OPINI
KIB Terancam Bubar
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa PPP, PAN dan Golkar resmi berkoalisi. Ketiga partai ini membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mirip namanya dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sama-sama KIB. Ketiga partai ini telah deklarasi pada tanggal 14 Agustus 2022. Mengapa partai-partai koalisi lain yang ada dalam koalisi pemerintahan Jokowi tidak ikut gabung dengan PPP, PAN dan Golkar? Nasdem mendeklarasikan Anies dan mengajak Demokrat dan PKS untuk gabung. Gerindra berkoalisi dengan PKB. Sementara PDIP cukup percaya diri sendirian. Sejak PPP deklarasi KIB, masalah banyak datang. Ketum PPP Suharso Manoharfa dikudeta saat ke Eropa. Mardianto menjadi plt. Secepat kilat Menkumham menerbitkan surat pengakuannya. Dengan terbitnya surat Menkumham, Mardianto resmi sebagai plt ketum PPP. Ada apa? Publik bertanya-tanya. Semua penuh misteri. Mudah dibaca arahnya jika anda paham politik. Meski ketum PPP diganti, deklarasi Anies oleh sejumlah DPC PPP masih terus jalan. Padahal, KIB dibentuk yang salah satu anggotanya adalah PPP belum memutuskan ke siapa dukungan akan diberikan. Isu kuatnya ke Ganjar Pranowo. Kader PDIP. PPP pusat dianggap tak aspiratif. Kader dan pengurus daerah menginginkan Anies jadi presiden, tapi pusat cenderung ke Ganjar. Apakah para ketua DPC PPP yang tidak taat kepada DPP akan didepak dan diganti? Atau sebaliknya, mosi tidak percaya muncul, lalu plt ketua umum dikudeta? Situasi PPP sedang tidak menguntungkan. Jika ini terus dipertahankan, maka boleh jadi akan banyak kader PPP yang hengkang. Para bakal caleg PPP sedang mengkalkulasi. Jika nyaleg melalui PPP tidak bakal jadi, tak menutup kemungkinan mereka akan mundur dari PPP dan nyaleg dari partai lain. Pindah partai adalah hal biasa dalam sistem multi partai di Indonesia. Kalkulasinya sederhana. Jika konstituen mereka inginkan Anies presiden, dan PPP tidak ikut mengusung, maka ini kiamat bagi PPP. Para konstituen kemungkinan akan lari dan memilih partai yang mengusung Anies. Inilah yang jadi alasan bagi caleg PPP, baik DPRD maupun DPR untuk berhitung ulang. Mereka tidak ingin mati konyol, buang uang kampanye percuma. Pileg 2019, PPP sudah dihukum konstituannya, karena tidak aspiratif dalam pilkada dan pilpres. Jumlah kursi PPP di DPR turun drastis. Semula 39 kursi, menjadi hanya 19 kursi. 20 kursi hilang. Lebih dari setengahnya. Survei terakhir, suara PPP kurang dari 4 persen. Melihat kenyataan ini, kabarnya konsultan politik dan surveyer PPP mundur. Sikap ini dapat dimaklumi, mengingat jika PPP gagal di pemilu 2024, ini akan menodai track record lembaga survei tersebut. Jika 2024 PPP gagal ke senayan karena perolehan suara kurang dari 4 persen, publik akan bertanya: siapa konsultan politiknya? Ini akan menjadi catatan dan portofolio yang sangat tidak menggembirakan bagi lembaga survei bersangkutan. Selain PPP, nasib yang sama juga bisa dialami oleh PAN. Mayoritas pemilih PAN mendukung Anies presiden. Jika PAN tidak aspiratif, konstituen akan meninggalkan PAN. Apalagi muncul Partai Umat yang siap menampung larinya suara PAN. Keadaan ini akan jadi catatan serius bagi para kader PAN untuk mempertimbangkan ulang: apakah akan bertahan dan tetap terus ada di PAN? Atau nyaleg dari partai lain? Fakta politik ini mendesak kedua partai tersebut untuk mempertimbangkan ulang keanggotaannya di KIB. Mau tidak mau, harus dikalkulasi lebih cermat lagi. Jika bertahan di KIB menjadi ancaman bagi elektabilitas, bahkan nasib masa depan kedua partai tersebut, maka pilihan kedua partai ini besar kemungkinan akan mundur dari KIB. Golkar tidak mungkin bertahan sendiri tanpa PPP dan PAN. Dengan begitu, KIB berpotensi bubar. Di sisi lain, Ganjar Pranowo, nampaknya tidak cukup nyali untuk melawan PDIP dengan bersedia dicalonkan oleh KIB. Sebab, tanpa PDIP, Ganjar akan kehilangan dukungan dari para kader partai banteng ini. Sebaliknya, jika Ganjar diusung PDIP, maka PAN dan PPP kemungkinan akan mundur teratur. Bergabung dengan PDIP, membuat PPP dan PAN akan ditinggalkan konstituennya. Faktanya memang, para pemilih PPP dan PAN umumnya anti PDIP. Kecil kemungkinan Ganjar diusung oleh PDIP mengingat ada Puan Maharani yang dipersiapkan. Pilihan pada Puan demi alasan untuk mengamankan tongkat estafet trah Soekarno di kepemimpinan PDIP. Apalagi, Puan memang tokoh yang telah mengalami proses kaderisasi cukup panjang di PDIP. Berawal menjadi anggota DPR, lalu ketua fraksi, berlanjut menjadi menko, dan sekarang menjadi ketua DPR. Prosesnya cukup panjang dan nampak betul-betul telah dipersiapkan. Dalam situasi ini, tidak hanya Ganjar yang dilematis. PPP dan PAN juga mengalami dilema yang sama. Dengan begitu, sulit membanyangkan KIB bisa tetap bertahan. Milwaukee, USA, 23 Oktober 2022
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Ditugaskan Untuk Hapus Kerja Anies?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Sernior FNN MEMILIH kroni sendiri sebagai penjabat gubernur, bupati dan walikota, bisa dipahami. Biasalah itu. Tetapi, memilih kroni sendiri untuk melanjutkan polarisasi sosial-politik bangsa adalah suatu hal yang sangat mencengangkan. Tindakan ini ceroboh. Inilah bentuk vandalisme politik yang sangat mengerikan. Herannya, itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk DKI Jakarta. Penunjukan Heru Budi Hartono tampaknya bertujuan untuk melakukan sebanyak mungkin pembalikan (reversal) kebijakan Anies Baswedan yang selama lima tahun ini menjadikan Jakarta teduh. Jakarta tanpa ribut-ribut. Lebih seram lagi, penunjukan Heru Budi seperti sengaja dilakukan untuk balas dendam. Dendam kesumat pada Anies. Agar Heru Budi melenyapkan semua jejak karya Anies di DKI. Sekaligus membalaskan dendam Ahok atas kekalahannya di pilkada 2017. Penilaian publik akan seperti itu jika Heru Budi memperlihatkan kebijakan yang sifatnya “de-aniesasi” Jakarta. Publik akan mudah dmembaca langkah penjabat gubernur itu. Heru Budi dilantik sebagai penjabat pada 17 Oktober. Beberapa hari kemudian dia melakukan “reinstall” (menghidupkan kembali) sistem pengaduan langsung warga ke Balai Kota. Anies mengubah sistem pengaduan langsung itu menjadi pengaduan online yang terkenal dengan sebutan JAKI (Jakarta Kini). Sistem ini memudahkan warga Jakarta untuk meyampaikan pengaduan atau keluhan tanpa harus datang ke Balai Kota. Semua pengaduan online ditanggapi cepat dan serius. Di era Jokowi dan Ahok, pengaduan langsung memang sangat populer. Sistem ini menimbulkan kesan bahwa gubernur dekat dengan rakyat. Tapi, sebenarnya, lebih banyak esensi pencitraan ketimbang solusi masalah. Balai Kota menjadi tempat berkumpul orang-orang yang ingin menyampaikan keluh-kesah, persoalan hukum, sosial, dlsb. Dulu, sering pengaduan langsung disampaikan kepada Ahok ketika dia menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang menjadi presiden pada bulan Oktober 2014. Gara-gara pengaduan langsung itu, sering pula Balai Kota menjadi riuh-rendah karena teriakan atau bentakan. Semasa Ahok pulalah sistem pengaduan langsung itu selalu dramatis. Terkadang Ahok harus menggunakan bahasa jalanan ketika dia marah terhadap orang yang menyampaikan pengaduan. Lalu, mengapa Heru Budi terkesan akan melakukan “de-aniesasi” Jakarta? