OPINI
Memaknai Arah Survei CSIS
Publik curiga, 3 bulan sebelumnya CSIS melakukan survei yang menyudutkan Anies, 51,8% para ahli Tidak Puas dengan kinerja Anies: sebagai koreksi survei sebelumnya, 73% Puas dengan kinerja Anies? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HASIL survei CSIS ‘mengejutkan’, dan menarik untuk dicermati terutama dikaitkan dengan pernyataan SBY dan Andi Arief, Kepala Bappilu Partai Demokrat. Dalam video ‘turun gunung’, SBY mengatakan hanya akan ada dua calon presiden pada pilpres 2024: jahat bukan? Seperti diberitakan media, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul secara head to head melawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kalangan pemilih muda. Hal ini tergambar dari hasil survei yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap pemilih berusia 17-39 tahun pada 8-13 Agustus 2022 lalu. Kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, ketika \'diadu\' dengan Ganjar, elektabilitas Anies unggul dengan angka 47,8 persen. “Ketika dilakukan head to head antara Pak Anies dengan Pak Ganjar, nah jadi kami menemukan angka yang ini, Pak Anies 47,8 persen, Pak Ganjar 43,9 persen,” kata Arya dalam acara rilis survei, Senin (26/9/2022). Dalam simulasi Anies vs Ganjar, CSIS mencatat ada 7,6 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia dan 0,8 persen responden mengaku belum menentukan pilihan. Anies pun kembali unggul saat disimulasikan menghadapi Prabowo meski ada 8,3 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia dan 0,3 persen belum menentukan pilihan. Anies mendapat angka yang lebih besar, 48,6 persen, Prabowo 42,8 persen. Dalam simulasi Ganjar vs Prabowo, elektabilitas Ganjar sebesar 47,2 persen mengungguli Prabowo (45 persen), tidak tahu/rahasia (7,5 persen), dan belum tentukan pilihan (0,3 persen). Namun, dalam survei yang sama, Ganjar tercatat unggul pada simulasi 14,7, dan 3 nama. “Kenapa terjadi seperti ini karena tadi ada switching karena ada perpindahan dukungan pemilih dari dukungan sebelum-sebelumnya,” kata Arya, seperti dilansir Kompas. Survei diselenggarakan CSIS pada 8-13 Agustus 2022 kepada 1.200 responden berusia 17-39 tahun di 34 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error +/- 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jadi, menurut survei CSIS, Anies unggul head-to-head lawan Ganjar maupun Prabowo. Sepertinya CSIS ingin menyampaikan Anies bakal tidak terbendung menjadi presiden pada 2024. Meskipun surveinya unggul di kalangan pemilih muda, tapi realitanya mungkin saja unggul di seluruh kalangan pemilih. Tapi, banyak pihak berpendapat motif survei CSIS ini untuk justifikasi, Anies bahwa tidak terbendung. Maka itu silakan ambil langkah yang diperlukan. Hal ini bisa membuat pernyataan SBY dan Andi Arief menjadi realita, cuma ada dua calon presiden pada 2024, dan Anies akan disingkirkan? Publik curiga, 3 bulan sebelumnya CSIS melakukan survei yang menyudutkan Anies, 51,8% para ahli Tidak Puas dengan kinerja Anies: sebagai koreksi survei sebelumnya, 73% Puas dengan kinerja Anies? Sebelumnya, CSIS menunjukkan, mayoritas responden tak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam laporan survei berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara: Prospek Kepemimpinan Jakarta dan Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi ke Depan”, sejumlah ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian berperan sebagai responden. “Kita dapati persepsi yang terbelah, tingkat kepuasan angkanya 47,6 persen. Sementara yang tidak puas kinerja Pemprov adalah 51,8 persen,” kata peneliti CSIS Noory Okthariza dalam konferensi pers, Senin (6/6/2022). Sementara, 0,6 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ). Oktha menyebut bahwa temuan tersebut memperlihatkan ada perbedaan persepsi antara responden ahli yang digunakan CSIS dan masyarakat umum yang digunakan sejumlah lembaga survei. Misalnya, kata dia, hasil survei Populi Center pada Februari 2022 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat umum atas kinerja Anies dan Riza Patria mencapai 73 persen. Tetapi, hasil itu berbeda dengan temuan CSIS kali ini. Hal ini terjadi karena para ahli yang menjadi responden CSIS dianggap lebih obyektif dalam melihat persoalan. Selain itu, para ahli juga diklaim mengerti mengenai persoalan di Jakarta termasuk lebih mengetahui plus dan minus dari suatu kebijakan yang dikeluarkan Anies dan Riza Patria. “Tapi mungkin ada jawaban lain, misalnya banyak kebijakan di Jakarta itu dipersepsikan atau dirasakan secara berbeda oleh banyak lapisan yang ada di masyarakat kita di Jakarta,” terang Oktha. Temuan CSIS juga melaporkan kepuasan para ahli atas kinerja Anies dan Riza Patria di sejumlah bidang. Misalnya dalam bidang pengupahan. Sebanyak 69,4 persen responden puas, 30 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Hal yang Baik Bidang transportasi, sebanyak 64,7 persen responden puas, 34,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Kemudian bidang harga kebutuhan pokok, sebanyak 54,1 persen responden puas, 42,9 persen tidak puas, dan 2,9 persen TT/TJ. Bidang harmoni sosial, sebanyak 53,5 persen responden puas, 45,3 persen tidak puas, dan 