OPINI
Harga BBM Dinaikkan, Langkah Nasib-nasiban oleh Jokowi
Oleh Asyari Usman | Jurnalis Senior FNN PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menaikkan bahan bakar minyak (BBM) dalam persentase yang spektakuler. Sangat berani. Tak tanggung-tanggung, Jokowi membebani pengguna jenis pertalite sebesar 30.7%. Harga minyak favorit ini naik dari Rp7,650 menjadi langsung Rp10,000. Untuk solar (diesel), Jokowi menambah beban ke penggunanya sebesar 33.3%, dari Rp5,100 menjadi Rp6,800 per liter. Sedangkan untuk jenis Pertamax, Jokowi mendapat pemasukan Rp2,000 per liter yang membuat harga jenis elit ini menjadi Rp14,500. Naik hanya 16%. Organisasi induk buruh bersumpah akan melancarkan unjuk rasa (unras) besar-besaran pada 6 September (Selasa). Di Makassar, langsung setelah pengumuman resmi kenaikan, sekelompok mahasiswa melakukan demo yang menimbulkan kemacetan besar. Mereka berjanji akan berunjuk rasa lebih besar lagi. Apa kira-kira pesan yang bisa diserap dari langkah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM? Setidak ada tiga poin penting yang bisa dibaca di balik tindakan yang penuh risiko itu. Pertama, Jokowi percaya diri bahwa posisi dia tidak akan terdampak oleh sebesar dan sekeras apa pun reaksi masyarakat. Artinya, Jokowi mendapat jaminan dari berbagai institusi keamanan bahwa reaksi negatif rakyat akan bisa dikendalikan. Bahasa lainnya: bisa ditumpas. Kedua, pesan kebalikan dari poin pertama. Bahwa Jokowi bisa jadi sengaja memancing amarah rakyat melalui langkah penaikan harga BBM itu. Jokowi memang sedang mencari cara terbaik untuk mengundurkan diri. Artinya, kalau rakyat besok-lusa melancarkan aksi protes secara terus-menerus, maka akan ada alasan Jokowi untuk meletakkan jabatan dengan cara terhormat. Dengan cara ini, setidaknya Jokowi digantikan oleh orang-orang yang bisa dijamin akan meneruskan cara-cara Jokowi memimpin. Jokowi akan digantikan tiga serangkai (triumvirat) Menhan, Mendagri, dan Menlu. Khusus di tangan Menhan Prabowo Subianto, Jokowi bisa and tenang dan merasa nyaman. Ketiga, dana APBN betul-betul kandas. Kelangsungan pemerintahan terancam. Jokowi tak punya pilihan lain. Dia menyebutnya ‘pilihan terakhir’. Harga BBM harus dinaikkan. Pesan ketiga ini bisa disebut sebagai upaya nasib-nasiban. Siapa tahu rakyat diam saja. Artinya, Jokowi akan mengambil tindakan keras terhadap siapa saja yang mengganggu langkah pemerintah menaikkan harga BBM. Dia berharap rakyat takut dan bisa ditakut-takuti. Sehingga aksi protes bisa diredam. Ini tentu skenario yang sangat berbahaya. Sebab, dalam posisi lucah dan carut-marut saat ini, Jokowi tidak bisa mengharapkan Polisi bertindak brutal terhadap rakyat (c.q. para demonstran) yang pasti bangkit. Rakyat akan semakin marah.[] 4 September 2022 (Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik)
Menyesalkan Sikap Sri Mulyani Yang Anggap Dana Pensiun Membebani APBN
Ironis, seorang menteri meyebut dana pensiun membebani negara. Padahal, dana itu milik mereka yang dipotong setiap bulan. Oleh Habil - Jurnalis Yunior FNN BELAKANGAN ini marak diperbincangkan masalah dana pensiun Aparat Sipil Negara (ASN) yang menjadi beban APBN Negara. Hal ini timbul bukan tanpa sebab, Sri Mulyani selaku Menteri Keuanganlah yang telah memunculkan polemik ini. Dalam sebuah kesempatan Sri Mulyani menjelaskan bagaimana pemerintah kewalahan dalam membayarkan dana pensiun ASN. “Seperti diketahui belanja pensiun di dalam APBN pemerintah itu tidak hanya pensiun ASN, TNI, POLRI bahkan ASN, daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh karena kita masih menggunakan prinsip defind benefit, artinya setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di defind,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta Selatan, Rabu (24/8). Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat terkait kinerja pemerintah dalam mengatur pengalokasian anggaran. Karena jika dinalar secara logika sederhana, seharusnya hal ini tidak menjadi keluhan bagi pemerintah, karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dana pensiun ASN sebagaimana yang tertera dalam UU No. 5 Tahun 2014. Dana yang dibayarkan pun tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah, karena sistem tunjangan yang dipakai saat ini bersifat pay as you go dimana pegawai juga ikut menghimpun dana untuk membayar biaya pensiun yang akan diterima nanti lewat pemangkasan gaji sebesar 25 persen setiap bulannya. Ada berbagai macam spekulasi terkait alasan pemerintah kewalahan dalam membayar dana pensiun, salah satu alasan yang paling kuat adalah karena kurang tepatnya pengalokasian dana oleh pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam komentar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, beberapa waktu lalu. Lewat akun media sosial Twitter @RizalRamli, Rizal Ramli mengatakan bahwa, Menteri Keuangan mengeluh tidak sanggup untuk membayar dana pensiun ASN, padahal sanggup untuk membayar cicilan utang pokok dan bunga sebesar Rp805 trilliun. \"Menkeu Terbalik mengeluh: berat untuk bayar gaji pensiun. Cc. @jokowi. Tapi sanggup & dengan gembira akan bayar cicilan utang pokok dan bunga Rp805 trilliun tahun 2020 (pokok Rp400 T & bunga Rp405 T). Ironi! Dan tragedi untuk pensiunan” tulisnya lewat akun media sosial Twitter, @RizalRamli, 2 Februari 2020. Pernyataan ini bukanlah omongan tanpa dasar, pasalnya pada Jum’at, 19 Agustus 2022, Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Bahri menguatkan pernyataan tersebut dalam sebuah acara berjudul “Merdeka, Kok APBN Rp3.000 T?”. Bahwa berdasarkan data berjudul Composition of Central Government Spending yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, tercatat Pemerintah Pusat banyak mengalokasikan dana yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Terlihat bahwa, kenaikan belanja untuk kategori belanja modal dalam dua periode hanya mencapai 35,1% sedangkan untuk bantuan rakyat hanya mencapai 51,7%. Kedua data tersebut termasuk ke dalam tatanan belanja paling rendah dibanding kategori lain, kenaikan pengaliran dana pemerintah pusat tertinggi justru berada pada kategori pembayaran bunga (utang) dengan total mecapai 230,8%. Ekonom senior Faisal Basri pun saat itu juga memberi komentarnya terkait kurang tepatnya pengalokasian dana yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya pemerintah sudah terlalu banyak menanggung beban hutang sehingga salah urus dalam pengalokasian APBN. “Artinya pemerintah ini udah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan beban karena salah urus karena utangnya tidak produktif ya pertumbuhan utangnya lebih cepat dari pertumbuhan PDB nya,” ujarnya Berdasarkan beberapa bukti terkait kurang tepatnya pemerintah mengalokasikan dana, maka tak heran jika masyarakat membuat spekulasi liar dan tajam. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Lewat akun media sosial Twitter @msaid_didu, Said Didu mengatakan bahwa, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan para pensiunan malah di gunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. \"Pemerintah anggap pensiunan PNS, TNI, POLRI membebani negara padahal para pensiunan tsb menerima pensiun dari tabungan potongan gaji mereka, sementara pemerintah alokasikan uang rakyat utk kartu prakerja, dana buzzeRp, Stafsus Presiden Millenial, dll, Kalian Tega !!!\" tulisnya lewat akun media sosial Twitter, @msaid_didu, Jumat, 26 Agustus 2022. Said Didu juga menambahkan bahwa pemerintah sudah lama tidak membayar iuran kepentingan pensiun sehingga terjadi pembengkakan APBN. “Pemerintah/Menkeu sudah lama tidak mengalokasikan dana utk membayar iuran kewajiban pemerintah shg kemampuan dana pengelola pensiun (Taspen) menjadi berkurang shg pembayaran lewat APBN tambah berat,” ujarnya. (*)
Kenaikan Harga BBM Membakar Rakyat
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Seandainya air seni rakyat itu laku dan bernilai, tentunya pemerintah akan memungut pajaknya. Tak cukup memeras keringat, mengucurkan darah dan menghilangkan nyawa, rezim kekuasaan terus mengeksploitasi semua yang ada pada rakyat, termasuk pelbagai kebutuhan pokoknya yang penting untuk sekedar hidup. Harga BBM yang terus melonjak tinggi, seakan membakar hidup-hidup rakyat yang memang sudah begitu menderita. Tujuh kali kenaikan BBM selama Jokowi menjadi presiden. Membuktikan Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memang rendah kualitas kepemimpinannya. Mencabut subsidi solar dan bensin yang vital dan banyak dikonsumsi rakyat dengan alasan membebani APBN dan menguntungkan orang kaya yang menggunakannya. Memperlihatkan kebodohan kebijakan dan argumentasi rezim yang lemah di tengah biaya tinggi dan kebocoran anggaran dari setiap proyek pemerintah yang tidak efisien dan efektif. Sementara APBN sendiri sudah terdepresiasi oleh beban utang negara yang tidak tepat peruntukannya. Belum lagi kerugian yang masif akibat salah kelola BUMN dan institusi pemerintahan lainnya. Keuangan negara semakin jebol ketika pejabat lembaga pelayanan publik menggunakan biaya tinggi seperti peruntukan gaji direksi dan komisaris, biaya rapat dan operasional serta penggunaan uang besar untuk kegiatan yang tidak relevan bagi perbaikan hidup rakyat. Proyek mangkrak dan yang tak berguna bagi kepentingan hajat hidup