OPINI
Ayo Dukung Koalisi Perubahan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan USUNGAN tiga partai politik untuk Anies Baswedan cukup memastikan ke depan Anies Baswedan adalah Calon Presiden. Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS menamakan dirinya Koalisi Perubahan. Tentu semangatnya adalah perubahan baik pengelola maupun pengelolaan. Era gaya dan kelanjutan Jokowi selesai. Langkah atau lari Anies Baswedan semakin tak terbendung. Di samping support partai politik juga dukungan dari masyarakat atau rakyat yang mendambakan perubahan. Kepemimpinan Jokowi dinilai tidak memuaskan, elitis dan KKN. Reformasi stagnasi dalam cengkeraman oligarki. Harus ada perubahan baik reguler Pemilu 2024 maupun non-reguler melalui upaya konstitusional lain pada tahun 2023. Mashlahat politik jika terjadi perubahan tahun 2023 adalah dampak terhadadap Pemilu 2024 yang lebih adil dan jujur. Lepas dari kepentingan rezim dengan perangkatnya. KPU tidak dapat menjalankan misi untuk berperan sebagai pemain yang diprediksi berpihak pada kepentingan kekuasaan. Dalam hal rezim Jokowi lolos hingga Pilpres 2024 maka peran Anies Baswedan beserta dukungan masif rakyat menjadi pengawal perubahan. Syarat utamanya adalah Anies harus menjadi \"Presiden Rakyat\" terlebih dahulu. Dukungan kepada Anies Baswedan harus bersifat \"quasi people power\" untuk mencegah permainan kotor yang menggunakan aparat, KPU maupun MK. Koalisi rakyat untuk perubahan menjadi sangat strategis bagi sukses perjuangan. Tiga partai politik koalisi perubahan yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS dapat berperan sebagai lokomotif perjuangan bersama. Mulai bekerja bahu membahu melawan otoritarian. Rezim oligarki akan terus berupaya mengganjal Anies Baswedan. Tercatat telah tiga kali gagal dalam menjegal, yaitu: Pertama, dengan penghentian masa jabatan dan diganti oleh Penjabat Heru Budi Hartono untuk 2 tahun ke depan. Diharapkan Anies akan kehilangan panggung akibat tidak menjadi Gubernur. Nyatanya panggung itu bergerak semakin luas. Heru Budi Hartono yang aktif meracuni prestasi Anies juga ternyata belepotan. Kedua, gagal menggunakan KPK untuk mencari-cari kesalahan dengan target menjadikan Anies tersangka. Ketua KPK Firli Bahuri ngotot menjalankan misi, namun usahanya tidak sejalan dengan Tim. Tim justru menyatakan tidak ada bukti untuk menyeret Anies ke ruang delik. Ketiga, memecah belah partai koalisi agar tidak solid mendukung Anies. Terakhir Surya Paloh dipanggil ke Istana dengan ancaman reshuffle agar melepas Anies. Di luar perhitungan ternyata kepastian koalisi tiga partai untuk mendukung Anies Baswedan menjadi lebih cepat. PKS pun mengumumkan dukungannya di Bandara. Koalisi Perubahan akan semakin gencar untuk mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres. Terbuka dukungan dari partai politik lain untuk bersikap lebih realistis atas terjadinya perubahan politik. Koalisi Perubahan yang solid mendorong semangat rakyat yang rindu perubahan untuk memberi dukungan masif. Ayo dukung Koalisi Perubahan dengan membangun kekuatan bersama. Koalisi Rakyat untuk Perubahan akan bergerak seperti gelindingan bola salju. Membesar dan semakin membesar. Bandung, 2 Februari 2023
Anies, Agenda Perubahan dan Tembak Mati Koruptor
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) PAHALA Nainggolan, deputi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kaget mendengar Indeks Persepsi Korupsi (IPK)kita memburuk dan terburuk sepanjang sejarah, yakni 34. Sebelumya indek itu 38, turun 4 poin. Angka 100 adalah angka indeks tertinggi. Dalam rilisnya yang menyebar di berbagai media hari ini, Pahala minta agar dicarikan terobosannya baru untuk memberantas korupsi dan perlu kerjasama semua pihak. Sementara disisi lain, Novel Baswedan, tokoh legend anti korupsi, dalam tweeternya menuduh KPK ugal-ugalan dan DPR pendukung revisi UU KPK 2019 bertanggung jawab. Transparansi Internasional baru saja kemarin mengeluarkan rilis IPK, 2022. Anies Baswedan yang telah mendapatkan dukungan 3 partai politik dengan mengusung tema perubahan, belum merespon bagaimana merajalelanya korupsi ini. Padahal dengan isu perubahan yang mereka maksud, seharusnya Anies dan 3 parpol pendukung lebih sensitif untuk memberikan respon. Sudah jelas dengan skor 34 ini, rezim Jokowi gagal dalam memberantas korupsi. IPK 34 ini sesungguhnya adalah angka yang telah dicapai SBY dengan menaikkan angka indeks dari 20 ke 34, atau 14 poin, selama berkuasa. Dengan kembalinya angka ke 34, saat ini, maka kita melihat bahwa era Jokowi telah pula mengembalikan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang ditentang di era Orde Baru dahulu. Nilai ini juga jauh dari rerata indeks dunia yakni 43 atau indeks Asia-Pasifik, 45. Indonesia sendiri berada pada posisi buruk di antara negara-negara