OPINI
Rencana Satgasus KY Seperti Jurus Pendekar Mabok
Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis-CBA TERJERATNYA dua Hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh membuktikan bobroknya kinerja Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga keluhuran, martabat, dan memverifikasi Hakim Agung. Perlu dicatat, masalah jual-beli perkara oleh hakim bukan kali ini saja terjadi, tercatat sejak 2012 sampai 2019 terdapat 20 hakim yang terjerat. Menyikapi fenomena luar biasa ini, baik Mahkamah Agung (MA) maupun KY belum menunjukkan langkah serius dan konkrit. Sebagai contoh yang tengah dilakukan Komisi Yudisial bukannya melakukan evaluasi terhadap kinerja di internalnya, yang dilakukan malah ingin membentuk Satgasus yang secara tidak langsung mengamini bahwa Komisi Yudisial memiliki kinerja yang rusak. Rencana Komisi Yudisial yang ingin membentuk Satgasus, adalah tindakan reaksioner atau tidak lebih dari jurus mabok yang tidak jelas landasan atau dasar hukumnya dan tidak terukur karena tidak jelas tujuannya. Sudah sejak 2012 atau setidaknya tahun 2019 dimana terdapat oknum hakim terlibat korupsi, tapi baru saat ini Komisi Yudisial ingin membentuk Satgasus. Idealnya, tanpa embel-embel Satgasus jika saja tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial dijalankan dengan baik tidak akan ada cerita puluhan hakim terjerat karena melakukan jual-beli perkara. Komisi Yudisial adalah lembaga negara penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan pada hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Selebihnya, UU Nomor 18 Tahun 2011 pasal 20 menjelaskan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sehingga Komisi Yudisial harus melakukan pemantauan, dan pengawasan terhadap perilaku hakim, bukan malah membentuk Satgasus yang akan menghabiskan anggaran negara. Komisi Yudisial memang sudah seharusnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dalam rangka pemantauan terhadap indikasi pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim oleh para hakim. Sehingga, persyataan yang disampaikan tidak lagi “akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum”, tapi memang seperti itulah seharusnya dilakukan oleh komisi yudisial sejak dulu. Pernyataan Komisi Yudisial yang ingin “membentuk satgasus” dan “akan bekerjasama dengan aparat hukum” dalam menjaga hakim merupakan bukti minimnya kinerja Komisi Yudisial, minimnya pemahaman Komisi Yudisial dalam menjalankan amanat Undang-Undang. Sehingga, keinginan Komisi Yudisial untuk membentuk Satgasus dan bekerjasama dengan aparat hukum hanyalah upaya Komisi Yudisial lari dari tanggungjawab, dan Komisi Yudisial hanya akan melakukan pemborosan terhadap anggaran negara. Tidak perlu lagi membuat Satgasus. Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial patut kembali membaca undang-undang terkait tugas fungsi dan wewenangnya. Banyaknya hakim yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi membuktikan bahwa selama ini Komisi Yudisial belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan diperlukan pembenahan internal. Mulai dari proses seleksi hakim, pembinaan dan pengawasan hakim, serta sanksi dan hukuman bagi hakim yang melanggar hukum, keseluruhannya perlu dievaluasi, bukannya membuat Satgasus yang berpotensi menambah beban APBN. (*)
Rakyat Kelaparan, Mengapa Orang Islam Berhaji yang Disalahkan?
Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung PASAL 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam UU itu gak ada disebut orang Islam diamanatkan negara supaya fakir miskin tidak terlantar dan mati. Jelaskan apa ada undang-undangnya. Tapi, KOMPAS bikin artikel yang jadi berita lebih baik membiarkan orang kelaparan daripada pergi haji. Orang miskin dan anak terlantar bukan tugas orang pergi haji. Itu kewajiban negara. Tapi bagaimana rakyat bisa diurus kalau yang ngurus berijazah yang diduga palsu? Memang dalam Islam diajarkan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Tapi, kenapa kalau urusan begini kita kelihatan sok Islami tapi di sisi lain para ustadz, kiai, dan habaib suka ditangkap kalau gak mau nurut pada penguasa yang dzalim ini. Keluarga yang mati ini hidup di tengah-tengah pemukiman orang yang bukan Islam alias pemukiman China yang masyarakatnya loe loe gue gue. Kenapa KOMPAS tidak soroti itu. Koq langsung melimpahkan kesalahan itu kepada Umat Islam yang berhaji. Jelas kelihatan sekali KOMPAS sangat benci kepada Islam alias Islamophobia. Bukan dibikin berita dengan menyalahkan pemerintahnya, tapi menyalahkan Umat Islam yang berhaji. Kalau mau salahkan maka salahkan rezim laknat yang membangun IKN, membangun kereta api cepat dan membiayai buzzerRp dengan uang rakyat. Mending uang-uamg tersebut dipakai untuk kesejahteraan rakyat sehingga gak ada rakyat yang mati kelaparan. Orang pergi haji gak ngutang pada rezim laknat. Itu duit yang mereka pakai dari usaha keringat mereka sendiri. Memang Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada tetangga kita yang kelaparan dan kita biarkan untuk membiayai pergi haji maka hajinya kurang Afdhol. Itu kalau tetangganya kelaparan. Nah sekeluarga itu tetangganya semua gak disunat dan pemakan babi serta anjing maka status hukumnya gak kena kepada Umat Islam pada umumnya. Harusnya yang lebih bertanggung jawab itu bukan orang berhaji tapi pemerintah sebagai rezim laknat. Kelihatan sekali sedikit demi sedikit rakyat miskin papa akan terus yang jadi Korban kematian setelah Anies Baswedan tidak jadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka fakir miskin dan orang terlantar gak ada lagi pelindungnya. Mereka dibiarkan mati merana karena gak ada lagi yang memperhatikan mereka. Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Gak tahu ke depan apalagi yang Allah mau perlihatkan kepada kita semua rakyat Indonesia? Food Estate bagaimana kabarnya yang hutan sudah digundulin. Itu hanyalah tipu-tipu saja antara Wiwi dan Wowo dalam mengelabui rakyatnya. Ternyata penyakit tukang tipu itu bisa menular. Wiwi sudah tularkan kepada Wowo. Maka jadilah mereka satu kolam tukang tipu. Masih mau bertahan dengan rezim laknat ini? Wallahu A\'lam. (*)
