OPINI
Indonesia Diambang Perang Saudara
Di atas kertas, hampir sudah tidak ada kekuatan perlawanan tersisa, tinggal perlawanan dari kekuatan rakyat semesta. Kekuatan ini sudah diantisipasi oleh Politbiro untuk diadu-domba. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM Oligarki dan RRC untuk Presiden mendatang di Indonesia benar-benar mendapatkan pengawalan super ketat. Macam-macam rekayasa, dan konon, ada sembilan jasa survei disewa yang belum bisa memberikan jaminan, untuk menggiring opini rakyat seperti masa masa sebelumnya. Bukan mustahil ke depan jasa survei akan diborong semuanya tanpa sisa. Sampailah pada rekayasa akan menambah masa jabatan Presiden ke arahnya untuk tiga periode bukan hoax, sampai aspirasi dekrit kembali ke UUD 1945 asli akan dimangsa sebagai bargaining posisition degan perpanjangan masa jabatan Presiden otomatis Pilpres akan ditunda. Beberapa pejabat tinggi negara terindikasi kuat sudah dan akan dibeli, sebagai satgas Oligarki. Transaksi membeli para pejabat negara untuk meloloskan bisa presiden boneka selanjutnya, konon, bukan hanya dibeli dengan recehan, tapi masih ada tambahan bonus lainnya, bagi yang sudah teruji aksinya sebagai antek Oligarki di bawah kendali China. Keadaan ini tetap menghawatirkan, karena fenomena politik rakyat di luar perkiraan mereka, responnya lambat, bahkan sebagian menentang rekayasa rezin penguasa Oligarki dan siap melawan dengan segala cara kalau rekayasa busuk terus dilanjutkan. Para capres Oligarki hampir semua mulai frustasi dan gagal total karena kecil sekali dukungan rakyat. Sekalipun sudah dicoba model lama dan basi dengan angka-angka elektabilitas yang tinggi berdasarkan survei abal-abal yang telah mereka sewa. Pada saat bersamaan muncul bakal capres Anies Rasyid Baswedan (ARB) yang di luar kendali Oligarki busuk itu, memiliki energi magnet grafitasi sangat kuat dan alam seperti merespon sebagai simbol perubahan sedang terjadi. Otomatis muncul macam-macam cegatan untuk menghadang dan menghentikan. Dipastikan siapapun capres dan manapun yang tidak sejalan dengan Oligarki busuk, beridentitas Muslim pasti akan dicegat. Anies Baswedan kalau sampai Pilpres 2024 ditunda bisa lahir sebagai tokoh gerakan revolusi di Indonesia. Saat terlihat para capres milik Oligarki sempoyongan frustasi dan tampaknya mereka memilih jadi penjahat teroris konstitusi, bersekongkol dengan rezim, bandar, bandit, badut Oligarki untuk menunda pemilu juga dengan rekayasa penambahan masa jabatan dan akan menggeser Pemilu dan Pilpres 2027. Siapa yang melaksanakan dan siapa yang mendesain. Induk permainan politik ini adalah RRC - PKC komando Xi Jinping. Jkw - LBP hanyalah Proxy, sebagai pelaksana Politbiro untuk melaksanakan skenario taktis dan sistematis oleh Politbiro tersebut. Politbiro ini sangat kuat, full power, memiliki bargaining position, menguasai dan tahu detil semua kendali pejabat negara di Indonesia, juga punya fasilitas tanpa batas untuk menaklukkan lawan politiknya. Para pengamat politik negara tetangga Australia ikut miris dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Intelijen Australia khawatir infiltrasi agen rahasia RRC di Australia dan juga akan terjadi seperti cengkeraman China komunis, telah merambah ke hampir semua institusi dan lembaga negara Indonesia. Pengaruh kuat dan kendali China komunis seperti yang terjadi di Indonesia, adalah contoh kasus di mana hegemoni China komunis sudah menancapkan kukunya. Indonesia telah jadi korban neo-imperialis China. Di atas kertas, hampir sudah tidak ada kekuatan perlawanan tersisa, tinggal perlawanan dari kekuatan rakyat semesta. Kekuatan ini sudah diantisipasi oleh Politbiro untuk diadu-domba. Situasi sudah berubah. Rezim ini sudah keterlaluan sebagai boneka China. Kalau ini terus berlanjut keadaan hanya bisa diatasi dengan Goro-goro yang akan berakhir dengan terjadinya revolusi perlawanan rakyat, bahkan perang saudara sangat besar bisa terjadi, Indonesia diambang perang saudara. (*)
KPU Jangan Menjadi Komisi Penjahat Ulung
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan RAKYAT sudah melek politik karenanya jangan selalu dijadikan obyek penipuan politik. Tahun 2024 adalah agenda Pemilu yang mesti terlaksana. Isu Penundaan Pemilu sangat tidak beralasan karena di samping tidak memiliki landasan perundang-undangan juga merusak sistem demokrasi. Negara jangan mengkooptasi kedaulatan rakyat. Setelah Ketua KPU \"Banser\" Hasyim Asy\'ari babak belur diterpa kasus pelecehan, kini institusi KPU dituding bermain politik soal lolos meloloskan parpol untuk Pemilu 2024. Peta yang ramai dituduhkan adalah meloloskan Partai Gelora untuk menghambat PKS, menjadikan PKN sebagai peserta Pemilu untuk menggerus Partai Demokrat, dan menggagalkan Partai Ummat dalam rangka melindungi PAN. Di samping urusan suap seksual juga diduga berhubungan dengan uang. Janji untuk meloloskan Partai Republik Satu