OPINI
Ijazah Palsu, Presiden Palsu?
Oleh : Dr. Memet Hakim - Pengamat Sosial, Ketua Umum APIB (Aliansi Profesional Indonesia Bangkit) SETELAH Tim kuasa hukum Bambang Tri Mulyono (BTM), selaku penggugat Presiden Joko Widodo, mencabut gugatan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara perdata kasus itu telah selesai. Tapi apakah urusan ijazah palsu ini selesai?. Tampaknya belum, bahkan “kehebohan” semakin ramai di medsos. Ketidakpercayaan masyarakat semakin meningkat. Masalah perdata telah bergulir menjadi masalah politis dan sosial. Penahanan BTM dan Gus Nur pada 14 Oktober 2022 dianggap alasan yang “mengada-ada” oleh kalangan netizen. Dasar hukum penahanan sama sekali tidak terkait dengan “kepalsuan ijazah” Jokowi. Bisa saja tindakan polisi tersebut sepertinya mengkonfirmasi bahwa ijazah tersebut memang palsu. Logika umum. Kenapa harus ada penangkapan?. Perlihatkan saja ijazah asli. Tidak perlu menghalangi sidang perdata dengan penangkapan BTM sebagai penggugat. Kasus akan tutup permasalahan kepalsuan ijazah selesai. Dengan menangkap BTM sehingga sidang pembuktian ijazah “terhalang”. Jokowi merugi. Semakin “disembunyikan” semakin meyakinkan masyarakat bahwa memang benar-benar ijazah Jokowi palsu. Hanya karena beliau masih menjadi orang no. 1 yang sangat berkuasa pembuktian kepalsuan masih tertunda. Obrolan ijazah palsu Jokowi tidak saja di medsos tapi juga di warung-warung kopi sampai kepedesaan. Legitimasi Joko Widodo dipertanyakan. Obrolan netizen dan warung semakin menjadi-jadi dengan berita dugaan tentang Harry Mulyono. Pemilik ijazah Sarjana Kehutanan UGM ini meninggal terkait dengan kasus kepalsuan ijazah. Ijazahnya dimanfaatkan oleh Jokowi. Masyarakat belum pernah lihat foto Jokowi pakai toga ketika wisuda. Sesi foto yang sangat dibanggakan dan ditunggu oleh keluarga. Juga jadi pembicaraan, Apakah penghapusan pasal UU hukuman pidana bagi pemalsu berhubungan dengan kasus “ijazah palsu” Jokowi. Apakah perkawinan adik Jokowi mantan istri alm. Harry Mulyono, yang bernama Idayati dengan ketua MK ada kaitannya dengan ijazah palsu?. Demikian juga perpanjangan usia pensiun hakim MK terkait kepalsuan ijazah?. Sehingga ketika kepalsuan terungkap. Pemakzulan tidak dimungkinkan. Issue berkembang liar. Hanya karena BTM ditangkap, Jokowi tidak bisa memperlihatkan ijazah aslinya nya didepan pengadilan. Walaupun mantan guru, kolega Jokowi ramai-ramai memberikan pengakuan dan menyampaikan kesan tentang sekolahnya Jokowi ketika SD, SMP, SMA. Rektor UGM ikut memberikan klarifikasi. Serta beberapa alumni angkatan 1980 Fakultas Kehutanan memperlihatkan ijazah asli mereka. Jokowi tidak ikut memperlihatkan ijazah aslinya. Semua aksi tersebut bukan memberikan keyakinan terhadap keabsahan ijazah Jokowi. Malah sebaliknya gunjingan “kepalsuan” semakin liar. Sebenarnya jika saja ada kejujuran yang tersisa, Jokowi harus menghentikan semua “kehebohan” tersebut. Bukan saja menyangkut martabat diri dan keluarganya. Tetapi juga menyangkut martabat dan harga diri Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Jelaskan secara terus terang, melalui pengadilan untuk diperiksa keaslian ijazahnya. Namun karena Pengadilan sudah tidak ada penggugat sudah mencabutnya. Cara lain yang lebih konsitusional, merupakan cara yang diterima masyarakat adalah DPR RI segera membentuk Pansus tentang ke absahan ijazah Presiden Jokowi. Tidak perlu kuatir rakyat Indonesia sangat religi dan pemaaf. Jika memang ijazah palsu, minta maaf. Kemudian mundur secara baik-baik. Jokowi akan dianggap sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan. Sebaliknya jika terbukti tidak palsu Jokowi dan keluarga akan kembali meningkatkan martabatnya, dan dapat mengakhiri jabatannya dengan terhormat. Jika tidak “diselesaikan” baik secara pengadilan maupun tidak terbentuknya Pansus di DPR, polemik “heboh palsu” akan tetap berkembang dengan segala bumbunya. Presiden Jokowi akan terhina selamanya. Tercatat dalam sejarah bangsa. Ijazah Palsu, Presiden Palsu. Bandung, 12 November 2022
Jokowi-lah Ancaman Demokrasi!
