OPINI
Kalau Rakyat Menghendaki, Mudrick SM Sangidu Siap Pimpin Revolusi
“Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BERSAMA Bapak Mudrick SM Sangidu: telah bergerak dari Solo Raya – sekalipun masih skala kecil dan lokal – adalah bagian dari gelombang dahsyat people power yang akan terjadi. Berangkat dengan kesadaran bahwa sumber masalah itu dari orang Solo. Kata Rocky Gerung, orang Solo harus ikut bertanggung jawab. Politik Solo adalah sumbunya pendek. Sejarah pernah membuktikan diawali dari Solo melebar ke Semarang – Jogja berubah menjadi huru-hara Nasional. People/Revolusi satu-satunya pintu perubauan, Solo Raya siap atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Konsolidasi langsung dengan tokoh masyarakat masing-masing daerah (Solo - Wonogiri - Sragen, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali). Segera dan secepatnya adakan koordinasi dengan semua tokoh pergerakan dari masing-masing daerah menyamakan pikiran, kekuatan, dan dukungan logistik (satu paket). Menentukan langkah gerakan riil dan taktis. Menunjuk pemberani sebagai leader pergerakan. Suasana psikologis saat awal mereka kita temui: Selama ini mereka hanya mengeluh, takut, dan ke mana harus mengadu. Mereka hanya menunggu ada pimpinan penggerak dan pemberani. Awalnya mendengar people power atau Revolusi tidak paham, dan bahkan hanya ketakutan. Setelah ada penjelasan versi bahasa yang mereka bisa pahami, ini hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan – mereka baru mengerti, memahami, dan barulah muncul ghiroh semangat dan keberanian. Kekuatan Solo Raya harus dikoordinasikan dengan kekuatan Magelang Raya, Jogjakarta, dan Semarang. Kekuatan Jogjakarta dan Semarang serta belahan daerah lainnya, harus secepatnya dikoordinasikan. Apa yang akan dilakukan harus segera dirumuskan dengan jelas dan pasti menjadi pergerakan setelah pertemuan para tokoh pergerakan dalam waktu dekat. Perjuangan ini harus dan akan konek dengan arus pergerakan dengan daerah lainnya khususnya dengan gerakan di Jakarta. Bergerak dan berjuang bersama, kita harus bergerak dan berjuang bersama semua sadar dan menyadari ada pembagian tugas masing-masing dan tetap harus bersinergi menghadapi keadaan yang makin tidak menentu dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jangan pernah mencela atau menyepelekan setiap pergerakan demo sekecil apapun – mereka telah bergerak dengan tenaga, pikiran, waktu dan finansialnya masing masing. Satu orang yang telah bergerak di depan lebih mulia daripada ribuan orang yang hanya diam ditempat. Dalam setiap sambutannya, Mudrick menyampaikan bahwa people power yang kita lakukan ini adalah dalam rangka ber-amar makruf nahi munkar. “Kondisi negara saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Kewajiban kita adalah untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim saat ini,” katanya. Lebih lanjut Mudrick mengajak seluruh Aktivis Pergerakan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk bangkit melawan rezim yang zalim kepada rakyatnya. \"Ini saatnya, kita diam ditindas atau bangkit melawan,” tegas Mudrick yang diikuti pekikan takbir peserta. “Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Salah satu peserta ada yang bertanya, kapan people power ini akan dilakukan? Maka Mudrick menjawab, “Saatnya adalah sekarang. Dan kita semua adalah pemimpin. Jangan pernah bergantung kepada siapa pun. Kita adalah pemimpin.” Selanjutnya Mudrick menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat harus saling bersinergi. Jangan mudah terpecah-belah. Yang tidak ada keberanian berada dalam gelanggang, jangan mengendurkan semangat teman-temannya. Bahkan bisa membantu dengan apapun dan sekecil apapun bantuan tersebut. Bisa dengan dana maupun doa. Mudrick meminta segera disosialisasikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Ada koordinator-koordinator di tiap-tiap kecamatan untuk lebih memudahkan komunikasi dan mensinergikan kekuatan rakyat. Pasti Terjadi Kerusakan negara datang dari Solo, maka masyarakat Solo juga harus ikut bertanggung jawab! People power pasti terjadi. Rakyat selama ini hanya mengeluh tak tahu kemana harus mengadu. Rakyat makin takut dengan ganasnya rezim melakukan penangkapan hanya beda aspirasi. Rakyat hanya menunggu dan menunggu pemimpin berani untuk bergerak menghentikan keadaan yang makin carut marut dan rakyat menjadi korbannya. People power atau Revolusi hanya itulah jalannya setelah semua pendekatan secara konstitusional dan demo-demo diabaikan dan tidak gubris sama sekali. Gerakan Solo Raya telah terkoordinasi dan dipastikan akan sambung dengan gerakan dari Jogjakarta. Nyambung dengan Magelang Raya dan daerah di Jawa Tengah khususnya. Tentunya akan sambung dengan gerakan di Jakarta. People power adalah hak rakyat sebagai pemilik kekuasaan negara. Sekiranya rakyat menghendaki Mudrick SM Sangidu siap pimpin people power. Dan people power pasti terjadi kalau rezim tetap ambigu dan menyepelekan aspirasi rakyat yang saat ini pada puncak kemarahan dan menginginkan ada perubahan negara ke arah yang lebih baik. (*)
Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (1)
Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 JANGAN 76 ngimpi, Capres yang diusung oleh partai politik itu akan berbuat yang significant terhadap kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik dan oligarchs? Apapun hebatnya seorang Capres, ketika sudah diikat janji politik (kontrak politik) oleh partai pengusung dan Konglomerat oligarchs yang mengeluarkan dana untuk membiayai Pilpres, tidak mungkin Capres itu akan melawan kepentingan partai pengusung dan oligarchs di atas kepentingan rakyat. That is almost impossible and wishful thinking. Karena itu, rakyat Indonesia yang harus lebih pinter dari Capres, lebih pinter dari petinggi partai politik dan oligarchs, untuk tidak mendukung Capres dengan gratis. Semua Capres itu harus ditodong, diikat dengan janji politik dan kontrak sosial dengan rakyat secara tertulis. Ada 5 perubahan yang harus terjadi di Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari tangan jahil petinggi partai politik. Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang baik dan benar (true and full democracy), konsep dasarnya adalah \"kedaulatan rakyat\" (sovereignty of the people atau popular sovereignty), bukan kedaulatan pemerintah! Artinya, Pemerintahan itu ada untuk \"melayani\" rakyat, dan rakyat itu ada \"tidak\" untuk melayani pemerintah. Itu harus benar-benar ada implementation-nya dalam pemerintahan secara nyata, bukan hanya lip service dan hoax. Kedua, dari 11 prinsip-prinsip demokrasi, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi itu yang memberikan atau menyebutkan kedaulatan partai politik. Tidak ada sama sekali. Bila sekarang di tanah air Indonesia, partai politik sangat berkuasa bahkan lebih di atas kedaulatan rakyat, itulah yang harus kalian sadari, harus dibongkar dan diperbaiki dengan mengembalikan kedaulatan tertinggi dari tangan partai politik kepada rakyat. Anomaly demo-krasi yang sudah berubah menjadi partai-krasi itulah yang harus menjadi fokus dan prioritas nomer #1 bagi seluruh anggota masyarakat di Indonesia. Prioritas kalian bukan Capres, bukan Pilkada dan bukan Pileg, tetapi merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dikudeta, dimanipulasi dan diambil alih oleh partai politik. Karena itu, seluruh elemen masyarakat Indonesia perlu menuntut janji dan membuat kontrak politik kepada semua Capres, semua Caleg dan semua calon pemimpin daerah untuk \"mau berjanji\" (membuat social contract) dengan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat\" dari tangan partai politik, dengan: 1). Membatalkan UU MD3, dan mengembalikan hak recall (PAW) kepada rakyat. 2). Membatalkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 222, yang dikenal dengan istilah Presidential Threshold 20%. 3). Memisahkan semua anggota Legislatif, DPR, DPD dan DPRD dari ikatan partai politik dengan UUD atau UU tersendiri. 4). Membatasi kedaulatan partai politik dan keberadaan partai politik tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat dengan membatalkan UU partai politik dan menggantinya dengan UU partai politik yang lebih demokratis. 5). Memisahkan \"text asli\" UUD 1945 dengan text 4x amandemen, sebab text asli UUD 1945 dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus dijaga, dihormati dan dilestarikan sebagai jada, karya dan hasil compromised version dari para pendiri NKRI. Karena itu, text asli UUD 1945 harus dibiarkan utuh dan dipisahkan dengan semua text 4x amandemen, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (AS). Kelima hal di atas itulah yang saat ini harus diminta dan ditodongkan kepada semua Capres, Caleg,dan pemimpin daerah 2024. Apa untungnya kalian mendukung seorang Capres, tetapi tidak mau membuat janji politik secara \"tertulis\" dengan rakyat? Jadi kalau ada Capres yang mau dan berani membuat 5 janji politik (social contracts) di atas secara tertulis dengan rakyat, maka siapapun nama Capres itu, masih akan sangat menguntungkan rakyat. Daripada seorang Capres yang keren, pinter, religious, pinter berbicara, pinter berbahasa Jawa, Inggris dan Arab, punya prestasi politik segudang dan punya title sepanjang kereta api, tetapi tidak mau dan tidak berani membuat janji politik dan social contracts dengan rakyat untuk melakukan 5 perubahan di atas! Percuma, karena tidak menguntungkan rakyat dan hanya menguntungkan oligarchs! Karena selama kedaulatan rakyat itu masih dikuasai partai politik, jangan berharap ada perubahan politik di tanah air Indonesia! Prove me I am wrong on this! Silakan dibuktikan saya salah dalam soal ini! Voting dalam Pemilu (Pilsung) dan Voting dalam Deliberation di Parliamen (DPR/Congress) itu 2 hal yang berbeda, baik secara konsep, prinsip, sistem, proses, prosedur, dan mekanismenya jauh sangat berbeda! 1). Dalam Pilsung (Pemilu), One Man-One Vote artinya memang satu hidung punya 1 suara. Justru bila ada 1 hidung memiliki atau mewakili ratusan, ribuan atau jutaan suara, seperti system Noken di Irianjaya di mana 1 Kepala Suku mampu influence dan directing semua anggota suku untuk memilih satu kandidat atau satu partai politik itu yang salah kaprah dan tidak demokratis. Karena Pemilu (Pilsung) adalah manifestasi, aktualisasi dan implementasi dari sistem pemerintahan Direct-Democracy! Di mana rakyat sendirilah yang langsung memberikan suara dan mandat kepada seorang calon pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Itulah Direct-Democracy! 2). Tapi beda dengan sistem, proses, prosedur dan mekanisme Representative-Democracy, seperti dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR). Semua anggota Legislative (DPR) adalah representatives of the people (wakil-wakil rakyat), sebagai manifestasi atau cerminan dari Representative-Democracy. Karena semua anggota Legislative (MPR, DPR, DPD) itu adalah mewakili rakyat (representing the people), bukan mewakili partai politik! Juga bukan menjadi boss rakyat, kemudian mengkudeta kedaulatan rakyat dan berbalik posisi dan status menjadi wakil-wakil partai politik. Anggota legislative adalah wakil rakyat, bukan wakil partai politik. Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR); proses pengambilan keputusan di Parliament (DPR) atau yang dikenal dengan istilah Deliberation, konsep demokrasi One Man-One Vote bukan berarti suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 profesor. Itu pengertian konsep One Man-One Vote yang salah, dan jelas tidak paham prinsip demokrasi khususnya on separation of power, checks and balances. Perlu diketahui, suara 1 anggota DPR atau DPD dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mewakili puluhan juta suara rakyat daerah, yang jauh lebih besar dibanding wakil anggota DPR dan DPD dari Irianjaya atau Maluku. Jadi tidak mungkin dalam Representative-Democracy, konsep One Man-One Vote dalam deliberation diartikan suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 orang profesor! (*)
Puan Maharani-lah Capres PDIP
Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Oleh: Andrianto, Aktivis 98 dan Pengamat Kebangsaan JATUH talak 1 kepada Ganjar Pranowo yang pede menyatakan siap untuk Capres 2024. Sudah bisa diduga dari hasil Rakernas II PDIP Juni 2022 yang dibacakan sendiri oleh Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa Capres hak prerogatif Ketum PDIP tiada lain ya Megawati Soekarnoputri. Publik menangkapnya sebagai pemborgolan terhadap Ganjar. Tidak mungkin sang pembaca tidak mengerti makna yang dibacanya. Sebelumnya, itu memang terlihat PDIP sudah gusar dengan manuver Ganjar yang ambisius dengan ditopang Cyber Army dan perangkat relawan yang dulu pendukung Joko Widodo. PDIP seperti halnya PKS adalah partai kader yang lebih mengutamakan kader yang loyal pada perintah partai, jabatan adalah Penugasan bukan Perebutan. Situasi Ganjar yang ambisius ini yang membuat kader senior seperti Bambang Pacul, Trimedya Panjaitan dan juga Masinton Pasaribu jadi mempertanyakan kapabilitas Ganjar? Ganjar belum pernah mentas di level nasional kecuali pernah menjadi anggota DPR biasa yang namanya justru keserimput skandal E-KTP. KPK mencatat, sudah 8 x memeriksa Ganjar dan juga menghadirkan ke persidangan. Situasi Ganjar beda jauh dengan Jokowi dulu yang terkesan tidak ambisius dan menunggu dengan sabar titah dari Mega jelang dua bulan pemilu. Ganjar Pranowo bisa jadi bertindak semborono karena ada dukungan dari Jokowi. Sering terlihat Jokowi bersama Ganjar. Bahkan dalam acara relawan utamanya, Jokowi memberi angin kepada Ganjar. Jokowi tentu lebih nyaman sama Ganjar Proteksi hukuman KPK dari kasus E-KTP jadi collateral loyalitas selamanya. Apalagi KPK sekarang anak cabang eksekutif langsung di bawah Presiden? Jokowi butuh orang yang loyal untuk amankan proyek-proyek mercusuar yang untungkan Oligarki tapi rugikan rakyat Indonesia. Situasi dan kondisi politik sudah makin terbaca, Gerindra sudah resmi Capreskan Prabowo Subianto. Nasdem Capreskan Anies Baswedan bahkan Golkar sejak munas 2 tahun lalu Capreskan Airlangga Hartarto. Maka masuk akal bilamana PDIP Capreskan kader utamanya sekaligus kader ideologis dan biologis yakni Puan Maharani. Jalannya pemerintahan 8 tahun ini yang ugal-ugalan jauh dari gambaran ideal PDIP. Hutang yang menumpuk hingga lebih dari Rp 7.000 triliun, ekonomi yang pro Oligarki, hukum yang suram ditambah kohesi sosial yang bisa mengancam integrasi bangsa warisan Bung Karno sang inspirator PDIP. Dapat dikatakan eksprimen menjadikan Presiden sebagai petugas partai telah gagal. Sang petugas ternyata lebih jadi petugas oligarki. Tentu keledaipun tak mau jatuh pada lubang yang sama. Tinggal menunggu waktu saja Ganjar Pranowo di-kick out alias dipecat untuk melapangkan jalan Putri Mahkota, yakni Puan Maharani sang kader utama. Lantas gimana peluangnya? Dalam kontestasi pemilu disamping figur tentu mesin partai dan momentun jadi azas kemenangan. Elektabilitas Puan yang kecil akan berderek dengan ruang waktu. Contohnya dulu Jokowi juga rendah ketika berduel lawan Foke atau Ganjar ketika berduel sama Bibit saat Pilkada. Ya itu pilkada? Ini kan pilpres? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dulu modalnya tidak setinggi Mega, makanya Mega pede menggaet Cawapres dari ormas NU, KH Hasyim Muzadi. Jelang dua bulan pemilulah ada accident Jenderal taman kanak-kanak kepada SBY yang tidak lagi dilibatkan di kabinet. SBY lantas mundur dari kabinet dan menyatakan siap Capres dan sejarah sudah kita ketahui hasilnya. Jadi waktu masih tersedia buat Puan Maharani. Lagipula pemilu bukan soal menang kalah. Kehormatan sebagai partai besar jadi pertaruhan PDIP. Toh PDIP sudah pernah menjadi oposan dan pernah jadi pemenang. Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Untuk Cawapresnya ada 5 figur yang layak dan bisa menutupi kekurangan Puan yakni Jenderal Andhika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Mendagri. Dari kalangan sipil juga ada Muhamimin Iskandar dan Mahfud MD. Meski lebih pas duet Puan dan Budi Gunawan. Bagaimana menurut Anda? (*)
Batik Moderasi Kesesatan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEMENTERIAN Agama adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menjaga pelaksanaan dan kepatuhan warganegara kepada agamanya. Memelihara keberadaan dan kebebasan menjalankan ketentuan agamanya masing-masing. Tidak saling mengganggu dan tidak saling mengintervensi. Tidak pula membaurkan satu dengan lainnya. Bertoleransi pada perbedaan. Di era Pemerintahan Jokowi sekarang ini terasa beragama itu aneh-aneh. Atas nama toleransi dan moderasi maka simbol-simbol keagamaan dicampuradukkan. Contohnya viral video bersholawat di gereja atau mengucapkan salam dengan menghimpun semua agama. Ada Assalamu\'alaikum digabung dengan salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, dan lainnya. Bagi seorang muslim yang mengerti batasan bersyari\'at maka akan meyakini bahwa bersalam dengan mencampuradukkan semua salam agama adalah perbuatan maksiat yang dikategorikan haram. Itu bukan toleransi tetapi sinkretisme \"talbisul haqqa bil baathil\". Media Radar Tasik tanggal 24 Oktober 2022 memberitakan Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran No 28 tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementrian Agama tanggal 19 Oktober 2022. Di antaranya ada model pakaian batik bermotif sinkretisme. Batik hitam putih itu di samping Masjid ada pula gambar Gereja lengkap dengan simbol salibnya, ada Pura, Kelenteng, dan patung Buddha. Bercecer ornamen-ornamen nuansa salib. Konon Inilah batik Pakaian Dinas Harian yang akan dipakai pegawai Kementrian Agama yang mayoritas tentunya beragama Islam. Batik moderasi. Mungkin ada yang berpendapat itu kan hanya baju. Bukan ibadah atau akidah. Ia lupa baju itu penting agar kita dapat beribadah dengan senantiasa menjaga akidah. Allah SWT menyinggung soal pakaian seperti \"libassut taqwa\" baju ketakwaan, \"tsiyaaban khudron\" pakaian hijau di surga, \"saroobiiluhum min qothiron\" pakaian ahli neraka dari cairan aspal. Kita diperintahkan juga untuk selalu membersihkan baju \"wa tsiyaabaka fathohir\". Baju bermotif makhluk hidup saja masih diperdebatkan di kalangan ulama tentang kebolehan atau keharamannya. Apalagi batik bermotif rumah ibadah umat lain yang dipakai umat Islam. Dipastikan keharamannya. Pegawai Kementrian Agama itu banyak yang guru agama, ustadz atau kyai. Mereka orang yang lazimnya taat pada aturan agama. Alangkah janggalnya jika ustad atau kyai Pegawai Kementrian Agama berkopeah dan beratribut keagamaan seperti sorban atau sarung lalu berbatik bergambar Gereja dan Salib atau patung Buddha dan Kelenteng lalu masuk ke dalam Masjid untuk mengimami shalat berjamaah. Beragama Islam mengenakan atribut umat agama lain dipastikan akan bermasalah secara akidah maupun syari\'ah. Berpakaian secara baik dan menjaga kesucian adalah tuntunan. Ulama yang lurus dan takut hanya kepada Allah pasti akan menolak menggunakan seragam batik bermotif rumah ibadah Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Quo vadis Pak Menteri? Takutlah kepada Allah atas perbuatan yang selalu melecehkan aturan syari\'at Allah SWT. Takutlah akan pakaian yang dipakai di akhir nanti. Pakaian ahli surga atau ahli neraka? Pakaian batik sinkretisme atau batik moderasi dapat membawa Pak Menteri dan jajaran yang menyetujuinya berjalan menuju neraka Jahanam. Karena itu adalah bagian dari amal yang menyesatkan umat. Bandung, 25 Oktober 2022.
