OPINI
Jalur Sutra di Mana?
Hasilnya berupa pembangunan ekonomi oleh orang luar, dari orang luar dan untuk orang luar. Kita hanya jadi penonton dan jongosnya para jongos. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center PADA akhirnya, globalisasi adalah terusan perampokan. Antara siapa melawan apa? Prifate capitalism versus state capitalism. Jika prifate capitalism menempatkan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai subjek yang mengembangkan segi empat setan (WB, IMF, WTO, TPP), maka state capitalism menempatkan China dan sekutunya sebagai subjek yang mengembangkan segi empat setan (SR, CD, II, AIIB). Silk Road (jalur sutra) sesungguhnya jalur kolonial China masa lalu. Ia ada sekitar 114 SM sampai 1.450 Masehi. Inilah rute kolonial dan perdagangan penting yang menghubungkan Timur dan Barat; pertukaran budaya, agama, ideologi, SDA dan SDM. Kini, China berusaha menghidupkan kembali Jalur Sutra dalam bentuk baru. Presiden China Xi Jinping pada 2013 mengumumkan inisiatif \'Jalur Sutra Baru Abad ke-21\' atau The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road atau yang dikenal juga sebagai Belt and Road Initiative. Tujuannya, untuk menciptakan beberapa koridor ekonomi yang membentang lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Mengintegrasikan Asia, Eropa, dan juga Afrika. Wilayah darat, udara dan lautnya. Inisiatif tersebut, khususnya di bidang maritim melibatkan Indonesia. Presiden Tiongkok itu bahkan memilih Indonesia sebagai tempat pertama melontarkan rencana menghidupkan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Hal yang kemudian dibebekkan Presiden Joko Widodo dengan progran kembali ke laut (poros maritim dunia). Maka, negara yang dipimpin Jokowi kini hanya the battle ground bagi tarung kuasa dua perampokan dunia. Tak ada sikap ksatria kecuali jadi bebek-bebek saja yang membebek pada asing-aseng. Maklum kelas pemimpin kita barus sekelas penjual kayu. Jalur Sutra (The Great Silk Road) adalah jalan yang menghubungkan China dan Kerajaan Romawi sepanjang 7.000 kilometer lebih. Dinamakan jalur sutra karena barang dagangan utama lewat jalur ini awalnya adalah sutra China. Namun seiring waktu barang yang diperdagangkan berkembang perhiasan, emas, besi, dan SDM. Rute utama jalur ini adalah pegunungan Thien San, Asia Tengah, Afghanistan, Iran, bagian pantai Mediterrania, Afrika Utara, menuju Eropa. Para pedagang melewati jalur ini dengan kereta kuda. Merekalah yang diyakini memberikan pengaruh penting bagi perkembangan kehidupan modern Asia dan Eropa di segala bidang. Jalur ini begitu penting sebagai cara China menguasai dunia. Jalur yang melewati kerajaan Rusia dan China sampai menjelang abad 20. Selanjutnya negara-negara Asia Tengah yang meliputi Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta 10 negara yang ada di sekitarnya sempat menjadi negara bagian dari Uni Sovyet selama lebih dari 70 tahun. Ketika Glasnost dan Perestroika berhembus dan mengakibatkan jatuhnya Sovyet pada awal 1990-an, negara-negara bagian tersebut satu demi satu memerdekakan diri. Asia Tengah yang sangat kaya dengan sumber daya alam (khususnya untuk energi seperti minyak, gas, uranium, batubara) membuat secara geostrategis posisi mereka menjadi penting. Karenanya, Rusia dan China terus berupaya menjalin persahabatan dengan negara-negara baru merdeka itu demi mempertahankan pengaruh di sana. Negara Barat lain seperti Eropa dan Amerika Serikat tidak mau ketinggalan. Dengan berbagai alasan (seperti perang terhadap terorisme dan kejahatan lintas batas) AS dan EU membangun berbagai pangkalan militer di kawasan tersebut. Kini negara-negara tersebut mulai bebenah mengintegrasikan diri demi memperlancar arus komunikasi dan transportasi. Terlihat dari semakin banyaknya infrastruktur berupa jalan, rel kereta, dan jembatan. Jalur-jalur penerbangan juga dibuka untuk saling menghubungkan dengan negara lain. Bagi Indonesia, Asia Tengah merupakan pasar non tradisional yang sangat prospektif. Mengingat, ada kesamaan latar belakang agama Islam yang dianut penduduk Asia Tengah dan melimpahnya sumber daya alam. Sektor ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut antara lain tekstil, hasil pertanian dan perkebunan, informasi dan teknologi, otomotif, furnitur, real estate, makanan halal, perhotelan, pariwisata khususnya wisata sejarah, migas dan bahan mineral lainnya. Para pengusaha Indonesia yang bergerak pada bidang-bidang tersebut perlu mengantisipasi peluang pasar di kawasan ini. Indonesia harus mulai melirik ke Asia Tengah sebagai alternatif pasar di Asia. Tetapi, ini sangat memerlukan presiden yang dahsyat, elite yang cakap dan pemerintahan yang kuat. Tanpa itu, negara ini hanya jadi tempat berak dua gajah yang berkelahi memperebutkan dunia yang penuh birahi. Sayangnya hari ini yang terjadi adalah “ekonomi di Indonesia”. Yang sedang berlangsung adalah “pembangunan di Indonesia”. Hasilnya berupa pembangunan ekonomi oleh orang luar, dari orang luar dan untuk orang luar. Kita hanya jadi penonton dan jongosnya para jongos. Lembaganya lembaga dengan model dan strategi asing. Jadi tidak compatible dengan suasana dan hati warga negara Indonesia. Impor semua ini: ilmu dan kelembagaan. Maka, mau merdeka 100% itu berat dan berliku. (*)