1,2 persen TT/TJ. Bidang birokrasi, sebanyak 47,1 persen responden puas, 52,4 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Selanjutnya bidang lapangan kerja, sebanyak 37,6 persen responden puas, 60,6 persen tidak puas, 1,8 persen TT/TJ. Bidang lingkungan, sebanyak 32,4 persen responden puas, 66,5 persen tidak puas, 1,2 persen TT/TJ. Lalu, bidang hunian layak, sebanyak 24,7 persen responden puas, 74,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Adapun sampel penelitian ini yakni kelompok ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memprediksi dan menganalisa isu sosial, politik, dan ekonomi. Kategori sampelnya yakni peneliti, dosen, profesional, anggota DPR/DPRD hingga birokrat. Survei ini dilakukan pada 29 Maret-12 April 2022 dengan cara wawancara tatap muka dan virtual. Pertanyaannya, apa relevansi pendapat ahli dibandingkan rakyat yang telah merasakan langsung hasil kinerja Anies Baswedan? (*)
Hanya Pemimpin Negara Berdarah Komunis Yang Akan Mengabaikan Bangkitnya Komunis Gaya Baru
Kebangkitan PKI Gaya Baru dengan dukungan full militer RRC akan bisa melumpuhkan Indonesia dalam waktu singkat. Hanya pemimpin negara berdarah komunis yang akan mengabaikan ancaman ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih WARGA Tionghoa sangat memegang teguh seni perang ajaran dan filsafat Sun Tsu. Dipelajari dan dipraktikkan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis: bahwa bisnis itu perang. Kalau pasar itu adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) - “Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga tetap diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Serangan ekonomi via kekuatan Oligarki di Indonesia mendekati sempurna sampai penguasaan tanah: Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia. Ranah politik via amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 yang hakekatnya telah mengubah UUD ‘45 dan hilangnya falsafah dan Pancasila. Target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Keadaan yang sangat menyakitkan terjadi ketika pribumi sedang terus terkena gempuran, lantas keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Seni perang tanpa senjata telah berjalan dalam waktu panjang dan China juga konsisten untuk mencapai tujuannya menguasai Indonesia. Kebijakan China perantauan meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Telah masuk berbondong- bondong TKA China (banyak pengamat menilai, mereka adalah tentara merah) leluasa masuk tanpa hambatan, bahkan karpet merah telah disediakan oleh rezim saat ini dengan dalih paket investasi. Benar-benar Indonesia telah jebol. China sangat berusaha menghindari perang di Indonesia, bukan karena takut atau akan gagal apabila perang fisik dengan senjata terjadi, tetapi strategi melumpuhkan perang tanpa senjata itu adalah strategi jitu yang telah terjadi. Sejalan dengan sukses RRC menguasai Indonesia saat ini sesungguhnya sebuah strategi yang sudah terbaca jauh sebelumnya oleh Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, dalam kurun waktu 35 sampai 45 tahun PKI akan bangkit kembali. Sarwo Edhi Wibowo sangat memahami bahaya PKI dan strategi Mao Zedong yang terkenal kejam ini berkata, “Politik adalah sebuah peperangan besar tanpa pertumpahan darah. Sedangkan Perang adalah peperangan dengan pertumparan darah.” Ini tidak bisa ditafsirkan RRC sebagai kekuatan di balik PKI tidak siap perang secara fisik dengan senjata. Fakta kekuatan China kalau keadaan memaksa hanya dalam waktu singkat akan mampu melumatkan Indonesia. China memiliki militer terbesar kedua di dunia. China memiliki tentara tetap terbesar di dunia. China memiliki angkatan laut terbesar di dunia secara numerik. China adalah satu-satunya negara lain yang mampu membangun supercarrier. China memiliki rudal hipersonik operasional; bahkan AS tidak. China juga melampaui AS dalam banyak bidang teknologi, khususnya, 5G/6G. China berada di garis depan eksplorasi ruang angkasa dengan penjelajah di Mars dan stasiun luar angkasa internasionalnya sendiri. Meski dikabarkan dicopot oleh PKC dari jabatannya sebagai Sekjen PKC yang membawahi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Mr. Xi Jinping masih Presiden RRC. Dalam Kongres PKC mendatang Mr. Xi akan dicopot sebagai Sekjen. Tapi naik sebagai Ketua Umum PKC. Artinya, Mr. Xi berpotensi jadi Presiden RRC yang full power. PLA ke Beijing itu dalam rangka pengamanan Kongres PKC. Jadi, di China tidak ada kudeta. Aman. Nah, kebangkitan PKI Gaya Baru dengan dukungan full militer RRC akan bisa melumpuhkan Indonesia dalam waktu singkat. Jadi, hanya pemimpin negara berdarah komunis yang akan mengabaikan ancaman ini. Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kecewa kepada pihak yang selalu membantah adanya bahaya laten dari kebangkitan PKI. “Mereka bilang, enggak ada lagi bahaya laten PKI. Eh, nyatanya sekarang ada lagi. Mungkin jangan-jangan dia kali yang komunis,” ujar Ryamizard dalam acara Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri serta Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Mei 2016. (*)
Jejak Perjuangan di Selembar Jaket KOKAM