orang banyak, secara langsung menjadi alokasi pembangunan yang menguras anggaran negara. Lemahnya sistem menejemen dan pengawasan penyelenggaraan keuangan negara, semakin membuat rakyat hidup tertekan terlebih dengan penghapusan subsidi sektor riil dan strategis. Penderitaan rakyat semakin memuncak dengan kenaikan harga BBM yang secara otomatis membuat melonjaknya ongkos transportasi yang selanjutnya diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok. Tanpa berlama-lama, kesulitan ekonomi yang diperlihatkan dengan menurunnya daya beli masyarakat, berangsur-angsur akan membawa negara dan rakyat pada situasi krisis. Situasi dan kondisi seperti ini pada akhirnya terus memicu angka kemiskinan dan selanjutnya mendorong tingginya angka kriminalitas. Seperti apa gejolak dan dinamika rakyat terutama menghadapi kenaikan harga BBM yang meliputi: Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp. 5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp. 12.500 menjadi Rp. 14.500 per liter. Dikutip dari pernyataan menteri ESDM Arifin Tasrif. Kebijakan ini berlaku tgl. 3 September 2022, mulai pkl. 14.30 WIB. Rakyat terus menjadi bulan-bulanan tekanan hidup akibat lemahnya kinerja pemerintahan yang diisi oleh orang-orang bodoh, lemah dan korup. Tak cukup memungut pajak tinggi dan uang jarahan dari hasil korupsi, pengelola negara terus memiskinkan rakyat secara struktural dan sistematik. Sementara para pejabat dan penentu kebijakan, hidup bergelimang harta dan penuh kemewahan di atas penderitaan rakyat. Kerja keras rakyat untuk sekedar \"suvive\" dan apa yang telah diberikan untuk negara, dibalas dengan memperkaya diri dari mengambil hak rakyat. Sembari mengiringinya dengan tindakan intimidasi, represif dan teror bagi rakyat yang lemah. Setelah jauh dari kemakmuran dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Rakyat kembali menjerit menyesali hidupnya, menjadi warga negara yang dipimpin oleh para bedebah dan bajingan. Setelah usai dari covid-19 yang membawa maut, kehilangan pekerjaan dan penghasilan, didera ketidakpastian hukum dan perlingungan kesejahteraan dari negara. Rakyat kini hidup terus memasuki ranah kemiskinan yang terdalam. Hidup sengsara ditambah kenaikan harga BBM, rezim tak ubah sedang membakar rakyat. Apakah panasnya membuat kematian rakyat atau menjadi api yang menyala-nyala yang mengobarkan revolosi. Pemberontakan rakyat yang berasal dari sumbu pendek kenaikan harga BBM. Biar rakyat yang menentukan jaraknya dan sebanyak apa bensin itu menggerakannya. (*)
Pertalite Ramah Dompet Vs Bantuan Tunai BBM
Oleh Gde Siriana Yusuf \\ Direktur Eksekutif INFUS, penulis buku Keserakahan di Tengah Pandemi Pemerintah tidak mampu lagi menahan kenaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi. Akhirnya pemerintahan Jokowi-Maruf lebih memilih menaikkan harga BBM dan mengalihkan subsidi menjadi Bantuan Tunai BBM daripada menghentikan proyek-proyek yang bukan merupakan prioritas rakyat hari ini, serta menunda belanja pemerintah. Klaim Pemerintah bahwa dari proyek awal Rp170 triliun pada APBN 2022, anggaran subsidi energi telah membengkak menjadi Rp502 triliun. Total subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022 mencapai Rp551,9 triliun, yang dialokasikan Rp208,9 triliun untuk subsidi energi, Rp234,6 triliun untuk kompensasi energi dan Rp Rp108,4 triliun untuk kurang bayar kompensasi energi di 2022. Dari sub-total subsidi energi Rp208,9 triliun dialokasikan sebesar Rp149,4 triliun untuk BBM jenis pertalite dan solar, starta LPG melalui PT Pertamina (persero). Lalu, Rp59,6 triliun untuk subsidi listrik melalui PT PLN (persero). Kemudian dari sub-total kompensasi energi Rp234,6 triliun dialokasikan sebesar Rp213,4 triliun untuk pertalite dan solar melalui Pertamina. Kemudian, Rp21,4 triliun untuk listrik melalui PT PLN. Terakhir sub-total kurang bayar kompensasi energi tahun 2021 Rp108,4 triliun, dilaokasikan sebesar Rp83,8 triliun untuk pertalite dan solar yang akan dibayarkan kepada Pertamina. Lalu, Rp24,6 triliun untuk listrik yang akan dibayarkan kepada PLN. Dari rezim ke rezim persoalan subsidi selalu mempunyai dua perspektif. Rakyat selalu gunakan perspektif \"Apa yang harus\", sedangkan pemerintah gunakan perspektif \"Apa yang mungkin\". Maka kali ini Pemerintahan Jokowi-Maruf tidak lagi memiliki kemampuan untuk menambah subsidi energi, dan mengalihkan anggaran subsidi energi menjadi Bantuan Tunai BBM. Bantuan Tunai BBM dialokasikan sebesar Rp 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga yang kurang mampu yang akan disalurkan secara bertahap selama empat bulan (September-Desember 2022). Juga