OPINI
Meluruskan Pemikiran Rocky Gerung tentang Ideologi Pancasila
Mengganti UUD 1945 oleh para komprador yang menyebutnya amandemen itu tidak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SAYA pengagum Rocky Gerung, ak ada yang bisa menang berdebat dengannya dan selalu mengundang decak kagum terhadap narasi yang dibangun, logis dan argumentatif yang sulit dipatahkan. Tapi saya yang selalu mengikuti pergulatan pemikirannya ada juga yang tidak pas dan mungkin kurang luas. Soal Ideologi Pancasila, Rocky mengatakan Pancasila bukan Ideologi Negara dan sila-sila Pancasila saling bertentangan. Hal ini yang membuat Rumah Pancasila mencoba urun rembuk. Ideologi itu merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi bisa dianggap sebagai visi yang komprehensif, cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat ideologi dalam kehidupan sehari hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit (definisi ideologi Marxisme). Ya selama ini ideologi kalau sosialis ya Marxisme, sementara lawannya yaitu Kapitalisme dan Liberalisme. Kedua ideologi ini bicara soal manusia dan material sehingga sampai detik ini kedua ideologi tidak mampu menyelesaikan masalah dunia. Bahkan, Marxis sudah mati Rusia dengan Blok Timur – dan dunia – pada kebijakan glasnost dan perestroika, yang mengisyaratkan bahwa visi politik Marxis-Leninis sejak 70 tahun lalu telah diliputi kapitalisme pasar dan diikuti matinya Marxisme –Leninisme. Begitu juga dengan China. Kekacauan di China baru mereda saat Deng Xiaoping mengambil alih kekuasaan di PKC. Dia mulai melakukan stabilisasi politik dan ekonomi negara. Ideologi Komunis oleh Deng Xiaoping dioplos dengan burger, bisteak ala restoran Barat dan jadilah komunis yang Kapitalistik. Ideologi Liberalisme, Kapitalisme, dan Marxisme, Komunisme, kedua ideologi ini bicara tentang Manusia dengan material. Bagaimana dengan ideologi negara berdasarkan Pancasila yang katanya Bung Rocky Gerung tidak ada? Rasanya Bung Rocky perlu mendalami Pancasila sebagai Ideologi. Sebab, Pancasila tidak hanya bicara Manusia dan Material atau Alam tetapi Pancasila bicara tentang Tuhan, tentang manusia dan tentang Alam semesta. Tentang Tuhan, Manusia, Material atau Alam, tentu akan dahsyat jika saja para ilmuwan Indonesia bisa menjadikan pijakan dalam memecahkan persoalan dunia. Pancasila bukan isapan kosong bisa menjadi mercusuar dunia jika ilmuwan sekelas Rocky Gerung mampu berpijak pada bumi Pancasila dalam pergulatan pemikirannya tidak merendahkan Pancasila sebagai filsafat bernegara. Memang bukan 5 sila Pancasila itu sebagai Ideologi negara kalau 5 sila itu disebut lima prinsip bernegara atau Philoshophy Groundslag. Pemikiran paradikmatika Philoshophy tentu membutuhkan perenungan yang sangat fundamental. Desain negara berdasarkan Pancasila sebagai berikut ...”pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Visi Negara Republik Indonesia di Dalam Pembukaan Dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, yang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tujuan dan tugas bekerjanya Negara dalam kalimat keempat. Bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian tujuan dan lapangan tugas bekerjanya Negara tidak hanya negatif, ialah memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian ke dalam dan keluar, atau sebaliknya bersifat positif (absolut) semua kepentingan, termasuk kepentingan perseorangan, sama sekali dipelihara oleh Negara. Akan tetapi bersifat kesatuan negatif dan positif kecuali menuju ketertiban, keamanan, dan perdamaian (tujuan negatif), juga menuju keadilan, kesejahteraan, serta kebahagian (tujuan positif). Karena arti ideologi itu adalah kumpulan ide-ide atau kumpulan gagasan- gagasan maka yang disebut Ideologi negara itu UUD 1945 dan penjelasannya. Sebab, alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 kemudian oleh pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945, maka batang tubuh itulah yang disebut sebagai Ideologi negara berdasarkan Pancasila. Contoh Ideologi Pancasila tentang Ekonomi, misalnya ada di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itulah sistem ekonomi Pancasila. Pasal ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: Pasal 33: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 adalah sistem Ekonomi berideologi Pancasila. Contoh lain Ideologi Pancasila tentang kedaulatan rakyat ada di pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Konsekuensi dari pasal tersebut telah menempatkan MPR sebagai organ negara yang super body dan merupakan lembaga tertinggi dalam negara. Oleh sebab itu Negara berideologi Pancasila cirinya ada 3, yaitu: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR, pelaksana kedaulatan Rakyat. 2. Adanya politik rakyat yang disebut GBHN. 3. Presiden mandataris MPR. Berdasarkan buku Serial Pemikiran Tokoh-Tokoh UGM: Prof. Notonagoro dan Pancasila “Analisis Tekstual dan Kontekstual” disebutkan bahwa etika hidup bersama ini tertuang dalam Pancasila, yang telah menetapkan dasar-dasar azasi bagi warga dan bangsa Indonesia dan juga menetapkan sikap batin bagi negara dan bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi Bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berperan sebagai tuntunan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari manusia sehingga semua kegiatan akan terkendali, sedangkan sebagai ideologi, Pancasila berperan untuk mewujudkan tujuan nasional yang berupa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pendapat Prof Notonagoro yang disebut Ideologi itulah Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di UUD 1945 itulah tujuan bernegara diuraikan. Jadi, bisa dikatakan ideologi negara berdasarkan Pancasila itu ya UUD 1945. Celakanya UUD 1945 itu telah diganti dengan UUD 2002, maka yang diganti itu sebenarnya Ideologi Pancasila. Mengganti UUD 1945 oleh para komprador yang menyebutnya amandemen itu tidak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Pancasila menurut pendapat pakar. 1. Muhammad Yamin. Adalah lima dasar yang beriri pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik. 2. Ir. Soekarno. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan falsafah bangsa Indonesia. 3. Prof. Notonagoro. “Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pancasila merupakan dasar falsafah serta ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan.” 4. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghani. Pengertian Pancasila menurutnya adalah filsafat negara yang diciptakan untuk menjadi ideologi kolektif, yang nantinya harus digunakan sebaik mungkin untuk menyejahterakan rakyat serta bangsa Indonesia. Dari uraian di atas, maka tidak benar yang dikatakan Bung Rocky Gerung, Pancasila bukan Ideologi negara. Kami dari Rumah Pancasila berharap ada tanggapan yang memadai dari pemikiran Rocky Gerung tentang Ideologi Negara berdasarkan Pancasila. (*)