Anies dan Thorif
To The Next Level, sir ?? ---- Yes, We Can Begitu tulis bocah ganteng yang berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam akun Instagramnya Sabtu (24/9/2022) siang. Pesan yang sangat mendalam dari generasi pewaris negeri. Oleh Rahmi Aries Nova - Jurnalis FNN THORIF Shaky Asady namanya, ia siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD) Hang Tuah 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagi kami sekeluarga Thorif adalah anak istimewa. Sejak datang berlatih ke Sekolah Sepakbola (SSB) Bina Taruna akhir Januari tahun lalu, ia selalu jadi topik pembicaraan di rumah. Ya betul, putra kami yang kebetulan adalah pelatih di SSB yang bermarkas di Stadion Bea Cukai Rawamangun, Jakarta Timur, memang langsung \'jatuh hati\' melihat bakat dan sikap sulung dari empat bersaudara ini. Hampir setiap pulang latihan selalu ada laporan Thorif tadi begini, Thorif begitu. Thorif skillnya meningkat pesat, bisa tendangan ala David Beckham, dan ditunjuk sebagai kapten tim. Thorif juga tetep les mengaji meski jadwal latihan sepakbolanya padat, karena ikut latihan tambahan juga di luar Bina Taruna. \'Pemain kesayangan\' begitu saya suka menyapanya kala kami saling kirim Direct Message (DM) lewat Instragram. Kami semua terus mengikuti sepak terjangnya, meski karena usianya bertambah ia berlatih dengan pelatih lain. Turnamen demi turnamen, juga liga, membuat Thorif, yang meraih gelar The Best Player U-11 di Liga Grassroot Indonesia tahun ini menjadi anak yang \'matang\'. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden FIFA (1998-2015) Joseph \'Sepp\' Blatter bahwa \'Sepakbola adalah sekolah kehidupan\', sepakbola juga telah membentuk Thorif. Ia bukan hanya jadi pintar memainkan si kulit bundar tapi juga pintar dan jernih melihat sosok Anies yang ia sebut \'adem\'. Mungkin Thorif adalah bocah pertama (usia 11) yang berani terang-terangan mendukung Anies lewat Instagramnya, usai ia berfoto selfi dengan Anies di sela-sela Liga RMOL di Cempaka Putih. Jawabannya saat ditanya mengapa suka Anies pun sederhana saja, \"Pak Anies keren, simpel, nggak banyak bicara dan adem liatnya.\" Ungkapan tulus yang selalu dikaburkan oleh buzzer dan survey berbayar pastinya. Jadi mau percaya pada siapakah kita? Tidak ada yang lebih jujur dibandingkan anak-anak bukan? Terlebih anak itu adalah Thorif. (*
Bebek Lumpuh Yang Berjalan Tertatih-tatih
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA usai acara di Surabaya menuju Madura singgah di Bangkalan dan makan siang di RM Nasi Bebek Sinjai. Karena penuh maka lama menunggu pesanan. Dua masalah yaitu pertama tidak ada pelayanan atau self service yang agak ruwet. Kedua, filosofi yang dikemukakan oleh teman ketua Muhammadiyah Jambi KH Buya Suhaimi yang menyatakan \"usaha jalan, pengusaha jalan-jalan\". Sebagaimana umumnya usaha yang berkembang, pemilik dipastikan tidak ada di tempat. Masa bodoh. Nasi bebek menjadi khasnya. Pemesan harus ambil sendiri makanan dan tentu antri serta bergerombol. Dari jauh seperti orang yang sedang berdemo. Agak kasar, seperti bebek yang berkumpul. Terbayang mereka yang antri dan bergerombol mengambil dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Privasi yang runtuh oleh kebutuhan. Rakyat sering diperlakukan seperti bebek yang harus ikut segala kebijakan penguasa. Dipaksa untuk mengantri dan bergerombol. Diawasi oleh petugas saja, sementara \"pemilik\" kekuasaan tidak peduli, ia atau mereka tidak berada ditempat, berjalan-jalan. Meperhindari persoalan atau pergi untuk urusan yang tidak berhubungan dengan dagangan yang membuat rakyat antri dan bergerombol. Sebenarnya penguasa yang tidak mampu memimpin adalah bebek lumpuh (lame duck) yaitu politikus yang segera pergi (outgoing politician) dan di saat ia akan digantikan oleh penerusnya maka pengaruh dirinya berangsur berkurang. Tetapi ia tetap berusaha mengambil keputusan walaupun keputusan itu kontroversial. Bebek lumpuh berusaha berjalan di tengah runtuhnya pengaruh kepemimpinannya. Jokowi telah menjadi bebek lumpuh sekarang. Dua tahun lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Berat menghadapi masa senja kekuasaan. Tertatih-tatih mengambil kebijakan tidak ajeg. Setelah menaikkan harga BBM yang mengguncangkan disusul dengan menerbitkan Keppres No. 17 tahun 2022 penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Kepemimpinan kolektif yang kehilangan wibawa adalah kumpulan bebek lumpuh. Ditandai marak nya kasus hukum para