OPINI
Belajarlah dari Presiden Vietnam
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEJUTAN terjadi dari salah satu negara ASEAN Vietnam. Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri karena ada bawahan yang terlibat korupsi. Padahal itu terjadi saat Nguyen masih menjadi Perdana Menteri. Dua Deputy Perdana Menteri melakukan kejahatan terhadap uang rakyat. Baginya tanggungjawab atasan atas kesalahan bawahan menjadi penting. Langsung atau tidak tentu berhubungan. Moral kepemimpinan yang baik adalah menyesal dan ikut merasa bertanggungjawab. Mundur adalah tenggang rasa sekaligus sikap ksatria. Itu yang dilakukan Presiden Nguyen Xuan Phuc. Vietnam bukan negara terpuruk, bahkan termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Pada tahun 2018 mencapai angka 6,6 % sedangkan Indonesia 5,4 %. Malahan kini pada kuartal II 2022 ketika Indonesia sulit menyentuh 6% justru Vietnam mencapai 7,72 %. Sejak Reformasi Doi Moi 1986, Vietnam berkembang pesat. 90 % warga bergerak di sektor pertanian. UMKM kuat, ekspor terbesar beras, kopi, karet, kacang-kacangan dan produk perikanan. Vietnam adalah negara \"next eleven\" berprospek menjadi negara maju. Nguyen Xuan Phuc memimpin negara yang bagus perkembangannya. Menjadi Presiden sejak 2021. Sebelumnya menduduki beberapa jabatan kenegaraan. Ia tidak serakah memperpanjang jabatan bahkan karena \"bersih\" ia ringan saja untuk mengundurkan diri. Tidak menjadikan jabatan Presiden untuk berperilaku KKN. Anak buah korupsi ia mundur. Presiden Indonesia harus belajar banyak pada Presiden Vietnam. Presiden Jokowi telah gagal membawa Indonesia menjadi negara pertumbuhan ekonomi pesat. Stagnan bahkan potensial menurun. Berbeda dengan Vietnam yang dilirik investor, kita mengemis-ngemis mencari investor. Dengan mengobral lahan dan menawarkan insentif segala. Menggadaikan kedaulatan pun nanpaknya siap-siap saja. KKN semakin merajalela. Vietnam tidak perlu punya aturan agar Presiden mundur, sementara Indonesia memiliki Tap MPR No VI tahun 2000 yang memberi jalan bagi Presiden dan pejabat negara lainnya untuk mundur teratur. Etika diwadahi oleh peraturan perundang-undangan. Sayangnya norma tinggal norma tetapi perilaku politik mengesampingkan norma itu. Vietnam negara sosialis yang tidak memiliki sila ketuhananan dan kemanusiaan akan tetapi menjaga dan menjalankan nilai moral dan etika. Jika belajar dari Vietnam Presiden Jokowi seharusnya mundur atas kegagalannya memimpin bangsa. Korupsi faktanya tumbuh subur sebagaimana diakui oleh Mahfud MD. Mahfud pula yang pernah mengingatkan soal Tap MPR No VI tahun 2000 tersebut. Mahfud MD juga yang berbicara tentang lingkungan \"Iblis\" dalam Pemerintahan. Mahfud MD sendiri tidak mundur demikian juga dengan Jokowi dan lainnya. Para pejabat ambivalen memang mahir dalam berteori dan bermanis kata. Akan tetapi sulit untuk melaksanakannya. Vietnam memberi pelajaran, tetapi kita tidak mau belajar. Mungkin ia atau mereka berkata kita bukan Vietnam, kita adalah negara Pancasila. Negara yang jauh lebih hebat. Para pemimpin yang merakyat dan melayani rakyat dengan sepenuh jiwa. Pemimpin berkelas dunia yang berjuang terus pantang mundur. Jika ada yang menyimpang termasuk melakukan korupsi maka itu hanya bunga-bunga saja. Mundur? Oh tidak. Berjuang dan berkuasa hingga babak belur adalah prinsip. Ketika rakyat sudah tidak percaya, tidak apa-apa juga sebab rakyat hanya kumpulan orang-orang yang mudah dininabobokan, diarahkan kemauannya dan diredam kemarahannya. Alat kekuasaan ada padaku. Aku adalah segala-galanya. Negara adalah aku dan aku adalah negara. Bandung, 20 Januari 2023
Prihatin, Kompetensi BI Seperti Amatir
