan Gubernur Jakarta untuk periode kedua. Tapi ia harus menunggu pemilihan berikutnya setelah keriuhan pemilihan presiden beres akibat kekacauan desain Pemilu serentak dalam UU Pemilihan Kepala Daerah. (*)
Ketika Rakyat Rindukan Perubahan
Bahkan Mendagri Tito Karnavian – yang di mata publik sangat Jokowi sentris dalam artian berseberangan dengan Anies – mengakui kesuksesan cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior Harian Jawa Pos DI tengah sebaran hoax oleh para buzerRp, ternyata animo masyarakat terhadap pencapresan Anies Baswedan begitu luar biasa. Karenanya tidak terbayangkan lagi bahwa Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Yang memang ibukota negara. Tapi dibandingkan dengan luas kepulauan Nusantara, ianya hanyalah sebuah titik kecil saja. Sebuah noktah merah dalam peta wilayah Republik Indonesia. Tak pelak hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: Mengapa Anies begitu digandrungi? Ada apa, sehingga begitu luasnya dukungan dari berbagai kalangan di seantero bumi Nusantara? Tidak hanya di Jakarta, atau pulau Jawa saja. Tapi bahkan menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya dari mereka yang menyaksikan perjalanan politik Anies. Minimal 10-20 tahun terakhir. Tapi bahkan juga dari mereka yang mungkin sama sekali belum pernah mendengar nama tokoh idola ini. Melihat kecenderungan itu, tak banyak yang dapat dikomentari. Kecuali, rakyat seantero Nusantara sangat mengharapkan adanya perubahan. Tidak hanya perubahan bagi perbaikan kehidupan mereka. Tapi juga perubahan secara menyeluruh. Pertama, dari tata kelola pemerintahan. Kedua, perubahan sosok yang mengendalikan kekuasaan. Sesuai arah kebijakan yang pernah dilakukan. Menurut kacamata rakyat banyak, tentu saja. Apakah kebijakan yang ada selama ini berpihak kepada mereka atau tidak? Dan dari semua harapan dan asa yang terkandung di hati rakyat banyak, tampaknya perubahan yang kedua itulah yang paling ditunggu-tunggu. Karena, selama tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, rakyat merasakan kehidupan yang semakin sulit. Sebagai akibat dari kebijakan yang centang prenang. Sekali lagi, di mata rakyat banyak, tentu saja. Meskipun pemerintah selalu mengatakan telah berusaha keras untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Di tengah suasana yang ada sekarang ini, ternyata sejumlah nama telah ditampilkan sebagai para calon presiden yang akan datang. Paling tidak masa 5 tahun pasca 2024. Spanduk mereka yang ingin namanya dikenal masyarakat luas – dan tentu saja berharap sebagai yang terbanyak akan dicoblos rakyat pada Pemilu 2024 nanti – telah tersebar di mana-mana. Di pojok-pojok jalan di pusat kota. Bahkan sampai ke jalan-jalan di daerah pelosok yang jauh. Dengan senyuman sumringah terbaiknya. Berikut janji-janji bila terpilih nanti. Yang semuanya berjanji akan mengangkat harkat dan martabat rakyat banyak. Seperti yang pernah dilontarkan Jokowi menjelang pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang paling penting diingat, tentu saja, bahwa rakyat tidak ingin tertipu lagi. Baik oleh janji-janji manis yang hanya manis di bibir saja, tapi juga yang terlalu pahit dalam kenyataan. Begitu juga oleh sosok yang selalu ditampilkan. Yang begitu terkesan sederhana. Sangat merakyat. Sampai menjadi satu-satunya calon presiden di muka bumi yang berani masuk gorong-gorong. Sebagai gambaran akan siap bermandikan lumpur dan kotoran demi kesejahteraaan rakyat. Yang pada kenyataannya, sangat jauh panggang dari api. Semua itu telah terpatri dalam benak rakyat selama 7 tahun terakhir ini. Dengan kenyataan, hampir semua janji tidak ditepati. Termasuk janji akan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dengan membuat ekonomi meroket. Tidak akan menambah hutang. Tidak akan bagi-bagi kekuasaan. Dan, akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Dan sejumlah janji manis yang lain. Yang terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu. Hanya Anies Baswedan Perasaan kecewa yang begitu rupa dan semakin meningkatnya ketidak-percayaan publik terhadap penguasa, membuat rakyat mengharapkan sesuatu yang lain. Tepatnya, rakyat rindu perubahan. Agar penguasa nanti berpihak kepada mereka. Tidak ingin mendengar pada saatnya nanti ada yang bilang: Penguasa lebih peduli kepentingan oligarki dari pada kepentingan rakyat yang telah menjatuhkan pilihan untuknya dalam dua kali pemilu terdahulu. Dan, di