KIB Terancam Bubar
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa PPP, PAN dan Golkar resmi berkoalisi. Ketiga partai ini membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mirip namanya dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sama-sama KIB. Ketiga partai ini telah deklarasi pada tanggal 14 Agustus 2022. Mengapa partai-partai koalisi lain yang ada dalam koalisi pemerintahan Jokowi tidak ikut gabung dengan PPP, PAN dan Golkar? Nasdem mendeklarasikan Anies dan mengajak Demokrat dan PKS untuk gabung. Gerindra berkoalisi dengan PKB. Sementara PDIP cukup percaya diri sendirian. Sejak PPP deklarasi KIB, masalah banyak datang. Ketum PPP Suharso Manoharfa dikudeta saat ke Eropa. Mardianto menjadi plt. Secepat kilat Menkumham menerbitkan surat pengakuannya. Dengan terbitnya surat Menkumham, Mardianto resmi sebagai plt ketum PPP. Ada apa? Publik bertanya-tanya. Semua penuh misteri. Mudah dibaca arahnya jika anda paham politik. Meski ketum PPP diganti, deklarasi Anies oleh sejumlah DPC PPP masih terus jalan. Padahal, KIB dibentuk yang salah satu anggotanya adalah PPP belum memutuskan ke siapa dukungan akan diberikan. Isu kuatnya ke Ganjar Pranowo. Kader PDIP. PPP pusat dianggap tak aspiratif. Kader dan pengurus daerah menginginkan Anies jadi presiden, tapi pusat cenderung ke Ganjar. Apakah para ketua DPC PPP yang tidak taat kepada DPP akan didepak dan diganti? Atau sebaliknya, mosi tidak percaya muncul, lalu plt ketua umum dikudeta? Situasi PPP sedang tidak menguntungkan. Jika ini terus dipertahankan, maka boleh jadi akan banyak kader PPP yang hengkang. Para bakal caleg PPP sedang mengkalkulasi. Jika nyaleg melalui PPP tidak bakal jadi, tak menutup kemungkinan mereka akan mundur dari PPP dan nyaleg dari partai lain. Pindah partai adalah hal biasa dalam sistem multi partai di Indonesia. Kalkulasinya sederhana. Jika konstituen mereka inginkan Anies presiden, dan PPP tidak ikut mengusung, maka ini kiamat bagi PPP. Para konstituen kemungkinan akan lari dan memilih partai yang mengusung Anies. Inilah yang jadi alasan bagi caleg PPP, baik DPRD maupun DPR untuk berhitung ulang. Mereka tidak ingin mati konyol, buang uang kampanye percuma. Pileg 2019, PPP sudah dihukum konstituannya, karena tidak aspiratif dalam pilkada dan pilpres. Jumlah kursi PPP di DPR turun drastis. Semula 39 kursi, menjadi hanya 19 kursi. 20 kursi hilang. Lebih dari setengahnya. Survei terakhir, suara PPP kurang dari 4 persen. Melihat kenyataan ini, kabarnya konsultan politik dan surveyer PPP mundur. Sikap ini dapat dimaklumi, mengingat jika PPP gagal di pemilu 2024, ini akan menodai track record lembaga survei tersebut. Jika 2024 PPP gagal ke senayan karena perolehan suara kurang dari 4 persen, publik akan bertanya: siapa konsultan politiknya? Ini akan menjadi catatan dan portofolio yang sangat tidak menggembirakan bagi lembaga survei bersangkutan. Selain PPP, nasib yang sama juga bisa dialami oleh PAN. Mayoritas pemilih PAN mendukung Anies presiden. Jika PAN tidak aspiratif, konstituen akan meninggalkan PAN. Apalagi muncul Partai Umat yang siap menampung larinya suara PAN. Keadaan ini akan jadi catatan serius bagi para kader PAN untuk mempertimbangkan ulang: apakah akan bertahan dan tetap terus ada di PAN? Atau nyaleg dari partai lain? Fakta politik ini mendesak kedua partai tersebut untuk mempertimbangkan ulang keanggotaannya di KIB. Mau tidak mau, harus dikalkulasi lebih cermat lagi. Jika bertahan di KIB menjadi ancaman bagi elektabilitas, bahkan nasib masa depan kedua partai tersebut, maka pilihan kedua partai ini besar kemungkinan akan mundur dari KIB. Golkar tidak mungkin bertahan sendiri tanpa PPP dan PAN. Dengan begitu, KIB berpotensi bubar. Di sisi lain, Ganjar Pranowo, nampaknya tidak cukup nyali untuk melawan PDIP dengan bersedia dicalonkan oleh KIB. Sebab, tanpa PDIP, Ganjar akan kehilangan dukungan dari para kader partai banteng ini. Sebaliknya, jika Ganjar diusung PDIP, maka PAN dan PPP kemungkinan akan mundur teratur. Bergabung dengan PDIP, membuat PPP dan PAN akan ditinggalkan konstituennya. Faktanya memang, para pemilih PPP dan PAN umumnya anti PDIP. Kecil kemungkinan Ganjar diusung oleh PDIP mengingat ada Puan Maharani yang dipersiapkan. Pilihan pada Puan demi alasan untuk mengamankan tongkat estafet trah Soekarno di kepemimpinan PDIP. Apalagi, Puan memang tokoh yang telah mengalami proses kaderisasi cukup panjang di PDIP. Berawal menjadi anggota DPR, lalu ketua fraksi, berlanjut menjadi menko, dan sekarang menjadi ketua DPR. Prosesnya cukup panjang dan nampak betul-betul telah dipersiapkan. Dalam situasi ini, tidak hanya Ganjar yang dilematis. PPP dan PAN juga mengalami dilema yang sama. Dengan begitu, sulit membanyangkan KIB bisa tetap bertahan. Milwaukee, USA, 23 Oktober 2022
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Ditugaskan Untuk Hapus Kerja Anies?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Sernior FNN MEMILIH kroni sendiri sebagai penjabat gubernur, bupati dan walikota, bisa dipahami. Biasalah itu. Tetapi, memilih kroni sendiri untuk melanjutkan polarisasi sosial-politik bangsa adalah suatu hal yang sangat mencengangkan. Tindakan ini ceroboh. Inilah bentuk vandalisme politik yang sangat mengerikan. Herannya, itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk DKI Jakarta. Penunjukan Heru Budi Hartono tampaknya bertujuan untuk melakukan sebanyak mungkin pembalikan (reversal) kebijakan Anies Baswedan yang selama lima tahun ini menjadikan Jakarta teduh. Jakarta tanpa ribut-ribut. Lebih seram lagi, penunjukan Heru Budi seperti sengaja dilakukan untuk balas dendam. Dendam kesumat pada Anies. Agar Heru Budi melenyapkan semua jejak karya Anies di DKI. Sekaligus membalaskan dendam Ahok atas kekalahannya di pilkada 2017. Penilaian publik akan seperti itu jika Heru Budi memperlihatkan kebijakan yang sifatnya “de-aniesasi” Jakarta. Publik akan mudah dmembaca langkah penjabat gubernur itu. Heru Budi dilantik sebagai penjabat pada 17 Oktober. Beberapa hari kemudian dia melakukan “reinstall” (menghidupkan kembali) sistem pengaduan langsung warga ke Balai Kota. Anies mengubah sistem pengaduan langsung itu menjadi pengaduan online yang terkenal dengan sebutan JAKI (Jakarta Kini). Sistem ini memudahkan warga Jakarta untuk meyampaikan pengaduan atau keluhan tanpa harus datang ke Balai Kota. Semua pengaduan online ditanggapi cepat dan serius. Di era Jokowi dan Ahok, pengaduan langsung memang sangat populer. Sistem ini menimbulkan kesan bahwa gubernur dekat dengan rakyat. Tapi, sebenarnya, lebih banyak esensi pencitraan ketimbang solusi masalah. Balai Kota menjadi tempat berkumpul orang-orang yang ingin menyampaikan keluh-kesah, persoalan hukum, sosial, dlsb. Dulu, sering pengaduan langsung disampaikan kepada Ahok ketika dia menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang menjadi presiden pada bulan Oktober 2014. Gara-gara pengaduan langsung itu, sering pula Balai Kota menjadi riuh-rendah karena teriakan atau bentakan. Semasa Ahok pulalah sistem pengaduan langsung itu selalu dramatis. Terkadang Ahok harus menggunakan bahasa jalanan ketika dia marah terhadap orang yang menyampaikan pengaduan. Lalu, mengapa Heru Budi terkesan akan melakukan “de-aniesasi” Jakarta? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, Heru Budi sudah tahu bahwa dia tidak akan punya banyak celah untuk menunjukkan inovasi baru. Nyaris semua bidang pelayanan sudah dibenahi dan dimapankan oleh Anies. Supaya kelihatan bekerja, Heru Budi harus melakukan tindakan-tindakan yang kontroversial untuk menunjukkan bahwa kerja Anies tak becus. Tidak untuk rakyat. Padahal, rakya Jakarta menyatakan tingkat kepuasan kerja Anies sampai 70 persen. Kedua, kemungkinan dia membawa misi politik atau order pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan jejak kerja Anies. Untuk misi ini, penjabat gubernur harus menelisik dengan cermat kekurangan Anies dan kemudian diekspos. Dibuatkan penjelasan pers, dimuat oleh media lawan politik Anies, dan seterusnya diteriakkan oleh para buzzer rezim. Ketiga, agenda pilpres sudah dimulai walaupun belum resmi. Oligarki yang mendukung Jokowi merasa perlu melakukan de-aniesasi secepat dan seleuas mungkin agar opini publik Indonesia terpengaruh. Sehingga dukungan yang sangat kuat sekarang ini kepada mantan gubernur Jakarta itu bisa direduksi. Namun, mungkinkah de-aniesasi dilakukan? Jawabannya: tak mungkin. Dukungan politik untuk Anies sangat kuat dan semakin kuat. Para pejabat yang berposisi sebagai “key person” pun akan ragu-ragu melangkah untuk menjalankan agenda penghapusan kerja Anies di Jakarta. Sebab, semuanya bakal terekam. Meraka bisa melihat dengan jelas bahwa Anies sulit untuk dijegal masuk ke Istana. Kecuali Jokowi, Megawati, Luhut Panjaitan dan kelompok-kelompok pro-mereka nekat melakukan langkah-langkah jahat yang pasti akan direspon keras oleh rakyat. Jadi, tidaklah efektif dan juga tak bermanfaat bagi lawan-lawan politik Anies untuk menugaskan Heru Budi Hartono menghapuskan kerja Anies maupun melakukan de-aniesasi.[] (24 Oktober 2022).
Gila HGB 160 Tahun, Memang Negara Milik Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM rangka menarik investor maka Pemerintah Jokowi main obral tanah dan pajak. Nekad dan jor-joran selah-olah negara ini milik sendiri, semau-maunya. Meski IKN sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tetapi rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju akan agenda pindah Ibu Kota. Undang-Undang pun dibuat secara licik dan tidak terbuka. Adalah gila jika Jokowi melalui Menteri ATR Hadi Tjahjanto menawarkan HGB untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun sehingga total yang diizinkan 160 tahun. Aturan seenak udel dewek ini bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang memberi hak HGB hanya untuk 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun. Presiden telah melakukan \"a bus de droit\" melanggar Undang Undang. Kepanikan luar biasa Pemerintah. Ngotot pindah IKN tapi modal dengkul akhirnya mengemis sana sini mencari belas kasihan investor. Memalukan dan membahayakan. Memalukan karena menjadi tertawaan rakyat dan dunia, nafsu besar tenaga kurang. Membahayakan karena tanah tumpah darah diobral murah. Rakyat semakin susah sementara kapitalis sumringah. Tawaran obralan menggiurkan bebas pajak 30 tahun diskon sampai 350 persen bisa pilih tanah yang mana saja. Belum memiliki aturan yang mendasarinya sudah cuap-cuap ke mana-mana. Ini ngurus negara atau jualan kaki lima. Jokowi ini Presiden atau Pasien. Pasien batuk-batuk bersuara berisik. Market Sounding IKN di Ballroom Jakarta Theater menjadi panggung teatrikal dagelan. Mana investor Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab? Apa guna membawa Tony Blair jika investor Eropa geleng-geleng kepala. Softbank Group Corp sudah hengkang lebih dulu. Para investor tahu bahwa proyek IKN tidak rasional dan miskin dukungan rakyat. Presiden Jokowi banyak dihujat karena programnya omong doang dan semaunya sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika masa jabatannya terus bergerak memendek. Proyek IKN diprediksi mangkrak bahkan berpeluang gagal, karena biaya akan terus membengkak di saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Diprediksi awal anggaran 490 Trilyun akan terus membengkak menjadi 1.470 Trilyun. Menyedot dana APBN akibat swasta yang \"wait and see\". Ketika prioritas awal pembangunan adalah gedung-gedung pemerintahan maka swasta tidak begitu tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru. Demikian juga dengan dukungan rakyat yang minim karena dinilai bukan proyek penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN Nusantara lebih pada urgensi Presiden dan oligarkinya. Proyek apapun tanpa dukungan rakyat dipastikan ambyar. Kereta Cepat dan pembangunan Bandara Kertajati adalah contoh. Belum lagi persoalan memindahkan ASN dan kondisi geografis IKN yang berada di area tambang rawan bencana. HGB 160 tahun itu melanggar hukum, menginjak-injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan dan frustrasi. Awal dari kegagalan proyek yang tidak jelas. Dari mana angka 160 tahun itu muncul ? Jangan jangan nasehat dukun. IKN ditengarai berada di ruang mistik dan klenik. Kendi air dan kumpulan tanah Kepala Daerah. IKN tidak membawa berkah hanya membuat negara tambah parah. Inilah proyek rudapaksa dari penguasa yang merengek ingin segera punya istana. (*)
Dollar Sepuluh Ribu #NotFound