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, Heru Budi sudah tahu bahwa dia tidak akan punya banyak celah untuk menunjukkan inovasi baru. Nyaris semua bidang pelayanan sudah dibenahi dan dimapankan oleh Anies. Supaya kelihatan bekerja, Heru Budi harus melakukan tindakan-tindakan yang kontroversial untuk menunjukkan bahwa kerja Anies tak becus. Tidak untuk rakyat. Padahal, rakya Jakarta menyatakan tingkat kepuasan kerja Anies sampai 70 persen. Kedua, kemungkinan dia membawa misi politik atau order pihak-pihak yang tidak menginginkan keberadaan jejak kerja Anies. Untuk misi ini, penjabat gubernur harus menelisik dengan cermat kekurangan Anies dan kemudian diekspos. Dibuatkan penjelasan pers, dimuat oleh media lawan politik Anies, dan seterusnya diteriakkan oleh para buzzer rezim. Ketiga, agenda pilpres sudah dimulai walaupun belum resmi. Oligarki yang mendukung Jokowi merasa perlu melakukan de-aniesasi secepat dan seleuas mungkin agar opini publik Indonesia terpengaruh. Sehingga dukungan yang sangat kuat sekarang ini kepada mantan gubernur Jakarta itu bisa direduksi. Namun, mungkinkah de-aniesasi dilakukan? Jawabannya: tak mungkin. Dukungan politik untuk Anies sangat kuat dan semakin kuat. Para pejabat yang berposisi sebagai “key person” pun akan ragu-ragu melangkah untuk menjalankan agenda penghapusan kerja Anies di Jakarta. Sebab, semuanya bakal terekam. Meraka bisa melihat dengan jelas bahwa Anies sulit untuk dijegal masuk ke Istana. Kecuali Jokowi, Megawati, Luhut Panjaitan dan kelompok-kelompok pro-mereka nekat melakukan langkah-langkah jahat yang pasti akan direspon keras oleh rakyat. Jadi, tidaklah efektif dan juga tak bermanfaat bagi lawan-lawan politik Anies untuk menugaskan Heru Budi Hartono menghapuskan kerja Anies maupun melakukan de-aniesasi.[] (24 Oktober 2022).
Gila HGB 160 Tahun, Memang Negara Milik Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM rangka menarik investor maka Pemerintah Jokowi main obral tanah dan pajak. Nekad dan jor-joran selah-olah negara ini milik sendiri, semau-maunya. Meski IKN sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tetapi rakyat Indonesia banyak yang tidak setuju akan agenda pindah Ibu Kota. Undang-Undang pun dibuat secara licik dan tidak terbuka. Adalah gila jika Jokowi melalui Menteri ATR Hadi Tjahjanto menawarkan HGB untuk jangka waktu 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun sehingga total yang diizinkan 160 tahun. Aturan seenak udel dewek ini bertentangan dengan UU Pokok Agraria yang memberi hak HGB hanya untuk 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun. Presiden telah melakukan \"a bus de droit\" melanggar Undang Undang. Kepanikan luar biasa Pemerintah. Ngotot pindah IKN tapi modal dengkul akhirnya mengemis sana sini mencari belas kasihan investor. Memalukan dan membahayakan. Memalukan karena menjadi tertawaan rakyat dan dunia, nafsu besar tenaga kurang. Membahayakan karena tanah tumpah darah diobral murah. Rakyat semakin susah sementara kapitalis sumringah. Tawaran obralan menggiurkan bebas pajak 30 tahun diskon sampai 350 persen bisa pilih tanah yang mana saja. Belum memiliki aturan yang mendasarinya sudah cuap-cuap ke mana-mana. Ini ngurus negara atau jualan kaki lima. Jokowi ini Presiden atau Pasien. Pasien batuk-batuk bersuara berisik. Market Sounding IKN di Ballroom Jakarta Theater menjadi panggung teatrikal dagelan. Mana investor Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab? Apa guna membawa Tony Blair jika investor Eropa geleng-geleng kepala. Softbank Group Corp sudah hengkang lebih dulu. Para investor tahu bahwa proyek IKN tidak rasional dan miskin dukungan rakyat. Presiden Jokowi banyak dihujat karena programnya omong doang dan semaunya sendiri. Tidak smart. Jokowi panik ketika masa jabatannya terus bergerak memendek. Proyek IKN diprediksi mangkrak bahkan berpeluang gagal, karena biaya akan terus membengkak di saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Diprediksi awal anggaran 490 Trilyun akan terus membengkak menjadi 1.470 Trilyun. Menyedot dana APBN akibat swasta yang \"wait and see\". Ketika prioritas awal pembangunan adalah gedung-gedung pemerintahan maka swasta tidak begitu tertarik. Jokowi mimpi punya istana baru. Demikian juga dengan dukungan rakyat yang minim karena dinilai bukan proyek penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. IKN Nusantara lebih pada urgensi Presiden dan oligarkinya. Proyek apapun tanpa dukungan rakyat dipastikan ambyar. Kereta Cepat dan pembangunan Bandara Kertajati adalah contoh. Belum lagi persoalan memindahkan ASN dan kondisi geografis IKN yang berada di area tambang rawan bencana. HGB 160 tahun itu melanggar hukum, menginjak-injak hak rakyat kecil serta merendahkan harga diri bangsa. HGB 160 tahun adalah wujud dari kepanikan dan frustrasi. Awal dari kegagalan proyek yang tidak jelas. Dari mana angka 160 tahun itu muncul ? Jangan jangan nasehat dukun. IKN ditengarai berada di ruang mistik dan klenik. Kendi air dan kumpulan tanah Kepala Daerah. IKN tidak membawa berkah hanya membuat negara tambah parah. Inilah proyek rudapaksa dari penguasa yang merengek ingin segera punya istana. (*)
Dollar Sepuluh Ribu #NotFound
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle MUSRA-musra (musyawarah rakyat) untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi terus berlangsung. Belum ada lagi meneruskan isu rupiah meroket dan 1 dollar menjadi sepuluh ribu rupiah dari pendukung Jokowi. Musra mungkin memandang urusan dollar versus rupiah sudah masa lalu, tidak ditemukan alias not found. Persoalan rupiah versus dollar ini dulunya menjadi andalan pendukung utama Jokowi untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahkan rakyat dunia bahwa jika Jokowi presiden maka dollar akan melemah terhadap rupiah, dari posisi saat itu (2014) yang hampir mencapai Rp. 12.000 perdollar menjadi Rp. 10.000. Tidak tanggung-tanggung pernyataan ini dikeluarkan oleh berbagai bankers maupun ekonom dari lembaga keuangan (securities) ternama. Di mata mereka Jokowi adalah lelaki tangguh, yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia. Tempo dalam \"Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Bisa Tembus 10 Ribu\", 24/2/2014, misalnya, mengemukakan argumen yang dinyatakan