yang disampaikan Ketua KPU kepada Hasnaeni Moein jelas pelanggaran etika dan menjadi salah satu bentuk korupsi. Ketika janji itu tidak terealisasi, maka Hasnaeni yang telah mengorbankan \"jiwa dan raga\" kecewa dan selanjutnya melaporkan Ketua KPU. KPU yang sudah bau sulit untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Rezim Jokowi tampaknya ingin mengulangi kesuksesan menipu rakyat sebagaimana Pemilu 2019 dengan memainkan KPU sebagai wasit yang berpihak. Kesaksian menarik Hasnaeni adalah ia mendapat informasi dari Ketua KPU bahwa desain rezim, yang tentu melibatkan KPU, Presiden-Wapres nanti adalah Ganjar Pranowo-Erick Thohir. Begitu juga dengan keterangan salah satu Komisioner KPUD yang diancam oleh Komisioner KPU Idham Holik agar meloloskan Partai Gelora, PKN, dan Partai Garuda. Ungkapan ancaman itu terberitakan katanya disampaikan dalam pertemuan KPU dengan KPUD seluruh Indonesia di Ancol Jakarta. Testimoni itu muncul dalam acara CNN Indonesia TV. Ada kekhawatiran bahwa gonjang-ganjing KPU adalah bagian dari manuver politik juga untuk mencari alasan. Ketidakpercayaan pada KPU menjadi sebab untuk menunda Pemilu. Skenario konservatif ini mengarah pada perpanjangan masa jabatan atau tiga periode jabatan Presiden. Rakyat sudah muak dengan wacana dan agenda perpanjangan atau tiga periode. Banyak kalangan telah mengingatkan akan bahaya kudeta Konstitusi ini. Apa yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof DR H Abdul Mu\'thi perlu mendapat perhatian. Menurutnya elit politik agar menghentikan wacana penundaan Pemilu karena hal itu bertentangan dan menghianati Konstitusi atau UUD 1945. Sementara ekonom DR. Rizal Ramli menyebut diplomat AS/Barat, kalangan aktivis civil society dan politisi sudah mencium adanya semacam \"Pertemuan Dewan Kudeta Konstitusi\" yang diikuti oleh tokoh-tokoh, pejabat, dan taipan-taipan di Pulau G yang membahas perpanjangan jabatan dengan mendompleng isu Kembali ke UUD 1945. Pandemi dan stabilitas ekonomi serta masalah yang dihadapi oleh KPU tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan penundaan Pemilu. Politik licik rezim sebagaimana dalam Pemilu 2019 adalah mengubah KPU dari wasit politik yang adil menjadi Komisi Penjahat Ulung. Dapat menjadi bandit dalam mensukseskan disain dan dapat pula menunda Pemilu. Jika Pemilu dipaksa ditunda dengan melanggar Konstitusi, maka Presiden sebagai penanggungjawab harus menerima sanksi. Tidak cukup dengan berhenti tetapi proses peradilan. Hukum harus mampu menghukum para pelanggar hukum. Bandung, 24 Desember 2022
Istana Kambing Hitam – Palace A Scapegoat
Keadaan the all powerful Istana sebagai kambing hitam, apakah Istana bisa menyulap diri menjadi “kambing putih”, rasanya sangat sulit, karena berdasar fakta-fakta memang layak Istana mendapat statusnya sebagai kambing hitam. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SINGGASANA Istana Presiden Joko Widodo kini sedang resah. Mensinyalir ada teori konspirasi saat mengatakan bahwa banyak peristiwa politik di Republik ini selalu dikaitkan dengan Istana, sebagai “kambing hitam”, kata Jokowi saat berpidato dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal banyaknya tudingan kepada pihak Istana di balik kegagalan sejumlah pihak yang tidak bisa mendapatkan keinginannya. Menurut Presiden Jokowi, Istana kerap menjadi kambing hitam. Karena gagal maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 (padahal belum ada penetapan capres), Istana maupun pemerintah, kata Jokowi, selalu menjadi sasaran empuk untuk menjadi kambing hitam. Jokowi lantas merasa heran kalau ia ikut terseret dari kemarahan pihak-pihak tertentu. Padahal, Jokowi merasa tidak memiliki urusan untuk itu. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk (tetap) berakal sehat dalam menjalani dunia perpolitikan. Presiden mulai bisa menangkap sinyal masyarakat sudah marah. Ungkapan seperti ada secercah muatan simpatik yang enak didengar tetapi sangat sulit dirasakan sebagai sebuah kebenaran untuk menghapus stigma sebagian saat rakyat yang sudah sampai pada kesimpulan dugaan bahwa semua kejadian, kebohongan, kecurangan, kegaduhan dan perpecahan di masyarakat bersumber dari Istana. Presiden pernah bergumam soal Pilpres bahwa yang menghendaki jabatan 3 periode akan menjerumuskan dirinya. Faktanya lain, bahkan macam-macam skenario seperti airbah untuk perpanjangan masa jabatan, dicari sumbernya arahnya dari Istana. Terjadinya malang melintang kuasa oligarki menguasai semua pejabat negara dari pusat sampai daerah, partai politik (parleman) dan bahkan hampir semua lembaga hukum, sumbernya memang dari Istana. Ribut dan kekhawatiran bahwa Pemilu dan Pilpres akan menjadi pesta para bandit, badut dan bandar politik, sumber virusnya juga dari Istana. Bakal calon Presiden yang sedang melakukan sosialisasi dirinya ke rakyat, sasaran hambatan macam-macam hanya mengarah kepada bakal capres