OPINI
Selamat Datang Tentara Amerika
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PANGLIMA TNI Jenderal Andika menerima kunjungan Panglima tertinggi militer AS atau US Chairman of The Joint Chief of Staff Jenderal Mark A Milley. Kunjungan spesial ini disambut hangat dengan pertemuan kedua Panglima tersebut. Tentu tujuannya adalah membangun ikatan yang lebih erat antara kedua negara, khususnya kerjasama militer. Dalam waktu dekat di bulan Agustus 2022 ini akan dilaksanakan Latihan Bersama antara TNI AD dengan US Army dan 14 Negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Kanada, Negara ASEAN, Inggris, Australia dan lainnya. Latma ini dicanangkan lebih besar dibanding Latma tahun 2021 lalu. Latma ke 16 tentu dalam upaya meningkatkan kualitas tempur TNI khususnya AD. Berbeda dengan tahun lalu yang melakukan Latihan Bersama dengan mengambil lokasi di Baturaja Sumsel, Amborawang Kaltim dan Makasilung Sulut, kini di samping di lokasi tersebut juga akan lebih memfokuskan pada Latma di Pulau Natuna. Pilihan ini berkaitan dengan konflik Laut China Selatan. Warning bagi China yang berambisi untuk menguasai LCS. Menarik dan istimewa Latihan Bersama 2022 dengan sandi \"Super Garuda Shield\" ini. Sekurang-kurangnya ada tiga hal, yaitu : Pertama, ini Latma dengan US Army terbesar dalam sejarah karena di samping dengan AS juga diikuti oleh 14 Negara lainnya. Materi Latma meliputi latihan tembak langsung, operasi khusus dan komponen penerbangan. Kedua, \'show of force\' dari kekuatan negara-negara di kawasan dalam menghadapi ancaman China atas klaim Laut China Selatan. Mereka melibatkan komponen darat, laut dan udara dengan pendaratan amphibi di kepulauan Natuna. Ketiga, berpengaruh terhadap geo-politik dan geo-strategi Indonesia yang menunjukkan penguatan hubungan dengan Amerika ketimbang China. Untuk Latma tahun 2021 China membuat surat protes kepada Pemerintah Indonesia. Latma dengan AS membuat China panas dingin. Masyarakat dan bangsa Indonesia gelisah atas kebijakan Pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan RRC. Hutang, investasi dan tenaga kerja China telah meresahkan. Karenanya Latma dengan US Army dan 14 Negara saat ini menjadi penting dan membangun harapan bagi bangsa Indonesia agar Pemerintahan Jokowi dapat meninjau ulang hubungan erat dengan China. Kita tidak boleh menertawakan tetapi harus prihatin bahwa Pak Jokowi esok akan ditampar lagi oleh Xi Jinping. Nah rupanya sebelum dimarahi China, Jokowi berangkat ke China. Di samping seperti biasa bicara minta hutang IKN dan lain-lain mungkin juga \"mohon ampun\" atas Latma dengan Amerika dan sekutunya. Atau mungkin Jokowi ke China membahas persiapan lari kalau ada apa-apa dengan negara Indonesia. Seperti Sri Lanka. Rakyat semakin kesal dengan masalah ketidakbecusan Pemerintahan Jokowi. Rakyat mulai intens mendesak mundur atau dimundurkan. Berbanding terbalik dengan keinginan atau dukungan untuk menjabat tiga periode. Selamat datang tentara Amerika dalam latihan bersama tanggal 1 hingga 14 Agustus. Selamat datang pasukan negara-negara sahabat. Kehadiran yang penting untuk meningkatkan kepercayaan diri TNI dalam menjaga keutuhan NKRI. 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus adalah Hari Ideologi Pancasila. Hari mengusir penjajah dan menguatkan fondasi kehidupan bernegara. Keyakinan dan pemahaman tidak akan lapuk dimakan usia, yang ada adalah semangat juang untuk terus mengubah keadaan. Merdeka dan menang. Kepala Staf Tentara Amerika dan Komando PBB dahulu Douglas MacArthur pernah berucap : \"A better world should emerge base on faith and understanding\" Dunia yang lebih baik muncul atas dasar iman dan pemahaman. Iman akan bantuan Tuhan dan memahami bahwa untuk perubahan itu perlu kebersamaan global. Indonesia terasa semakin dekat pada perubahan. Jokowi dan teman oligarkinya tentu faham itu. Latihan Bersama Amerika dan 14 Negara tidak bisa dibendung. Bandung, 26 Juli 2022
Gagasan, Narasi, dan Karya Anies Baswedan (2)
Oleh I. Sandyawan Sumardi | Pekerja Kemanusiaan TANTANGAN: GURITA KAPITALISME Menurut hemat saya, siapapun yang bakal terpilih jadi presiden dalam Pemilu 2024 yang akan datang, pasti bakal menghadapi tantangan nyata ini.. Dalam sistem kekuasaan negara demokrasi yang paling moderat berdasarkan fakta “polycentres of power”, kekuasaan bisnis ekonomi, kekuasaan birokrasi pemerintah, kekuasaan polisi-militer, kekuasaan teknologi, kekuasaan lembaga-lembaga agama, kekuasaan organisasi masyarakat sipil, dlsb., semestinya berjalan seiring saling bekerjasama, melengkapi dan menghidupi secara setara, “symbiose mutualistic”, dalam rangka menyelenggarakan, mengatur kondisi hidup bersama Indonesia sebagai “res publica”. Namun dalam kenyataannya dewasa ini, Indonesia semakin menganut sistem kekuasaan neo-liberalisme. Kekuasaan bisnis ekonomi yang berorientasi pada investasi dan akumulasi modal, pada kenyataannya telah menyadera dan menguasai kekuasaan birokrasi pemerintah, kekuasaan polisi-militer, kekuasaan teknologi, kekuasaan lembaga-lembaga agama, kekuasaan organisasi masyarakat sipil, dlsb., sehingga de facto, kekuasaan bisnis ekonomilah yang sebenarnya paling mengendalikan kehidupan bersama kita sebagai negara bangsa. Bukan anti terhadap investasi dan akumulasi modal, melainkan pengutamaan yang menegasi sendi-sendi \"kemanusiaan yang adil dan beradab\", sangat mungkin justru bakal mempercepat ambruknya kehidupan masyarakat yang tengah didera pandemi dan krisis ekonomi global akibat ancaman perang, dlsb., dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam sistem neoliberlisme, prinsip yang menentukan itu uang, bukan kehidupan. Menggunakan uang untuk mendapatkan uang bagi yang punya uang. Bukan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Maka tak heran kalau perusahaan-perusahaan bisnis di negeri kita dewasa ini cenderung dibuat besar, sangat besar. Meskipun sebagai janji pemanis dalam kampanye UU Omnibus Law, dikatakan mendukung koperasi dan UMKM yang berskala kecil-kecil. Segala biaya bisnis ekonomi ditanggung oleh publik, bukan oleh pengguna, penerima manfaat. Kepemilikan bersifat impersonal, “obsentee” (guntai), bukan personal, “rooted” (berakar). “Financial Capital” bersifat global tanpa batas, bukan lagi lokal/nasional dengan batas-batas yang jelas. Adapun tujuan investasi jelas: memaksimalkan keuntungan pribadi. Bukan meningkatkan hasil yang bermanfaat. Maka prinsipnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, “profit”, bukan memperoleh manfaat sebesar-besarnya, “benefit”. Demikian pula dengan mekanisme pengaturan bisnis ekonomi, segalanya harus direncanakan secara sentral oleh mega korporasi. Peluang dan ruang lingkup pasar-pasar serta jaringan untuk mengorganisir diri secara otonom, sangat kecil. Dalam kapitalisme, kompetisi selalu ada. Namun tujuan kompetisi lebih untuk mengeliminasi yang dianggap tidak sehat, tidak menguntungkan korporasi. Tujuan kompetisi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi lebih merupakan strategi kampanye saja. Sudah menjadi rahasia umum, kalau dalam sistem UU Omnibus Law, peranan pemerintah lebih untuk melindungi kepentingan property/aset, para pemilik modal, ketimbang untuk memajukan kepentingan manusiawi warga masyarakatnya. Itulah sebabnya dalam sistem neoliberalisme ini, pendekatannya lebih elitis. Demokrasi uang. Bukan pendekatan demokrasi pribadi-pribadi manusia dan lingkungan alam sekitarnya. TUJUH STRATEGI KEBIJAKAN UTAMA Menurut hemat saya ada tujuh (7) strategi kebijakan utama menghadapi masa depan di mana kita sebagai warga Indonesia dipanggil untuk terlibat secara proaktif dalam mewujudnyatakan visi Pancasila di bidang politik, ekonomi dan lingkungan hidup secara bersama, sebagai prasyarakat bagi bangsa dan negara kita untuk dapat bergerak maju ke depan, justru setelah kita digempur oleh krisis akibat wabah pandemi Covid-19 selama 2 tahun dan krisis politik ekonomi serta lingkungan hidup di dalam negeri yang kian mengkhawatirkan, sekaligus juga krisis akibat dampak ancaman kemungkinan perang global dunia ke-3: (1). Menjalankan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada redistribusi. Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan masyrakat, utamanya dari kelompok kaya kepada kelompok masyarakat miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan menjadi salah satu cara pemerintah untuk meratakan pembangunan. Kebijakan pajak yang lebih tegas utamanya mendorong pajak progresif penghasilan, pajak keuntungan dan pajak kekayaan. Mengurangi jam kerja dan beban kerja seraya memperhatikan kualitas pelayanan publik kepada pekerja seperti kesehatan dan pendidikan untuk mendukung nilai intrinsik mereka sebagai manusia bukan hanya sebagai alat produksi belaka. (2). Menjauhkan diri dari pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan (GDP) belaka, dan sebaliknya segera memperluas pembagunan pada sektor-sektor publik yang membutuhkan perhatian serius, yaitu: energi bersih, pendidikan, kesehatan, ekologi, dlsb. Menghentikan secara radikal tumbuh-kembangnya sektor-sektor yang tidak berkelanjutan. Karena pola dan peran mereka yang de facto telah mendorong konsumsi berlebihan dan berbahaya bagi ekologi global terutama sektor privat seperti minyak, gas, tambang, periklanan dan lainnya. (3). Transformasi pertanian menuju pertanian yang dapat diperbarui berdasarkan perlindungan kepada keragaman hayati; produksi pangan yang bersifat lokal dan berkelanjutan serta sistem pertanian yang adil memperhatikan kondisi dan upah pekerja. Mewujudnyatakan “universal basic income” (jaminan pendapatan dasar semesta, Jamesta) yang berakar pada “universal social policy system” (sistem kebijakan sosial universal). Jamesta adalah transfer tetap kepada individu tanpa memperhatikan status sosial (Bansos, Asuransi Sosial, Subsidi Harga, “Natural Resources Devidend”). Jamesta menuntut perubahan sistem kerja, mempermudah “targeting” (mengurangi “inclusion and exclusion error”). (4). Mengurangi segala bentuk pemborosan yang tidak perlu secara drastis, antara lain birokrasi yang terlampau gemuk di segala bidang, kinerja pejabat dan birokrat yang tidak efektif dan efisien, biaya perjalanan, studi banding, formalitas kerja, dari bermewah-mewah dan mubazir secara konsumtif, menuju sistem yang lebih efektif dan efisien yang lebih berorientasi pada publik, dan mengutamakan prinsip berkelanjutan. (5). Memperjuangkan terwujudnya tiga pilar Trisakti: mandiri di bidang ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya sebagai wujud revolusi suatu bangsa. (6). Mendesak untuk mewujudkan agenda demokratisasi ekonomi dengan menjunjung asas kekeluargaan dan kegotong royongan, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip koperasi dalam setiap gerak perjuangan. (7). Pembatalan seluruh hutang terutama untuk pekerja dan pemilik usaha kecil (UKM) dan hutang negara-negara Selatan (hutang kepada negara kaya dan kepada lembaga keuangan internasional). Pendek kata, kebijakan yang sangat mengutamakan masyarakat, justru karena prinsip berkelanjutan, kesetaraan dan keberagaman - yang saya yakini akan lebih mampu mencegah dan menangani guncangan dengan lebih baik, termasuk yang terkait dengan perubahan iklim, dan pandemi, krisis akibat ancaman perang global, sehingga terwujudlah masyarakat yang hidup berlandaskan kebenaran, keadilan dan perdamaian, kemanusiaan yang adil dan beradab! Kekuasaan atau kekuatan tanpa kontrol bisa cenderung korup dan sangat berbahaya maka \"Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser\" kata pepatah Jerman yg artinya, percaya boleh tetapi mengawasi akan lebih baik, (Trust is good, but control is better). Berarti masyarakat perlu mengawasi secara melekat maupun sporadis pada institusi itu.. Bagaimanapun caranya!
Salah Kamar: Jenderal Andika Perkasa Membantu POLRI
TNI begitu sigap melibatkan diri kasus Brigadir Joshua, akan menjadi aneh dan sangat mungkin rakyat akan sinis atas keterlibatannya TNI dalam proses tersebut. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PANGLIMA TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan kirim dokter untuk melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Dokter yang akan dikirim itu dipastikan memiliki kompetensi dan keilmuan yang dibutuhkan. Andika Perkasa mengatakan bahwa dokter tersebut merupakan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Dokter tersebut disiapkan sesuai permintaan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Sikap Palingma TNI itu perlu diapresiasikan atas kejadian kematian Brigadir Joshua yang masih simpang siur. Tetapi Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia diduga kuat merendahkan eksistensi, kompetensi martabat dan Tupoksi TNI. Kasus yang diduga hanya masalah rumah tangga (perselingkuhan) tersebut sebenarnya TNI tidak perlu terlibat langsung di institusi Kepolisian yang kita percaya telah memiliki kelengkapan mendeteksi untuk mengungkapkan kematian Brigadir Joshua, kalau mau bisa diungkap dengan cepat, tepat, tuntas dan transparan. Berbeda dengan kasus 6 laskar FPI yang dibunuh dengan keji dan biadab, diduga kuat oleh oknum aparat kepolisian atas remot kekuatan politik dari luar institusinya yang sangat besar, dan tidak mampu untuk ditolak. Kasusnya menyisakan keprihatinan yang mendalam dan akan tercatat sebagai sejarah hitam karena sampai saat ini kasusnya tetap gelap. Kasus tersebut masuk ranah politik tingkat tinggi, ketika itu ada rintihan dari masyarakat yang mengiba, keterlibatan TNI membantu menyibak agar kasus tersebut bisa dibongkar dengan jujur dan terang benderang. Saat ini kasus tersebut telah masuk menjadi kemarahan dan emosi umat Islam Indonesia, karena tetap gelap gulita. Meluas menjadi perhatian HAM internasional bahkan Kementerian Luar Negeri AS memiliki catatan khusus atas kejadian tersebut dan kasusnya langsung atau tidak langsung akan bersentuhan dengan hubungan kebijakan politik bilateral AS dan Indonesia, kalau Indonesia tidak bisa menuntaskannya. Tersebar luas di media sosial bahwa HRS harus dikeluarkan atas tekanan Kementerian Luar Negeri AS terkait dengan persoalan HAM dan juga sangkut paut terhadap kasus penembakan laskar FPI di KM 50. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi TNi terlibat dalam kasus Brigadir Joshua, terasa tidak tepat, karena institusi telah miliki kelengkapan yang lengkap untuk mengungkap urusan perselingkuhan tersebut. Kemauan Panglima TNI untuk urusan autopsi ulang lebih tepat untuk urusan tragedi KM 50. Yang bobot kasusnya seperti api dalam sekam, lambat atau cepat berpotensi bisa menggoyahkan kesatuan dan keamanan negara. Bukan urusan ecek ecek masalah rumah tangga, apalagi hanya urusan asmara. Langkah TNI membongkar kembali kasus KM 50 identik dengan tugas menjaga negara dari potensi bahaya perpecahan dan perlawan khususnya umat Islam terhadap kekuasaan saat ini. Masyarakat khususnya umat Islam sudah tidak berharap bahwa kepolisian mampu mengatasi kasus KM 50 karena indikasi kuat terlibat di dalamnya atas remot kekuasaan dan kekuasaan yang lebih besar dari luar institusinya. Kasus KM 50 adalah kasus politik Nasional yang sampai sekarang ini dibuat gelap dan super ruwet karena menyangkut kekuasaan yang sedang berkuasa. TNI begitu sigap melibatkan diri kasus Brigadir Joshua, akan menjadi aneh dan sangat mungkin rakyat akan sinis atas keterlibatannya TNI dalam proses tersebut. Sebaiknya rencana tersebut dibatalkan demi marwah dan eksistensi TNI tetap terjaga: Bahwa TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*)