dialokasikan anggaran sebesar 9,6 T untuk 16 juta pekerjaan dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 T untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Total dari alokasi Bantuan Tunai BBM dll tersebut adalah Rp24,7 triliun. Dari peralihan alokasi subsidi energi menjadi Bantuan Tunai BBM plus terlihat sangat timpang. Subsidi energi selama Januari-Agustus 2022 Rp.208,9 triliun artinya per bulannya mencapai lebih dari Rp.26 triliun. Atau Rp.104 triliun untuk empat bulan. Bandingkan dengan anggaran Bantuan Tunai BBM plus yang hanya Rp24,7 untuk 4 bulan. Artinya akan banyak kelompok masyarakat yang tidak menerima Bantuan Tunai BBM. Atau akan banyak pekerja yang tidak menerima bantuan subsisi upah misalnya yang gaji maksimumnya di atas Rp3,5juta per bulan. Apapun pertimbangannya, pemerintahan Jokowi-Maruf telah mengambil keputusan dari perspektif pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah menganggap sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak menerima Bantuan Tunai BBM plus akan sanggup menghadapi kenaikan harga BBM beserta dampak kenaikan harga-harga lainnya. Presiden Jokowi tidak memilih untuk mecoba mengurangi alokasi anggaran-anggaran proyek yang bukan prioritas atau menunda belanja pemerintah. Sikap yang sama dengan pendapat seorang menteri dalam forum tertutup yang mendukung pengalihan anggaran subsidi ke infrastruktur dengan perumpamaan \"subsidi hanya bikin duit negara jadi tahi semua\". Mau tak mau rakyat harus bersiap menghadapi dampaknya, yaitu inflasi karena kenaikan harga-harga. Inflasi yang ditimbulkan dari sisi supply karena naiknya ongkos produksi, bukan karena disebabkan oleh naiknya permintaan konsumen. Karena dari sisi demand, daya beli rakyat masih belum pulih sejak pandemi. Banyak negara seperti AS dan Turki mengalami inflasi kenaikan harga pangan dan transportasi akibat naiknya harga BBM. Inflasi AS mencapai lebih dari 9% dan Turki di atas 50%. Pertanyaannya adalah, jika Indonesia akan mengalami inflasi pangan dan transportasi akibat kenaikan BBM, akan kuatkah rakyat Indonesia seperti rakyat AS dan Turki? Sebelum harga BBM bersubsidi naik, beban masyarakat sudah berat akibat kenaikan harga sejumlah barang, seperti LPG, sembako, dll. Maka sampai hari ini subsidi BBM dirasakan sangat berarti bagi masyarakat untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarganya. Maka kini meskipun subsidi BBM dialihkan menjadi Bantuan Tunai BBM, bagaimana pun juga kenaikan harga Pertalite sebesar 33,3% akan mengganggu psikologi pasar dan mempengaruhi perilaku pasar. Selain itu, mengalihkan subsidi BBM menjadi Bantuan Tunai BBM sesungguhnya bukan merupakan keputusan terbaik, karena pelaksanaanya rawan dikorupsi, seperti yang sudah-sudah, misalnya bantuan sosial selama pandemi. Bantuan Tunai BBM pun tidak dapat mencegah inflasi harga-harga di pasar. Yang akan terjadi adalah rakyat yang menerima Bantuan Tunai BBM akan mampu beli BBM tetapi tidak mampu membeli bahan pokok yang harganya naik. Kelas menengah hari ini meskipun masih memiliki aset, tetapi mereka kesulitan likuiditas/cash. Jadi inflasi harga-harga akan dirasakan oleh masyarakat luas. Tidak saja yang menerima Bantuan Tunai BBM tapi juga kelas menengah yang tidak menerima Bantuan Tunai BBM. Lalu bagaimana sikap civil society untuk merespon kenaikan harga BBM dan dampak inflasi? Apakah DPR-RI akan diam dan menerima begitu saja keputusan pemerintah menaikkan harga Pertalite 33% lebih? Jika kita tengok ke rezim-rezim sebelumnya, kenaikan harga BBM selalu memunculkan pro-kontra dalam civil society. Bahkan tokoh-tokoh civil society ada yang mendukung keputusan pemerintah. Tapi dalam pandangan saya, situasi hari ini berbeda. Rakyat Indonesia sudah sangat berhemat sejak pandemi melanda hingga hari ini agar dapat bertahan hidup. Dalam FGD yang dilakukan INFUS untuk keperluan penulisan buku \"Keserakahan di Tengah Pandemi\", terungkap bahwa banyak kelompok ibu rumah tangga yang harus mencari nafkah karena suaminya di PHK, misalnya menjadi driver Ojol. Lalu hari ini rakyat mesti \"dihajar\" lagi dengan kenaikan harga BBM. Ini menunjukkan betapa kuatnya rakyat Indonesia ditempa oleh derita hidup. Tapi sampai kapan daya tahan rakyat? Bagaimanapun juga ketika ketidakpastian global berlanjut terus melambungkan harga minyak dunia, kemampuan pemerintah menyalurkan Bantuan Tunai BBM juga ada batasnya. Yang jelas akan bertambah kelompok masyarakat miskin akibat BBM naik dan inflasi harga pangan. Ketika batas-batas itu terlewati, maka akan ada bahaya lebih besar yang menanti. Social Unrest (Kerusuhan Sosial)!
Ambyar, Ojok Dibandingke!