Saya berharap PDIP, Partai, Elemen Civil Socety, dan lain-lain itu mewaspadai Jokowi-Isme, yakni menciptakan feodalisme dan kultusisme yang menjadikan kita menyimpang dari akar konstitusi Republik Demokrasi. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan JOKO Widodo akan dikenang sebagai Presiden Mangkrak. Ini bermula dari mangkraknya Mobil Esemka yang tiada wujudnya hingga kini. Dalam periode pemerintahannya tidak ada niatan mewujudkan realisasi Mobil Nasional, setidaknya meletakkan dasar seperti BJ Habibie dulu dengan Project mobnas: Maleo. Yang ada makin banjir mobil dari RRC dan Korea. Sebelumnya, publik dibuai dengan histeria bila Jokowi Presiden, Rupiah akan kuat di kisaran Rp 10.000 per USD seperti periode awal SBY. (Pada akhir rezim SBY rupiah menyentuh Rp 13.000 per USD). Sekarang yang terjadi malah rupiah sudah lewati angka psikologis pasar Rp 15.800 per USD. (Tampaknya masih akan menaik). Janjinya untuk mewujudkan Nawa Cita yang isinya sangat Sosialistik ala Bung Karno, yang terjadi Rezimnya sangat Liberalis dan Kapitalistik. Tampaknya kita yang over estimed, dari berbagai sumber antara lain Bang Rizal Ramli yang pernah di dalam kabinet, Jokowi nyaris tidak pernah mau membaca executive summary. Padahal cuma 1 lembar sesuai permintaannya. Akhirnya roda pemerintahan berdasar intuisi dan kepentingan Oligarkhys. Ini yang terjadi dari project Infrastrukturnya yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Seperti project IKN (Ibu Kota Negara), Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bandara Kertajati, LRT Jabotabek dll. Semua project Jokowi dapat dipastikan mangkrak dan berpotensi pelanggaran hukum yang dapat menjadikannya berurusan dengan penegak hukum kelak. Jokowi sudah mengantisipai sehingga berupaya untuk terus berkuasa. Namun ambisi tersebut membentur tembok besar ketika PDIP menolak Amandemen 3 periode, dan Perpanjangan 3 tahun. Akhirnya sampailah Jokowi secara terang-terangan meng-endorse beberapa figur, dimulai dari Ganjar Pranowo (Jokowi berutang budi lewat tangan GP sang putra, Gribran Rakabuming Raka, bisa dapat rekom Walikota). Ganjar dengan dukungan resource-nya melejit ke elektabilitas tertinggi dengan maksud mem-presure Megawati Soekarnoputri dan PDIP memberi tiket Capres untuk Ganjar. Sejak setahun ini opsus dijalankan. Namun tanda-tandanya malah makin tertutup, PDIP mengunci Ganjar. Wajar saja. Ganjar pilihan Jokowi, bukan pilihan Megawati. Sedangkan Megawati tentu trauma dengan eksprimen petugas partai yang ternyata di-remote kekuatan lain. Bagi Megawati tentu akan lebih realistik menjaga roh dan keberlanjutan trah Sukarnoisme di PDIP. Setelah itu KIB didirikan untuk maksud sekocinya Ganjar. Namun PDIP mencium skenario ini, sehingga mengancam memecat Ganjar bila jadi Capres. Sejarah mencatat banyak tokoh berguguran bila dipecat antara lain Arifin Panigoro, Dimyati Hartono, Laksamana Sukardi, Rustriningsih dll. Semua tokoh ini dipecat dari PDIP oleh Megawati yang juga Ketum PDIP. Akhirnya melalui instrumen relawan militannya MUSRA (Musyawarah Rakyat) yang tadinya di-design untuk menaikan pamor Ganjar di akar rumput dan Parpol, tiba-tiba berputar haluan. Jokowi pun di acara HUT Perindo secara terang terang menyebut Prabowo Subianto dengan istilah Jatah. Dilanjutkan dengan pertemuan Musra dengan Prabowo sebagai bentuk dukungan Capres. Jokowi dan para oligarkhysnya tentu tidak mau lagi terkecoh sama Megawati dalam hal last minute mendukung KH Maruf Amin sebagai Cawapres. Padahal sosok ini yang paling di benci, karena berperan besar menjadikan Ahok masuk Bui dan tersungkur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dari Anies Baswedan. Apa yang dilakukan Jokowi memang tidak lazim. Sebagai Presiden seharusnya bertindak sebagai pengawas, bukan malah jadi Partisan. Dengan resource yang dimlikinya tentu keabsahan pemilu yang jurdil menjadi terancam. Apalagi putusan MK yang dibuat Adik iparnya yang membolehkan Menteri tidak mundur ketika jadi Capres, ini tercium juga untuk melapangkan Prabowo. Saya berharap PDIP, Partai, Elemen Civil Socety, dan lain-lain itu mewaspadai Jokowi-Isme, yakni menciptakan feodalisme dan kultusisme yang menjadikan kita menyimpang dari akar konstitusi Republik Demokrasi. Jangan biarkan Tiran muncul sehingga kita setback menjadi negeri paria yang mundur ke belakng dan hanya untungkan para Oligakrhysnya Jokowi. (*)
Politik Ekonomi Hatta
BUMN bermitra dengan jejaring koperasi bersama sektor swasta bersinergi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkedaulatan. Adalah riba yang menghancurkan prinsip-prinsip kekeluargaan ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Business Memperingati Hari Pahlawan Kamis kemarin (10/11/2022) di BAPPENAS, berkumpul tokoh-tokoh ekonom senior, juga para insinyur untuk membahas prospek Hattanomics bagi Indonesia di masa yang penuh disrupsi global ini. Emil Salim, Boediono, Dorojatun Kuncorojakti, Sri Edi Swasono hadir secara virtual membersamai Suharso Monoarfa Ketua BAPPENAS. Apa yang bisa dipelajari dari pemikiran Bung Hatta, Wijoyo Nitisastro dan BJ Habibie, serta 22 tahun reformasi yang penuh disrupsi ini untuk mengantar Republik ini ke masa depan? Hatta telah memberi kerangka ideologis bagi pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bung Hatta memberi arah politik ekonomi nasional agar ekonomi kita disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bukan dengan asas kompetisi pasar bebas individualisme kapitalistik. Bumi dan air serta semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kepentingan privat diperbolehkan, tapi dibatasi sewajarnya. Investasi atau kerjasama dengan asing diperbolehkan, tapi tidak boleh mengancam kedaulatan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Menghadapi krisis pasca Orde Lama, Wijoyo secara berani mengambil langkah pragmatis dengan mengadopsi Keynesian economics bagi Orde Baru. Sebagai arsitek ekonomi Orde Baru, Wijoyo juga mempelajari RPLT Soemitro Djojohadikusomo yang disusun di fase akhir Orde Lama yang ternyata gagal dilaksanakan. IMF diundang untuk memberi pinjaman bagi program jangka pendek, sementara amanat UUD45 menjadi strategi jangka panjang. Dengan memilih strategi comparative advantage berbasis sektor primer, Wijoyo bisa mengatasi inflasi, membenahi program pangan, pengendalian penduduk, dan mulai menghasilkan pertumbuhan tinggi selama 15 tahun kemudian. Kebijakan