seorang ekonom perusahaan keuangan, yakni, jika Jokowi presiden, maka stabilitas politik menguat, kepercayaan investor menguat, investasi akan masuk banyak, perekonomian membaik dan konsekuensinya rupiah terapresiasi terhadap dollar. Beberapa ekonom itu, kemudian hari, memberi alibi bahwa dollar tidak menjadi Rp. 10.000 karena faktor konstanta atau variabel yang diasumsikan konstan dalam pembuatan model ternyata berubah. Ini adalah alibi yang gampang. Padahal, setelah krisis ekonomi 2008, seluruh manusia di dunia meminta para bankers, dan profesional terkait institusi keuangan, untuk memperbaiki moralitas. Jangan asal ngomong alias asbun. Sebab, tahun 2008 terbukti mayoritas mereka adalah pembohongan dan merugikan nasabah, tapi senang berpesta-pesta. Dollar versus rupiah bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai kehebatan Jokowi. Indikator ekonomi lainnya seringkali didengungkan, seperti pertumbuhan ekonomi, produk dimestik bruto (GDP), cadangan devisa, neraca perdagangan, tax ratio, ratio utang terhadap PDB, tingkat inflasi, tingkat unemployment, dlsb. GDP perkapita merupakan indikator utama. Jika pertumbuhan ekonomi (GDP) bagus, maka dikatakan ekonomi masih baik. Sebenarnya semua indikator ekonomi tidak dicapai Jokowi. Indikator utama, pertumbuhan ekonomi, malah jauh di bawah target Jokowi rerata 7% selama periode pertama, yakni hanya rerata 5,04%. Tapi, rezim Jokowi menjelaskan hal itu terjadi karena masalah regulasi dan institusi. Bambang Bojonegoro, kepala Bappenas kala itu mengatakan, \'Untuk melihat apa penyebab lambatnya pertumbuhan tersebut kami melakukan yang namanya diagnosa pertumbuhan, dan ternyata faktor pertama dalam ekonomi Indonesia yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi,\" (CNBC Indonesia, 9/7/19). Alasan lainnya adalah perlambatan ekonomi dunia, serta perang dagang Amerika-China. Sedangkan pertumbuhan ekonomi era Jokowi jilid dua, karena pandemi, wajar dicarikan alasannya, yakni pandemi covid itu sendiri. Namun, Jokowi tetap mengklaim keberhasilan dan keberhasilan, karena kemudian angka itu di relativisir pada negara-negara lainnya, yang pertumbuhannya buruk. Kebanggaan Jokowi dan rezimnya saat ini adalah catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% atau 5,4% pada kuartal ke 2 tahun ini. Bahkan, sangat bangga dengan istilah Indonesia adalah \"bright spot\" yang disebutkan IMF, merujuk pada Indonesia yang masih bercahaya diantara badai krisis yang melanda dunia. Bahkan, selanjutnya Jokowi yakin Indonesia akan tetap tumbuh 5% atau lebih ketika badai krisis benar-benar datang tahun depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, yang masih diklaim baik, sebenarnya tertolong oleh naiknya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak goreng. Secara volume, ekspor kita pada beberapa bulan terakhir volumenya sama, namun karena harga tinggi, keuntungan terus tinggi. Ini yang disebut \"Wind fall profit\". Sri Mulyani meyakini bahwa tahun ini penerima negara dari \"windfall\" komoditi ini sebesar Rp. 279 Triliin, naik dari Rp. 117 T tahun lalu (liputan6.com, 16/8). Uang ini menurut Sri Mulyani untuk bantalan subsidi dalam APBN kita. Kenaikan harga yang tinggi tentunya diuntungkan oleh adanya penguatan dollar atau depresiasi pada rupiah. Dalam teori inflasi, akibat dollar vs rupiah itu, menciptakan total permintaan atas komoditi, baik ekpor maupun lokal, meningkat, sehingga menciptakan inflasi di dalam negeri, karena harga di sini juga meroket. Hal itu terjadi ketika harga minyak goreng beberapa waktu lalu tidak terkendali meroketnya. Begitu juga batubara. Dollar yang tinggi juga mengakibatkan harga BBM dalam negeri naik. Terutama karena asumsi harga BBM dalam APBN sebelumnya jauh di bawah harga yang kini terjadi. Lalu, apakah uang \"windfall\" dari komoditi bersifat subtitusi terhadap kenaikan harga BBM? Faktanya harga BBM yang naik dibebankan kepada rakyat, sedangkan keuntungan dari komoditi digunakan untuk bukan hanya subsidi, tetapi juga untuk infrastruktur seperti IKK, Kereta Api Cepat, dlsb. Sehingga, rakyat langsung menanggung beban inflasi dan kesulitan hidup, sementara pemerintahan masih aman dengan uang APBN mereka. Di sinilah politik kutak-katik keuangan pemerintah. Dalam ekonomi yang sulit, mereka tidak membuat kebijakan yang langsung memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Siapa yang untung dari komoditi dan batu bara karena dollar menguat? Itu kita bisa ketahui hanya dinikmati segelintir orang saja. (Lihat: \"Indonesia commodity stocks benefit from high prices\", asiafundmanagers. com). Memang rakyat menerima subsidi, ala kadarnya. Tapi bagaimana kalau seluruh batubara dan perkebunan dimiliki negara atau rakyat sebagimana Pasal 33 UUD 45? Pasti harga BBM tetap murah dan listrik serta gas juga murah. Di Inggris, misalnya, transparansi keuangan, baik sumber dan penggunaannya langsung harus diketahui rakyat. Liz Truss harus mundur dari Perdana Menteri Inggris beberapa hari lalu karena tidak menyebutkan darimana dia mengganti uang APBN ketika membuat kebijakan pengurangan pajak. Liz Truss, hanya menjabat 45 hari, atau tepatnya 44 hari. Di Inggris, Truss gagal meyakinkan rakyatnya dalam mengelola ekonomi. Truss menjanjikan pemotongan pajak bagi orang-orang kaya, khususnya pengusaha yang menerima \"wind fall profit\" dari harga energi dan menjanjikan \"mini budget\" ketika rakyat membutuhkan subsidi karena harga-harga melambung. Truss yakin dengan prinsip pertumbuhan yang tinggi dan pajak yang rendah. Dalam CNN Internasional, 17/10/22, Truss mengatakan \"Truss said she still believed in the \"high growth, low tax\" formula she campaigned on to win the Conservative Party leadership in early September -- but said she recognized the UK was facing \"very difficult circumstances at the moment\". Ketika rakyat sulit, pemimpin yang tidak mampu meyakinkan rakyat langsung mundur. Sebelum perdana menteri mundur, dua menterinya, termasuk menkeu, sudah mundur atau dipecat. Dalam suvei You.Gov, kesukaan publik terhadap Truss mencapai -70%, sebagaimana dilansir Washington Post, 20/10/22. Mereka adalah masyarakat dengan high-trust level society, jabatan bukan segalanya. Apakah ada urusan dollar di Inggris itu? Tentunya, karena cerminan keterpurukan Inggris tergambar dari hancurnya nilai mata uang mereka, Poundsterling, terhadap dollar. Penutup Kita tidak akan pernah mencapai cita-cita pendukung Jokowi bahwa 1 dollar akan menjadi Rp 10.000 jika Jokowi presiden. Sekarang dollar sudah meroket tajam dan rupiah nyungsep. Catatan terakhir hari kerja minggu lalu, satu dollar sudah mencaipai Rp. 15.600. Perang Rusia-Ukraina mendorong harga-harga komoditas dan energi naik tajam. Beberapa pengusaha Indonesia menjadi super kaya raya sekali. Wind fall profit. Juga karena dollar semakin kuat terhadap rupiah. Pemerintah menerima tambahan pajak, yang diasumsikan meningkat menjadi Rp 279 T dari Rp.117 T (2021). Sayangnya rakyat tidak menerima keuntungan apapun dari situasi ini, kecuali subsidi yang terbatas. Sedangkan beban rakyat terjadi, dollar mengakibatkan BBM naik, mie instan naik, tahu tempe naik, spare part naik, bunga kredit naik, dll yang intinya biaya hidup makin sulit. Belum lagi PHK massal terjadi karena banyaknya perusahaan gulung tikar. Namun, pemerintah, karena masih mengklaim keberhasilan, dari aspek adanya pertumbuhan dan pernyataan IMF tetang \"bright spotspot of global economy\", masih berbicara dalam bahasa yang sama. Seolah-olah tidak ada ancaman serius. Semua tentang infrastruktur, IKN, Kereta Api Cepat dlsb. Padahal, dengan hancurnya nilai tukar rupiah, yang berlangsung lama, sudah memperlihatkan ketangguhan Jokowi tidak pernah terjadi. (*)