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle MUSRA-musra (musyawarah rakyat) untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi terus berlangsung. Belum ada lagi meneruskan isu rupiah meroket dan 1 dollar menjadi sepuluh ribu rupiah dari pendukung Jokowi. Musra mungkin memandang urusan dollar versus rupiah sudah masa lalu, tidak ditemukan alias not found. Persoalan rupiah versus dollar ini dulunya menjadi andalan pendukung utama Jokowi untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahkan rakyat dunia bahwa jika Jokowi presiden maka dollar akan melemah terhadap rupiah, dari posisi saat itu (2014) yang hampir mencapai Rp. 12.000 perdollar menjadi Rp. 10.000. Tidak tanggung-tanggung pernyataan ini dikeluarkan oleh berbagai bankers maupun ekonom dari lembaga keuangan (securities) ternama. Di mata mereka Jokowi adalah lelaki tangguh, yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia. Tempo dalam \"Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu\", 24/2/2014, misalnya, mengemukakan argumen yang dinyatakan seorang ekonom perusahaan keuangan, yakni, jika Jokowi presiden, maka stabilitas politik menguat, kepercayaan investor menguat, investasi akan masuk banyak, perekonomian membaik dan konsekuensinya rupiah terapresiasi terhadap dollar. Beberapa ekonom itu, kemudian hari, memberi alibi bahwa dollar tidak menjadi Rp. 10.000 karena faktor konstanta atau variabel yang diasumsikan konstan dalam pembuatan model ternyata berubah. Ini adalah alibi yang gampang. Padahal, setelah krisis ekonomi 2008, seluruh manusia di dunia meminta para bankers, dan profesional terkait institusi keuangan, untuk memperbaiki moralitas. Jangan asal ngomong alias asbun. Sebab, tahun 2008 terbukti mayoritas mereka adalah pembohongan dan merugikan nasabah, tapi senang berpesta-pesta. Dollar versus rupiah bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai kehebatan Jokowi. Indikator ekonomi lainnya seringkali didengungkan, seperti pertumbuhan ekonomi, produk dimestik bruto (GDP), cadangan devisa, neraca perdagangan, tax ratio, ratio utang terhadap PDB, tingkat inflasi, tingkat unemployment, dlsb. GDP perkapita merupakan indikator utama. Jika pertumbuhan ekonomi (GDP) bagus, maka dikatakan ekonomi masih baik. Sebenarnya semua indikator ekonomi tidak dicapai Jokowi. Indikator utama, pertumbuhan ekonomi, malah jauh di bawah target Jokowi rerata 7% selama periode pertama, yakni hanya rerata 5,04%. Tapi, rezim Jokowi menjelaskan hal itu terjadi karena masalah regulasi dan institusi. Bambang Bojonegoro, kepala Bappenas kala itu mengatakan, \'Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,\" (CNBC Indonesia, 9/7/19). Alasan lainnya adalah perlambatan ekonomi dunia, serta perang dagang Amerika-China. Sedangkan pertumbuhan ekonomi era Jokowi jilid dua, karena pandemi, wajar dicarikan alasannya, yakni pandemi covid itu sendiri. Namun, Jokowi tetap mengklaim keberhasilan dan keberhasilan, karena kemudian angka itu di relativisir pada negara-negara lainnya, yang pertumbuhannya buruk. Kebanggaan Jokowi dan rezimnya saat ini adalah catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% atau 5,4% pada kuartal ke 2 tahun ini. Bahkan, sangat bangga dengan istilah Indonesia adalah \"bright spot\" yang disebutkan IMF, merujuk pada Indonesia yang masih bercahaya diantara badai krisis yang melanda dunia. Bahkan, selanjutnya Jokowi yakin Indonesia akan tetap tumbuh 5% atau lebih ketika badai krisis benar-benar datang tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, yang masih diklaim baik, sebenarnya tertolong oleh naiknya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak goreng. Secara volume, ekspor kita pada beberapa bulan terakhir volumenya sama, namun karena harga tinggi, keuntungan terus tinggi. Ini yang disebut \"Wind fall profit\". Sri Mulyani meyakini bahwa tahun ini penerima negara dari \"windfall\" komoditi ini sebesar Rp. 279 Triliin, naik dari Rp. 117 T tahun lalu (liputan6.com, 16/8). Uang ini menurut Sri Mulyani untuk bantalan subsidi dalam APBN kita. Kenaikan harga yang tinggi tentunya diuntungkan oleh adanya penguatan dollar atau depresiasi pada rupiah. Dalam teori inflasi, akibat dollar vs rupiah itu, menciptakan total permintaan atas komoditi, baik ekpor maupun lokal, meningkat, sehingga menciptakan inflasi di dalam negeri, karena harga di sini juga meroket. Hal itu terjadi ketika harga minyak goreng beberapa waktu lalu tidak terkendali meroketnya. Begitu juga batubara. Dollar yang tinggi juga mengakibatkan harga BBM dalam negeri naik. Terutama karena asumsi harga BBM dalam APBN sebelumnya jauh di bawah harga yang kini terjadi. Lalu, apakah uang \"windfall\" dari komoditi bersifat subtitusi terhadap kenaikan harga BBM? Faktanya harga BBM yang naik dibebankan kepada rakyat, sedangkan keuntungan dari komoditi digunakan untuk bukan hanya subsidi, tetapi juga untuk infrastruktur seperti IKK, Kereta Api Cepat, dlsb. Sehingga, rakyat langsung menanggung beban inflasi dan kesulitan hidup, sementara pemerintahan masih aman dengan uang APBN mereka. Di sinilah politik kutak-katik keuangan pemerintah. Dalam ekonomi yang sulit, mereka tidak membuat kebijakan yang langsung memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Siapa yang untung dari komoditi dan batu bara karena dollar menguat? Itu kita bisa ketahui hanya dinikmati segelintir orang saja. (Lihat: \"Indonesia commodity stocks benefit from high prices\", asiafundmanagers. com). Memang rakyat menerima subsidi, ala kadarnya. Tapi bagaimana kalau seluruh batubara dan perkebunan dimiliki negara atau rakyat sebagimana Pasal 33 UUD 45? Pasti harga BBM tetap murah dan listrik serta gas juga murah. Di Inggris, misalnya, transparansi keuangan, baik sumber dan penggunaannya langsung harus diketahui rakyat. Liz Truss harus mundur dari Perdana Menteri Inggris beberapa hari lalu karena tidak menyebutkan darimana dia mengganti uang APBN ketika membuat kebijakan pengurangan pajak. Liz Truss, hanya menjabat 45 hari, atau tepatnya 44 hari. Di Inggris, Truss gagal meyakinkan rakyatnya dalam mengelola ekonomi. Truss menjanjikan pemotongan pajak bagi orang-orang kaya, khususnya pengusaha yang menerima \"wind fall profit\" dari harga energi dan menjanjikan \"mini budget\" ketika rakyat membutuhkan subsidi karena harga-harga melambung. Truss yakin dengan prinsip pertumbuhan yang tinggi dan pajak yang rendah. Dalam CNN Internasional, 17/10/22, Truss mengatakan \"Truss said she still believed in the \"high growth, low tax\" formula she campaigned on to win the Conservative Party leadership in early September -- but said she recognized the UK was facing \"very difficult circumstances at the moment\". Ketika rakyat sulit, pemimpin yang tidak mampu meyakinkan rakyat langsung mundur. Sebelum perdana menteri mundur, dua menterinya, termasuk menkeu, sudah mundur atau dipecat. Dalam suvei You.Gov, kesukaan publik terhadap Truss mencapai -70%, sebagaimana dilansir Washington Post, 20/10/22. Mereka