Tujuh Prestasi Anies Versi BroNies
Oleh: Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI Seperti penjelasan sejarah, Indonesia sulit menemukan pemimpin yang ideal. Hanya ada tiga pilihan kategori pemimpin berdasarkan empiris. Satu, pemimpin yang besar jasanya, besar juga kesalahannya. Kedua, pemimpin yang biasa- biasa saja, tidak istimewa prestasinya dan tidak terlalu parah kekurangannya. Ketiga, sudah tak ada kebehasilannya, buruk pula perilakunya. Diluar ketiga pilihan itu, negara ini punya peluang pemimpin yang prestasinya menjulang dan sedikit kelemahannya. Mau coba?, silahkan rakyat berkehendak. Belum lama ramai dibincangkan publik, celotehan seorang petinggi partai politik mengenai prestasi Anies. Sekjen partai politik besar yang namanya sempat heboh karena disinyalir terkait skandal kasus suap yang menyeret keterlibatan kader dan peran partainya yang kasusnya mangkrak seperti kebanyakan proyek infra struktur nasional. Ia menyampaikan pertanyaan terbuka mengenai pembuktian 7 prestasi Anies sebagai gubernur Jakarta. Sebuah statemen yang wajar dan pantas yang disampaikan seorang politisi terutama terkait kepentingan publik. Namun pertanyaan itu menjadi tidak wajar dan tidak pantas jika dilihat dari aspek kepribadian dan jejak rekam orang yang melontarkannya. Ya, seorang pemimpin baik itu dalam institusi pemerintahan, partai politik, keagamaan dan lingkungan masyarakat lainnya, dituntut untuk selalu memiliki integiritas dan keteladanan. Sehingga apapun yang keluar dari pikiran, ucapan dan tindakannya yang disampaikan terutama secara terbuka, tidak dianggap sebagai \" menepuk air di dulang, terpericik muka sendiri\". Namun lepas dari itu semua, anggap saja sekjend partai tersebut orang yang baik dan jujur serta layak di dukung rakyat. Maka BroNies (Bro Anies) sebagai salah satu organisasi relawan progesif pendukung Anies, merasa tergelitik untuk ikut membantu menyampaikan kebutuhan informasi elit partai itu terhadap prestasi Anies. Meskipun jika bicara prestasi Anies, baik sebagai personal maupun bagian dari birokrasi pemprov DKI Jakarta, keterbukaan informasi publik begitu mudahnya dan dapat dijangkau untuk di akses masyarakat bawah sekalipun. Situs resmi Berita Jakarta yang menjadi kanal infokom balai kota DKI misalnya, media mainstream, media sosial dan media partisipan lainnya seperti KBA News, BroNiesupdate.news.com dsb. Tak ada alasan apapun untuk kesulitan mencari info dan data tentang kinerja Anies, di dalamnya terekspos prestasi dan bahkan mungkin kelemahannya. Kalau saja masih ada pertanyaan politisi tentang itu, maka bisa dipastikan ia kurang gaul, planga-plongo dan tak pantas menyandang jabatannya sendiri. Atau mungkin memang seperti itu gaya seorang politisi, pura-pura tidak tahu seperti dalam lirik lagu lama \"tua-tua keladi\" milik Anggun C. Sasmi. Sebuah manuver politik rendahan dan murahan sebagai jalan buntu dari upaya mereduksi dan memanipulasi selain politisasi dan kriminalisasi karakter dan keberhasilan figur pemimpin tertentu. Bisa juga ini hanya menunjukan fenomena susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Seperti yang disampaikan Guntur Siregar selaku wakil Ketua DPP BroNies saat dimintai komentarnya oleh BroNiesupdate.news.com. Prestasi Anies itu tidak sekadar 7, secara esensi dan substansi prestasi Anies itu melebihi bilangan deret hitung dan deret ukur. Guntur Siregar seorang aktifis yang pernah malang-melintang di dunia pergerakan ini, menyatakan bahwa Anies sebagai pemimpin telah melampaui batas-batas sekedar kerja-kerja teknis dan birokrasi. Akan ada belasan, puluhan dan mungkin ratusan, yang jelas lebih dari 7 prestasi yang dilakukan Anies secara aspek fisik dan non fisik selama mengepalai wilayah Jakarta. Sebut saja mulai dari predikat WTP, kota layak anak, ramah terhadap lansia dan disabilitas. Pembangunan perumahan Kampung Aquarium, kebijakan air minum murah dan terjangkau. Pembangunan kawasan modern perikanan Muara Angke dan pembebasan pajak PBB bagi veteran, Penataan sistem terpadu transportasi, meneruskan program-program kerakyatan di bidang pendidikan dan kesehatan melalui KJP dll. Perhelatan Formula E yang mendunia dan mengharumkan nama bangsa dan paling anyar pembangunan JIS yang megah dan membanggakan bagi warga Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi yang tidak bisa dihitung berupa pelbagai karya nyata peubahan kota Jakarta yang modern, humanis, lebih beradab dan berkeadilan. Serta yang tak kalah penting dan indikator keberhasilan yang paling valid dan terukur adalah ketika Anies banyak menyemat penghargaan nasional dan internasional atas keberhasilan dan prestasi kepemimpinannya. Namun lebih dari itu Guntur Siregar aktifis pendiri dan sekjend pertama yang ikut membesarkan PROJO (relawan Pro Jokowi), mengatakan pada hakekatnya dan menjadi paling fundamental pada prestasi Anies, ialah ketika Anies mampu merajut kebangsaan, membangkitkan nasionalisme dan patriotisme dengan mengedepankan hak rakyat untuk hidup layak, tidak berjarak dengan kemakmuran dan keadilan. Keberagaman yang menjadi tiang penyangga NKRI, didorong Anies sedemikian rupa agar cita-cita proklamasi kemerdekaan bisa dinikmati oleh semua anak bangsa tanpa terkecuali. Negara kesejahteraan itu harus mampu dihadirkan sebagai perwujudan kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Anies seperti menjadikan itu sebagai \"masterplan\" dari miniatur Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, ujar Guntur Siregar. Selanjutnya yang paling prinsip dan utama, Guntur Siregar yang juga aktifis GMNI, menyatakan 7 prestasi Anies, seakan menjawab pertanyaan sekjend partai politik yang sering mewek saat diwawancarai di layar kaca ketika dianggap tersandung kasus. Guntur Siregar mengesksplorasi 7 prestasi Anies sbb: 1. Anies adalah pemimpin yang jujur dan sederhana serta pemimpin yang paling dekat dan menjangkau dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan dalam bingkai Pancasila, UUD 1945 dan NKRI secara lebih nyata. 2. Anies tidak pernah terlibat korupsi dan skandal-skandal aib dan memalukan serta kejahatan lainnya. 3. Anies berlatar belakang baik keluarga maupun dirinya sendiri sebagai pendidik dan bagian dari akademisi dan dunia intelektual.* 4. Anies pemimpin yang terbuka sehingga memiliki kinerja yang transparan, kapabel dan akuntabel. 5. Anies figur pemimpin nasionalis religius dan religius nasionalisme. 6. Anies merupakan personal dan tokoh yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberagaman dan pluralisme. 7. Anies identik sebagai pemimpin yang cerdas, berwibawa dan santu selain sosok yang hangat, murah senyum, merangkul semua realitas komunitas dan potensi yang ada dengan pendekatan kemanusiaan betapapun kebencian dan sikap permusuhan kerapkali menyerangnya. Menurut wakil ketua BroNies itu, lebih dari sekedar 7 prestasi Anies. Figur Anies telah membuktikan secara umum keberhasilannya memimpin Jakarta. Atas pesatnya pembangunan dan perubahan Jakarta, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkat kehidupan masyarakat Jakarta. Figur Anies dianggap rakyat sudah memiliki kelayakan dan kepantasan mengemban amanah menjadi pemimpin Indonesia. Jejak rekam, kapasitas dan karakter pemimpin yang \"clean and clear\" sangat mutlak dibutuhkan untuk menahkodai negara seperti Indonesia yang begitu besar. Selain cerdas, sikap welas asih dan rendah hati juga menjadi faktor penting dalam diri seorang pemimpin dari negara yan heterogen seperti Indonesia. Anies memiliki semua syarat-syarat itu, kata Guntur Siregar bersemangat. Bersama simpul relawan-relawan pendukung Anies lainnya, BroNies siap sedia bukan hanya menjawab dan menjelaskan tentang keberhasilan Anies. BroNies juga terus melakukan komunikasi, konsolidasi dan internalisasi secara kedalam organisasi dan masyarakat luas. Sebagai salah satu pendiri dan penggerak BroNies, Guntur Siregar bertekad menjadikan BroNies sebagai bagian dari \"supporting sistem\" yang efisien dan efektif terhadap kepemimpian Anies. BroNies beranggapan pada dasarnya Anies mungkin bukan pemimpin yang ideal, akan tetapi Anies pemimpin yang dapat merangkul khebinnekaan dan kemajemukan bangsa. Mendesak dan perlu langkah-langkah serius menciptakan kohesitas kebangsaan yang mulai rapuh karena pembelahan, degradasi dan potensi ancama disintegrasi sosial yang bukan tidak mungkin berakibat disintegrasi nasional. Anies saat ini dan beberapa waktu ke depan, menjadi pilihan yang sulit dihindarkan bagi rakyat, negara dan bangsa agar masih dapat melihat keberadaa, eksistensi dan masa depan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, begitu pamungkas Guntur Siregar. Wallahu a\'lam bishawab. Munjul-Cibubur, 25 Juli 2022