Anies dan Demokrasi Bau Amis
Perlahan tapi pasti, Anies mampu menjadi personal garansi untuk rakyat Indonesia dengan pelbagai prestasi dan penghargaan sebagai gubernur Jakarta. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI ANIES Baswedan bukan orang kaya, Anies bukan dari partai politik, dan Anies juga bukan berasal dari oligarki. Anies hanya punya kesederhanaan, karakter, dan integiritas. Semua faktor yang tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi kapitalistik dan transaksional. Masihkah ada tempat di republik ini bagi figur yang amanah, jujur, dan adil untuk memandu jalan keselamatan bagi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI? Anies memang fenomenal, ia menjadi pemimpin yang memiliki keunikan, tidak biasa dan sarat prestasi setelah Soekarno dan Soeharto. Anies pemimpin yang sebenarnya, yang tak luput dari pro dan kontra, banyak yang mencintainya, namun tak sedikit yang membencinya. Anies telah menempuh jalan penderitaan, dipenuhi isu, intrik, dan fitnah meskipun terbatas memimpin Jakarta. Mungkin, seperti pepatah makin tinggi pohon semakin tinggi angin menerjang. Anies dan keberhasilannya membangun ibukota negara itu, kini menapaki panggung politik nasional, menyambut aspirasi rakyat yang menghendakinya menjadi presiden. Tantangan terbesarnya bukan pada apresiasi dan persfektif politik kedaulatan rakyat, melainkan pada sistem demokrasi yang selama ini dijalankan. Secara teori dalam aspek formal dan konstitusional, negara Indonesia memang menganut demorasi Pancasila, akan tetapi secara substansi dan esensi dalam penyelenggaraannya, jelas dan faktual mempraktekkan demokrasi neo liberal yang berisi pemilu kapitalistik dan traksaksional. Demokrasi yang sangat bergantung pada kekuasaan dan kepemilikan modal, memang selalu bertolak belakang dengan keinginan suara rakyat. Sistem pemilu baik pileg, pilpres dan pilkada yang dikontol dan direkayasa oleh oligarki yang mewujud korporasi, partai politik dan birokrasi. Mereka hanya menguntungkan segelintir orang yang menggengam kekuasaan, kelompok lingkaran dan irisannya. Undang-undang dan regulasi yang selama ini mengatur teknis pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang mengusung amanat cita-cita kemerdekaan itu, menjadi terasa hambar, semu dan cenderung menghianati kedaulatan rakyat. Rekayasa, manipulasi dan kamuflase menjadi utama dalam konspirasi pemilu yang penuh kebohongan dan kejahatan itu. Bukan melahirkan pemimpin yang memiliki karakter dan integritas, pseudo demokrasi justru menghasilkan dinasti rezim korup, menindas, dan anti demokrasi yang hakiki. Mulai dari parpol dan perpanjangan tangannya di lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian menyasar pada ormas dan organisasi keagamaan, para pemimpin spiritual, intelektual, dan akademisi. Hingga pada gerakan mahasiswa dan aktifis serta pelbagai komunitas kritis perlawanan. Demokrasi yang glamor dan mewah itu, menjadi lumpuh terasa sekarat, lunglai oleh bujuk rayu jabatan, uang dan fasilitas lainnya. Di tengah-tengah keniscayaan demokrasi, rakyat, negara, dan bangsa terus terpuruk karena krisis multidimensi yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan. Negara kaya tapi miskin, bangsa yang besar tetapi kerdil, berlimpah sumber daya alam tapi dalam kesengsaraan dan penderitaan karena tradisi korup dan terjerat utang, rakyat dan pemimpinnya mengagungkan Pancasila tapi terbiasa berperilaku penuh kebiadaban. Kini, saat dunia dihantui gejala resesi ekonomi global. Indonesia yang sejak lama rentan dengan krisis dan salah urus dalam tata-kelola negara, terancam mengalami kebangkrutan nasional. Distorsi yang akut secara personal dan sistem dalam pemerintahan serta kehidupan sosial di bawahnya, mengharuskan seluruh rakyat tanpa terkecuali mengambil langkah-langkah kongkrit penyelamatan negara dan bangsa Indonesia. Tak cukup reformasi saat birokrasi dan institusi negara terlanjur diliputi penyakit mental materialistis begitu akut dan kronis. Pembenahan sumber daya manusia dan pembaruan sistem menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Politik uang, bagi-bagi kekuasaan dan merampok keuangan negara dengan cara konstitusional, tak boleh ada tempat lagi dalam pesta demokrasi. Kalau Ingin mendapatkan pemerintahan yang \"clear and clean\" serta negara yang merdeka dan bermartabat sesungguhnya, maka keinginan itu menjadi disadari sebagai sesuatu yang \"to be or not to be\". Dalam demokrasi, rakyat harus berani mengambil sikap memilih kepentingan pragmatis sesaat atau kesinambungan dan untuk masa depan Indonesia sebagaimana negara ini awalnya didirikan. Membangun Demokrasi Sehat Keberanian sekaligus kejelian partai Nasdem mengambil momentum dari situasi politik nasional, saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya dalam pilpres 2024, bisa dibilang sebagai bentuk kepeloporan dan titik awal pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Sebagai salah satu bagian dari koalisi pemerintahan dan berada dalam lingkar kekuasaan, manuver Nasdem menggandeng Anies tak lepas dari kontroversi dan polemik. Di satu sisi bisa dianggap sebagai penghianatan oleh kalangan rezim, tapi di sisi lain diapresiasi sebagai proses kematangan politik dan jiwa besar Nasdem. Dengan segala resikonya, Nasdem mampu keluar dari kemelut konflik kesadaran ideal spiritualnya dengan kesadaran rasional materialnya. Nasdem berhasil mengambil pilihat sulit antara tetap menjadi “insider” dengan kue kekuasaan dan segala fasilitasnya, atau mengedepankan moralitas dan etika politik yang cerdas, visionerm dan bermartabat. Pilihan sudah dijatuhkan, Anies dengan atitutte dan kesantunan dalam behaviornya, membuat Nasdem kepincut mengusungnya sebagai capres. Babak baru demokrasi yang sehat baru saja melangkahkan kakinya. Anies yang seiring waktu menjadi figur magnet