Jokowi dan Kabinet yang Jauh dari Karakter Pahlawan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan HARI ini adalah Hari Pahlawan. Mengingatkan peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby memicu kemarahan Inggris yang fmengancam akan menggempur rakyat Indonesia. Ultimatum tidak diindahkan. Di bawah komando Bung Tomo rakyat Indonesia melakukan pertempuran di Surabaya. Seruan menyerah Mayor Jenderal Manserg dijawab tembakan perlawanan. Takbir Bung Tomo menggetarkan. Kyai dan Ulama turut berperang bersama pemuda dan elemen lainnya. Korban berjatuhan. Para pahlawan telah memberi kontribusi bagi negeri. Mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan asing baik Belanda ataupun Inggris. Jepang juga tidak. Tanah tumpah darah harus dilindungi, rakyat harus disejahterakan dan perdamaian adalah dambaan. Meski untuk itu mesti berperang. 10 November 1945 telah memberi pelajaran. Perjuangan heroik bersandar agama untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah kepahlawanan hakiki. Parameter ini sulit untuk disematkan kepada Presiden Jokowi dan Kabinetnya. Meski tanpa harus menyebut penghianat negara tetapi kepahlawanan masih jauh panggang dari api. Tiga hal catatannya, yaitu : Pertama, jika muslim maka membesarkan Allah adalah fondasi. Gelora takbir Bung Tomo menjadi basis keagamaan dalam bertempur. Jokowi dan Kabinetnya jauh dari penghormatan keagamaan. Jikapun ada semata seremonial atau pro forma. Umat Islam diwanti-wanti dengan isu radikalisme dan intoleransi. Mereka menutup mata bahwa Bung Tomo dan pejuang 45 itu adalah radikalis dan kelompok intoleran dari kacamata penjajah. Jokowi telah \"membunuh\" gema takbir dan mengganti dengan sinkretisme bahkan sekularisme. Kedua, menyejahterakan rakyat lebih bersifat sloganistis. Faktanya segelintir orang yang menikmati kekayaan alam Indonesia. Pribumi kebanyakan tersisih atau terpinggirkan dalam berekonomi. Konglomerasi menjadi warna kekuasaan. Berkorban demi rakyat berbalik menjadi rakyat yang dikorbankan. Pejabat, aparat dan pemilik modal kuat menjadi kelas penikmat. Ketiga, membela kedaulatan negara melawan ultimatum penjajah adalah kepahlawanan. Kini rasanya kedaulatan negara tergadaikan. Serbuan tenaga kerja China sangat membahayakan. Asing yang diberi kesempatan memiliki HGB 160 tahun mengejutkan. Lalu bebas pajak, insentif, serta kemudahan lain membuka celah bagi penjajahan bahkan perbudakan. Atas nama investasi dan hutang luar negeri para pemimpin menyerah pada dikte-dikte. Hilang slogan berdiri di atas kaki sendiri, go to hell with your aid, atau usir hoa kiau dan waspada pada bahaya kuning. Semangat kemandirian dan perlawanan tidak dibangun. Pemimpin negeri menjadi pengemis tapi korup. Rakyat diperas dengan pajak dan biaya hidup yang terus melambung. Pahlawan model apa yang diharapkan dari rezim seperti ini? Jika Jokowi dan angggota kabinet wafat, nampaknya tidak layak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kasihan para pejuang sejati yang harus bersatu dengan para penikmat materi. Meski ia adalah Presiden dan para Menteri. Selamat Hari Pahlawan. Allahu Akbar..!
Bagaimana Transisi Energi: Mengurangi Konsumsi BBM Solar Seliter Saja Setahun Tidak Bisa!
Jadi, bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Joko Widodo di G20 yang diberi mandat memimpin dunia dan melakukan transisi energi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) PEMERINTAH dan PT Pertamina jika fokus ke masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar saja dalam dua tahun ke depan, maka mungkin separuh masalah emisi di Pertamina selesai terkait emisi CO2. Bayangkanlah BBM solar ini setiap 1 liternya sama dengan 2,4 kg karbon. Itu beban yang sangat besar sekali pada masa depan. Sementara di dalam solar berbagai masalah bertumpuk dan sampai sekarang tidak ada kemajuan untuk mengatasi atau menyelesaikan. Apa itu masalah di dalam bahan bakar solar: 1. Subsidi yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahun tak mengenal kata berkurang. Dunia akan bertanya mengapa Indonesia mensubsidi bahan bakar kotor begitu besar. 2. Solar ini kuotanya selalu jebol, tidak pernah dapat diperkirakan dengan benar. Dunia bertanya mengapa indonesia merencanakan penggunaan bahan bakar kotor saja jebol. 3. Mafia solar merajalela, maka dunia bertanya, bagaimana bisa bahan bakar kotor diperdagangkan secara kotor melibatkan aparat kotor begitu besar di negara ini. 4. Konsumsi solar yang meningkat setiap tahun. Dunia pun bertanya, mana komitmen Indonesia mengurangi konsumsi solar bahan bakar kotor setiap tahunnya. Paling tidak setahun mengurangi seliter saja, kok gak bisa? 5. Solar digunakan untuk pertambangan batubara dan sawit. Ini lebih gila lagi, bahan bakar kotor digunakan oleh pebisnis yang merupakan pelaku utama pengrusakan hutan Indonesia. Sudah kotor bahan bakarnya, hutan dirusaknya dengan bahan bakar itu. Jadi, bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Joko Widodo di G20 yang diberi mandat memimpin dunia dan melakukan transisi energi. Sementara Presiden Jokowi mengurangi konsumsi solar seliter saja di dalam negeri tidak bisa? Perlu dicatat, di sisi lain, hingga Juni 2022 lalu total solar subsidi yang sudah tersalurkan sebanyak 8,3 juta kiloliter. Adapun total kuota solar subsidi yaitu 14.9 juta kiloliter. Sumber lain mencatat, solar subsidi sekitar 18 juta atau 18 miliar liter. Data mobil diesel jadi masalah karena gak jelas. (*)