ASEAN, khususnya jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Dalam YouTube \"Corruption Perceptions Index Explained\", Transparency International, dijelaskan bahwa standarisasi penerapan indeks ini melibatkan data Bank Dunia, World Economic Forum, kalangan konsultan resiko bisnis dan lembaga kajian ternama. Data yang dimaksud adalah tentang 10 hal sebagai berikut: \"Bribery; Diversion of public funds; Official using their public office for privite gain without facing consequences; Ability of governments to contain corruption in the public sector; Excessive red tape in the public sector which may increase opportunitoes for corruption; Nepotistic appointments in the civil service; Law ensuring that public officials must disclose their finances and potential conflict of interest; Legal protection for people who report cases of bribery and corruption; State capture by narrow vested interests; Access to information on public affairs/government activities. Secara sederhana lembaga Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai \" corruption as an \"abuse of entrusted power for private gain\"\" atau penyalahgunaan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadi. Sepuluh hal di atas adalah indikator yang diteliti dan diobservasi. Mengapa negara ini di era Jokowi akhirnya gagal memberantas korupsi? Pada tulisan saya sebelumnya, \"Tujuh Tantangan Terbesar Indonesia 2023: Pemberantasan Korupsi\", 28/12/22, saya sudah mengungkapkan pemerintahan Jokowi, dalam hal ini LBP dan Mahfud MD, secara terang-terang menegasi OTT (operasi tangkap tangan KPK), yang pastinya berakibat pada pelumpuhan kinerja KPK. Mahfud dalam merespons IPK 2022 ini mensinyalir bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya indeks adalah akibat perdebatan OTT tersebut. Mahfud mempersoalkan tentang debatnya, sedangkan saya melihat indikasi buruknya apresiasi rezim ini terhadap langkah pemberantasan korupsi. Penilaian atas indikator yang ada bukan soal anti OTT yang diungkapkan LBP menjelang akhir tahun 2022, namun pastinya merupakan rekaman sepanjang tahun tersebut. Berbagai peristiwa besar terkait korupsi tahun 2022 adalah skandal minyak goreng, skandal korupsi Hakim Agung, suap menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, korupsi bantuan sosial di pemerintahan daerah Jawa Timur, isu tambang illegal dan pemilikan dana ilegal olleh institusi negara seperti kasus Sambo, kenaikan harta kekayaan anak-anak Jokowi yang dilaporkan Ubedilah Badrun ke KPK, penanganan perkara korupsi di pengadilan dan semakin kayanya pejabat negara. Dalam kasus \"Minyak Goreng Langka\", umpamanya, terungkap bahwa negara terlibat dalam memperkaya konglomerat minyak goreng di mana nyata-nyata pejabat negara mendukung kelangsungan ekspor minyak goreng tanpa menghiraukan kebutuhan rakyat di dalam negeri, atau artinya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat yang mengantri minyak goreng tersebut. Pemerintah tidak berhasil membongkar mafia dan kartel minyak goreng yang awalnya digembar-gemborkan akan diusut tuntas. Selain itu, dalam kasus korupsi ini, pengadilan dinilai terlalu rendah memberikan hukuman terhadap tersangka. Malah hakim menilai tidak ada kerugian negara, sehingga jaksa melakukan banding. Spektrum korupsi, kolusi dan nepotisme yang kembali meluas dan dalam seperti era Orde baru mempunyai kaitan erat dengan hancurnya demokrasi, merosotnya moral pejabat negara, lemahnya moral penegak hukum dan merajalelanya pengusaha dalam perpolitikan kita. Kaitan demokrasi, seperti lemahnya kontrol rakyat atas negara, diakui sebagai variabel penting oleh Transparansi Internasional. Negara negara demokrasi rerata mencapai angka 70. Ketika rakyat tidak lagi bisa bersuara, karena dibungkam, maka pejabat negara dapat sesuka hatinya menjadikan aset dan akses negara untuk kepentingan kekayaan pribadinya. Demokrasi yang buruk juga ditandai dengan \"Clientalisme\", seperti kata Fukuyama. Yakni adanya balas jasa politik dalam dukung mendukung calon presiden maupun jabatan lainnya. Ini akan merusak prinsip-prinsip \" Governance\", yang akhirnya melemahkan moral kekuasaan. Masalah moral dibanding legal ini telah saya uraikan dalam tulisan saya \"Merajalelanya Korupsi dan Moralitas Kekuasaan\", 2020, di mana para filosof lebih menekankan soal moralitas ketimbang legal. Namun, tentu saja hal legal sangat penting, seperti hukuman mati yang berlaku di negara China dan negara-negara Islam terhadap koruptor. Feodalisme juga merupakan sumber merajalelanya korupsi. Feodalisme, seperti juga \"Clientalisme\" memberi jalan bagi keluarga dan sanak famili menjadi pejabat negara seenaknya tanpa memperhatikan aspek kepantasan, baik dari sisi kapasitas maupun etika. Saya berbeda dengan pejabat Transparansi Indonesia yang melihat UU Omnibus Law sebagai