ini masih berlangsung hingga saat ini sehingga Indonesia mengidap penyakit Belanda. Obsesi pertumbuhan dengan memastikan stabilitas politik, pemerataan terlantar menjadi bagian penting pembangunan. Stabilitas politik ditempuh dengan depolitisasi kampus, dan ormas, sementara sekolah hanya mencetak buruh yang cukup trampil menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Pendidikan yang direduksi melalui persekolahan massal gagal mewujudkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Selama Orde Baru sektor maritim sebagai sektor pemersatu penting bagi negara kepulauan ini, tidak memperoleh perhatian yang berarti. Amanah Deklarasi Juanda tidak memperoleh dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk membangun sektor maritim sebagai instrumen pemerataan distribusi pembangunan melalui sistem logistik yang efisien bagi bentang alam seluas Eropa ini. Armada kapal nasional tidak dilihat sebagai infrastruktur dalam paradigma ekonomi kontinental, hanya jaringan jalan, jembatan dan pelabuhan saja. Kesenjangan spasial antara Jawa dan Luar Jawa makin menganga, sementara ketidakadilan energi makin parah pada saat sistem transportasi nasional kita terjebak pada moda jalan tunggal yang tidak efisien, polutif dan tinggi-karbon. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi sehingga sempat disebut sebagai macan atau keajaiban Asia, terjadi konglomerasi kelompok minoritas, dan sentralisasi berlebihan di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Untuk itu, sekelompok pengusaha pribumi dibantu kebijakan afirmatif Ginanjar Kartasasmita untuk kemudian menjadi konglomerat baru. Kita kemudian menyaksikan apa yang disebut oleh Yosihara (1988) sebagai ersatz capitalist. Sementara itu Habibie melengkapi program Wijoyo dengan membangun competitive advantage melalui strategi progressive manufacturing melalui klaster industri strategis penerbangan, perkapalan, dan kereta api. Karena fokus pada kebijakan liberalisasi pasar dan keuangan pada akhirnya bangunan ekonomi Orde Baru runtuh lalu jatuh pada 1998 karena krisis moneter yang melanda sebagian besar ASEAN. Reformasi ternyata membawa perubahan fundamental karena UUD45 diganti oleh UUD2002 yang menurunkan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi semacam event organizer kenegaraan saja. Presiden yang semula adalah mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanat rakyat, berubah menjadi petugas partai belaka, jika bukan boneka oligarki. Dengan arsitektur legal politik yang telah diturunkan dari UUD2002 itu, biaya politik meningkat tajam, maka banyak pejabat publik berubah menjadi bandit politik yang menggantungkan logistiknya pada para bandar politik, sementara Pemilu dijalankan oleh KPU, MK, dan Bawaslu sebagai badut politik. KPK dan POLRI menjadi preman politik. Melalui berbagai UU pengelolaan sumberdaya alam yang neoliberal, kita dapat menyaksikan kapitalis semu yang rapuh menjelang reformasi berubah menjadi full fledged neo-captalism yang membawa konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir taipan yang menguasai ratusan ribu hektar lahan perkebunan, pertambangan, dan kawasan-kawasan komersial di perkotaan, perbankan hingga media massa. Prinsip-prinsip ekonomi Hatta yang diamanahkan dalam UUD45 lenyap tak berbekas. Deformasi kehidupan berbangsa dan benegara terjadi di mana-mana, sementara maladministrasi publik melahirkan regulasi yang melayani kepentingan para pemodal besar, bukan melayani kepentingan publik. Polri berubah menjadi institusi kekuasaan yang makin brutal dan mematikan, bukan pelindung dan pengayom masyarakat, sementara hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. TNI hanya menjadi agnostik secara politik. Dari perspektif perencanaan pembangunan, di luar sektor maritim, yang belum digarap secara pragmatis oleh Wijoyo dan Habibie adalah memastikan bahwa international trade and commerce berlangsung berkeadilan bebas-riba. Tentu mengherankan bahwa sejak Nixon membebaskan USDollar dari emas, lalu mencetak USD out of thin air, AS dan sekutu Baratnya bisa dibiarkan mengeruk keuntungan illicitly seperti ini. Ketimpangan pendapatan dan konsumsi energi perkapita antara negara-negara miskin dan sedang berkembang dengan negara-negara maju bertahan buruk. Hanya Rusia dan China yang kini cukup berani menghadapi unfair trade and commerce ini dengan meninggalkan USDollar dalam transaksi-transaksi internasional mereka, terutama di bidang energi. Ketimpangan energi ini sejatinya bisa dikurangi dengan PLTN, namun penguasaan teknologi PLTN menjadi isu yang sangat politis secara internasional. Kini dunia pasca-pandemi menghadapi resesi yang dalam, perang nuklir dan keruntuhan lingkungan akibat emisi karbon yang tidak terkendali. Di tengah kemunduran Eropa san AS serta kemunculan BRICS, ini adalah kesempatan bagi adopsi prinsip-prinsip politik ekonomi Bung Hatta dalam perencanaan pembangunan nasional: Pembangunan ekonomi diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, yaitu ekonomi berskala kecil, rendah-karbon, mendorong kemandirian dan kreativitas, berbasis agro-maritim, serta bebas riba. Investasi dirumuskan sebagai profit and loss sharing. Investasi dalam sektor maritim yang slow yielding, high risk, dan technologically intensive memerlukan kebijakan afirmatif dalam mewujudkan infrastruktur logistik negara kepulauan yang tangguh. BUMN bermitra dengan jejaring koperasi bersama sektor swasta bersinergi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkedaulatan. Adalah riba yang menghancurkan prinsip-prinsip kekeluargaan ini. Negara Pancasila tidak bisa dibangun dengan merusak lingkungan dan keluarga sebagai institusi basis negara-bangsa ini. Di atas platform UUD45, pilihan politik ekonomi Hatta inilah visi NKRI sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bisa diwujudkan. Jatingaleh, 12 Nopember 2022. (*)
Sudah Waktunya Akhiri Mafia Tambang