Rizal Ramli Sesuai Kriteria Menurut Presiden Jokowi
Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MEMANG, Rizal Ramli adalah Anti-Tesa Presiden Joko Widodo. Karena, NKRI kini Krisis Ekonomi/Utang dan Krisis Akhlak-Moral, yang dambakan Tangan Dingin Kepemimpinan, ya Rizal Ramli. Ekonomi menjadi momok utama beberapa tahun ke depan: maka itu Capres-Cawapres 2024 wajib mempunyai pemahaman ekonomi yang baik, untuk membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera, dan berkeadilan sosial. Salah satu calon: Rizal Ramli! Sistem politik presidential threshold 20% menghalangi para calon pemimpin nasional terbaik berpartisipasi dalam Pilpres. Memalukan dan sekaligus menjadi skandal besar bangsa ini. Tantangan utama Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah ekonomi. Maka itu, pemahaman ekonomi sangat kritikal bagi presiden mendatang, agar dapat membawa bangsa ini keluar dari resesi secepatnya. Salah satu orang tersebut yaitu Rizal Ramli, yang memiliki semua persyaratan dan kualifikasi sebagai Capres 2024. Yang tidak dimiliki olehnya hanya kuota presidential threshold 20%. Sekali lagi, sungguh memalukan, dan skandal besar, kalau Rizal Ramli tidak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024, akibat sistem demokrasi “kriminal” presidential threshold 20%. Melansir Kompas.com, Ahad (6 November 2022, 06:00 WIB), Presiden Joko Widodo menilai Capres-Cawapres pada 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro. “Memerlukan ini. Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau, tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti... mikronya juga harus ngerti,” kata Jokowi dalam wawancara khusus seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022). Jokowi menilai, kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. “Tapi (calon) memang harus mampu bekerja lebih detail. Menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan,” ucap Jokowi. Menurut Jokowi, hal itu diperlukan karena persoalan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain ke depan diperkirakan bakal lebih pelik. Karena situasinya situasi yang tidak normal. Dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tak keliru dalam menentukan Capres-Cawapres 2024. “Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan kondisi perekonomian dunia pada 2023 diperkirakan bakal suram karena dampak berbagai persoalan. Itu berdasarkan prediksi dan kalkulasi dari lembaga-lembaga internasional. “Itu yang saya sampaikan itu (kondisi) dunia,” ujar Jokowi usai melakukan groundbreaking Wavin Manufacturing Indonesia, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. “Ekonomi dunia tahun depan memang semua lembaga-lembaga internasional menyampaikan dalam posisi yang tidak baik. Dalam posisi yang lebih gelap,” katanya melanjutkan. Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak harus berhati-hati. Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh 5,44 persen, ia meminta pemerintah tetap waspada dengan krisis ekonomi apapun. “Kita harus waspada meskipun ekonomi kita tumbuh 5,44 persen. Itu adalah sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain tetapi kita tetap harus hati-hati, harus waspada dan selalu bersiap dalam posisi badai apapun. Harus siap,” katanya. Selain itu, kata Jokowi, perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian dunia dan memicu terjadinya resesi. Ia mengingatkan kembali soal inflasi yang saat ini ditakutkan banyak negara. Pasalnya, nilai inflasi di sejumlah negara melonjak sangat tinggi. Inflasi semua negara biasanya hanya 1 sekarang 8, lebih dari 10 dan bahkan ada lebih dari 80 persen, ada 5 negara. Antitesa Jokowi Calon pemimpin nasional yang terbukti sebagai antitesa Jokowi, dan terbukti berani melawan kebijakan oligarki, terbukti pro rakyat, dengan menghentikan proyek reklamasi yang berpotensi mendapat untung Rp 400 – 700 triliun tidak lain adalah Rizal Ramli. Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan. “Reklamasi di Indonesia itu biasa harus bisa, tapi harus bisa mengakomodasi beberapa sektor: kepentingan negara, kepentingan nelayan dan kepentingan rakyat,” ujar Rizal di acara Inspirato Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, seperti dilansir Liputan6 (22 Jul 2016, 12:39 WIB). Banyak yang bertanya kenapa proyek reklamasi pulau G dihentikan. Proyek ini pun tidak serta merta dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. Rizal Ramli menegaskan, menteri-menteri terkait telah berdiskusi sebelum memutuskan untuk menghentikan proyek ini. “Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk membagi pelanggaran reklamasi menjadi 3 yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat,“ jelasnya. Adapun pelanggaran yang disebutkan Rizal antara lain: 1. Pelanggaran ringan. Rizal mengatakan, pelanggaran ini adalah pelanggaran yang mencakup permasalahan administrasi saja, seperti kurangnya surat-surat, perijinan, dan sebagainya. Pada tahap ini pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pengembang yang melanggar. Tidak hanya pulau G namun pulau lainnya untuk melengkapi surat-surat dan administrasi lainnya. 2. Pelanggaran sedang. Rizal menuturkan penyebab lain dihentikannya reklamasi di Pulau G karena pelanggaran sengketa luas wilayah. Seperti membangun bangunan baru di atas kanal pembatas yang tidak semestinya. “Sebagai contoh Pulau C dan D yang melanggar luas wilayah dengan membangun bangunan baru yang tidak seharusnya di atas kanal pembatas sepanjang 100 m. Bangunan ini menutup akses nelayan ke Muara Angke dan juga menutup akses saluran banjir menuju laut lepas,” terang pria kelahiran Padang itu. 3. Pelanggaran berat. Dikatakan Rizal, pelanggaran berat ini adalah pelanggaran yang digolongkan sudah membahayakan ketiga sektor akomodasi di atas, yaitu pemerintah, nelayan dan masyarakat. “Pulau G itu sangat berpotensi membahayakan masyarakat untuk apa itu dilanjutkan? Kami sangat membuka kesempatan bagi investor untuk melakukan reklamasi tapi dengan berbagai syarat, jika merugikan dan membahayakan pasti tidak akan kita izinkan,” ujarnya. Rizal Ramli berani melawan oligarki ketika masih menjabat menteri di Kabinet, bukti pelayanan pada masyarakat khususnya nelayan menjadi prioritas utama Rizal Ramli, meskipun berisiko diberhentikan dari jabatan. Ia akhirnya diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, yang antitesa Rizal Ramli. (*)