Kabut Tebal Misteri Dugaan Ijazah dan Silsilah Keluarga Palsu
Namun, jika benar ternyata ijazah Jokowi itu palsu, apakah nanti akan dibuka transparan? Apalagi ini menyangkut “wibawa negara”. Karena bisa dipastikan, Negara bakal malu jika terbukti punya Presiden Berijazah Palsu! Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Misteri Ijazah Palsu BUKU Jokowi Under Cover 2 tentang dugaan ijazah palsu sesungguhnya sudah ada di sebagian masyarakat, khususnya para pengamat politik dan para tokoh masyarakat luas lainnya. Buku setebal 226 halaman tersebut dipastikan sudah beredar dengan senyap melalui jaringan media sosial. Dalam kondisi Jokowi masih berkuasa dan bisa menggunakan kekuasaannya, mereka tidak berani mengungkap selain hanya diam setelah membacanya. Dalam buku itu memang terkesan belum rapi penyusunannya karena berisi informasi yang diulang-ulang dari satu halaman ke halaman lainnya. Tetapi tidak sulit untuk dimengerti dan ditangkap ceritanya. Cukup menarik tentang dugaan ijazah palsu ini, dilengkapi dengan bukti bukti dokumen dan petunjuk proses pemalsuannya sampai pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi khususnya ijazah SMA diduga kuat palsu. Misteri dugaan palsunya ijazah Jokowi ternyata juga merambah pada Ijazah SD dan SMP-nya. Sekalipun konon yang digugat ke pengadilan adalah dugaan ijazah palsy yang SMA-nya yang menjadi syarat kelengkapan administrasi saat maju sebagai Walikota, Gubernur, dan Presiden. Halaman 5-33 berisi kronologi ijazah palsu dan pada halaman 33 berdasarkan informasi dan penjelasan dari anak P Joel Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 tersebut bernomor seri 008112 adalah palsu. Karena no ijazah dengan no seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Dari halaman 40 hingga 51 terlihat proses cara pembuatan ijazah palsu diotak-atik nomor induk yang dipalsukan. Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang ada pada halaman 52, Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani (lulusan kelas 3 IPA 1- SMA 6 Surakarta) menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijasahnya palsu. Pada halaman tersebut Bambang Tri sudah bersumpah: “tembak kepala saya kalau saya tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu SD - SMP - SMA dan UGM”. Pada halaman 53, terlihat ijazah asli Ibu Sri Handayani setelah disandingkan dengan copy ijazah Jokowi, Bambang Tri menyimpulkan bahwa “no urut dan nomor seri ijazahnya asli hanya nomor induknya yang palsu (diduga hasil dari rekayasa editan). Pada halaman 158 ada penjelasan bahwa dalam ijazah seharusnya tertulis angka (tujuh, delapan, enam), bukan berupa huruf (a, b, c, d). Penjelasan dari Ibu Handayani masih muncul di halaman 65 bahwa ijazah asli hitam putih (tidak kenal editan) karena pada 1980 belum ada foto editan. Pada halaman 90-112 adalah cerita kedekatan Ibu Sri Handayani sebagai teman Jokowi sejak di SMP 1 Negeri Surakarta. Pada halaman 83, ternyata pada 2014 Cemplon (almarhum) juga bersumpah: “tembak kepala saya bila Jokowi asli lulusan UGM - SMA saja nggak lulus kok”. Lebih lanjut ulasan Cemplon terlihat pada halaman 86-89. Dalam buku tersebut tidak kalah banyak saksi hidup yang membenarkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Silah sengkarut tak ada artinya kalau masing-masing bersikukuh benar dengan pendapatnya masing-masing. Jalan terbaik adalah: - Lewat pengadilan, sayang gugatan ke pengadilan telah dicabut. - Tunjukan ijazah asli Jokowi langsung ke masyarakat luas via sidang terbuka di DPR/MPR. Halaman 182 sampai akhir full contoh pembuktian foto rekayasa ijazah palsu. Tidak termuat dalam buku tersebut ada tanda tanya dari mana Bambang Tri bisa mengatakan dokumen yang dimiliki adalah palsu atau tidak palsu. Perlu chek-rechek yang terdengar info, ternyata Bambang Tri ada bantuan dari ahlinya yaitu Roy Suryo di Jogjakarta. Roy Suryo sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia. Oleh media masa Indonesia ia sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Misteri Silsilah Keluarga Misteri Jokowi bukan hanya soal dugaan ijazah palsusaja, tetapi juga muncul dalam buku tersebut tentang silsilah keluarga. Pada halaman 114 terbaca dugaan menurut Bambang Tri adalah fakta: 1. Sujiatmi alias Jinem itu ibu tiri Jokowi adalah fakta. 2. Widjiatno suami Jinem itu sopir DN Aidit adalah fakta. 3. Mulyono Irlambang itu ayah kandung Jokowi adalah fakta 4. Idayati itu adik tiri Jokowi adalah fakta. Contoh sebuah fakta lain yang membenarkan terjadinya fakta itu. Nama asli Sujiatmi adalah Jinem didukung oleh keterangan Kepala Desa Setempat yang memberikan keterangan begitu pada kakak kandung saya, Bambang Sadono, yang kemudian mengkhianati saya karena Bambang Sadono telah menolak permintaan saya agar kepala desa itu didatangkan di persidangan saya (pengadilan saat ditangkap BNN pertama). Pada halaman 116 ada foto wanita cantik, terlihat agak samar-samar dalam pertunangan Jokowi-Iriana, diduga ibu kandungnya Jokowi, yaitu Yap Mei Hwa? Lagi lagi dugaan tersebut harus dijelaskan oleh Jokowi langsung siapa wanita tersebut. Pada halaman 58, tentang ibu kandung Jokowi, diceritakan pula bahwa Mbah Kiman yang menangkap ibu kandung Jokowi, Yap Mei Hwa, pada 1965 untuk diserahkan kepada Kolonel Yasir Hadibroto. Mbah Kiman menangkap Yap Mei Hwa di