instrumen yang bagus untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dan \"doing bussiness\". Sebab, sebaliknya, setelah dua tahun UU Omnibus law Ciptaker dan diperkuat Perpu, korupsi justru makin merebak. Kita harus melihat bahwa problematika struktural dan kultural yang ada saat ini, yang sudah saya bahas dalam tulisan saya terdahulu, membutuhkan perombakan total. Agenda perubahan substansial ke depan adalah menghancurkan korupsi di Indonesia. Terakhir, \"State of thieve\", sebuah istilah yang sudah saya bahas dahulu, yang diungkap utusan PBB ke Afghanistan dahulu, ternyata negara telah menjadi aktor korupsi itu sendiri. Semua pejabat negara terlibat secara sadar dan hirarkis merampok kekayaan negara. Ini adalah situasi terburuk, yang juga mungkin meluas di Indonesia. Anies dan Tembak Mati Koruptor Kembali pada koalisi perubahan, yang dipimpin oleh Anies Baswedan, sesuai namanya, maka perubahan (change) haruslah mempunyai makna substansial ke depan. Platform perjuangan Anies Baswedan dan partai pendukungnya, dalam kaitan korupsi, harus berani membuat fakta integritas atau komitmen perubahan yang total, yakni berantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa? Saat ini golongan masyarakat terbagi pada dua kelompok besar, yang ingin mempertahankan kekuasaan dalam kepemimpinan Jokowi dan kelompok lainnya yang ingin perubahan. Keinginan perubahan ini sejalan dengan Anies Baswedan dan parpolnya melabelkan diri sebagai \"agent of change\". Ini membuat tuntutan rakyat terhadap Anies dan parpolnya segera merespon isu sensitif ini. Apakah mereka akan bertolak belakang dengan sistem korupsi ataukah berkompromi? Hal ini juga harus dikaitkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1/2022, yang memberikan kemungkinan hukuman terberat bagi koruptor kakap. Untuk itu koalisi perubahan harus berani mencantumkan hukuman mati bagi koruptor dalam platform perubahan yang digembar-gemborkan mereka. Jika tidak, maka makna perubahan yang dimaksudkan akan kehilangan relevansi dengan kerinduan rakyat untuk perubahan total itu. Sekarang kita menunggu apakah perubahan akan terjadi. Sebab, sebagaimana dimaklumi bersama, korupsi itu membuat negara dalam keadaan bahaya. Kesabaran rakyat ada batasnya. (*)
Huru Hara Akan Terjadi Tahun Ini
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KONDISI saat ini ada pada pola kehidupan yang : ciut - cekak dan cekek. Situasinya menjadi Cekak: pikiran dan rasa yang cekak - \"tidak cukup - terlalu kecil\". Ciut: \"semuanya menjadi sempit dan picik, menjadi sempit; menyusut; mengerut ruang geraknya\" dan Cekek : \"dicekam tidak dapat bernapas dalam perkelahian\" Bukan hanya kering bahkan watak pemimpin yang memiliki sifat negawaran menghilang, semua serba kekinian: saya dapat jabatan apa dan berapa yang harus saya dapat, serba-serbi hedonis. Keadaan didominasi cara hidup injoy live (saat ini saya dapat apa) tidak peduli masa depan tidak peduli bagaimana nasib kehidupan anak cucunya di masa depan. Konon 10 tahun lagi Sumber Daya Alam kita akan habis dan tidak ada penggantinya. Utang negara sudah melampaui batas wajar dan akan menjadi beban generasi ke generasi berikutnya. Lebih mengerikan bangsa ini sedang disulap tanpa sadar agar tidak lagi mengenali dirinya sendiri (asing terhadap jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia). Fakta saat ini makna Ibu Pertiwi sudah tidak dikenali lagi Akan sampai pada tatanan kehidupan generasi ini hanya berpikiran aku dadi apa dan dapat apa (aku mendapatkan apa dan akan mendapatkan hasil apa). Maka tepuk tangan - tertawa - tangis - taek semua hasil drama dan sandiwara, dan dalangnya sangat-sangat canggih tidak kelihatan tetapi memiliki daya rusak dan mematikan. Sadar atau tidak lahirnya UU, hujan Keppres, Perpres, Perppu dan semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat saat ini hanya untuk merusak tatanan konstitusi, akibat UUD 45 sudah diubah atau diganti. Terdengar kidung manusia yang menyesali lahirnya reformasi yang berahir hancur lebur karena dalam perjalanan semua konstitusi justru dengan mudahnya di bajak/ dirampok kekuatan besar yang ingin mengundurkan Ibu Pertiwi. Menyeruak suara lantang keadaan hanya bisa diatasi dengan People Power atau Revolusi adalah bentuk lain karena keadaan negara kembali ke titik nol dan harus berjuang lagi melawan kekuatan penjajahan bentuk baru yang saat ini lebih mengerikan dan berbaya. Kita harus berjuang perang lagi, melawan Iblis manusia yang sedang bekerja menutup dan membuat buta para pengelola dan penyelenggara negara saat ini. Iblis itu makhluk yang tidak punya kebaikan - isinya balas dendam. Ahirnya dikutuk oleh Allah SWT. Demikian pula dengan Iblis manusia tidak memiliki belas kasihan dan kesolehan sosial yang penting bisa berkuasa. Aslinya itu baik hanya karena lupa