Panik Takut Anies Menang
Inmendagri Nomor 47 tahun 2022 dikeluarkan untuk memperpanjang PPKM tersebut. Kebijakan yang diteriaki publik karena dianggap ini mengada-ada. Covid-19 tetap bermakna untuk menakut-nakuti. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERITA cukup menggelitik pada acara Cokro TV Ade Armando mengajak kaum Nasrani untuk tidak memilih Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurutnya memilih Anies Baswedan itu sama dengan menukar iman. Kontan banyak pihak mereaksi negatif atas ajakan Armando. Lucunya teman sejawatnya, Abu Janda, turut mengecam politik identitas Ade Armando itu. Sikap berlebihan Ade Armando adalah cermin dari kepanikan bahwa Anies Baswedan sulit tertandingi. Termasuk oleh jagoan Ade sendiri yakni Ganjar Pranowo. Head to head Anies unggul dibanding Ganjar atau Prabowo. Hasil survey CSIS adalah contoh. Gegap-gempita sambutan Anies jauh melebihi keduanya. Ade Armando yang sudah pernah babak belur digebukin makin bonyok saja pikirannya. Mengajak umat Kristen tidak memilih Anies Baswedan dengan alasan tukar iman adalah pandangan picik dari seorang dosen kampus ternama. Anies telah membuat panik banyak kalangan, antara lain: Pertama, kalangan buzzer si tukang dengung. Denny Siregar, Eko Kunthadi, Nong Darol, Ade Armando, dan lainnya terus menyuarakan “ngak ngik ngok” dengan nada lirih dan khawatir. Mencicit seperti tikus celurut. Kedua, partai koalisi pemerintah. PDIP yang semakin teralienasi. Nasib satu koma Puan Maharani, bukan tandingan Anies. KIB nampaknya terbelah juga. Banyak kader PPP, PAN, dan Golkar menyuarakan Anies. Gerindra kehilangan kepercayaan diri dan semakin bingung untuk kawin paksa dengan Muhaimin Iskardar alias Imin. Prabowo Subianto bakal kalah KO. Ketiga, Jokowi sang Presiden yang plin-plan. Plin-nya ingin tiga periode, plan- nya dukung Ganjar. Plin-nya Wapres dari Prabowo plan-nya dukung Erick Thohir. Plin-nya tidak ada Pemilu, plan-nya Gibran Rakabuming Raka jadi Gubernur melalui Pemilu. Mengganjal Anies dengan jurus mabuk. Keempat, KPK yang tidak ajeg. Ketua KPK Firli Bahuri ingin Anies berstatus tersangka untuk kasus Formula E, tetapi anggotanya tidak temukan bukti. Sebaliknya KPK dituntut harus bongkar kasus e-KTP Ganjar dan Puan, serta temukan Harun Masiku, serta periksa dugaan penyimpangan APBN dan isu korupsi Jokowi saat jabat Walikoto Solo dulu. Kelima, lembaga survei pesanan. Dukungan membludak Anies menyulitkan setting permanen. Prabowo nomor satu, Ganjar kedua dan Anies pun buncit. Kepanikan terbukti dengan mulai tidak sering muncul survey. Di samping pembiayaan seret, juga sulit untuk terus-menerus membodohi rakyat. Lembaga survey adalah pabrik hoaks terbesar. Kepanikan pada banyak elemen yang menyebabkan Jokowi didorong untuk mengambil sikap terbaik, yaitu mundur. Diawali dengan anggota Kabinet \'nyapres\' yang segera mundur. Ternyata buru-buru lembaga kacung Istana, Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan bahwa Menteri tidak perlu mundur jika maju sebagai Capres. Bahwa Anies berpeluang besar menang. Rezim Jokowi terus memusuhi dan mengganjal. Bumi hangus adalah pilihan terakhir. Pemilu dicoba digagalkan dengan dua alasan krisis keuangan atau Covid-19 yang dianggap masih ada dan membahayakan. PPKM diperpanjang. Inmendagri Nomor 47 tahun 2022 dikeluarkan untuk memperpanjang PPKM tersebut. Kebijakan yang diteriaki publik karena dianggap ini mengada-ada. Covid-19 tetap bermakna untuk menakut-nakuti. Ujungnya tidak ada Pemilu. Presiden, DPR dan lainnya diperpanjang periode. Ini adalah antisipasi pahit atas Anies yang berpeluang besar mengalahkan Ganjar, Prabowo, Puan dan lainnya. Oligarki panik dan gemetaran. Bandung, 9 November 2022. (*)
Rakyat Wajib Bangkit Melawan “Demokrasi Kriminal”
Satu partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau dua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold menjadi 0 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMILIHAN Presiden (Pilpres) masih cukup lama, tapi copras-capres sudah mulai ramai. Partai politik menaksir-naksir, siapa yang akan dijadikan jagonya, untuk diadu di arena pilpres. Sang jago berebut menunjukkan taji, dengan survei-survei buatan, siap untuk diadu. Negara ini seolah-olah milik mereka, milik para pemimpin 9 partai politik. Mereka dengan seenaknya menentukan siapa yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden. Memangnya mereka itu siapa, di bumi Indonesia ini? Apa hak mereka bisa menentukan seenaknya, siapa bakal calon presiden dan wakil presiden? Memang mereka itu siapa? Apa hak 9 partai politik tersebut, sehingga bisa menentukan seenaknya, mendikte dan mempermainkan nasib bangsa besar ini, yang berjumlah 270 juta orang lebih? Mereka kasak-kusuk menentukan calon presiden. Nasib Anies Baswedan masih digantung, partai Demokrat dan PKS belum menentukan sikap. Nasib Ganjar Pranowo terkatung-katung, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih enggan mencapreskan Ganjar, PDIP malah memberi sanksi kepada Ganjar. Nasib bangsa besar ini hanya ditentukan oleh 9 partai politik, yang masing-masing tersandera Presidential Threshold 20 persen, sehingga bangsa ini hanya bisa mendapatkan 3 atau 4 nama calon presiden, dari segelintir nama yang hanya berkutat seputar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, atau di lingkaran kedua ada Andika Perkasa dan Erick Thohir. Padahal, banyak tokoh nasional yang hebat, yang mencintai negeri ini setulus hati, yang