Anies Baswedan, intervensi sangat jelas dari Istana. Wanita emas ungkap Hasyim Asyari pernah bilang Ganjar Pranowo didesain jadi Presiden RI oleh KPU, fakta sinyal politik berambut putih muka keriput (sekalipun dirinya hanya petugas partai) arahnya jelas ke salah salah satu Bakal Capres Ganjar Pranowo, langsung dari Istana. Macam-macam masalah berindikasi pelanggan Konstitusi sampai keinginan penundaan pemilu sangat sulit dinafikan, bahwa itu memang rekayasa datang dari Istana. Masih di awal pagi-pagi sudah terjadi kisruh soal penetapan peserta pemilu, yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi sah peserta Pemilu. Partai yang berbau Islam dan telah memenuhi syarat dipentalkan dengan bukti adalah kecurangan yang telanjang bulat. Dugaan kuat ini atas perintah dan kendali dari Istana. Keadaan the all powerful Istana sebagai kambing hitam, apakah Istana bisa menyulap diri menjadi “kambing putih”, rasanya sangat sulit, karena berdasar fakta-fakta memang layak Istana mendapat statusnya sebagai kambing hitam. Cara paling dangkal untuk berusaha mempengaruhi orang lain hanya melalui omongan (cuap-cuap) tanpa apapun yang nyata ada di belakangnya. Pengaruh yang dihasilkan oleh sekedar goyang lidah Presiden. Cara seperti itu tidak akan bisa mengubah citra buruk Istana sebagai kambing hitam dipaksa menjadi “kambing putih”. (*)
Anies dan Gedebog Pisang
Artinya: Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Oleh: Sulung Nof, Penulis Ada kisah menarik yang diungkap oleh Drs. Ramadhan Pohan, MIS saat diskusi publik yang diinisiasi oleh Barisan Emak-Emak Milenia Indonesia dalam rangka Hari Ibu pada Kamis (22/12) di Gedung Joeang 45, Jakarta. Bang Rampo – sapaan akrab beliau – menyajikan dua kisah tentang kualitas pendidikan dari seorang ibu kepada anaknya. Dalam momen itu beliau membagikan cerita tentang Anies Baswedan dan gedebog (batang pohon) pisang. Satu ketika Anies kecil pamit bermain kepada sang ibunda, Prof. DR. Hj. Aliyah Rasyid Baswedan, MPd. Saat itu ia menceritakan dengan detail apa saja kegiatan yang akan dilakukan bersama rekan-rekannya. Singkatnya, Anies akan menyusuri sungai bersama kawan-kawan, berenang menggunakan gedebog pisang. Agendanya akan begini dan begitu. Sehingga waktu yang diperlukan kemungkinan hingga tiba sore hari. Ketika para ibu panik mencari buah hatinya karena tidak berpamitan, ibunda Anies tampak tenang karena sudah diberitahu rundown acaranya. Kualitas Anies dalam memberikan penjelasan sudah tampak menonjol sejak belia. Mantan Anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat itu melanjutkan kisahnya. Sekali waktu di rumah Anies kedatangan tamu. Namun saat itu tidak ada satupun sosok orang tua yang ada di rumah. Lalu Anies kecil muncul menyambut sang tamu dengan penuh hormat layaknya orang dewasa. Dilayaninya tamu itu dengan suguhan ala kadarnya. Ia pun mengkonfirmasi adakah pesan yang ingin dititipkan kepada orang tuanya. Beberapa hari setelah itu sang tamu bertanya kepada Prof. Aliyah Rasyid terkait bagaimana cara beliau mendidik anak-anaknya. Sebab tamu itu kagum melihat hasil pendidikan dalam keluarganya. Tepatlah pepatah Arab berikut ini: “Al-ummu madrasatul ula. Idza adadtaha adadta syaban thayyibal araq.” Artinya: Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Selamat Hari Ibu untuk ibu terbaik yang pernah ada dan di manapun berada. Bandung, 22122022. (*)
Pencabulan Demokrasi dan Pilpres Cabul
Apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Hasnaeni Moein harus segera ditindak lanjuti, DKPP bisa memanggil korban dan saksi, Ketua KPU harus memberi jawaban dan penjelasan apa yang disampaikan oleh korban. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis DUGAAN pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy\'ari terhadap Hasnaeni Moein alias “wanita emas” sudah dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus segera disidangkan. Karena ini menyangkut moralitas lembaga negara dan pejabat negara serta produk yang dihasilkan. Dugaan perbuatan cabul sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua KPU RI menjadi deretan perbuatan Cabul dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu saja makna perbuatan Cabul itu bisa dimaknai sebagai pelanggaran moral dan etika pejabat publik dalam penyelenggaraan Pilpres. Sebelumnya juga kita saksikan perbuatan cabul dengan memobilisasi massa dan tegas meng-endorse dan mengijon ciri-ciri capres yang didukung, padahal seharusnya presiden harus menjadi negarawan dan pengayom. Penjegalan di mana-mana dengan mempersulit izin penyelenggaraan bakal calon presiden yang tidak dikehendaki juga bukti adanya potret perbuatan cabul dalam proses menuju arena kontestasi. Yang terbaru, KPU RI membuat otoritas tafsir peraturan penyelenggaraan Pilpres 2024 tentang aktifitas bakal calon yang sejatinya tidak diatur dalam aturan kampanye. Bahwa setiap bakal calon presiden maupun