OPINI
Kontribusi Muslim untuk Negara Pancasila
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUSLIM adalah mayoritas dan para pejuang kemerdekaan tentu mayoritas umat Islam. Hassanudin, Diponegoro, Cut Nyak Dien, Sisinga Mangaraja, Pattimura hingga Christina Tiahohoe adalah pahlawan muslim. Logis agama seperti Kristen lebih minim bukan saja karena komposisi penduduk tetapi juga penjajah itu baik Portugis maupun Belanda adalah Kristen. Kemerdekaan adalah kulminasi perjuangan umat Islam sejak pembentukan BPUPKI (dibentuk 29 April 1945 rapat 29 mei-1Juni), PPKI (dibentuk 7 Agustus tapi rapat 18 Agustus) maupun menjelang Kemerdekaan. 11 Agustus Soekarno, Hatta, Rajiman ke Dalat Vietnam bertemu Marsekal Terauchi. Menyiapkan Kemerdekaan. Terkesan berkompromi. BPUPKI seru membahas dasar negara \"Islam\" ataukah \"Kebangsaan\". Negara Islam adalah aspirasi muslim pada tataran kenegaraan. Saat itu. 1 Juni 1945 tim perumus 9 orang akhirnya dibentuk dengan komposisi proporsional (4 Islam, 4 Kebangsaan, 1 Kristen) dan 22 Juni \"Piagam Jakarta\" ditandatangani. Baru pada 18 Agustus Pancasila dirumuskan final, berbeda sedikit dengan rumusan \"Piagam Jakarta\". Negara Pancasila dalam proses bernegara tetap bertahan, yang berubah adalah UUD. Sidang Konstituante dibentuk untuk membuat UUD di Bandung pada November 1956 hingga 5 Juli 1959 akan tetapi tidak berhasil. Berakhir dengan Dekrit Presiden. Konsideran Dekrit menyatakan Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Negara Pancasila adalah kesepakatan bersama yang menurut Muhammadiyah disebut \"Darul Ahdi wa Syahadah\" Negara Kesepakatan dan Pembuktian. Kontribusi muslim untuk negara Pancasila, antara lain : Pertama, umat Islam konsisten menerima Pancasila dan UUD 1945. Mempertahankan dari penjajahan ulang Belanda melalui fasilitasi Inggris dalam Agresi I, 10 Nov 1945 Bung Tomo pekik takbir. Terbunuh Jenderal Mallaby. Agresi ke II tokoh Masyumi Mr Syafrudin Prawiranegara 1948-1949 menjadi Presiden PDRI setelah Soekarno-Hatta ditangkap dan dibuang ke Bangka. Kedua, 1959-1965 berhadapan dengan kekuatan Komunis. Pembantaian umat Islam Madiun, Magetan 1948. Tokoh Masyumi banyak dibunuh. PKI ingin mendirikan negara Komunis mengubah negara Pancasila. Umat Islam mempertahankan hingga kasus 1965 PKI. Pembubaran Masyumi tahun 1960 dengan alasan terlibat PRRI sesungguhnya adalah hasil lobby PKI. Ketiga, tahun 2020 Pancasila dicoba digerus melalui RUU HIP yang berbau kiri. Beberapa ciri antara lain tidak memasukkan Tap MPRS No 25/MPRS/1966, asas gotong royong untuk eka sila, agama yang dipinggirkan atau disejajarkan dengan kebudayaan dan rohani. Pancasila yang dimaksudpun ternyata rumusan 1 Juni 1945. Upaya penelikungan ideologi. Keempat, muslim berkontribusi untuk memperkuat civil society. Negara Pancasila adalah negara \"masyarakat madani\" membangun welfare state. Menafikan dominasi negara (state) atas rakyat/masyarakat. Ormas Islam bergerak dalam lapangan keagamaan dan kemasyarakatan. Amal-amal usaha Ormas Islam sebagai sarana penguatan civil society. Kelima, negara Pancasila adalah negara anti Islamophobia. Kontribusi muslim yang senantiasa menekankan pemaknaan Islam sebagai agama rahmatan lil \'alamin, karenanya Negara Pancasila harus mewaspadai penyimpangan makna moderasi beragama untuk sekularisasi, liberalisasi, dan de-Islamisasi. Adalah suatu kejahatan politik bila ada upaya untuk mengaburkan kontribusi umat Islam dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Meminggirkan kekuatan politik keumatan atau menjadikan umat Islam dalam kiprah politiknya sebagai musuh atau lawan yang harus dilumpuhkan. Adalah kebodohan luar biasa jika ingin memajukan Indonesia untuk segala bidang dengan tidak menjadikan umat Islam dan nilai-nilai kejuangannya sebagai mainstream kemajuan bangsa. Bandung, 4 Desember 2022
Kenapa Harus Iri Hati ke Partai Nasdem?