Kini, tinggal rakyat mau bertindak apa. Apakah akan diam ditindas, atau komitmen dengan ikrar \'BBM Naik, Jokowi Turun\'. Sebab, semua penderitaan rakyat telah diabaikan. Jokowi tetap saja menaikan harga BBM. Oleh: Ferry Is Mirza DM, Wartawan Utama, Sekertaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim RENCANA saya begitu tiba di stasiun Gubeng pukul 18.10 yang dijemput istri, anak, menantu, dan cucu, akan menikmati ice cream Tutifruti di Zangrandi lalu ke TP Mall untuk bermalam mingguan, jadi ambyar, ojok dibandingke. Perasaan mangkel (jengkel) dan gregatan campur jadi satu. Gegara, saat sedang di atas KA Argowilis yang saya tumpangi menuju kota Pahlawan Surabaya, sewaktu akan melintasi stasiun Solo Balapan, kota asal Joko Widodo, nada panggil HP saya berbunyi. Telpon masuk dari sahabat IZ (saya sebut inisialnya) pada pukul 14.35. “Bang FIM (panggilan akrab saya) apa lagi nonton TV?” tanya IZ dan saya jawab, “Tidak, lagi di atas kereta dari Purwokerto via Yogja. Ada berita apa IZ ?” saya balik bertanya. “Ada breaking news. Jokowi pers release menaikkan harga BBM,” ujar IZ sahabat saya ketika mahasiswa di UJ tahun 78 lalu. IZ lalu lewat japri WA merinci kenaikan BBM itu. Dari info itu, saya mengkritisi kebijakan rezim Jokowi menaikkan BBM yang diumumkan pada akhir pekan ini. Berikut tulisan saya silakan dikomentari lewat fimdalimunthe55@gmail.com. Joko Widodo akhirnya mengumumkan sendiri kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 jadi 10.000 per liter. Solar dari Rp 5.150 per liter naik jadi Rp 6.800 per liter. Untuk Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.000 jadi Rp 14.500 per liter. Kenaikan BBM ini disampaikan Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden dan Menteri Terkait, di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022). Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, kenaikan ini efektif berlaku 1 jam sejak diumumkan, pada pukul 14.30 WIB, hari ini Sabtu (3/9/2022). Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Ada beberapa catatan terhadap pengumuman kenaikan harga BBM ini, yang akhirnya disampaikan langsung oleh Presiden, yaitu: Tekanan rakyat terhadap dampak kenaikan BBM ini begitu besar. Karena itu, kementerian atau Pertamina, tidak berani mengumumkan sendiri. Pengumuman langsung oleh Jokowi mengkonfirmasi Presiden telah siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk menanggung kemarahan rakyat akibat kenaikan ini. Memilih mengumumkan pada hari libur juga didasari pada usaha untuk menghindari dampak langsung berupa demonstrasi dan tekanan dari rakyat. Walau pada akhirnya disadari akan ada protes rakyat, tapi hal itu setidaknya dapat diredakan dengan suasana libur dan ada waktu antisipasi saat demo mulai ramai di hari kerja Senin besok lusa. Jokowi masih mempertahankan data hoax soal subsidi Rp 502 T yang jadi dasar kenaikan harga BBM. Itu artinya, seluruh argumentasi menurut rakyat diabaikan. Meskipun protes data hoax disampaikan, tetap saja akhirnya BBM dinaikkan merujuk data hoax tersebut. Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi diklaim dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Kini, tinggal rakyat mau bertindak apa. Apakah akan diam ditindas, atau komitmen dengan ikrar \'BBM Naik, Jokowi Turun\'. Sebab, semua penderitaan rakyat telah diabaikan. Jokowi tetap saja menaikan harga BBM. Lagipula, jika model kebijakan yang dzalim seperti ini terus dibiarkan maka selamanya rakyat akan ditindas. Dalam banyak kebijakan rezim ke depan, suara rakyat tidak akan pernah didengarkan. #Serius apakah Jokowi akan diturunkan karena tindakan keras kepalanya yang tetap menaikan harga BBM. #Yaa Allah Tunjukilah Mereka Jalan yang Benar. (*)
Hanya Iblis Bernafsu Tiga Periode
Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presiden GMNI BUKAN cuma presidennya yang ndablek karena kegagalan kepemimpinannya. Bahkan sebuah ormas kumpulan relawan tak bermutu, berlagak seperti partai politik membuat musyawarah yang mengklaim rakyat menginginkan presiden tiga periode. Rakyat yang mana? Rakyat yang menderita karena utang yang meroket, maraknya korupsi, pajak yang mencekik, rutinnya kenaikan BBM, harga sembako yang melambung, dan pelbagai kebobrokan lainnya penyelenggaraan negara? Selain bertentangan dengan konstitusi dan mengabaikan realitas obyektif kondisi rakyat yang begitu memprihatinkan, itu adalah pemikiran sesat dan upaya kasak-kusuk mengolah perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Apalagi sampai mengamandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden yang sudah baku dua periode demi kepentingan sesaat dan sesat. Bukan saja membunuh demokrasi dan melukai hati nurani rakyat. Lebih dari itu, syahwat kekuasaan yang menghalalkan segala cara, terkesan bagai orang kesurupan yang membabi-buta. Keinginan menjadi presiden untuk periode ketiga, saat waktunya belum genap dua periode menimbulkan kesengsaraan rakyat dan nyaris