OPINI
FIFA Tidak Mau KLB, Mahfud Bisa Apa?
Rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) besutan Mahfud MD ternyata tidak \'dianggap\' oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketua Umum Mochamad Iriawan alias Iwan Bule dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI tidak mau mundur dan Kongres Luar Biasa (KLB) tidak akan digelar. Konon itu juga kemauan FIFA Oleh: Rahmi Aries Nova Wartawan Senior FNN SEBAGAI pemilik kompetisi berlabel Liga 1, PSSI disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober 2022. Itu tertuang dalam Laporan Investigasi Tim TGIPF yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2022. Pada Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi di halaman 123, poin pertama Kesimpulan, tertulis bahwa kerusuhan pasca pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya itu terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggung jawab pada pihak lain. Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita, sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional. Untuk itu sebagai rekomendasinya Tim TGIPF pada poin 1.b menyebutkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepakbola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air. Adapun pertandingan sepakbola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Sayangnya PSSI bukan FPI (Front Pembela Islam), yang saat Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, hanya dengan sekali ia menggelar jumpa pers, organisasi itu langsung dinyatakan bubar dan terlarang. Padahal FPI tidak pernah melakukan kegiatan yang memakan korban jiwa, sebaliknya enam anggota mereka dibunuh secara keji oleh kelompok yang kini bisa disimpulkan sebagai Satgassus Merah Putih POLRI yang dipimpin Ferdy Sambo. PSSI justru sebaliknya, rekomendasi Mahfud tidak digubris. Himbauan agar Iwan Bule dan Exco dianggap angin lalu. Bahkan anggota Exco Ahmad Riyadh bahwa rekomendasi itu ditujukan untuk Presiden. Mungkin maksudnya selagi Jokowi tidak menghimbau mereka untuk mundur ya mereka santai aja. Terlebih Presiden FIFA Gianni Infantino usai bertemu Jokowi juga telah memiliki kantor di Jakarta dan justru melibatkan Iwan Bule cs dalam Tim Transformasi Sepakbola Nasional yang akan bekerja hingga akhir November mendatang. Dan Mahfud pun makin tak berdaya. (*)
Inisiasi-Inisiasi “Nekad” Nusantara
Proyek pendirian Pondok pesantren ini sendiri terdorong oleh semangat itu. Nusantara termotivasi melakukan sesuatu, dan “quite big and ambitious”, untuk mengenalkan Indonesia khususnya dalam konteks sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SEKIRANYA Saya ingin menyimpulkan Nusantara Foundation itu dalam satu kata, mungkin kata yang tepat: “determinasi” atau “nekad”? Kata determinasi mungkin terlalu positif. Karenanya saya lebih cenderung untuk memakai kata “nekad”. Memang sejak berdirinya pada bulan September 2013 lalu Nusantara telah melakukan banyak gebrakan yang secara sederhana dapat dilihat berani, bahkan mungkin sangat “nekad”. Penamaan Nusantara itu sendiri sesungguhnya terbangun di atas semangat itu; berani (nekad)? Kata Nusantara di Amerika sangat tidak populer. Orang tidak mengenal apa Nusantara itu. Sehingga penamaan yayasan ini dengan Nusantara riskan untuk tidak mendapat atensi dari masyarakat. Nusantara didirikan pertama kali oleh sekolompok muallaf murid-murid saya ketika itu dengan tujuan utamanya: pengadaan “Muallaf Center” di Kota New York. Dengan dukungan Dompet Dhuafa ketika itu dengan berbagai kegiatan diluncurkan, termasuk kelas-kelas khusus untuk muallaf. Namun di awal berdirinya Nusantara telah menginisiasi sebuah kegiatan yang lagi-lagi terasa “nekad”. Kegiatan itu adalah mensponsori pelaksanaan World Zakat Forum (WZF) bekerjasama dengan Badan Zakat Nasional (Baznas) dan banyak Laznas dari dunia Islam. Hadir di acara tersebut 70 peserta dari 25 negara. Beberapa bulan kemudian Nusantara menginisiasi pelaksanaan Seminar Islam di PBB New York. Seminar yang membahas sejarah dan pengaruh Islam di bumi Nusantara lagi-lagi “nekad”. Hadir sebagai pembicara ketika itu beberapa professor dan ahli Indonesia (Indonesianis) dari beberapa Universitas Amerika. Bahkan dari Indonesia hadir juga Bapak Dahlan Iskan, Aa Gym, dan beberapa tamu lainnya. Berselang beberapa bulan kemudian Nusantara kembali “nekad” mengadakan sebuah acara seminar besar dengan tema: “Challenging extremism together globally”. Hadir sebagai pembicara beberapa professor dan ahli di bidang ini. Salah satunya adalah Prof. Robert Hefner dari Boston University yang sangat populer itu. Berbagai acara “nekad” Nusantara berhasil dilaksanakan, termasuk beberapa kegiatan dialog antar pemeluk agama, out-reach programs (mengenalkan Islam ke beberapa Universitas Amerika), dan beberapa kegiatan sosial/keagamaan lainnya. Bahkan beberapa kali mengadakan “Muslim fashion show” bersama Dian Pelangi, Elzatta, dan lain-lain. Inisiatif “nekad” terbesar Nusantara dimulai pada penghujung tahun 2018 lalu. Langkah ini oleh sebagian orang dianggap tidak masuk akal, minimal over ambisius. Tapi itulah