OPINI
DPR Wajib Menolak PERPPU Cipta Kerja, atau Menghadapi Sanksi Rakyat Pada Pemilu
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Di penghujung tahun 2022, pemerintah membuat kejutan dan sekaligus kegaduhan, dengan menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Cipta Kerja yang kontroversial, yang menuai banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat yang menolak PERPPU Cipta Kerja. Karena PERPPU Cipta Kerja dianggap sebagai pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional (bersyarat), karena cacat formil dan cacat prosedural. PERPPU Cipta Kerja tersebut harus disahkan DPR pada sidang Dewan selanjutnya, yang mulai aktif kembali pada 10 Januari 2023. Masyarakat berpendapat DPR wajib menolak PERPPU Cipta Kerja yang terindikasi tidak sah. Alasannya sebagai berikut. Menurut Mahkamah Konstitusi, PERPPU tidak boleh ditetapkan sewenang-wenang, tetapi wajib memenuhi tiga ketentuan atau prasyarat agar penerbitan PERPPU menjadi sah secara hukum. Pertama, harus ada kondisi “kegentingan memaksa” untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatasi “kegentingan memaksa” belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena memerlukan waktu cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Dalam butir menimbang, pemerintah menjadikan dinamika ekonomi global khususnya terkait kenaikan harga energi dan harga pangan serta gangguan rantai pasokan (supply chain) sebagai kondisi “kegentingan memaksa”, yang menjadi dasar penerbitan PERPPU Cipta Kerja. Tentu saja alasan ini mengada-ada dan manipulatif. Sejauh ini, kenaikan harga energi, harga pangan dan harga komoditas lainnya seperti mineral, batubara, minyak sawit, dan lain-lainnya malah menguntungkan Indonesia, membuat ekonomi Indonesia membaik. Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan antara 5,0 hingga 5,3 persen. Neraca perdagangan hingga November 2022 mencatat surplus 50,6 miliar dolar AS, tertinggi sepanjang sejarah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 2023, menurut proyeksi terakhir Kemenkeu, dipatok minimal 5 persen. Selain itu, harga minyak mentah dunia juga sudah turun, bahkan pemerintah sudah merespons dengan menurunkan harga BBM (non subsidi). Semua ini jelas menunjukkan tidak ada “kegentingan memaksa” untuk dapat diterbitkan PERPPU Cipta Kerja. Prasyarat kedua bahwa undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatasi “kegentingan memaksa” belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, juga tidak terpenuhi. Karena, Indonesia sejauh ini sudah mempunyai berbagai macam undang-undang yang sangat memadai untuk mengatasi kondisi krisis, antara lain UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang baru saja dibuat di masa pemerintahan Jokowi. UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan tersebut sangat memadai mengatasi potensi krisis ekonomi dan keuangan. Sebagai bukti, undang-undang ini tidak ikut diubah di dalam PERPPU Cipta Kerja. Artinya, tidak ada kekosongan hukum, sehingga prasyarat ketiga juga tidak terpenuhi. Selain itu semua, mengatasi potensi stagflasi dan resesi ekonomi dengan menerbitkan PERPPU Cipta Kerja merupakan kebijakan yang tidak tepat dan salah kaprah. PERPPU Cipta Kerja terdiri dari banyak UU, yang ironinya tidak relevan dan tidak mampu mengatasi stagflasi atau resesi ekonomi. Karena resesi ekonomi adalah suatu kondisi di mana permintaan turun tajam sehingga terjadi over-supply yang akhirnya memicu PHK. Maka itu, Cipta Kerja bukan solusi. Karena, industri yang sedang dalam kondisi over-supply tidak mungkin melakukan investasi (untuk meningkatkan supply). Dengan demikian, PERPPU Cipta Kerja tidak memenuhi 3 prasyarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, PERPPU Cipta Kerja cacat prosedur: berarti presiden Jokowi melanggar konstitusi? Oleh karena itu, DPR wajib menolak PERPPU Cipta Kerja yang inkonstitusional tersebut. Rakyat wajib mengawasi DPR agar mengambil keputusan yang konstitusional. Rakyat wajib memberi sanksi kepada DPR, dalam hal ini partai politik, yang melecehkan konstitusi dengan memberi persetujuan dan pengesahan terhadap PERPPU Cipta Kerja yang secara jelas melanggar konstitusi. (*)
Siapa Penusuk Kolonel Purn. Sugeng Waras?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TERINGAT penusukan berulang-ulang yang menewaskan Letkol Purn TNI H. Muhammad Mubin di Lembang oleh pengusaha keturunan Hernando alias Aseng yang disaksikan oleh ayah pelaku Ir. Sutikno. Saat ini Hernando masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman mati. Akan tetapi bukan mendahului vonis Hakim kelak, banyak pihak yang merasakan adanya kejanggalan dan aroma perlindungan di persidangan. Kini penusukan terjadi lagi di Jalan Kolonel Masturi Cimahi jalan menuju Lembang pula. Korban adalah Kol Purn TNI Sugeng Waras yang sengaja dikuntit dan ditusuk berulang-ulang. Luka-luka pada paha memerlukan banyak jahitan dan perlu perawatan. Bersyukur kondisi Kol Sugeng Waras terus membaik. TNI AD memberi perhatian besar atas kasus ini. Telah ditangkap R salah satu pelaku yang menurut pengakuannya hanya membantu dan mendapat bayaran 