adalah masyarakat dengan high-trust level society, jabatan bukan segalanya. Apakah ada urusan dollar di Inggris itu? Tentunya, karena cerminan keterpurukan Inggris tergambar dari hancurnya nilai mata uang mereka, Poundsterling, terhadap dollar. Penutup Kita tidak akan pernah mencapai cita-cita pendukung Jokowi bahwa 1 dollar akan menjadi Rp 10.000 jika Jokowi presiden. Sekarang dollar sudah meroket tajam dan rupiah nyungsep. Catatan terakhir hari kerja minggu lalu, satu dollar sudah mencaipai Rp. 15.600. Perang Rusia-Ukraina mendorong harga-harga komoditas dan energi naik tajam. Beberapa pengusaha Indonesia menjadi super kaya raya sekali. Wind fall profit. Juga karena dollar semakin kuat terhadap rupiah. Pemerintah menerima tambahan pajak, yang diasumsikan meningkat menjadi Rp 279 T dari Rp.117 T (2021). Sayangnya rakyat tidak menerima keuntungan apapun dari situasi ini, kecuali subsidi yang terbatas. Sedangkan beban rakyat terjadi, dollar mengakibatkan BBM naik, mie instan naik, tahu tempe naik, spare part naik, bunga kredit naik, dll yang intinya biaya hidup makin sulit. Belum lagi PHK massal terjadi karena banyaknya perusahaan gulung tikar. Namun, pemerintah, karena masih mengklaim keberhasilan, dari aspek adanya pertumbuhan dan pernyataan IMF tetang \"bright spotspot of global economy\", masih berbicara dalam bahasa yang sama. Seolah-olah tidak ada ancaman serius. Semua tentang infrastruktur, IKN, Kereta Api Cepat dlsb. Padahal, dengan hancurnya nilai tukar rupiah, yang berlangsung lama, sudah memperlihatkan ketangguhan Jokowi tidak pernah terjadi. (*)
Anies dan Demokrasi Bau Amis
Perlahan tapi pasti, Anies mampu menjadi personal garansi untuk rakyat Indonesia dengan pelbagai prestasi dan penghargaan sebagai gubernur Jakarta. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI ANIES Baswedan bukan orang kaya, Anies bukan dari partai politik, dan Anies juga bukan berasal dari oligarki. Anies hanya punya kesederhanaan, karakter, dan integiritas. Semua faktor yang tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi kapitalistik dan transaksional. Masihkah ada tempat di republik ini bagi figur yang amanah, jujur, dan adil untuk memandu jalan keselamatan bagi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI? Anies memang fenomenal, ia menjadi pemimpin yang memiliki keunikan, tidak biasa dan sarat prestasi setelah Soekarno dan Soeharto. Anies pemimpin yang sebenarnya, yang tak luput dari pro dan kontra, banyak yang mencintainya, namun tak sedikit yang membencinya. Anies telah menempuh jalan penderitaan, dipenuhi isu, intrik, dan fitnah meskipun terbatas memimpin Jakarta. Mungkin, seperti pepatah makin tinggi pohon semakin tinggi angin menerjang. Anies dan keberhasilannya membangun ibukota negara itu, kini menapaki panggung politik nasional, menyambut aspirasi rakyat yang menghendakinya menjadi presiden. Tantangan terbesarnya bukan pada apresiasi dan persfektif politik kedaulatan rakyat, melainkan pada sistem demokrasi yang selama ini dijalankan. Secara teori dalam aspek formal dan konstitusional, negara Indonesia memang menganut demorasi Pancasila, akan tetapi secara substansi dan esensi dalam penyelenggaraannya, jelas dan faktual mempraktekkan demokrasi neo liberal yang berisi pemilu kapitalistik dan traksaksional. Demokrasi yang sangat bergantung pada kekuasaan dan kepemilikan modal, memang selalu bertolak belakang dengan keinginan suara rakyat. Sistem pemilu baik pileg, pilpres dan pilkada yang dikontol dan direkayasa oleh oligarki yang mewujud korporasi, partai politik dan birokrasi. Mereka hanya menguntungkan segelintir orang yang menggengam kekuasaan, kelompok lingkaran dan irisannya. Undang-undang dan regulasi yang selama ini mengatur teknis pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang mengusung amanat cita-cita kemerdekaan itu, menjadi terasa hambar, semu dan cenderung menghianati kedaulatan rakyat. Rekayasa, manipulasi dan kamuflase menjadi utama dalam konspirasi pemilu yang penuh kebohongan dan kejahatan itu. Bukan melahirkan pemimpin yang memiliki karakter dan integritas, pseudo demokrasi justru menghasilkan dinasti rezim korup, menindas, dan anti demokrasi yang hakiki. Mulai dari parpol dan perpanjangan tangannya di lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian menyasar pada ormas dan organisasi keagamaan, para pemimpin spiritual, intelektual, dan akademisi. Hingga pada gerakan mahasiswa dan aktifis serta pelbagai komunitas kritis perlawanan. Demokrasi yang glamor dan mewah itu, menjadi lumpuh terasa sekarat, lunglai oleh bujuk rayu jabatan, uang dan fasilitas lainnya. Di tengah-tengah keniscayaan demokrasi, rakyat, negara, dan bangsa terus terpuruk karena krisis multidimensi yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan. Negara kaya tapi miskin, bangsa yang besar tetapi kerdil, berlimpah sumber daya alam tapi dalam kesengsaraan dan penderitaan karena tradisi korup dan terjerat utang, rakyat dan pemimpinnya mengagungkan Pancasila tapi terbiasa berperilaku penuh kebiadaban. Kini, saat dunia dihantui gejala resesi ekonomi global. Indonesia yang sejak lama rentan dengan krisis dan salah urus dalam tata-kelola negara, terancam mengalami kebangkrutan nasional. Distorsi yang akut secara personal dan sistem dalam pemerintahan serta kehidupan sosial di bawahnya, mengharuskan seluruh rakyat tanpa terkecuali mengambil langkah-langkah kongkrit penyelamatan negara dan bangsa Indonesia. Tak cukup reformasi saat birokrasi dan institusi negara terlanjur diliputi penyakit mental materialistis begitu akut dan kronis. Pembenahan sumber daya manusia dan pembaruan sistem menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Politik uang, bagi-bagi kekuasaan dan merampok keuangan negara dengan cara konstitusional, tak boleh ada tempat lagi dalam pesta demokrasi. Kalau Ingin mendapatkan pemerintahan yang \"clear and clean\" serta negara yang merdeka dan bermartabat sesungguhnya, maka keinginan itu menjadi disadari sebagai sesuatu yang \"to be or not to be\". Dalam demokrasi, rakyat harus berani mengambil sikap memilih kepentingan pragmatis sesaat atau kesinambungan dan untuk masa depan Indonesia sebagaimana negara ini awalnya didirikan. Membangun Demokrasi Sehat Keberanian sekaligus kejelian partai Nasdem mengambil momentum dari situasi politik nasional, saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya dalam pilpres 2024, bisa dibilang sebagai bentuk kepeloporan dan titik awal pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Sebagai salah satu bagian dari koalisi pemerintahan dan berada dalam lingkar kekuasaan, manuver Nasdem menggandeng Anies tak lepas dari kontroversi dan polemik. Di satu sisi bisa dianggap sebagai penghianatan oleh kalangan rezim, tapi di sisi lain diapresiasi sebagai proses kematangan politik dan jiwa besar Nasdem. Dengan segala resikonya, Nasdem mampu keluar dari kemelut konflik kesadaran ideal spiritualnya dengan kesadaran rasional materialnya. Nasdem berhasil mengambil pilihat sulit antara tetap menjadi “insider” dengan kue kekuasaan dan segala fasilitasnya, atau mengedepankan moralitas dan etika politik yang cerdas, visionerm dan bermartabat. Pilihan sudah dijatuhkan, Anies dengan atitutte dan kesantunan dalam behaviornya, membuat Nasdem kepincut mengusungnya sebagai capres. Babak baru demokrasi yang sehat baru saja melangkahkan kakinya. Anies yang seiring waktu menjadi figur magnet bagi keinginan dan harapan rakyat untuk menghadirkan negara kesejahtraaan, setidaknya dekat dengan kemakmuran dan keadilan. Perlahan tapi pasti, Anies mampu menjadi personal garansi untuk rakyat Indonesia dengan pelbagai prestasi dan penghargaan sebagai gubernur Jakarta. Tidak sekedar maju kotanya dan bahagia warganya, kegemilangan Anies memoles Jakarta menjadi lebih baik sebagai kota modern dan humanis, membuat seluruh rakyat kepincut dan mulai meliriknya sebagai pemimpin masa depan. Tidak terkecuali parpol yang secara fundamental dan signifikan melahirkan kepemimpinan nasional. Nasdem memang menjadi yang pertama, namun bukan yang terakhir mengusung Anies sebagai capresnya. Masih ada PKS dan Demokrat yang patut diduga jatuh hati pada Anies. Rakyat akan menunggu PKS dan Demokrat melewati pergolakan batinnya, memilih politik ideal atau politik realitas. Publik harap-harap cemas akan keberanian PKS dan Demokrat menjadi penjaga kemurnian demokrasi yang berkeadaban, mengikuti jejak langkah seperti yang sudah dimulai Nasdem. Rakyat, negara, dan bangsa Indonesia, sepertinya akan memasuki masa-masa penentuan akankah demokrasi semakin tenggelam atau mulai bangkit kembali menemukan jatidirinya. Kapitalisme yang selama ini menghidupi perjalanan demokrasi kita, akankah menemukan antitesa dari kesadaran rakyat dan elit pemimpin khususnya dari kalangan partai politik. Mungkinkah lahir partai politik pelopor penyelamat bangsa yang akan merubah wajah demokrasi. Entah parpol sedang dalam kesadaran atau tidak, memahami atau tidak, atau mungkin juga sedang berkutat dalam pergumulan orientasi mau atau tidak mau melakukannya. Perjalanan masa depan Indonesia, dengan Anies sebagai nahkodanya, tinggal parpol yang menyediakan perahu besarnya. Sementara Anies dengan segala jerih payah dari suka dan duka perjalanan kepemimpinannya, harus sabar dalam menyelami dan menggauli demokrasi yang masih terasa bau amis. Dari catatan pinggiran labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 23 Oktober 2022/26 Rabi\'ul Awal 1444 H. (*)
Rule of Laws
Negeri ini merupakan tempat perjumpaan seluruh sistem hukum dunia: hukum berbasis keagamaan berdampingan dengan civil law dan common law ala Indonesia – dalam bentuk hukum adat, ditambah hukum internasional yang diratifikasi. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, banyak kritik dialamatkan pada ahli hukum kita. Kebanyakan terkesan sebagai legal technician; kurang memahami visi hukum sebagai penanda peradaban, akibat lemahnya pemahaman filsafat dan kesejarahan hukum. Hari ini saya baca buku The Rule of Laws, karya Fernanda Pirie (2021), yang mengupas sejarah 4.000 tahun usaha manusia menertibkan dunia. Visi tentang ketertiban sendiri beragam. Sistem hukum dasar yang dikembangkan di Mesopotamia, China, dan India berbeda dalam bahasa, logika, dan tujuan. Visi hukum tradisi Mesopotamia tekankan keadilan, China tekankan disiplin, Hindu tekankan tertib kosmos. Visi hukum keadilan lebih akomodatif terhadap hak (rights); visi hukum disiplin dan tertib kosmos lebih tekankan kewajiban. Pelembagaan hukum sebagai sarana pembentuk peradaban berkembang melalui proses adopsi dan adaptasi. Model hukum Mesopotamia, dengan kode Hammurabi sebagai landmark-nya, memengaruhi pelembagaan hukum dalam tradisi Semitik-Abrahamik dan Greco-Romawi dengan corak berbeda. Dalam tradisi Semitik-Abrahamik, kode Hammurabi itu diadopsi kerangka dasarnya untuk diadaptasikan dengan tradisi dan adat Yahudi sebagai kaum nomaden; lalu diintegrasikan dalam sistem hukum keagamaan yang tekankan kewajiban. Kristen dan Islam melanjutkan jalur ini dengan mengadopsi sebagian hukum Yahudi (Hammurabi) untuk didaptasikan dengan tuntunan agama baru dan tradisi lain. Kristen mengawinkankannya dengan tuntunan Injil dan tradisi hukum Greco-Romawi. Islam mengawinkannya dengan tuntunan Qur\'an, tradisi Nabi Muhammad, dan adat lokal; menjadikan ahli agama sebagai otoritas perumus hukum, meski umumnya terbatas pada hukum pribadi dan keluarga. Sedang hukum publik diatur penguasa, meski secara teori harus memperhatikan tuntunan ulama dan kaidah agama. Di sisi lain, tradisi Greco-Romawi mengadopsi kode Hammurabi itu untuk diadaptasikan dengan adat lokal dan sistem Republik Romawi yang melembagakan hukum berbasis sistem hukum negara (state law). Melahirkan sistem civil law yang menyebar luas seiring perluasan pengaruh (republik dan imperium) Romawi dan Romawi Suci. Sisakan Inggris, yang tak pernah takluk (sepenuhnya) pada Romawi, kembangkan sistem common law, berbasis adat, tradisi dan dekrit lembaga peradilan. Di luar itu, India dengan sistem sosial Hindu berbasis kasta, menempatkan kaum Brahmana sebagai otoritas perumus hukum yg menuntun warga dan penguasa hidup tertib harmoni (kosmos) di jalan dharma-agama sesuai kasta, yang dirumuskan dalam Dharmasutra. Adapun di China, hukum selalu merupakan produk penguasa. Guru agung, seperti Konghucu, tak terlalu percaya pada efektivitas hukum tertulis; lebih mempercayai keteladan moral penguasa. Dgn demikian makin menguatkan posisi penguasa sebagai perumus dan penentu hukum. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini merupakan tempat perjumpaan seluruh sistem hukum dunia: hukum berbasis keagamaan berdampingan dengan civil law dan common law ala Indonesia – dalam bentuk hukum adat, ditambah hukum internasional yang diratifikasi. Menjadi tantangan mendebarkan, bagaimana sistem hukum Pancasila mampu merekonsiliasikan keragaman tradisi dan sumber hukum itu ke dalam suatu sistem hukum nasional. (*)
POPULER