pejabat publik, etika dan moralitas yang merosot, praktek korupsi di setiap tingkat, gaya hidup mewah yang menciptakan kesenjangan, serta kepatuhan keagamaan yang memprihatinkan. Dirigen yang salah dalam mengarahkan stik ritme orkestra. Jadinya berisik. Ngak ngik ngok. Di RM Nasi Bebek Sinjai Bangkalan itu teman Rektor Universitas Muhammadiyah Papua Prof Partino menyatakan bahwa kesabaran diperlukan untuk menunggu apapun termasuk perubahan. Perubahan itu cepat. Seperti makan yang sebentar saja, menunggunya yang lama. Pemerintahan yang sudah seperti bebek lumpuh ini akan cepat berubah. Digantikan oleh keadaan dan kepemimpinan yang lebih segar. Kepemimpinan yang tidak mamperlakukan rakyatnya seperti bebek yang dimobilisasi dan digiring kesana kesini. Antri dan bergerombol untuk mendapatkan BLT yang merusak martabat privasi hanya karena kebutuhan. Bebek lumpuh (lame duck) itu mungkin berpenyakit. Pemimpin yang berjalan tertatih tatih. Repot dan merepotkan. Bandung, 26 September 2022
Ramai-Ramai Menjegal Anies dengan Politik Identitas
Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Oleh: Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Depok “SAYA ingin ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa dari waktu ke waktu. Konsolidasi nasional harus senantiasa diperkuat,” kata Presiden Joko Widodo, 18 Agustus 2022, di depan Sidang MPR. “Bagi PDIP berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecenderungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, 2 September 2022. “Sesuai pernyataan saya sebelumnya, bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI,” kata mantan Ketum PSI Grace Natalie, 28 Juni 2022. “Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam RGTV Channel, 21 September 2022. Berbagai cara yang digunakan musuh-musuh politik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk menjegalnya jadi calon presiden. Satu cara yang kini massif digunakan, adalah menstigma Anies dengan politik identitas. Kemenangan Anies pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, 2017 lalu dianggap mereka karena politik identitas. Mereka tidak mau tahu jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat itu juga menggunakan politik identitas. Ahok menang di wilayah-wilayah Jakarta yang banyak dihuni kaum China dan Kristen. Kampanye massif yang digunakan presiden Jokowi tentang politik identitas ini, menurut pengamat politik Rocky Gerung, karena Jokowi dikelilingi orang-orang dungu. Rocky juga menegaskan, kampanye negatif politik identitas ini bertujuan untuk mencegah tampilnya politisi Muslim (sebagai presiden). Dalam diskusi buku Politik Identitas di Jakarta (24/9/2022), Rocky Gerung menjelaskan bahwa bangsa ini dibentuk dengan identitas para founding fathers. “Mereka berbeda-beda identitas, kemudian bersatu,” ujarnya. Jadi, menurutnya, wajar orang menggunakan politik identitas. Rocky Gerung menceritakan bagaimana Piagam Jakarta mewarnai dalam sejarah politik bangsa. Menurutnya, Piagam Jakarta tidak bisa dihapus dalam memori sejarah bangsa. Tokoh PDIP dan PSI, Hasto Kristiyanto dan Grace Natalie secara terus terang menyerang Anies Baswedan karena menggunakan politik identitas. Mereka tidak mau tahu, bahwa partai mereka – terutama PDIP – juga menggunakan politik identitas, yaitu Soekarnoisme. Jokowi yang merupakan petugas partai PDIP, juga gemar untuk menstigma buruk politik identitas. Tentu sebagai presiden, ia tidak menunjuk hidung Anies. Tapi, bagi yang paham politik tahu pernyataan Jokowi itu ditujukan kemana. Para Aniesfobia ini akan terus melakukan serangan opini buruk agar Anies terjegal sebagai capres. Terakhir adalah opini yang dibuat Luhut Pandjaitan ketika berdialog dengan Rocky Gerung. Dalam forum itu, Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa kalau bukan orang Jawa, jangan maksa jadi presiden. Pernyataan Luhut ini bisa dibaca, bahwa ia tidak menginginkan Anies untuk jadi presiden. Ia ingin Ganjar Pranowo yang orang Jawa. Sebab, Anies adalah orang Sunda-Arab. Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Kita hanya berdoa semoga Anies lolos dari penjegalan-penjegalan yang tidak fair ini. Semoga Allah memberikan presiden terbaik untuk bangsa Indonesia di tahun 2024. Wallahu azizun hakim. (*)
Nafsu Hutang dan Jebakan Investasi Berakhir Petaka