Oleh Edy Mulyadi - Wartawan Senior FNN RABU, 27 September 2022. Hari masih terbilang pagi, pukul 10 lewat sedikit, ketika saya menjabat erat tangan Mudrick SM Sangidu. Senyum khasnya terkembang lebar begitu melihat saya menaiki anak tangga kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro 23, Yogyakarta. Hari itu kami memang berjanji ketemu di markas pusat organisasi Islam yang punya sejarah panjang di negeri ini. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Dahlan pada 18 November 1912, di Yogyakarta. Mudrick politisi senior yang banyak malang-melintang di jagat perpolitikan nasional, bermaksud menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haedar Nashir. Buat Mudrick, ini bukan sekadar pertemuan silaturahmi biasa. Dia punya hajat penting, menyerahkan seragam KOKAM pertama milik ayahnya kepada PP Muhammadiyah. Niat tersebut sebenarnya sudah lama beremayam di hatinya. Maklum, dia sudah lama menyimpan seragam tadi sejak ayahandanya, Malkan Sangidu, wafat. Bagi Muhammadiyah, penyeraham seragam ini juga punya penting. Dari sini para pengurusnya bisa mengumpulkan kepingan sejarah kontribusi Muhammadiyah dalam perjalanan sejarah bangsa, khususnya dalam konteks perjuangan melawan PKI dan komunis di Indonesia. Mega Bintang Mudrick yang sebentar lagi berusia 79 tahun adalah sosok yang dikenal kritis terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukanpenguasa. Di ujung jatuhnya kekuasaan Orde Baru, dia bersama Megawati Soekarnoputri mendirikan Mega Bintang. Sedikit kilas balik. Mega Bintang muncul pasca peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli). Setelah Kudatuli 1996, Megawati bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru dan Soeharto. Pada Pemilu 1997, Megawati dengan PDIP-nya tidak bisa ikut berlaga. Pasalnya penguasa tidak mengakui kepengurusan PDIP yang dipimpinnya. Mega Bintang disebut muncul setelah ada pertemuan antara Megawati dan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surakarta, Mudrick Sangidu. Pertemuan digelar di rumah Megawati,di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Mega didampingi Sutarjo Suryoguritno. Saat itu Mudrick diberi foto Megawati yang ditandatangani dan tulisan mencolok \"Teruskan Perjuanganmu Membela Wong Cilik.\" \"Mega Bintang bertujuan melawan Presiden Soeharto dan Golkar. Jargon Mega Bintang dimaknai sebagai isyarat agar pendukung Megawati mengalihkan suaranya untuk PPP yang berlambang Bintang,\" ujarnya. Hajat Terpenuhi Kembali ke penyerahan seragam KOKAM. Mudrick menjelaskan, setelah ayahnya meninggal, sang ibu menyerahkan baju Kokam itu kepadanya untuk disimpan. Tapi belakangan dia berpikir seragam itu akan jauh lebih bermanfaat bila diserahkan kepada PP Muhammadiyah, untuk Musium Muhammadiyah. Dia sendiri sudah lama mencoba membangun komunikasi dengan pengurus PP Muhammadiyah. Dia bahkan minta tolong sejumlah tokoh untuk merealisasikan niatnya. Namun sejauh ini niat tersebut belum bisa diwujudkan. Beberapa hari silam, via wa Mudrick mengatakan kepada saya tentang niatnya yang sudah lama tersebut. Saya kemudian sampaikan hal itu kepada Profesor Anwar Abbas, mantan Sekjen PP Muhammadiyah yang kini Waketum MUI. Atas jasa Buya Anwar, dan tentu saja kehendak Allah SWT, penyerahan seragam Kokam kebanggaan keluarga besar Sangidu terealisasi. Penyerahan diterima langsung oleh Haedar Nasir, didampingi sejumlah pengurus PP Muhammadiyah, antara lain Ahmad Dahlan Rais. Sedangkan Mudrick ditemani KH Syukri Fadholi, beberpa sahabatnya, dan saya. Menjawab Provokasi PKI Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau lebih dikenal sebagai KOKAM punya sejarah panjang. Ia lahir sebagai jawaban atas keprihatinan segenap kader persyarikatan Muhammadiyah pada awal 1965. KOKAM bisa disebut wujud peran konkrit Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman bagi kedaulatan NKRI, khususnya PKI. Menjelang peristiwa Gestapu PKI, kaum komunis kian gencar mempersiapkan kadernya. Mereka dilatih untuk memprovokasi umat Islam dan tentara, khususnya Angkatan Darat. Menyadari gelagat berbahaya itu, Pimpinan Muhammadiyah membentuk Kesatuan Perjuangan di Muhammadiyah Jakarta Raya. Maka pada 1 Oktober 1965, lahirlah KOKAM. Adalah Prodjokusumo yang punya peran penting di balik berdirinya KOKAM. Nama lengkapnya Haji Sudarsono Prodjokusumo. Tapi pria kelahiran 31 Agustus 1922 Sleman, Yogyakarta itu lebih populer disebut Pak Prodjo. Untuk mengenang jejak sejarah KOKAM, kader Muhammadiyah Mulkan Sangidu membuat seragam pertama KOKAM. Oya, Mulkan Sangidu adalah pengusaha konfeksi terkenal di kota Solo. Sebagai kader Muhammadiyah, Mulkan dan istrinya banyak berkontribusi untuk Muhammadiyah. Antara lain IKIP Muhammadiyah dan klinik di Purworejo, panti asuhan yatim piatu Aisiyah dan Gedung Ummat Islam di Solo, serta bekas pabrik tekstil di Sragen, Jateng. Pada kesempatan itu, Haidar menyatakan, sesuai rencana seragam berbentuk jaket tersebut akan disimpan di Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan. Musiumnya sendiri baru akan diresmikan menjelang dibukanya Muktamar Muhammad, 18 - 20 November 2022, di Solo. Kelak, keluarga besar Sangidu boleh merasa bangga. Selembar jaket KOKAM melengkapi bukti kontribusi mereka dan jejak perjuangan Muhammadiyah bagi negeri. (*) Yogyakarta, 27 September 2022