500 ribu. Pelaku utama berininsial I hingga kini belum tertangkap. Anehnya saat ditampilkan di depan publik R ini disembunyikan wajahnya. \"Mistery guest\" yang harus ditebak sendiri oleh masyarakat. Preman, awam atau aparat? Dugaan kuat bahwa penusukan ini dilakukan oleh komplotan yang sudah mengincar lama. Kol Purn TNI Sugeng Waras dikenal kritis terhadap pemerintah atau pihak lain. Dengan penusukan yang terarah hanya untuk melukai maka patut diduga pelaku itu memang \"profesional\". Karenanya tampilan setelah tertangkap semestinya menjadi penting. Sayangnya setelah tertangkap R ternyata ditutup wajahnya. Publik hanya tahu yang bersangkutan sudah tertangkap bermotivasi soal \"bayaran\" dan \"hanya pengemudi\". Seperti pendemo yang tidak mengerti untuk mendemo apa yang penting \"50 ribu\". Menjadi pertanyaan serius, untuk melukai secara akurat sesederhana itukah motifnya ? Kita yakin Kepolisian dapat lebih mendalami dan mengungkap segera kasus ini. Letjen Purn TNI Doni Munardo Ketua Umum PPAD meminta secara khusus kepada aparat Kepolisian untuk dapat mengusut tuntas kasus penyerangan dan penusukan ini. Meski yang menjadi korban adalah pribadi seorang purnawirawan TNI akan tetapi \"keberanian\" pelaku patut diuji motif lebih jauhnya karena Kolonel Sugeng Waras juga adalah Ketua salah satu organisasi purnawirawan TNI. Mulailah pihak Kepolisian membuka secara terbuka kepada publik wajah dari R. Mungkin masyarakat ada yang dapat mengenali siapa R dan hubungan relasionalnya. Untuk mengejar pelaku utama. Kasus ini akan menguap begitu saja jika pelaku utama hilang \"permanen\" sebagaimana Harun Masiku. Perlu segera terungkap kasus ini agar tidak muncul purnawirawan-purnawirawan TNI lagi yang menjadi korban. Sebab jika serangan terus tertuju, maka akan muncul dugaan bahwa memang ada PKI dibalik semua ini. Bandung, 7 Januari 2023
Jawabnya Ada di Sini: UUD 1945
Oleh Daniel Mohammad Rosyid - Guru Besar Institut Teknologi Surabaya Ini tidak akan mudah. Juga mungkin aneh. Ketika kaum liberal sekuler radikal mencoba menjelaskan bahwa mereka masih mencintai negeri ini setelah kerusakan yang diam-diam dan terang-terangan mereka lakukan selama 20 tahun terakhir ini. Sulit untuk mempercayai mereka lagi. Menjadikan Soeharto sebagai hantu demokrasi, mereka mengubah konstitusi sambil berteriak NKRI harga mati. Negeri musyawarah tidak bisa dipertahankan lagi. Mereka melihat ke luar jendela, menghindari hikmah kebijaksanaan, memilih kebebasan, seperti anak kecil berlarian mencoba segala sesuatu yang baru : baju demokrasi liberal, dan sepatu ekonomi kapitalistik. Mereka gulingkan MPR dan gusur ekonomi kekeluargaan. Mereka serahkan kepemimpinan nasional pada petugas partai atau boneka oligarki. Mereka bilang tidak mengharapkan deformasi ini terjadi. Sambil mempermainkan hukum dan regulasi, mereka bilang tidak pernah meninggalkan republik. Sepanjang hari-hari liar mereka, kegilaan mereka, mereka bilang akan tetap menepati janji : membangun negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Membiarkan bangsa terbelah, ketimpangan makin parah, mereka minta agar kita tetap bersatu. Untuk kekuasaan, dan ketenaran istimewa yang mereka peroleh, mereka bilang tidak pernah mengundang keduanya. Padahal itulah yang mereka inginkan. Pemilu makin jadi ilusi, bukan solusi yang mereka janjikan. Yang publik dapatkan hanya kepiluan panjang saat politik dimonopoli para bandit, dan badut yang disokong para bandar politik. Jawabannya sesungguhnya sepanjang waktu tetap ada di sini: UUD 1945 dasar negara musyawarah yang disusun Bung Karno dan Bung Hatta serta para pendiri negeri ini. UUD 1945 memang bukan kitab suci tapi kesepakatan agung yang seharusnya dihormati, bukan dikhianati. Kini tinggal Jokowi apakah cukup berani menyatakan \"Dekrit Presiden Kembali Ke UUD 1945\" cukup jauh sebelum Pemilu 2024. Mereka akan menolak, tapi rakyat akan mendukung. Pemilu 2024 tidak ditunda, dan hanya akan memilih anggota parlemen. Jokowi mungkin akan dipilih olen MPR yang baru, mungkin tidak. Sebaiknya dia meniru Habibie. Lengser keprabon gracefully. MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, dan presiden adalah mandataris MPR yang menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai apalagi boneka oligarki. Jemursari, Surabaya 6 Januari 2023
Trilogi Kesesatan Politik
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETERHUBUNGAN dari tiga peristiwa politik yang menggambarkan kesesatan adalah arogansi. Angkuh dan jumawa bahwa semua bisa diatur atau dikendalikan. Arogansi timbul dari situasi si kuasa mampu menekan kelompok tidak berdaya. Otoritarian adalah ciri pemerintahan atau pengelolaan kelompok politiknya. Trilogi kesesatan itu adalah: Pertama, perpanjangan masa jabatan. Dengan alasan pemulihan pandemi dan kondisi ekonomi yang berat, maka perpanjangan masa jabatan Presiden dicanangkan. Banyak elemen politik akan ikut menikmati apakah DPR, MPR maupun institusi lain. Kecuali Parpol yang memiliki Capres maka agenda sesat yang melanggar Konstitusi ini cenderung didukung. Kedua, sistem pemilu proporsional tertutup. Gagasan kubu PDIP dan didukung Ketua