Yang terjadi justru ketidak-warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEKERJAAN yang instan, mudah, waktunya singkat, dengan keuntungan fee yang sangat besar, adalah pekerjaan infrastruktur sebuah proyek yang sangat menjanjikan untuk pengembalian modal bagi para Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden yang telah melewati kontestasi pemilu dengan transaksi politik dengan pengeluaran modal politik yang sangat besar. Super cepat dapat uang adalah hutang dan menarik investasi, ujungnya mendapatkan fee tanpa resiko dengan hasil yang sangat besar wajar diburu para pemimpin hedonis tipe kekinian yang penting saat ini dapat (madzhab enjoy life), tidak peduli masa depan dengan segala resiko dan akibatnya jangka panjang. Dalam pikiran pendek, kekuasan ada di tanganku, kapan lagi kalau bukan sekarang atau saat ini. Kepuasan dan kenikmatan dunia semata adalah arah hidupnya toh mereka juga berpikir tidak lama akan mati dengan keyakinan menjadi debu tanpa mengetahui akibat perbuatannya di alam lain (akhirat). Kondisi psikologis para pejabat kita direkam dengan tepat, antara lain oleh petinggi Republik Rakyat China (RRC) dan negara lain yang justru cukup ketat disiplin bahkan bagi koruptor harus dihukum mati, melihat oknum pejabat pemerintah Indonesia, ditengarai mereka adalah bodoh dan rakus sangat mudah kena jebakan atau dijebak dengan hutang dan akan nurut disuruh bayar asal ada kick back-nya. Dalam diorama kognitif, afektif dan psikomotorik mereka sudah terpola dalam kesepakatan, yang penting komisi aman masuk kantongnya, tidak peduli dengan sebutan pejabat bandit, penjahat, garong dan apapun sebutan lainnya, cukup masuk telinga kiri dan harus segera keluar di telinga kanan. Ketika tiba waktunya harus membayar cicilan hutang, pikiran pendek kembali bereaksi, proyek insfratruktur struktur dijual, pulau disewakan, sumber daya alam dilelang, pajak dinaikan nyasar bakulan pulsa kena beban pajak, BBM dinaikkan, daya listrik rakyat dinaikkan sampai jualan kompor listrik di mainkan. Pengpeng memang hebat liciknya. Kemudian, posisi makin sulit dan muncul berbagai masalah - sebagian proyek infrastruktur dan ambisi proyek lainnya semisal IKN - Kereta Api Cepat pada posisi maju rugi, mundur rugi, maju kebentur mundur ajur. Tetap saja mereka tidak peduli apapun yang terjadi, dengan senyumnya untuk menunda tangis, tidak masalah pada pilihan terburuk. Ketika rakyat ngamuk (berontak) adalah kabur sebelum ditangkap dan diadili oleh rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan negara memaksa mencabut mandatnya. Jebakan Panda dan Naga mulai menebar bau busuk akibat kebusukan, bodoh dan rakusnya pejabat negara saat ini melahirkan petaka demi petaka. Rezim ini lepas kendali bahwa negara ada adalah untuk kesejahteraan rakyat, kekuasaan ada adalah untuk melindungi rakyatnya. Kekuasaan saat ini sudah liar tak ada lagi usaha bagaimana cara menciptakan loophole (jalan keluar)-nya untuk meng-alter (mengubah) penderitaan rakyat menjadi sejahtera sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. Fakta hanya ada otak artifisial hedonis, enjoy life dengan perilaku kapitalis dan liberalis sesuai remot pemberi hutang dan investasi gaya bar-barnya. Dampak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan kalang kabut, mereka para borjuis mengerti, jelas tidak peduli, karena itu tujuan mereka. Rakyat protes, pasukan Sambo bergerak, tangkap, penjarakan mereka. Hilang logika waras sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ada hanya watak kapitalis yang tidak peduli dengan rakyat yang terdesak merintih kelaparan dan tidak peduli lagi dengan kematian akibat kelaparan. Jadi, penyakit fundamental itu bukan saja kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen tapi bagaimana membuat konstitusi common sense (kewajaran) dan membumi logika waras ke tataran implementasi yang normal dan waras sesuai konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Yang terjadi justru ketidak- warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Membuncah di media sosial peringatan negara di tepi jurang kerusakan, kehancuran dan petaka silih berganti. Ambyar semua.... (*)
Akhirnya Semesta Mendukung
Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center SAYA memanggilnya ustad. Dan, harta termulia satu-satunya adalah ilmu dan akhlaknya. Masa kerjanya tidak bertepi. Masa normalnya tidak berkesudahan. Masa perjuangannya tidak tak terhentikan. Masa pikiran dan tesis-tesisnya terus bermutu dan muncul dalam detak peradaban yang tak beku, tak jemu, tetapi dirindu. Bekalnya dua: iman pada ilmu serta iman pada waktu. Dengan dua bekal itulah, ia menempatkan derajatnya di antara derajat kemanusiaan yang makin rusak akhir-akhir ini. Ia jenis sintesa ke-Indonesia-an: beriman, berilmu dan berakhlak. Tulisannya tersebar dengan semangat yang sosialis dan Pancasilais. Dunia mengenalnya dengan nama Habib Chirzin. Seorang ulama, ilmuwan, rokhaniawan sekaligus pejuang perdamaian yang gigih. Hampir dua puluh tahun saya mengenalnya, membaca tulisannya, mengunjunginya, dan juga mempraktekkan hipotesa-hipotesanya yang ceria. Salute. Sepuluh tahun terakhir, ia terus kampanye mengarus-utamakan keamanan manusia. Mungkin karena manusia makin tak aman. Mungkin juga karena manusia makin greedy dan homo homini lupus. Di kita, mungkin karena SDM (selamatkan diri masing-masing), makin individualis bin selfis. Di kawasan Asia, gagasan dan praktik pengarus-utamaan dilakukan dalam rangka merealiassikan keamanan yang selaras dengan nilai-nilai Asia. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk menggali nilai-nilai luhur bangsa dalam mengembangkan dan menerapkan keamanan manusia di Indonesia. Jihad dan ijtihadnya dalam urusan perdamaian di dunia internasional tidak bisa sangkal lagi. Tercatat lebih dari 90 kali, ustad Habib menyampaikan presentasi makalah dalam seminar, workshop dan konferensi internasional. Terjun dalam urusan perdamaian internasional telah dilakoninya sejak 4 dekade silam. Oleh karena kerja kerasnya, beliau dianugerahi Doktor HC dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Menurutnya, jika dulu dalam menciptakan perdamaian ada adagium si vis pacem para bellu, sekarang adagiumnya berubah menjadi si vis pacem para pacem (jika engkau ingin damai, siaplah untuk damai). Tetapi, dalam konteks inilah, diskursus dan kemajemukan serta posisi Indonesia sangat diakronik. Kedamaian kita memiliki pondasi yang sangat kokoh karena syorga agama dan pancasila, tetapi bangunannya rapuh dan dirapuhkan penduduknya. Atas alasan itulah, ia kerja dan kerja serta kerja tak lelah-lelah. Sebab, pembangunan (apapun) memperoleh partisipasinya, jika dihayati dan dinikmati oleh umat beragama sebagai bagian penyelamat, ibadah, dan upaya mensejahterakan umatnya. Tanpa penghayatan itu, rumah bersama ini roboh disapu arus fundamentalisme, feodalisme, radikalisme dan terorisme. Ya. Tentu. Ia manusia jenius sekaligus \"crank\" karena berorganisasi secara Muhammadiyah tetapi berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, tetapi bertradisi Pancasila karena induk madzabnya hibridasi. Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Bopo guru, selamat. Mari kita masuki dunia ini lebih khidmat. Dengan energi dan semangat dahsyat. Sampai kiyamat. Salam kangen. Rujak ala Magelang sudah lama tak tersaji. Buku guyon ala Gusdur sudah lama tak tercetak. Dari kota Depok, doa dan sayang kami tak sudah-sudah. (*)
Satgas Polri VS Civil Society
Oleh Farid Gaban - Jurnalis Senior DALAM beberapa hari ini terungkap bahwa Satgas Khusus Polri yang dipimpin Fredy Sambo dipakai pula untuk membungkam oposisi dan mengkriminalisasi demonstran serta aktivis. Satgas itu dibentuk oleh Tito Karnavian, kini Menteri Dalam Negeri. Tito adalah mantan Kapolri yang naik daun secara politik berkat sukses membasmi terorisme (war on terror). Lebih setahun lalu saya telah menulis tentang bagaimana isu terorisme (war on terror) sangat rawan dipakai tidak hanya untuk menangkapi orang Islam, tapi juga para aktivis sekuler (HAM dan lingkungan). Perluasan cakupan Satgas Polri sangat mudah terjadi karena kita (publik) cenderung permisif, bahkan memberi \"blanko kosong\" kepada polisi dan badan intelijen negara. Tanpa kritisisme, kerja \"perang melawan teror\" mudah tergelincir disalahgunakan. \"War on terror\" di Indonesia sudah 20 tahun lebih, operasi anti-teror terlama di dunia di luar wilayah konflik. Alih-alih menagih tanggungjawab polisi, Densus, BNPT dan badan intelijen, kaum intelektual, akademisi serta jurnalis cenderung percaya begitu saja cerita polisi dan intel. Memberi blanko kosong kepada polisi dan intel punya konsekuensi luas bagi demokrasi kita dan bagi civil society keseluruhan (tak hanya bagi umat Islam yang selalu dijadikan sasaran kecurigaan). Pada 2003, Human Rights Watch membuat laporan yang menyimpulkan bahwa \"war on terror\" dimanfaatkan oleh para despot dan diktator sebagai dalih untuk mempersempit kebebasan sipil, memberangus oposisi dan meredam protes. Lewat \"perang melawan teror\", kekuasaan polisi dan aparat intel makin kuat. Tak hanya anggaran makin besar, tapi juga kekuasaannya, yang jarang dipertanyakan. Kita tidak peka lagi terhadap standar normal kehidupan bernegara. Kita cenderung membiarkan polisi melenggang begitu saja meski telah membunuh 100 lebih terduga teroris tanpa proses hukum (extra-judicial killing). Kita tidak peka lagi ketika kekuasaan polisi/intel dipakai untuk memberangus demonstrasi damai. Kita menutup mata bahwa polisi menangkap 5.000 demonstran dalam dua gelombang besar demonstrasi: anti-korupsi dan anti-Omnibus Law dua tahun terakhir. Kekuasaan besar polisi dan aparat intel akan cenderung mengarah pada pendekatan keamanan dan negara-polisi (police state). Memberi impunitas kepada aparat dan mendorong satu warga memata-matai warga lain. Dan itu tak hanya merugikan aktivisme Islam. Kekuasaan polisi dan aparat intel dipakai juga untuk meredam demonstrasi tanpa motif agama, aspirasi politik lokal seperti Papua, aktivisme sosial melawan penggusuran dan aktivis pembela lingkungan. Lebih segalanya, blanko kosong kekuasaan besar polisi dan aparat intel akan memperkuat posisi kaum oligark, melindungi perselingkuhan politisi dan bisnis yang makin korup dan menindas. (*)
Peluang Anies Berat Sekali
Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) FAKTANYA Anies Rasyid Baswedan belakangan ini memang salah satu nama yang diunggulkan menjelang kontestasi Pilpres 2024 nanti. Setidaknya, bagi Partai Keadilan Sosial (PKS) nama Anies sudah patent menjadi Bakal Calon Presiden yang akan diajukan sebagai Capres 2024. Apalagi, kabarnya, di hadapan Habib Rizieq Shibab, para Habaib dan Ulama di Petamburan, Anies sudah mendapat “restu” mereka. Ditandai dengan cipika-cipiki di depan HRS. Kelihatannya RI-1 nanti adalah Anies. Siapa Cawapres, semua calon partai koalisi sepakat agar Anies yang pilih sendiri. Karena duet mendatang harus “para jagoan”. Itu kalau nasionalis dan ingin memperbaiki NKRI yang sudah rusak berat di semua sistem pemerintahan. Konon, Surya Paloh dan PKS sudah setuju. Tinggal SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang masih perlu bargaining ketat. SBY tentu saja ingin Ketum DPP Partai Demokrat yang juga putranya, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) yang tampil sebagai Cawapres Anies Baswedan. Apakah NasDem dan PKS menyetujuinya? Belum tentu. Karena mereka juga punya calon yang ingin diajukan sebagai pendamping Anies. NasDem mengusulkan Khofifah Indarparawansa (Gubernur Jawa Timur) atau Andika Perkasa (Panglima TNI) untuk dampingi Anies. PKS menawarkan nama Hidayat Nurwahid, Iwan Prayitno dan Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Yang dikhawatirkan adalah jika NasDem tiba-tiba menarik diri dari koalisi PD dan PKS. Dapat dipastikan, peluang Anies untuk ikut kontestasi Pilpres 2024 bakal gagal. Sebab, dua partai ini belum penuhi syarat Presidential Threshold 20 persen, sehingga tidak bisa mengajukan Capres-Cawapres 2024. Perlu diingat, Surya Paloh itu hingga kini masih kolega James Riady, salah seorang yang disebut-sebut sebagai Oligarki. Dapat dipastikan, Paloh akan lebih turutin kemauan James Riady daripada konstituen NasDem sendiri. Di sinilah posisi “rawan Anies Baswedan. Apalagi, hingga detik ini pun NasDem masih belum secara tegas untuk declare Anies sebagai Capres 2024 NasDem. Meski dalam mendapat suara terbanyak saat Rakernas NadDem, namun Palon masih juga menawarkan nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa yang berada dua urutan di bawah Anies. Bukan tidak mungkin NasDem menarik diri dari PKS dan PD kemudian bikin koalisi baru dengan parpol lainnya, seperti Golkar, PPP dan PAN maupun PKB jika Muhaimin Iskandar tidak dijadikan Cawapresnya Prabowo Subianto. Yang kita tahu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN itu ada di bawah kendali Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves yang sangat dipercaya Presiden Joko Widodo. Apalagi, kabarnya, Luhut itu menjadi “komandan” lapangan oligarki. Sementara, parpol sendiri masih butuh dana untuk membiayai parpol, salah satunya bersumber dari oligarki yang punya duit tidak berseri. Dan, mereka siap menggelontorkan dana puluhan, bahkan, ratusan triliun rupiah untuk memuluskan kepentingan mereka. Jika ini yang terjadi, dengan bergabungnya NasDem bersama KIB bukan tidak mungkin NasDem akan mengusung Ganjar Pranowo yang terdepak dari PDIP untuk diajukan sebagai Capres NasDem plus KIB. Mereka tinggal menentukan siapa yang bakal dijadikan Cawapresnya Ganjar nanti. Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Khofifah Indar Parawansa, atau ada tokoh lainnya di luar itu semua. Bisa jadi, justru yang bakal dipilih adalah Khofifah yang kini menjabat Gubernur Jawa Timur. Apalagi, saat Yudisium Universitas Airlangga, Ganjar dan Khofifah tampak hadir di sana. Peluang Ganjar untuk tetap bersama PDIP dan diajukan sebagai Capres atau Cawapres PDIP sangatlah tipis. Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih putrinya sendiri, Puan Maharani, ketimbang Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, meski elektabilitas Puan jauh di bawah Ganjar. Jelas sekali, PDIP tak mau mengulang untuk ketiga kalinya “kesalahan” dalam menentukan Capres PDIP, seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang pilih Joko Widodo sebagai Capres PDIP, sehingga trah Soekarno nyaris hilang tidak berbekas. Karena, itulah Puan dipaksakan untuk maju Capres 2024. Bagaimana dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto? Tampaknya Prabowo sudah enjoy dengan Muhaimin Iskandar. Makanya dalam acara yang digelar PKB baru-baru ini, mantan Danjen Kopassus itu menyatakan sikap hormat kepada Ketum PKB ini dengan mengangkat tangan kanannya. Koalisi Gerindra dengan PKB ini sudah bisa maju sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024: Prabowo Subianto – Muhaimin Iskandar. Muhaimin sendiri tampaknya juga sangat enjoy digandeng oleh Prabowo. Jika seperti narasi di atas yang terjadi, maka peluang Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024 semakin tipis. Satu-satunya peluang yang sangat mungkin