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Lagi-lagi, Menkopolhukan Mahfudz MD muncul. Setelah bongkar kasus pembunuhan Beigadir J, kini merambah ke mafia tambang. Publik apresiasi langkah Mahfudz. Indonesia butuh pejabat seperti Mahfudz. Kalau sudah bicara, semua jadi jelas dan terang benderang. Berawal dari laporan Ismail Bolong, seorang aparat keamanan yang mengaku setor uang miliaran ke seorang Jenderal di Jakarta. Di Indonsia, bawahan setor ke atasan lumrah terjadi di banyak institusi. Bawahan dapat setoran dari pengusaha yang diback up, lalu disetor ke atasan. Angka-angkanya sudah pasti. Inilah mata rantai mafia, termasuk di pertambangan. Mahfudz mau bongkar ini. Memang harus dibongkar, lalu jangan lupa untuk ditertibkan. Bongkar saja tanpa ditertibkan, buat apa? Hilang satu berganti yang lain. Rakyat berharap niat Mahfudz itu serius dan mendapat dukungan dari semua pihak. Saran saya ke Mahfudz, juga Presiden Jokowi, fokus dulu di mafia pertambangan. Tuntaskan satu bidang ini hingga betul-betul bersih dan tertib. Energi pemerintah terbatas, maka gunakan dulu energi yang terbatas ini untuk menertibkan mafia tambang hingga tuntas. Presiden Jokowi harus support habis Mahfudz MD. Ini bisa menjadi ekspektasi yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di masa depan. Di titik ini, pemerintah dan oposisi mesti kompak. Rakyat pasti memberi dukungan. Di mafia tambang, di antara pemainnya adalah pengusaha pendukung pemerintah, oknum birokrat, oknum aparat, oknum partai, kabarnya juga ada oknum kementrian. Saya bicara oknum, supaya aman. Ini yang akan dihadapi oleh Mahfudz, KPK dan Jokowi. Beranikah? Harus berani. Fokus ke tambang dulu. Gunakan semua kemampuan negara untuk membereskan tambang di Indonesia. Mafia tanah, mafia perikanan, mafia pertanian, mafia impor dan yang lainnya silahkan diberantas oleh masing-masing kementerian. Tapi, mafia tambang ini harus mendapatkan prioritas. Di sini ada puluhan ribu triliun. Negara harus menyelamatkan kekayaannya. Sekaranglah saatnya. Sekaranglah waktunya. Indonesia kaya raya. Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah. Untuk tambang saja, jika singkirkan dari mafia dan terbebas dari korupsi, setiap bulan pemerintah bisa gaji rakyat 20 juta perorang. Ini data yang pernah diungkap oleh ketua KPK periode Abraham Samad. Nikel, batubara, emas, biji besi, gas, minyak, dll merupakan kekayaan negara yang mestinya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Ini amanah Undang-Undang yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dan belum sepenuhnya ditunaikan. Untuk batu bara saja, Indonesia memiliki cadangan 26,2 miliar ton. Tidak habis ditambang selama 50 tahun. Belum jika ditemukan lahan yang lainnya. Indonesia merupakan produsen batu bara ke-3 dunia setelah China dan India. Selain batu bara, Indonesia kaya nikel. Indonesia punya cadangan 11,88 miliar ton nikel. Ini setara dengan 25 persen cadangan nikel di dunia. Indonsia juga punya gunung emas. Indonesia adalah negara peringkat 9 penghasil emas dunia. Dan kualitas emas Indonesia adalah terbaik di dunia. Indonesia kaya raya dengan SDA. Kita hanya butuh pemerintahan yang tidak saja kuat, tapi punya keberanian dan kemampuan untuk menertibkan tambang dan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menertibkan dunia tambang Indonesia. Ada triggernya. Ada pemicunya. Yaitu laporan Ismael Bolong di video yang viral. Ia mengaku setor uang miliaran rupiah ke seorang Jenderal di Jakarta terkait dengan tambang ilegal. Setor menyetor telah menjadi tradisi pejabat kita di hampir semua lini. Anak buah setor ke atasan, itu hal biasa. Tradisi lama dan sudah sejak dulu diwariskan turun temurun. Bukan rahasia umum lagi. Selama ini, rantai korupsi seperti ini dianggap lazim dan dibiarkan. Praktek seperti ini berjalan puluhan tahun lamanya. Makin lama makin parah. Tidak disadari jika itu distop, ditertibkan dan dikelola secara benar oleh negara, semua rakyat Indonesia akan kebagian dan sejahtera. Cukup buat bayar hutang negara dan biaya kuliah rakyat gratis. Mensejahterakan rakyat Indonesia itu mudah. Bahkan sangat mudah. Berantas para mafia tambang, pendapatan negara akan berlimpah. Di sini butuh pemimpin yang punya niat (integritas) dan punya keberanian. Pilih Kapolri, Panglima TNI, Kejagung, Ketua KPK, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Menteri kehutanan yang punya komitmen untuk tertibkan mafia tambang. Kalau tidak, semua menjadi omong kosong. Seserius apakah Mahfudz MD menggandeng KPK untuk memberantas korupsi di pertambangan? Dan sebesar apa support Presiden Jokowi kepada Mahfudz MD? Rakyat sedang menunggunya. (*)
Presiden Hanya Menjadi Badut Alat Kekuasaan Bandit dan Bandar Politik
Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROF Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai Oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” katanya. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” lanjut Prof Salim Said. Dengan modal yang dimiliki oligarki, mereka bisa bersama-sama mengelola kekuasaan. Demokrasi dan Oligarki yang tidak terkendali mengarah ke tirani (Aristoteles). Kekuasaan akan menjadi hukum. Kalau itu terjadi, John Locke, Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), maka tirani mulai (berkembang). Pondasi negara hukum dan demokrasi akan mati suri. Bertambah runyam kalau PKI sudah masuk pada semua pos penyelenggaraan negara. Komunisme ini menganut faham Antroposentrism (artinya, orang yang menganggap kebenaran berdasarkan diri sendiri). Persis dengan keadaan dan kelakuan Rezim saat ini. Oligarki dan PKI baik sendiri-sendiri maupun dengan bersenyawa akan dan telah melakukan kudeta dan menghancurkan negara ini. Oligarki telah mampu membajak UUD 1945 Asli diubah menjadi UUD 2002, rezim ini sadar atau tidak telah mengubah arah negara tanpa arah. UUD 1945 itu bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini, telah dihancurkan. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya sekali karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja. Sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002. UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah mal administrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan Bandar dan Bandit politik dengan segala kuasanya berakibat negara di jurang kehancurannya. Semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan dengan dukungan para Bandar dan Bandit politik yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kuasa politik kekebalan hukum dan konsesi ekonomi yang telah membahayakan negara. Presiden kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik. Seruan secepatnya negara harus mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan bangsa ini. Paska mengganti menjadi UUD 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandit, Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk. (*)
Mengapa Mesti Anies?
Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik DEKLARASI pencapresan Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasdem tentu saja melahirkan pro dan kontra. Sesuatu yang wajar terjadi, ketika terjadi pembelahan di masyarakat selama ini dibiarkan saja. Apalagi Anies adalah orang pertama yang dideklarasikan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) dalam pemilu 2024 mendatang. Ketika partai-partai lain bahkan masih ragu untuk menunjukkan calonnya. Dan, hal itu diawali dengan begitu ngototnya Ketua KPK Firli Bahuri untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dalam dugaan korupsi balap Formula E, dengan barang bukti yang tak cukup. Sehingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendahuluinya dengan mendeklarasikan Anies sebagai Bacapres. Terlepas dari permainan politik di tingkat elit, masyarakat banyak ternyata melihat sesuatu yang lain pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak terbayangkan sebelumnya, bahwa pendeklarasian dirinya sebagai salah satu Bacapres 2024 melahirkan antusiasme yang luar biasa di kalangan rakyat. Tidak hanya di ibukota Jakarta. Tapi bahkan di seantero kepulauan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Sebuah fenomena pertama yang belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa, jutaan relawan Anies tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Fenomena itu menimbulkan pandangan yang beragam. Tapi tak dapat dipungkiri, Anies begitu digandrungi. Dia seolah dipandang bagai manusia setengah dewa yang diutus Tuhan. Saat negara sedang dalam masalah besar. Anies diharapkan rakyat sebagai tokoh yang akan melahirkan perubahan yang besar. Dari keterpurukan multi dimensi yang ada sekarang menjadi kejayaan yang dicita-citakan. Dari kehidupan rakyat yang morat-marit secara ekonomi menjadi kesejahteraan yang merata bagi semua kalangan. Bahkan, juga dari ketidakadilan penegakan hukum menjadi penegakan hukum yang adil buat semua. Dan berbagai persoalan bangsa yang sudah sangat mendesak untuk dibenahi. Suatu pemandangan yang aneh bisa kita lihat nyata sebagai bukti begitu eratnya kaitan Anies dengan hasrat rakyat banyak untuk bisa merasakan perubahan. Ketika masa jabatannya habis, misalnya, dan dia harus meninggalkan Balai Bota Jakarta, Anies diapresiasi dan dielu-elukan jutaan warga miskin ibukota. Seperti diberitakan banyak media, ribuan warga menyerbu Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Ahad (16/10/2022). Mereka ingin menyaksikan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang hendak mengucapkan kata-kata perpisahan. Ketika tiba di Bundaran HI sekitar pukul 07.57 WIB, Anies menyapa para peserta Car Free Day yang ada di lokasi itu. Tapi menjelang kedatangannya, warga Jakarta sudah bentangkan spanduk Terima Kasih Anies di Depan Plaza Indonesia. Ada juga yang meneriakkan “Anies for Presiden”. Pemandangan itu kontras sekali dengan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) saat kalah dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan mesti meninggalkan kantornya di Balai Kota Jakarta dalam kesunyian. Karena Ahok hanya mendapatkan kiriman karangan bunga oleh sejumlah kalangan. Tidak ada rakyat yang melepas dan mengelu-elukannya. Dan, bisa ditebak bahwa puluhan karangan bunga itu berasal dari orang-orang kaya yang tentu saja pemuja Ahok. Mengapa Anies? Pertanyaan ini bisa jadi datang dari mereka yang tidak suka Anies. Atau, mereka yang lebih setuju dengan statusquo yang ada sekarang. Meskipun di hati kecilnya mengakui bahwa keadaan bangsa dan negara saat ini tidak baik-baik saja. Dan tentu saja pertanyaan ini bisa dijawab oleh sebagian besar rakyat kecil yang kini terseok-seok menghadapi kenyataan beratnya beban ekonomi yang mesti mereka tanggung sehari-hari. Dalam suatu kesempatan, mantan Menteri Pendidikan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pernah mengemukakan pandangannya tentang kebijakan masa lalu sejumlah pemerintahan di ibukota Jakarta. “Selama bertahun-tahun di Jakarta, selalu dilakukan operasi yustisia. Untuk menjaring rakyat kecil dan orang-orang miskin dari desa yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di ibukota,” begitu kata Anies. Dan, pastinya mereka yang pernah tinggal dan menetap di Jakarta bisa memaklumi karena pernah menyaksikan langsung operasi yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) itu. Dapat dibayangkan, orang-orang yang miskin dan papa itu ditangkapi di terminal-terminal, stasiun-stasiun kereta dan di berbagai tempat kumuh lainnya. Mereka dikejar-kejar, digelandang dan diperlakukan secara semena-mena di suatu tempat yang layaknya disebut penjara. Mereka bukan penjahat. Mereka hanya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka kemudian dipaksa pulang kembali ke kampung halaman mereka. Mereka seolah tidak dibolehkan untuk sejenak merasakan kenyamanan ibukota yang baru ada di angan-angan mereka. Suatu kebijakan yang tidak menghargai harkat kemanusiaan mereka. Harus dimaklumi bahwa kebijakan itu sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Bahwa penduduk luar Jakarta seolah tak berhak untuk tinggal dan menetap di ibukota. Dan ini hanyalah salah satu contoh kecil saja dari sejumlah kebijakan tentang keberpihakan Pemda DKI Jakarta kepada rakyat jelata yang papa. Menurut Anies, operasi yustisia tidak pernah dilakukan di airport-airport yang merupakan tempat kedatangan orang-orang kaya. Sehingga, begitu jelas bagaimana pemerintah DKI Jakarta memperlakukan rakyat kecil yang papa itu. Perlakuan yang sangat kontras dengan kebijakan terhadap mereka yang berpunya. Selama bertahun-tahun, persoalan ini seolah dianggap tidak masalah. Tapi di masa kepemimpinan Anies, kebijakan itu dihapuskan. “Kami melakukan perubahan terhadap kebijakan ini. Karena, menurut kami, Jakarta adalah kota untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi ada rakyat yang diperlakukan semena-mena,” katanya. Pengendali Oligarki Berbeda dengan Joko Widodo yang selama ini oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sebagai petugas partai dan oleh sejumlah pakar politik dianggap sebagai boneka oligarki, Anies tidaklah demikian. Menurut pandangan pakar politik Eep Saefulah Fatah, selama lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak menjadi petugas partai. Dia juga tidak dikendalikan oligarki. Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Meskipun triliunan dana disiapkan untuk menjegal Anies agar tidak lolos jadi presiden, namun para relawan yang sekarang bermunculan di mana-mana tidak mengalah. Karena dalam pandangan mereka, saat ini hanya Anies yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan yang mendasar. Mengapa? Karena rakyat melihat bahwa Anies telah berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya. Tidak seperti banyak tokoh lainnya yang tidak bebas membuat kebijakan demi rakyat banyak. Terutama janji-janjinya yang telah mengubah ibukota Jakarta menjadi lebih baik. Semua itu jadi pusat perhatian rakyat Indonesia. Bukan hanya warga Jakarta. Di antaranya, Anies telah membangun Jakarta International Stadium (JIS) yang membanggakan. Stadion beratap penuh terbesar di Asia-Pasifik, yang dibangun dengan APBD Rp 4,5 triliun. Atapnya bisa dibuka tutup, kapasitasnya 82 ribu penonton. Begitu juga penyelenggaraan balap mobil Formula E yang monumental, pembangunan setidaknya 103 jalur sepeda, penciptaan aplikasi moda transportasi terintegrasi JakLingko, pelebaran trotoar yang membuat Jakarta tambah cantik dan warga merasa sangat nyaman, pembangunan sumur resapan, pembangunan taman-taman kota yang indah, penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp 2 miliar, pembangunan instalasi jalur kabel bawah tanah yang dinamakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan banyak lagi lainnya. Semua itulah yang dilihat rakyat pada Anies. Mereka lalu membayangkan bagaimana kalau Anies jadi presiden. Yang dapat melakukan perubahan di banyak bidang. Yang paling mendesak, pertama, adalah membangun perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Kedua, membebaskan diri dari ketergantungan kepada pihak asing mana pun. Termasuk mengembalikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang kian banyak jumlahnya ke negara asal mereka. Ketiga, merombak sistem penegakan hukum ke arah yang berkeadilan. Dengan meninggalkan sistem penegakan hukum yang bobrok sekarang ini. Selain itu, rakyat juga akan merasa bangga melihat pemimpin mereka mampu berbicara sekaligus berwibawa di forum-forum internasional. Mengembalikan harkat dan martabat bangsa sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Semua itu tampaknya untuk saat ini hanya mungkin dilakukan oleh Anies. Tidak oleh para tokoh lain yang digadang-gadang akan menjadi Bacapres mendatang. (*)
Jum’ah Mubarak: Mengenal Madinah
Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA dua kubu ekstrim dalam tubuh Umat Islam dalam memandang negara kebangsaan (nation state). Kubu pertama melihatnya bahwa Rasulullah diutus sebagai Rasul dalam arti yang terbatas. Rasulullah tidak mengurus kehidupan dunia secara umum, apalagi negara kebangsaan secara khusus. Kubu kedua kemudian hadir dengan konsep kenegaraan yang spesifik. Bahkan lebih jauh mengaitkan segala hal dalam agama dengan bentuk negara spesifik itu. Penganut paham kedua ini terjatuh ke dalam paham, salah satunya paham “khilafah” dalam arti sempit. Kedua golongan itu memiliki argumentasi referensi keagamaan (ayat atau hadits) yang seringkali memiliki penafsiran yang dipaksakan. Sehingga pada akhirnya penafsiran itu cenderung menyalahkan, bahkan mengkafirkan dan “menerakakan” pendapat yang tidak sejalan. Jika kita ikuti secara dekat perjalanan hidup (sirah) Rasul akan didapati bahwa perjalanan hidup beliau imemang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan publik (jama’ah). Dalam artian bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Ilahi (Al-Qur’an dan Sunnah). Kehidupan di sini tentunya dimaknai secara utuh (kaffah) atau menyeluruh (syamil). Baik secara pribadi-pribadi (individual) dan jamaah (kolektif). Juga pada aspek fisikal (material duniawi) dan aspek ruhiyah (spiritual ukhrawi). Sebuah pemahaman kehidupan yang tidak parsial. Rasulullah memulai hidup dan perjuangannya di Mekah. Sekitar 13 tahun beliau berjuang untuk menata kehidupan manusia pada tataran pribadi (individual) tadi. Hal yang paling menonjol pada fase ini adalah pembentukan “hati” manusia dengan konsep Tauhid: “Laa ilaaha illallah”. Fase selanjutnya dimulai dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke kota Yatsrib. Perpindahan ini dikenal dalam sejarah dengan hijrah (migration). Pada umumnya Ulama menyebut penyebab Hijrah ini karena kesulitan dakwah di Mekah. Alasan yang menurut saya kurang relevan. Karena Dakwah memang tidak pernah disikapi dengan hamparan karpet merah. Rasulullah diperintah hijrah bukan karena kesulitan/tantangan dakwah di Mekah karena dakwah pastinya tertantang. Juga seorang Rasul tidak akan menghindar dari tantangan dakwah itu. Beliau diperintah hijrah karena memang fase dakwah selanjutnya, fase dakwah, akan segera dimulai. Fase dakwah selanjutnya yang dimaksud adalah fase penataan kehidupan “jama’i” (kolektif) dengan membangun komunitas (Umat/bangsa). Tempat di mana komunitas ini terbentuk dan berkembang dikenal dengan “daulah” (negara). Karakter bangsa dan negara inilah yang akan dibahas secara singkat. Berganti dari Yatsrib ke Madinah Hal pertama yang menjadi perhatian kita adalah penggantian nama kota itu dari Yatsrib menjadi “Madinah”. Apa Urgensi perubahan nama ini? Apa arti Madinah dan relevansinya dalam membangun komunitas (ummah/bangsa dan negara? Kata Madinah ternyata memiliki makna dan konotasi yang dahsyat. Pada umumnya Umat menerjemahkan kata ini secara sederhana dengan “kota” (city). Kota yang dipahami sebagai sebuah tempat dengan karamaian, gedung-gedung pencakar langit, bahkan dengan kehebatan sains dan teknologinya. Ternyata kata Madinah tidak sekedar berarti kota. Tapi memiliki makna yang lebih luas dan mulia, lebih dari sekedar sebuah kota. Apalagi jika kota itu sekedar terimajinasikan dengan kota-kota besar dunia, seperti New York, London, Paris, dan Tokyo misalnya. Kata Madinah merupakan derivasi dari kata “daana-yadiinu-diinun”. Dari kata ini terlahir ragam konotasi dengan makna-makna yang saling terkait. Saya ambil beberapa makna penting saja dari kata “diin” ini. Pertama, kata diin mengandung makna “agama dan ketaatan”. Lihat misalnya firman Allah di Surah An-Nisa ayat 125: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-(Nya).” Pada makna ini tegas bahwa negara yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah negara yang terbangun di atas agama dan ketaatan. Satu hal yang memaknai itu pada realita bahwa hal pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Tentu masjid di sini dipahami tidak sekedar pada pemaknaan ritual. Tapi lebih kepada simbolisasi bahwa negara/bangsa itu adalah “masjid” yang secara literal diartikan “tempat sujud”. Dan sujud itu diartikan sebagai “ketaatan”. Maka negara adalah tempat untuk taat kepada Pencipta. Kedua, kata diin juga mengandung makna keteraturan dan tanggung jawab. Diin itu bermakna aturan yang mengatur kehidupan manusia dan konsekwensinya dipertanggung jawabkan. Diin dihadirkan untuk memberikan pengaturan kepada kehidupan manusia yang cenderung “chaotic” (kacau balau) akibat dorongan hawa nafsu yang pada ghalibnya tak terkendali. Pada makna ini jelas bahwa ummah (bangsa/negara) yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah bangsa dan negara dengan aturan (Konstitusi) yang solid, serta memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Itulah yang kemudian teraplikasikan dalam bentuk Konstitusi Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (the Charter of Madinah). Piagam Madinah ini diakui oleh banyak ahli sebagai Konstitusi Sipil (civic constitution) yang pertama dalam sejarah manusia. Ketiga, kata diin juga bermakna “tamaddun” atau peradaban (civilization). Dengan demikian Madinah dimaknai sebagai tempat di mana peradaban itu terbentuk dan berkembang. Sehingga kota yang bernama Madinah itu sejak awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana Umat/bangsa menjalani hidup kolektifnya dengan peradaban. Umat (bangsa/komunitas) yang civilized (berperadaban) itu tentunya ditandai (characterized) oleh banyak hal. Tapi semua itu tersimpulkan dalam dua kata; social justice. Di sebuah negara yang berperadaban itu nilai-nilai keadilan sosial ditegakkan secara jujur dan konsisten. Pada kehidupan yang berperadaban itu terjadi kesetaraan dalam segala hal; ras, gender, kesetaraan peluang (equal opportunities) di segala lini kehidupan; ekonomi, politik, dll. Dan pastinya bangsa yang berperadaban (civilized nation) itu adalah bangsa yang secara terus menerus mengupayakan kemakmuran yang berkeadilan. Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Tapi pastinya, hal itu hanya akan terwujud jika dibangun dengan nilai-nilai “diin” (ketaatan, keteraturan, dan berperadaban). Kemajuan pembangunan sebuah bangsa/negara secara fisikal tanpa “diin” justeru boleh jadi diakui sebagai bangsa/negara perperadaban (civilized) tapi tidak beradab (uncivilized). NYC Subway, 10 Nopember 2022. (*)