KPU ini adalah isu anti Demokrasi, anti Reformasi dan penguatan Oligarki. Anti Demokrasi karena hak rakyat untuk memilih tokoh politik dikebiri oleh Partai Politik. Anti Reformasi maknanya kembali pada sistem pemilu masa Orde Baru. Penguatan Oligarki disebabkan elit Oligarki politik akan semakin kuat dan menentukan. Ketiga, Perppu Omnibus Law. Perppu No 2 tahun 2022 yang dinilai melawan Putusan MK ini bukan saja sesat tetapi juga nekad, bodoh dan gila. Menggambarkan rezim Jokowi memang sudah putus asa menjelang ajal tiba. Sekarat politik. Ahli menyatakan Perppu ini dapat menjadi dasar untuk pemakzulan sang tirani. (impeachment). Trilogi kesesatan politik mewarnai perjalananan terjal menuju Pemilu 2024. Terjal karena berpadu tiga kepentingan yang beradu. Kepentingan ingin mempertahankan kekuasaan, kepentingan untuk menutupi kegagalan pengelolaan negara dan kepentingan untuk melakukan perubahan. Kepentingan konstruktif hanya semangat untuk melakukan perubahan. Sistem atau pola rezim seperti saat ini tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan. Rakyat telah dirusak perasaan dan hak-haknya. Jokowi dan para pengatur, pendukung bahkan pengikutnya tidak punya rasa malu, rasa salah dan rasa dosa atas perilaku politik sesat yang dijalankannya. Atmosfir negeri dibuat kelam dan beracun dengan hujan badai dusta dan kemunafikan. Tahun 2024 adalah tahun perubahan untuk rakyat memiliki harapan kembali. Harapan politik ekonomi, keagamaan dan lainnya. Akan tetapi jika perubahan itu terjadi sebelum tahun 2024 maka rakyat akan jauh lebih bahagia. Terdengar terus gaung di telinga : \"ikan sepat ikan gabus--lebih cepat lebih bagus\". Ubah cepat rezim kardus. Bandung, 6 Januari 2023
Langkah Prabowo, dan Manuver Sandiaga Uno yang Tak Berdiri Sendiri
Oleh Ady Amar - Kolumnis Sandiaga Salahuddin Uno, politisi Partai Gerindra, kabarnya pindah gerbong. Meninggalkan Partai Gerindra, memilih berlabuh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sandi, sapaan akrabnya, menjabat sebagai Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra. Perannya memang tak menonjol. Ia seperti ditempelkan saja namanya di sana, tanpa punya peran berarti. Setidaknya itu yang tampak. Kepindahannya itu memang belum pasti benar. Tapi setidaknya elite Gerindra menyatakan kebenaran kepindahannya itu. Bahkan sudah dilaporkannya pada Prabowo. Mendapat laporan itu, Prabowo hanya senyum saja. Tak persis tahu apa makna senyumnya itu. Diangkatnya Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Kabinet Indonesia Maju, seperti tidak mewakili Gerindra. Lebih sebagai sikap Presiden Jokowi untuk merangkul capres dan cawapres pesaingnya pada Pilpres 2019--Prabowo-Sandi--untuk berjuang bersama dalam kabinetnya. Prabowo memang lebih dulu bergabung, menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Prabowo dipastikan akan maju lagi sebagai capres di 2024. Meski usia bisa dibilang tidak mudah lagi, tapi semangat ingin mencicipi jabatan presiden tidak pernah kendor. Belum tahu persis siapa yang akan berpasangan dengannya. Sebelumnya, deklarasi Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah dilakukan. Terkesan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, seolah otomatis jadi cawapresnya. Belakangan, sepertinya itu tidak akan terjadi. Deklarasi koalisi dua partai itu seakan pupus sebelum berkembang. Wajar jika Prabowo berharap dapat cawapres yang \"menjual\", yang setidaknya punya elektabilitas memadai, yang bisa menyumbang suara signifikan untuk kemenangannya. Memang koalisi Gerindra dan PKB telah mencukupi persyaratan parliament threshold 20% untuk mengikuti Pilpres. Tapi buat Prabowo Subianto, itu belum cukup, yang diharap tentu lebih jauh lagi, yaitu memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Prabowo dan para pendukungnya pastilah tidak berharap hanya sekadar sebagai capres dan capres lagi--jika Prabowo Subianto mengikuti Pilpres 2024, ini keikutsertaan ketiganya untuk capres (2014 dan 2019). Sedang sebelum itu, Prabowo pernah menjadi cawapres (2009) mendampingi Megawati Soekarnoputri. Era keemasan Prabowo, juga Sandi, memang tidak segemerlap saat mengikuti Pilpres 2019. Gemerlap Prabowo saat itu utamanya lebih didasarkan pada status Gerindra yang memilih di luar kekuasaan. Prabowo disebut oposan terdepan rezim Jokowi. Sedang Sandi, menjadi populer karena sebelumnya berjuang bersama Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan tentu, tampilan Sandi yang modis, tampan, dan kaya melintir, itu pula yang menaikkan popularitasnya. Sandi muncul jadi idaman emak-emak muda dan bahkan emak-emak yang tidak muda lagi. Setelah kalah di Pilpres 2019, Pilpres yang dianggap sarat manipulasi, bukannya Prabowo makin keras sikap oposannya, tapi justru memilih pilihan sebaliknya, bergabung dengan Jokowi-Ma\'ruf Amin. Jokowi saaat itu menginginkan satu paket, Prabowo-Sandi masuk kabinetnya. Sandi masih memilih di luar kabinet, mungkin pekewuh dengan pendukungnya, khususnya emak-emak. Tapi tidak perlu waktu lama, ia pun bergabung dengan Jokowi, mengikuti jejak Prabowo. Meninggalkan kekecewaan mendalam para pendukungnya. Langkah