realitanya. Nusantara menginisiasi pendirian pondok pesantren di Amerika Serikat. Dan ini dilakukan di saat Islam mengalami tekanan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Donald Trump. Saya tidak membahas lagi inisiatif “nekad” ini di sini. Karena saya yakin banyak yang telah mendengar dan mengenalnya. Walau proyek itu masih dalam proses dan sedang berjalan, tapi berita yang menggembirakan adalah bahwa derap langkah juang itu terus bergerak. Berbagai inisiatif “nekad” juga dilakukan di lokasi Pondok. Termasuk acara-acara sosial, buka puasa, dengan mengundang tetangga-tetangga non Muslim yang belum pernah sama sekali bersentuhan dengan Islam. Juga kegiatan “nekad” boarding school selama dua bulan di tahun 2019 dan 2021 dengan peserta yang harus dibatasi. Program GLP for students dan GLP for Ustadz juga sebuah program kepemimpinan yang terasa “nekad”. Beberapa hari lalu US Department of State (Kemenlu US) meminta Nusantara menjadi host pertemuan antara tokoh-tokoh agama Timur Tengah (Middle East) dan Amerika. Pertemuan ini disponsori oleh Kemenlu Amerika untuk membahas beberapa kemungkinan kerjasama di bidang pendidikan. Diakui Isu Islamophobia dan anti semitisme selalu menjadi tema utama pertemuan itu. Annual talk on the Prophet (pbuh). Di tahun 2019 lalu, persis sebelum terjadi pandemi covid Nusantara kembali menginisiasi kegiatan “nekad” lainnya. Kegiatan itu adalah pertemuan tahunan di bulan Rabiul Awal dengan nama: “Annual talk on the Prophet Muhammad (pbuh)”. Acara tersebut sekaligus dirangkaian dengan penggalangan dana bagi kesinambungan berbagai kegiatan Nusantara, khususnya pembangunan pondok pesantren yang dimaksud. Covid menutup pintu untuk kegiatan ini selama dua tahun (2020-2021). Alhamdulillah di tahun 2022, tepatnya Sabtu 29 Oktober ini Nusantara kembali melangsungkan acara “nekad” itu. Persiapan acara dilakukan dengan lebih matang. Berbagai inisiatif Nusantara yang saya sebut “nekad” ini memang terasa nekad. Selain karena saya sadar dengan segala keterbatasan, baik tenaga SDM dan dana, juga karena keterbatasan kesempatan di tengah berbagai tanggung jawab di kota New York. Acara annual talk Sabtu ini menjadi sangat penting karena selain akan menghadirkan seseorang yang saya sebut “a Muslim by heart”, Dr.Craig Considine, juga akan hadir beberapa pejabat Amerika. Di antaranya anggota Kongress Grace Meng, NY Senator John Lui, NY Rep. David Weprin, perwakilan kantor Walikota dan Kepolisian New York. Tentu akan sangat baik bagi upaya promosi Indonesia jika pejabat perwakilan pemerintah RI juga hadir. Undangan telah dikirimkan kepada semua. Semoga mereka melihat acara ini sebagai ajang yang baik, tidak saja untuk memperlihatkan dukungan kepada warganya. Tapi juga sebuah kesempatan untuk PR dan networking yang saya yakin sangat diperlukan oleh Indonesia di luar negeri. Proyek pendirian Pondok pesantren ini sendiri terdorong oleh semangat itu. Nusantara termotivasi melakukan sesuatu, dan “quite big and ambitious”, untuk mengenalkan Indonesia khususnya dalam konteks sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Bukan dengan kata-kata dan slogan. Tapi dengan aksi dan kenyataan. Kata seorang teman: “jika mereka membangun imej dengan asumsi-asumsi, kita respon dengan aksi dan fakta”. See you all this Saturday, 29 October. Starts at 4:30 PM, ends by 9:30 PM. Venue: Agra Palace: 116-33 Queens BLVD Forest Hills, NY 11735. New York, 27 Oktober 2022. (*)
Langkah Kecil Menuju Revolusi
Langkah kecil perlu menciptakan ilusi perlaha-lahan menggerogoti sedikit demi sedikit. Jangan khawatirkan ketika ada reaksi mereka marah karena itu tanda emosi mereka terlibat. Habisi mereka pada saat masih kecil. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETIKA Jenderal Charles de Gaulle melarikan diri ke Inggris ia mempunyai satu sasaran – memulihkan kehormatan Prancis, akan memerdekan Prancis. Seandainya de Gaulle mengumumkan niatnya ia pasti sudah dipandang sebagai campuran berbahaya antara ilusi dsn ambisi. Sebagai gantinya dengan luar biasa sabar dengan tetap fokus pada sasarannya de Gaulle menggerogoti sedikit demi sedikit. Kunci untuk menjadikan efektif adalah mempunyai kesadaran yang jelas pada sasarannya, lalu mengidentifikasi area kecil yang harus dikuasai. Untuk setiap gigitan harus mempunyai gigitan yang mempunyai logika strategi keseluruhan, sehingga tidak seorangpun mencium niatnya. Kalau gigitan terlalu besar, tidak akan sanggup menangani dan kewalahan dengan berbagai masalah. Cara kerja strategi: ambil tanpa diskusi dan peringatan – musuh akan bereaksi entah melawan atau memberi kerugiannya tanpa melawan. Ambil yang benar-benar berharga. Mainkan naluri konservatif mereka pada umumnya lebih kuat daripada naluri akuisitif mereka. Melakukan Fait accomply, kuncinya adalah bereaksi cepat tanpa diskusi. Bagian dari konservatifme adalah memilih diskusi yang tidak ada habis- habisnya tanpa mengambil tindakan. Diskusi sudah berlalu sudah tiba saatnya mengambil tindakan adalah kehormatan serta bobot. Semua kita tidak pernah mengetahui kapan Oligarki berdiskusi, semua