adalah seperti “tawaran” politisi senior Golkar Jusuf Kalla untuk dijodohkan dengan Puan Maharani sebagai Capres PDIP. Mengingat selama ini peta politik Indonesia itu selalu mencari “jalan tengah”, maka bukan tidak mungkin niatan JK ini bisa terwujud: Anies Baswedan – Puan Maharani. Tujuannya jelas, solusi untuk mengatasi keterbelahan rakyat selama ini harus dengan cara “menikahkan” Anies dengan Puan. Apalagi, untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres, tanpa koalisi dengan parpol lain pun PDIP sudah bisa mengajukan sendiri. Cuma, yang perlu Anies ingat yaitu, pengalaman Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya lengser dan digantikan oleh Megawati yang saat itu menjabat Wapres. Jangan sampai Anies hanya dijadikan Puan untuk meraih suara umat Islam saja, untuk kemudian didepak setelah berhasil jabat Wapres. Itu akibat dari politik jalan tengah tadi. Gus Dur dengan “poros tengah” ala Amien Rais, saat itu Ketua MPR, akhirnya dia juga yang lengserin Gus Dur. Skenario Revolusi Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total. Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai paling fatal adalah Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Perjuangan PKI supaya Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus diwaspadai. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDIP juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI, kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Keluarnya Keppres 17 Tahun 2022 tersebut bisa memicu kemarahan rakyat (dan TNI tentunya) yang jelas-jelas juga sudah menjadi korban G-30-S/PKI 1965. Keppres 17 Tahun 2022 adalah bukti adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, atas TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Potensi untuk terjadinya People Power atau Revolusi Rakyat sangatlah besar. Jika kondisinya seperti itu, maka atas nama Undang-Undang, TNI bisa saja mengambil-alih kekuasaan. Karena negara dalam keadaan darurat atau genting. Kalau sudah demikian keadaannya, peluang Anies Baswedan semakin tipis dan bisa hilang untuk menjadi Presiden, karena Pilpres 2024 tidak ada lagi. Paling banter, Anies hanya bisa menjadi Wapres yang ditunjuk “Presiden Darurat”. Itupun juga harus atas desakan rakyat. Situasi politik di China yang kabarnya Xi Jinping sudah dicopot dari jabatan sebagai Sekjen PKC. Yang mencopot itu PKC. Militer China itu di bawah Sekjen PKC. Jadi, ini bukan kudeta militer. Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Sekarang ini tinggal kembali ke rakyat dan TNI. Apakah ingin perubahan atau tetap dengan kondisi seperti sekarang ini, semakin semrawut. (*)
Deklarasikan Anies, Tiga Partai Akan Dapat Coattail Effect
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KONSOLIDASI Nasdem, PKS dan Demokrat semakin dekat ke titik temu. Hanya tinggal selangkah lagi. Pembicaraan fokus ke siapa yang akan dampingi Anies. Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies. Jika ini disetujui, deklarasi akan segera dilakukan. Nasdem mengusulkan Khofifah Indraparawansa, (Gubernur Jawa Timur) atau Andika Perkasa (Panglima TNI) untuk dampingi Anies. PKS menawarkan nama Hidayat Nurwahid, Iwan Prayitno dan Ahmad Heriawan untuk dipertimbangkan mendampingi Anies Baswedan di pilpres 2024. Ada sejumlah pihak yang mengusulkan agar Anies didampingi oleh Muhaimin Iskandar, Yeni Wahid atau Mahfudz MD. Nama Soetrino Bachir juga masuk di radar cawapres Anies. Secara prinsip, tiga partai ini sudah punya capres definitif yaitu Anies Baswedan. Sepakat dan kompak. Hanya perlu ijtihad terkait cawapres. Mana yang lebih berpeluang menang dan diterima oleh tiga parpol pengusung. Hanya itu saja. Keputusan tentang siapa yang akan jadi pendamping Anies nampaknya akan menenrukan kapan Anies dideklarasikan oleh tiga parpol tersebut. Jumlah parpol pengusung Anies akan bertambah jika Ganjar Pranowo tidak berani nyapres di luar tiket PDIP. Ganjar adalah calon yang nampaknya didukung oleh istana. Sejumlah partai koalisi pemerintah, terutama yang tergabung dalam Koalisi Indenesia Bersatu (KIB) didorong untuk mendukung Ganjar. Ini sekaligus ancaman bagi PDIP. Sudah lama istana dan PDIP punya pilihan politik yang tidak hanya berbeda, tapi berseberangan. PDIP calonkan Puan, sedang istana dukung Ganjar. Kenapa PDIP tidak calonkan Ganjar, padahal elektabilitasnya berada di atas Puan? Karena Ganjar menjadi ancaman trah Soekarno (Puan) untuk memimpin PDIP kedepan. Ganjar berkuasa, hampir pasti PDIP diambil alih. Puan tidak sekuat Megawati, pendiri PDIP. Puan harus ambil dulu PDIP, perkuat posisinya, konsolidasikan semua simpul partai, baru bisa kendalikan kader lain. Jika tidak, PDIP bisa lepas dari trah Soekarno. Jika Ganjar tidak nyapres, maka besar kemungkinan PAN dan PPP akan ikut merapat ke Anies. Alasannya? Pertama, para pemilih dua partai Islam ini mayoritas pendukung