pragmatis yang dipilih tanpa melihat perasaan massa pendukungnya, itu seolah hal biasa. Tapi tidak sebagaimana suasana batin yang dirasakan massa pendukungnya, yang semula mengelu-elukan beralih mengumpat sumpah serapah. Langkah pragmatis yang dipilih, itu menegaskan seolah mereka memang ingin mencukupkan perjuangan sampai disitu saja. Tidak berharap menjajal peruntungan maju lagi di Pilpres berikutnya. Maka, bergabung bersama Jokowi jadi pilihan. Sedang suasana batin massa pendukungnya tidaklah perlu jadi pertimbangan. Seiring perjalanan waktu, tampaknya keinginan maju lagi, baik Prabowo maupun Sandi tak bisa dibendung untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Taklah mengapa. Pastilah keduanya punya hitungan-hitungannya sendiri. Setidaknya lembaga survei menguatkan, bahwa Prabowo masih punya tingkat keterpilihan cukup tinggi. Setidaknya ia ada di 3 besar (Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo). Bahkan tidak sedikit lembaga survei meletakkan Prabowo di posisi pertama. Sandiaga Uno ditempatkan lebih sebagai cawapres, pun punya elektabilitas lumayan, meski belum yang teratas. Itu dimungkinkan, karena ia belum benar-benar resmi diusung partai tertentu untuk maju dalam Pilpres yang akan datang. Meski masa keemasan keduanya, memang sudah lewat bersama pilihan pragmatis saat memilih bergabung dengan rezim Jokowi. Itu tidaklah jadi kekhawatiran berarti bagi keduanya. Meski pernah meninggalkan massa pendukungnya, yang bahkan berdarah-darah membelanya. Kematian sekitar 859 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), itu pun disinyalir dalam rangkah membelanya. Janji Prabowo saat itu untuk menyelidiki kematian petugas KPPS, cuma pepesan kosong, itu amat diingat pendukungnya. Beberapa ulama kritis, yang dianggap masuk dalam barisan pendukung Prabowo-Sandi, mengalami kriminalisasi pasca Pilpres 2019, beberapa diantaranya dipenjarakan dengan tuduhan mengada-ada, tidak muncul pembelaan dari keduanya. Seolah penangkapan ulama, itu tidak ada korelasi dengannya. Habib Rizieq Shihab dizalimi dan FPI dibubarkan, tidak muncul pembelaan dari mulut mereka, meski hanya sekadar pernyataan empati. Manuver Rasa Istana Sandiaga Uno tidak tampak perannya di Gerindra. Tidak ada peran yang bisa dimainkannya. Seperti tertutup oleh kebesaran Prabowo Subianto, yang tidak saja sebagai Ketua Umum, tapi juga Ketua Dewan Pembina. Kekuatan Gerindra absolut ada di tangan Prabowo. Tak menyisakan sedikit ruang untuk Sandi. Sulit bagi Sandi bisa menggeliat lebih besar lagi, yang dimungkinkan. Pilihan politiknya meninggalkan Gerindra, itu bisa jadi dalam rangka pembuktian, bahwa ia masih punya kans berkontestasi dalam Pilpres 2024. Karenanya, ia siap bersimpangan jalan dengan Prabowo, setidaknya orang yang sedikit banyak mengajarkan a,b,c nya politik dengan mengajaknya bergabung di Gerindra. Tak ada kawan abadi dalam politik, meski itu tak diharap Sandi, setidaknya adagium itu membuktikan. Maka, manuver Sandi hengkang dari Gerindra dan berlabuh di PPP, jika itu benar, itu jadi pilihan yang seharusnya. Entah nantinya diusung sebagai Capres atau Cawapres, itu menjadi lebih punya kemungkinan, ketimbang ia masih bersama Gerindra. Manuver Sandi itu diyakini tidak lepas dari peran istana dibelakangnya. PPP bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)--konon terbentuknya KIB pun ditengarai ada peran istana di sana--yang mempertemukan Golkar, PPP, dan PAN. Lewat KIB itu peruntungan Sandi mengikuti Pilpres 2024 dimungkinkan. Analisa pun bisa dibuat, bahwa ini cara istana menggerogoti Prabowo (Gerindra), dan juga mengambil ceruk suara Anies, jika takdir membawa Anies, juga Prabowo dalam Pilpres yang akan datang. Basis suara Anies, Prabowo dan tentunya Sandi, itu lebih kurang sama. Seolah istana cukup memasang kail berupa Sandi, berharap mengambil suara Anies dan Prabowo. Manuver Sandi memang tidak sekadar ingin menunjukkan bahwa eksistensinya masih ada, masih diperhitungkan, meski di Gerindra keberadaannya cuma dilihat sebelah mata. Sandi dan Erick Thohir, Menteri BUMN, bisa disebut dua menteri kesayangan Jokowi, yang sepertinya akan dipasangkan dengan si rambut putih, Ganjar Pranowo. Ganjar yang akan dipasangkan dengan Sandi atau pun Erick, itu bisa disebut representasi dari kehendak istana. Semuanya masih dimungkinkan bisa berubah. Politik memang cair, dan kejutan-kejutan menuju 2024 akan terus menghiasi pemberitaan. Tapi satu hal patut dicatat, bahwa rakyat makin pintar, itu berkat pengalaman masa lalu, yang terus disimpan dalam memorinya. (*)
Menggumuli Kebiadaban