bagi keinginan dan harapan rakyat untuk menghadirkan negara kesejahtraaan, setidaknya dekat dengan kemakmuran dan keadilan. Perlahan tapi pasti, Anies mampu menjadi personal garansi untuk rakyat Indonesia dengan pelbagai prestasi dan penghargaan sebagai gubernur Jakarta. Tidak sekedar maju kotanya dan bahagia warganya, kegemilangan Anies memoles Jakarta menjadi lebih baik sebagai kota modern dan humanis, membuat seluruh rakyat kepincut dan mulai meliriknya sebagai pemimpin masa depan. Tidak terkecuali parpol yang secara fundamental dan signifikan melahirkan kepemimpinan nasional. Nasdem memang menjadi yang pertama, namun bukan yang terakhir mengusung Anies sebagai capresnya. Masih ada PKS dan Demokrat yang patut diduga jatuh hati pada Anies. Rakyat akan menunggu PKS dan Demokrat melewati pergolakan batinnya, memilih politik ideal atau politik realitas. Publik harap-harap cemas akan keberanian PKS dan Demokrat menjadi penjaga kemurnian demokrasi yang berkeadaban, mengikuti jejak langkah seperti yang sudah dimulai Nasdem. Rakyat, negara, dan bangsa Indonesia, sepertinya akan memasuki masa-masa penentuan akankah demokrasi semakin tenggelam atau mulai bangkit kembali menemukan jatidirinya. Kapitalisme yang selama ini menghidupi perjalanan demokrasi kita, akankah menemukan antitesa dari kesadaran rakyat dan elit pemimpin khususnya dari kalangan partai politik. Mungkinkah lahir partai politik pelopor penyelamat bangsa yang akan merubah wajah demokrasi. Entah parpol sedang dalam kesadaran atau tidak, memahami atau tidak, atau mungkin juga sedang berkutat dalam pergumulan orientasi mau atau tidak mau melakukannya. Perjalanan masa depan Indonesia, dengan Anies sebagai nahkodanya, tinggal parpol yang menyediakan perahu besarnya. Sementara Anies dengan segala jerih payah dari suka dan duka perjalanan kepemimpinannya, harus sabar dalam menyelami dan menggauli demokrasi yang masih terasa bau amis. Dari catatan pinggiran labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 23 Oktober 2022/26 Rabi\'ul Awal 1444 H. (*)
Rule of Laws
Negeri ini merupakan tempat perjumpaan seluruh sistem hukum dunia: hukum berbasis keagamaan berdampingan dengan civil law dan common law ala Indonesia – dalam bentuk hukum adat, ditambah hukum internasional yang diratifikasi. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, banyak kritik dialamatkan pada ahli hukum kita. Kebanyakan terkesan sebagai legal technician; kurang memahami visi hukum sebagai penanda peradaban, akibat lemahnya pemahaman filsafat dan kesejarahan hukum. Hari ini saya baca buku The Rule of Laws, karya Fernanda Pirie (2021), yang mengupas sejarah 4.000 tahun usaha manusia menertibkan dunia. Visi tentang ketertiban sendiri beragam. Sistem hukum dasar yang dikembangkan di Mesopotamia, China, dan India berbeda dalam bahasa, logika, dan tujuan. Visi hukum tradisi Mesopotamia tekankan keadilan, China tekankan disiplin, Hindu tekankan tertib kosmos. Visi hukum keadilan lebih akomodatif terhadap hak (rights); visi hukum disiplin dan tertib kosmos lebih tekankan kewajiban. Pelembagaan hukum sebagai sarana pembentuk peradaban berkembang melalui proses adopsi dan adaptasi. Model hukum Mesopotamia, dengan kode Hammurabi sebagai landmark-nya, memengaruhi pelembagaan hukum dalam tradisi Semitik-Abrahamik dan Greco-Romawi dengan corak berbeda. Dalam tradisi Semitik-Abrahamik, kode Hammurabi itu diadopsi kerangka dasarnya untuk diadaptasikan dengan tradisi dan adat Yahudi sebagai kaum nomaden; lalu diintegrasikan dalam sistem hukum keagamaan yang tekankan kewajiban. Kristen dan Islam melanjutkan jalur ini dengan mengadopsi sebagian hukum Yahudi (Hammurabi) untuk didaptasikan dengan tuntunan agama baru dan tradisi lain. Kristen mengawinkankannya dengan tuntunan Injil dan tradisi hukum Greco-Romawi. Islam mengawinkannya dengan tuntunan Qur\'an, tradisi Nabi Muhammad, dan adat lokal; menjadikan ahli agama sebagai otoritas perumus hukum, meski umumnya terbatas pada hukum pribadi dan keluarga. Sedang hukum publik diatur penguasa, meski secara teori harus memperhatikan tuntunan ulama dan kaidah agama. Di sisi lain, tradisi Greco-Romawi mengadopsi kode Hammurabi itu untuk diadaptasikan dengan adat lokal dan sistem Republik Romawi yang melembagakan hukum berbasis sistem hukum negara (state law). Melahirkan sistem civil law yang menyebar luas seiring perluasan pengaruh (republik dan imperium) Romawi dan Romawi Suci. Sisakan Inggris, yang tak pernah takluk (sepenuhnya) pada Romawi, kembangkan sistem common law, berbasis adat, tradisi dan dekrit lembaga peradilan. Di luar itu, India dengan sistem sosial Hindu berbasis kasta, menempatkan kaum Brahmana sebagai otoritas perumus hukum yg menuntun warga dan penguasa hidup tertib harmoni (kosmos) di jalan dharma-agama sesuai kasta, yang dirumuskan dalam Dharmasutra. Adapun di China, hukum selalu merupakan produk penguasa. Guru agung, seperti Konghucu, tak terlalu percaya pada efektivitas hukum tertulis; lebih mempercayai keteladan moral penguasa. Dgn demikian makin menguatkan posisi penguasa sebagai perumus dan penentu hukum. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini merupakan tempat perjumpaan seluruh sistem hukum dunia: hukum berbasis keagamaan berdampingan dengan civil law dan common law ala Indonesia – dalam bentuk hukum adat, ditambah hukum internasional yang diratifikasi. Menjadi tantangan mendebarkan, bagaimana sistem hukum Pancasila mampu merekonsiliasikan keragaman tradisi dan sumber hukum itu ke dalam suatu sistem hukum nasional. (*)
Kanjuruhan Itu Kehancuran
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI SAMA halnya seperti pembunuhan 6 orang Laskar FPI dan Brigadir Joshua yang menyita perhatian publik, tragedi kanjuruhan yang menyebabkan kematian 131 orang suporter klub sepak bola Arema Malang, disinyalir akan mengalami proses hukum yang berbelit-belit kalau saja tidak mau disebut menguap. Rakyat dan seluruh dunia sepertinya akan terbiasa menyaksikan kebiadaban dan kejahatan kemanusiaan luar biasa di negeri yang mengagungkan Pancasila. Terlebih ketika pelakunya memiliki irisan dengan kekuasaan, entah itu oligarki atau pejabat negara bahkan oleh pucuk tertinggi pemimpin pemerintahan. Hari demi hari bangsa Indonesia bukan saja mengalami kemunduran, lebih dari itu terus mengalami dekadensi moral dan berada pada titik nadir kenistaan peradababan kemanusiaannya. Penyimpangan hingga kejahatan luar biasa terus menyeruak ke dalam sendi-sendi kehidupan rakyat, di semua sektor dan dipertontonkan secara telanjang. Kalangan jelata, kelas menengah sampai pada kelompok elit dan para pemimpin, seakan berjamaah ikut membangun ornamen distorsi penyelenggaraan negara. Kebohongan dan kemunafikan begitu terstruktur, sistematik dan masif