Ini keinginan pendukungmu yang dulu berjuang untukmu PS, tapi kalah dua kali. Kalau ARB sebagai Presiden dan PS sebagai Wapres, maka selesailah konflik di bawah selama memasuki 10 tahun terakhir ini. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung GAK salah yang agama sudah bilang. Berbuat baiklah lebih dulu dan jangan tunggu orang lain yang lakukan lebih dulu hal yang baik itu. Karena Partai Nasdem lebih dahulu yang calonkan Anies Rasyid Baswedan, maka gak salah kalau elektabilitasnya naik secara otomatis. Itu karena rakyat sedang Demam Anies. Lihat saja kasus di Aceh. Dilarang di lapangan terbuka, Anies malah datang ke masjid dan ribuan rakyat tanpa dibayar datang menyambutnya. Kalau bakal Capres lain datang rakyat sambut karena dibayar tapi kalau Anies yang datang rakyat sambut dengan teriakan presiden-presiden-presiden tanpa harus dibayar. Ini yang menjadikan pihak Istana demam goyang. Setiap Anies ke daerah, pihak Istana dan para bakal Capres yang lain sudah siap di kantongnya obat Parasetamol menurunkan panas dalam karena melihat Anies disambut gegap-gempita oleh jutaan warga. Bahkan di acara partai Garida, maksudnya Gerinda nama Anies diteriakan sebagai presiden. Ini alamat yang tujuannya jelas agar Partai Gerinda koalisi dengan Nasdem mencalonkan Anies Rasyid Baswedan (ARB) sebagai presiden dengan Prabowo Subianto (PS) sebagai wakil presiden. Kalau ARB gak mau dengan Jenderal Budi Gunawan (BG), maka tidak salah kalau ARB berpasangan dengan PS. Cuma hilangkan keegoan diri pribadi demi membangun bangsa dan tanah air ini. Prabowo sudah 3 kali ikut kontestasi Capres dan Cawapres dan kalah. Nah, kalau ikut lagi keempat kali sebagai Capres ada kemungkinan kalah juga dan partainya akan terpuruk menjadi nol koma. Sebagai prajurit sejati tidak salah kalau PS jadi Wapres Anies. Itu bukan penghinaan, tapi itu marwah bangsa yang diutamakan. Persetan orang di luar mau bilang apa. Yang penting NKRI tetap terjaga utuh seperti semula. Sebab NKRI sudah terjual sama Jokowi dan gengnya. PS harus turun langsung membenahi itu. Hanya bisa kalau berpasangan dengan ARB. Buang jauh-jauh rasa tinggi hati dan sombong demi Ibu Pertiwi. Maaf ya, secara logika PS sudah gak laku lagi dan sudah tue. Berikan kepada yang lebih muda dalam menjalankan amanah ini. Yang tue-tue berdzikir saja sambil memberikan support kepada yang muda dari belakang. Ini keinginan pendukungmu yang dulu berjuang untukmu PS, tapi kalah dua kali. Kalau ARB sebagai Presiden dan PS sebagai Wapres, maka selesailah konflik di bawah selama memasuki 10 tahun terakhir ini. Dan ini pasangan Maut dunia akhirat bilkhusus di dunia, lebih khusus lagi di Asia Tenggara. Jadi dech kita jadi Macan di Asia. Semoga tulisan ini sampai ke tangan PS dan jadi kenyataan dua pasangan maut ini. Kalau Malaysia punya Anwar Ibrahim kita punya ARB dan PS. Cakeeep…. (*)
De-Aniesasi Itu Jahat
Oleh Ady Amar - Kolumnis Ini bukan sekadar perkara menghilangkan jejak kinerja yang ditinggalkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, tapi lebih dari itu. Lebih pada hak-hak warga yang dihilangkan, atau dihapus lewat kebijakan dengan berbagai alasan dimunculkan. De-Aniesasi namanya, seperti dihadirkan lewat Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang seperti punya tugas khusus untuk itu. Heru Budi memang pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan langsung pilihan warga Jakarta lewat Pilkada. Maka keterikatan Heru Budi seolah menempel hanya pada Presiden Jokowi. Menjadi keharusan jika Heru Budi cukup hanya menjalankan kebijakan yang dibuat gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, yang dipilih lewat Pilkada. Meneruskan pembangunan jangka panjang, khususnya yang dibuat lewat Peraturan Gubernur (Pergub). Heru Budi mestinya cukup merawat dan memastikan kelanjutan keberlangsungan pembangunan yang telah dicanangkan. Tapi yang terjadi tidak demikian. Anggaran jalur sepeda dihapus dari APBD 2023. Padahal pembangunan perpanjangan jalur sepeda, itu tertuang dalam Pergub Nomor 25 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta, Tahun 2022-2023, yang ditandatangani Anies pada 10 Juni 2022. Upaya Heru Budi menghapusnya, itu mengabaikan Pergub yang sudah dibuat, bahkan tanpa alasan bisa disampaikan, itu mengherankan. Heru Budi mestinya sadar bahwa sebagai pejabat gubernur, ia hadir dari hasil penunjukan penguasa. Artinya, ia tidak punya legitimasi secara demokratis. Makna yang lebih jauh lagi, ia tidak boleh melakukan langkah sesukanya. Tapi langkah yang dilakukan Heru Budi, justru langkah sebaliknya. Melakukan langkah sepuas yang ia inginkan. Merasa diri tidak terbebani oleh janji kampanye. Karenanya, luput dari diskursus publik untuk setiap kebijakan yang dibuat. Meski langkah yang dilakukannya itu offside, jika dilihat dari asas kepatutan, dan lebih jauh lagi dari etika demokrasi. Heru Budi seperti tidak perduli oleh itu semua, tetap nekat mengotak-atik anggaran APBN. Berani karena pastilah punya beking tidak sembarangan. Bekingnya tidak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan anggota DPRD DKI Jakarta dari partai penguasa, yang memang menguasai suara mayoritas. Seperti koor mempreteli hasil kerja yang dibuat Anies Baswedan, itulah de-Aniesasi. Dampak dari de-Aniesasi juga merambat pada para pekerja profesional di lingkungan Pemprof DKI Jakarta. Pertama, menyasar mengena Mohamad Aprindy, yang dicopot