Sepak Terjang Korporasi Global di Indonesia dan Pelbagai Belahan Dunia (3)
Phillip Morris telah mendermakan 12% beruntung untuk Israel dari uang yang diserap kaum Muslim dengan total nilai $800 juta. Dengan rata-rata margin keuntungan sehari sebesar 10%, atau $80 juta sehari, maka, $9.6 juta uang dari umat Islam itu diberikan ke Israel. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) Hajatan UNOCAl Dalam Invasi AS ke Afghanistan BAGAIMANA menjelaskan keterlibatan beberapa korporasi raksasa minyak Amerika dalam skema invasi militer Amerika ke Afghanistan? Semua itu bermula pada 1989 ketika Uni Soviet berhasil dipaksa menarik mundur pasukan militernya dari Afghanistan. Apalagi ketika Soviet runtuh pada 1991, beberapa perusahaan minyak Amerika dengan bebas masuk Afghanistan seperti Amoco, Arco, British Petroleum, Exxon Mobil, Philips, Texaco, Chevron dan UNOCAL. Perusahan-perusahaan tersebut praktis menguasai setengah dari seluruh investasi migas di kawasan Kaspia. UNOCAL semakin agresif dengan menggandeng perusahaan minyak Delta Oil dari Arab Saudi, Gazprom dari Rusia dan Turkmenrozgas dari Turki. Bahkan UNOCAL sempat bermesraan dengan Taliban ketika kelompok Islam Radikal itu masih berkuasa di Afghanistan. Namun sejak 1998, UNOCAL mulai tidak sejalan dengan Taliban. Namun momentum menggusur Taliban baru muncul pada 2001 ketika terjadi pengeboman di WTC dan Gedung Pentagon di Amerika. Dengan dalih Taliban beserta Al Qaeda terlibat dalam aksi terror di Washington, maka Taliban berhasil digusur dari tampuk kekuasaan di Afghanistan. Seiring masuknya Amerika, UNOCAL berhasil membangun jalur pipa Trans Afghanistan. Sekadar informasi, Irak memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Setidaknya pada akhir musim semi 2000, Amerika telah berhasil memperoleh 800 ribu barel minyak per hari dari Irak. Barang tentu hal ini menempatkan Irak sebagai minyak terpenting keenam untuk konsumsi Amerika Utara. Masuk akal jika Amerika begitu membabi buta menginvasi Irak secara militer. Kondisi obyektif Irak sebelum invasi Amerika, beberapa perusahaan negara besar lainnya seperti Rusia, Eropa dan Cina, juga menjalin kontak bisnis dan berunding dengan Saddam Hussein. Sehingga Amerika tidak memiliki monopoli dalam permainan minyak sejagat. Setelah Amerika berhasil menginvasi Irak, Bush berhasi menghapus semua kontrak Irak dengan negara-negara lain. Alhasil, Amerika lah penguasa satu-satunya dalam penguasaan minyak dan gas di Irak. Freeport, Texaco dan Penggulingan Sukarno Pada 1965 Pertambangan ini telah menghasilkan 7,3 JUTA ton tembaga dan 724,7 JUTA ton emas. Siapa yang mengelola tambang ini? Amerika. rosentasenya adalah 1% untuk negara pemilik tanah dan 99% untuk amerika sebagai negara yang memiliki teknologi untuk melakukan pertambangan disana. Dan ini sudah berlangsung sejak awal 1970-an. Yang belum banyak terungkap melalui berbagai studi berkaitan dengan kejatuhan Presiden Sukarno pada 1965, ternyata kepentingan berbagai kelompok bisnis di Freeport dan jaringan industri tambang dan emas raksasa Amerika berperan besar dalam hajatan penggulingan Presiden Sukarno. Keterlibatan Augustus C Long, eksekutif Texaco milik dinasti Rockefeller merupakan personifikasi yang jelas adanya keterlibatan berbagai kepentingan bisnis di Washington yang berupaya mengganti Sukarno dengan seseorang presiden baru Indonesia yang pro Amerika. Augustus C Long, pada April 1964 secara tiba-tiba dipensiun dari Texaco, kemudian untuk beberapa saat memimpin sebuah bank kecil bernama Chemical Bank, masih miliki dinasti Rockefeller. Setelah itu, secara mengejutkan C Long dilantik oleh Presiden Lyndon B Johnson untuk menjabat Ketua Dewan Penasehat Presiden bidang Intelijen Luar Negeri. Suatu jabatan yang cukup strategis, yang memungkinkan pada masa masa kritis 1965 di Indonesia, C Long telah memainkan peran strategisnya di ruang kerjanya yang bersebelahan dengan Presiden Johnson di Gedung Putih. Setelah keruntuhan Sukarno pada 1966, C Long secara mengejutkan diaktifkan kembali sebagai salah satu eksekutif Texaco. Suatu bukti bahwa cuti panjang C Long sejak 1964 dari Texaco, semata-mata untuk menjalankan misi khusus melalui jabatannya sebagai Ketua Dewan Penasehat Presiden untuk Intelijen Luar Negeri. Beberapa Catatan Seputar Keberadaan MNC di Indonesia Dari rangkaian kisah kelam beberapa korporasi dan jaringan industri raksasa yang mendunia tersebut, maka gagasan mengenai MNC yang ramah lingkungan agaknya jauh panggang dari api. Ini bukan sekadar tidak adanya niat baik dan kemauan dari korporasi-korporasi multi-nasional tersebut, melainkan karena keberadaan MNC tersebut justru menjadi sumbu dari terbangunnya jaringan kekuatan-kekuatan korporasi yang justru telah menyatu atau setidaknya melakukan penetrasi terhadap pusat-pusat pengambian kebijakan strategis baik di eksekutif maupun legislatif. Kasus Guatemala dengan sepak-terjang Gerber Food adalah salah satu bukti nyata. Bahkan dalam kaitan dengan susu bayi produk Nestle, keberadaan perusahaan Johson and Johson kiranya layak untuk dicermati peran dan pengaruhnya kini dan kelak di Indonesia. Betapa tidak. Di Indonesia Nestlé dikenal dengan sebutan “Tjap Nona” (sekarang “Nestlé Milkmaid“). Kantor pusat Nestlé di Swiss, Nestlé S.A., bersama sejumlah mitra lokal mendirikan anak perusahaan di Indonesia pada bulan Maret 1971. Saat ini PT. Nestlé Indonesia mengoperasikan tiga pabrik yang berlokasi di daerah Tangerang (Banten), Panjang (Lampung), dan Kejayan (Jawa Timur). Beberapa merek produk Nestlé yang dipasarkan di Indonesia antara lain: susu bubuk Nestlé Dancow, kopi instant Nescafé, Nestlé Milo, Nestlé Bubur Bayi, Kit Kat, Polo, permen FOX, susu Dancow, Maggie dan Susu Cap Nona. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya pengaruh keberadaan MNC dalam mengatur gaya hidup masyarakat Indonesia, sedemikian rupa sehingga menghancurkan budaya lokal yang selama berabad-abad menghargai tradisi menyusui anak dengan Air Susu Ibu, lalu lambat laun merubah kultur tersebut sehingga para ibu lebih suka menyusui anaknya dengan produk susu dan makanan bayi dari perusahaan-perusahaan multi-nasional tersebut. Di sektor lain adalah keberadaan MNC IBM. International Business Machines Corporation (disingkat IBM) adalah sebuah perusahaan AS yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM didirikan 15 Juni 1911, beroperasi sejak 1888 dan berpusat di Armonk, New York, AS. Perusahaan ini juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan Israel. Memiliki teknisi dan konsultan di lebih dari 170 negara dan laboratorium pengembangan yang berlokasi di seluruh dunia. Awalnya, agen tunggal IBM di Indonesia adalah PT Usaha Sistem Informasi Jaya yang merupakan patungan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan para karyawan senior. Namun IBM memutuskan keluar dari Indonesia karena aturan yang melarang perusahaan asing beroperasi di Indonesia tanpa memiliki partner lokal pada tahun 1970-an. Salah satu proyek terkenal PT Usaha Sistem Informasi Jaya adalah pemugaran Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kantor pusat PT Usaha Sistem Informasi Jaya terletak di Jakarta Selatan. Di Indonesia PT Usaha Sistem Informasi Jaya memiliki beberapa anak perusahaan, di antaranya PT Mitra Integrasi Komputindo dan PT Jasa Teknologi Informasi. McDonald’s McDonald’s merupakan jasa waralaba siap saji terbesar di dunia. Sampai tahun 2004, McDonald’s memiliki 30.000 rumah makan di 121 negara dunia. Dengan jumlah pengunjung rata-rata 50.000.000 orang. CEO Mc Donald’s, Jack M. Greenberg, adalah anggota Kehormatan Kamar Dagang dan Industri Amerika-Israel (Israel-America Chamber of Commerce). McDonald Corporation adalah perusahaan yang ikut menyumbang besar terhadap ekonomi dan diplomatik Israel. Menurut Chicago Jewish Community Online (situs web milik Dana Serikat Yahudi Chicago), Markas Besar McDonalds Corporation yang berpangkalan tepat di luar Chicago adalah mitra bisnis Serikat Dana Yahudi (Jewsih United Fund) dan Federasi Yahudi (Jewish Federation). Salah satu tujuan JUF adalah untuk menjaga dukungan militer, ekonomi dan diplomatik dari Amerika serikat, mengawasi dan jika diperlukan mengontrol pemberitaan media atas Israel. McDonald’s pernah mengumumkan penutupan operasinya di Timur Tengah karena kehilangan pendapatan sebagai akibat seruan boikot (bulan Oktober 2002), dan menggantikan Greenberg sebagai Ketua dan CEO (pada Desember 2002). Sejak seruan dan kampanye boikot terjadi, dua dari enam waralabanya di Yordania tutup karena bangkrut. Di Mesir, McDonald’s memutuskan untuk mengubah nama mereknya menjadi Manfoods terakhir bulan Maret, akibat seruan boikot. Hak lisensi McDonald’s Indonesia adalah Bambang Rachmadi, salah seorang menantu mantan wapres Indonesia, Soedarmono. Counter McD pertama dibuka pada Februari 1991, di Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Director of Marketing and Comunication McDonald’s Indonesia, Family Restaurants, Dian H. Supolo dalam wawancara dengan majalah MIX mengatakan, sejak beroperasi tahun 1991, McD kini sudah memiliki 106 outlet. Philip Morris Philip Morris adalah perusahaan rokok asal Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini bernaung di bawah grup Altria, Swiss yang memproduksi makanan dan minuman. Phillip Morris telah mendermakan 12% beruntung untuk Israel dari uang yang diserap kaum Muslim dengan total nilai $800 juta. Dengan rata-rata margin keuntungan sehari sebesar 10%, atau $80 juta sehari, maka, $9.6 juta uang dari umat Islam itu diberikan ke Israel. Perusahaan raksasa rokok dunia asal Amerika Serikat (AS) itu kemudian mengambil alih 40% saham perusahaan rokok swasta nasional Sampoerna Tbk. Judi Richards, juru bicara Sampoerna kepada pers pernah mengatakan, Produsen rokok Marlboro ini membeli Sampoerna dengan harga 5,2 milyar dolar atau sekitar 48 trilyun rupiah. Produk-produk di bawah paying Philip Morris adalah; Marlboro, Merit, L&M, Lark, Winston, Gold Cost, Côte d’Or, Philadelphia, Polo, Milka, Malabar, Marabou, Prince, Benson & Hedges dan West. (*)
Pro-Kontra Islamophobia di Indonesia
Saya sepenuhnya sepandangan dengan Prof Mahfud MD. Tak ada Islamofobia di Indonesia dalam bentuk \'konspirasi\' atau \'systematic policies against Islam and Muslims\'. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PRO-Kontra tentang Islamophobia di Indonesia antara lain dipicu pernyataan Mahfud MD, “Yang berkata di Indonesia ada Islamophobia itu omong kosong!” Saya pun menanggapinya di grup WA yang mengunggah narasi Pak Mahfud MD tersebut dengan singkat, “Ini Omong Kosong!!!” Usai menyimak unggahan narasi Mahfud MD tersebut, salah seorang anggota WAG mengunggah tulisan Jerry Kwok Liaw kontra narasi Mahfud MD. Mahfud MD pun membantah opini Herry Kwok Liaw via japri kepada Prof. Fauzul Iman, dikirim kepada Prof. Azyumardi Azra, lalu di-forward di Grup WA PROFESOR PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) disertai dengan tanggapannya. Saya pun pagi-pagi menanggapinya. Salah Abstraksi terhadap Gejala Terkait Islamophobia Kita harus yakin bahwa di Indonesia tak ada Islamo phobia sebagai kebijakan. Kalau cemooh-cemooh antar oknum atau antar bagian dari komunitas ya itu terjadi untuk semua agama, bukan hanya terhadap Islam seperti tudingan terhadap budaya Arab atau pakaian cadar. Loh di masyakat muslim kita kan sering ada ucapan itu budaya Hindu dari budaya India, hindari itu budaya Katolik ada jin kafirnya, hati-hati itu pada Keristenisasi yang dibawa oleh Belanda, jangan dekat-dekat dengan gereja, dan sebagainya. Banyak yang lebih keras lagi. Misalnya, banyak ceramah, “kita jauhi Yahudi dan Nasara (Keristen) karena mereka takkan diam mengganggu kita sampai kita ikut agama mereka”. Tapi terhadap ini tak ada yang menyebut Yahudi phobia atau Keristen phobia. Itu kan banyak juga di masyarakat kita. Maksud saya, kalau seperti yang ditulis oleh Jerry Kwok tersebut alasan dan contoh-contoh untuk mengatakan ada Islamophobia di Indonesia sangat tak logis. Tak bisa kita bilang di Indonesia dalam kenegaraan ada Islamophobia hanya karena ada sikap sesama masyarakat yang kurang bersahabat terhadap perilaku masyarakat pemeluk agama lain. Faktanya orang Islam di Indonesia tidak didiskriminasi, dan boleh bersaing secara demokratis dan intelektual. Makanya bermunculan politisi dan birokrat muslim. Juga bermunculan profesor-profesor muslim spt Prof. Fauzul, Prof. A\'la, Prof Azyumardi, dll. Masjid dan pesantren terbangun dengan bagus-bagus. UIN hebat-hebat, rektor-rektor dan pejabat muslim salat secara terang-terangan dan nyaman membawa sajadah di bahu di tempat-tempat terbuka. Di daerah-daerah para Gubernur dan Bupati membangun Islamic Centre. Kalau hanya karena ada orang menyindir “kok berbau Arab”, “kok berjenggot dan bercelana cingkrang”, lalu disebut ada Islamophobia, maka berarti di Indonesia juga ada Katholik phobia, ada Hindu phobia, ada Keristen phobia, Budha phobia, budaya phobia dan lain-lain. Di kalangan komunitas kita kan banyak yang juga mendorong masyarakat muslim untuk menghindari perilaku tertentu dgn alasan itu ajaran Keristen, itu ajaran Hindu, itu ajaran Katholik, itu ajaran Yahudi, dan sebagainya. Kita tak boleh bohong, di kalangan kaum kita muncul hal-hal seperti itu terhadap agama lain. Jadi, kalau kita bicara tidak ada Islamophobia di Indonesia itu adalah dalam konteks kebijakan negara dan praktik politik dan pemerintahan. Kalau phobia di masyarakat ya banyak, dan semua terkena sasaran phobia. Pada saat yang sama setiap orang Islam itu boleh berkontestasi dalan meraih prestasi melalui mekanisme yang demokratis. Kalau dalam konteks kebijakan dan kenegaraan kita tak ada Islamophobia. Tak yakin? Pak Fauzul, tanggapan saya ini saya tulis sebagai akademisi, boleh di-share kemana-mana. (Moh. Mahfud MD). Saya sepenuhnya sepandangan dengan Prof Mahfud MD. Tak ada Islamofobia di Indonesia dalam bentuk \'konspirasi\' atau \'systematic policies against Islam and Muslims\'. Mereka yang menyebut ada Islamofobia di Indonesia dari pemerintah adalah mereka yang tidak bisa bersikap proporsional, ngebyah uyah, dan tendensius. Saya pernah dalam satu forum webinar dengan Profesor Mahfud membantah adanya apa yang mereka sebut \'Islamofobia\' tersebut. (AAzra). (*)
Menelesik Pemegang Pistol Glock 17: Irjen Ferdy Sambo?