Seragam KOKAM Muhammadiyah Masuk Museum
Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ust Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJARAH mencatat, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) lahir sebagai jawaban atas keprihatinan segenap kader persyarikatan Muhammadiyah pada awal tahun 1965. Pada waktu itu tujuan KOKAM lahir adalah untuk memberi dukungan fisik terhadap perjuangan bangsa, inilah bentuk peran konkrit bela negara dari persyarikatan Muhammadiyah bersama komponen bangsa lainnya dalam memberi dukungan fisik terhadap berbagai bentuk ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Diketahui, pada saat itu menjelang peristiwa Gestapu PKI, kaum komunis mulai berusaha mematangkan kadernya dengan meningkatkan ofensif revolusionernya. Melihat keadaan genting saat itu, atas usul pimpinan dan disambut dengan suara bulat oleh peserta kursus untuk membentuk Kesatuan Perjuangan di dalam Muhammadiyah Jakarta Raya dengan nama Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah yang disingkat KOKAM. Tepat pukul 21.30 tanggal 1 Oktober 1965 diproklamirkan berdirinya KOKAM. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah disingkat KOKAM adalah salah satu bidang program kerja organisasi otonom dari persyarikatan Muhammadiyah adalah Pemuda Muhammadiyah, yaitu program kerja bidang KOKAM dan SAR. Nama Prodjokusumo lekat dengan dengan KOKAM. Karena di tangannya itu KOKAM dilahirkan. Nama lengkapnya Haji Sudarsono (HS) Prodjokusumo. Nama populernya yaitu Pak Prodjo, lahir pada 31 Agustus 1922 di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Untuk mengenang dan mengamankan jejak-jejak sejarah KOKAM, maka kader Muhammadiyah Mulkan Sangidu (ayah Mudrick S. Mulkan Sangidu), sebagai penguasa konveksi membuat seragam pertama KOKAM. Seragam tersebut selama ini tersimpan rapi di rumah Mudrick SM Sangidu, menunggu waktu yang tepat untuk diserahkan ke PP Muhammadiyah untuk masuk ke Musium Muhammadiyah. Tepat pada Selasa, 27 September 2022, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir bersedia menerima Jaket pertama seragam KOKAM di Kantor PP Muhammadiyah: Jl. Cik Di Tiro Nomor 23, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ustad Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Sesuai rencana, Jaket tersebut akan disimpan di Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang akan diresmikan menjelang dibukanya Muktamar Muhammad pada 18 - 20 November 2022. (*)
Skenario Berlapis Dalam Operasi Intelijen
Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) BAGI seorang analis intelijen strategis, membaca titik lemah agen lawan, nggak usah harus repot-repot nyari data-data rahasia dan eksklusif. Dengan bermodalkan analisis psikologis yang tajam, dari biodata resmi yang bersifat terbuka pun bisa kebaca titik kekuatan sekaligus titik lemahnya. Waktu deputi operasi badan intelijen Soviet Vasily Gordik mendapat bocoran informasi yang masih serba samar ihwal maksud dan tujuan sebenarnya dari pertemuan intensif antara delegasi Inggris dan Amerika berkedok pertemuan kerjasama dagang di sebuah hotel mewah, maka perlu diadakan penyusupan ke jantung daerah musuh, untuk mendapat informasi yang lebih dalam apa misi di balik pertemuan dua delegasi dua negara sekutu tersebut. Maka Vasily Gordik meminta nama-nama siapa motor dari pertemuan dua negara tersebut, berikut biodata atau curriculum vitae masing masing. Kemudian mencuat dua nama, Howard dari CIA dan Peter Gemmel dari MI-6 Inggris. Kebetulan memang kedua orang inilah para pemain kunci Operasi Mirage. Operasi Mirrage adalah sebuah operasi intelijen yang didasari gagasan untuk memunculkan sosok pemimpin Muslim, dia seolah-olah lahir dari rahim umat, padahal binaan Inggris Namun, setelah menelaah biodata kedua agen andalan AS dan Inggris ini, Gordik lebih tertarik menjadikan Gemmel untuk jadi sasaran penyusupan agennya untuk mengorek informasi. Apa yang membuat Gordik yakin Gemmel lebih mudah ditembus walapun praktiknya nanti pasti nggak mudah juga. Rupanya berkat kejelian Gordik yang sejatinya merupakan seorang psikolog, dua hobi Gemmel yaitu main ski dan berselancar olah raga air, serta menonton tari balet, bagi Gordik ini sebuah petunjuk yang orang lain, termasuk Gemmel sendiri nggak menyadarinya, atau bukan merupakan hal istimewa. Bagi Gordik, dua hobi ini menggambarkan kalau Gemmel orangnya romantis. Dan, untuk seorang agen yang terlatih menggerus perasaannya sendiri, ini rada kontrakdiktif. Orang yang hobi bersilancar dan jet ski serta menonton tari balet, biasanya orangnya romantis. Dan, dari sini Gordik melihat peluang buat menembus pertahanan Gemmel dan itu berarti juga menembus jantung pertahanan badan intelijen Inggris MI-6. Maka disusunlah operasi \"perangkap madu\". Karena Gemmel hobi tari ballet, maka Gordik mengirim seorang Balerina kawakan Rusia yang kebetulan juga agen binaan Gordik, untuk memikat Gemmel. Ketika rombongan balet Rusia road show ke Inggris, dengan terlebih dulu sang Balerina mengontak Gemmel, dengan bersandiwara bahwa dirinya ingin membelot ke Inggris, karena merasa dikekang kebebasannya di negaranya sendiri. Teori Gordik