menyelimuti perilaku bangsa ini baik secara personal maupun istitusional. Rakyat tidak lagi mampu menemukan pemimpin yang patut menjadi contoh dan keteladanan. Rasa kecewa, penyesalan dan frustasi terhadap negara akibat dkuasai segelintir orang hipokrit, fasis dan dzolim. Membuat rakyat semakin skeptis dan apriori terhadap situasi dan kondisi negara. Sebagian besar merasa takut, tertekan dan terancam oleh perilaku kekuasaan. Sementara sedikit yang memiliki kesadaran kritis dan berani melakukan perlawanan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun harus mengambil resiko teraniaya, di penjara dan kehilangan nyawa sekalipun. Realitas yang demikian, pada akhirnya memunculkan psikopolitik dan beragam karakter masyarakat. Ada yang tak peduli, ada yang ingin cari selamat dan ada juga yang ingin memanfaatkan dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara sedikit yang mau menempuh jalan pahit dan penderitaan, menelusuri komitmen dan konsisten pada selasar kebenaran serta keadilan. Sudah tak bisa dihitung lagi pertumpahan darah dan kematian berlangsung di negeri yang katanya memiliki adab ketimuran dan penuh toleransi. Kemiskinan beriringan dengan kejahatan seakan terlalu dominan mengubur potensi kekayaan alam yang menjanjikan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Namun apa mau dikata, negara yang seharusnya gemah ripah loh jinawi itu perlahan dan pasti mewujud sebagai sebuah bangsa yang korup, bengis dan psikopat. Demi merebut dan mempertahankan kekuasaan, segelintir orang yang sejatinya minoritas tega dan terbiasa menghalalkan segala cara. Konstitusi dan demokrasi dimanipulasi, mirisnya kebanyakan rakyat menopangnya dengan ikut mendukung, mengikuti dan pasrah menerimanya walau harus hidup sengsara dan menderita. Ekonomi, politik, hukum dan keamanan yang blangsak dan morat-marit sepertinya tetap harus diterima walau dengan bersungut-sungut dan setengah hati berunjuk rasa. Rakyat, negara dan bangsa Indonesia tak ubahnya manusia lemah, tak berdaya dan sekarat menghadapi serbuan zombi yang ganas dan mengerikan. Duet Maut Presiden dan Polri Rezim dua periode yang kontroversi dan dipenuhi polemik tak berujung. Bukan saja berdampak menciptakan pembelahan sosial dan rusaknya sistem ketatanegaraan. Kekuasaan yang kian kemari semakin otoriter dan diktator ini, terus-menurus mengamputasi kedaulatan rakyat sekaligus menghancurkan mentalitas dan moralitas bangsa. Jargon revolusi mental yang menggema saat kampanye, seketika berubah menjadi penyakit mental saat berkuasa. Alih-alih menjadi pemimpin yang menghadirkan negara kesejahteraaan, presiden justru membawa kehancuran. Begitupun Polri yang mendapat limpahan kekuasan tak terbatas dari presiden. Bukannya menjadi institusi yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kebanyakan polisi malah menjelma menjadi aparat bejat. Sinergi dan elaborasi presiden dan polri, berpadu menjadi rezim yang menakutkan, berbahaya dan mengancam keselamatan rakyat. Antara presiden dan Polri seperti pasangan yang serasi dan saling mengisi dalam mengawal, merebut dan mempertahankan kekuasaan. Presiden dan Polri tak ubahnya duet maut kekuasaan di negara yang seolah-olah berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Distorsi kebijakan Presiden dengan disposisi Polri yang haus kekuasaan dengan orientasi harta dan jabatan, cenderung menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Jauh dari negara demokrasi dan negara hukum, bagai setali tiga uang, kinerja presiden dan Polri semakin kental dengan gaya kepemimpinan yang difensif, penuh ambisi dan mengandalkan pendekatan represi. Jika ada yang kritis dan melakukan perlawan, cukup diabaikan, jika perlu diperhatikan dan atau ditiadakan. Presiden yang terlanjur dianggap publik sebagai raja basa-basi dan menjadi boneka oligarki. Bersanding dengan Polri yang yang semakin kehilangan presisi. Keduanya berangsur-angsur berhasil membangun dinasti tirani bagi kehidupan demokrasi. Tak cukup sekedar itu, rezim tanpa nurani yang telah membawa negeri dalam krisis multidimensi, berhasil memoles arogansi kekuasaannya menjadi musuh rakyat. Kekejiannya layak disetarakan dengan pembunuh berdarah dingin. Menghadapi aspirasi dan dinamika rakyat selalu dihadapi dengan pola tangan besi. Tanpa pendekatan persuasif, tanpa pendekatan dari hati ke hati. Rezim menjadi begitu miris dan tragis, lembut dan ramah terhadap oligarki, namun kepada rakyat rajin menghampiri dan memberi tragedi. Mungkin karena terlalu lama mengidap politik sekuler dan liberal, rezim terlalu kering menerima asupan sipritual dan religi. Tanpa beban mengabaikan kemanusiaan, mengingkari dan menghianati cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maraknya pembunuhan terhadap rakyat sendiri atas nama negara dan prosedur keamanan kini semakin permisif. Mulai dari kalangan jelata, intelektual bahkan sampai mengorbankan aparaturnya sendiri, rezim tega melakukannya demi kekuasaan duniawi. Begitu mengenaskan tragedi demi tragedi, kematian demi kematian, seperti virus yang mewabah di bumi pertiwi. Pembunuhan orang per orang, kelompok dan secara massal, sudah menjadi lumrah dan pemandangan yang biasa. Tak cukup dilanda pandemi, negeri nusantara sedang mengalami keberadaban yang mati suri. kematian enam orang Laskar FPI yang disinyalir bagian dari operasi intelejen hitam negara, kematian brigadir polisi Joshua yang yang motif pembunuhannya terbantahkan, serta tragedi Kanjuruhan yang mengguncang perhatian nasional dan internasional. Dalam kesadaran dunia, Indonesia menjadi negara yang kerdil dan primitif. Di mata rakyat di negerinya sendiri, sejatinya tragedi Kanjuruhan itu adalah kehancuran bagi sebuah negara bangsa yang bernama Indonesia. Boleh jadi itu pandangan itu wajar, setidaknya dalam pandangan keagamaan, jangankan pembunuhan massal, membunuh satu nyawa manusia saja tanpa alassn yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, itu sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Kadangkala terbesit dalam pikiran, seandainya sedikit saja rezim ini terlebih pada presiden dan Polri, sekali saja kerasukan nilai- nilai spiritual dan religi. Tentunya akan sadar betapa pentingnya dan maha dahsyatnya menjaga dan melindungi satu nyawa rakyatnya, termasuk harta, kehormatan dan martabatnya. Semoga saja sewaktu-waktu, rezim ini kesetanan dengan kemanusiaannya. (*)
Santri Itu Penghulu Perubahan