melampaui batas dan bahkan berani protes (merasa dirinya lebih tahu) kepada Sang Penciptanya ahirnya terkena kutukan. Protes iblis itu karena pengalaman makhluk yang telah ada sebelum Adam hanya buat kerusakan dan saling membunuh. Maka berani protes atas kejadian Adam dan menolak untuk sujud kepadanya Iblis kurang cerdas dan hati hati. Sujud itu sebenarnya bukan untuk menyembah tetapi perintah sebagai penghormatan kepada makhluk baru buata-Nya. Iblis itu terdiri dari jin dan manusia. Iblis itu aslinya baik dan sebaik baiknya makhluk (pimpinan Malaikat). Hanya karena menolak perintah Allah SWT untuk sujud kepasa Adam akhirnya dilaknat Allah SWT. Pancasila dan UUD 45 itu memuat pedoman hidup dengan muatan tuntutan nilai-nilai ilahiah dirusak, sadar atau tidak pasti akan datang kutukan. Yang merusak negara karena ada kekuatan *hulahop*, permainan*lato lato* (mengadu domba) dan dikendalikan oleh nafsu semata . Berdasarkan ilmu titen percaya atau tidak (bukan mistik) kalau tidak hati hati, tahun ini akan terjadi keributan (huru hara) atau akan terjadi kejadian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita wajib berjaga jaga ikhtiar minimal seperti semut membawa air akan memadamkan Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Sekalipun logikanya tidak mungkin semut bisa memadamkan Ibrahim dengan air yang dibawanya. Tugas perjuangan kita hanya menanam jagung - selanjutnya serahkan kepada yang mencipta alam ini yang akan menumbuhkan dan buah. Akan berbuah atau tidak semua ada dalam kuasa Tuhan YME. Tugas kita ihtiar berjuang lillaahi ta\'ala. Bisa saja kita sebagai bola, tali atau menjadi tukang membenturkan seperti permainan lato lato. Karena permainan lato lato sangat serius saat ini. Kita harus ingat Syetan itu bukan makhluk tetapi energinya iblis. Sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa jangan pernah merasa beriman sebelum Aku (Allah SWT) mengujinya. Bisa terjadi yang zalim justru diumbar oleh Allah SWT, sedang yang benar dihancurkan. Hanya yakinlah ketika datang yang hak maka kebatilan akan lenyap dan itu hanya bisa dilakukan dengan perjuangan tangan bukan hanya dengan cara sim salabim atau hanya dengan berdoa.***
KIB di Persimpangan, KIB Digoyang
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dab Pemerhati Bangsa KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) adalah koalisi yang paling awal berdiri. Lahir pada tanggal 13 Mei 2022. Koalisi yang digawangi oleh tiga partai yaitu Golkar, PPP dab PAN merupakan koalisi yang merepresentasikan loyalitas partai kepada penguasa. Keterlibatannya diduga kuat melibatkan kepentingan pihak penguasa untuk pilpres 2024. Meski paling awal, namun hingga saat ini KIB belum juga mengumumkan capresnya. Bukan rahasia lagi, capres yang digadang-gadang oleh KIB adalah Ganjar Pranowo. Ini juga sekaligus sosok rambut putih yang dikehendaki istana. Mengapa tidak segera deklarasi? Karena Ganjar yang saat ini masih menjadi kader PDIP, tidak punya cukup nyali untuk menerima pinangan partai lain sebelum ada restu dari Megawati. Meski iklan dan branding terus dilakukan oleh tim Ganjar untuk meluluhkan hati Ketum PDIP. Alih-alih direstui, Ganjar justru sering dihajar oleh lingkaran elit PDIP dan dituduh sebagai oposisi Megawati. Itulah faktor nyata mengapa KIB belum juga deklarasikan Ganjar. Tanpa PDIP, Ganjar juga akan kehilangan banyak basis pendukungnya yaitu pemilih PDIP. Apakah jika Ganjar tidak diusung PDIP dan tidak cukup berani melawan Megawati dengan menolak KIB, lalu KIB akan tetap bertahan dengan mengusung capres baru? Berat! Airlangga, Zulkifli Hasan dan Mardiono kansnya masih sangat kecil untuk menjadi capres atau cawapres. Di tengah kegalauan KIB, muncul KIB baru. Sebut saja KIB tandingan. KIB baru ini singkatan dari Kuning (Golkar), Ijo (PPP) dan Biru (PAN). Kader Golkar yang berafiliasi ke Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, mungkin juga Abu Rizal Bakri, telah merapat ke Anies dan mendukungnya. Keder dan pemilih PPP di bawah mayoritas adalah mendukung Anies. Termasuk para mantan pengurus DPP dan mantab anggota DPR PPP telah menyatakan dukungannya kepada Anies. Sementara kader PAN di bawah asuhan Soetrisno Bachir (Ketua Dewan Kehormatan PAN Periode 2020-2025) juga mendukung Anies. Kumpulan dari para kader tiga partai yang diabaikan aspirasinya oleh elit partai tersebut hari ini (1/2/2023) launching Sekretariat Bersama (Sekber) untuk merumuskan rencana deklarasi besar-besaran terhadap Anies Baswedan di Hotel Century Senayan. Apakah suara kader ini pada akhirnya kelak akan menyadarkan ketiga partai untuk mengubah haluan politiknya demi menjaga soliditas partai dan suara konstituen. Politik itu dinamis. Semua bisa berubah pada waktunya. Jakarta, 1 Februari 2023.
Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak Lah!