Sehingga Irjen Dedi Prasetyo tidak perlu lagi “menekan” pengacara dan kerja wartawan yang sejetinya – bisa juga disebut – membantu Polri mengungkap kasus penembakan Brigadir Joshua yang sebenarnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) PERINGATAN bernada keras datang dari Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang meminta agar pengacara keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir Joshua berbicara sesuai kompetensinya. Sehingga tidak berspekulasi mengenai benda-benda yang diduga digunakan saat menyiksa Brigadir Joshua. Apalagi kematian Brigadir Joshua jadi sorotan publik. Hal ini setelah ditemukannya banyak dugaan bentuk kekerasan, seperti luka bekas sayatan, jari dan bahu yang patah, kemudian rahang yang bergeser dan yang lainnya. Ini setelah adanya insiden “tembak-tembakan” di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Jum\'at (8/7/2022). “Seperti pengacara menyampaikan sesuai dengan hukum acaranya jangan berspekulasi tentang luka, tentang benda ini benda itu, itu nanti expert yang menjelaskan,” ujar dia di Jakarta Selatan, Sabtu (23/7/2022). Tak hanya itu. Dedi juga mengingatkan awak media untuk memilah-milah narasumber terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Joshua. Menurut dia, kesalahan dalam mengutip narasumber berpotensi memperkeruh suasana. “Saya minta kepada teman-teman media juga untuk bisa meluruskan berbagai macam spekulasi terkait informasi yang berkembang,” tegas Dedi di hadapan awak media. “Kalau teman-teman media mengkutip dari sumber-sumher yang bukan expert justru permasalahan akan lebih keruh. Masalah ini sebenarnya akan segera diungkap Timsus,” lanjut Dedi. Dedi memastikan kematian Brigadir Joshua akan diungkap secara terang-benderang. Juga, proses pembuktiannya harus dilakukan secara ilmiah dan hasilnya harus sahih. “Ada dua konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyidik. Konsekuensi secara yuridis harus terpenuhi, konsekuensi keilmuan ini harus terpenuhi metodenya, ilmunya, dan peralatan yang digunakan,” ujar dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Polri terbuka dan mengusut tuntas terkait proses penyelidikan kasus penembakan anggota yang menewaskan Brigadir Joshua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Jum’at (8/7/2022). “Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Presiden Jokowi di sela kunkernya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (21/7/2022). Jokowi mengatakan transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, sehingga tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. “Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” papar Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Terkait kasus baku tembak antar anggota Polri tersebut, Jenderal Listyo telah menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Karo Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdy Susianto. Menurut Irjen Dedi, penonaktifan tersebut dalam upaya menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas Polri dalam mengungkap kasus “baku tembak” antara Brigadir Joshua dengan Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu itu. Mengutip TEMPO, Tim Khusus Mabes Polri yang mengusut kematian Brigadir Joshua di rumdin Duren Tiga Nomor 46 (DT-46) Jakarta Selatan tersebut telah menaikkan status ke penyidikan. Menurut Irjen Dedi, penyidik menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudhihang Lumiu sebagai tersangka penembak Joshua. “Dia ditahan di Polda Metro Jaya,” kata Dedi pada Jum\'at, 22 Juli lalu. Jika menyimak pernyataan Irjen Dedi di atas, berarti narasi awal sejak kasus ini dibuka, Senin (11/7/2022), tetap dipertahankan Polri. Yakni, penembakan Brigadir Joshua yang dilakukan Bharada Richard (yang sebelumnya disebut Bharada E, lalu RE) itu terjadi di rumdin Irjen Ferdy Sambo. Bahkan, narasi itu diperkuat dengan Pra-Rekonstuksi yang dilakukan pihak Polri. Bahwa pelaku penembakan adalah Bharada Richard. Mabes Polri telah menyebut, senjata yang dipakai adalah Pistol Glock 17. Menurut mantan Kepala Bais TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, polisi tinggal menelusuri siapa pemegang pistol Glock 17 buatan Austria itu. Apakah Bharada E atau terdaftar atas nama orang lain. “Apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan dan polisi lainnya itu hanyalah cerita. Fakta yang pasti adalah matinya Brigadir J. Itu fakta,” tegas Soleman Ponto dalam tayangan video dari Kanal Corry Official pada Selasa 19 Juli 2022. Soleman Ponto meyakini polisi pasti sudah tahu siapa pembunuh Brigadir Joshua. Sebab, ada pistol Glock 17 yang digunakan menembak Brigadir Joshua. Menurutnya, pistol itu memiliki nomor registrasi. “Dari nomor pistol itu akan ketahuan siapa pemegangnya. Pasti polisi sudah tahu itu. Begitu pistol dipegang yang dilihat nomornya. Tinggal masukkan nomor pasti ketahuan. Apakah pemegang Glock 17 ini Bharada E atau siapa. Nggak usah diperdebatkan mengapa pistol ini ada di tangan E,” jelasnya. Soleman Ponto menyebutnya Glock 17 ini adalah pistol raja-raja. Karena itu harus diselidiki apakah ada nama raja di daftar pemegang Glock 17 tersebut. Sehingga kalau mau mengungkap ini tidak usah jauh-jauh. Ikuti alur pistol itu. Kan ada 2 pistol yang katanya digunakan buat tembak menembak. Datang saja ke gudang senjata,” ujar Soleman Ponto. “Tinggal dimasukkan nomor pasti muncul siapa pemegangnya. Mudah, tinggal umumkan pistol nomor sekian dipegang oleh siapa. Kalau namanya itu tidak muncul, ini akan jadi pertanyaan lagi. Siapa yang memasukkan pistol itu,” lanjutnya. Dikatakan, setiap senjata yang masuk secara legal dan dipegang oleh orang yang sah, pasti yang bersangkutan memiliki kartu pemilik senjata (KPS). Jadi pertanyaannya, mungkinkah Polri “berani” membuka siapa pemegang Glock 17 itu, seperti perintah Presiden Jokowi di atas, “buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan”? Polisi menyebut saat peristiwa terjadi Bharada Richard menggunakan pistol jenis Glock-17 sedangkan Brigadir Joshua menggunakan pistol jenis HS-9. Jika pemegang Glock 17 sebenarnya sudah diketahui Polri, tidak sulit untuk membuka hubungan kasualitas antara Bharada Richard dengan pemegang pistol tersebut. Karena, pistol itu biasanya dipegang oleh seorang perwira. Seperti kata Soleman Ponto, tidak usah diperdebatkan mengapa pistol ini ada di tangan Bharada Richard. Termasuk pula, tidak penting eksekusi itu apakah benar dilakukan di rumdin Ferdy Sambo atau di tempat lain, seperti dugaan pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Biarlah pistol Glock 17 menjadi “saksi” atas penembakan itu. Dan, juga jasad Brigadir Joshua yang bakal “bicara” kebenaran usai autopsi ulang pada Rabu, 27 Juli 2022. Sehingga Irjen Dedi Prasetyo tidak perlu lagi “menekan” pengacara dan kerja wartawan yang sejatinya – bisa juga disebut – membantu Polri mengungkap kasus penembakan Brigadir Joshua yang sebenarnya. Jika memang pistol Glock 17 ternyata terdaftar atas nama Irjen Ferdy Sambo, jelas ini pelanggaran berat, karena pistol itu ibarat “istri pertama yang tidak boleh lepas dari tangannya”. (*)
Otopsi Ulang yang Ditunggu
Oleh M. Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA kemajuan bagus berupa keputusan Polri untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J yang terbunuh di kediaman rumah dinas Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Hal ini penting untuk menjawab dugaan terjadinya penyiksaan sebelum terjadinya penembakan. Otopsi ulang adalah langkah awal untuk menguak fakta. Menarik ternyata rencana otopsi ulang ini di samping dokter forensik RSCM juga melibatkan TNI. Jenderal Andika menyatakan siap membantu. RS yang dilibatkan adalah RSPAD Gatot Subroto, RSPAU Dr Esnawan Antariksa dan RSAL Mintoharjo. Pelibatan TNI dimaksudkan untuk menghindari intervensi dan menjaga obyektivitas otopsi ulang tersebut. Meski sebagaimana banyak pengamat sampaikan bahwa ini kasus mudah, akan tetapi keterkaitan dengan jabatan Kadiv Propam atau berimplikasi luas maka situasi menjadi sulit dan pemeriksaan harus lebih \"seksama\". Perlu menjawab kejanggalan dengan fakta obyektif. Dua kemungkinan dari hasil otopsi ulang yakni tidak ada luka-luka atau luka-luka pada tubuh korban adalah dampak dari peluru yang ditembakan. Kedua, memang terbukti bahwa luka dan lainnya adalah akibat dari penganiayaan sebelum terjadi penembakan. Jika hasil otopsi membuktikan yang kedua, maka apa yang diumumkan oleh Mabes Polri terdahulu menjadi keliru. Konsekuensinya adalah : Pertama, peristiwa tembak menembak itu tidak ada dan butir-butir peluru yang membekas di tembok itu hanya rekayasa. Dinilai tidak masuk akal dalam keadaan tidak berdaya korban masih sempat menembak. Kedua, tiga