mampu memimpin bangsa ini menjadi lebih baik, membuat rakyat lebih sejahtera, dan senantiasa membela kepentingan rakyat banyak. Tapi mereka tidak bisa tampil di pentas nasional pilpres. Rakyat tersandera oleh sistem politik dan sistem presidential threshold 20 persen yang nyata-nyata melanggar konstitusi, melanggar kedaulatan rakyat. Yang, ironisnya, dilindungi oleh Mahkamah Konsitusi, yang menjelma menjadi pembela tirani. Haruskah rakyat diam saja melihat nasib negara dan bangsa ini dipermainkan oleh segelintir orang tersebut? Haruskah rakyat diam saja melihat nasib rakyat dirusak oleh persekongkolan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan membuat undang-undang yang merugikan negara dan bangsa, dengan membiarkan pelaksanaan pemerintahan tanpa pengawasan memadai, untuk kepentingan pribadi penguasa politik dan kroni-kroninya? Rakyat tidak boleh diam saja. Sudah waktunya rakyat bangkit. Sudah waktunya rakyat memperjuangkan dan merebut hak rakyat, hak kedaulatan rakyat, yang dijamin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Rakyat wajib menuntut presidential threshold 20 persen dihapus menjadi 0 persen. Karena presidential threshold 20 persen merupakan kejahatan demokrasi, Kejahatan konstitusi. Maka itu, rakyat wajib menuntut: Satu partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau dua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold menjadi 0 persen. Semoga seluruh elemen rakyat kompak berjuang bersama-sama untuk merebut kedaulatan rakyat, untuk menghapus presidential threshold 20 persen. Semoga mahasiswa, buruh, akademisi, aktivis, dan seluruh elemen masyarakat lainnya, termasuk yang di daerah, terus berjuang sampai tuntutan ini dipenuhi. Semua perjuangan ini demi memperbaiki nasib rakyat Indonesia di masa depan, agar terbebas dari tirani partai politik. (*)
Kepemimpinan dan Dunia Global
Pemimpin yang diharapkan dalam pandangan Islam adalah yang tidak mudah diintimidasi oleh keadaan apapun. Pemimpin Islam itu punya “izzah” (rasa mulia) dan tidak minder di hadapan kekuatan apapun. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/Chaplain for NYChh Bellevue Hospital SERING saya sampaikan bahwa dunia kita saat ini tak dapat disangkal lagi adalah dunia yang “deeply globalized”. Dunia yang sangat mengglobal dengan segala sophistikasi aspek positif dan aspek negatifnya. Dan siapapun yang hidup dalam dunia global kita saat ini akan terseret ke dalam pergerakan global yang maha dahsyat dan beyond our conventional expectations (di luar ekspektasi normal kita). Yang menggembirakan bagi Umat ini adalah bahwa Islam sebagai ajaran/acuan hidup yang baku tidaklah asing dengan keadaan dunia yang demikian. Segala sesuatu yang menjadi indikasi bahkan karakter penting dari dunia global terantisipasi dengan rapi oleh ajaran agama hanif ini. Dari berbagai karakter dunia global itu, ambillah misalnya tiga hal yang sering saya sampaikan di mana-mana. Satu, berkarakter universal. Islam juga adalah ajaran universal (Rahmatan lil-alamin/hudan linnaas/Rabbal ‘alamin, dst). Dua, berkarakter cepat yang ditandai oleh kecepatan transportasi dan informasi. Islam itu berkarakter “kecepatan” (dan bergegaslah kepada ampunan Tuhanmu dan syurga). Tiga, dan saya kira ini yang terpenting untuk menjadi catatan Umat kali ini. Yaitu bahwa dunia global kita ditandai oleh keterikatan tapi sekaligus kompetisi yang tinggi (interconnectedness and high competition). Ternyata dari dulu Islam telah mengingatkan itu. Ayat-ayat yang memerintahkan berlomba-lomba seperti “dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan” itu mengindikasikan keduanya. Bahwa di satu sisi manusia itu saling terikat/tergantung, namun juga berkarakter kompetitif. Dan karenanya kompetisi dalam Islam itu bersifat “saling tergantung” (mutual in nature). Perhatikan kata: فاستبقوا (Fastabiqul Khoirot dan saling berlombalah kalian). Kata ini mengindikasikan kompetisi tapi dalam semangat kebersamaan. Berkompetisi tidak harus diartikan menjatuhkan, apalagi dengan ragam manipulasi dan ketidak jujuran. Kepemimpinan dan Dunia Global Saya pernah membaca bahwa kepemimpinan yang efektif itu minimal memiliki 10 karakter yang mendasar. Kesepuluh itu adalah kejujuran (Honesty), kemampuan mendelegasikan (Ability to delegate), komunikasi (Communication), ada rasa humor (Sense of humor), percaya diri (Confidence), komitmen (Commitment), Karakter positif (Positive attitude), kreatifitas (Creativity, saya lebih menyebut inivatif), kemampuan menginspirasi (Ability to inspire), dan intuisi (Intuition). Keseluruhan karakter itu sebenarnya tersimpulkan secara sederhana dalam sebuah ayat Al-Quran di Surah As-Sajadah ayat 24: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami.” Secara global ada tiga kesimpulan penting dari Karakter kepemimpinan atau Pemimpin dalam pandangan Islam. Pertama, “yahduuna bi amrina” (memberikan petunjuk dengan perintah Kami (Allah). Makna dari potongan ayat ini adalah bahwa Pemimpin ideal itu adalah yang paham petunjuk Allah, sehingga mampu memberikan perintah, instruksi, atau kebijakan secara umum “bi amrina” (dengan atau sesuai perintah/ajaran Allah SWT). Masalahnya kemudian ketika Pemimpin itu tidak paham ajaran Allah, apalagi memang anti atau phobia dengan ajaran itu. Atau boleh jadi paham tapi tidak peduli bahkan juga anti dan phobia dengan petunjuk/ajaran Allah. Kedua, “lamma shobaru” (seraya bersabar). Hal ini dipahami bahwa memberikan petunjuk/kebijakan yang sesuai perintah Allah itu tidak mudah. Penuh tantangan dan pastinya memerlukan “mental yang solid”. Sabar itu adalah “a state of mentality” (keadaan mental) yang membaja di hadapan tantangan dan/atau sebaliknya godaan. Pemimpin yang sabar tidak mudah patah semangat karena tantangan yang ada. Tapi juga tidak mudah terjatuh ke dalam jebakan godaan. Ketiga, “bi ayaatina yuuqinun” (yakin dengan ayatKu/tanda-tanda kekuasanKu). Keyakinan itu menghasilkan ketetapan hati. Ketetapan hati itu yang sederhananya disebut “self confidence” (percaya diri). Pemimpin yang diharapkan dalam pandangan Islam adalah yang tidak mudah diintimidasi oleh keadaan apapun. Pemimpin Islam itu punya “izzah” (rasa mulia) dan tidak minder di hadapan kekuatan apapun. Merujuk kepada sepuluh karakter kepemimpin tadi yang tersimpulkan secara gamblang dalam ayat Al-Quran itu, tentu implikasi teknisnya ada pada wawasan yang luas (broaden mindset), berintegritas tinggi (punya Karakter dan akhlak), serta berkapabilitas (termasuk inovatif/kreatif dan memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. Dari semua itu, menurut anda siapa calon yang layak? Saya tidak memerlukan jawaban anda. Yang saya inginkan adalah “consult your heart” atau dalam bahasa hadits: استفت قلبك (minta Fatwa pada kata hatimu) Semoga! NYC Subway, 8 Nopember 2022. (*)