kekuatan politik dan ekonomi sudah dalam genggamannya. Bahkan gabah (beras) lokal petani sudah dalam kendalinya. Masalah terbesar ada manusia terperangkap pada impian besar hanya impian dan kesulitan fokus pada sasaran dan tidak ada langkah langkah kecil yang diperlukan. Nafsu selalu ingin ada lompatan raksasa menuju sasaran. Dalam dunia sosial (alam) apapun untuk sampai pada besar dan stabil tumbuh secara perlahan lahan. Langkah kecil adalah tindakan berhubungan dengan manfaat psikologis tak terukur, terhubung dengan langkah besar. Langkah kecil bersifat terapeutik (pengobatan) dari pada tindakan. Langsung saja Fait accomply cara terbaik untuk mengambil kendali. Langkah kecil perlu menciptakan ilusi perlahan-lahan menggerogoti sedikit demi sedikit. Jangan khawatirkan ketika ada reaksi mereka marah karena itu tanda emosi mereka terlibat. Habisi mereka pada saat masih kecil. Mustahil akan terjadi People Power atau Revolusi tanpa langkah kecil yang mendahuluinya. (*)
Pemuda itu Bernama Anies
Oleh Nuim Hidayat - Kolumnis ANIES bukan seperti Jokowi. Bila Jokowi tidak ketahuan prestasinya ketika mahasiswa, Anies sebaliknya. Sejak mahasiswa ia sudah berprestasi. Ia biasa berorganisasi dan memecahkan masalah di kampus dan negerinya. Hingga akhirnya ia menduduki sebagai Ketua Senat Mahasiswa UGM. Ia bukan mahasiswa yang anut grubyuk. Musim demo, semua ikut demo. Di tahun 90-an ketika mahasiswa ramai demo Orde Baru, Anies dan kawan-kawan mencari jalan sunyi yang lebih sulit. Yaitu meneliti monopoli cengkeh saat itu yang dikuasai jaringannya oleh Tommy Soeharto. Hasil penelitiannya membuat merah pemerintah Orba saat itu. Di masa mudanya Anies juga menjadi reporter atau wartawan yang andal. Ia telah mewawancarai sejumlah menteri dan pejabat. Ia juga membuat program yang menarik di TVRI Yogya, sehingga namanya melambung tinggi di daerah pusat budaya Jawa itu. Banyak gadis-gadis berkirim surat kagum kepadanya Anies tak puas hanya mencari ilmu di dalam negeri saja. Untuk meningkatkan ilmu dan wawasannya ia kemudian melanglang buana ke Amerika. Ia menyelesaikan master dan doktornya di sana. Keinginannya sebenarnya ingin menjadi dosen sebagaimana orang tuanya. Ia pun akhirnya berhasil menjadi rektor di Universitas Paramadina. Tapi latar belakang ilmu ekonomi dan politik yang ditekuninya menyebabkan ia harus ikut serta dalam proses politik di Tanah Air. Maka ketika tahun 2014 Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Pendidikan ia pun menerimanya. Ia heran kenapa presiden memecatnya di tengah jalan. Mungkin presiden dan kroninya tidak ingin sistem pendidikan yang dibuat Anies menguntungkan umat Islam Indonesia di masa depan. Namun yang jelas, pembawaannya yang kalem dan cermatnya dalam bertutur dan bertindak menjadikan kaum minoritas pun nyaman dengannya. Anies tidak dianggap ancaman bagi mereka. Bahkan diantara mereka kini banyak yang mendukung Anies karena keteduhan dan keamanan yang diwariskan Anies dalam lima tahun memimpin Jakarta. Kini Anies tidak muda lagi. Meski ada sebagian kalangan yang menyatakan ia masih muda karena belum berumur 60 tahun. Apapun kata orang, Anies adalah contoh pemuda yang baik dan berprestasi di negeri ini. Pemahaman Islam dan kebangsaan Anies tidak diragukan. Ia ingin mewarisi jejak kakeknya yang sangat berprestasi dalam kemerdekaan bangsa ini. Anies ingin melunasi janji kemerdekan, agar masyarakat benar-benar bisa tenteram, adil dan makmur. Sejak mahasiswa Anies telah mengenal pemikiran tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, Sjahrir, Mohammad Natsir dan lain-lain. Anies kaya pengetahuan dan pengalaman. Tahun 2024 adalah tahun menentukan bangsa ini. Apakah bangsa ini akan mandiri atau terus disetir asing, seperti saat ini. Mendukung Anies sebagai calon presiden, bukan hanya memilih calon yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Memilih Anies juga bermakna memberikan pelajaran kepada para pemuda. Jadilah pemuda seperti Anies. Jadilah pemuda yang berprestasi, giat mencari ilmu, senang berorganisasi, memberikan solusi kepada masyarakat dan mempunyai keimanan yang kuat. Saatnya 2024 kita mempunyai presiden yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda. Presiden yang kata-kata dan tindakannya mencerahkan bagi bangsa Indonesia Bukan mencari calon presiden lain yang tidak jelas prestasinya dan hanya bisa membuat ruwet bangsa. Selamat hari Sumpah Pemuda. Selamat mencari, membentuk dan menemukan pemuda-pemuda yang hebat di negeri ini. Pemuda yang shalih, cerdas dan kreatif. Pemuda yang akan membawa bangsa ini dihormati dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Wallahu azizun hakim. (*)
Bravo BEM UI