dari Direktur Utama MRT Jakarta, yang baru 3 bulan dijabatnya. Alasan pencopotan bisa diberi sekenanya. Tapi publik lebih percaya, bahwa itu upaya bersih-bersih pejabat yang diangkat Anies Baswedan. Bersih-bersih itu berlanjut pada semua pejabat Jakpro yang terlibat dalam ajang Formula E, dan juga yang terlibat dalam pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), menerima nasib diberhentikan. Mestinya mengangkat dan memberhentikan pejabat, itu berdasar pada profesionalitas kerja yang bersangkutan. Tapi yang dilakukan Heru Budi lebih tampak sebagai pemenuhan syahwat de-Aniesasi. Tidak salah jika orang menyebut, diangkatnya Heru Budi itu semata cara Jokowi membalas dendam menggebuk Anies dengan nyilih tangan orang lain. Tangan Heru Budi yang dipakainya. Anies memang punya salah apa, sehingga diperlakukan demikian, sulit untuk bisa dijawab. Itulah de-Aniesasi, sebuah proyek yang jika mungkin menjadikan tidak ada lagi peninggalan Anies yang bisa dilihat di Jakarta. Sulit diharap bisa berpikir sehat, dan bahkan tanpa merasa risih, bahwa yang dihilangkan itu hak-hak publik, yang dibangun dengan uang dari pajak rakyat. Bertindak dengan nafsu de-Aniesasi, seolah dengan itu karya Anies di Jakarta tidak lagi bisa dilihat jejaknya. Padahal tidak demikian. Karya Anies yang utama sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak semata hadirnya bangunan fisik, tapi juga keberhasilan dalam membahagiakan warganya--lihat survei tentang kepuasan publik Jakarta atas kerja Anies Baswedan selama 5 tahun selaku Gubernur DKI Jakarta, yang dilakukan LSI 80,5 Persen, dan Populi Centre 83,5 Persen--soal itu mustahil bisa dihapus. De-Aniesasi itu laku jahat. Sikap jumawa seolah bisa melakukan apa saja tanpa melihat urgensinya. Sepertinya itu yang terus serius dilakukan, tanpa perlu risih sedikit pun. Nafsu de-Aniesasi bisa disudahi, jika ada perlawanan keras warga Jakarta untuk menghentikannya. Warga yang merasa hak-hak individunya dirampas dan dihabisi, semata karena Anies pernah menjadi gubernurnya. Absurd. Di era Presiden Jokowi berkuasa, absurditas memang mendapatkan tempat, bukan lagi sesuatu yang aneh, justru diadopsi jadi hal biasa. Semua yang tidak mungkin bisa dimungkinkan. Etika dan asas kepatutan dibuat tidak punya rumus baku lagi. Saya dan tentu Anda pun merasakannya, tapi tetap mentolerir. Tapi pada saatnya semua akan mempertanyakan itu semua, dan bahkan dengan cara yang absurditas pula. Itulah lonceng kemarahan yang digerakkan oleh perasaan yang sama, yang mestinya tidak perlu terjadi. (*)
Anies Bapak Politik Identitas, Katanya
“Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Khawatirnya itu ada yang kurang memahami bahwa dalam diri setiap orang sudah melekat identitasnya. Apa yang ingin mereka hilangkan? Agamanya? Jenis kelaminnya? Sukunya? Oleh: Sulung Nof, Penulis ANIES Baswedan sedang dilabel sebagai “Bapak Politik Identitas”. Serangan ini lucu sekaligus pandir. Mengapa? Sebab tuduhan yang diarahkan kepada Anies tampak inkonsisten dan selalu berubah sesuai pesanan. Mantan pemimpin dan pelayan warga DKI Jakarta tersebut dianggap sebagai gubernur penjual ayat. Padahal yang jelas-jelas membawa ayat adalah Basuki Tjahaja Purnama-BTP alias Ahok saat menyebut “jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah”. Anies juga dituding gubernur yang jual mayat gegara ada spanduk di sebuah masjid yang menolak untuk menyalati jenazah pendukung penista agama. Faktanya, justru beliau yang menawarkan diri menjadi imam shalat jenazah. Bakal Calon Presiden itu juga dituduh sebagai pemimpin sektarian. Faktanya, Anies justru diusung pertama kali oleh Partai Nasdem. Konsekuensinya parpol ini dimusuhi Istana dan para pendengung. Jadilah ia disebut Nasdrun. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Bahkan, sebelumnya Anies disebut beraliran Syiah, Salafi/Wahabi, dan lainnya. Padahal semua sebutan itu saling bertentangan. Kita jadi meragukan nalar mereka karena racauan tersebut. Anies Baswedan sendiri adalah aset penting yang entah mengapa dilepas oleh penguasa. Tengoklah videonya saat beliau berikan arahan kepada relawan di Pilpres 2014. Semua menyimak dengan rasa kagum, betapa hebatnya sosok pembicara itu. Maka ketika posisinya berhadapan pada Pilgub DKI 2017, amarah mereka jadi tidak terkendali sampai ubun-ubun. Tahu sendirilah kalau orang emosi, yang keluar dari mulutnya tidak diayak. Orang Betawi menyebutnya “ngebacot”. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Tapi mengapa saat putrinya menikah tempo hari tidak \'dipaksa\' menggunakan hijab? Sebab, beliau tahu bahwa hal itu baiknya lahir dari keyakinan diri sendiri, bukan dari tekanan dan paksaan. Hanya karena cucu dari Pahlawan Nasional Indonesia itu didukung oleh Imam Besar Habib Rizieq Syihab dan organisasinya ini lantas Anies dituduh menjual agama? Bukankah beliau juga dekat dengan semua pemuka agama yang ada tanpa kecuali? Sehingga beliau lebih tepat digelari Bapak Kesetaraan. Serangan sporadis yang ditujukan kepada Anies tampak ambivalen saat beliau dianggap tidak satupun membangun masjid. Namun, faktanya di masa beliau beberapa masjid terbangun. Buktinya adalah Masjid Amir Hamzah. Ditambah lagi ada kebijakan dana BOTI. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Khawatirnya itu ada yang kurang memahami bahwa dalam diri setiap orang sudah melekat identitasnya. Apa yang ingin mereka hilangkan? Agamanya? Jenis kelaminnya? Sukunya? Jangan berlindung di balik propaganda politik identitas, tapi sebenarnya ada agenda tersembunyi melawan konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945 jelas disebut bahwa kemerdekaan Indonesia diraih “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Anies sudah membuktikan kinerja dan prestasinya di ibukota. Saat ini beliau ingin menunaikan janji kemerdekaan dalam cakupan yang lebih besar, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, adakah rumah ibadah dirobohkan? Atau adakah deretan rumah warga dibuldozer? Atau adakah kebijakan yang diskriminatif? Atau adakah perilaku beliau yang intoleran dan radikal? Jika hanya katanya bukan faktanya, maka jangan terjebak pada propaganda. Sebab, faktanya, di masa kepemimpinan Pak Anies, Jakarta meraih indeks demokrasi, toleransi, dan kohesivitas yang terbaik. Dan alhamdulillah tingkat kepuasan publik mencapai 83%. Bandung, 03122022. (*)
Pelajaran untuk Puan dan Megawati
Menjadi putra atau putri ideologis orang tuanya atau keturunannya langsung, yang utama adalah mampu menangkap jiwa zaman dan mampu menetapkan peran sejarahnya secara pas. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Wartawan Senior MENGAPA Megawati Soekarnoputri terkesan ngotot ingin mengusung putrinya, Puan Maharani, untuk maju Pilpres 2024? Bisa jadi, Ketum PDIP ini khawatir akan keberlangsungan anak ideologis pewaris perjuangan orangtuanya, Bung Karno (Presiden Soekarno yang juga salah seorang Proklamator). Saya juga ngerti kalau anak biologis harus juga jadi anak ideologis atau ahli waris perjuangan orang tuanya, bukan berarti harus melakukan daur-ulang sejarah persis seperti yang pernah dilakukan orang tuanya dulu. Melainkan tetap memandang perjuangan dan karya orang tuanya sebagai ilham dan inspirasi buat kiprah dirinya saat ini. Dan peka dalam menangkap jalan takdir hidupnya. Terutama ketika saat ini mereka jadi pemimpin seperti orang tuanya dulu. Megawati sebagai pimpinan partai, yakni PDIP, sedangkan Puan sebagai Ketua DPR RI. Ini yang saya coba bandingkan dengan apa yang terjadi di luar sana. Bedanya Corazon Aquino dan Benazir Bhutto menurut saya, ini terletak dalam konteks itu. Sebagai isteri mendiang Benigno Aquino dan penerus ideologis suaminya, Qory menyadari jalan takdir hidupnya adalah sebagai juru damai antara sipil dan militer. Dan merangkul para eksponen pendukung rejim Marcos yang berpikiran maju untuk berada di barisan pendukungnya. Termasuk para jenderal militer yang dulunya merupakan lawan politik Benigno Aquino. Alhasil sampai sekarang, militer yang tetap terserap ke dalam dunia politik sipil. Setelah era Qori sebagai presiden dua periode berakhir, Jenderal Fidel Ramos yang semasa kepresidenan Qori menjabat panglima militer, kemudian menjadi presiden penerusnya. Dan, publik Filipina pun mengenang Ramos bukan saja presiden dari tentara yang berhasil disipilkan, tapi juga visioner dan punya karisma kepeminpinan yang kuat. Seperti juga Qori, Ramos menjabat presiden dua periode. Benazir Bhutto lain lagi, dan ini justru contoh kegagalan politik. Sebagai putri biologis yang juga diharap menjadi putri ideologis Zulfikar Ali Bhuto yang mati digantung oleh rejim militer Jenderal Zia Ulhaq, ketika Benazir jadi pemimpin Pakistan dan mengembalikan sistem politik ke supremasi sipil, Benazir tetap memandang memerangi militer sebagai jihad. Ia tanpa mengenali jalan takdir dan tantangan politik Benazir beda dengan era bapaknya. Alhasil, karena cara pandangnya yang cenderung mendaur-ulang mentah-mentah era bapaknya, alhasil melestarikan perlawanan dan antipati militer terhadap Benazir. Sehingga Pakistan yang sudah mendapat momentum bagi sipil untuk kembali berkuasa setelah era Zia Ulhaq berlalu, militer di bawah Pervez Musharaf kembali berkuasa. Menjadi putra atau putri ideologis orang tuanya atau keturunannya langsung, yang utama adalah mampu menangkap jiwa zaman dan mampu menetapkan peran sejarahnya secara pas. Inilah yang harus mengilhami dan menginspirasi putra-putri ideologis orang tuanya. Bukan mendaur-ulang sejarah dari orang tuanya dulu. Karena selain zamanya berbeda, tantangan zaman juga berbeda. Justru ujiannya di situ. Kalau benar memang anak ideologis, bisakah dirinya jadi anak-anak zamannya seperti orang tuanya dulu? (*)
Kapolri Perlu Ismail Bolong, Bukan Komjen Agus Yang Nihil Integritas
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SANGAT mengherankan mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mempertahankan Komjen Agus Andrianto sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri. Setelah serangan yang mematikan dari Ismail Bolong yang mengaku telah memberikan “uang koordinasi” sebesar Rp6 miliar kepada Agus, mantan Kapolda Sumut ini mengalami “luka berat” di lambung integritasnya. Integritas Agus mengalami pendarahan akut. Tusukan Ismali Bolong membuat integritas Kabareskrim tercabik-cabi. Tidak bisa lagi diselamatkan. Komjen Agus nihil integritas. Integritas Agus masih berdenyut karena diinfus terus oleh Kapolri. Kondisi seperti ini tak akan bertahan lama. Sekarang, Kapolri melakukan tindakan penyelamatan yang keliru. Yang perlu diselamatkan justru Ismail Bolong. Sebab, dia adalah pintu solusi untuk memperbaiki Polri. Sedangkan Komjen Agus adalah salah satu problem seperti halnya Ferdy Sambo, Cs. Untuk memperbaiki Kepolisian RI, Kapolri memerlukan Ismail