rumah guru spiritual Mulyono di Banyubiru, Ambarawa - Semarang. Pada halaman 60 terlihat foto Mbah Kiman. Selanjutnya Yap Mei Hwa juga menunjukkan tempat persembunyian Aidit di belakang stasiun KA Solo. Fakta dalam dugaan Wijiatno adalah sopir Aidit disandingkan dengan beberapa foto pembenaran. Pada halaman 114 Bambang Tri sampai pada kesimpulannya bahwa Jokowi adalah anak Irlambang Mulyono, bukan Notomihardjo. Hubungan dengan Hari Mulyono, beda ibu. Wajah Jokowi persis pamannya, Widjiatno. Sekali lagi status Hari Mulyono adalah adik kandung seayah Jokowi hanya bisa dibantah Jokowi bila dia melakukan test DNA. Jokowi membutuhkan sebuah fakta keras lainnya untuk membantah yaitu test DNA. “Saya (Bambang Tri) mendasarkan sinyalemen saya kepada fakta bahwa ijazah SD Jokowi mencantumkan nama ayah Irlambang Mulyono,” ungkap Bambang Tri. Pada halaman 171 ada tawaran dari Bambang Tri, jalan keluarnya yang juga mudah adalah dilakukannya tes DNA, kalau memang Ibu Sujiatmi itu adalah ibu kandungnya. Pada halaman 172, juga ada tawaran dari Bambang Tri bahwa yang bisa membantah tuduhan itu adalah Jokowi sendiri dengan cara menunjukkan ijazah asli UGM dan SMA ke publik lewat akun resminya. Sekalipun Bambang Tri, sangat yakin “potong leher Bambang Tri kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya SMA dan UGM. Karena, dia memang tidak punya”. Sasaran fitnah ini harus segera diakhiri baik tentang dugaan ijazah palsu dan dugaan kebohongan tentang ayah ibu kandung Jokowi. Jalan terbaik memang lewat pengadilan. Namun, jika benar ternyata ijazah Jokowi itu palsu, apakah nanti akan dibuka transparan? Apalagi ini menyangkut “wibawa negara”. Karena bisa dipastikan, Negara bakal malu jika terbukti punya Presiden Berijazah Palsu! Yang paling mungkin adalah dengan membiarkan masalah ini menguap begitu saja hilang ditelan udara seperti suara – maaf – kentut yang tak berbekas. (*)
Di Manila, Irman Gusman Disambut Bak Negarawan
Di Asia Tenggara, kata Irman, masih ada potensi-potensi konflik yang perlu diatasi, dan tak boleh diwariskan kepada generasi masa depan, sebab akan sangat berbahaya jika ditempatkan dalam konteks persaingan negara-negara besar. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEBUAH kejadian langka berlangsung di Manila, Filipina, ketika mantan Ketua DPD RI Irman Gusman disambut layaknya seorang negarawan yang masih menjabat. Ini cerita seorang wartawan yang hari ini pulang dari mendampingi mantan senator Sumatera Barat ini melawat ke negara tetangga itu. Diceritakan, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang penuh khidmat di aula International Business Forum di Manila, menyusul lagu kebangsaan Filipina, “Lupang Hanirang”, mengawali pembukaan International Business Forum di Manila pada 10 November 2022. Siang itu, pada Hari Pahlawan, Ketua DPD RI 2009 - 2016 Irman Gusman disambut meriah sebagai negarawan Indonesia, yang diberi kehormatan memberikan “keynote speech” pada pertemuan para pebisnis terkemuka yang datang dari berbagai negara. Dalam pertemuan pebisnis mancanegara yang membahas tema “ASEAN Economic Recovery in Post-Pandemic Era” tersebut, Irman membeberkan keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 serta peluang bisnis yang bertebaran di berbagai daerah di Indonesia, yang masih belum dikenal oleh pebisnis dari berbagai negara, khususnya dari Filipina. Menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris, Irman juga menggugah komunitas bisnis internasional dengan mengutip ucapan negarawan, founding father, dan Presiden Negara Persemakmuran Filipina Manuel L. Quezon yang pada 9 Desember 1939 menjadi berita utama di berbagai negara. Presiden Manuel Quezon saat itu berkata, “I would rather have a government run like hell by Filipinos, than a government run like heaven by any foreigner. I said that once; I say it again, and I will always say it as long as I live.” [Lebih baik saya melihat suatu pemerintahan yang dijalankan seperti naraka oleh warga Filipina daripada melihat suatu pemerintahan yang dijalankan seperti surga oleh orang asing. Dulu saya katakan itu, kini saya ulangi lagi, dan akan terus saya katakan itu selama saya hidup]. Ungkapan yang dikutip Irman itu menggugah para pebisnis dan pejabat tinggi pemerintah dan Kongres Filipina yang hadir di acara tersebut. Bahkan di akhir acara itu Irman dikerumuni para petinggi dan wartawan Filipina yang memberikan apreasiasi atas pengutipan kalimat patriotik itu, yang membakar semangat juang rakyat Filipina untuk melepaskan diri dari penjajahan serta melawan campur tangan asing dalam penyelenggaraan negara. Di akhir pidatonya, Irman Gusman menggugah para pebisnis mancanegara untuk memperhatikan nasib warga masyarakat di daerah-daerah tempat mereka menjalankan usahanya. Cara Irman menggugah mereka bukan dengan himbauan, melainkan dengan kata-kata bijak yang sarat makna: Rivers do not drink their own water (Sungai-sungai tidak meminum airnya sendiri); Trees do not eat their own fruit (Pohon-pohon tidak memakan buahnya sendiri); The Sun does not shine on its self (Matahari tidak menyinari dirinya sendiri); Flowers do not spread fragrance for themselves (Kembang-kembang tak menyebarkan aromanya untuk diri sendiri); Living for others is a rule of nature (Hidup untuk orang lain adalah sebuah hukum alam); We are born to help each other (Kita dilahirkan untuk saling membantu); No matter how difficult it is (Betapa pun sulit); Life is good when you are happy (Hidup ini baik ketika kamu berbahagia); But much better when others are happy (Tapi jauh lebih baik ketika orang lain berbahagia); Because of you (Karena kamu). Hadirin bertepuk-tangan meriah ketika frasa terakhir itu (Because of you) diterjemahkan Irman ke dalam bahasa