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERSENYUM nyaris tertawa tetapi mengacungkan jempol atas kreativitas BEM UI dalam memberi penilaian kepada kabinet Jokowi-Ma\'ruf. Ternyata IP seluruh Menteri itu rata-rata satu koma sehingga disebut Nasakom, nasib satu koma. IP terendah 1,O yang diberikan kepada Kapolri Listyo Sigit \"Malaikat Pelindung Institusi Bobrok\" dan Ketua KPK Firli Bahuri \"Si pelanggar Kode Etik\". IPK (Indeks Prestasi Kurang Ada) tertinggi adalah Nadiem Makarim 1,7 dan segera digelari \"Menteri yang salah urus Pendidikan\". Di tengah ada \"Penjahat Pengkhianat Demokrasi\" yaitu Luhut Binsar (1,3) dan Bahlil Lahadalia (1, 4). Sementara Sri Mulyani, Arifin Tasrif dan Suharso Monoarfa berpredikat \"Tukang Bakar Duit Rakyat\". Penilaian yang tentu membuat kecut wajah Jokowi-Ma\'ruf ini dinilai kreatif dan cermin kemampuan mahasiswa menangkap aspirasi masyarakat. Kabinet JM memang buruk dan amburadul. Cocok bila dinarasikan sebagai Indeks Prestasi Kurang Ada. Suara BEM UI adalah suara dari masyarakat yang diam atau bungkam. \"Hatrick\" BEM UI sejak \"The King of Lip Service\", \" Foto pajangan di kelas SD\" hingga kini \"kabinet Nasakom\" ini tentu menarik. Sebuah kritik membangun untuk membangunkan kabinet yang \"kerja-kerja-kerja\" nya tidur melulu. Menjelang berakhir dari periode yang lebih banyak akting ketimbang hasil penting. Terlalu banyak imajinasi dibanding prestasi. Dari aspek ideologis meski bukan yang dimaknai BEM UI penamaan Nasakom juga menggelitik. Nasib satu koma berlaku pula untuk pengelolaan kehidupan Demokrasi di bawah Jokowi. Gaya politik Orde Lama di masa Demokrasi Terpimpin ternyata dijalankan. Demokrasi yang dipimpin Oligarki. Nasionalis berbau kiri mendominasi. Sementara agama tergencet tidak berdaya. Itupun agama dalam konteks peliharaan rezim. Rezimintasi faham agama. Di samping aksi demonstrasi bersama BEM lain BEM UI juga melakukan aksi narasi. Titik temunya adalah suara keras kepada rezim yang bebal, sok kuasa dan pandai bersandiwara. Rezim yang menganggap rakyat sebagai penonton yang mudah dibohongi dan dipaksa untuk kagum pada alur cerita kepalsuan. Satu lagi peluru telah ditembakan mahasiswa kepada Pak Jokowi bersama kabinetnya. Moga mereka sadar. Bravo BEM UI. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Bandung, 28 Oktober 2022
Sumpah Pemuda?
Sentimen-sentimen primordial kesukuan justru mulai marak akhir-akhir ini. Langkah ini adalah sebuah langkah mundur, jika bukan pengkhianatan, Soempah Pemoeda. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya. @Rosyid College of Arts HARI ini, 28 Oktober 2022, kita mengenang Soempah Pemoeda 94 tahun silam. Peristiwa itu menandai kelahiran sebuah bangsa baru, yaitu Bangsa Indonesia. Segera perlu dicermati bahwa Bangsa Indonesia tidak lahir secara alami, tapi buah imajinasi anak-anak muda dari berbagai suku yang tinggal di sebuah bentang alam yang semula disebut sebagai Hindia-Belanda. Imajinasi tersebut kemudian disebut anak-anak muda itu sebagai bangsa Indonesia. Peristiwa Soempah Pemoeda itu dengan demikian melahirkan dua imajinasi baru : bangsa sebagai entitas baru yang melampaui suku, dan Indonesia yang menggantikan Hindia-Belanda. Peristiwa itu sangat penting karena terbukti kemudian memungkinkan Proklamasi Kemerdekaan bangsa terjajah itu 17 tahun kemudian oleh Soekarno-Hatta. Imajinasi para pemoeda itu yang menjelaskan mengapa Emanuel Macron tidak lama ini mengkhawatirkan kemunduran Barat sebagai kekuatan imajinasi yang selama 200 tahun lebih mendominasi dunia. Macron mengatakan bahwa konflik Rusia-Ukraina merupakan bukti pengeringan imajinasi Barat vis-a-vis Timur yang dengan susah payah didaku oleh China. Permusuhan NATO vs Rusia adalah blunder geostrategi karena membiarkan AS untuk mendorong terus permusuhannya dengan Rusia itu sebagai permusuhan Barat dengan tetangga dekat Eropa sendiri. Rusia semakin menempatkan diri sebagai Eurasia karena dimusuhi terus-menerus oleh NATO. Kejadian Kamis pagi kemarin di sebuah SMA swasta di kawasan Juwingan Surabaya menjadi penting bagi saya dalam memaknai Sumpah Pemuda hari ini. Bersama istri dan juga Kepala Sekolahnya, kami menyaksikan putra-putri SMA Kertajaya bercerita tentang foto-foto di sekitar rumah mereka yang mereka ambil sendiri beberapa waktu sebelumnya. Rumah-rumah pemuda-pemudi ini tersebar luas sejak di Jojoran, Sidotopo, Benowo, Menganti, hingga Gubeng Kertajaya. Beberapa diantaranya tinggal di Homesantren di kawasan Tambaksari. Rumah-rumah itu pada umumnya sederhana, dalam kampung yang padat penduduk. Rico yang tuna netra tinggal di Homesantren. Sebagian lagi yatim atau bahkan yatim piatu seperti Yunita yang bercita-cita jadi dokter. Zuhair yang tinggal di sekitar Gelora Bung Tomo berkisah tentang mengintip pertandingan sepakbola dari atas loteng rumahnya. Bercerita di depan teman-temannya tentang rumah mereka masing-masing beserta kenangan indah bersama keluarga adalah sebuah proses memaknai pengalaman sebagai imajinasi yang dikonstruksi kembali. Belajar adalah proses memaknai pengalaman sebagai imajinasi, sebagai dongeng. Banyak yang tidak menyadari bahwa bangsa ini, dan juga Indonesia adalah dongeng kolektif, sebuah imagined community, bukan in factu, tapi in statu nascendi yang terus dilahirkan dalam imajinasi. Begitu imajinasi kolektif para pemuda ini hilang, maka hilang pula bangsa dan Indonesia. Begitulah tingkat kerapuhan bangsa Indonesia ini. Tentu sangat berbahaya sekali jika para penguasa dengan sembrono memberi pengalaman buruk berbangsa dan bernegara melalui berbagai maladministrasi publik di mana banyak hukum dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat kecil, tapi untuk mempertahankan kekuasaan para elit politik dan segelintir taipan. Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pendidikan melalui persekolahan massal paksa dijadikan instrumen pencetakan buruh trampil bagi kejayaan invetasi para pemilik modal asing dan kaki tangan domestiknya. Pemilu hanya menjadi istrumen transfer bersih hak-hak politik publik pemilih ke para elit partai politik, bukan untuk memastikan siklus kepemimpinan yang semakin meritokratik yang menghasilkan pelayanan publik yang semakin pula memberdayakan, mencerdaskan, dan memerdekakan bangsa ini. Polarisasi yang makin tajam antara kelompok cebong dan kampret alias kadrun tidak bisa dibiarkan menghancurkan imajinasi kolektif bangsa ini. Sayang sekali rezim saat ini justru memelihara tidak sedikit kanker medsos buzzer bayaran untuk mempertajam keterbelahan bangsa ini. Jika Sumpah Pemuda membuka sebuah spektrum baru bagi barisan suku-suku yang menjadi sebuah bangsa baru, rezim oligarki saat ini justru menempuh jalan sebaliknya: membiarkan keterbelahan ini untuk tetap berkuasa sambil menjadi kaki tangan kekuatan-kekuatan nekolimik asing. Sentimen-sentimen primordial kesukuan justru mulai marak akhir-akhir ini. Langkah ini adalah sebuah langkah mundur, jika bukan pengkhianatan, Soempah Pemoeda. Kegiatan Zuhair, Yunita, dan Rico dkk bercerita di depan kelas di sebuah kampung di Surabaya itu penting dari perspektif pemuda Indonesia saat ini. Di kampung Peneleh yang tidak jauh dari Juwingan, dulu HOS Tjokroaminoto mulai membangun imajinasi kolektif bangsa ini bersama Soekarno muda. Ingatlah bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah imajinasi kolektif yang rapuh. Pemuda Indonesia saat ini, sejak millenials sampai Gen-Z tidak boleh membiarkan diri menjadi korban kemiskinan imajinasi segelintir orang yang sok berkuasa. Jemursari, 28 Oktober 2022. (*)
Utang, Utang Lagi, Lagi Utang Jadi Ambyar
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 Liz Truz mundur dari Perdana Menteri Inggris. Jabatan bergengsi. Baru seumur jagung. Karena mau berutang. Utang mau menutupi APBN yang ambyar. Kenapa utang lagi, karena ingin agar rakyat Inggris punya kehidupan ekonomi lebih baik. Dengan memotong pajak lemasukan APBN berkurang ya utang jalan keluarnya. Tak terduga Poundsterling mata uang juga paling bergengsi, ambrol nilainya. Ojo dibandingke. Emang. Rakyat Indonesia beda dengan rakyat Inggris. Nrimo. Indonesia utangnya malah sudah sepertiga dari besarnya APBN. Artinya besaran APBN setiap tahun sepertiganya habis untuk bayar utang. Menurut begawan Ekonomi. Dr. Rizal Ramli untuk bayar bunga utang saja dengan berutang lagi. Artinya utang kita sudah gali lubang tutup jurang. Jurang tidak akan bisa ditutupi. Malah lubang gali-galian di mana-mana. Liz yang mundur di Inggris bertujuan meningkatkan kehidupan ekonomi dengan memotong pajak. Sementara di negerinya Presiden Jokowi, utang ditambah untuk meningkatkan infrastruktur. Bukan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan, pajak tidak dipotong malah dinaikkan. Menurut para ahli. Infrastrukturnya Jokowi banyak tidak menghasilkan produktivitas keekonomian. ROI (Return on Investment) rendah bahkan negatif. Salah satunya LRT di Palembang, Anda sudah tahu. Penumpangnya sepi, termasuk berbagai bandara dan pelabuhan. Sepi tanpa kesibukan. Tanpa pemasukan. Rugi. Pasti. Beban juga pasti. Mana lagi ROI yang rendah. KCIC Kereta Cepat Indonesia Cina Jakarta-Bandung. Sudah dihitung oleh ahli setingkat Faisal Basri memperkirakan BEP (Break Event Point) titik impasnya baru tercapai puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Mungkin ketika itu sudah jadi rongsokan atau ketinggalan zaman. KCIC sekarang sudah jadi beban APBN dan seterusnya. Ada lagi infrastruktur ROI rendah. Ada IKN Ibu Kota Baru. Sehingga investor sama sekali tidak tertarik. Bagi Investor. ROI sangat penting. Itu nyawa mereka untuk melangkah. Jika salah bisa bangkrut alias mati. Timbul ide rezim Jokowi obral tanah. Bahkan terkesan menggadaikan tanah air. Boleh “pakai” selama 160 tahun. Masihkah investor tidak tertarik?. Ingat ROI. 160 tahun,luar biasa!. Hampir sama dengan separuh lamanya Indonesia dijajah Wulanda, 350 tahun lamanya. Terus bagi rezim pemerintah tinggal keruk APBN dan Utang lagi. Maaf, istilahnya banyak menggunakan istilah ekonomi. Bagi awam bagaimana untuk memahaminya. Mari kita sederhanakan. Seorang kenalan saya. Suku Cina. Pedagang bahan tekstil di Jakarta sukses. Ingin menjadi pengusaha industri. Keuntungan dagangnya untuk beli tanah, digadaikan/utang ke Bank. Untuk membeli mesin industri (infrastruktur) mendirikan pabrik. Belum mencapai titik impas. Dia ingin membangun real estate di Bandung Barat, dengan modal berutang lagi ke Bank. Jaminannya pabrik. Lalu real estate tidak laku. Macet. Pabrik pecah kongsi. Macet lagi. Akhirnya disita Bank. Utang lagi. Lagi utang. Ambyar. Satu lagi