Disampaikan Oleh *Yusuf Blegur* *Soekarno adalah pemimpin yang begitu besar jasa dan kesalahannya. Begitupun dengan Soeharto yang dipuja sekaligus dihujat rakyatnya. Keduanya menjadi presiden yang sempat membawa ketinggian dan kejatuhan republik dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sementara mulai dari Habibie, Gusdur, Megawati hingga SBY, relatif biasa-biasa saja prestasi dan kegagalannya, tak menonjol terlalu tajam kelebihan dan kelemahannya. Lain halnya dengan semua itu, sepanjang era reformasi bergulir, baru kali ini ada rezim yang luar biasa berlumur kemudharatan. Penyelenggara kekuasaan yang identik dengan kedunguan namun sarat kebengisan, kerap dipenuhi kejahatan dan menggumuli kebiadaban.* Tak pernah rakyat, negara dan bangsa Indonesia mengalami begitu keterpurukan yang amat sangat seperti yang sekarang terjadi. Cukup 2 periode kepemimpinan, rezim kekuasaan yang kemunculannya penuh kontroversi dan polemik, berhasil meluluh-lantahkan sektor vital dan fundamental kebangsaan. Kegagalan menahkodai perahu besar bernama Indonesia, seperti menjadi anti klimaks bagi kepemimpinan yang pernah ada dalam sejarah negeri ini. Selain menjauh dari perwujudan negara kesejahteraan, prinsip-prinsip kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terus dihina dan diolok-olok rezim. Perilaku menyimpang kekuasaan, bukan saja menghianati keinginan para \"the founding fathers\" dan cita-cita prokmasi kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, pemerintahan yang gandrung memerankan boneka oligarki ini, telah mengancam keberadaan dan eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI. Memuncaki kekuasaan penyelenggaraan negara, presiden yang dijuluki oleh majalah Tempo sebagai Pinokio. Nyaris dan kemungkinan bisa dipastikan publik sebagai presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Dijuluki \"The King of Lip Service\" oleh BEM UI, presiden dan gerombolan kekuasaan dalam kabinet pemerintahan menjadi identik dengan komunitas kebohongan dan hipokrit. Ahli menyamar dan pencitraan, rezim yang tampilan dan isinya bobrok ini terlalu piawai untuk menyampaikan kata-kata yang sangat bertolak-belakang dengan faktanya. Manipulatif dan sarat kamuflase, aparatur elit negara sering menyalahkan kebenaran dan membenarkan kesalahan. Nilai-nilai dan hukum ditentukan oleh keinginan serta bergantung dari selera kekuasaan. Rakyat begitu miris dan memprihatinkan, memberikan semua kewenangan dan otoritas penyelengaraan negara kepada para penjahat dengan legalitas dan legitimasi yang bersumber dan memanfaatkan demokrasi. Kekuasaan yang korup, gaya kepemimpinan diktator dengan membajak konstitusi dan mengebiri demokrasi. Tak cukup hanya meminggirkan peran agama, rezim juga membawa rakyat pada kecenderungan totatalitas kapitalisme dan komunisme. Liberalisasi dan sekulerisasi terus dipaksakan mulai dari pikiran, hati sanubari dan gaya hidup rakyat yang tidak lagi berpijak pada keyakinankeyakiban spitritualitas. Rakyat terus diprovokasi oleh budaya hedon tapi sejatinya terbelakang mengalami kemunduran peradaban. Sistem dan kepemimpinan yang tidak perform, membuat rakyat hanya pada pilihan menjadi hidup tunduk tertindas sebagai budak di negeri sendiri atau mati karena menolak dan melawan todongan laras senjata syahwat kekuasaan. Pemerintahan yang gila harta dan jabatan, sejatinya lemah namun berlagak seperti Tuhan menjadi pengikut dan menyerupai Firaun zaman modern. Seperti itulah realitas yang dihadapi rakyat, menghadapi pemimpin dan para kolaboratornya yang susah payah dilahirkan dan dibesarkan dari rahimnya sendiri. Kesedihan dan kepiluan rakyat karena luka perih yang menyayat hati, jiwa dan raga yang terkadang tak luput dari kematian. Harus dihadapi begitu represif dan berkesinambungan karena ulah segelintir perwakilan kedaulatannya sendiri. Rezim kekuasaan 2 periode bagaikan menghadirkan penderitaan rakyat berabad-abad seperti masa kolonialisme dan imperialisme lama. Utang negara yang terus membengkak menjadi beban yang mencekik rakyat. Eksploitasi kekayaan alam membabi-buta yang tak pernah dinikmati rakyat. Upeti tinggi bak rentenir yang dipungut dari rakyat diperhalus dengan istilah pajak. Daya beli rakyat yang lemah tak sebanding dengan kenaikan harga sembako, tarif listrik dan BBM. Wabah PHK dan angka kemiskinan yang semakin melonjak menjadi paralel dengan peningkatan kekayaan dan gaya hidup mewah para pejabat. Belum lagi kriminalisasi para ulama, tokoh dan aktifis pergerakan yang kritis, seakan mempertontokan perilaku rezim kekuasan yang angkuh dan arogan. Pemberlakuan KUHP yang baru dan pemaksaan omnibus law menumpang PERPPU, semakin paripurna menghancurkan konstitusi dan membunuh demokrasi. Tak cukup sekedar bertangan besi, rezim kekuasaan bersama ternak-ternak oligarki lainya seperti buzzer dan haters terus melakukan pembelahan pada rakyat. Rakyat diadu domba dan membuat konflik horizontal, menggiring dan semakin memicu degradasi sosial dan disintegrasi bangsa. Islam sering dihina dan dinista. Namun terlalu banyak potensi ekonomi umat Islam yang dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis rezim, seperti dana haji, zakat, pengumpulan swadaya dan pemberdayaan dana sosial dlsb. Framing nenyudutkan, agitasi dan propaganda jahat dari kelompok Islamophobia di negerinya sendiri yang mayoritas muslim. Terlihat rajin memproduksi intrik dan fitnah politik identitas, tindakan intoleran, gerakan radikalis dan identik dengan teroris. Sedangkan dunia internasional mulai tarik-ulur mengangkat narasi tersebut dan isu-isu sensitif seputar Islam. Pemerintah terus mengakomodir aliran sesat agama dan ideologi, makanan haram dan berbahaya terus disusupkan