Tagalog: Dahil Sa Iyo. Dahil Sa Iyo sebetulnya merupakan judul lagu yang terkenal di Filipina sejak 1938. Ketika dijadikan lagu tema untuk film Bituing Marikit (Beautiful Star), dan dipopulerkan oleh penyanyi terkenal Rogelio de la Rosa, lagu ini digemari juga di Amerika dan berbagai negara lain usai diedarkan versi bahasa Inggrisnya pada 1964. Selain berbicara di International Business Forum tersebut, Irman Gusman juga mengadakan pertemuan dengan Federasi Kadin-Kadin China-Filipina yang beranggotakan lebih dari 170 kamar dagang. Chinese-Filipino Chamber of Commerce ini adalah penggerak ekonomi terbesar di Filipina yang bergerak di sektor swasta dan menyerap jutaan tenaga kerja. Mereka juga merupakan pendonor terbesar dalam mengatasi wabah Covid-19 di negara itu. Irman juga mengadakan pertemuan khusus di Quezon City dengan Congressman terkemuka, Rodante D. Marcoleta, untuk membicarakan krisis energi di Fillipina serta potensi Indonesia untuk mengatasi krisis tersebut. Peningkatan Kerjasama Militer Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman membahas peningkatan hubungan dan kerjasama bidang keamanan antara Indonesia dan Filipina ketika ia menemui pimpinan Angkatan Darat negara itu pada 10 November 2022. Dalam kunjungannya ke Markas Besar Angkatan Darat Filipina, sebelum memberikan ”keynote speech” pada International Business Forum di Manila, Irman Gusman diterima oleh Kepala Staf ad interim Angkatan Darat Filipina, Mayor Jenderal Jose Eriel M. Niembra. Mayjen Niembra mewakili Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Romeo Browner yang mendampingi Presiden Ferdinand R. Marcos, Jr. dalam kunjungan ke Kamboja. Dalam pertemuan itu Ketua DPD RI 2009-2016 Iman Gusman disambut dengan protokol kenegaraan, meskipun Irman berkunjung ke Filipina dalam kapasitas pribadinya atas undangan panitia penyelenggara International Business Forum. Di atas meja pertemuan dengan pimpinan Angkatan Darat Filipina tersebut, bendera Merah Putih terpampang megah, diapit bendera Filipina saat kedua tokoh itu bertukar informasi dan membahas kelanjutan kerjasama militer antara dua negara bertetangga ini. Jenderal Niembra sangat mengapresiasi kerjasama TNI dengan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) termasuk pembelian kapal angkut perbekalan militer dari Indonesia dan berharap kerjasama militer kedua negara dapat terus ditingkatkan dan diperluas untuk menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara. Pimpinan Angkatan Darat Filipina itu juga mengakui bahwa alutsista buatan Indonesia lebih cocok untuk digunakan di Filipina, ketimbang produk persenjataan buatan negara lain. Ia juga mengapresiasi kerjasama AFP dengan Densus 88 dalam memberantas terorisme. Keunggulan presisi senapan buatan PT Pindad juga diakui oleh jenderal Filipina tersebut yang mengatakan, “Pantas saja tentara Indonesia selalu menang dalam kejuaraan tembak, karena senjata buatan Indonesia bagus.” Sementara itu, Irman Gusman mempromosikan potensi dan kapasitas produksi alutsista dari industri strategis Indonesia sebagai “salah satu opsi terbaik untuk program modernisasi alutsista Filipina.” Usai pertemuan tersebut, Jenderal Niembra membawa Irman ke Gedung Pertemuan Angkatan Darat tempat Irman menyampaikan pidatonya tentang perlunya memperluas kerjasama pertahanan keamanan antara kedua negara untuk menanggulangi berbagai potensi ancaman di kawasan Asia Tenggara. Dalam pidatonya Irman mengatakan bahwa dilihat dari Jakarta, banyak kemajuan telah dicapai dalam kerjasama militer di bawah payung Philindo Military Cooperation Framework. Namun demikian, aspek-aspek non-militer perlu diberi perhatian khusus, karena sangat memengaruhi berbagai bidang kehidupan dan berdampak pada stabilitas dalam negeri kedua negara. Irman menjelaskan tentang berbagai bentuk ‘proxy wars’ yang kini bergulir, bahkan sampai menyentuh perumusan aturan hukum, kebijakan dan praktik-praktik bisnis internasional, perdagangan narkoba, aliran-aliran dana ilegal, bahkan upaya-upaya yang kian marak untuk mencuci otak dan merusak perilaku masyakarat sehingga berbahaya terhadap stabilitas dalam negeri kedua negara. “Ancaman semacam ini tak dapat dihadapi dengan senjata,” tegas Irman, ”karena musuhnya tidak kelihatan, namun mereka terus beroperasi di berbagai negara.” “Tujuan mereka adalah untuk melemahkan ketahanan nasional dari berbagai aspek,” jelas Irman. Oleh karena itu maka kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara bertetangga ini perlu terus ditingkatkan dan diperluas, bukan hanya di bidang militer, kepolisian, dan intelijen, tetapi juga di berbagai bidang lainnya yang menyangkut komponen-komponen lainnya dalam masyarakat. Di Asia Tenggara, kata Irman, masih ada potensi-potensi konflik yang perlu diatasi, dan tak boleh diwariskan kepada generasi masa depan, sebab akan sangat berbahaya jika ditempatkan dalam konteks persaingan negara-negara besar. “Perlu diciptakan pendekatan baru yang komprehensif dan inklusif untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak terkait konflik Laut China Selatan, dengan konsep yang lebih luas dari Panduan Perilaku China-ASEAN, mengingat bahwa ASEAN sudah mempunyai Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif 2030 dengan China serta mempunyai Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China dan India,” ujar Irman. Dalam konteks hubungan bilateral dengan Filipina, kata Irman, kedua negara tidak memiliki masalah di perbatasan, namun perlu meningkatkan patroli untuk mengamankan sumber daya kelautan serta memberantas perdagangan barang-barang ilegal. Juga untuk mencegah berbagai kegiatan terorisme. Selama kunjungan tiga hari di Filipina, Irman Gusman dan delegasinya dikawal oleh tim pengamanan khusus yang ditugaskan oleh Markas Besar Angkatan Darat Filipina. Sementara Kepolisian Filipina mengutus polisi lalu lintas yang menjadi fore-rider untuk mengamankan rute-rute perjalanan Irman Gusman ke berbagai tempat acara. Pasukan Angkatan Darat Filipina yang mengawal Irman Gusman dan delegasinya itu dipimpin oleh Irish O. Tan yang pernah bertugas dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di perbatasan Israel-Syria. (*)