contoh. Ini viral. Tahukan. Kasus Cipaganti Rental di Bandung. Mengembangkan infrasutruktur bisnis ke berbagai hal. Caranya mengumpulkan investor dengan iming-iming pengembalian dengan keuntungan besar. Ambyar. Pemilik terpaksa jadi penghuni rutan. Dibalik jeruji besi. Tentang uraian utang apa masih bisa disederhanakan, supaya bisa lebih dicerna. Bisa. Seseorang yang gengsinya tinggi. Dengan “kecerdikannya” berutang memiliki rumah gedung, mobil mewah dan berbagai tampilan kemewahan. Supaya dianggap orang sukses, kaya, termasuk golongan elite. Sampai kepada titik dimana kemampuan bayar sudah tidak ada. Semua bentuk kemewahan disita. Bahkan mungkin berurusan dengan kepolisian, kejaksaan bahkan KPK. Anda bisa tarik kesimpulan sendiri. Jika itu terjadi pada Negara Indonesia dengan besarnya utang setiap tahun harus bayar sepertiga dari APBN. Untuk bayar bunga dan pokoknya 805 Triliun ya utang lagi. Sampai ketitik tidak berkemampuan bayar. Konon tahun 2023 krisis ekonomi akan terjadi. Kelam kata para pejabat tinggi termasuk kata presiden. Kata Rizal Ramli tidak tahun depan. Tapi sekarang sudah berlangsung. Tidak sama dengan kisah tentang pengusaha yang bangkrut, yang berakhir di jeruji besi. Bagi Sang Presiden dan menteri-menteri tidak berakhir di jeruji besi. Bagi Negara si pembuat utang jor-joran, Presiden Jokowi, Menko Ekuin Erlangga, Menkeu Sri Mulyani atau Luhut Binsar Panjaitan, menteri berbagai jabatan, setelah berakhir jabatan mereka tetap kaya. Minimal uang dan hadiah dari akhir jabatan Milyaran, apalagi di antara mereka di samping sebagai penguasa juga merangkap menjadi pengusaha, akan tetap kaya. Tidak akan menderita ketika ada krisis ekonomi melanda. Hidup tetap enak, bahkan keluarga dan turunan mereka tetap sejahtera. Legacy rezim menjadi kelam karena utang lagi, lagi utang dan ambyar, akan menjadi beban penguasa berikutnya, menjadi beban rakyat. Termasuk infrastruktur yang ditinggalkan menjadi beban anak cucu, generasi mendatang. Ingat ada yang berumur ratusan tahun merugi, bahkan 160 tahun. Perlu dipikirkan untuk menyusun UU tentang pertanggungjawaban pemimpin. Terutama Presiden dan menteri-menterinya. Yang ugal-ugalan berutang, dan infrastruktur yang merugi dan mangkrak. Harus ada resiko walaupun tidak menjabat lagi. Supaya mendatang tidak ada lagi pemimpin yang seenaknya membangun. (*)
Menatap Masa Depan Indonesia
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa HARUS tetap optimistis. Tidak boleh ada kata pesimis. Setiap negara punya masalah yang tidak ringan. Tapi, untuk Indonesia memang cikup berat. Entah harus dimulai dari mana. Para akademisi berharap sebuah perubahan bisa diawali dengan lahirnya seorang pemimpin yang memiliki integrity, capability dan commitment (kenegarawanan) yang kuat. Masalah di Indonesia boleh dibilang akumulasi warisan dari masa lalu. Terutama Orde Lama dan Orde Baru. Orde Reformasi tidak banyak membuat perubahan kecuali perubahan pada sistem pilpres. Semula menjadi hak pilih MPR, sekarang diambil alih secara langsung oleh rakyat. Hanya itu. Yang lain? Secara substansial, tidak banyak perubahan. Mungkin ada, tapi untuk siapa? Ini pertanyaan yang sangat serius. Dari aspek mental, Indonesia beda dengan umumnya negara maju. Di negara maju, mereka tahu masalah, lalu berupaya mengatasinya. Di Indonesia, mereka tahu masalah, tapi diwariskannya ke generasi berikutnya. Mungkin kesimpulan ini tidak sepenuhnya tepat. Tapi, faktanya memang terlalu sedikit masalah mendasar yang mampu diatasi oleh setiap rezim. Berganti rezim, masalah tetap sama. Hampir semua masalah diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dari satu rezim ke rezim berikutnya. Nyaris tidak ada perubahan kecuali hanya infrastruktur. Sejumlah problem utama dan krusial tidak berubah. Penegakan hukum misalnya, tak ada perubahan signifikan. Padahal, hukum adalah pondasi peradaban bangsa. Jika hukum tidak memberi kepastian dan rasa keadilan, maka sebuah bangsa akan sulit membangun karakternya. Karakter bangsa sangat dipengaruhi oleh penegakan hukumnya. Hukum, dalam prakteknya, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apalagi jika politik ikut terlibat. Keadilan menjadi barang langka dan sangat mahal. Tumpulnya hukum dalam waktu yang terlalu lama telah menyuburkan lahirnya para mafia. Semua mafhum, Indonesia adalah negara yang telah dikuasai oleh para mafia. Oligarki disebut sebagai rajanya mafia. Selama hukum tidak ditegakkan dan persoalan terkait aparat hukum tidak diatasi, maka Indonesia akan sulit melangkah ke depan untuk menjadi bangsa yang punya harapan sebagai bangsa yang maju. Lemahnya penegakan hukum (law inforcement) menjadi tembok tebal yang akan terus menghambat Indonesia untuk membenahi masa depannya. Selain hukum, ada masalah birokrasi. \"Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah\". Birokrasi kita terlalu rumit dan berbelit-belit. Semua serba uang dan panjang. Urus pendirian perusahaan, bisa berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan. Biayanya cukup mahal. Padahal, lahirnya perusahaan akan membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah income (pajak) negara. Itu saja dipersulit. Di Amerika, seorang gubernur (negara bagian) dan presiden (federal) akan dipilih kembali kalau mampu menambah lapangan kerja. Ini ukuran umumnya negara maju. Di Indonesia, bukan prestasi yang jadi ukuran, tapi pencitraan. Birokrasi menjadi rumit dan padat biaya (serba bayar). Lagi-lagi, ini ada hubungannya dengan penegakan hukum yang lemah. Korupsi dan suap menjamur jadi tradisi dalam praktek birokrasi kita. Birokrasi menjadi sarang mafia, karena hukum seringkali tidak hadir di sana. Soal ekonomi, kita juga punya masalah serius. Orang kaya terlalu sedikit dibanding orang miskin. Jarak kaya-miskin terlalu lebar. 