bakal caleg dilarang mengatakan dirinya sebagai capres dan caleg sebelum penetapan dilakukan oleh KPU. Terasa memang tidak aneh, tapi ini baru terjadi dan seolah bakal menjegal calon tertentu dan partai politik tertentu untuk bisa menjadi peserta pemilu. Demokrasi yang diwarnai dengan perbuatan cabul akan menodai proses proses yang berjalan, sehingga akan melahirkan hasil yang berpotensi melakukan aktivitas cabul dalam kekuasaan. Rakyat akan menjadi korban, rakyat akan dinodai melalui perkosaan maupun sodomi. Bahkan bisa jadi ibu pertiwi juga akan diperkosa oleh pejabat yang dihasilkan dari perbuatan cabul dalam berdemokrasi. KPU adalah lembaga yang dibentuk sebagai amanat Reformasi yang anti KKN, sebab KKN adalah sebuah perbuatan yang menodai dan mencemari reformasi, atau bisa dikatakan sebagai aktivitas yang mencabuli reformasi. Namun sayangnya, sebagaimana KPU, KPK juga disinyalir sedang melakukan perbuatan cabul untuk menjegal lawan-lawan politik rezim yang dianggap bisa “mengancam” kepentingan kekuasaan dan oligarki. Sebagaimana yang ditulis oleh koran tempo, Ketua KPK Firli Bahuri kembali disebut-sebut memaksakan pengusutan kasus dugaan korupsi balap mobil listrik Formula E, di mana di sana ada nama Anies Baswedan yang dianggap sebagai calon presiden yang tidak dikehendaki Istana dan oligarki. Dalam gelar perkara terakhir dikabarkan bahwa Firli meminta penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa menunggu adanya tersangka. Namun sayangnya, tim penyelidik dan penyidik kompak menolak karena kurang bukti, sehingga sikap pimpinan KPK terbelah. Kesannya kemudian KPK melalui tangan Firli akan melakukan pencabulan terhadap instrumen hukum yang kebetulan ada nama Anies Baswedan. KPK tak pernah punya gairah dengan kasus e-KTP yang jelas-jelas sudah ada penerimanya dan saksinya, kasus Sumber Waras serta kasus bus Trans Jakarta yang mangkrak. Nah, begitulah sering terjadi dalam dunia transportasi, sesama sopir dilarang mendahului, dalam hal ini juga bisa diterjemahkan sesama pelaku cabul dilarang saling mencabuli. Sebagai masyarakat yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita tak ingin melihat rakyat menjadi korban dan ibu pertiwi menangis serta merintih sedih. Kita berharap apa yang disinyalir masyarakat dan dimuat oleh media ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai penegak hukum. Kita berharap ada ketegasan dari pemerintah dan para pengawas lembaga-lembaga seperti KPU dan KPK, DKPP, dan Dewan Etik KPK untuk selalu mengingatkan dan kalau perlu memberhentikan dengan tidak hormat mereka di dalam lembaga-lembaga tersebut yang nyata-nyata melakukan pelanggaran dan pencabulan demokrasi dan hukum serta politik. Rakyat tentu akan bersuka-cita bila pemerintah bersama rakyat melawan aksi pencabulan dan pelecehan demokrasi. Jangan sampai kelak akibat dari adanya pencabulan demokrasi, pencabulan proses proses Pilpres kita akan mendapatkan presiden yang gemar berbuat cabul dan mencabuli rakyat serta ibu pertiwi. Apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Hasnaeni Moein harus segera ditindak lanjuti, DKPP bisa memanggil korban dan saksi, Ketua KPU harus memberi jawaban dan penjelasan apa yang disampaikan oleh korban. Kita tunggu keberanian DKPP sebagai lembaga yang masih beretika dan bermoral untuk memastikan bahwa didalam pelaksanaan Pilpres harus bebas dari tindakan cabul dan pelecehan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh Dewan Etik KPK, agar KPK tidak dianggap oleh masyarakat sebagai institusi kepanjangan kekuasaan dan oligarki. Surabaya, 23 Desember 2022. (*)
Empat Alasan Kuat Proyek Kereta Cepat Merugikan Keuangan Negara
Dalam kondisi apapun, waktu konsesi tidak boleh ditambah, karena ini merupakan kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaing Jepang. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SEJAK awal, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau sebut saja Kereta Cepat China, sudah menuai banyak masalah. Pada awalnya, biaya proyek kereta cepat China dibuat lebih murah dari pesaingnya, Jepang, sehingga terpilih sebagai pemenang proyek. Jepang menawarkan biaya proyek kereta cepat 6,2 miliar dolar AS. Sedangkan China pada awalnya menawarkan 5,57 miliar dolar AS, yang kemudian membengkak menjadi 5,98 miliar dolar AS, dan membengkak lagi menjadi 6,07 miliar dolar AS. Entah mengapa, Indonesia menerima semua ini. Pertanyaannya, apakah penawaran awal 5,57 miliar dolar AS hanya sebagai upaya memenangi proyek, tetapi harga yang sebenarnya adalah 6,07 miliar dolar AS? Kalau memang seperti itu maka penawaran dari China dapat dianggap sebagai manipulasi atau kecurangan proyek? Selain itu, dilihat dari sisi pembiayaan, penawaran Jepang sebenarnya jauh lebih menarik. Jepang menawarkan suku bunga pembiayaan (pinjaman) yang sangat murah, hanya 0,1 persen per tahun, jauh lebih murah dari suku bunga pinjaman yang