Oleh Ady Amar - Kolumnis Teranyar Sandiaga Uno yang ikut-ikutan mencoba downgrade Anies. Tampil di podcast Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (28 Januari 2023). Itu setelah Sandi sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto empat mata. Bisa jadi keduanya bicara soal perjanjian politik yang pernah dibuat Anies dengan Partai Gerindra, saat akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017). Isinya, Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Capres, jika Prabowo Subianto maju mencapreskan diri. Sandi membuka info tentang perjanjian politik itu, meski ia lalu menyarankan agar Akbar Faizal mengundang Fadli Zon. Katanya, sepertinya Fadli Zon yang pegang dokumen perjanjainnya. Sandi membuka info itu seiris, dan meski seiris itu upayanya men-downgrade Anies, yang sepertinya akan lancar menuju pencapresan. Downgrade itu bentuk menjatuhkan citra pada seseorang. Sandi memilih membocorkan, seolah perjanjian rahasia, soal Anies terlarang maju sebagai capres jika Prabowo masih berkehendak maju lagi, meski dua kali gagal di tangan Joko Widodo (2014 dan 2019). Gagal dua kali dari anak asuhnya, saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi hanya 2 tahunan sebagai gubernur, dan lalu maju sebagai capres melawan pengasuhnya Prabowo Subianto. Mungkin Sandi tahu, atau Prabowo pastinya juga buat perjanjian dengan Jokowi, seperti yang dilakukan dengan Anies. Atau hanya pada Anies perjanjian itu dibuat, itu karena sudah belajar dari sakitnya ditelikung Jokowi. Betapa sakitnya hati Prabowo saat itu, di mana Jokowi yang dibawanya dari Solo untuk menjadi Gubernur DKI, tapi itu cuma dijalaninya tidak perlu satu periode lalu lompat menantang Prabowo sebagai capres dan mengalahkannya. Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bersama Sandiaga Uno, itu memang di- endorse Partai Gerindra dan PKS. Dan menang di Pilkada itu. Tahun 2019, saat Prabowo Subianto maju lagi sebagai capres, ia meminta Anies mendampinginya sebagai cawapresnya. Anies menolak, karena ia tidak mau menghianati warga Jakarta yang memilihnya untuk 5 tahun. Katanya, Biarkan saja saya ngurus Jakarta sampai selesai, sebagaimana yang diamanahkan. Lebih kurang itu yang disampaikan Anies, sebagai penolakan ajakan Prabowo. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kualitas Anies, yang meski \"dibujuk\" Prabowo tetap kukuh dengan pendirian untuk tidak khianat. Setelah itu, Anies menyarankan sebaiknya Prabowo memilih Sandi saja sebagai cawapresnya, itu setelah Anies ditanya siapa yang pas mendampinginya. Saran \"memakai\" Sandi itu muncul dari Anies. Prabowo melirik Anies, dan Anies melirik pada Sandi untuk dipilih membersamai Prabowo. Sandi pun tidak menolak. Terjadilah pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai capres-cawapres. Di balik pencapresan pada Pilpres 2019, itu tampak sikap Anies yang konsisten, memilih untuk tetap bersama warga Jakarta yang memilihnya untuk masa jabatan 5 tahun. Anies tidak tergiur rayuan Prabowo untuk membersamai untuk jabatan lebih tinggi. Tapi tidak pada Sandi, justru memilih tergiur lompat dari wakil gubernur, memilih peruntungan sebagai cawapres membersamai Prabowo. Sikap Sandi meninggalkan warga Jakarta yang memilihnya, itu memang hak pribadinya, meski mencederai janji politik pada warga Jakarta, yang memilihnya sebagai wakil gubernur, dan itu untuk 5 tahun. Anies ditinggal sendirian lebih kurang setahunan tanpa wakil gubernur disampingnya. Terjadi tarik-ulur antara Gerindra dan PKS, siapa pengganti Sandi yang akan membersamai Anies. Mestinya itu jatah PKS, tapi Gerindra menganggap itu masih bagiannya. Dan, PKS kalah dengan meninggalkan lara yang akan diingat selamanya. Gerindra lalu mengirim wakilnya membersamai Anies. Maka, jika saat ini dimunculkan janji politik Anies yang terlarang sebagai capres, itu jika Prabowo maju lagi sebagai capres. Artinya, itu sama dengan tidak boleh ada Anies jika Prabowo maju sebagai capres. Menjadi aneh, dan karenanya tidak salah jika perjanjian itu banyak yang menilai, bahwa itu berlaku untuk Pilpres 2019. Dibuat lebih agar peristiwa lompat model Jokowi tidak terulang. Itu baru perjanjian yang bisa dinalar, agar warga Jakarta menjadi tidak dirugikan. Meski Anies masih juga dirayu untuk mau maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019, dan itu berarti Anies hanya menjalankan tugasnya sebagai gubernur hanya 2 tahun. Di sini tampak Gerindra membuat perjanjian politik itu hanya untuk kepentingan sempit, bukan untuk warga Jakarta. Karenanya, jika muncul cara yang dilakukan Sandi, dan itu Partai Gerindra, dengan mencoba men-downgrade Anies itu pastilah kontra produktif. Bahkan menjadi menggelikan, saat mengatakan bahwa perjanjian politik yang dibuat dengan Anies itu juga untuk Pilpres 2024. Meski perjanjian itu belum di-publish, tapi cukup membuat keriuhan dan itu downgrade Anies. Berhasilkah? Sepertinya tidak ya, justru di banyak grup perkawanan WhatsApp itu jadi bahan gurauan. Sampai ada yang menyebut, perjanjian itu dibuat bahkan untuk pencapresan Prabowo hingga 8 kali. Netizen memang sadis jika ingin membuka akal sengkarut pihak yang irrasional dan absurd, yang cuma bermodal ngotot. Begini ya, meski perjanjian politik itu pernah dibuat, itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Bahkan tidak bernilai apa-apa. Bersikap fair lah jika memang masih siap mengikuti perhelatan Pilpres. Jika tak siap berhadapan dengan Anies, maka jangan teruskan ikut Pilpres. Prabowo bagus jika memilih sebagai Guru Bangsa saja, itu terhormat untuknya... Sekian!