Pertemuan G-20 di Bali Hanya Akan Menjadi Pertemuan Rondo-20? (2)
Jokowi berpikir dengan dibukanya dialog antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, perubahan geopolitik akan mudah terjadi. If that easy, Turkey sudah melakukannya berkali-kali...! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global BEDA dengan kebijakan imperialism dan expansion Russia dan Vladimir Putin. Russia dan Vladimir Putin sering mencaplok territorial negara tetangga, dan Ukraina bukan yang pertama kali. Siapa yang berani punishing Russia dan Vladimir Putin for invading Ukraine...? PBB menjadi powerless untuk berani melawan Russia dan Vladimir Putin. The rule base of international order has been broken and UNITED NATIONS (UN) can\'t do nothing about it to punish Russia and Vladimir Putin...! Dengan kondisi geopolitik baru seperti itu, maka the rule base of international order yang dibuat setelah perang dunia II dan menjadi basis perdamaian dunia selama 74 tahun, sudah pecah, rusak dan broken...! Russia and Vladimir Putin has broken the international law and order dengan melakukan invasi militer ke Ukraina....! The world order has now changed...! Bagaimana mengembalikan tata hukum international dan universal multilateralism lagi....? Kondisi geopolitik sekarang ini, khususnya pelanggaran hukum international oleh Russia di Ukraina yang mengancam national security negara Uni Eropa, harus dipecahkan. 1). Menegakkan kembali the rule base of international order, yang selama 74 tahun terakhir telah dijalankan oleh PBB dengan baik. Tidak mungkin universal multilateralism bisa dijamin, bila the rule base of international order tidak bisa ditegakkan. 2). Satu-satunya cara untuk menempuh tujuan itu adalah to defeat Vladimir Putin dan Russia di Ukraina. Karena selama Vladimir Putin dan Russia menang di Ukraina, national security negara Eropa terancam dan the rule base of international order has \"Broken\", dan peran PBB menjadi meaningless...! 3). Tindakan NATO, USA dan Uni Eropa plus Australia dan Canada (54 negara) secara unity melakukan sangsi ekonomi terhadap Russia adalah bentuk dari Blok Baru yang muncul sebagai akibat dan konsekwensi dari tindakan Russia dan Vladimir Putin “breaking” the rule base of international order. 4). Bila Vladimir Putin hilang dari percaturan politik dunia, defeated atau stepping down, atau kejadian lain terhadap diri Vladimir Putin, baru the rule base of international order bisa ditegakkan to guarantee multilateralism bisa berjalan lagi, mungkin dengan berbagai new twists di Security Council di PBB. Selama Vladimir Putin berkuasa, akan sulit mengembalikan multilateralism, khususnya universal multilateralism. Tanpa jaminan itu, universal multilateralism yang muncul di dunia hanya sementara, seporadic, mudah terjadi conflicts, regional, akan muncul banyak blok-blok baru dan tidak ada “Universal Multilateralism” under one big umbrella seperti PBB. This is the new world order saat ini, entah disukai atau tidak. Tapi, itulah faktanya. Yang berpikir globalization masih ada dan tetap berjalan, itu orangnya lagi 76 ngimpi...! Sekarang ini dengan military invasion Russia di Ukraina, “globalization” sudah berakhir. Apakah pemimpin Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani masih tidak bisa melihat that globalization has gone for good....? Dengan invasi militer Russia di Ukraina itu, the rule base of international order sudah “rusak”, sudah tidak ada, sudah broken dan PBB tidak berdaya untuk menghukum Russia. Karena itulah, dunia dan geopolitik global saat ini sudah pecah dan muncul blok-blok baru, karena peran PBB menjadi tidak berarti (meaningless). 1). The West (54 negara, NATO, G7, USA, European Union, Australia, Canada, dll) membentuk blok baru untuk melawan Russia dengan sangsi ekonomi, embargo dan military alliances. 2). Russia dan China ingin membentuk blok baru untuk melawan hegemony The West + BRICS countries. 3). Negara Timur Tengah, OPEC dan ASEAN bingung untuk memilih alliances dan banyak yang terjepit diantara 2 kepentingan, yakni kepentingan ekonomi dan pertahanan. 4). Saat ini Saudi Arabia ingin bergabung dengan BRICS, mungkin BRICS menjadi ABRICS atau ASBRICS. 5). Begitu juga Swedia dan Finlandia kini bergabung dengan NATO dan European Union secara militer dan dalam koordinasi pertahanan militer di Eropa. The world has changed and globalization has gone for good...! Bila pemimpin, akademisi dan diplomat Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi atau Menkeu Sri Mulyani berharap membuat perubahan geopolitik atau menghasilkan resolution dari pertemuan G20 yang significant, maka the underlying issue yang mengancam “national security” negara Eropa (European Union) harus dipecahkan dulu. Tanpa memecahkan the threats and the underlying issue yang mengancam national security negara Eropa sehingga The West mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Russia, maka nggak usah 76 ngimpi akan menghasilkan significant resolution dari pertemuan G-20 di Bali. At best hanya akan menjadi pertemuan RONDO-20..! Rondo: (rocking and docking) for those world leaders in Bali for photo ops and chit chatting. Ingat: 1). Dialog itu selalu terbuka lewat back channels, lewat pihak ketiga dan indirect diplomacy, tetapi selalu gagal untuk