antara sejumlah nama yang sudah beredar sebagai Capres Republik Indonesia ke depan, ternyata hanya Anies Baswedan yang memperlihatkan kecenderungan yang mungkin akan memenuhi harapan mereka. Hal ini tidak didasarkan subyektifitas kepada sosok maupun kepribadian Anies semata-semata. Yang tak perlu ditampilkan kesederhanaannya dari dandanan yang mirip rakyat jelata. Apalagi untuk ikut-ikutan masuk gorong-gorong segala. Tapi lebih-lebih pada figur yang siap bekerja keras untuk kemajuan seluruh anak bangsa. Tak peduli apa pun suku, agama, ras maupun etnisitasnya. Yang mungkin lebih mampu membebaskan diri dari pengaruh oligarki. Baik oligarki politik maupun ekonomi. Seperti yang telah diperlihatkannya ketika lima tahun memimpin ibukota Jakarta. Dan yang paling penting, dialah satu-satunya calon yang diharapkan akan mampu merajut kembali tata kelola pemerintahan, ke arah yang lebih baik. Yang terbebas dari pengaruh dan tekanan partai koalisi. Membangun kembali kepercayaan publik, dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang begitu terpuruk. Meningkatkan penegakan hukum. Kalau perlu dengan mengganti orang-orang yang tidak kompeten. Dan, mendorong dilakukannya perbaikan ketentuan undang-undang dasar, selepas amandemen undang-undang yang kebablasan pasca reformasi. Begitu juga, meluruskan tupoksi sejumlah lembaga – semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) – yang kesannya cenderung jadi alat penguasa. Lalu, the last but not least, menghilangkan keterbelahan anak bangsa. Yang sejauh ini terjadi karena kebijakan penguasa membayar para buzzer. Demi memperbaiki citra yang terpuruk dan menghadapi serangan lawan-lawan politik. Di balik alasan mengapa orang merindukan sosok pemimpin seperti Anies tidak lain karena prestasi yang telah ditorehkannya selama lima tahun memimpin ibukota Jakarta. Terutama karena Anies telah memenuhi hampir seluruh janji kampanyenya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari paparan Sosiolog Musni Umar. Yang menilai Anies Baswedan sukses membangun Ibu Kota dalam 5 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Musni dalam tulisannya berjudul \'Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan: Sukses Bangun Jakarta Tanpa Penggusuran, Barnis For Anies 2024\'. “Dalam refleksi 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan memimpin Jakarta, kita bisa lihat berbagai kemajuan yang diwujudkan,” tulis Musni, seperti dikutip Sabtu (15/10/2022). Menurutnya, kesuksesan Anies membangun Jakarta bisa dilihat dari berbagai macam bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, pembangunan infrastruktur, hingga revitalisasi sejumlah kawasan dan lainnya. Secara lebih rinci Musni menyebut, keberhasilan Anies merealisasikan program melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi, serta praktik perdagangan orang dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman. Mewujudkan pembukaan 200.000 lapangan kerja dengan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga. Dalam upaya menghasilkan 200.000 pewirausaha baru selama 5 tahun. Anies juga membangun sistem transportasi umum terpadu. Dalam bentuk interkoneksi antar moda dan perbaikan model manajemen layanan transportasi massal. Begitu juga membangun kembali Kota Tua yang diubah namanya menjadi kawasan Batavia. Membangun 377 taman kota, termasuk Tebet Eco Park dan Taman Literasi Christina Martha Tiahahu Blok M yang sangat disukai warga Jakarta. Dan, di antara legacy Anies yang paling fenomenal, kata sosiolog kondang itu, ialah pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Sirkuit Taman Impian Jaya Ancol, yang sukses luar biasa menyelenggarakan balap mobil Formula E. Sekarang, meski para buzzerRp tak henti-henti melecehkan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu, namun mata hati dan mata kepala rakyat dapat melihat dengan terang benderang. Bukti nyata sukses kepemimpinan Anies di Jakarta. Yang mandiri dan terbebas dari pengaruh maupun tekanan pihak mana pun. Bahkan, Mendagri Tito Karnavian – yang di mata publik sangat Jokowi sentris dalam artian berseberangan dengan Anies – mengakui kesuksesan cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Ketika bicara di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (17/10/2022), Tito mengatakan, permasalahan di Jakarta sangat kompleks. Tapi Anies dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah. (*)
POPULER