1% orang Indonesia menguasai 50% kekayaan negara. 10% menguasai 77% kekayaan negara. 90% warganegara memperebutkan 23% sisanya. Satu tanah bisa ada tujuh sertifikat. Mafia tanah bekerjasama dengan oknum birokrat mengambil tanah rakyat dan merampok tanah negara. Ini terus terjadi dan belum sungguh-sungguh mampu datasi. Kita bisa bayangkan seandainya sumber daya alam (SDA) kita, mulai dari nikel, batu bara, besi, emas, dll, 65% buat negara dan hanya 35% untuk investor (lokal maupun asing), maka kemakmuran rakyat akan terjamin. Pendidikan tidak hanya free sampai SMA, tapi gratis juga sampai kuliah. Kualitas pendidikan dan riset akan mampu mendorong lebih cepat lagi kemajuan bangsa. Inilah cita-cita kemerdekaan bangsa yang terabaikan. Empat aspek yaitu penegakan hukum, sistem dalam birokrasi, kekuatan ekonomi dan kualitas pendidikan merupakan pilar peradaban bangsa yang harus dibenahi dan ditata ulama lebih serius, sungguh-sungguh dan terukur. Jika empat pilar ini tidak berubah, terlalu pesimis berharap Indonesia mengalami perubahan yang berarti di masa depan. New York, USA, 26 Oktober 2022
Wanita Berjilbab Masuk Istana: Taktik “Etok Etok”
Jangan direspon atau kalaulah akan direspon beritahu, dugaan sinetron ini mereka sedang latihan saja. Mereka sering tidak menyadari melakukan taktik yang sama pada kondisi-kondisi yang berbeda itu kesalahan dan fatal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof Din Syamsuddin: Istana tersebut ia anggap sebagai self fulfilling prophecy atau perkabaran tentang sesuatu yang bakal terjadi. Masyarakat luaspun sudah paham paska Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko singgung tentang radikalisme, tidak makan waktu lama akan ada kejadian etok-etok (pura-pura) sebagai pembenaran atas ucapannya. “Membatasi diri dengan taktik yang itu-itu saja tidak selalu perlu. Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan, kita akan lebih dapat melepaskan diri dari bahaya” (Fables Aesop). Kesalahan fatal adalah mengganggap sukses dengan taktik yang sama pada keadaan yang sudah berubah. Dalam forum kajian politik Merah Putih, peristiwa wanita berjilbab berusaha masuk Istana – bukan topik penting sekalipun dengan kelakar tetap dibahas sekenanya dengan super santai. Seorang wanita yang \"berjilbab dan berhijab\" disertai cadar berjalan di depan Istana Merdeka. Tiba-tiba di depan gerbang utama dia menodongkan pistol FN ke arah seorang Paspampres. Polisi lalu-lintas yang bertugas di sekitar Istana lantas segera mengamankan perempuan tersebut. Kini yang bersangkutan berada di Polres Metro Jakarta Pusat, dan menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran kasus ini “masih didalami”. Dugaan kuat pengulangan taktis yang sama dengan kejadian wanita berjilbab yang tiba-tiba menerobos Mabes Polri di Jl Trunojoyo. Rakyat lebih cepat cara mendalaminya bahwa itu hanya sekedar mainan. Kesan pendapat netizen di medsos bahwa yang bersangkutan hanya bermain-main menodongkan senjata. Dugaan kuat pistol mainan dan sama sekali tidak terdengar ada tembakan. Terlalu sering munculnya skenario yang sama orang stres, gila atau gemblung jadi-jadian. Terkesan semuanya hanya skenario siapa yang menjadi peran action-nya di pintu gerbang Istana dan siapa Paspampres yang harus pura-pura beraksi cepat merespon satu paket rekayasa yang biasa dengan taktik yang sudah usang tidak menyediakan keadaan yang sudah berubah. Sangat mungkin hanya untuk mengalihkan tekanan isu ijazah palsu yang sangat kuat menerpa Istana. Apalagi Presiden Joko Widodo barusan salah counter attack dengan mengatakan ijazah tidak penting, yang penting skill. Pernyataan itu jelas sangat fatal. Spontan rakyat mencibir dengan sindiran tersebut, “itu benar skill menipu, bohong-bohongan dll. We…” Framing ke sentuhan tuduhan stigma dan radikalisme akan coba ditiupkan kembali atau setelah Moeldoko menyinggung politik identitas, dan skenario pelaku harus memakai jilbab bisa saja dalam paket skenarionya. Hanya itu kecil arahnya nyasar ke sana. Drama diupayakan ke arah islamophobia bisa terjadi, tetap saja sasaran jangka pendek agar masyarakat beralih perhatian ke istana terkait ijazah palsu bagaikan bom nuklir yang jatuh di istana. Sangat mungkin kalau test the water ini gagal sesuai tujuan akan ada plan skenario baru semata untuk menolong istana dari serangan peluru ijazah palsu yang sudah dicoba terus-menerus di-counter tetap gagal total. Kalau skenario perempuan bercadar gagal menarik dan mengalihkan isu ijazah palsu, maka peristiwa itu akan segera di senyapkan, plan lanjutan harus dihidupkan pada penangkapan teroris jadi-jadian tetap dalam kendali skenarionya. Antisipasi atas kejadian dengan taktik yang selalu sama, terlalu vulgar dan abal-abal diduga dan terduga kuat hanya main-mainan dan dagelan. Jangan direspon atau kalaulah akan direspon beritahu, dugaan sinetron ini mereka sedang latihan saja. Mereka sering tidak menyadari melakukan taktik yang sama pada kondisi-kondisi yang berbeda itu kesalahan dan fatal. Cara yang sama, taktik etok-etok atas kejadian tersebut sudah ada dalam memori kamus rakyat itu kekonyolan yang sia-sia. (*)