Yang Mahal di Indonesia Itu Membiayai Oligarki Konglomerat Busuk
Mereka semua oligarki konglomerat busuk tersebut harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) JANGAN dibalik ya, seolah olah oligarki konglomerat busuk yang membiayai kehidupan sosial, ekonomil, politik, pembangunan negara Indonesia. Bukan! Justru rakyat Indonesia-lah yang berkeringat membiayai kemewahan hidup oligarki konglomerat busuk. Ingatkan seluruh rakyat jangan terpengaruh oleh propaganda oligarki konglomerat busuk yang mengaku sebagai penyangga utama ekonomi Indonesia. Konglomerat busuk itu parasit kutu busuk. Rakyat Indonesia itu marhaen, rakyat dengan lahan sepetak, jendela rumah jadi kios, masak pagi-pagi jual ke tetangga, jualan kaki lima, jualan online skala kecil, rakyat Indonesia begitu mandiri, hampir tidak membutuhkan bantuan pemerintahan, mereka hidup guyub saling tolong menolong dalam komunitas komunitasmya. Rakyat Indonesia itu bisa membiayai pemerintah, menggaji para pejabat dari tingkat RT sampai presiden. Kebutuhan uang untuk itu tidaklah besar. Rakyat bisa iuran beras untuk membiayai mereka, iuran-iuran tersebut telah biasa dilakukan tanpa mengeluh, karena biaya pemerintahan itu murah sekali. Namun, membiayai kemewahan hidup konglomerat busuk itulah yang paling mahal. Lahan sepetak dipajaki, kios semeter dipajaki, rumah dipajaki, bayar iuran dipajaki, jualan dipajaki, semua untuk menumpuk uang di APBN yang kemudian dipakai belanja oleh oligarki konglomerat busuk. Mereka memperbesar kemewahan hidup mereka dengan mendapatkan belanja APBN dalam proyek-proyek mereka yang boros, tidak efisien dan korup. Untuk APBN itu rakyat yang dipajaki, oligarki konglomerat busuk yang belanjakan, pemerintahan yang diperalat. Kemewahan hidup para konglomerat busuk dengan diperbesar tidak hanya dengan memperalat pemerintahan, namun seluruh institusi moneter dan keuangan. Konglomerat busuk memperalat institusi moneter agar merusak stabilitas moneter. Mereka mendapatkan untung dengan menjatuhkan nilai tukar, mereka juga menjadi insider trading, memainkan nilai mata uang. Mereka itu adalah biang kerok hancurnya mata uang negara ini, setelah terlebih dahulu memindahkan aset-aset mereka ke luar negeri dan kembali disaat uang mereka bernilai besar terhadap rupiah. Coba lihat itu Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Liquiditas Bank Indonesia (KLBI), mereka membangkitkan negara, memaksa negara agar meminjam uang, membuat uang, lalu dialirkan semua ke kantong-kantong konglomerat busuk. Tahu berapa jumlahnya, 6-7 kali APBN Indonesia di masa itu. Bagaimana mereka tidak kaya-raya, mereka itu parasit, kutu busuk yang tengik. Apa yang mereka lakukan terhadap ekonomi Indonesia? Mereka merusak, sumber daya alam dikeruk secara serampangan, sawit, batubara, minyak, tambang-tambang yang luas luas, mereka keruk, meninggalkan kerusakan kerusakan yang sangat parah, mewariskan bencana alam, seperti tragedi kemanusiaan di seantero negeri. Uang mereka dibawa kabur ke luar negeri. Mereka simpan di Panama Papers, pandora papers atas nama pejabat negara dan budak-budak piaraan mereka. Para konglomerat busuk dan antek-anteknya pada dasarnya anti dengan kebangsaan Indonesia. Jadi, sekali lagi yang mahal itu bukan transisi energi, bukan pelaksanaan politik dan pemerintahan, bukan penyelenggaraan hajat hidup orang banyak. tapi yang mahal itu adalah biaya yang harus ditanggung untuk menopang kemewahan hidup para konglomerat busuk yang sepanjang hari merampas sumber daya ekonomi rakyat dan merusak kemampuan produksi serta produktifitas rakyat. Mereka semua oligarki konglomerat busuk tersebut harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam. Karena para konglomerat busuk itu hanya akan terus melanjutkan kerusakan yang tidak berkesudahan. Mereka harus ditangkap karena telah melakukan kudeta, makar kepada bangsa dan negara Indonesia. (*)
Spirit Sejati
Selalu ada sisi terang dari gelap. Di tengah lautan kegelapan bisa saja terbit rembulan pandu penerang. Kalaupun tiada purnama, kita bisa menyibakkan kelam dengan menyalakan lentera sendiri. Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, kita hidup di zaman buih keterapungan. Saat huruf-huruf tak jadi kata; kata tak jadi kalimat; kalimat tak jadi ayat; ayat tak menjangkau alamat. Di seantero negeri, ucapan menggelembung mudah pecah tanpa isi yang bisa ditangkap. Orang mudah berganti posisi tanpa konsistensi posisi etis. Pusat perhatian lekas bergeser dari suatu isu ke isu lain seperti ikan berebut umpan. Tak ada kesetiaan menggumuli masalah. Persoalan menjadi debu beterbangan yang menghilang sendiri dihempas angin. Dalam kerumunan nunut hanyut, kesadaran takluk pada sihir kemasan. Jutaan orang tanpa tumpuan rentan terbius hipnosis pencitraan. Frustrasi gelombang hati yang ringkih mudah berserah pada titah mesiah gadungan. Di zaman gelisah kepalsuan, saat orang terempas tunggang-langgang tanpa jangkar jatidiri, jalan terbaik pulang ke akar. Yakni, akar keyakinan yang menumbuhkan pohon harapan. Bahwa kesenjangan antara impian dan kenyataan bisa dipecahkan dengan menghidupkan spirit, yang menyatukan pikiran dan hati. Di bawah terang spirit, katastropi tak perlu terlalu diratapi. Krisis bisa dilihat sebagai derita ibu hamil yang mengandung anak