Anies. Bisa jeblok elektoralnya jika dua partai ini tidak mengusung Anies. Kedua, bagi kedua partai Islam ini, hambatan untuk mengusung Anies tidak ada lagi jika Ganjar tidak nyapres. Karena istana nyaris tidak punya calon kuat. Ketiga, peluang Anies menang sangat besar. Jika Ganjar tidak nyapres, pilihan rasional bagi Jokowi adalah mendukung Anies. Kepada Anies, Jokowi masih bisa bicara setara. Beda dengan Megawati, Jokowi adalah petugas partai. Tidak setara, tapi superior-inverior, karena ada posisi atas-bawah di struktur partai. Meskipun posisi netral tetap menjadi pilihan terbaik dan yang paling ideal buat presiden. Bagi parpol pengusung Anies, ada keuntungan elektoral. Anies sedang beranjak popularitas dan elektabilitasnya. Partai yang mengusung Anies akan mendapat efek elektoral. Ini keniscayaan politik. Para pendukung Anies akan memilih parpol yang memberi tiket ke Anies. Terutama pemilih militan Anies hampir pasti akan meninggalkan parpol yang tidak mengusung Anies. Ada sejumlah anggota DPR dan DPRD akhir-akhir ini telah meninggalkan parpol lamanya dan bergabung ke Nasdem. Satu alasan yang paling kuat: karena Nasden sejak deklarasikan Anies, makin diminati oleh para pemilih Anies. Nyaleg via Nasdem saat ini dianggap lebih menjanjikan. Pemilih muslim hampir pasti banyak yang tinggalkan partai-partai Islam dan pilih Nasdem jika partai-partai Islam tersebut tidak mengusung Anies di pilpres 2024. Ini bagian dari dinamika politik yang wajar dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Jika setelah Anies tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI tanggal 16 oktober 2022, lalu tiga partai segera deklarasikan Anies beserta pasangannya, maka ada beberapa keuntungan. Pertama, elektoral parpol pengusung Anies diprediksi naik. Kedua, koalisi ini akan semakin kokoh dan tidak mudah digoyang. Ketiga partai ini akan bisa bahu membahu hadapi setiap serangan dan segala upaya penjegalan dari pihak lain. Ketiga, punya waktu kampanya cukup panjang. Keempat, akan menjadi daya tarik parpol lain untuk ikut bergabung. Terutama PPP, PAN dan Golkar. Purwokerto, 25 September 2022
Dewan Jenderal dan Dewan Kopral
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DEWAN Jenderal adalah fitnah PKI kepada TNI untuk membenarkan percobaan kudeta yang diawali penculikan para Jenderal. Dilaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra revolusioner pada hari Angkatan Bersenjata tangga 5 Oktober 1965. Kini dalam konteks yang berbeda muncul istilah Dewan Kolonel yang dimaksudkan pada dukungan kader PDIP khususnya anggota DPR Fraksi PDIP untuk mengusung Puan Maharani sebagai Calon Presiden dari PDIP. Entah apakah terinspirasi dari Dewan Jenderal atau tidak, tetapi penamaan Dewan Kolonel menjadi menarik. Polarisasi dukungan kader PDIP antara kandidat Puan Maharani dan Ganjar Pranowo telah membangun reaksi berupa Dewan Kopral untuk dukungan pada Ganjar Pranowo. Dewan Kolonel versus Dewan Kopral menjadi fenomena politik unik di internal PDIP. Hanya catatan pentingnya adalah bahwa Calon Presiden PDIP nantinya ditentukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sang \"Jenderal\". Dewan Jenderal itu tentu PKI sentris, Dewan Kolonel adalah dukungan elit partai, kelas menengah dan atas. Fraksi di DPR. Dewan Kopral mengesankan pada dukungan arus bawah. Mungkin kelompok non mainstream di PDIP dan lingkungan sekitarnya. Dewan Kolonel digagas Johan Budi dikomandani Bambang Wuryanto dan Utut Adianto. Ada juga nama Trimedya Panjaitan. Sementara Dewan Kopral adalah pendukung Ganjar termasuk GP Mania. Menurut tokohnya Immanuel Ebenezer Dewan Kopral adalah \"prajurit\" masyarakat kebanyakan baik mahasiswa, buruh, tani, guru pendukung Ganjar Pranowo. Membangun citra komunitas yang tidak elitis. Sekeras apapun konflik tetapi penamaan Dewan Kolonel dan Dewan Kopral menyinggung TNI dan hal itu dinilai tidak etis. Sebaiknya diubah penamaan pada yang lebih pada orientasi dukungan politik seperti Puan Mania atau Ganjarist atau lainnya. Lucu-lucuan juga boleh. Ingatan publik dibawa ke arah peristiwa bulan September, bulan hitam di tahun 1965. Peristiwa menghalalkan segala cara, PKI memfitnah TNI dan memusuhi agama. Berlindung pada ideologi Pancasila untuk menggantikan ideologi Pancasila. Menjadikan Dewan Jenderal sebagai batu loncatan. Gotong royong kamuflase atas prinsip sama rata sama rasa. Indonesia sebagai proxi China. Adakah Soekarno terpengaruh oleh bisikan PKI soal Dewan Jenderal ? Pengetahuan soal G 30 S PKI sebagaimana ucapan Ratna Sari Dewi di Wisma Yoso menjadi indikasi. Aneh Soekarno masih membela PKI setelah peristiwa pembunuhan para Jenderal 30 September 1965. Pada tanggal 6 September 1966 di depan delegasi Angkatan 1945, Soekarno menolak pemberantasan Komunis. PKI memang licik dan gemar adu domba. Dulu PKI, kini PKI tanpa bentuk. Bandung, 25 September 2022
POPULER