Tiga Alasan Mendasar Mengapa Khofifah Jadi Nominasi Cawapres Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KOALISI Perubahan sudah terbentuk. Setidaknya tiga partai anggota koalisi sudah deklarasi. Ketiganya telah mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan. Publik pun dibuat tidak sabar menunggu siapa bakal cawapres yang akan dipinang oleh Anies. Para pendukung Anies dari kelompok Nahdhiyin menginginkan agar Anies memilih cawapresnya dari kader NU. Alasannya sederhana: supaya kerja politiknya lebih ringan. Di sebagian kalangan warga NU, Anies masih dicurigai sebagai bagian dari Islam kanan, bahkan radikal. Wahabi dan pengusung khilafah. Memang cukup aneh ketika ada yang menempelkan identitas kanan ke Anies. Jejak hostori Anies jauh dari apa yang dituduhkan itu. Pertukaran pelajar, studi S2 dan S3 di Amerika, rektor Paramadina dan pernah jadi Mendikbud, bisa-bisanya dituduh rasdikal. Itulah permainan politik. Kadang memang sangat kejam fitnahnya. Jika Anies didamping cawapres dari kader NU, fitnah yang selama ini disebarkan oleh lawan politik secara masif di kalangan warga NU akan mereda. Ini akan membuat kerja politik lebih ringan. Ada tujuh nama tokoh NU yang masuk nominasi bakal jadi cawapres Anies. Ketujuh nama itu adalah Khofifah Indraparawansa, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Zeni Wahid, Yahya Cholil Staquf, Ya\'qut Cholil Qoumas dan Taj Yasin. Dari tujuh nama tersebut, Khofifah berada di urutan teratas. Pertimbangan mengapa Khofifah paling atas untuk dinominasikan? Pertama, kehadiran Khofifah mendampingi Anies diprediksi mampu mendongkrak suara. Jawa Timur menjadi area pertempuran yang menentukan. Anies masih cukup lemah di Jawa Timur. Dengan menggandeng Khofifah yang notabene putri Jatim, kader NU dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Jatim, maka peluang menang di Jatim cukup tinggi. Jika Anies-Khofifah dipasangakan, ini diprediski bisa meraih suara lebih dari 50 persen. Kedua, Khofifah bisa diterima oleh semua partai koalisi. Nasdem, PKS dan terakhir Demokrat menerima Khofifah untuk mendampingi Anies. Tiga partai anggota Koalisi Perubahan secara formal memang sama-sama menyerahkan sosok cawapres ke Anies. Tapi, secara substansial, mereka sebenarnya telah membicarakan dari awal terkait nominasi Khofifah sebagai pendamping Anies. Bahasa menyerahkan itu lebih pada bahasa kesepakatan dan soliditas partai pengusung. Ketiga, Khofifah punya pengalaman yang cukup baik di pemerintahan. Pernah menjadi Menteri Sosial, dan sekarang menjadi Gubernur Jatim. Ketika Anies-Khofifah terpilih, mesin pemerintahan diharapkan langsung bisa berjalan. Anies dan Khofifah dianggap paham betul berbagai problem bangsa yang dihadapi dan tahu bagaimana membenahinya. Tidak butuh waktu lagi untuk belajar dan membaca keadaan. Tiga faktor ini menjadi syarat ideal yang seluruhnya mesti dipenuhi oleh bakal cawapres Anies. Satu hingga dua syarat, boleh jadi dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Baik dari kader NU maupun non NU. Termasuk oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heriawan (Kang Aher). Tapi, tiga syarat lebih maksimal ada pada diri Khofifah. Saat ini, Anies-Khofifah nampaknya paling punya peluang sebagai pasangan yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Akan sangat menguntungkan juga jika PKB, partainya warga Nahdhiyin juga ikut bergabung. Untung bagi Koalisi Perubahan, karena akan tambah amunisi. Untung juga buat PKB, karena mendukung Anies lebih potensial menang dari pada mendukung Prabowo. Jakarta, 1 Pebruari 2023
Fatwa Mati untuk Rasmus Paludan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMBAKARAN Al Qur\'an oleh warga negara Swedia Rasmus Paludan di luar akal sehat. Paludan bukan saja sakit jiwa tetapi sakit sosial dan moral. Orang dengan penyakit seperti ini tidak bisa dibiarkan akan tetapi harus dieksekusi. Swedia sebagai negara tidak boleh bersandar pada asas kebebasan berekspresi sehingga tidak melakukan apapun. Pada15 Maret 2022 PBB telah mengeluarkan Resolusi yang berkaitan dengan kebencian pada Islam. Telah ditetapkan bahwa tanggal 15 Maret sebagai \"Universal Day to Combat Islamophobia\". Ada komitmen PBB untuk melawan dan menghapus phobia kepada Islam. Negara manapun anggota PBB tunduk pada Resolusi ini. Islamophobia harus diperangi. Kebebasan berekspresi itu tidak bisa dimaknai leluasa untuk berbuat sebebas-bebasnya, apalagi menjadi hak asasi. Membakar Qur\'an itu bukan hak asasi tetapi kejahatan asasi. Lebih jahat dari merampok dan memperkosa. Keyakinan keagamaan yang telah dinistakan. Itu merupakan perbuatan bejat yang tidak menghormati kemanusiaan. Freedom of religion adalah HAM yang diakui dan dilindungi secara universal. Rasmus Paludan bukan sedang membakar lembaran kertas tetapi menghinakan umat Islam. Menghinakan Allah yang disembah oleh umat Islam sedunia. Meski bagi Allah mudah saja untuk membalas \"membakar\" Paludan, akan tetapi kini umat Islam yang sedang diuji untuk membela-Nya. Sebagai negara PBB Swedia harus tunduk pada keputusan bersama PBB. Melanggarnya berakibat sanksi internasional. Swedia harus menghukum warga negara pelanggar HAM. Tidak bisa membiarkan. Swedia harus dikeluarkan dari PBB jika negara ikut terlibat dalam pelanggaran HAM. Qur\'an itu kitab suci bukan koran. Rasmus Paludan layak dihukum oleh Pemerintah Swedia. Jika tidak, Pemerintah Swedia yang mesti dihukum oleh dunia. PBB yang bertindak pada Islamophobist baik perorangan ataupun negara. Bila juga semua diam, maka Fatwa Ulama mungkin berguna. Komunitas Muslim berbasis Ulama hendaknya bermusyawardibakaran mengeluarkan Fatwa Mati atas politisi Swedia Rasmus Paludan. Biarlah Muslim yang berkesempatan dan tergerak dapat melakukan Eksekusi. Rasmus Paludan harus dicari dan ditangkap \"Hidup atau Mati\". Mati lebih baik. Bandung, 1 Februari 2023
Petaka Datang Setelah UUD 45 Diubah