ditawarkan China, yaitu 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari pinjaman Jepang. Terlepas dari itu semua, faktanya, China telah memenangi proyek kereta cepat. Masalahnya, proyek tidak kunjung selesai dan biaya proyek juga membengkak terus. Tidak tanggung-tanggung, biaya proyek diperkirakan membengkak lagi sekitar 2 miliar dolar AS, menjadi 8,1 miliar dolar AS. Tetapi, berdasarkan audit BPKP pembengkakan biaya proyek kereta cepat ditetapkan 1,68 miliar dolar AS, menjadi 7,55 miliar dolar AS. Buntut dari itu semua, konsorsium Kereta Cepat Indonesia China minta konsesi kereta cepat diperpanjang (dari 50 tahun) menjadi 80 tahun. Dikabarkan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan konsesi ini. Berdasarkan semua fakta di atas, terindikasi pemilihan proyek Kereta Cepat China ini sudah merugikan keuangan negara. Ada empat alasan untuk itu. 1. Komponen biaya bunga. Kalau biaya bunga pinjaman masuk dalam evaluasi biaya proyek, maka kereta cepat Jepang seharusnya lebih murah. Sehingga, pemilihan proyek kereta cepat China, yang secara total lebih mahal dari Jepang, sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Baca juga: https://www.inilah.com/kerugian-negara-dalam-proyek-kereta-cepat-kebanggaan-jokowi 2. Pembebanan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS. Siapa yang menanggung pembengkakan biaya proyek? Kalau ini merupakan kesalahan kontraktor, maka harus menjadi tanggung jawab kontraktor, dan tidak boleh dibebankan ke pemilik proyek (joint venture), yang apabila dilakukan maka akan menjadi kerugian keuangan negara. 3. Dana talangan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS. Pertanyaannya, siapa yang menalangi pembengkakan biaya proyek selama ini? Sepertinya uang dari pihak China maupun kredit dari Bank belum turun. Apakah artinya pihak Indonesia yang menalangi pembengkakan biaya proyek, dengan menggunakan APBN? Karena ini adalah proyek Joint Venture, maka dana talangan dari pihak Indonesia, apalagi kalau pakai APBN, merupakan kerugian keuangan negara? 4. Penambahan Konsesi menjadi 80 tahun. Dalam kondisi apapun, waktu konsesi tidak boleh ditambah, karena ini merupakan kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaing Jepang. Penambahan waktu konsesi menjadi 80 tahun berarti menguntungkan pihak lain, dan merugikan pendapatan negara dari hak konsesi. Melihat indikasi dan potensi kerugian negara yang sangat besar dan begitu jelas, mengapa pihak yang berwenang, terutama KPK dan DPR, terdiam saja? Apakah keduanya sudah di bawah cengkeraman kekuasaan? (*)
Ibu, Inspirasi dalam Kehidupan Anies Baswedan
Oleh M Chozin Amirullah - Pengamat dan Aktivis Kerelawanan SETIAP 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Setiap orang memiliki pengalaman berbeda-beda dalam memperingati dan memaknai Hari Ibu. Namun, banyak sekali anak-anak terinspirasi hidupnya oleh sosok ibu. Anies Baswedan salah satunya. Prof. Dr. Aliyah Rasyid Baswedan, M.Pd., ibu Anies Baswedan, adalah seorang dosen dan guru besar emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta. Prof. Aliyah menjadi dosen sejak tahun 1965. Selain itu, dia juga aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di Jogja. Salah satunya adalah penyaluran beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Ibu Aliyah mendirikan Yayasan Orbit Yogya untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa, terutama dari luar Jawa yang kuliah di Jogja. Yayasan itu tidak hanya memberikan beasiswa tetapi juga memberikan pembimbingan dan pelatihan serta pengembangan jaringan dan informasi. Karier dan aktivisme Aliyah, ternyata menjadi inspirasi bagi Anies Baswedan untuk mengikuti jejak sang ibu. Anies, juga tumbuh dan besar di dunia pendidikan. Ia pernah menjadi dosen dan rektor di Universitas Paramadina. Aktivitasnya di bidang pendidikan tidak dibatasi oleh ruang kelas dan gedung kampus. Seperti ibunya, Anies juga aktif memajukan dunia pendidikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia Mengajar adalah gerakan yang diinisiasi oleh Anies Baswedan. Gerakan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia ikut mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejak berdiri pada 2009, Indonesia mengajar sudah mengirim 1.157 Pengajar Muda ke berbagai lokasi terpencil di Indonesia. Aktivitas Pengajar Muda di berbagai daerah di Indonesia telah melibatkan lebih dari 106 ribu orang dengan interaksi lebih dari 38 juta kali. Ada akselerasi peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah, sejak program Indonesia Mengajar digulirkan. Berbagai elemen saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk memenuhi cita-cita para founding fathers, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktivitas sosial dari Aliyah, juga menginspirasi Anies Baswedan, sehingga menginisiasi gerakan TurunTangan. Gerakan ini melakukan inkubasi untuk kegiatan-kegiatan yang