terbukti benar. Gemmel yang saat itu sudah menduda bertahun- tahun setelah istrinya meninggal dunia, tiba-tiba selain kepincut juga jatuh cinta dengan sang Balerina. Untuk cerita seterusnya, nggak perlu diceritakan lagi. Intinya, sang Balerina berhasil mendapatkan info yang diharapkan Gordik. Bahwa AS dan Inggris sedang berencana menciptakan sosok Al Mahdi “jadi-jadian” sebagai upaya mengendalikan dan menjinakkan kekuatan Islam di Timur Tengah. Dan, dengan bermodalkan bocoran informasi ini, Rusia mendesak Inggris dan AS agar diikutsertakan dalam Operasi Mirage. Kalau tidak, rencana kedua negara itu akan dibongkar. Cuma ya itu tadi. Dalam skenario besar Pickhard itu, kebocoran informasi Operasi Mirage, memang sesuatu yang diharapkan. Bocoran itu justu sebuah undangan tidak resmi pada Rusia untuk ikut bermain. Sebab, kalau terang- terangan diajak, KGB malah curiga. Namun yang tidak disadari oleh Howard dan para petinggi CIA, ada skenario dalam skenario, yang disusun secara senyap oleh Pickhard, Perryman dan Gemmel. Tanpa sepengetahuan CIA apalagi KGB. Dalam power game ini, Inggris tetap masih unggul dalam permainan catur menolak pembukaan gambit menteri. Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Tapi tokoh sentralnya yang semula memplot binaan CIA yaitu Haji Maskan sebagai Al Mahdi, diganti oleh seseorang yang selama ini jadi tangan kanan Haji Maskan namun ternyata sudah jadi agen tanam binaan M-16 di dalam komunitas Islam Timur Tengah bertahun-tahun dan dianggap sosok tidak penting di balik bayang-bayang ketokohan Haji Maskan. Sehingga CIA dan KGB tetap ikut dalam konsorsium Operasi Mirrage tapi Inggrislah sang sutradaranya. Cheers! (*)
Membaca Survei CSIS
Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, Eksponen Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia/PMKI SUNGGUH mengaggetkan Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyatakan Anies Baswedan bisa menang baik melawan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto dengan angka margin yang relatif sama 5% an. CSIS menemukan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kerap unggul dalam sejumlah simulasi survei elektabilitas capres 2024. CSIS melakukan beberapa simulasi mulai dari 14 nama, 7 nama, 3 nama, hingga 2 nama (head to head). Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan hasil survei 2 nama dan mengatakan Anies unggul terhadap Ganjar. Elektabilitas Anies mencapai 47,8 persen, sementara Ganjar 43,9 persen. Sementara sisanya tidak tahu/tidak jawab. Mengutip Tempo.co, Senin (26 September 2022 14:58 WIB), survei simulasi pemilihan capres ini bukan hanya melibatkan elektabilitas dan popularitas para tokoh politik. Tetapi juga melibatkan pandangan generasi muda terhadap isu-isu politik saat ini yang menjadi populasi utama pada survei tersebut. Pada simulasi 14 nama dengan membandingkan tingkat elektabilitas, Ganjar berada pada posisi pertama dengan perolehan angka 25,9 persen. Sedangkan Anies berada di posisi ke-3 dengan 18,1 persen. Lalu pada simulasi 7 nama, Ganjar masih memimpin di peringkat pertama dan cenderung meningkat dengan perolehan angka 26,9 persen. Untuk Anies juga memperoleh peningkatan angka, namun tidak mengalami perubahan posisi dan tetap pada urutan ketiga dengan perolehan 19,9 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya switching atau perpindahan pemilih saat pengerucutan nama tokoh politik yang tidak ada dalam daftar pilihan. Pada simulasi 3 nama, Ganjar dan Anies mendapatkan peningkatan perolehan angka. Hasil menunjukkan Ganjar memperoleh 33,3 persen, sedangkan Anies memperoleh 27,5 persen. Dalam tahap ini, Anies naik peringkat dan berhasil menduduki posisi kedua. Meskipun saat simulasi ini, Anies belum mendapatkan posisi pertama, tetapi saat survei 2 nama Anies menduduki peringkat pertama dan Ganjar bergeser ke peringkat kedua. Menurut Arya, CSIS melakukan survei head to head ini karena memiliki dugaan bila hanya survei 3 nama, maka akan terjadi 2 putaran dan tidak ada calon yang memperoleh polling di atas 50 persen. Kenapa head to head? Begini, kalau kita lihat 3 nama, itu kemungkinan akan 2 putaran. Karena tidak ada calon mendapatkan di atas 50 persen, dan data ini populasinya milenial besar, “Kemungkinan tidak akan bergerak jauh dari populasi umum,” ungkap Arya dalam pemaparan hasil survei CSIS bertajuk “Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi”, Senin, 26 September 2022. Survei CSIS ini dilakukan pada populasi pemilih muda berusia 17-39 tahun (generasi Z usia 17-24 tahun dan generasi milenial usia 24-39 tahun) dan dilakukan pada periode 8-13 Agustus 2022. Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dan telah dilakukan proses kendali mutu dengan data yang valid dianalais sebesar 1.192 sample. Margin of error sebanyak +/-2,84 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Itu di atas margin of eror setiap survei 2-3 %. Padahal, belum lama ini survei Charta Politika menempatkan Ganjar di urutan pertama. Perlu dicatat, semua survei yang terindikasi seragam dari kepentingan Istana selalu menempatkan Ganjar di urutan pertama hasil survei. Memang survei CSIS tidak menjelaskan Anies dan Ganjar itu didukung parpol apa berikut pasangan cawapresnya? Sampai detik ini pun baru berupa sinyal dukungan parpol kepada Anies dari NasDem, Demokrat, dan PKS. Kalau Ganjar sulit dapat dukungan PDIP karena kedekatan Ganjar dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves. Tentu akan ciptakan relasi negatif bila terulang hal sama dengan Joko Widodo, PDIP pasti mengalami kesulitan yang sama. Dengan rentang pencapresan yang masih lama, semua dinamika bisa terjadi meski waktu yang kian mepet tidak ada ruang figur Capres baru muncul. Lain halnya pada masa akhir Presiden Jokowi insyaf dan berlakukan Perppu Nol persen buat Presidential Threshold (PT), barulah ajang pilpres nanti lebih menarik. Sehingga, publik punya pilihan yang banyak. Menariknya survei CSIS berdekatan dengan sinyalemen Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arif yang bilang Presiden Jokowi akan gunakan otoriterisme demi muluskan agenda pilpresnya. Bahkan, dibilang tokoh potensial seperti Anies akan dipenjara. Demikian juga para pimpinan parpol yang tidak nurut. Lantas benang merah dari survei CSIS yakni: Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Kedua, Memberi sinyal kepada PDIP untuk usung Puan Maharani sebagai Capres. Toh terbukti Ganjar keok. Buat apa usung figur yang bakal kalah. CSIS melakukan survei ini untuk mengukur dan mengetahui preferensi politik muda ke depan tentang calon presiden dan partai poltik. (*)
Prabowo Itu Benar, Jokowi Lebih Tinggi Ilmunya
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN Untuk kesekian kalinya Prabowo Subianto mengeluarkan puja-puji untuk Presiden Jokowi. Orang lain mungkin akan menyebutnya “jilatan”. Biarkan saja orang lain berkata begitu. Kita di sini cukup menyebutkan puja-puji. Kata Prabowo, “Saya mantan jenderal Baret Merah, tapi Pak Jokowi ilmunya di atas saya.” Banyak orang yang meradang, kesal, merasa muak, dlsb gara-gara pernyataan Prabowo itu. Sebagian bereaksi keras. Sebagian lagi hanya menertawakan. Sedangkan sebagian lainnya muntah-muntah. Nah, mengapa warganet begitu kesal? Kenapa mereka dongkol? Apakah pengakuan tulus Prabowo itu salah? Sebetulnya Prabowo tidak ada salah. Penyataan Mantan Danjen Kopassus itu benar seratus persen. Faktual dan konkret. Seperti itulah adanya. Pengakuan Prabowo bahwa ilmu Jokowi di atas ilmu dia, bukan basa-basi. Itu memang benar dan sudah terbukti. Lihat saja. Kalau ilmu Jokowi tidak di atas ilmu Prabowo, mana mungkin Prabowo “dikerjain” di Pilpres 2019? Iya, kan? Kalau Jokowi tidak lebih tinggi ilmunya, mana mungkin Prabowo mau masuk ke kabinet yang dipimpin oleh orang yang semula dia sebut segala macam itu? Kalau ilmu Jokowi tidak di atas ilmu Prabowo, mana mungkin Prabowo menyediakan diri untuk menyebut Jokowi sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia? Atau, mana mungkin Prabowo mau mejadi jurubicara Jokowi dan memuja-muji Jokowi sungguh-sungguh memperjuangkan rakyat? Semua hal yang bertentangan dengan penilaian publik tentang Jokowi, dilakukan oleh Prabowo. Tentu semua ini menunjukkan bahwa kehebatan Prabowo yang selama ini memukau banyak orang, jauh di bawah kehebatan Jokowi. Jadi, benarlah bahwa ilmu Jokowi berada di atas ilmu Menhan itu. Karena keunggulan ilmu Jokowi itu pulalah Prabowo bersedia dibujuk oleh Luhut Panjaitan untuk masuk ke kabinet dengan tugas tambahan menanam singkong. Kalau ilmu Jokowi di bawah ilmu Prabowo, pastilah penipuan pilpres 2019 dilawan oleh Prabowo sampai tetes darah terakhir sesuai makna “surat wasiat” yang terkenal itu. Yang dipertanyakan sekarang adalah: Prabowo itu jujur atau tidak ketika mengatakan ilmu Jokowi di atas ilmu dia? Bisa jadi tidak jujur. Tapi, fakta memperlihatkan pengakuan Prabowo tidak salah. Cuma, ilmu Jokowi yang mana yang berada di atas ilmu Prabowo? Ini yang menarik untuk didalami. Ilmu itu kan banyak cabangnya. Ada ilmu tipu, ilmu iming-iming, ilmu ancam, ilmu prank, ilmu janji kosong, dan lain-lain. Banyak jenisnya.[]
Politik Identitas Jujur Vs Palsu
Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIKA musim politik mendekat akan banyak keanehan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Keanehan-keanehan itu terkadang menggelikan karena lucu. Tapi tidak jarang juga menjengkelkan karena buruk bahkan busuk. Seringkali juga keanehan-keanehan itu dibumbui oleh drama-drama lucu, khususnya di kalangan para pendukung. Satu di antara keanehan itu adalah apa yang disebut politik identitas dan drama tuding-menuding. Hal ini saya katakan aneh karena kerap menjadi isu yang samar, abu-abu, tidak jelas lagi membingungkan. Selain tidak jelas defenisinya, juga tidak jelas siapa dan kenapa seseorang dianggap bermain politik identitas. Yang paling membingungkan lagi biasanya yang paling getol menuduh orang lain bermain politik indentitas, justeru sadar atau tidak, terjatuh ke dalam perangkap yang sama. Ragam identitas menjadi simbol-simbol kegiatan politik demi meraup dukungan dari masyarakat. Politik Identitas Sejujurnya saya tidak terlalu paham apa defenisi dari politik identitas itu. Namun merujuk kepada dua kata itu, politik dan identitas, saya memahami bahwa yang dimaksud adalah ketika identitas pribadi/kelompok terpakai untuk meraih keuntungan