PKS Istiqamah Dukung Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BEREDAR isu PKS tidak dukung Anies. Namanya juga isu. Itu hal biasa. Apalagi kalau ada operasi untuk memisahkan PKS dari Anies, maka media dan medsos menjadi instrumen yang efektif untuk membangun opini. Menurut sejumlah sumber dari kader PKS, ada operasi untuk membangun kesan bahwa PKS tidak mendukung Anies. Ada dua target. Pertama, supaya para pendukung PKS kecewa dan ini efektif untuk menahan laju elektabilitas PKS yang sedang naik. Kedua, untuk membenturkan PKS dengan Anies, agar optimisme para pendukung Anies menurun. Dua alasan ini, masuk akal juga. Isu lainnya, PKS ditawari dua posisi menteri. Dan dua kementerian itu saat ini dijabat oleh kader Nasdem. Tidak saja tawaran menteri, kabarnya PKS pun ditawari logistik untuk kampanye di pileg 2024. Namanya juga isu. Benar salahnya masih harus diklarifikasi. Yang pasti, isu ini mencoba menghadap-hadapkan PKS dengan Nasdem. Padahal, keduanya sedang membangun koalisi dan memperkuat hubungan politik menghadapi pilpres 2024. Lebih dari separoh konstituen PKS dukung Anies (Survei Litbang Kompas). Selama ini, PKS termasuk partai yang konsisten mengakomodir aspirasi pemilihnya. Karena iti, konstituen PKS sangat militan dan berhasil menjadi mesin politik yang terus bekerja sepanjang musim. Selain PDIP, hanya PKS yang konstituenya solid dan terlihat bekerja secara masif. Hampir 10 tahun PKS mengambil jarak dengan pemerintahan Jokowi. Salah satu faktor utamanya karena konstituen PKS menginginkan partai dakwah ini ambil peran sebagai oposisi. Sampai di sini kita memahami cara PKS istiqamah (konsisten) menjaga konstituennya dengan secara sungguh-sungguh memenuhi aspirasi mereka. Logika normal, hampir tidak memungkinkan PKS, di ujung masa puasanya, akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Ibarat orang puasa, 5 menit jelang berbuka, lalu batal. Ini pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup. Jika nekat, sama juga PKS bunuh diri. Lihat rekam jejaknya, sepertinya PKS tidak akan melakukan tindakan sekonyol itu. Mengapa PKS tidak jadi deklarasi tanggal 10 nopember? Ini pertanyaan yang ramai di pekan ini. Mungkin bahasa yang lebih tepat bukan tidak jadi. PKS belum secara resmi menyatakan akan deklarasi tanggal 10 Nopember. Soal waktu, masih menjadi perbincangan diantara tiga parpol yang berencana akan mengusung Anies Baswedan. 11 November adalah hari milad atau ulang tahun Partai Nasdem. Partai Nasdem menggelar acara tanggal 9-11 November. Tentu ini tidak saja bagi PKS, tapi juga bagi Demokrat, 10 Novenber adalah waktu yang kurang tepat untuk deklarasi bersama. Kedua partai ini, yaitu PKS dan Nasdem akan merasa lebih nyaman deklarasi di luar hari yang bisa dikait-kaitkan dengan ulang tahun Nasdem. Adab Jawanya: gak mau gangguin hajat Nasdem. Deklarasi \"Koalisi Perubahan\" hanya soal waktu. Yang pasti, tiga parpol yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat memiliki satu kesepakatan bersama yaitu usung Anies sebagai capres 2024. Soal ini clear dan mereka kompak. Andi Arief, ketua Bappilu Demokrat ngetwit: \"hanya burung hantu yang bisa menggagalkan koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat\". Dan Mardani Ali Sera, salah satu petinggi PKS juga bilang: lebih cepat lebih baik. Dilihat dari perkembangan yang kita baca, ketiga parpol yang rencananya akan mengusung Anies tampaknya solid. Kabarnya, hanya tinggal 10 persen lagi tim kecil yang mereka bentuk akan mematangkan dan menuntaskan semua persiapan. (*)
Rezim Ini Semu dan Hanya Bayangan
Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BAGAIMANA bisa mengubah dunia, jika tak bisa mengubah diri (kita) sendiri? “Kemarin aku merasa pintar, karenanya aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku lebih bijaksana, maka aku mulai mengubah diriku sendiri.” (Jalaludin Rumi) Setelah mampu memimpin diri, dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab. Pemimpin bukan hanya mengikuti kemauan dirinya sendiri, tapi juga kemampuan mendidik rakyat mengenali yang hak dan bathil yang benar dan yang zalim. Kemampuan menggerakkan untuk perubahan ke arah harmoni hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Bukan mengubah menjadi tirani dan otoriter. Pemimpin harus dapat mengaktifkan kepada perbuatan, tetapi bukan hanya menyerukan perbuatan, tetapi mengetahui untuk apa berbuat dan ke mana arah perbuatannya. Tujuan kebaikan adalah kebaikan untuk hidup bersama keluar dari kubangan krisis dan kegelapan. Rela dan ikhlas menginvestasikan potensi kemampuan dan kebajikan diri ke dalam mekanisme dan kelembagaan politik yang bisa memengaruhi perilaku masyarakat, untuk menolong dirinya dari kesulitan, penderitaan hidup yang berkepanjangan. Kini, rakyat Indonesia harus bisa keluar dari situasi gelap. Sebagai pejuang perubahan tidak boleh hanya termangu menunggu dan menunggu sang juru selamat, sedangkan juru selamat akan datang dari dirinya sendiri, sebagai modal moral perjuangan politiknya. Tak pernah ada kata terlambat, tak ada kata sebentar lagi, waktumu untuk berangkat berjuang antara hari ini dan besok. Bahkan rentang waktu itu terlalu panjang ketika waktu kematianmu tinggal beberapa menit, setelah sekian lama menyia-nyiakan waktu hanya untuk menunggu. Rezim ini semu dan hanya bayangan, kering dari makna karena telah lepas dari Pancasila dan UUD 1945. Negara ini butuh perjuangamu untuk bebas dari kegelapan, kembali ke UUD 1945 asli untuk bisa hidup normal kembali. Tidak ada yang bisa menolong kita, kecuali diri kita sendiri. Berjuang untuk meraih kemerdekaan hakiki. Meski rakyat punya perwakilan di Senayan, toh mereka lebih memikirkan diri mereka sendiri. Tak peduli rakyat tercekik. Suara rakyat nyaris tak pernah bisa didengar, apalagi diperjuangkan. Lihat saja sang pimpinan DPR dan Ketum partainya, keduanya lebih memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korea Selatan, ketimbang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang menelan korban tewas 135 orang. Ketua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga pada Kamis (10/11/2022). Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korea Selatan. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jangka waktu perjalanan sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Itulah kenyataan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! (*)
Jangan Memilih Penggurus yang Bolak-Balik Istana, Apalagi Jadi Ketua Umum!