disiapkan untuk pegiat sosial di daerah. Jargon TurunTangan: “Pejuang Bukan…? HADAPI!” adalah pesan kuat dari Ibunda Aliyah ketika menghadapi masalah. Gerakan Turun Tangan telah mencatat keikutsertaan lebih dari 53.000 orang relawan. Basis aktivitasnya meluas hingga ke 77 daerah di seluruh Indonesia. Aktivitas gerakan TurunTangan sangat beragam, khususnya di bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan politik. Tidak hanya berasal dari ibunya, Anies ternyata juga terinspirasi dari aktivisme dari neneknya, bernama Ibu Barkah. Nenek Anies Baswedan adalah aktivis perempuan pada zamannya. Ibu Barkah turut terlibat dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan pertama di Jogja tahun 1928. Sang nenek waktu itu hampir gagal berangkat di Tegal menuju ke Jogja. Tentara Belanda melarang para Barkah dan teman-temannya untuk berangkat ke Jogja. Namun, Barkah tak gentar. Bersama teman-temannya mereka melawan dengan cara berbaring di atas rel yang akan dilewati kereta api. Di bawah terik matahari, di depan moncong lokomotif mereka pasang badan: “berangkatkan kami atau matikan kami.” Akhirnya tentara Belanda menyerah pada kegigihan para emak-emak itu, dan membolehkan berangkat ke Jogja. Kongres Perempuan pertama tersebut diadakan pada 22-25 Desember 1928. Hari pertama Kongres tersebut kemudian kita peringati sebagai Hari Ibu, tiap tanggal 22 Desember. Di situlah disuarakan kesetaraan dan perubahan, dalam perjuangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Selamat Hari Ibu! Selamat Hari Emak-emak kabanggaan Indonesia. (*)
Memberikan Golok Kepada Orang Gila
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN PARA pelanggan dan pengunjung pasar itu berhamburan. Lari menyelamatkan diri. Mencari perlindungan di balik meja-meja barang dagangan. Semua terancam golok panjang dan tajam. Golok itu baru beberapa hari diserahkan kepada seseorang yang diangkat sebagai petugas keamanan untuk pasar becek itu. Pada awalnya, orang tersebut biasa-biasa saja. Dia bersahaja. Selalu tersenyum. Tak canggung hilir mudik di gang-gang pasar itu. Semua terkagum-kagum melihat dia blusukan memunguti sampah kotor. Tiap pagi dia menyapa para pebelanja. Sambil mengatakan “Apa kabar, Pak” atau “Apa kabar, Bu”. Dia rajin melakukan patroli pasar. Semua orang merasa nyaman. Senang dengan cara dia melaksanakan tugas. Tapi, pelan-pelan tingkah laku orang yang memegang golok itu berubah. Tiba-tiba saja di suatu pagi dia membacokkan golok itu ke sebatang tiang kayu di pasar. Golok itu tertancap. Orang yang diberi golok itu berteriak-teriak dengan kata-kata kotor. Baju yang dipakainya dia lepas. Dia terus merepet tapi tak jelas ujung-pangkalnya. Tak sampai 10 hari kemudian, orang bergolok yang tadinya dirasakan memberi kenyamanan, berbalik menjadi pengacau pasar. Para pelanggan rutin ke pasar itu ketakutan. Si pemegang golok kelihatan semakin kehilangan akal sehat. Mirip seperti orang gila. Sekarang, semua orang terintimidasi. Dia menghunus dan mengibas-ngibaskan golok ke segala arah. Seram dan mengerikan. Sejumlah orang luka-luka. Ada yang parah, banyak yang luka ringan. Dalam sekejap, si orang bergolok membuat aturan sendiri. Semua aturan yang berlaku di pasar becek itu dia jadikan satu aturan saja. Dia buat semacam “ominibus law” di pasar itu. Termasuk aturan pungutan parkir, pungutan meja pedagang, pungutan keamanan, dan pungutan-pungutan lain. Dia tidak boleh dibantah. Semua yang diinginkannya harus terlaksana. Si manusia golok semakian liar. Dan tak terkendali. Dia meneriakkan ancaman verbal. Suasana semakin mencekam di pasar. Sampai akhirnya salah seorang pengunjung pasar becek itu berhasil menjinakkan orang kuat itu. Setelah situasi reda, diketahui bahwa orang yang menjinakkan manusia bergolok itu hanya orang biasa saja. Dia bukan intelektual seperti kebanyakan pelanggan dan pengunjung pasar. Setelah para intelektual itu berdiskusi, ternyata yang menjadi masalah di kerumunan pasar itu adalah nyali. Ratusan orang di situ bisa diintimidasi oleh manusia bergolok karena tidak punya nyali untuk melawan. Mereka takut luka. Takut mati. Itu terbukti setelah manusia bergolok bisa dilumpuhkan. Dia minta-minta ampun. Minta agar tidak dihajar oleh kerumunan. Manusia yang diberi golok oleh kerumunan itu sendiri, ternyata tidak ada apa-apanya. Preman-preman pasar yang semula bersekongkol dengan dia, akhirnya kabur. Tak berani lagi muncul. Begitulah kalau kekuasaan diberikan kepada orang yang tak berakal sehat. Dia kelihatan kuat sekali dengan goloknya itu. Tetapi, sesungguhnya dia seorang yang lemah. Dia karena dikelilingi oleh para preman. Kekuatan si pemegang golok akhirnya sirna setelah nyali warga pasar bangkit.[]