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih TELAH terjadi cerita panjang bahwa reformasi dibajak di tengah jalan oleh LSM dari kekuatan asing— pimpinan Madellein Albraight yang dibantu 18 LSM lokal yang tergabung dalam Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru melalui kerja sama dengan kaum komprador yang kala itu duduk di MPR masa bakti 1999 – 2004. Dari sinilah Konstitusi kita mulai di kudeta, dirusak dan dibajak. Saat itu Barack Obama sampai mengatakan: \"Saya tahu telah ada kontroversi tentang promosi demokrasi dalam beberapa tahun terakhir ... Jadi izinkan saya menjelaskan bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang dapat atau harus dipaksakan pada suatu negara oleh negara lain.\" Ucapan Obama itu sangat jelas memberi sinyal kepada Indonesia, akan ada serangan terstruktur dan masif kekuatan yang akan melakukan perubahan UUD 45. Dan saat ini telah terjadi yang dikenal dengan UUD 2002. Arah dan sasarannya bagaimana Indonesia menjadi negara kapitalis terasing dan dijauhkan dari jatidirinya sebagai bangsa Indonesia. Fakta politik benar-benar terjadi dengan terjadinya amandemen berkali-kali dan berakhir bahwa UUD 45 ini diganti bukan di amandemen, Pancasila dicampakkan. Para wakil rakyat di DPR semua kesambet , lingkung dan kesurupan, konon karena ada mantra yang bisa melinglungkan berupa gumpalan dolar dibelakang kekuatannya, membuat semua kesurupan. Negara berdasarkan UUD 2002 bentuk lain bahwa dokumentasi dan praktek konstitusi kita saat ini bukan hanya kurang jelas tetapi saat ini sudah tidak jelas. Bangsa ini sudah tidak lagi mengenali jati dirinya. Konstitusi sudah salah-(< arsipnya sudah salah. Merembet pada praktek konstitusi kenegaraan penetapan presiden juga sudah salah. Dampak ikutannya lahirlah macam macam, perbuatan makar konstitusi. Kerusakan konstitusi ditandai peristiwa aneh juga terjadi Presiden tidak diyahkan oleh MPR. Presiden tidak ada surat pengangkatan hanya pengesahan oleh KPU. Prof. DR. Kaelan melakukan penelitian hampir 10 tahun tentang konstitusi negara kita. Dihitung amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah sampai angka 97% . Ini artinya bukan amandemen tetapi sudah mengubah atau mengganti UUD 45. Ini sebuah penipuan. UUD 2002 bukan dan tidak berdasarkan Pancasila lagi. Kita harus rasional mengapa harus kembali ke UUD 45 kena apa sampai terjadi makar terhadap Pancasila. Pancasila bukan bengkok tetapi sudah patah .Kita semua sudah tertipu dan ditipu sampai nilai nilai Proklamasi menghilang setelah amandemen. Berdasarkan kajian normatif dan filosofis negara Indonesia sudah berubah menjadi liberalisme dan kapitalis. Dan konsep Amerika menjadi rujukanya. Negara telah dikuasai , dikendalikan dan dinikmati hanya oleh sekelompok kecil para kapitalis didalamnya para taipan oligarki. Semua akibat dari UUD 45 yang telah dirubah menciptakan keadaan negara ini menjadi ilegal semua. Negara menjadi liar ini sangat jauh dari norma konstitusional. Kalau negara ingin selamat mutlak harus kembali ke UUD 45 hanya tidak boleh dikaitkan dengan rekayasa politik barter perpanjangan masa jabatan atau rekayasa politik lain yang justru akan membawa petaka lebih parah ***
Jangan Jadi Kader Penjilat
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Periode 1993-1997 PEMUDA Muhammadiyah akan menyelenggarakan Muktamar ke 18 di Kaltim bulan depan. Berita mengagetkan muncul dari Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto yang menyatakan bahwa dalam Muktamar itu akan ada penyematan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Perintis Indonesia Maju. Ia memuji Jokowi yang telah berhasil membawa Indonesia pada kemajuan. Tiga hal yang dinilai jahil pada anak-anak muda yang mengalami sindrom seperti ini, yaitu : Pertama, myopsis. Kemajuan apa yang telah dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi selain sejuta masalah dan beban berat bagi rakyat. Kebohongan dan kegaduhan yang merajalela menyertai korupsi dan nepotisme. Prestasi Jokowi adalah membuat frustrasi rakyat karena memiliki pemimpin yang bekerja seenaknya. Cak Nanto buta atas fakta. Kedua, memberi gelar-gelar itu merujuk pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Soekarno Pemimpin Besar Revolusi dan Soeharto Bapak Pembangunan. Pilihan bahwa Jokowi itu Bapak Infrastruktur dikalahkan oleh gelar Perintis Indonesia Maju. Cak Nanto lupa bahwa maju ke belakang itu namanya mundur. Anak muda yang berfikir mundur. Ketiga, budaya buruk bangsa di era pragmatisme adalah penjilat. Mencari muka yang telah hilang dimakan dusta. Menenteng koper berlabel penjilat menjulurkan lidah hingga menyentuh lantai yang kotor. Diukur berapa meter lidah itu menjulur. Demi uang, jabatan dan pujian sang penguasa, iarela menjual cita-cita mulia dan idealisme organisasi. Muhammadiyah tidak boleh diobral murah. Saat didirikan oleh KH Ahmad Dahlan Muhammadiyah mampu berdiri sejajar dengan Pemerintah. Berinovasi membangun wibawa keagamaan yang kuat dan bermartabat. Tidak menjadi pengemis yang merendahkan diri. Minta bantuan sana-sini. Muhammadiyah tidak membutuhkan kader yang berkarakter penjilat, apa lagi tingkat Pimpinan. Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah adalah pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Karakter kuat mesti melekat dengan ketiga peran di atas bukan sebaliknya sebagai pengekor, pencari panggung dan pengumpul harta. Nah Cak Nanto, batalkan rencana bodoh dan memalukan untuk memberi gelar pada Jokowi sebagai Perintis Indonesia Maju. Jokowi tidak merintis Indonesia untuk maju. Faktanya kemunduran diberbagai bidang baik ekonomi, politik maupun agama. Warisan atau legacy yang ditinggalkannya adalah hutang besar beban berat anak cucu. Bandung, 31 Januari 2023
𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐛𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤, 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐍𝐞𝐱𝐭?