Dua orang ini mau disingkirkan oleh penguasa dari Istana. Dan yang 13 harus jeli memilih siapa jadi Ketum dan Sekumnya. Jangan ada titipan-titipan dari Istana laknat, harus si fulan yang jadi Ketum. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ketua LDK PWM DKI MUKTAMAR Muhammadiyah di Solo tidak akan lama lagi digelar. Pesan-pesan dari para kader Muhammadiyah atau yang lainnya demi kelangsungan hidup Independensi, Mandiri dan Tak Bisa Dibeli pihak luar terus menggema. Salah satu itu yakni dari Ayahanda Prof. Dr. H Moh. Amin Rais MA, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Video beberapa menit untuk mengingatkan peserta Muktamar yang diawali sehari sebelum Muktamar dengan Tanwir memilih para calon yang disodorkan tiap-tiap wilayah dari seluruh Muhammadiyah kemudian dibawa ke Muktamar untuk dipilih 13 orang yang akan jadi nakhoda secara kolektif kolegial. Tetapi tetap dari 13 orang akan dipilih siapa yang jadi Amir untuk membawa berlayar kapal besar bernama Muhammadiyah. Nah, di sinilah masuk wanti-wanti dari pesan Ayahanda Moh. Amin Rais (MAR). Jangan memilih pengurus apalagi, jadi ketum Muhammadiyah orang yang suka Bolak Balik di Istana. Kita tidak tahu siapa orang yang dimaksud Ayahanda MAR. Tapi, orang juga sedang mengira-ngira siapa orang tersebut. Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan mereka yang secara de facto dan de yure yang menjadi orang nomor satu dan nomor dua di Muhammadiyah itulah yang dimaksud Ayahanda MAR. Ini bukan apa-apa. Ayahanda MAR mengingatkan saja demi kelangsungan hidup Muhammadiyah agar tetap kelihatan dakwah Amar Makruf dan Nahi Mungkarnya. Memang menjadi Ketum dan Sekum di Muhammadiyah benar-benar cukup seksi. Karena, nama besar Muhammadiyah menjadi Ketum dan Sekum juga terangkat jadi besar. Sehingga siapa saja yang dekat dengan kedua orang ini bakal dijamin aman tentram hidupnya. Jabatan akan datang secara bertubi-tubi bila dekat dengan kedua orang sakti mandraguna ini di Muhammadiyah. Contoh kasus seperti Sambo di Rumah Sakit Islam Campaka Putih. Karena bagian dari klan Ketum maka dia dapat kemudahan menjadi Ketua Majelis PKU dan memegang tujuh jabatan yang lain, yang seharusnya salah satu jabatan itu dipegang seorang dokter karena itu wilayah kedokteran tapi dokter itu Lewat kalah sama dokter pakai S alias Dokterandus (Drs). Pernyataan Ayahanda MAR itu gak main-main. Seorang Imam mujtahid dulu yang kalau dipanggil penguasa ke Istana, beliau gak mau, akhirnya beliau dicambuk. Sampai kulit belakangnya sama tebalnya dengan kulit tumit yang kalau jalan gak pakai alas kaki. Bukan apa-apa, menurut sang Imam, kalau Ulama sudah ke Istana rezim, apalagi makan uang rezim gak bakalan independen dan tajam lagi dalam berfatwa. Padahal fatwa ulama itu salah satu kekuatan jema\'ahnya. Kalau Ulama sudah sering duduk ngopi dengan penguasa, maka sang ulama itu akan terhalang penglihatan alias buram melihat persoalan-persoalan umat. Ini yang menyebabkan Muhammadiyah jadi mandul melihat penderitaan umat melalui politik dan kekuasaan. Bahkan, ada larangan kalau ada kasus yang mau dibela jangan bawa-bawa nama Muhammadiyah. Sudah kayak Muhammadiyah punya keturunan nenek moyangnya saja. Kalau pakai nama yang lain, pihak aparat gak mau memproses. Tetapi, kalau nama Muhammadiyah karena Muhammadiyah besar maka aparat mau tidak mau memprosesnya. Hal ini pernah terjadi, ada seorang kader yang melapor kepada kepolisian atas pencemaran dan penghinaan Islam oleh si murtadin yang saat itu jadi pendeta. Wah, kader tersebut diomelin habis-habisan oleh pimpinan pusat melalui pimpinan wilayahnya. Tapi saat si pendeta ingkrah dihukum para pengurus memuji-muji bahwa kader tersebut hebat. Jadi, kepada para Muktamirin jelilah dan harus terang matanya serta pakai hati yang dalam saat memilih pengurus yang 13 itu. Pilihlah yang gak disukai rezim laknat seperti Ayahanda Anwar Abbas dan Ayahanda Busro Muqoddas. Dua orang ini mau disingkirkan oleh penguasa dari Istana. Dan yang 13 harus jeli memilih siapa jadi Ketum dan Sekumnya. Jangan ada titipan-titipan dari Istana laknat, harus si fulan yang jadi Ketum. Muhammadiyah itu sudah ratusan tahun hidup dan berpengalaman, jangan dirusakin dengan orang-orang yang pro Istana. Umat masih sangat membutuhkan Muhammadiyah. Jangan jauh dari umat dan berharap dari penguasa. Apalagi penguasa yang penuh dengan kepalsuan. Ijazah palsu, bahkan orang tuanyapun palsu. Selamat bermuktamar. Nasrun Minallah wa Fathun Qoriib wa Basysyiril Mukminin. Wallahu A\'lam ... (*)
POPULER