menemukan compromised solution. Pintu dialog itu tetap ada dan terbuka. Menhan USA Lloyd Austin, sering menelphone Menhan Rusia Sergei Shoigu, ketika muncul potensi yang membahayakan akan terjadi perang nuclear. Jokowi berpikir dengan dibukanya dialog antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, perubahan geopolitik akan mudah terjadi. If that easy, Turkey sudah melakukannya berkali-kali...! Yang menjadi masalah utama bukan tidak adanya keterbukaan atau pintu dialog, tetapi the Russia\'s invasion di Ukraina yang mengancam national security negara Eropa dan tuntutan Presiden Vladimir Putin yang tidak mungkin bisa diterima oleh rakyat Ukraina dan Presiden Zelenskyy. The underlying issues itulah yang harus dipecahkan oleh Presiden Jokowi, Menlu Retno atau Menkeu Sri Mulyani, bila ingin membuat perubahan geopolitik di dunia dan menghasilkan significant resolution dari pertemuan G-20 di Bali. Kepercayaan The West terhadap Russia saat ini sudah berubah dan ancaman kekuataan militer Russia terhadap national security negara Uni Eropa kini menjadi prioritas utama, bagi NATO, USA dan European Union. Selama kondisi geopolitik dunia itu tidak berubah, the new Cold-War antara The West Vs Russia dan China, antara G7 Vs BRICS akan terus berlangsung. As of right now, globalization has gone....! (*)
Ecek-Ecek dan Murahan, Jokowi: Saya Menang Pilpres 2 Kali, Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo
Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar perundangan yang berlaku. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “KETIKA pasukanmu menghadapi musuh dan musuh tampaknya berkuasa, coba seranglah musuh pada titik tertentu. Kalau engkau berhasil merontokkan titik tersebut, tinggalkan titik tersebut seranglah berikutnya dan seterusnya, seolah-olah engkau sedang menempuh jalan berkelok” (Miyamoto Musashi). Kelemahan Presiden Joko Widodo, yaitu menumpuk macam-macam masalah, baik aspek ekonomi dan politik sudah pada titik nadir, dan demo rakyat sudah satu tema: Turunkan Jokowi! John Locke, “suatu pemerintahan hendaknya mencerminkan kehendak warganya, sebuah pemerintahan yang tidak melakukan hal itu telah kehilangan haknya untuk tetap ada”. Presiden bukan saja abai terhadap aspirasi suara pendemo, tetapi juga sudah menutup mata, telinga, dan hatinya. Semua orgumentasi dari para pakar dan negarawan untuk saran, kritik, dan kehati-hatian masuk telinga kanan dan keluar dari telinga yang lain. Ucapan: “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo” itu terbaca dengan jelas pikiran dalam kebuntuan, ada pesan: - Jangan menyerang saya untuk turun, kalian beperang dan bertengkarlah pada lahan Capres 2024. - Lupakan saya, jangan minta saya turun, sayapun masih ada kehendak dan niat untuk tambahan waktu berkuasa atau selama 3 periode. Jokowi lupa semua itu akan mental karena sesungguhnya Jokowi sedang dan sudah kehilangan pendukungnya, yang muncul itu rakyat melawan. Dirinya mulai terisolasi dan tersisa pendukung jadi-jadian massa bayaran yang sering dikumpulkan di Istana. Kekuatan politiknya menyisakan pilihan dengan cara-cara teror, ancaman, intimidasi primitif, dan itu akan tereliminasi, bahkan salah jalan dan kelola akan melahirkan percepatan musuh makin membesar. Saat ini Jokowi sesungguhnya ada pada posisi ketakutan sendirian, ketakutan resiko hukum paska lengser dan ketakutannya terpapar dalam bahaya yang setiap saat akan menimpanya, sementara jalan pencitraan sudah tertutup total. Ini akibat kekuasaan yang dimiliki selama ini hanya tergantung di luar dirinya daripada mengandalkan talentanya. Pada saat kekuasaannya mulai memudar otomatis dirinya masuk dalam kegelapan. Reaksinya sering tidak masuk akal, bereaksi berlebihan melakukan sesuatu di luar kontrol dan nekad tanpa arah. Situasinya apabila Jokowi terus melawan, perlawanan bisa makin membesar, bukan saja akan makin sulit, juga akan makin terisolasi dari rakyat berarti maut. Menghadapi keadaan kekuasaan yang makin tirani, alternatif jalannya adalah menempatkan diri pada posisi sentral, hadapi setiap adalah satu persatu, bunuh setiap masalah satu persatu. Mulailah dari masalah kecil sambil kesampingkan masalah yang paling berbahaya. Ciptakan momentum, baik fisik maupun psikologis yang akan membantu mengatasi semuanya. Bergerak cepat untuk melawan. Kemenangan dan kekuasaan pasti akan diraih dengan pikiran jernih fokus pada sasarannya. Tempatkan pengetahuan dan berpikir strategis. Abaikan urusan yang sama sekali tidak penting seperti kalimat “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Prabowo harus super hati-hati atas ucapan Presiden yang hakikatnya tidak memiliki kekuatan dan bobot strategi politik sama sekali, apalagi ucapan Presiden bisa berubah-ubah dalam hitungan detik. Ucapan Presiden Jokowi yang ditujukan kepada Menhan Prabowo Subianto itu tidak lebih dari upaya untuk menarik perhatian saja. Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar perundangan yang berlaku. Figur Ganjar Pranowo yang diharapkan dapat tiket dari PDIP ternyata hingga kini masih belum juga. Mau difasilitasi lewat KIB, di sana ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang lebih berhak mendapat tiket KIB maju Pilpres 2024 ketimbang Ganjar. Di sini Ganjar kan cuma “numpang” naik saja. Dalam kegalauan itulah Jokowi mencoba beralih pada figur Prabowo Subianto dengan celoteh, “setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. (*)
Pertemuan G-20 di Bali Hanya Akan Menjadi Pertemuan Rondo-20? (1)