menjadi konsumsi rakyat. LGBT intens dikembang-biakan, pelbagai penyimpangan serta gerakan amoral masif dikampanyekan dan dipertontonkan. Masih banyak lagi disorientasi kebijakan penyelenggara negara yang harus diikuti rakyat meskipun banyak menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat. Rezim kekuasaan hanya butuh kurang dari satu dasawarsa untuk menghadirkan neraka di bumi pertiwi. Pemerintahan yang nyata dan terbukti menghadirkan realitas obyektif dari mimpi buruk potensi ketiadaan Indonesia. Belum puas 2 perode memimpin negara yang penuh kemudharatan. Rezim semakin asyik memamerkan libido kekuasaan yang tinggi, getol melakukan masturbasi politik dengan gairah 3 periode atau perpanjangan jabatan. Sambil mesum memikirkan menunda pemilu 2024 demi kepuasan syahwat kekuasaannya. Pemerintah yang telah menjadikan KPU dan instrumen politik lainnya sebagai kacung jabatan telah merekayasa dan melakukan sabotase untuk memenangkan kontestan tertentu dalam pilpres 2024. Preseden buruk dari keberadaan rezim kekuasaan yang pernah ada di negeri ini yang ingin memiliki kekuasaan jika perlu sampai seumur hidup. Seakan tak terpuaskan dengan kehidupan dunia yang tak ada ada habis- habisnya, segelintir orang dari rezim kekuasaan begitu gandrung menggumuli kebiadaban. Sungguh malang Indonesia tercinta, yang berangsur-angsur perlahan tapi pasti, tiada keberadaban. *Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan.* *Bekasi Kota Patriot.* *6 Januari 2023/13 Jumadil Akhir 1444 H.*
Dewan Kudeta Konstitusi Harus Dihancurkan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih HAMPIR semua opini masyarakat tanpa kecuali dari masyarakat awam sampai level ahli dan spesifikasi ahli di bidangnya masing-masing larut dan masuk pada masalah limbah yang dimuntahkan oleh rezim dan oligarki yang telah dengan berani menamakan diri Dewan Kudeta Konstitusi. Terang benderang mereka hanya akan membawa rekayasa opini pada satu tujuan untuk tetap melanggengkan kekuasaan. Sudah buta dan membutakan diri urusan konstitusi yang membatasi kekuasaan akan dijebol menjadi kekuasaan untuk selamanya. Teringat drakor berjudul The Emperor: Owner of the Mask. Kisahnya tentang raja palsu yang dijadikan boneka. Namun ketika raja asli hendak kembali ke istana, justru terjadi perebutan tahta antara keduanya. Dewan Kudeta Konstitusi mestinya menyadari bahwa jabatan publik itu amanah, tidak untuk dikejar apalagi diperpanjang dengan segala cara, alasan dan menabrak konstitusi. Cukup satu periode telah bawa keburukan - ketika membolehkan dua periode justru membuka incumbent syndrome memaksa ingin tiga periode. Para diktator sering lupa kapan harus lengser keprabon, cuaca kekuasan sering menjadi lain ingin berkuasa selamanya. Sehingga untuk turun dari kekuasaan harus diturunkan paksa oleh rakyat atau dilengserkan dengan paksa. Pertarungan perpanjangan masa jabatan dan membuka kedok bahwa Pemilu 2024 akan disulap menjadi operasi bendera palsu tetap masih akan berlangsung, dan mereka tetap pada tujuan kekuasaan mereka tidak ingin dilepaskan apapun alasannya. Terjadi pertarungan antara wacana menunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Virus kekuasan Xi Jinping sangat tampak menjadi inspirasi rezim saat ini. Kekerasan dan memaksakan kehendak tidak dapat dihindari. Bahaya akan membelah kekuatan rakyat dengan amunisi keuangan yang maha kuasa sedang terjadi. Tiba-tiba muncul kekuatan Anies Baswedan jelas menjadi duri bagi mereka akan dimusnahkan. Kekhawatiran mereka Anies Baswedan bisa muncul sebagai presiden dan lambang kekuatan people power. Mobilisasi perlawanan terhadap Anies Baswedan tampak dari semua arah dan alasan yang dibuat, diperbesar untuk dihempaskan Incumbency membawa moral hazard yang terbukti telah mendorong para diktator yang lupa kapan harus lengser keprabon. Terus merekayasa dan memperkeruh keadaan semata jabatan saat ini tidak boleh lepas dari genggamannya. Kondisi seperti ini jelas membutuhkan kesadaran semua masyarakat harus bersatu melawan dan memusnahkan Dewan Kudeta Konstitusi. Kalau rakyat atau masyarakat lengah, negara akan menjadi taruhan hancur bahkan bisa lenyap dari muka bumi. (*)
Fahri Main-main
Oleh Ady Amar - Kolumnis Main-main Fahri Hamzah, itu main-main penuh risiko. Tidak persis tahu apakah ia menimbangnya baik-baik, atau semata yakin pada apa yang keluar dari mulutnya, itu pastilah sesuatu yang benar dan bisa diterima publik. Fahri memang politisi cerdas--saat ini sebagai Wakil Ketua Partai Gelora--yang jika bicara memang memukau pendengarnya. Intonasi suaranya bisa dibuat naik-turun. Terkadang meledak-ledak, sesuai narasi yang dimunculkan. Fahri sepertinya sama sekali tidak menimbang main-mainnya, itu sebagai sesuatu yang serius. Nyinyir menghajar Anies itu seakan kesengajaan yang dilakukan intens, bagian langkah strategis yang dipilihnya. Main-mainnya Fahri, menjadikan siapa saja yang melihat menganggapnya, itu tidak berdiri sendiri. Nyinyir menyerang Anies, mustahil semata sikap pribadinya. Bisa jadi bagian dari skenario partainya, Partai Gelora. Simpulan itu bisa jadi pembenar, karena intensitas \"penyerangan\" terus dilakukan Fahri tanpa henti. Jika itu sikap pribadi Fahri yang kelewat \"nakal\", pastilah partai akan mengingatkan-menjewernya, bahwa langkah-langkahnya itu keliru. Kontra produktif buat partai. Tapi sepertinya itu tidak terjadi, Fahri tetap bebas-bebas saja, seperti yang terlihat ia tetap nyinyir menghajar Anies tanpa jeda. Main-mainnya Fahri, itu disikapi publik dengan umpatan yang pastinya merugikan keberlangsungan Partai Gelora, yang basis massanya lebih rasional. Di mana pilihan politiknya pada Anies Baswedan. Partai Gelora, yang digawangi eks elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diketuai Anis Matta, punya basis massa yang sama. Bahkan suara yang diunduh Partai Gelora, utamanya akan mengambil ceruk suara PKS. Jika aspirasi massa pemilihnya, berkenaan dengan Pilpres tidak sebangun dengan Partai Gelora, maka mustahil eksodus suara massa PKS itu bisa didapat. Sedang PKS, sikap politknya jelas memilih Anies, yang akan berkoalisi dengan NasDem dan Partai Demokrat. Koalisi Perubahan, menjadi nama yang dipilih. Menunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Apa yang dilakukan Fahri, itu sesuatu yang memang absurd di tengah Partai Gelora yang sedang berjuang menapakkan kaki dalam perpolitikan nasional. Main-mainnya Fahri, itu tidak bisa dilepaskan dari partainya, sulit bisa dinalar. Apa faedah dari sikap nyinyirnya menghajar langkah-langkah Anies mendatangi kantong-kantong pemilihnya di daerah, yang resmi diusung Partai NasDem sebagai capresnya. Nyinyir Fahri, yang menyebut Anies bakal gagal nyapres, Anies hanya dipakai mendulang massa bagi Partai NasDem, bahkan Fahri menyebut bandar bakal gagalkan pencapresan Anies, itu bisa disebut suara sekadar mengumbar asumsi saja Pengamat politik Jamiluddin Ritonga, menyebut ocehan Fahri itu bagai \"obrolan di warung kopi\". Apa yang disampaikan Fahri katanya, itu spekulatif. Jika salah, maka konsekuensi merugi buat partainya. Anies hanya dipakai mendulang suara bagi Partai NasDem, itu pernyataan menyederhanakan, seakan Fahri tak paham bahwa tanpa didukung partai politik, mustahil Anies bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Dan, NasDem memilihnya tentu punya perhitungan, dan itu pastilah keuntungan yang akan didapat. Soal-soal beginian semua orang pastilah tahu. Tapi saat Fahri mengungkitnya, itu sama sekali tidak strategis. Sedang bandar yang disebut Fahri akan menggagalkan pencapresan, itu ditanggapi Anies dengan canda sekadarnya. Anies mengembalikan dengan tanya, \"Kalau begitu tanya pada beliau saja (Fahri Hamzah), apa itu bandar, siapa bandar itu?\" Komen itu disampaikan Anies, dalam wawancara di kanal YouTube Total Politik, 4 Januari 2023. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto, pun tampak kesal menanggapi Fahri, saat menyebut Anies bakal gagal nyapres. Sergahnya, \"Penerawangan saya, justru Partai Gelora yang akan tenggelam karena kelakuan Fahri\". Jamiluddin Ritonga dan Gigin Praginanto, seperti mewakili suara netizen yang muncul dengan maha sadis, banyak ditemukan di berbagai grup perkawanan WhatsApp dengan komen tidak sepantasnya atas sikap Fahri, yang juga menyentil Partai Gelora. Main-main Fahri Hamzah, itu bukan main-main sembarangan. Tapi punya konsekuensi tidak kecil. Setidaknya Fahri, dan itu Partai Gelora, menampakan sikap politiknya saat ini, ada di posisi mana ia berdiri. Seolah pilihannya antitesis dengan PKS. Biarlah dalam Pemilu 2024, pilihannya itu diuji. Benar tidaknya sikap politiknya itu. Semua memang masih punya kemungkinan serba berkebalikan. Main-main Fahri itu bisa jadi sekadar main-main yang tak sebenarnya, meski penuh risiko, yang itu akan terus diingat dalam memori publik. Sulit bisa diurai, jika bandul politik ingin diubah dimainkan pada saatnya. Wallahu a\'lam. (*)
Pileg Tertutup, Akankah Pilpres Juga Tertutup?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa PDIP sangat bersemangat ikut mendorong pileg tertutup. Apa alasan? Dan apa kepentingannya? Dua pertanyaan yang berbeda bobot. Alasan ke publik akan selalu normatif, rasional dan ideal. Meminimalisir money politics, katanya. Bukankah money politics itu pelanggaran hukum? Ada pidananya? Mengapa sistemnya yang diubah, bukan penegakan hukumnya yang ditegakkan sebagai upaya pencegahan? Apakah ketika hukum tidak berhasil mengawal sebuah sistem, lalu sistemnya yang diubah? Sampai kapan cara berpikir seperti ini terus menjadi solusi? Apakah negara sudah terlalu apatis terhadap penegakan hukum? Apakah hukum sudah tidak bisa lagi mengontrol pelanggaran pemilu? Ketika security tak lagi bisa mengamankan rumahmu, jangan pindah rumah. Tapi, ganti security-nya. Itu cara berpikir yang bener. Masalahnya ada di security, bukan di lokasi rumahmu. Paham? Lalu, apa kepentingan PDIP mendorong pileg tertutup? Dan mengapa 8 partai lainnya kekeuh menolaknya? Ini soal elektabilitas. Cermati berbagai survei. Elektabilitas PDIP paling stabil. Mengapa? Karena semua kader PDIP, baik di DPRD maupun DPR, lebih dominan identitas partainya. Kader PDIP tidak menonjolkan identitas personalnya. Ketika ada survei partai, maka elektabilitasnya