hari mengendap informasi untuk kejadian hari Jum\'at dan baru Senin diumumkan kepada publik. Apa yang terjadi selama tiga hari dan siapa saja yang terlibat dalam pembahasan skenario, dimana posisi Kapolda Metro Jaya? Ketiga, siapa yang telah menganiaya dengan kejam seperti itu. Untuk kasus pelecehan seksual tentu yang paling tersinggung dan marah atas kejadian tersebut patut mendapat sorotan. Irjen Ferdy Sambo menjadi terperiksa utama. Keempat, tersangka dapat lebih cepat untuk ditetapkan. Bermain waktu dalam kasus ini tidak konstruktif bahkan terkesan membenarkan adanya rekayasa yang dilakukan intensif. Apalagi ada laporan Istri Kadiv Propam yang membuka kemungkinan tersangka justru korban Brigadir J atas perbuatan pelecehan dan pengancaman. Case closed. Kelima, hasil otopsi dengan fakta luka penganiayaan membawa memungkinan pada dua atau lebih tersangka. Perbuatan pidana penyertaan (deelneming) akan menjadi fokus penyidikan. Jika di lokasi hanya ada tiga orang di samping korban tewas, maka dugaan tersangka mengarah pada Bharada E bersama Kadiv Propam FS. Hasil otopsi ulang yang melibatkan dokter forensik berbagai institusi diharapkan mampu menjawab fakta awal dari peristiwa. Satu pertanyaan utama yang harus terjawab ialah adakah penganiayaan terhadap korban sebelum ditembak atau murni yang dilihat adalah luka tembak akibat \"tembak menembak\" ? Otopsi ulang atau ekshumasi ditunggu keluarga korban dan masyarakat. Di samping untuk mengetahui fakta keadaan jasad Brigadir J sebenarnya, juga saatnya menguji kejujuran dan profesionalisme dokter forensik Polri. Skandal besar yang telah menewaskan anggota Polri ini harus segera terkuak dan dituntaskan. Bandung, 25 Juli 2022
Sepak Terjang Korporasi Global di Indonesia dan Pelbagai Belahan Dunia (2)
Harap dicatat bahwa Wakil Presiden Dick Cheney pernah lima tahun hingga tahun 2000, mengelola Halliburton Co. Selain itu ada Bechtel Group dari San Fransisco, Fluor dari Aliso Vejo, California, Lois Berger Group dari East Orange, New Jersey, dan Parsons Group dari Pasadena, California. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) SEJARAH Kelam Kekuatan Korporasi Global Dalam Penggulingan Kekuasaan Pemerintahan Negara-Negara Berkembang. Karena paper ini sudah terlanjur memulai kisah kelam korporasi global melalui kasus Guatemala, maka penulis jadi teringat kembali sepak-terjang satu korporasi global Amerika bernama United Fruit Company dalam memprakarsasi operasi penggulingan pemerintahan berhaluan nasionalis kerakyatan di bawah pimpinan Presiden Jacobo Arbenz Guzman pada 1954. Arbenz Guzman yang menang pemilu secara demokratis di Guatemala pada 1950, ternyata memiliki rencana-rencana kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, Salah satunya, tertuju pada land-reform yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup kamu tani miskin di Guatemala. Melalui program yang dikenal sebagai Decree 900, Arbenz memulai kebijakan reformasi agrarianya. Sementara masyarakat kelompok bawah secara antusias mendukung dan menaruh harapan pada arah kebijakan yang ditempuh Arbenz. Sebaliknya, para elit pemilik tanah di negeri itu menganggap kebijakan Arbenz sebagai ancaman serius terhadap kepentingan mereka. Alhasil, Arbenz dituduh dan diisukan sebagai “antek komunis” yang berbahaya. Kegusaran para elit tuan tanah Guatemala pada perkembangannya gayung bersambut dengan para pihak di Washington, khususnya ketika Arbenz bermaksud menasionalisasi perusahaan multi-nasional asal Amerika, United Fruit Company. Maka hal ini memicu Washington dan Gedung Putih untuk melancarkan operasi menggusur Arbenz, dan singkat cerita, operasi ini berhasil dengan gilang gemilang. Bagaimana membuktikan keterlibatan United Fruit Company dalam hajantan penggulingan Arbenz pada 1954? Terlepas kebetulan atau tidak, setelah keberhasilan penggulingan Arbenz, Menteri Luar Negeri John Foster Dulles beserta adiknya Allen Dulles yang kebetulan ketika itu merupakan Direktur CIA, terbukti memiliki saham dalam perusahaan United Fruit Company tersebut. Sebagai imbalannya, United Fruit Company memiliki konsesi penguasaan tanah di Guatemala dengan luas 150 ribu hektar atau setara dengan 600 km persegi. Yang lebih menarik lagi, perusahaan ini ketika ditelusur sampai akarnya, merupakan perusahaan milik dinasti John D Rockefeller yang bergerak dalam sektor perkebunan pisang dan nanas. Dua jenis tanaman yang merupakan keunggulan komparatif Guatemala. Selain itu, ada dua anak perusahaan United Fruit Company yaitu International Railways of Central America dan Empress Electrica. Sekadar menambah catatan kelam dan reputasi buruk United Fruit Company, ternyata perusahaan ini tercatat sebagai perusahaan yang kerap mengekspoitasi tenaga kerja, penggelapan pajak, dan penyuapan. Yang lebih tragis lagi, pada 1928 UFC menindas protes buruh yang menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja yang bekerja di bawah manajemen perusahaan ini. Dalam insiden ini, 2000 orang pekerja dilaporkan tewas. Perusahaan yang berdiri pada 1899 ini berganti nama menjadi United Brands Company pada tahun 1970-an setelah sebagian sahamnya dijual kepada Eli M Black. Hajatan Beberapa Korporasi Amerika dalam Penggulingan Salvador Allende di Chili pada 1973 Seperti halnya dengan Arbenz Guzman di Guatemala, Salvador Allende pun juga berada dalam satu haluan yang sama dengan Guzman dalam soal ideologi nasionalisme kerakyatan. Hanya saja kali ini, yang merasa terancam dengan kebijakan populis Allende adalah beberapa korporasi raksasa asal Amerika seperti Anaconda Copper Mining Company dan Kennecott Utah Copper. Kedua perusahaan ini hingga menjelang dekade 1970-an telah berhasi menguasai 7 hingga 20 persen Gross Domestic Product Chili. Tak heran jika sejak 1950-an Amerika berupaya mempertahankan kebijakan pro pasar di Chili. Namun secara tak terduga, Allende berhasil memenangi pemilu pada 1970. Alhasil, setelah menang Allende mencanangkan kebijakan Jalan Chili Menuju Sosialisme, yang meliputi nasionalisasi berbagai perusahaan tambang tembaga milik Amerika, nasionalisasi sejumlah bank dan beberapa industri besar, serta land reform untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Maka CIA kemudian menganggarkan dana 8 juta dolar Amerika untuk menjatuhkan Allende dari kursi kepresidenan. Anggaran sebesar itu tak pelak lagi berasal dari donasi beberapa korporasi raksasa Amerika termasuk perusahaan ternama International Telephone and Telegraph (ITT). ITT pada 1970 menguasai 70 persen perusahaan telkom Chili Chitelco. Semua rencana busuk CIA yang di belakangnya terdapat dua perusahaan tambang dan telkom Amerika dalam penggulingan Allende pada 1973, akhirnya terungkap juga pada era kepresidenan Bill Clinton melalui sebuah proyek yang dinamakan Chili Declassification yang kemudian terkumpul sekitar 16 ribu dokumen yang terkait keterlibatan CIA, Departemen Luar Negeri, Gedung Putih dan Departemen Pertahanan. Keterlibatan Korporasi Gabungan Inggris-Amerika Anglo-Iranian Oil Company(AIOC) Menggusur Mohammad Mossadeq pada 1953 Keputusan bersama Inggris-Amerika menggusur Mossadeq bermula ketika perdana menteri Iran tersebut mempunyai gagasan untuk melepaskan ketergantungan Iran pada perusahaan-perusahaan minyak Asing. Termasuk tentunya nasionalisasi terhadap AIOC. Sontak, kebijakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen strategis masyarakat Iran. Gerakan Mossadeq ini tentu saja bikin Inggris kebakaran jenggot, sehingga beberapa kali melakukan blockade pengiriman minyak Amerika ke luar negeri. Hanya saja, pada fase ini Inggris masih sebatas melakukan boycott dan embargo pada Iran. Namun pada perkembangannya kemudian, Inggris mulai melibatkan Amerika. Sehingga disepakatilah persekutuan Inggris-Amerika menggulingkan Mossadeq. Setelah Mossadeq berhasil digusur pada 1953, sebagian tuntutan nasionalisasi yaitu profit sharing 50% : 50% akhirnya disetujui oleh AOIC yang saat itu sudah tidak lagi memegang monopoli eksploitasi dan ekspor minyak Iran. Dan Amerika agaknya berperan besar dalam kesepakatan baru ini. Sejak itu AOIC dirubah menjadi semacam konsorsium yang didalamnya 5 perusahaan minyak asa Amerika memegang sebagian sahamnya. Dan mengendalikan eksploitasi minyak di Iran. Meski laporan keuangan konsorsium sulit diketahui publik tapi aktivitasnya dalam menyedot minyak dari bumi Iran, konsorsium ditengarai telah meraup keuntungan jutaan dolar. Pada 1979, 26 tahun pasca kejatuhan Mossadeq, Shah Reza Pahlevi digulingkan melalui revolusi Islam, Sejak saat itu, Amerika dinyatakan sebagai musuh nomor satu seluruh bagi bangsa Iran. Sejumlah Korporasi Amerika Beramai-Ramai Sponsori Penggulingan Presiden Irak Saddam Hussein Tanpa