politik. Anggaplah ketika seorang calon melakukan kampanye dengan menjual atau menampakkan identitas agama tertentu. Identitas itu sesungguhnya banyak. Tapi yang populer adalah suku, ras/etnis dan agama. Hal-hal ini menjadi identitas dasar bagi setiap orang dalam mendefenisikan dirinya. Idetitas itu seringkali justeru menjadi bagian alami dari seseorang. Jika identitas-identitas itu dikaitkan dengan perpolitikan, maka diakui atau tidak politik dan identitas tidak akan bisa terpisahkan. Di bawah alam sadar perpolitikan di Indonesia sejak lama telah memakai politik identitas. Bagaimana tidak, sejak dahulu faktor kesukuan atau etnis sering menjadi penentu kemenangan atau kekalahan seorang kandidat politik. Ambillah Jawa dan non Jawa misalnya. Selain itu sejak Kemerdekaan bangsa ini perpolitikan telah diwarnai dengan ragam identitas itu. Dan itu diterima normal dan berjalan secara alami saja. Dulu ada partai yang berbasis Islam, nasionalis, bahkan sosialis komunis. Partai berbasis Islam pun juga bahkan terpecah kepada identitas Islam traditional (NU) dan Islam modern (Masyumi). Semua itu berjalan secara alami dan menjadikan identitas masing-masing sebagai “engine” atau energi dalam melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan identitas masing-masing terjadi “fastabiqul khaerat” dalam mengambil bagian bagi pembangunan bangsa dan negara. Jika kita melihat pada semua partai politik saat ini, disadari atau tidak, juga mengikut pola yang sama. Masing-masing memiliki identitas yang bersifat partikukar. Identitas ini biasanya menjadi pertimbangan utama bagi pemilih atau pendukung untuk memilih atau mendukung. Bahkan, sebelum melihat kepada apa program-programnya. Di antara partai tersebut ada yang beridentitas nasionalis murni, ada yang nasionalis-religious, ada pula yang religius-agamis. Bahkan partai-partai yang berbasis agama juga punya identitas yang berbeda yang tidak perlu saya rincikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa identitas dalam perpolitikan itu menjadi keniscayaan. Jangankan di negara-negara yang memang sangat peduli dengan identitas kelompok seperti Indonesia. Amerika saja perpolitikan masih diwarnai identitas masing-masing. Demokrat lebih dikenal dengan liberalism. Sementara Republican populer dengan identitas konservatisme. Dan, karenanya isu idenitas dalam perpolitikan jangan dibesarkan, apalagi dipolitisir dan dijadikan senjata untuk merusak karakter pihak atau kelompok lain. Biarkanlah masing-masing menggunakan identitasnya untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan besar bangsa dan negara. Identitas keislaman itu bisa menjadi dorongan bagi Umat Islam untuk ikut berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Ada nilai-nilai positif ke-Islaman yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Demikian tentunya Umat-Umat yang lain. Umat Kristiani pastinya memiliki identitas yang dapat menjadi motivasi dalam berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Saudara-Saudara kita di Bali dengan identitas Hindu-nya melakukan yang terbaik bagi kemajuan Bali dan negeri. Jujur Vs Palsu Yang memang seringkali menjadi masalah, bahkan menjengkelkan dan meresahkan adalah ketika identitas itu dijadikan tameng untuk memburu kepentingan sempit (kelompok) dan mengorbankan kepentingan luas (negara dan bangsa). Tapi yang lebih busuk dan menjengkelkan lagi ketika identitas-identitas itu dipergunakan secara tidak jujur dan tidak dengan kesungguhan. Tapi sekedar untuk tujuan sempit dan sesaat demi meraup dukungan masyarakat luas. Di musim politik seringkali ada pihak-pihak yang tidak pernah tampil dengan identitas keagaman tertentu, tiba-tiba berubah drastis. Jarang bahkan hampir tak pernah ke masjid tiba-tiba rajin berkunjung dari masjid ke masjid. Bahkan memakai jubah dan sorban sekalipun. Ada pula yang bukan saja memang tidak berjilbab. Tapi, rekaman jejaknya memperlihatkan sikap yang anti jilbab. Tiba-tiba di musim politik memakai jilbab, berkunjung ke rumah-rumah ibadah dan pesantren-pesantren. Bahkan lebih aneh lagi ketika non Muslim yang kemudian tanpa malu-malu mempertontonkan indentitas-identitas yang memang dikenal sebagai bagian dari identitas Islam. Memakai baju koko dan peci bahkan memaki baju jubah dan sorban berkunjung ke masjid-masjid dan pesantren. Syukurlah saya belum pernah mendapatkan ada kandidat politik Muslim yang memakai identitas Kristiani, salib misalnya. Walau di Amerika hal ini biasa. Hampir semua kandidat politik jika berkunjung ke synagogue Yahudi akan memakai kippah (songkok Yahudi). Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan politik identitas atau menampilkan identitas dalam politik bukan sesuatu yang negatif dan perlu dimasalahkan. Justeru bisa menjadi motivasi untuk melakukan yang maksimal dan terbaik bagi bangsa. Dengan catatan tentunya bahwa identitas partikular itu tidak menjadi alasan untuk membatasi diri pada kepentingan sempit kelompok. Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Hal ini negatif bahkan berbahaya karena dapat dilihat sebagai ketidak jujuran, bahkan penipuan. Karenanya hati-hati dengan para penipu politik! New York, 27 September 2022. (*)
Jahatkah Jokowi?