Bolong, bukan Komjen Agus. Bolong bisa membantu pimpinan Mabes untuk membongkar mafia tambang secara keseluruhan. Tapi, herannya, Jenderal Listyo malah memburu Bolong seolah dia penjahat besar tambang liar. Salah total. Ismail Bolong bisa buat apa untuk melindungi tambang ilegal batubara? Pangkatnya apa? Kekuasannya sebesar apa? Jenderal Listyo sebetulnya tahu integritas Komjen Agus sudah rusak parah ketika beberapa bulan yang lalu terjadi perang diagram aliran dana siluman. Dalam perang diagram itu, kelompok musuh Ferdy Sambo, yang di dalamnya ada Komjen Agus sendiri, menjelaskan secara rinci dan meyakinkan bahwa Sambo menerima 1.3 triliun uang upeti per tahun dari para bandar judi online. Tak lama kemudian muncul diagram balasan dari kelompok yang diduga sebagai bagian dari geng Sambo. Diagram ini menggambarkan bahwa Komjen Agus menerima setoran 54 miliar dalam satu bulan. Uang ini pun, menurut info di diagram, berasal dari konsorsium 303 (judi) dan narkoba. Benar atau tidak substansi di dalam kedua diagram itu, publik seperti kita-kita ini tak mungkin tahu pasti. Namun, kalau dilihat dari pemicu perang diagram, konten diagram dan pembuatan kedua diagram tersebut, jelas sekali semua aspek diagram ini membutuhkan sumber-sumber yang otentik di level tinggi Polri. Sejak diagram balasan yang diduga dibuat oleh kelompok Sambo itu muncul, integritas Komjen Agus terluka. Memang belum terlihat luka berat. Sebab, kasus pembunuhan Brigadir J masih mendominasi perhatian publik. Sehinga tuduhan diagram 54 miliar aliran upeti ke Komjen Agus menjadi kurang menarik. Hari ini, ketika video pertama Ismail Bolong yang berisi pengakuan bahwa dia telah memberikan uang Rp6 miliar kepada Komjen Agus, dan kemudian video kedua yang berisi permintaan maaf dia kepada Kabareskrim sekaligus mengatakan bahwa video pertama itu dibuat dibawah tekanan dari kelompok Sambo, seharusnya Kapolri bisa jeli melihat dan cepat menyimpulkan inti persoalan. Bolong hanya suruhan. Kalau mengunakan logika umum saja, Ismail Bolong dengan pangkat Aiptu tidak mungkin bisa leluasa mengendalikan tambang liar batubara dengan pemasukan 5-10 miliar rupiah per bulan. Dia pasti punya gantunga di level atas. Yaitu di level Polresta Samarinda dan level Polda. Dan sangat logis pula kalau di level Mabes ada yang terlibat. Dengan struktur komando yang sangat keras di Polri, sangatlah tidak masuk akal Aiptu Bolong berani melakukan perbuatan ilegal skala besar tanpa restu atasan di tingkat daerah maupun di tingkat Mabes. Jadi, Kapolri perlu memperhatikan imbauan dari berbagai pihak agar kasus Ismail Bolong dilihat dari arah lain. Dan agar dia dilindungi. Sehingga, dalam penangan kasus tambang liar ini, Ismail Bolong tetap diasumsikan ikut terlibat dan kemudian dijadikan tersangka. Namun, tujuan akhirnya adalah untuk mengungkap siapa-siapa saja di Mabes yang menambang duit lewat tangan Bolong. Ini kalau Kapolri serius mau melakukan pembersihan. Kalau cuma mau melakukan basa-basi kosmetik, memang sudah tepatlah jika Ismail Bolong saja yang dikejar-kejar, diadili, dan kemudian dijebloskan ke penjara. Kalau ini tujuannya, tentu orang-orang yang terlatih di Mabes Polri sangat mungkin bisa membuatkan skenarionya dengan Presisi yang tinggi.[] 3 Desember 2022 (Jurnalis Senior FNN)
Mohammad Natsir Pemimpin Nasionalis-Religius
Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir untuk memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto. Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta MOHAMMAD Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia salah satu pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Lahir di Solok, Padang, Sumatra Barat, pada 17 Juli 1908, dari pasangan Mohammad Idris Sutan Saripado dan Khadijah, dan meninggal dunia pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri pada era Soekarno pada 1950–1951. Mohammad Natsir salah seorang pendiri Universitas Islam Indonesia, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Di antara karya tulis utamanya ialah buku Capita Selecta, Islam sebagai Dasar Negara, dan Fiqhud Da’wah. Natsir mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama dua tahun, kemudian pindah ke Hollandsch-Inlandsch School (HIS) Adabiyah Padang. Beberapa bulan kemudian ia pindah ke Solok dan dititipkan di rumah saudagar Haji Musa. Selain belajar di HIS pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. Tiga tahun kemudian Natsir kembali pindah ke HIS di Padang bersama kakaknya. Pada 1923, ia melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda, seperti Pandu Nationale Islamietische Pavinderij dan Jong Islamieten Bond. Setelah lulus dari MULO, ia pindah ke Bandung untuk belajar di Algemeene Middelbare School (AMS) hingga tamat pada 1930. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an bergabung dengan partai politik berideologi Islam. Dari 1928 sampai 1932 Natsir menjadi ketua Jong Islamieten Bond (JIB) Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan guru dua tahun di perguruan tinggi dan memperdalam ilmu agama, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran dan hukum Islam. Pada 1932 Natsir berguru kepada Ahmad Hassan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. Natsir aktif menulis di majalah-majalah Islam. Karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir hayatnya ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Natsir memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia pun kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno menuding Mohammad Natsir sebagai pemberontak dan pembangkang yang berujung pemenjaraan. Sedangkan negara-negara lain sangat menghormati dan menghargai Pak Natsir, hingga banyak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya. Dunia Islam mengakui Mohammad Natsir sebagai pahlawan lintas batas bangsa dan negara. Di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia (World Muslim League) dan Ketua Dewan Masjid se-Dunia. Menurut Bruce Lawrence, Natsir merupakan politisi yang paling menonjol mendukung pembaruan Islam. Pada 8 Juli 1945 M. Natsir bersama tokoh-tokoh Islam, antara lain Abdoel Kahar Muzakir, Mohammad Hatta, Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Roem, dan KH Imam Zarkasyi mendirikan Universitas Islam Indonesia, salah satu perguruan tinggi swasta nasional tertua yang terletak di Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekan Indonesia Natsir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral dalam sidang pleno parlemen yang memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat (RIS), sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada 26 April 1951, karena perselisihan paham dengan Soekarno yang menganut paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi, seraya memuji sekularisasi Mustafa Kemal Attaturk di Kesultanan Turki Usmani. Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah di Turki dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno yang kurang memperhatikan kesejahteraan di luar pulau Jawa. Bersama tokoh-tokoh Nasional pada 1947 Mohammad Natsir mendirikan partai politik Islam Masyumi. Pada tahun 1958, beberapa tokoh Masyumi bergabung dalam struktur PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Oleh karena itu, Masyumi bersama-sama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan oleh pemerintah pada 1960. Upaya untuk membangkitkan kembali partai ini selama masa transisi ke Orde Baru sempat dilakukan, tapi tidak diizinkan. Setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, upaya untuk membangkitkan partai ini dilakukan kembali dengan cara mendirikan Partai Bulan Bintang yang berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan umum pasca-Reformasi. Selama dalam era demokrasi terpimpin Indonesia, Natsir terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) setelah meninggalkan Pulau Jawa. PRRI yang menuntut otonomi daerah yang lebih luas yang disalahtafsirkan Soekarno sebagai pemberontakan terhadap pusat. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang tahun 1962 sampai 1964, dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada 26 Juli 1966. Di era Orde Baru Natsir membentuk Yayasan Dewan Dakwan Islamiyah Indonesia pada 26 Februari 1967 bersama para pendiri bangsa, semisal Mr. Mohammad Roem (Menteri Luar Negeri RI, dan penandatangan Perjanjian Roem-Van Roejen), Mr. Sjafroedin Prawiranegara (Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia pertama), Prof. Dr. HM Rasjidi (Menteri Agama pertama RI), Mr. Burhanuddin Harahap (Perdana Menteri RI ke-9), Prawoto Mangkusasmito (Ketua Partai Islam Masyumi terakhir), Prof. Kasman Singodimedjo (Jaksa Agung Pertama), dan lain-lain. Sejak berdirinya Dewan Da’wah memutuskan untuk melakukan aktivitas politik melalui dakwah Islamiyah, sebagaimana digariskan oleh Mohammad Natsir, yaitu: “Kita berpolitik dengan dakwah”. Dewan Da’wah memutuskan untuk menekuni bidang dakwah dan mengambil jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan memperjuangkan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indoensia. Dewan Dakwah melandaskan kebijaksanaannya kepada empat hal: (1) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdasarkan taqwa dan keridhaan Allah; (2) Dalam mencapai maksud dan tujuannya, Dewan Dakwah mengadakan kerja sama yang erat dengan badan-badan dakwah yang telah ada di seluruh Indonesia; (3) Dalam hal yang bersifat kontroversial, dan dalam usaha melicinkan jalan dakwah, Dewan Dakwah bersikap menghindari dan atau mengurangi pertikaian paham antara pendukung dakwah, istimewa dalam melaksanakan tugas dakwah; (4) Di mana perlu dan dalam keadaan mengizinkan, Dewan Dakwah dapat tampil mengisi kekosongan, antara lain menciptakan suatu usaha berbentuk atau bersifat dakwah, usaha mana sebelumnya belum pernah diadakan, seperti mengadakan pilot projek dalam bidang dakwah. Natsir juga mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan ikut menandatangani Petisi 50 pada 5 Mei 1980, bersama dengan Jenderal Hoegeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Hardjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain. Akibatnya Natsir dilarang pergi ke luar negeri, dan banyak seminar yang tidak bisa diikutinya. Natsir menolak kecurigaan Soeharto terhadap partai-partai, terutama partai Islam dan mengkritik Opsus (Operasi Khusus) yang berada di bawah pimpinan langsung Soeharto. Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir untuk memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto. Tahun 1980 Natsir menerima anugerah penghargaan Faisal Award dari Raja Fahd Arab Saudi melalui Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon pada 1967. Pada 1991 ia memperoleh gelar kehormatan dalam bidang sastra dari UKM (Universitas Kebangsaan Malaysia), dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Pemerintah Indonesia menghormatinya setelah 15 tahun beliau wafat. Pada 10 November 2008 Natsir dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Soeharto enggan memberikan gelar pahlawan kepada salah satu “bapak bangsa” ini. Namun, pada masa BJ Habibie Mohammad, Natsir menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana. (*)