menghancurkan kehidupan bernegara dan berbangsa. Entah keinginan itu dari presidennya sendiri maupun orang di sekelilingnya atau bahkan dari ormas relawan pendukungnya. Hasrat sarat siasat itu hanya menunjukkan rezim ini memang benar-benar dalam kedunguan tingkat akut dan krisis moral yang identik dengan kebiadaban. Tanpa malu karena miskin prestasi, menjadi penguasa yang dzolim karena berorientasi harta dan jabatan serta memisahkan kehidupan rakyat dari kemakmuran dan keadilan. Aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan, cenderung mengalami distorsi yang diikuti kerusakan struktural dan sistemik menahun. Negara secara internal telah begitu tajam mengalami degradasi kemanusiaan, sementara secara eksternal terus tereliminasi dalam pergaulan internasional. Negeri nusantara sudah larut menjadi bangsa kacung yang primitif dan tak bermartabat. Konflik sesama akibat pembelahan sosial untuk berebut kekuasaan dan saling membunuh demi memenuhi kepuasan harta dan jabatan. Menjadi identifikasi paling relevan bagi Indonesia meskipun mengusung Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dengan tingkat pendapatan perkapita paling rendah dilihat dari ukuran sebagai negara dengan kekayaan alam berlimpah. Kemudian terus-nenerus mengalami penurunan indeks demokrasi dan penegakan hukum. Serta yang paling miris terjadinya kemerosotan budaya yang tercermin dari kemiskinan ahlak seiring kemiskinan ekonomi bangsa. Pantaslah negeri ini dikatakan dipimpin oleh para pejabat yang tidak kompeten, tidak akuntabel dan nihil integritas. Kepemimpinan yang tidak manusiawi, yang tega dan acuh mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Membuat para pemangku kepentingan publik itu, tak ubahnya seperti gerombolan berwujud manusia yang dominan kerasukan setan. Melalui sokongan oligarki, tampaknya rezim ini terlalu percaya diri sekaligus tak tahu diri. Mengambil ancang-ancang berupaya merekayasa politik demi presiden tiga periode sebagai target utama. Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Ormas relawan bersama sub koordinat lainnya rezim yang ngga jelas peran dan fungsinya buat rakyat, terus menggonggong menyuarakan presiden tiga periode sembari berharap tetap dalam zona nyaman turut menikmati kue kekuasaan. Tanpa disadari menutup mata, telinga, dan batin dari kenyataan pahit yang dialami rakyat dan negara bangsa Indonesia. Tak lagi dapat membedakan mana kebenaran dan kejahatan, mana yang hak dan batil serta mana kejujuran dan kebohongan. Boleh jadi sisi-sisi kemanusiaanya telah raib dari jiwa raganya, dan perlahan namun pasti bertransformasi menjadi iblis kekuasaan. Iblis yang bernafsu tiga periode. (*)
Terkait Isu Kenaikan BBM, Polda Papua Barat Siagakan Personel di SPBU
Manokwari, FNN - Personel Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) dan Direktorat Samapta Polda Papua Barat disiagakan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Manokwari terkait dengan isu kenaikan harga BBM.Kabid Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi di Manokwari, Sabtu, mengatakan bahwa setiap hari lima hingga enam personel mengamankan setiap SPBU untuk antisipasi penimbunan di tengah isu keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).Adam khawatir informasi kenaikan harga BBM membuat masyarakat panik dan membeli dalam jumlah besar.Hingga saat ini, kata dia, situasi dan kondisi masih terpantau aman meski antrean pengisian BBM subsidi tetap terjadi. \"Sampai saat ini situasi aman terkendali, personel Polri akan bertugas untuk menjamin antrean kendaraan berlangsung aman dan lancar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,\" katanya.Polda Papua Barat juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar melaporkan jika menemukan penimbunan BBM di wilayah tersebut. \"Jika masyarakat melihat dan menemukan adanya penimbunan BBM, segera lapor ke kepolisian baik call center 110 ataupun ke kantor kepolisian terdekat,\" kata Kabid Humas.(Ida/ANTARA)
Meminta Klarifikasi Pernyataan Menteri Keuangan Bahwa Kuota BBM Bersubsidi Akan Habis September 2022
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SANGAT disayangkan pernyataan menteri keuangan mengenai kuota BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, akan habis pada akhir September lalu, jika subsidi dan konsumsi tidak diatur. Pernyataan ini sangat berbahaya, terdengar atau terkesan seperti bernada ancaman. Seolah-olah, kalau harga BBM bersubsidi tidak naik maka kuota BBM bersubsidi akan segera habis, dan sebagai konsekuensi publik tidak bisa mendapat BBM bersubsidi lagi. Jadi harus beralih ke BBM lain, dalam hal ini, Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi. Kalau publik tidak mau beralih ke Pertamax, maka mau tidak mau harus setuju dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Kalau harga naik, maka pemerintah bisa menyediakan tambahan stok BBM bersubsidi. Singkatnya, kalau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka dengan konsekuensi tidak bisa lagi mendapatkan BBM bersubsidi (karena kuota habis), dan silakan beralih ke Pertamax. Kalau mau BBM bersubsidi, maka silakan setujui kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Bukankah seperti itu? Kalau ini sampai terjadi, pemerintah patut diduga kuat telah melanggar hak konstitusi rakyat untuk mengkonsumsi produk BBM, dalam hal ini Pertalite dan Solar. Pemerintah tidak bisa membatasi jumlah konsumsi masyarakat, apalagi meniadakan barang yang seharusnya ada, hanya karena perbedaan harga: kalau harga naik, barang ada! Perlu dicatat, bahwa anggaran subsidi BBM di APBN hanya merupakan angka perkiraan, berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Jadi, bukan merupakan sebuah angka yang pasti, di mana realisasinya harus sama dengan anggaran. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi kuota BBM bersubsidi pada kenyataannya sudah sering terlampaui dibandingkan dengan anggaran. Tetapi selama ini tidak menjadi masalah, masyarakat tetap dapat membeli dan konsumsi BBM bersubsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu diingatkan lagi bahwa APBN memberi fleksibilitas, bahwa realisasi dapat berbeda dengan anggaran. Pasal 16 ayat (3) UU APBN mengatur: Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan realisasi subsidi BBM dari anggaran juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah diaudit oleh BPK untuk tahun 2021, dikatakan: Realisasi Belanja Subsidi, realisasi mencapai Rp242,08 triliun atau melampaui sebesar Rp45,85 triliun dari Pagu APBN sebesar Rp175,35 triliun. Pelampauan realisasi Belanja Subsidi terutama pada Belanja Subsidi Energi, realisasi mencapai Rp140,0 triliun atau Rp29,9 triliun dari APBN 2021 Rp110.5 triliun. Penyesuaian pagu Belanja Subsidi sesuai dengan Pasal 16 UU APBN 2021 ayat (3), bahwa anggaran subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran subsidi tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan realisasi tahun berjalan, karena dampak dari kenaikan ICP, pagu subsidi jenis bahan bakar tertentu dan subsidi LPG yang ditetapkan dalam APBN 2021 diperlukan penyesuain tambahan sebesar Rp28,1 triliun, untuk bisa memenuhi kebutuhan tahun berjalan. Dengan demikian, Menteri Keuangan tidak sepatutnya mengatakan kepada publik hal yang diduga bertentangan dengan UU APBN, yang terkesan atau terdengar seperti bernada ancaman. Semoga Menteri Keuangan dapat mengklarifikasi Surat Terbuka ini. Tembusan Komisi XI DPR RI. Terima kasih. Dari Seorang Warga. (*)
Tiga Langkah Jegal Anies
Jangan \"paksa\" Anies jadi tersangka jika tidak benar-benar ada bukti layaknya tersangka yang lain. Yang ada bukti, jelas dan kasat mata saja, gak kunjung dijadikan tersangka. Anies yang menurut banyak ahli hukum tidak melanggar mau dijadikan tersangka. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ANIES Baswedan gak boleh nyapres. Ini harga mati. Ada pihak yang merasa tidak aman kalau Anies nyapres. Apa yang tidak aman? Bisnisnya tidak aman, kepentingan politiknya tidak aman, bahkan diri mereka juga bisa tidak aman. Anies satu-satunya kandidat yang oleh mereka dianggap tidak bisa mereka kendalikan. Karena itu, Anies harus dihentikan. Sekali lagi, harus dihentikan. Ada upaya sangat serius untuk jegal Anies, kata Andi Arief. Politisi Demokrat yang terkenal tegas ini blak-blakan soal penjegalan terhadap Anies. Publik pun sebenarnya sudah sangat paham. Bagaimana cara menghentikan Anies? Ada tiga langkah. Langkah pertama, jadikan Anies tersangka. Pra pilgub DKI 2017 hingga hampir selesai masa kerja lima tahun sebagai gubernur, kasus demi kasus terus dicari. Kasus DP 0%, gak ketemu. Formula E? Commitment fee, ternyata bukan pelanggaran. Tanggal pembayaran? Di sini dicari celahnya. Meski sudah disetujui banggar, pembayaran Formula E tetap mau diutak atik. Pembayaran sebelum Sidang Paripurna DPRD mau dipermasalahkan. Padahal, tidak ada pelanggaran hukum. Itu hanya soal administrasi belaka. Apalagi, ini dilakukan untuk menghindari denda. Kalau kena denda, harus keluar uang lagi. Anies selamatkan event Formula E dari denda. Kok mau ditersangkakan? Ini bisa memicu gejolak sosial, kata salah seorang ketua umum partai dengan wajah marah. Hal yang sama dikhawatirkan sejumlah orang. Kalau Anies tetap \"dipaksa jadi tersangka\" apakah akan terjadi gejolak sosial, tanya sejumlah anggota Dewan dan aktifis ke saya. Boleh jadi apa yang diungkapkan Ketua Umum Partai itu benar-benar terjadi, jawabku. Jawaban yang aman. Saat ini, Anies boleh dibilang satu-satunya ekspektasi bagi rakyat yang selama ini merasa tidak terakomodir aspirasinya. Jika ekspektasi ini hilang, mereka bisa putus asa. Frustasi! Dan ini bisa menjadi sumber lahirnya gejolak sosial-politik itu. Sebab, tak ada lagi harapan. Ngeri! Jangan \"paksa\" Anies jadi tersangka jika tidak benar-benar ada bukti layaknya tersangka yang lain. Yang ada bukti, jelas dan kasat mata saja, gak kunjung dijadikan tersangka. Anies yang menurut banyak ahli hukum tidak melanggar mau dijadikan tersangka. Hal ini bukan saja akan dicatat sebagai sejarah terburuk bagi demokrasi di Indonesia, tapi juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial-politik. Ini juga akan membuat kualitas pemilu pada 2024 menjadi pemilu terburuk di era reformasi. Emang ada yang mikirin kualitas pemilu? Banyak yang justru masa bodoh! Langkah kedua, Anies jangan sampai dapat tiket nyapres. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk oleh PPP, PAN dan Golkar dibaca publik sebagai upaya untuk jegal Anies. Publik tahu bahwa kader dan pemilih PPP-PAN mayoritas mendukung Anies. Terlalu berisiko jika dua partai ini dukung capres lain. Elektoral bisa jeblok. Suka tidak suka, fakta politiknya menunjukkan bahwa kader dan konstituen dua partai ini mayoritas dukung Anies. Partai yang tidak aspiratif terhadap konstituennya, bisa collaps! Kita lihat di pemilu 2024 nanti. Golkar sendiri? Ada Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Dua tokoh KAHMI ini masih punya pengaruh besar terhadap Golkar. Keduanya lebih dekat dengan Anies dari pada kandidat-kandidat yang lain. Ada kemungkinan merapat le Anies setelah KIB gak berujung. Kehadiran Partai Komunis China (PKC) ke kantor Golkar baru-baru ini juga dicurigai oleh sejumlah pihak sebagai upaya untuk menjegal Anies. Nah, kecurigaan ini perlu ditelusuri. Benarkah? Setelah KIB terbentuk, munculah Nasdem, PKS dan Demokrat yang semakin intens berkomunikasi. Arahnya akan mengusung Anies. Tiga partai ini hampir solid. Gabungan dari tiga partai ini cukup memenuhi syarat untuk mengusung Anies. Tapi, masih ada satu persoalan. Demokrat bisa pindah tangan jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Moeldoko. Mungkinkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melemah dan membuka ruang negosiasi untuk menghentikan langkahnya mendukung Anies? Hanya SBY dan Tuhan yang tahu. Teriakan Andi Arief sebagai kader militan Demokrat mungkin bisa dibaca dari sini. Langkah ketiga, jika langkah pertama dan kedua gagal dan Anies tetap bisa maju di pilpres 2024, maka cara terakhir adalah menggunakan infrastruktur kecurangan. Ini akan bisa masif jika kubu Anies tidak mengantisipasinya. Kemungkinan akan ada sejumlah institusi dan lembaga yang dilibatkan untuk mengalahkan Anies di pilpres 2024. Anda ingat pilgub DKI 2017? Ada instruksi kepada sejumlah kepala daerah datang ke Jakarta untuk memenangkan Ahok. Ada sejumlah TPS dimana di putaran pertama Anies-Sandi tidak dapat suara satupun. Baru di putaran kedua, Anies-Sandi bisa menang di beberapa TPS itu. Dahsyat bukan? Jadi, ini semua gak ada urusannya dengan isu kadrun, radikal, intoleransi atau sejenisnya. Itu semua sampah. Anda bodoh kalau percaya isu ini. Orang Arab bilang: \"bahlul murakab\". Yang terjadi adalah pertarungan politik tingkat tinggi, dimana munculnya Anies sebagai kandidat capres 2024 menjadi ancaman bagi kepentingan segelintir orang. Mereka merasa tidak aman. Munculah kemudian isu-isu sampah itu. Dan mereka yang goreng isu itu saat ini sedang bekerja keras untuk jegal dan hentikan Anies, sebagaimana yang Andi Arief bongkar itu. Paham? Akhirnya, apakah Anies akan terjegal dan bisa dihentikan? Atau Anies melenggang dan menjadi Presiden RI ke-8? Mari kita tunggu takdir masa depan bangsa ini. Jakarta, 2 September 2022. (*)
Masjid Tertua di Jakarta Arkaeologi Jakarta (I)
Oleh Ridwan Saidi Budayawan DALAM peta Jacatra 1618 di daerah Kali Besar timur dekat Gudang Lada ada messigiet (mesjid). 10 tahun lalu di lokasi masih ada minaret berbentuk spiral seperti minaret Babylon, ada tangga batu untuk azan, dan ada mihrab. Seperti halnya mesjid \"Pecinan\" di Banten unsur-unsur bangunan mesjid: mihrab, plaza untuk jamaah, dan minaret. Tidak ada keterangan time line mesjid \"Pecinan\". Kalau mesjid ini didirikan Banten Girang, niscayalah abad XIII. Mesjid di Kali Besar timur itu lokasinya termasuk Majakatera, posisinya sebrang selatan Menara Syahbandar. Di Majakatera sebelah barat dekat Jl Kakap ada sumur Mandi Rancan, mandi bersih. Mandi Rancan ada dalam laporan Bujangga Manik XIV M. Sangat mungkin Mandi Rancan tempat wudhu. Jaraknya dengan mesjid sekitar 100 meter saja. Time line berdiri mesjid Majakatera dengan mesjid \"Pecinan\" berdekatan sekitar abad XIII. Sampai dengan XIII M di Jakarta belum ada mesjid dengan bangunan induk. Di kampung Daleman ada mesjid juga. Kalau pembangunan medjid itu bersamaan dengan Kota Inten berarti setidaknya tahun 1540 mesjid itu sudah ada. Di kampung Kebon Pisang dekat Jl Cengkeh juga ada mesjid. Kebon Pisang kampung tua, tapi tidak mudah juga mengetahui time line berdirinya mesjid tersebut. Mesjid di Jakarta berdiri abad XIII dapat dipertanggung jawabkan secara historiografis. Tapi kita tak dapat buat simpulan terbalik bahwa sebelum XIII M di Jakarta belum ada mesjid. Apalagi Mualim Teko abad X M sudah menulis kitab tuntunan sembayang. (RSaidi)
POPULER