Oleh : M Rizal Fadillah BEREDAR video kader Demokrat Andi Arief yang menjelaskan adanya suara Istana yang menginginkan hanya dua pasang Calon Presiden yang bersaing di Pilpres 2024. Ia mempertegas pidato SBY soal siap turun gunung melihat perkembangan politik yang dinilainya tidak sehat. Rekayasa dalam mensukseskan Presiden/Wapres pilihan Jokowi dan Oligarki. Ungkapan Andi Arief lebih jelas untuk tiga substansi. Pertama, Jokowi menghendaki hanya ada dua pasang Calon Presiden/Wapres. Kedua, Anies calon potensial akan dipenjarakan. Ketiga, Jokowi dinilai jahat. Keberadaan hanya dua pasangan yang bertarung tentu rekayaya agar siapapun terpilih yang menang adalah Jokowi dan Oligarki. Taruhlah itu pasangan Prabowo-Puan melawan Ganjar-Erik Thohir. Maka habislah Demokrasi dibantai Oligarki. Apalagi jika pasangan itu Prabowo-Jokowi melawan Puan dengan wakil siapapun. Prabowo sekarang bukan Prabowo kemarin, Prabowo kini telah menjadi mainan Oligarki. Prabowo yang mendewakan Jokowi. Lihat pidato di Muktamar Persis Bandung. Kalimat bagai peluru yang ditembakan penuh dengan puja-puji yang menyebalkan. Saat menyebut Anies Baswedan, Andi Arief menyatakan suara Istana miring kepada Anies. Bahkan peluang kecil untuk maju sebagai Capres karena ia akan dipenjarakan. Begitu juga dengan tokoh-tokoh KIB yang diancam untuk dipenjarakan. Lalu Arief bertanya, jahat bukan? Ya tentu Jokowi jahat jika dua hal ia lakukan. Pertama, merekayasa hanya ada dua pasang Capres/Cawapres itu artinya mencederai Demokrasi dan menguatkan Oligarki bahkan Otokrasi. Presiden yang melanggar Konstitusi. Kedua, mengancam atau membungkam rivalitas sampai mengkriminalisasi adalah kejahatan tidak termaafkan. Menghalalkan segala cara khas pemerintahan Komunis. Istana harus segera melakukan klarifikasi secara jujur dan faktual agar apa yang dikemukakan oleh kader Demokrat Andi Arief tidak menjadi bola liar atau benar adanya. Andi Arief sendiri mengklarifikasi ucapannya konon itu untuk internal Partai Demokrat. Media mengkonfirmasi kepada Partai tetapi tidak mendapat jawaban. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk tentu rakyat pun tidak boleh tinggal diam, melainkan harus semakin gencar melakukan koreksi. Meluruskan arah perjalanan para penyelenggara negara. Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik Jokowi, partai politik, taipan, atau keluarga. Perlu dicegah agar Indonesia tidak menjadi negara family atau kroni yang semakin tenggelam di pusaran Oligarki.
BPIP Harus Bisa Menjelaskan Negara Ini Masih Berideologi Pancasila Atau Tidak
Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BUDAYAWAN Sujiwo Tejo mengkritisi tudingan radikal yang selalu dikaitkan dengan Pancasila. Menurutnya, Pancasila sekarang ini tidak ada. “Pancasila itu gak ada. Yang ada itu gambar Garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang tidak ada?” kata Sujiwo dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (5/11/2022). Pernyataan Sujiwo Tejo memang benar, Pancasila sudah tidak ada, mengapa? Sebab, Pancasila sebagai dasar negara yang ada di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 kemudian oleh Bapak dan ibu pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen dan diganti dengan UUD 2002 yang tidak mengacu pada pembukaan UUD 1945. Bukti bahwa Pancasila tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara Indonesia adalah: 1. Sistem kolektivisme MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR. 2. Sistem MPR diganti dengan sistem Presidensil yang basisnya individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, maka kekuasaan dipertarungkan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan maka lahir mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah, maka dengan demokrasi mayoritas ada oposisi, dan ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Jadi jelas sistem ini menghabisi Pancasila, tidak ada lagi Permusyawaratan perwakilan, tidak ada lagi nilai \"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sila ke-4 dikhianati diganti dengan banyak-banyakan suara. 3. Tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia, sila ke-3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Menurut Arief Budiman, mantan Ketua KPU, total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika Pilpres 2019 lalu. Jadi, di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jadi, dalam sistem presidensil itu tidak mengenal Kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa melayang nyawanya yang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya, misterius. 4. Pemilu pada 2024 dianggarkan dengan anggaran Rp 110 triliun, jelas bukan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemilu membutuhkan biaya yang besar, maka lahirlah cukong-cukong atau bandar-bandar pemilu yang kemudian menjadi kristalisasi lahir Oligarki. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Maka ketika terpilih lahirlah peraturan atau konsensi untuk kemudahan para cukong menggarong kekayaan Ibu Pertiwi. Jadi, korupsi kebijakan itulah yang mengkhianati bangsanya dan korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bertentangan dengan sila ke-1 Pancasila. Dengan keadaan saat ini seharusnya ada lembaga yang bertangungjawab pada ideologi Pancasila, yaitu BPIP yang dibayar mahal, harus mampu memberikan kajian keadaan bangsa Indonesia saat ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Apakah Pancasila itu masih ada? Artinya apakah Pancasila itu masih menjadi dasar negara Indonesia? Apakah Ideologi Pancasila itu masih ada? Apakah dengan Sistem demokrasi liberal itu sesuai dengan Pancasila? Apakah dengan sistem Presidensil itu mengganti Visi Misi negara dengan Visi Misi Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Apakah negara ini masih mempunyai Tujuan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia? Dengan menjalankan ekonomi super kapitalis seperti ini apa sesuai dengan Pancasila? Jadi, semua ini tanggungjawab BPIP yang dibayar mahal, kita tidak pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, apakah negara ini masih berdasarkan Pancasila atau tidak. Apakah Pancasila masih ada atau tidak, paling tidak harus mampu menjawab pertanyaan Sujiwo Tejo. Harusnya BPIP bisa menjelaskan sistem negara berideologi Pancasila dengan negara yang berideologi Liberalisme Kapitalisme hasil amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 itu banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak pada 2002 itu telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensil yang dasarnya Individualisme Liberalisme Kapitalisme. BPIP perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensil berideologi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila. Kalau BPIP sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak mampu menjelaskan sistem negara berdasarkan Pancasila harus malu pimpinannya seorang Profesor dan Ketua Penasehatnya anaknya Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, apa tidak malu? Dibayar ratusan juta hanya diam tidak melakukan tugasnya. Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR. Sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan utusan daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR, dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya, apalagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipinpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil Hikma, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah. Sebab musyawarah bukan kalah-menang, bukan pertaruhan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah, tidak ada pengerahan masa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan masa yang tidak perlu, sebab yang dipertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 894 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungan. Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Maka rakyat harus cerdas dan mampu mengoreksi negeri ini dan membangun kesadaran untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli. (*)
POPULER