Sepak Moral Jerman
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AKHIRNYA Jerman tersingkir di Piala Dunia Qatar 2022. Aksi tutup mulut saat kick off pertandingan melawan Jepang dicemooh. Kampanye pro LGBT Jerman menuai hasil. Jerman kalah 1-2 oleh Jepang. Kemenangan 4-2 melawan Kosta Rika tidak menolong. Kesebelasan pro LGBT pulang kampung. Jerman datang bukan untuk semata sepak bola tetapi sepak moral. Ya kini moralnya ambruk disepak. Jerman menjadi kesebelasan penonton. Alasan rasionalnya pemain inti Leroy Sane tidak dapat bermain melawan Jepang karena cedera walaupun Thomas Muller tampak fit. Kalah dari Jepang dan imbang dengan Spanyol adalah derita Jerman. Melawan Spanyol Leroy Sane dipaksakan bertanding di menit ke 70. Tahun 2018 Jerman juga tersisih akibat keok dari Korea Selatan 0-2. Hebatnya gol Korsel terjadi di ujung waktu, Kim Young Gwon (menit 90+2) dan H. Son (menit 90+6). Jerman angkat koper lebih cepat. Kampanye LGBT Jerman di World Cup Qatar adalah keterlaluan. Tidak menghormati tuan rumah Qatar sebagai negara muslim yang melarang LGBT. Netizen menyebut Jerman terkutuk atau terkena azab. Aturan FIFA pun diprotes Jerman. Di Indonesia juga sedang hangat berita rencana kedatangan utusan AS untuk HAM LGBTQ+ Jessica Stern yang mendapat penolakan tokoh dan ormas Islam termasuk MUI. Lawatan dalam rangka kampanye LGBT di tiga negara Vietnam, Filipina dan Indonesia. Agendanya akan bertemu dengan banyak pihak. AS khususnya negara bagian NewYork memang telah melegalkan pernikahan sejenis sejak tahun 2011 dan California tahun 2013. Sedangkan Jerman baru 2O17. Kecenderungan prosentase penganut LGBTQ dari waktu bkeng waktu di berbagai negara semakin meningkat. Indonesia tidak terkecuali. Estimasi Kemenkes tahun 2012 kaum LGBT berada di kisaran angka satu juta lebih. Jawa Barat adalah Provinsi terbanyak. Sementara PBB menilai jumlah 3 jutaan LGBT di Indonesia. Itu pada tahun 2011. Apalagi kini. Dalam agama, LGBT dimurkai Allah SWT. Ingat kaum Sodom di masa Nabi Luth. Begitu juga letusan Gunung Vesuvius yang melumatkan kota Pompei di Italia. Di Indonesia yang terkenal adalah Dusun Legetang Banjarnegara Jawa Tengah. Allah hancurkan Desa Legetang oleh bagian dari Gunung Dieng karena penduduknya terpapar parah perilaku LGBT. World Cup 2022 di Qatar semestinya menjadi ajang persaudaraan dan sportivitas. Sayang disusupi kampanye LGBT tingkat dunia. Dunia Islam harus bersatu melawan gerakan sosialisasi LGBT atas nama HAM tersebut. Duta World Cup mantan Timnas Qatar Khalid Salman yang menyatakan LGBTQ+ menurut agama Islam adalah haram dan \"merusak pikiran\" diprotes habis oleh lembaga dan aktivis Human Rights Watch. Mereka menyatakan \"Itu berbahaya dan tidak bisa diterima\". Inilah ancaman baru dunia dimana LGBT dianggap sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijamin dan dilindungi. Dunia semakin gila. Moral telah disepak-sepak. Bandung, 3 Desember 2022
212 Sebagai Gerakan Kebangsaan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SAAT para ulama, habaib dan santri ikut berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme di bumi nusantara, kenapa kalian tidak sebut itu sebagai gerakan politik identitas? Ketika umat Islam mengumandangkan pekik merdeka dan takbir Allahu Akbar menjadi kekuatan spiritual dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kenapa kalian tidak tuding itu sebagai Islam politik? Tatkala para pemimpin-pemimpin Islam menyeru resolusi jihad untuk mengusir penjajahan di negeri ini, kenapa kalian tidak vonis itu sebagai tindakan intoleran, radikalis, fudamentalis dan bahkan teroris? Kenapa? Kenapa? Kenapa?. Apakah kalian bisa jawab? Lahir sebagai antitesa terhadap semua gangguan dan potensi konflik kebangsaan. Gerakan 212 sesunguhnya, menjaga sekaligus membentengi demokrasi dan konstitusi. 212 tidak sekadar sedang menyoal masalah keagamaan. Tidak juga reaksioner hanya pada perilaku seseorang seperti Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Silaturahim dan ukhuwah Islamiah terbesar sepanjang republik berdiri yang situasional, monumental, dan begitu emosional. Membuktikan kejahatan sekalipun dapat ditundukkan dengan kebaikan. Kebenaran dan kesabaran akan selalu bersama memenangkan peperangan sekalipun harus berhadapan dengan musuh yang dzolim. Shalat tahajud, dzikir dan shalawat yang dilaksanakan di Masjid At Tin TMII pada tanggal 2 Desember 2022 atau bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1444 H, menjadi ajang pembuktian kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia, bahwa Islam menjadi agama pembebasan sekaligus agama disiplin dan keteraturan. Islam bukan ancaman bukan teror atau juga bahaya. Justru sebaliknya Islam membawa kemaslahatan global. Refleksi dan evaluasi seperti itu mendorong 212 seperti telah menjadi representasi dari perwujudan syariat Islam yang penuh kasih sayang, menampilkan keteduhan dan kesejukan, serta menjamin keberlangungan nilai-nilai universal dalam kehidupan dunia, kapanpun dan bagi siapapun. 