Capres atau Presiden Gagal?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Sungguh kasihan Jokowi, jadi presiden sering tidak dihargai dan dihormati rakyatnya sendiri. Betapapun banyak bicara dan kerja, tetap dianggap gagal. Belum pernah ada presiden di Indonesia yang selama masih menjabat, terlalu banyak jadi bahan lelucon dan olok-olokan. Tanpa wibawa, tanpa respek dan kerap dianggap rendah sekalipun menjadi orang nomor satu di republik ini. Sudah tak terhitung pernyataan Jokowi yang bukan saja penuh kontroversi dan diselimuti polemik. Saking tidak sesuai dengan kenyataannya, omongan Jokowi selalu disikapi skeptis dan apriori oleh rakyat. Bahkan tak sedikit pandangan publik yang menilai Jokowi sebagai seorang pembual. Bukan hanya janji-janji yang diingkari, bahkan sekedar menyampaikan informasi saja sering salah atau tak sesuai faktanya. Belum hilang ingatan publik terhadap himbauan presiden soal hidup sederhana dan prihatin terhadap kemungkinan adanya resesi ekonomi. Justru Jokowi sangat antusias mengadakan pesta pernikahan anaknya Kaesang secara mewah dan begitu berlebihan. Bukan hanya sangat mahal dan tak etis, tapi juga tak sepantasnya melibatkan aparat keamanan dalam jumlah besar. Seperti Indonesia ingin mengadakan operasi ganyang Malaysia jilid 2, meneruskan aksi militer yang pernah dilakukan Soekarno di masa lalu. Di satu sisi Jokowi yang bicara apa, di lain sisi presiden yang berkuasa bertingkah apa. Jadi terlihat tak punya sensitifitas dan kepedulian terhadap keadaan rakyat yang kehidupannya semakin terpuruk, begitulah salah satu contoh Jokowi menuai kecaman rakyat saban harinya. Baru-baru ini, Jokowi berulah lagi dengan menyatakan kegelisahannya soal ia dituduh intervensi atau ikut campur soal capres dan urusan pilpres 2024. Ini pernyataan yang sebenarnya ngga penting untuk diungkapkan, malah membuat Jokowi semakin kelihatan ngga konsekuen. Semakin kentara jago ngeles kaya bajaj, Jokowi seperti asyik dengan omongan dan sikapnya yang semau gue. Benar kata politisi partai Demokrat, harusnya Jokowi tenang saja, kecuali telah ikut-ikutan ngurusi capres. Jokowi sepertinya sedang berpura-pura tidak ingat atau mungkin juga masa bodoh dengan sebelumnya yang sering mengendorse capres-capres tertentu. Dari yang implisit seperti rambut putih dan kerut di wajahnya. Hingga yang eksplisit langsung mengarah mendukung Ganjar Pranowo dan Erik Tohir hingga Prabowo Subianto. Presiden 2 periode yang diasosiasikan sebagai boneka oligarki itu, terlalu percaya diri dan sedang giat menyiapkan boneka oligarki yang lain seandainya menjadi boneka oligarki 3 perode gagal diwujudkan. Menjadi terbiasa berorientasi kepada oligarki bukan kepada rakyatnya, membuat Jokowi terlalu menyolok mendukung capres tertentu dan menolak capres yang lainnya. Termasuk membuat prediksi ada capres yang tidak dapat kendaraan politik alias gagal nyapres gegara tidak disukainya, meskipun pada akhirnya omongannya dibantah sendiri. Kenapa bisa dibilang Jokowi yang paling sering ngelantur terutama keluar dari tugas dan jabatan pokoknya sebagai presiden?. Hal-hal remeh-temeh yang ngga ada hubungannya dengan negara dan kepentingan publik sering ditanggapi. Namun masalah-masalah besar, penting dan strategis sering diabaikan. Karena ulahnya sendiri Jokowi kini semakin kehilangan kepercayaan sebagian besar rakyatnya. Bahkan dengan beberapa pernyataan politik baik yang berupa sekedar himbauan ataupun kebijakan publik belakangan ini. Rakyat mulai berani menunjukan sikap protes, menentang dan bahkan melawannya. Entah terlalu banyak kepentingan dengan capres dan pilpres 2024 atau memang sudah menjadi agenda politik Jokowi. Apapun itu kini Jokowi mengelak saat dinilai publik melakukan intervensi atau terlalu banyak mengatur urusan capres dan pilpres yang bukan jadi prioritasnya. Tidak dengan kekuatan oposisi, tidak dengan adanya people power atau bahkan tidak karena terjadi revolusi sekalipun. Jokowi sesungguhnya tengah menelanjangi dirinya sendiri. Membuka aibnya sendiri, karena tidak satunya antara kata dan perbuatannya. Hari ini bilang A, bedok bilang B dan seterusnya Jokowi tidak komit dan konsisten dalam banyak hal. Tinggal rakyat yang menerima dampaknya, akibat ketidak-cakapan pemimpinnya, bukan cuma sistem yang rusak, orang-orang disekelilingnya juga rusak. Akibat semua itu rakyat harus hidup menderita karena presidennya jauh dari harapan rakyat. Tak kunjung menghadirkan negara kesejahteraan yang menjamin kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi justru membuat kehidupan rakyat semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Hanya ada distorsi penyelenggaraan negara termasuk membunuh demokrasi dan menghianati amanat rakyat dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak mampu menghibur, tak cukup membuat tertawa karena kelucuannya, Jokowi yang sempat melontarkan prediksi ada capres gagal karena tak dapat kendaraan politik. Justru Jokowi dihadapkan pada kenyataan dirinya telah menjadi presiden yang gagal. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 23 Desember 2022/29 Jumadil Awal 1444 H.