Era Meritokrasi Pemilu 2024 Anies Antitesa Jokowi
Tentu pada 2024 nanti suksesi kepemimpinan akan beda dengan 2019, sebab pertarungan kepentingan akan sangat tajam dan akan menghalalkan segala cara. Sebab ini soal hidup matinya kelompok oligarki bisa jadi keris Empu Gandring akan mewarna perhelatan perebutan kekuasaan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PILPRES masih tahun 2024. Ketika ada partai yang mendeklarasikan calon Presidennya, partai besar PDIP menyoroti langkah Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau Capres 2024. Langkah NasDem sebagai partai koalisi pemerintah itu dinilai PDIP tak sesuai etika politik yang diharapkan, karena Anies selama ini diketahui memiliki pandangan berbeda dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Pandangan politik berbeda ya memang harus berbeda dan itu sudah menjadi kehendak rakyat. Mengapa, sebab rakyat ingin kembali pada tujuan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menjadi ribut di koalisi pendukung PDIP ketika ada yang mengatakan Anies adalah antitesa Jokowi. Mengapa harus baper dan langsung marah, bukannya kontestasi pilpres itu adu konsep menawarkan apa yang dikehendaki rakyat? Bahkan harusnya memang calon bisa menawarkan antitesa dari Inkamben, misal selama ini banyak janji-janji yang tidak ditepati ya antitesanya buat janji- janji yang ditepati, selama ini diatur oleh oligarki, ya buat antitesanya negara ini merdeka tidak tergantung oligarki. Utang yang sudah menggunung ya buat antitesanya tidak lagi hutang yang sembrono. Menjual aset-aset negara seperti PLN ya buat antitesanya bahwa pemerintah berdaulat atas energi, korupsi yang merajalela ya antitesisnya korupsi dihabisi sampai keakar-akarnya. Kepolisian yang sudah berada di titik nadir ya buat antitesanya supaya Kepolisian bermartabat. Memperbaiki negeri ini dari keterpurukan perlu antitesa untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi. Pada Pilpres 2024 sudah saatnya politik Indonesia berubah, pemimpin harus terapkan Meritokrasi tidak lagi karena KKN, atau dinasti politik, dan asal-usul tidak jelas rekam jejaknya. Pemimpin harus terukur dan mempunyai kemampuan yang bisa ditelusuri rekam jejaknya. Istilah Meritokrasi (merit, dari bahasa Latin: mereō; dan krasi, dari bahasa Yunani Kuno: κράτος kratos, \'kekuatan, kekuasaan\') adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. 1. Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. 2. Meskipun konsep meritokrasi telah ada berabad-abad lamanya, istilah ini sendiri diciptakan pada tahun 1958 oleh sosiolog Michael Dunlop Young dalam buku distopia politik dan satirenya yang berjudul The Rise of the Mercy. Bangsa ini tidak bisa lagi dipimpin dengan pemimpin yang tidak jelas rekam jejaknya dan harus berani menegakkan kebenaran terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan pendiri negara bangsa ini yaitu Pancasila dan UUD 1945 asli. Saya sering dengar pidato Aneis Baswedan yang mengatakan bahwa hutang kita mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pernyataan sepert ini tidak sederhana, sebab mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak mungkin diletakkan pada sistem Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan antitesa dari Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Artinya, tidak ada jalan lain mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau tidak kembali pada Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Artinya, sistem MPR harus dikembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, dengan GBHN-nya dan presiden mandataris MPR. Tentu pada 2024 nanti suksesi kepemimpinan akan beda dengan 2019, sebab pertarungan kepentingan akan sangat tajam dan akan menghalalkan segala cara. Sebab ini soal hidup matinya kelompok oligarki bisa jadi keris Empu Gandring akan mewarnai perhelatan perebutan kekuasaan. Antara Pendawa dan Kurawa, antara kaum akal sehat melawan akal dengkul. Tetapi saya yakin bahwa era kengawuran dan pengkhianatan terhadap negara proklamasi akan berakhir. Allah akan turun tangan, sebab negara ini didirikan berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, didirikan, dan dipertahankan dengan resolusi jihad yang penuh dengan panjatan doa-doa para ulama sesepuh bangsa ini. Tentu Allah tidak akan membiarkan negara ini hancur-lebur. (*)
POPULER