Akhirnya, santri-santriyah itu bagaikan air segar yang mengalir. Ketika terhambat di sebuah tempat, akan menemukan jalan lain untuk menghadirkan kesegaran dan kehidupan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Alumni Pesantren Muhammadiyah “Darul-Arqam Gombara” Makassar SATU hal yang akan diingat oleh sejarah di negeri tercinta adalah bahwa di negeri ini ada satu hari yang diperingati sebagai Hari Santri. Konon ini jadi bagian dari perjuangan teman-teman NU yang pada akhirnya diterima dan ditetapkan oleh pemerintah dengan sebuah Keppres. Usaha ditetapkannya Hari Santri ini mengingatkan saya bagaimana lika-liku perjuangan kami Komunitas Muslim di kota New York memperjuangkan untuk ditetapkannya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai holiday (hari libur) sekolah. Perjuangan itu memakan waktu kurang lebih tujuh tahun. Ikhtiar itu kami mulai sejak Michael Bloomberg menjabat Walikota saat itu. Setelah berhasil meloloskan resolusi dukungan DPRD New York, kami mendesak Walikota untuk menanda tangani Resolusi itu untuk menjadi UU di Kota New York. Sayang hingga akhir tugasnya sebagai walikota New York, Michael Bloomberg gagal meresmikan Id sebagai hari libur sekolah di Kota New York. Di era walikota Bill de Blasio saat itulah ketika beliau meminta dukungan kami pada pilkada ketika itu, kami mengikat dukungan itu dengan komitmen Walikota untuk nantinya meresmikan Id sebagai hari libur sekolah di Kota New York. Beliau setuju dan jadilah Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur sekolah di Kota dunia ini. Benar tidaknya tentang proses penetapan Hari Santri ini telah menjadi bagian dari barteran dukungan politik. Bagi saya hal itu tidak terlalu penting. Dan itu sah-sah saja. Di situlah harusnya salah satu makna jihad politik. Ormas-ormas Islam harusnya mampu menjadi bagian dari perjalanan atau proses politik itu. Memperjuangkan kepentingan Umat lewat politik walau tidak harus berpolitik. Sebagai santri, saya sendiri tentunya bangga bahwa pada akhirnya santri mendapat pengakuan resmi. Saya katakan resmi karena sesungguhnya pengakuan bangsa ini kepada santri menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Santri tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah perjalanan besar bangsa ini. Santri itu pilihan dan mutamayyiz (Istimewa). Di masa lalu ada semacam persepsi yang terbangun seolah anak-anak yang disekolahkan di pesantren itu adalah pembuangan. Artinya, hanya mereka yang tidak lolos masuk sekolah negeri atau sekolah lainnya yang dimasukkan ke pesantren. Maka pesantren misalnya identik dengan anak-anak nakal dan terbelakang. Persepsi ini saya yakin dengan sendirinya telah bergeser atau tergeser oleh realita bahwa ternyata santri itu memiliki potensi dan kapabilitas yang tidak kurang, bahkan tidak mustahil lebih dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Santri-santriyah itu memiliki azam (keinginan yang kuat) yang terbangun di atas kepribadian yang mandiri. Seseorang tidak akan bertahan dan berhasil di pesantren kecuali dengan keinginan yang solid dan matang. Hal itu karena situasi pesantren yang menuntut (demanding) dalam segala hal. Santri santriyah juga selama di pesantren tidak saja belajar keilmuan (tholab al-ilm). Justeru di pesantren mereka belajar kehidupan. Saya bisa mengistilahkan latihan hidup (life training). Mereka belajar hidup sebagai manusia yang independen, disiplin, dan tentunya dengan tatapan masa depan yang besar dan optimisme. Salah satu pesan kyai, KH Abdul Djabbar Ashiry, di saat saya pamit ke luar negeri untuk sekolah adalah tentang belajar hidup ini. Dalam bahasa Arab yang tertata rapih dan fasih beliau mengatakan: “nak, kamu itu di pesantren ini tidak saja telah menimbah Ilmu. Tapi kamu telah belajar hidup. Di mana saja kamu berada niscaya kamu siap untuk hidup”. Santri itu juga bermental baja. Dunia yang semakin kejam dengan persaingan yang semakin ketat hanya akan bisa ditaklukkan dengan mentalitas baja. Manusia yang bermental kerupuk akan hancur berkeping dilabrak pergerakan dan perubahan yang tidak terkirakan (unexpected). Dengan sendirinya permasalahan hidup manusia juga semakin kompleks. Di pesantrenlah santri-santriyah ditempa untuk berani, percaya diri dan tidak minder (rendah diri). Mereka tumbuh tetap dalam ketawadhuan. Tapi memiliki keberanian dan percaya diri yang tinggi untuk mengambil bagian dari perubahan dan tantangan hidup yang ada. Santri-santriyah juga adalah sosok yang menggabungkan dua kekuatan dan modal hidup manusia terbesar. Kedua kekuatan dan modal hidup terbesar itu adalah kekuatan intellectual (akal) dan kekuatan spiritual (hati). Dengan dua kekuatan ini mereka menjadi manusia “Ulul albaab” yang siap mengarungi bahtera kehidupan dengan kompleksitas permasalahannya. Di sinilah kita lihat partisipasi dan keterlibatan para santri-santriyah dalam segala lini kehidupan manusia. Baik itu pada tataran personal maupun publik. Mereka menjadi politisi, pengusaha dan ragam profesi lainnya dengan kedua kekuatan tersebut. Kuat akal dan kuat hati. Mereka tidak mudah tertipu karena berakal. Tapi mereka juga tidak perlu jadi penipu karena punya hati. Santri-santriyah juga memiliki ragam kemampuan yang mumpuni. Selain penguasaan bahasa asing yang cukup, lebih dari sekolah-sekolah lain, mereka memiliki kemampuan delivery yang tinggi. Di pesantren-pesantren diajarkan ceramah (muhadhorah), Diskusi hingga mujadalah (debat), baik dalam bahasa lokal maupun bahasa asing. Ini menjadi salah satu modal utama bagi para santri untuk mengambil bagian dalam kehidupan dunia yang semakin mengglobal. Dunia global yang menjadikan manusia seolah hidup di bawah satu atap yang sama. Dan karenanya komunikasi menjadi salah satu modal yang menentukan. Tentu banyak keunikan atau keistimewaan santri-santriyah itu. Tapi satu hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa santri-santriyah tidak sekedar jadi agen-agen perubahan. Mereka harus menjadi penghulu perubahan itu. Dengan modal dan kekuatan akal dan spiritualitas, yang didukung oleh mental baja tadi, mereka siap mengarungi bahtera kehidupan ini dengan segala dinamikanya. Betapa santri-santriyah dengan segala perubahan dunia yang “unexpectedly changing” dan “deeply challenging” tetap tegar. Tidak lentur (terbawa arus) dan tidak pula terombang-ambing oleh derasnya goncangan kehidupan. Karenanya, dalam dunia yang saat ini dikenal sebagai dunia global yang tantangannya semakin besar, serta perubahan yang ada semakin cepat, santri-santriyah diharapkan selalu berada di garda depan untuk menyetir arah l perubahan dunia. Akhirnya, santri-santriyah itu bagaikan air segar yang mengalir. Ketika terhambat di sebuah tempat, akan menemukan jalan lain untuk menghadirkan kesegaran dan kehidupan. Santri bagaikan pohon yang subur nan sehat. Meninggi dengan ranting-ranting dengan buah-buah segarnya setiap saat. Akarnya kuat menghunjam ke dalam tanah. Tak rapuh dan tak mudah tercabut oleh hembusan angin liar. “بعيد النظر بل رسيخ الأصل” (bervisi jauh ke depan, namun tetap mengakar pada dirinya”. Selamat Hari Santri! Makassar, 20 Oktober 2022. (*)
Muhammad SAW: Sang Mutiara-05