Jangan Sampai Kantor Gubernur Jawa Barat Digeledah KPK
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di depan acara Pembukaan Mukerwil PWNU Jabar di Ponpes Al Muhajirin 2 Kab Purwakarta Ridwan Kamil menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat telah menggelontorkan dana sebesar 1 Trilyun rupiah untuk keperluan da\' wah Nahdhatul Ulama (NU). Alih-alih gembira dengan \"perhatian\" Gubernur berupa penggelontoran dana tersebut, justru PWNU Jabar meminta klarifikasi Ridwan Kamil atas pernyataan yang dapat menggoncangkan internal NU. Wakil Ketua PWNU Asep Syaripudin meminta agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil membuka data dan menyampaikan kepada publik atas pernyataan besaran dana tersebut. \"Ridwan Kamil sudah merusak nama baik NU dan mempermalukan keluarga besar NU Jabar\", seru Asep Syaripudin. Ia meminta anggota DPRD Jabar untuk menanyakan masalah ini kepada Ridwan Kamil dalam dengar pendapat Dewan. Menurut Ridwan Kamil Dana Da\'wah yang digelontorkan adalah 160 Milyar 80 % nya untuk JQH dari NU. Program One Pesantren One Product (OPOP) sebesar 220 Milyar dan itu 70 % adalah Pesantren NU. Hibah bertahap NU dan elemen-elemennya pada tahun 2019 sebesar 231 Milyar, tahun 2020 109 Milyar, tahun 2021 83 Milyar, dan tahun 2022 sebesar 253 Milyar. Ridwan Kamil menegaskan selama menjabat sebagai Gunernur ia telah menggelontorkan dana APBD untuk NU sebesar 1 Trilyun. PWNU khawatir pernyataan ini dapat menimbulkan persoalan internal dan eksternal. Karenanya perlu adanya langkah transparansi Ridwan Kamil untuk selanjutnya. Jikapun kelak Pemprov Jabar membuka data kepada publik tentang alokasi APBD maka itu adalah pengejawantahan dari asas keterbukaan Informasi sebagaimana diatur dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dan atas dasar itu, maka tuntutan PWNU kepada Ridwan Kamil bukanlah hal yang mengada-ada. Saat ini kita terkejut atas berita bahwa Kantor Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa digeledah KPK. Begitu juga dengan Kantor Wagub Emil Dardak dan Sekda Adhy Karyono. Kasusnya berkaitan dengan suap atas alokasi dana hibah kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas). Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak (STPS), Staf Ahli Wakil Ketua DPRD Rusdi (RS), Kades Jelgung Abdul Hamid (AH) serta Korlap Pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng. Sebelum proses memanas yang memancing KPK turun tangan, maka sebaiknya Gubernur Jabar mengambil inisiatif dengan langsung menjelaskan masalah dana hibah ke masyarakat tersebut baik alokasi kepada ormas keagamaan, kebudayaan maupun ormas lainnya. Jelaskan siapa yang menentukan lalu apa parameter serta bagaimana mekanisme dan pola proporsinya. Laporan atau temuan BPK dapat dijadikan sandaran. Jika KPK yang kini sedang gemar melangkah ke Daerah itu telah melakukan penyidikan, maka posisi Gubernur maupun pejabat Pemprov Jabar lainnya akan menjadi lebih sulit. Kendala bagi Pak Ridwan Kamil untuk dapat dan layak ikut berkompetisi dalam Pilpres, mendapatkan jabatan Menteri, ataupun menduduki kembali kursi Gubernur Jawa Barat untuk kedua kalinya. Jadinya semua mimpi dan hanya sekedar mimpi. Semoga saja tidak. Bandung, 23 Desember 2022
POPULER