Oleh To𝐧𝐲 𝐑𝐨𝐬𝐲𝐢𝐝 - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BAGI banyak orang, sukses terbentuknya Koalisi Perubahan itu mengejutkan. Tapi, bagi mereka yang akrab dengan teori sejarah, saya lebih suka menyebutnya \"teori keniscayaan\", pasti tidak ikut terkejut. Sebab, semua itu bisa dianalisa. Saya belajar teori ini dari dialektika sejarah Marx. Teorinya makro, tapi bisa kita pakai untuk kasus yang lebih mikro. Dalam teori keniscayaan historis (ini istilah yang saya suka) bisa kita analisis bahwa setiap kelompok ditentukan oleh kebutuhan obyektifnya. Bukan berdasarkan suka tidak suka (like and dislike). Ada satu pilihan yang tidak bisa dihindari kecuali mengharuskan untuk dipilih. Inilah rekayasa Tuhan, kata para agamawan. Mari kita bedah. Nasdem, di bawah kepemimpinan Surya Paloh dengan operator Ahmad Ali sebagai Waketum, memiliki karakter untuk selalu terdepan dalam membuat keputusan politik. Nasdem menemukan Anies yang dianggap paling potensial memimpin Indonesia 10 tahun kedepan. Potensial dalam pengertian pragmatis dan idealis. Punya kemampuan dan potensial menang. Maka, tahun 2019 pasca pilpres, infonya Nasdem sudah punya rencana untuk deklarasikan Anies di akhir tahun 2022. Rencana itu terealisasi. Demokrat, tidak ada pilihan lain kecuali tetap berada di Koalisi Perubahan. Ke PDIP, sulit nyambung. Perlu effort terlalu besar dan menguras energi. Ke Gerindra-PKB, ada histori yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering tidak satu frekuensi dengan Prabowo. Ke KIB, capresnya belum ada. Sebagai pendatang baru akan dijadikan anggota kelas dua. Alias tidak punya bergaining power yang kuat. Juga tidak menguntungkan bagi Demokrat karena identitas sebagai partai oposisi akan seketika lenyap dan tidak bisa dikapitalisasi untuk kampanye. Sementara PKS memang partai oposisi. 10 tahun konsisten menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan, apapun dan berapa tawarannya. Tidak ada pilihan yang rasional bagi PKS kecuali mendukung capres yang dijadikan icon oposisi, yaitu Anies Baswedan. PKS juga disandera oleh konstituennya yang lebih dari 80 persen mendukung Anies. Ini juga akan berlaku buat PPP dan PAN. Dua partai ini akan \"bunuh diri\" jika tidak ikut mengusung Anies. Sebab, mayoritas konstituen dari dua partai ini adalah pendukung Anies. Tinggal bagaimana keduanya dapat alasan dan timing yang tepat untuk menyatakan dukungan ke Anies tanpa harus berhadap-hadapan dengan istana. Pada akhirnya nanti, istana juga akan melunak jika gelombang dukungan kepada Koalisi Perubahan mampu mengantarkan Anies selangkah lebih dekat dalam meraih kemenangan di pilpres 2024. Setelah Koalisi Perubahan terbentuk, tugas selanjutnya adalah pertama, bagaimana konsolidasi tiga partai dengan para simpul relawan Anies mampu menciptakan kerja-kerja politik yang lebih produktif dan efektif di setiap daerah. Kedua, bagaimana Koalisi Perubahan mampu menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk ikut bergabung. Koalisi Perubahan mesti membuka diri untuk bergabungnya parpol dari KIB jika KIB tidak mendapatkan pasangan capresnya. Begitu juga dengan Gerindra dan PKB jika keduanya tidak ada titik temu. Membuka diri artinya Koalisi Perubahan mesti mau berbagi peran dan menyiapkan posisi kepada calon-calon parpol yang memungkinkan diajak bergabung. Bertambahnya jumlah anggota Koalisi Perubahan, ini akan lebih memudahkan dan mengefektifkan koalisi ini untuk memenangkan kontestasi pilpres 2024. Saat ini, Anies Baswedan menjadi magnet yang paling menarik diantara kandidat-kandidat lain. Tinggal bagaimana mengkapitalisasinya untuk menjadi gelombang kekuatan yang lebih besar lagi dalam memenangkan pilpres 2024. Bogor, 31 Januari 2024
POPULER