NATO dan USA berperang untuk kepentingan geopolitik global, dan tidak untuk “mencaplok” territory negara lain seperti yang dilakukan oleh Russia dan Vladimir Putin di Ukraina. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global VLADIMIR Putin tidak akan berani datang pada G-20 meeting di Bali karena faktor keselamatan, berbahaya bagi dirinya. Ancaman assassination di dalam negeri saja sudah begitu tinggi, apalagi di luar Russia. Ke-143 negara di PBB condemning Russia yang telah annexed 4 daerah milik Ukraina secara illegal, yakni Luhanks, Donetks, Zaporizhzhia, dan Kherson. Presiden Ukraina Zelenskyy akan menghadiri pertemuan G-20 lewat virtual, karena faktor keselamatan diri juga. In time of war, tidak mungkin seorang kepala negara keluar dari negaranya. Bila Vladimir Putin hadir pada meeting G-20 hanya akan menjadi Target criticism bagi mayoritas anggota G-20. Belum lagi nanti harus mendengar pidato Presiden Ukraina Zelenskyy, yang most likely (kemungkinan besar) akan memutar video clips attrocities, rapes, tortures, destructions dan killings innocent civilians, babies and children untuk menunjukkan kepada dunia akan kejahatan perang Vladimir Putin di Ukraina. Dengan perhitungan itu, Presiden Russia Vladimir Putin tidak akan hadir pada pertemuan G-20 di Bali! Karena tidak ada untungnya bagi Vladimir Putin dan berbahaya sekali bagi keselamatan dirinya. Ekonomi RRC China saat mulai nyungsep…., Xi Jinping tidak akan pernah berani melakukan military invasion ke Taiwan karena ada negara USA yang akan melindungi Taiwan secara militer. Xi Jinping berkoar-koar akan menyatukan Taiwan dengan mainland China dengan cara apapun, termasuk kekuataan militer PLA, hanyalah untuk kebutuhan politik dalam negeri. Xi Jinping harus kelihatan kuat dan berani melawan USA, meski secara ekonomi sudah mulai nyungsep dan secara militer, tentara PLA belum pernah teruji dalam perang besar melawan negara besar, seperti USA. Apa yang terjadi dengan Russia saat ini yang menghadapi sanksi ekonomi dari Barat, membuat Xi Jinping mikir 100x untuk berani melakukan invasi militer ke Taiwan. Sekali China kena sanksi ekonomi dari Barat, ekonomi China akan masuk toilet lebih cepat dibanding Russia, karena 85% pembeli dan importers barang-barang dari RRC China adalah The West. Karena itu, untuk menyelamatkan ekonomi China dari collapsing, maka Xi Jinping akan kompromi dengan tuntutan USA, asal Xi Jinping bisa menyelamatkan perekonomian di China....! Diplomat Indonesia masih 76 ngimpi ingin membuat pertemuan G-20 sukses dan menghasilkan resolution, dengan membuka dialog antara: 1). Presiden Xi Jinping dan Presiden Biden. 2). Presiden Vladimir Putin dan Presiden Biden. The issue is not about having open dialog one on one. That opportunities for open dialog by phone or one on one are wide open that can be arranged by United Nation (UN), other nations such as Turkey. The underlying issue is not that, Indonesia...! The underlying issue is the \"military invasion of Russia\" in Ukraine that threaten the national security of all European countries...! Unless Indonesian diplomats understand this, I don\'t think they can understand The West, especially USA, NATO & European Union. A). Globalization Sudah Berakhir. Diplomat, akademisi dan Presiden Jokowi masih 76 ngimpi bahwasanya geopolitik dunia sekarang ini masih sama seperti sebelum perang di Ukraina terjadi. Itu kepercayaan, observation wishful thinking dan pikiran 76 ngimpi. Ketika Vladimir Putin Russia melakukan invasi militer di Ukraina, the rule base of international order sudah hilang, sudah rusak, sudah tidak ada lagi karena PBB tidak mampu menegakkan international laws untuk melawan Russia, sehingga peran PBB sekarang ini menjadi tak berarti (meaningless)...! Invasi militer Vladimir Putin Russia di Ukraina adalah akhir dari globalism, multilateralism dan akhir dari peran PBB sebagai universal multilateralism body. Akan tertapi karena masih belum ada pengganti PBB, maka peran PBB masih dipertahankan meski hanya ceremonial, hanya symbolic, photo ops dan diplomasi basa basi saja..! Secara prinsip peran PBB sudah hilang. A new world order has emerged...! A new Cold War has started...! Itulah mengapa sekarang muncul blok-blok baru sebagai konsekwensi logis dari hilangnya peran PBB. Globalization telah pecah menjadi small multilateralism...? Kata multilateralism itu memiliki pengertian yang simple dan broad. In contrast, atau berbeda jauh dengan pengertian bilateralism dan unilateralism. Pengertian sederhananya, multilateralism means coordinated diplomatic interaction of three or more countries, sudah bisa disebut multilateralism. Jadi NATO itu satu bentuk multilateralism. ASEAN, OPEC dan BRICS juga bentuk multilateralism. Tetapi pengertian multilateralism secara broad dan complex adalah PBB itu sendiri. Konsep di balik dibentuknya PBB adalah untuk menciptakan “universal multilateralism under one big umbrella”, supaya blok-blok kecil dan medium dari berbagai negara itu, bila terjadi conflicts bisa dijembatani dalam satu umbrella PBB dengan 5 big permanent members sebagai Big Bosses di UN Security Council. Masalah utama di PBB adalah ketika ada 1 anggota permanent security council yang melakukan Veto. Atau justru anggota permanent member UN Security Council yang melakukan pelanggaran terhadap hukum international yang disebut “the rule base of international order”. Contoh nyata seperti yang kini dilakukan oleh Vladimir Putin Russia dengan melakukan invasi militer di Ukraina, melanggar international law and order...! Inilah yang menjadi tantangan baru PBB. Bagaimana dengan serangan NATO dan USA di Iraq, Iran, Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Kibya, Nicaragua, dll....? Tidak ada perang (War) yang bisa diterima oleh mereka yang mencintai perdamaian, peace and security. Semua negara yang ikut dalam perang memiliki alasan, kepentingan dan justifikasi masing-masing. Tetapi ada 1 hal yang membedakan antara perang Vladimir Putin di Ukraina dengan perang yang dilakukan oleh NATO dan USA. NATO dan USA berperang untuk kepentingan geopolitik global, dan tidak untuk “mencaplok” territory negara lain seperti yang dilakukan oleh Russia dan Vladimir Putin di Ukraina. 1). NATO tidak pernah memaksa satu negara untuk joint NATO. Mereka joint NATO karena keinginan negara itu sendiri untuk mendapatkan perlindungan militer dari NATO. 2). Selama 74 tahun USA dan NATO melakukan perang di berbagai negara, tidak satupun negara lain yang dicaplok territorial-nya, dan dijadikan negara bagian baru (State) yang ke #51, #52 atau #53. (*)
POPULER