kemajuan. Seperti kata Hegel, sejarah memang mahkamah penjagalan, namun bukannya tanpa tujuan. Kekacauan memberi ruang kemunculan para pencerah; bintang penuntun yangg dapat menyingkap pola-pola tersembunyi sebagai pemandu manusia keluar dari lorong gelap menuju jalan cahaya. Maka, tetaplah teguh dalam menyusuri gelap malam. Semakin jauh kita melangkah, makin dekat dengan fajar. Tak usah terlalu gundah mengarungi kegelapan. Di kelam malam manusia bisa menyadari arti kehadiran bintang penuntun. Selalu ada sisi terang dari gelap. Di tengah lautan kegelapan bisa saja terbit rembulan pandu penerang. Kalaupun tiada purnama, kita bisa menyibakkan kelam dengan menyalakan lentera sendiri. Satu pijar lentera kecil bisa menuntun langkah di gulita malam. Jutaan lentera serentak menyala, pancarkan gelombang pencerahan. Satu hal yang pasti, gelap tak bisa disingkirkan dengan gelap. Gelap hanya bisa dienyahkan oleh cahaya. Daripada mengutuk kegelapan, marilah masing-masing pribadi tetap eling dan waspada, dengan menghidupkan kembali spirit kasih-sejati yang bisa menyalakan lentera jiwa. (*)
Tak Peduli Istri Terpeleset
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SAAT tiba di Bali dan menuruni tangga pesawat tiba-tiba Ibu Negara Iriana terpeleset jatuh. Hendak ditolong ajudan dari bawah namun dicegah oleh Jokowi. Fenomena menariknya adalah Jokowi tidak terlihat menolong istrinya untuk berdiri kembali. Cuma planga-plongo. Mungkin menganggap kecil hal tersebut. Gestur tubuh Jokowi yang \"tidak ada empati\" apalagi melakukan bantuan nyata itu menjadi sangat menarik. Ini terjatuh kedua kalinya Iriana tanpa empati penuh Jokowi. Adalah saat kampanye akbar di Banjarmasin saat berswafoto dengan pendukungnya di panggung Iriana terjengkang ke belakang. Jokowi hanya melihat, sementara dua personal Paspampres bergegas menolong. Barulah seadanya Jokowi ikut menolong. Keduanya sedang bahagia menikmati panggung kampanye Pilpres 2019 tersebut. Insiden adalah hal biasa tetapi tanpa empati pada istri menjadi luar biasa. Presiden yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Pantas urusan kesulitan rakyat pun sepertinya tanpa rasa empati apa-apa. Menikmati sendiri lempar lemparan kaos dan bingkisan kepada rakyat yang berebut terengah-engah. Luar biasa hati Presiden di negara Pancasila ini. Ada yang berkomentar atas terpeleset atau jatuhnya ibu Iriana sebagai tanda bahwa Jokowi akan lengser. Sebenarnya itu pasti. Tidak ada jabatan abadi. Bahkan Jokowi sendiri sudah berandai andai dan berencana pulang Solo lalu menjadi rakyat biasa yang akan \"peduli lingkungan hidup\". Masalahnya adalah jika itu sinyal kejatuhan bukan lengser natural. Jatuh di ujung masa jabatan. Ini akan menjadi masalah karena dosa-dosa politik bisa tidak diampuni. Rakyat menuntut tanggung jawab atas perbuatan melakukan kerusakan di muka bumi. Merusak lingkungan hidup dengan membabat hutan 600 hektar di Kalteng. Program food estate yang aneh di samping jenis tanamannya adalah singkong juga ditangani oleh Menhankam bukan Menteri Pertanian. Tuntutan atas kebijakan hutang luar negeri yang menggunung dengan kebohongan memiliki uang di kantong 11 Trilyun. Pelanggaran HAM atas tewasnya 800 an petugas Pemilu, pembunuhan demonstran 21-22 Mei, pembantaian 6 anggota laskar FPI hingga korban gas air mata 130 an penonton Stadion Kanjuruhan. Semua itu tidak ditangani serius. Disikapi dengan \"tidak peduli\" dan \"tanpa empati\". Tidak peduli dan tanpa empati atas terpeleset atau jatuhnya ibu negara adalah tanda bahwa kelak rakyat juga tidak peduli dan tidak akan ada empati atas kejatuhan Jokowi. Bahkan rakyat akan meminta agar Jokowi diproses hukum untuk banyak kasus baik korupsi, kolusi maupun nepotisme. Hidup tenang pasca lengser, belum tentu. Ketika tuntutan mundur saat ini tidak dipedulikan maka ketika nanti sudah mundur rakyat pun tidak akan peduli. Di panggung Iriana terjengkang, di tangga pesawat terpeleset. Jokowi tak peduli. Itulah panggung politik. Biasanya ia suka pada pencitraan kini pencitraan sebagai suami yang baik ternyata tidak dimanfaatkan. Padahal ia sedang berjalan menuju forum yang sedang disorot dan diberitakan dunia. KTT G-20. Bandung, 15 Nopember 2022
G20, Apa yang Kita Harapkan?
Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DALAM Crux Channel, YouTube, pertemuan bilateral US-China yang di-upload beberapa jam lalu, Joe Biden menyampaikan kepada Xi Jin Ping bahwa dia ingin memastikan kedua negara itu mampu memenej perbedaan dan memelihara kompetisi untuk tidak menjadi konflik dan bersama dalam menyelesaikan isu global. Ketika masuk pada isu global, Biden menekankan dua hal, yakni soal perubahan iklim dan \"food security\". Xi dalam responnya setuju dengan perlunya komunikasi yang baik diantara kedua negara itu, namun tidak merespon isu kritis perubahan iklim dan kelangkaan pangan. Xi malah menekankan isu stabilitas dan keamanan dunia. Pertemuan kedua pimpinan negara besar dunia ini, hari ini, yang didampingi oleh para menterinya, pastinya akan menjadi \"guidance\" besok dan lusa, dalam pertemuan resmi G20. Indonesia sendiri selama ini mengusung tema \"Global Health Architecture, Digital Transformation and Sustainable Energy Transisition\". Hilangnya tema \"Climate Change\", sebagai agenda utama, yang dimainkan Indonesia tentu saja sejalan dengan Tiongkok, India, Brazil dan Rusia yang masih menghadapi isu lingkungan. Kelompok negara ini, khususnya Indonesia dan China, berada pada Environment Index performance yang rendah sekali, di bawah 30, sementara Amerika 51, German dan Prancis di atas 60, sebagai bandingan (EPI, 2022). Lebih dalam soal Indonesia, Greenpeace mencatat misalnya selama 2015-2019, pemerintah Joko Widodo jilid 1, seluas 4,4 