bermaksud mengabaikan berbagai faktor yang menjadi dasar bagi Amerika untuk menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein, tak bisa dipungkiri bahwa beberapa korporasi raksasa Amerika berada di balik dukungan penggusuran Saddam Hussein. Beberapa korporasi raksasa Amerika tercatat telah mengucurkan dana yang sangat besar dalam kampanye pemilihan presiden bagi pasangan George Bush dan Dick Cheney. Mereka itu antara lain Bechtel Group, Fluor Corp, Parson Corp, Lois Berger Group, serta Kello, Brown and Root (KBR), dan Washington Group International. Korporasi-korporasi raksasa inilah yang berada di balik skema invasi militer Amerika dan Inggris ke Irak. Hal ini nampak jelas ketika invasi militer AS ke Irak telah dinyatakan selesai. Setidaknya ada 5 perusahaan minyak Amerika yang direkrut oleh Bush untuk mendapatkan tender rekonstruksi Irak pasca Saddam. Merekalah para penentu kebijakan luar negeri Amerika yang sesunguhnya. Di antaranya seperti Halliburton Co serta Kellog Brown and Root. Harap dicatat bahwa Wakil Presiden Dick Cheney pernah lima tahun hingga tahun 2000, mengelola Halliburton Co. Selain itu ada Bechtel Group dari San Fransisco, Fluor dari Aliso Vejo, California, Lois Berger Group dari East Orange, New Jersey, dan Parsons Group dari Pasadena, California. Ditetapkannya lima korporasi minyak besar tersebut berkaitan erat dengan kepentingan Amerika untuk mengakses sumber minyak mentah di Irak. Program rekonstruksi Irak sejatinya hanya merupakan kedok untuk misi korporasi-korporasi minyak Amerika tersebut. (*)
Melihat Indonesia Lewat Citayam
Oleh Ady Amar | Kolumnis CITAYAM tiba-tiba menyeruak ke ruang publik. Dibicarakan terus-menerus saban hari. Citayam hadir dibicarakan tanpa perlu rekayasa segala. Citayam seperti mendapat panggung untuk mengekspresikan kesuntukan sosial, khususnya di kalangan anak-anak muda. Citayam menjadi fenomena tersendiri. Bisa dilihat dengan memicingkan mata, pula bisa dilihat dengan mata terbelalak sekalipun. Citayam bahkan bisa dibicarakan dengan nyinyir, pula dibicarakan dengan decak kagum sebuah ekspresi keriangan anak-anak muda. Maka, Citayam bisa dilihat dan dibicarakan dari sudut manapun--poleksosbud--sebuah negeri dengan setumpuk persoalan: melihat Indonesia dari Citayam, bukan melihat Citayam dari Indonesia, itu _ga_ asyik, itu hal biasa. Citayam nyaris sebelumnya tidak dikenal. Seperti Indonesia di belahan dunia lain, juga nyaris tidak dikenal ketimbang Bali. Sehingga orang di sana bertanya, Indonesia itu apa dekat dengan Bali. Sebuah pertanyaan yang perlu dijawab dengan hati-hati agar Indonesia tidak merasa tersinggung dan makin asing. Citayam masuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Masuk Kabupaten Bogor. Orang menyebut pinggiran Jakarta. Meski bukan penduduk Jakarta. Jelas Citayam itu ada di Indonesia. Tidak salah juga jika mau menyebut, bahwa Indonesia itu bagian dari Citayam. Ya Indonesia bagian dari Citayam. Setidaknya jika dilihat dengan munculnya fenomena anak-anak mudanya menyerbu Jakarta dengan dandan pakaian yang dikenakan. Tidak ada yang istimewa dari pakaian yang dikenakan. Biasa-biasa saja kalau tidak mau disebut sederhana. Pakaian seada-adanya layaknya anak-anak Jakarta dan kota-kota besar lainnya di tahun \'80-an. Mengingatkan style \"Ali Topan Anak Jalanan\". Tampilan anak-anak muda Citayam itu keren penuh percaya diri mampu memaksa Jakarta dan Indonesia meliriknya. Memaksa Jakarta dan Indonesia melihatnya sebagai fenomena sosial yang menyembul yang ditangkap dan diramaikan media, khususnya media sosial. Seolah mengistirahatkan nalar untuk tidak bicara hal-hal berbau politik yang melelahkan, yang ujung permainannya mudah ditebak ke mana arahnya. Citayam sama sekali tak dinyana jadi kehebohan tersendiri. Citayam seolah menemukan panggungnya di SCBD. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang \"memberi\" panggung, yang sebenarnya tak direncanakan. Tapi anak-anak muda Citayam menangkapnya sebagai panggung ekspresi diri. Anies menghadirkan itu lebih sebagai ruang ketiga bagi penduduk Jakarta. Mula-mula hanya belasan anak mudanya dengan dandanan memaksa anak-anak kota Jakarta menerimanya. Ada yang pakai celana satu pendek dan satunya agak panjang. Baju dibiarkan kancing terbuka dari atas ke bawah. Dengan kaos seadanya nyembul. Ada yang memakai topi yang ujungnya dimiringkan ke posisi telinga kanan atau kiri. Jadilah SCBD jadi pertemuan anak-anak muda seputaran Jakarta. Maka, inisial SCBD (Sudirman Central Busines District) pun dipelesetkan jadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Awalnya diraimakan anak-anak muda Citayam dan lalu diikuti anak-anak muda daerah lain di sekitarnya. Tampil bergaya yang tadinya asing buatnya, dan cuma bisa dilihat di televisi tanpa bisa mengespresikan diri. Bukan Panggung Politik Melihat Indonesia dari atau melalui Citayam, itu bahasa getir yang dirasa anak-anak muda, bukan saja di Citayam, tapi di seluruh pelosok negeri. Minimnya, bahkan tiadanya sarana mengekpresikan diri bagi anak-anak muda. Jika pun ada, itu cuma untuk kalangan tertentu yang berpunya, yang bisa menikmati. Citayam menjadi sesuatu yang punya nilai lebih jika fenomena itu ditarik pada persoalan sosial, bukan politik. Cuma politisi jahat yang mempolitisasi fenomena yang muncul. Seolah fenomena itu karena Anies Baswedan fasilitatornya. Maka ditimpuklah dan diseret pada masalah politik. Itu tidak fair. Anies tampak memanjakan anak-anak muda dalam memberi ruang berekspresi. Anies melihat itu, yang disebutnya sebagai ruang ketiga--ruang pertama rumah ringgal, ruang kedua sekolah. Hadirnya anak-anak muda dari Citayam dan sekitarnya, itu fenomena sosial yang mesti disikapi dengan bijak, dan itu dengan hati. Bukan dengan pelarangan tanpa bisa memberikan alternatif pilihan. Maka peragaan busana, yang dikenal dengan Citayam Fashion Week (CFW), yang diadakan di zebra cross, tepatnya di Jalan Tanjung Karang atau di jalan menuju Stasiun BNI City dan Terowongan Kendal di Dukuh Atas, itu disikapi dengan beragam. Tentu ini bukan panggung politik Anies Baswedan, karena taruhannya tidak kecil. Bahkan bisa jadi sasaran tembak mereka, yang cuma bisa cuci tangan atas fenomena sosial--ketimpangan sosial yang jika tidak pelan-pelan diurai akan meledak jadi aksi sosial--yang ada. Anies justru berani mengambil jalan licin yang penuh pertaruhan, itu demi melihat Indonesia yang lebih baik. Melihat anak-anak muda Citayam dan sekitarnya sebagai persoalan anak-anak muda negeri yang perlu difasilitasi. Memang bukan tanggung jawab utamanya selaku Gubernur DKI Jakarta mengurus warga di luar wilayahnya. Tapi sebagaimana selalu diucapkannya, semua boleh bekerja di Jakarta. Dalam konteks luas, semua boleh gunakan fasilitas yang dibuat Pemprov DKI seluas-luasnya, tidak cuma untuk warga Jakarta saja. Tentu perlu diatur dengan piranti kebijakan yang ada. Dan itu, agar \"panggung\" yang dihadirkan tidak bersinggungan dengan peraturan lainnya. CFW di SCBD itu awal yang baik, meski banyak kekurangan di sana-sini, dalam menghadirkan anak-anak muda mengekspresikan diri. Mestinya kementerian terkait--Menparekraf Sandiaga Uno--menangkapnya sebagai peluang untuk mendayagunakan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan itu dahsyat. Juga Kemensos Ibu Tri Rismaharini, belum tampak hadir di sana melihat itu sebagai fenomena sosial, yang sebenarnya itu tupoksinya. Dalam hitungan bulan CFW dibicarakan semarak, tidak saja dalam negeri. Dibicarakan juga oleh media fesyen Jepang, Tokyo Fashion. Tulisnya, CFW itu mirip dengan kemunculan Harajuku Fashion Street, di Jepang. Harajuku adalah sebuah distrik yang berada di Shibuga, kota Tokyo. Distrik ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda yang bergaya out of the box sejak tahun 1990-an. \"Thread keren tentang ribuan anak muda Indonesia yang berdandan dan membuat jalan-jalan di Jakarta Pusat menjadi hidup sebagai fashion catwalk, seperti Harajuku di Jepang,\" tulis Tokyo Fashion di akun Twitternya. Anies Baswedan, meski tidak diniatkan, seolah memilih tantangan jadi peluang. Meski itu penuh risiko. Ia sepertinya enjoy menjalaninya. Seperti tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Meski tentu aturan mesti ditegakkan: mana model pakaian yang boleh dan tidak boleh diumbar di ruang publik. Tidak lantas menghalalkan apa yang keluar dari asas kepatutan, itu dianggap bagian dari ekspresi. Anies dan timnya pastilah sudah menyiapkan pirantinya, yang terus akan dikaji dan disempurnakan. Akankah CFW di SCBD jadi satu legacy yang ditinggalkan Anies, yang bisa dikenang panjang atau cuma tren sesaat anak-anak muda dalam mengekspresikan diri. Sepertinya waktu yang bisa menjawabnya. (*)
POPULER