212 bukanlah sekadar tangggal atau angka-angka. Ia juga bukan sekadar menjadi istilah atau perumpamaan sebuah organisasi atau komunitas. 212 telah menjadi spirit, 212 telah menjadi jiwa, 212 juga telah menjadi roh dari perjuangan umat Islam. 212 telah berhasil mengagregasi partikel-partikel bebas keumatan, yang selama ini berkeliaran dalam aliran dan mahzab Islam. 212 telah mempersempit jarak di antara umat Islam, ketika terjebak pada soal-soal NU atau Muhamadiyah dlsb., struktural atau kultural, tradisional atau modern, hingga sampai pada terkait dengan persoalan teknis seperti dengan atau tanpa doa qunut, misalnya. 212 telah membangun fondasi persatuan dan kesatuan umat Islam yang menopang bangunan kebangsaan Indonesia. 212 sekaligus telah menjadi trigger dalam memecah kebekuan dan stagnasi dinamika politik Islam. Sebuah entitas keagamaan yang pada hakikatnya menjiwai serta selaras dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dengan kata lain, Islam yang ditampilkan dalam performans 212, bersenyawa dengan prinsip-prinsip nasionalisme dan patriotisme. 212 juga diharapkan mampu membersamai kehidupan yang pluralis baik secara internal maupun eksternal. Mengayomi semua kebhinnekaan dan kemajemukan, 212 harus gamblang merasionalkan Islam tidak anti perbedaan. Islam hanya gandrung pada kedamaian, kemakmuran dan keadilan. Betapapun mahal harganya untuk dapat mengenyamnya. Bukanlah hal yang sulit dalam memaknai 212. Pada hubungan vertikal menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan. Pada sisi horisontal mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Maka sejatinya menjadi mudah menemukan Islam pada cita-cita dan harapan tentang kemakmuran dan keadilan, respek dan kesetaraan serta tekad kuat menjaga dan memelihara konsensus nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kebangsaan yang seharusnya bisa bersandar pada cita-cita kemerdekaan dan keinginan para pendiri bangsa. Jika tulus dan mau berkorban, serta sanggup menghadirkan Ketuhanan dalam diri dari seluruh umat Islam. Dengan kejujuran dan keadilan, pada akhirnya dapat menjadi solusi dan alat pemersatu dari akar masalah mayoritas dan minoritas, kaya dan miskin, pribumi dan non pribumi serta kehilangan perasaan bersama dan sepenanggungan sebagai anak bangsa. Bukan bangsa kuli di atas bangsa kuli. Bukan juga sebagai korban dari penghisapan manusia atas manusia dan penghisapan bangsa atas bangsa. Dalam pengertian yang sederhana, 212 itu bisa dilihat sebagai gerakan yang menegakkan kebenaran dan melawan kebathilan. Bukan untuk umat Islam semata, tapi untuk semua umat manusia di republik ini. Jauh melewati batas suku, agama, ras dan antar golongan, demi kedamaian, demi ketenangan dan demi kehidupan bersama. Persfektif itu yang kemudian oleh 212 dengan segala tantangan dan hambatannya, sedang berproses dan terus berlangsung, serta tak terbatas ruang dan waktu. (*)
Lawan Hoaks Dengan Haq
Beliau menyampaikan pesan kepada umat agar melawan hoaks dengan haq. Artinya lawan hoaks dengan kebenaran. “Haram,” lanjutnya jika kita melawan hoaks dengan hoaks. Itu tidak selaras dengan Revolusi Akhlaq yang selama ini sudah digaungkan. Oleh: Sulung Nof, Penulis PUCUK dicinta ulam tiba, kiranya itulah gambaran suasana hati umat saat memaknai kehadiran Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS) dalam Reuni 212 bertajuk “Munajat Akbar dan Indonesia Bershalawat untuk Keselamatan NKRI” di Masjid At-Tin, Jakarta (2/12/2022). Sejumlah tokoh nasional pun turut hadir di antaranya Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc, MA, Habib M. Hanif Alatas, Habib Bahar bin Smith, KH Jujun Junaedi, KH Munawwir Aseli, KH Muammar ZA, Ust. Yusuf Martak, Ust. Slamet Ma\'arif, Drs. M. Alfian Tanjung, Titiek Soeharto, Edy Mulyadi, dan lainnya. Reuni 212 hari ini membawa ingatan umat pada peristiwa Jum\'at bersejarah, Jakarta, 2 Desember 2016. Enam tahun berlalu, ada beberapa tokoh alumni yang sudah mendahului kita, seperti: KH M. Arifin Ilham, Syekh Ali Jaber, Ust. Tengku Zulkarnain, Ust. Abu Jibril, dan lainnya. Dalam sambutannya selama 52 menit, Imam Besar menyampaikan kronologi undangan Reuni 212 dari panitia yang disampaikan kepada beliau. Sekira pukul 02.30 WIB sebelum acara dimulai, akhirnya beliau memutuskan untuk hadir usai meminta pertimbangan dari para penasihat hukumnya. Beliau menyampaikan pesan kepada umat agar melawan hoaks dengan haq. Artinya lawan hoaks dengan kebenaran. “Haram,” lanjutnya jika kita melawan hoaks dengan hoaks. Itu tidak selaras dengan Revolusi Akhlaq yang selama ini sudah digaungkan. Mertua Habib Hanif Alatas itu juga berpesan agar umat senantiasa memperbaiki tutur kata, memperbaiki shalat, dan menjaga persatuan sebagai bahan evaluasi untuk meraih kemenangan dari Allah. Beliau lalu menukil Q.S. Ash-Shaff:13 yakni “Nashrun minallah wa fathun qarib wa basysyiril-mu\'minin” (Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman). Dalam salah satu doa yang beliau panjatkan sebagai penutup acara, Imam Besar juga mendoakan tokoh-tokoh alumni yang sudah mendahului; enam syuhada; korban gempa Cianjur; dan banyak lagi. Sempat terdengar keharuan dalam bait doanya. Selain menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung acara hingga terselenggara dengan sukses, beliau pun menitip pesan penting kepada umat agar tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Jakarta, 2 Desember 2022. (*)
POPULER