juta Ha lahan terbakar. Sebanyak 30% diantaranya berada pada konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. (BBC Indonesia, 24/9/22). Sebelum Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit, The Jakarta Post melaporkan 2,6 juta Ha hutan terbakar tahun 2015 (6/11/21), 80% untuk pembukaan lahan sawit, dan BBC Indonesia mengatakan tahun 2016 saja deforestasi mencapai 929.000 Ha. (BBC, 20/11/21). Pengrusakan lingkungan lainnya adalah batubara. Eksploitasi batubara sengaja terus digenjot, khususnya ketika harga tinggi, yang membuat sumber energi tidak ramah lingkungan ini menjadi andalan Indonesia. Selain energi ini ikut memperkaya segelintir elit yang terlibat dalam wajah-wajah berseri di G20. Biden memang konsisten bicara climate change. Pada Agustus 2021 di Inggris, sebelum acara G7 saat itu, bahkan dia menyebutkan Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Ini adalah peringatan besar juga bagi kita tentang seriusnya ancaman perubahan iklim. Namun, dalam situasi dunia yang tidak pasti, khususnya akibat perang Rusia vs Ukraina, dan munculnya krisis energi, akan membuat tema lingkungan dan energi bersih sulit untuk menjadi kesadaran bersama. Batubara Indonesia sendiri menjadi incaran berbagai negara barat yang sedang krisis energi saat ini. Begitu pula minyak sawit kita diborong habis oleh (jejaring) negara-negara maju yang ingin mengoplos sumber energi mereka, beberapa waktu lalu. Biden dan Xi tidak menyinggung soal \"Global Health Architecture\" pada saat pertemuan mereka tadi. Kepentingan isu ini lebih pada negara-negara miskin seperti Indonesia yang menderita ketika pandemi terjadi. Sebagamana kita ketahui pada masa pandemi Covid19, negara barat dan China mengontrol penemuan, pabrikan dan distribusi vaksin COVID-19. Bahkan, Rusia yang sudah menemukan vaksin Sputnik, tidak diakui secara internasional oleh barat. Isu Global Fund mungkin kurang menarik, karena WHO (World Health Organization) sebagai lembaga kredibel sulit untuk \"disaingi\". Menkes Budi Sadikin, dalam \"Forum: G20 and APEC\", Chinadaily (14/11/22) meyakini Global Fund ini menjadi salah satu andalan untuk menopang ketimpangan antara negara miskin dan kaya ketika terjadi krisis. Tapi, sesungguhnya begitulah hubungan antara negara kaya dan miskin sepanjang sejarah manusia, kecuali negara miskin mempunyai daya tawar kolektif melakukan tekanan. Dalam G20 ini sesungguhnya Indonesia kurang mengerti strategi yang tepat. Seharusnya Indonesia menggalang berbagai negara menengah yang tergabung dalam BRICS, yang ada di G20, yakni Brazil, Rusia, India dan China, serta Turky tentunya, membentuk front besar dalam menekan barat pada isu-isu dimana negara miskin atau menengah ini membutuhkan keadilan (share prosperity), seperti isu aku akses vaksin dan pengobatan yang adil, serta isu ekonomi lainnya. Sayangnya Indonesia selalu berpikir bahwa dengan menjadi organiser pertemuan G20 seolah-olah menjadi pimpinan. Dengan merasa pemimpin, seakan-akan bisa menjadi magnet bagi semua negara dan bisa menjadikan transaksi bisnis. Ini momentum menjadi kurang termanfaatkan. Kelemahan Indonesia lainnya adalah \"event organizer mindset\". Indonesia menghabiskan uang triliuan untuk G20 ini, baik infrastruktur di Bali (Rp 850 miliar), TMII (Rp 1,2 triliun), sebagaimana disebut Kompas (10/6/22). Belum termasuk anggaran keamanan dan berbagai event lainnya. Semangatnya adalah pada perhelatan yang mewah dan gemerlap. Berbeda dengan berbagai G20 sebelumnya di Itali, Brisbane, London, Hamburg dll, masyarakat sipil diberikan ruang yang besar, bahkan demonstrasi yang melibatkan ribuan orang, seperti mahasiswa dan pecinta lingkungan, untuk menekan pertemuan fokus pada tujuan kehidupan global. Di Indonesia, pecinta lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dll dihadang untuk melakukan aktivitas. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum diintimidasi hari ini karena diperkirakan akan melakukan aktivitas terkait G20. Dalam negara demokrasi, seharusnya peranan rakyat, masyarakat sipil, sama derajatnya dengan kalangan bisnis. Dengan mindset sebagai event organizer, uang besar yang dikeluarkan Indonesia untuk G20 kelihatan tidak sebanding dengan hasil yang akan deperoleh nantinya. Misalnya, jika Indonesia mengklaim adanya investasi masuk yang besar, itu bukanlah terkait dengan G20, khususnya, melainkan berbagai \"obral\" ijin, tax dlsb yang selama ini sudah terjadi. Di bidang keuangan sendiri, obral suku bunga bond kita sudah dianggap ketinggian oleh IMF. Alih teknologi sendiri belum terlihat, hampir semua mobil listrik yang disimbolkan pro lingkungan dalam event G20 tidak ada mobil Esemka, kebanggaan Jokowi, mayoritas atau semua impor (belum jelas produksi INKA murni buatan dalam negeri). Sebenarnya kita berharap apa pada G20? Sebagai rakyat kita tentu senang banyak pemimpin dunia datang berkunjung ke Bali. Ini adalah kesempatan mempromosikan Bali ke dunia. Namun, sesungguhnya harus lebih daripada itu, yakni mempromosikan seluruh Indonesia. Bali sejak dulu kala sudah dikenal dunia, bahkan untuk sebagian orang, Bali lebih populer. Kedua, Indonesia mempertanggung jawabkan pengeluaran yang besar pada event G20 ini terhadap kepentingan kemajuan kita, baik secara ekonomi maupun politik. Apalagi Indonesia sudah menjadi pemimpin ASEAN. G20 diharapkan memperlancar hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara member, juga hubungan people to people, bukan sekedar bussiness to bussiness saja. Contohnya pertukaran kebudayaan, pendidikan dll. Ketiga, kita berharap Jokowi merasakan \"sense of being a global leader\". Ini untuk membuat Jokowi berambisi pada politik global sebagai bagian karir hidupnya, sejak walikota, gubernur, presiden dan lalu sekjen PBB atau lainnya. Sehingga sirkulasi kekuasaan di dalam negeri dapat mulus ke depan. Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Jadi Jokowi jangan lagi terlalu banyak turut campur dalam urusan pilpres 2024. Biarkan saja itu urusan parpol. Selamat menjalankan G20 untuk Jokowi, Chairman Xi Jin Ping, Joe Biden, Erdogan, Modi, Sunak, pemimpin Afrika, dll. Kami berharap yang terbaik untuk dunia menjadi tempat hidup yang indah. (*)