Di sìnilah salah satu makna terbesar dari kata “rahmah” itu. Bagaimana Muhammad telah dihadirkan oleh sang Pencipta untuk memberikan GPS atau road map dari perjalanan hidup ini. Dari mana, di mana, apa/bagaimana, dan ke mana. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation MUHAMMAD SAW memang dilahirkan, dan diutus bukan sekedar membawa risalah samawiyah (heavenly message) atau pesan langit. Beliau pada dirinya perwujudan dari pesan itu. Dan karenanya beliau bukan hanya pembawa (carrier). Tapi pada dirinya terpatri (perwujudan) risalah itu. Keseluruhan pesan-pesan langit itu tersimpulkan dalam satu kata “رحمة”. Rahmah yang secara populer dan sederhana diterjemahkan dengan “kasih sayang” memaknai seluruh hal yang berkaitan dengan risalah dan diri baginda Rasulullah SAW. Dengan kata lain, tak satu sisi manapun dari risalah atau hidup Muhammad kecuali sebagai perwujudan dari “kasih sayang” itu. Rasulullah memang dikenal luas oleh Umatnya sebagai “rahmatan lil-alamin”, seperti yang digambarkan oleh Al-Qur’an: “dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai “rahmatan lil-alamin”. Pernyataan Ilahi itu sebenarnya adalah sebuah penyimpulan bahwa tidak satupun yang berkaitan dengan Rasulullah dan risalahnya kecuali menjadi bagian dari kasih sayang itu. Di antara sekian kerahmatan baginda Rasulullah itu adalah bahwa beliau hadir membawa sekaligus sebagai “nuur” (lentera) kehidupan. Kehadiran beliau memang dimaksudkan untuk memberikan penerangan di tengah kegelapan dunia (zhulumat) seperti yang disebutkan pada bagian lalu. Salah satu perwujudan nur atau cahaya itu adalah menghadirkan peta hidup (road map) kehidupan yang jelas. Peta kehidupan yang dihadirkan baginda Rasul ini begitu jelas, terang benderang, menerangi akal dan batin yang tidak mengalami polusi hawa nafsu yang jahat. Kehidupan itu adalah perjalanan (journey) atau safar dari titik poin yang telah ditetapkan (amran maqdhiyan) ke titik poin yang juga telah ditentukan. Walaupun titik-titik perjalanan dari mana dan kemana sudah jelas dan pasti, namun bagaimana menjalaninya yang kemudian penuh dengan lika liku dan ketidak menentuan. Kehidupan dunia ini penuh dengan ketidak pastian. Ketidak pastian (uncertainty) dunia itu menjadikan manusia pada umumnya mengalami kebingugan yang dalam (deep state of confusion), bahkan kejahilan yang tidak tertolerir. Prilaku manusia yang bingung dan jahil itulah yang menimbulkan berbagai destruksi (Al-fasad) atau kerusakan dalam berbagai manifestasinya. Akibatnya manusia yang seperti ini kehilangan kemanusiaan, bahkan berubah menjadi “bagaikan hewan bahkan jauh lebih jahat dari hewan dalam kesesatan” (Al-qur’an). Dalam dunia yang penuh gulita dan ketidak menentuan saat ini betapa banyak manusia yang terjatuh ke dalam kehinaan itu (asfala saafiliin). Mereka kemudian berjalan dalam hidup ini penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura pintar dalam kebodohan yang sangat. Pura-pura kaya dalam kemiskinan yang menyakitkan. Pura-pura bahagia dalam penderitaan yang tiada ujung. Adakah kebodohan yang lebih tinggi dari ketidak tahuan pencipta dan orientasi hidup? Mereka yang tidak mengenal pencipta sedang mengalami disorientasi yang paling mengerikan. Karena sedang terjadi self paradoks yang luar biasa. Haji katanya nurani itu tidak akan pernah mengingkari Penciptanya. Itu adalah fitrah. Maka ketika manusia tidak mengenal penciptanya maka di saat itu terjadi pengingkaran yang hebat. Pengingkaran inilah yang dikenal dengan kata “kufur”. Dan pengingkaran terbesar adalah mengingkari hari nurani itu. Disorientasi hidup manusia menjadi masalah terbesar juga ketika mereka gagal mengenal “jalan hidup” (shirat) yang benar (al-Mustaqim). Dan itu sederhana. Dari mana, di mana (apa dan bagaimana) dan kemana. Bisa dibayangkan betapa lelahnya kehidupan manusia yang tidak mengenal jalan hidup (orientasi) yang lurus itu. Bayangkan anda berjalan di sebuah gurun pasir yang luas. Anda ingin sampai ke sebuah tujuan. Tapi anda tidak saja bahwa anda tidak tahu arah jalannya. Tapi lebih dari itu, bahkan tak tahu ke mana tujuan perjalanan itu. Sungguh sangat melelahkan pastinya. Di sìnilah salah satu makna terbesar dari kata “rahmah” itu. Bagaimana Muhammad telah dihadirkan oleh sang Pencipta untuk memberikan GPS atau road map dari perjalanan hidup ini. Dari mana, di mana, apa/bagaimana, dan ke mana. Dan karenanya jika saja manusia sadar tentang siapa Muhammad dalam menyelamatkan manusia dari disorientasi kehidupan itu pastinya mereka akan mengapresiasi. Itulah alasan terpenting kenapa Umat ini mencintai Rasulnya melebihi siapa saja setelah Allah. Bahkan lebih mencintainya dari dirinya sendiri. NYC Subway, 21 Oktober 2022. (*)
Bank Indonesia Bermain Api?
Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RAPAT Dewan Gubernur Bank Indonesia 19-20 Oktober 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5 persen, menjadi 4,75 persen. Pasar memberi respons negatif. Kurs rupiah tertekan, melemah dan ditutup Rp15.631 per dolar AS pada perdagangan kemarin, 21 Oktober 2022. Ini menunjukkan kebijakan Bank Indonesia tidak sejalan dengan harapan investor. Tentu saja investor asing. Sehingga dolar masih mengalir keluar, capital outflow, menekan kurs rupiah. Karena selisih suku bunga acuan Bank Indonesia dengan the FED, Bank Sentral AS, sangat tipis. Hanya 1,5 persen. Suku Bunga the FED 3,25 persen. Suku bunga Bank Indonesia 4,75 persen. Masalahnya, tidak lama lagi, selisih suku bunga yang sangat sempit ini berpotensi menjadi lebih sempit lagi. Ini yang memicu tekanan terhadap kurs rupiah dan capital outflow. Karena the FED akan mengadakan Rapat pada 1-2 November yang akan datang. Publik memperkirakan the FED akan menaikkan lagi suku bunga acuannya, mungkin 0,75 persen, atau bahkan 1,0 persen. Lebih tinggi dari kenaikan suku bunga acuan BI yang hanya 0,5 persen ini. Kenaikan suku bunga the FED diperkirakan akan agresif, mengingat inflasi di AS relatif belum turun, masih cukup tinggi, 8,2 persen pada September lalu. Hanya turun 0,1 persen dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 8,3 persen. Masalahnya, inflasi month-to-month malah meningkat. Inflasi Agustus 2022 hanya 0,1 persen dibandingkan dengan Juli 2022. Dan inflasi September 2022 naik menjadi 0,4 persen, dibandingkan Agustus 2022. Hal ini tidak baik. Tren inflasi bulanan, month-on-month, meningkat. Mencerminkan tingkat suku bunga saat ini belum memadai untuk melawan inflasi. Semua ini membuat tekanan terhadap kurs rupiah masih akan terus berlangsung, dan akan semakin bertambah intens. Sepertinya kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia luput mengantisipasi ini. Valas akan semakin kering, rupiah menuju kutub selatan, ke bawah, alias turun. (*)
POPULER