stabil. Sementara di partai lain, faktor siapa caleg yang maju akan sangat mempengaruhi elektabilitas partai tersebut. Karena itu, partai-partai ini butuh person. Butuh ketokohan yang bisa dijual. Butuh sosok yang bisa meraup suara untuk partainya. Butuh caleg yang bisa menghasilkan kursi di DPR maupun DPRD. Pindah partai dan munculnya tokoh baru di sejumlah partai menjadi fenomena yang akrab di setiap pemilu. Artis ini masuk partai anu, mantan pejabat ini jadi caleg partai di sana, dll. Jika sejumlah tokoh yang diharapkan mampu menjadi pendongkrak perolehan suara partai ini tidak muncul namanya di pemilu, maka sulit bagi partai itu menambah kursi di DPR maupun DPRD. Jadi, wajar jika di luar PDIP, semua partai yang punya kursi di DPR menolak pileg tertutup. Di sisi lain, usul pemilu tetutup untuk anggota legislatif berpotensi menjadi tujuan antara. Bukan tujuan finalnya. Jika pileg tertutup goal di Mahkamah Konstitusi (MK), kemungkinan akan merember ke pilpres tertutup. Tugas berikutnya adalah mengamandemen UUD. Arahnya? Pilpred 2024, presiden dipilih oleh MPR. Jika pemilu.legislatif tertutup, maka semakin terbuka untuk mendorong pilpres tertutup. Presiden tidak dipilih oleh rakyat lagi, tapi oleh MPR. Kembali seperti masa Orde Baru. Bagi bakal capres non-potensial, pilpres tertutup lebih menguntungkan. Bakal capres yang ektabilitasnya gak bergerak, gak naik-naik, selalu rendah dan tertinggal dari bakal capres yang lain, mereka dengan kekuatan partai dan uangnya lebih berpeluang untuk menang pada pemilihan di MPR. Dalam pilpres terrutup, yang dibutuhkan bukan lagi dukungan rakyat, tapi dukungan partai. Yang diperlukan bukan suara rakyat, tapi suara anggota MPR. Di sini, transaksinya akan lebih simpel. Jual beli suara lebih mudah dikondisikan. Suara rakyat? Tidak penting lagi. Capres tidak butuh. Nasib lembaga survei? Nganggur! Sepi job. Ini bukan hanya soal pileg tertutup. Ini bukan sekedar sabotase suara caleg oleh partai. Tapi, ini bisa merembet ke pilpres tertutup dimana suara rakyat juga akan disabotase oleh partai melalui anggota MPR. Pemilu tertutup layak dicurigai sebagai bagian dari sekenario untuk mengembalikan pilpres model lama yaitu presiden dipilih oleh MPR. Jakarta, 5 Januari 2023
Yaqut Jadi Presiden? Wow
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ULANG tahun Menag Yaqut Cholil Qaumas tanggal 4 Januari cukup heboh. Banjir do\'a dan harapan judulnya. Banyak ucapan selamat sebagaimana diberitakan berbagai media. Variasi narasi dari \"mengawal NKRI\", \"umat beragama tidak fanatik\", hingga do\'a agar Pak Yaqut \"menjadi Presiden tahun 2024\". Adalah Muanas Alaidid Ketua Cyber Indonesia dan mantan Caleg PSI pada Pemilu 2019 yang berharap itu melalui cuitannya \"Met Milad Gus@Ansor_Satu sehat selalu dan terus menginspirasi, semoga di tahun 2024 nanti kita do\'akan antum maju dan terpilih sebagai Presiden\". Jika do\'a dan harapan Muannas itu hanya basa-basi ya tidak masalah, biasa saja. Akan tetapi jika ucapannya serius ya lucu dan tepok jidat juga. Tidak kebayang Menag Yaqut yang kontroversial dalam banyak kasus keagamaan itu menjadi Presiden menggantikan Jokowi. Terakhir saja ia bercanda dan berani untuk mentertawakan seorang Rektor yang berzikir di sebelahnya. Yaqut Cholil akan menjadi Presiden RI yang mengenaskan dan mengkhawatirkan. Pertama, khawatir ia akan mengakui Baha\'i sebagai agama yang diakui dan merayakan hari raya Naw Ruz 178 EB secara nasional setiap ,tahun. Kalender merah. Kedua, khawatir menjadi tukang pancing. Mengafirmasi Syi\'ah dan Ahmadiyah sehingga memancing konflik tajam di masyarakat khususnya di kalangan umat Islam. Ketiga, mengatur ketat suara azan Masjid karena dinilai menyaingi gonggongan anjing. Umat lain terganggu sekurang-kurangnya lima kali sehari. Nanti azan itu dianggap bentuk intoleransi. Keempat, dikhawatirkan akan mengeluarkan Perpres agar Ormas Islam bergantian menjaga Gereja, Vihara atau Kelenteng. Mengenaskan. Kelima, dikhawatirkan keluar Perppu \"do\'a semua agama\" bukan saja untuk di lingkungan pemerintahan tetapi juga dimasyarakat. Sinkretisme sebagai tafsir resmi dari moderasi beragama. Jika Yaqut jadi Presiden maka Menteri Menteri harus ikut Diklatsar Banser. Erick Thohir adalah model, perintis dan teladan. Ilmu kebal konon telah didapat Erick. Lalu siapa Wapres yang patut mendampingi? Tidak sulit mencarinya karena ada tokoh yang hebat bergerilya dan mampu melompat sana sini. Siapa lagi kalau bukan Cak Imin. Mungkin Yaqut-Cak Imin menjadi pasangan ideal untuk rating tertinggi survey esok. Jika responden anak TK. Yaqut-Cak Imin adalah solusi bangsa untuk masa depan kelam. Dunia yang semakin pikun. Sudahlah tak usah bermimpi tentang Yaqut jadi Presiden sebab mengulangi masa \"Petruk dadi ratu\" kembali. Tapi kita tetap yakin bahwa Muannas Alaidid hanya berbasa-basi. Atau, apa salahnya sekedar berharap dan berdoa? Toh Iibadah juga. Cuma saja, bagi negeri dan bangsa ini dengan Jokowi menjadi Presiden saja sudah terasa sebagai musibah. Apalagi kalau Presiden RI 2024 itu adalah Yaqut Cholil Qoumas. Nah, Yaqut jadi Presiden? Wow. Bandung, 5 Januari 2023
POPULER