Menengok Makam Syeik Yusuf di Kampung Macassar, Afrika Selatan
Oleh M. Nigara - Wartawan Senior FNN SEPERTI hari-hari sebelumnya, matahari Jumat pagi (11/11/2022), menyinari Western Cape, Afrika Selatan begitu cerahnya. Saya bersama keluarga berkesempatan mampir ke Kampung Macassar. Kampung Macassar adalah sebuah kota kecil berdekatan dengan Strand (nama lama Cape Town) dan Somerset West, dengan jumlah penduduk 38.136 jiwa. Sejarah Kampung Macassar sangat erat dengan Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Adalah Syeikh Yusuf yang bergelar Tuanta Salamaka dari Kesultanan Gowa. Syiekh Yusuf merupakan ulama yang begitu gagah dan berani menentang VOC di Gowa. Tahun 1694, bersama 50 orang pengikutnya, ditangkap Kompeni dan dibuang ke Srilangka. Namun VOC gagal membendung pengaruh Sang Ulama. Akhirnya Syiekh Yusuf bersama pengikutnya dibuang ke Afrika Selatan. Di daerah yang kemudian jadi Kampung Macassar itulah Sang Ulama bersama para santrinya mendarat. Pantai dan laut menjadi bagian yang mengingatkannya dengan tanah kelahiran. Jadi, selain menyebarkan agama islam (catatan- Syeikh Yusuf diakui sebagai penyebar islam yang pertama di tanah Afrika Selatan, dan karenanya diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Nelson Mandela. Presiden Soeharto sempat berkunjung ke Makam Kramat Syeikh Yusuf, 1997. Selain itu, Pak Harto juga menobatkan Syeikh Yusuf sebagai Pahlawan nasional dua tahun sebelumnya), Sang Ulama juga mengajarkan bagaimana menjadi nelayan yang baik. Ada satu kisah dari mulut ke mulut tentang karomah yang dimiliki Syeikh Yusuf. Waktu itu daerah sekitar Kampung Macassar tidak ada air tawar. Sang Ulama lalu meminta pengikutnya untuk menggali tanah hingga keluar air tawas dan asin. Lalu Sang Ulama mendirikan shalat lalu berdoa. Setelah itu, Syeikh Yusuf mengaduk-aduk air dengan kedua tangannya. Air tawas dan asin itu, berubah menjadi air tawar yang bisa dikonsumsi baik untuk minum atau masak. Hanya lima tahun, tepatnya 23 Mei 1699, Syeikh Yusuf wafat. Dengan hanya waktu lima tahun, islam menyebar dan tersebar di Afsel. Nelson Mandela berulang kali dalam berbagai event tidak ragu menyebutnya sebagai salah seorang putra terbaik Afrika. Kemudian dari sumber wikipedia, disebutkan, jenazah Syekh Yusuf Tajul Khalwati dibawa ke Gowa atas permintaan Sultan Abdul Jalil (1677-1709) dan dimakamkan kembali di Lakiung, pada April 1705. Jumat pagi (11/11/2022), sebelum ke kota Montagu, saya berkesempatan mampir ke makam sang ulama besar itu. Letak makamnya di bagian paling depan Kampung Macassar. Letaknya berada di atas, lebih tinggi dari Kampung Macassar. Tertata dengan rapih, dihiasi oleh lima meriam eks Belanda. Selain makam Syeikh Yusuf, ada empat makam pengikutnya di bagian kiri. Makam yang berbeda denfan makam-makam yang biasa. Ukuran panjangnya rata-rata dua meteran. Menurut info, makam itu menjadi destinasi wajib bagi orang-orang Indonesia, Malaysia, India, dan Srilangka yang berkunjung ke Afsel. Karena bukan hanya di Afsel, Syeikh Yusuf menyebarkan agama islam, bahkan Syeikh Ibrahim ibnu Mi\'am, ulama besar India, kabarnya juga merupakan murid Syeikh Yusuf. Saya, istri, dan anak-anak saya merasakan ada sesuatu yang lain saat memasuki rumah tempat makam itu berada. Tetapi, jangan lupa, kita dilarang meminta apa pun di makam-makam Kramat, termasuk syirik. Syirik adalah dosa paling besar. Firman Allah Ta\'ala\' \"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya”. (QS. An-Nisa).(*)
Jokowi dan Anies di Solo, Akankah Terjadi Koalisi?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa POLITIK itu cair. Semua berkemungkinan terjadi tanpa prediksi. Si A kesannya lawan si B. Di kesempatan yang sama, keduanya bisa berkoalisi. Apa yang diberitakan dan dikesankan di media tidak selalu mampu menggambarkan situasi politik yang sesungguhnya. Sebagaimana hari ini, Jokowi dan Anies di hari yang sama datang ke Solo. Jokowi meresmikan Masjid MBZ, dan Anies menghadiri Khaul Ali bin Muhammad Al-Habsi ke-111. Acara yang dihadiri tidak kurang dari 500.000 pengunjung. Mungkinkah kedua tokoh besar Indonesia ini bertemu? Dan mungkinkah koalisi Jokowi-Anies dimulai dari Solo? Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Jika benar koalisi Jokowi-Anies terjadi, ini akan mengubah semua peta politik Indonesia. Setidaknya untuk jangka pendek yaitu pilpres 2024. Antara Jokowi dan Anies tidak ada persoalan. Keduanya pernah bersama-sama di 2014. Anies punya kontribusi terhadap kemenangan Jokowi. Jika di pertemuan Ultah Perindo ke-8 tanggal 7 November 2022 lalu Jokowi sempat berbasa basi dengan bilang: nanti (setelah Jokowi) sepertinya giliran Pak Prabowo, maka pertemuan dengan Anies di Solo hari ini jika betul itu terjadi, maka restu kepada Anies bukan basa basi. Apalagi pertemuan itu di Solo, markas Jokowi memulai karir besarnya hingga jadi orang nomor satu di Indonesia selama dua periode. Dilihat dari semakin besar dukungan terhadap Anies dan bergeraknya elektabilitas Anies, maka dukungan Jokowi ke Anies adalah sesuatu yang rasional. Ini seperti Formula E. Media mengesankan ada konflik antara Anies dan Jokowi. Injury time, Jokowi datang dan memberi dukungan. Hal yang sama bisa terjadi di pilpres, dan itu dimulai dari kota Solo. Solo, 14 Noember 2022
POPULER