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BI kaget. Masyarakat prihatin. Bukan prihatin karena BI kaget. Tetapi prihatin karena BI terkesan amatir, dan tidak profesional. BI terkesan tidak kompeten, mengeluarkan kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor yang nampaknya tidak ada dasar sama sekali. BI terkesan mau menghindar dari tanggung jawab atas kebijakan moneternya yang tidak efektif, dengan mencari alasan mengada-ada. BI mempertanyakan, kenapa dolar AS seakan-akan langka sehingga membuat kurs rupiah tertekan, padahal hasil ekspor 2022 sangat tinggi, mencapai 291,9 miliar dolar AS, dengan surplus neraca perdagangan mencapai 54,6 miliar dolar AS? Hal ini membuat Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, merasa banyak Devisa Hasil Ekspor (DHE) tidak masuk ke Indonesia, alias diparkir di luar negeri. Lucu juga, dugaan Devisa Hasil Ekspor diparkir di luar negeri hanya berdasarkan “perasaan”, seperti dikutip dari CNBC \"Pada saat itu, ada rasa kenapa dana itu kok gak masuk di perbankan kita,\" kata Destry lagi. Terlebih lagi, “perasaan” BI tersebut dilontarkan pada acara resmi konferensi pers, sehingga terlihat amatir. Karena, BI sebenarnya mempunyai data sangat lengkap untuk menjawab semua dugaan, pertanyaan atau keprihatinan terkait semua transaksi internasional antara Indonesia dengan luar negeri. Data tersebut bernama Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), disusun dan dipublikasi sendiri oleh BI, per triwulanan. di dalam NPI juga termasuk Neraca Perdagangan. Maka itu, BI seharusnya dapat menjawab dengan cermat apakah memang ada Devisa Hasil Ekspor yang tidak masuk ke Indonesia: berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan. Mari kita lihat data NPI 2022. Sejauh ini, data NPI yang sudah dipublikasi baru sampai Q3/2022. Sedangkan data NPI Q4/2022 baru akan dipublikasi bulan depan. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), ekspor hingga Q3/2022 mencapai 219,3 miliar dolar AS, dengan surplus perdagangan mencapai 39,8 miliar dolar AS. Pertanyaannya, apakah ada Devisa Hasil Ekspor tersebut yang diparkir di luar negeri? Kalau ya, berapa besar? Pada prinsipnya, semua transaksi lalu lintas devisa internasional akan tercatat di dalam sistem perbankan Indonesia, dicatat BI di dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Menurut data NPI, dana hasil ekspor yang masuk ke Indonesia hingga Q3/2022 tercatat 219,8 miliar dolar AS. Artinya, sesuai dengan data BPS. Karena hampir seluruh ekspor Indonesia menggunakan FOB, sehingga pencatatan BPS yang berdasarkan akrual sama dengan data NPI yang berdasarkan penerimaan kas. Artinya, praktis, semua Devisa Hasil Ekspor sudah diterima di Indonesia! Bukankah begitu? Data berbicara! Tetapi, kenapa dolar seakan-akan langka? Karena, ekspor dan surplus neraca perdagangan yang cukup tinggi tidak serta merta membuat cadangan devisa meningkat dan kurs rupiah menguat. Dan BI seharusnya sangat paham mengenai hal tersebut. Alasannya sebagai berikut, tercermin dari data NPI. Pertama, neraca perdagangan sektor Jasa untuk periode yang sama mengalami defisit cukup besar, yaitu 14,6 miliar dolar AS. Kedua, Neraca Pendapatan (Primer dan Sekunder) juga mengalami defisit cukup besar, yaitu 22,1 miliar dolar AS. Pendapatan Primer dan Sekunder adalah transaksi terkait pendapatan dari hasil investasi (dividen, capital gain, bunga) dan ketenagakerjaan (TKI/TKA). Penjumlahan semua ini dinamakan Neraca Transaksi Berjalan, menghasilkan surplus hanya sekitar 9 miliar dolar AS. Ketiga, yang sekaligus merupakan komponen NPI terakhir, adalah transaksi Modal dan Investasi (Finansial), yang dinamakan Neraca Transaksi Modal dan Finansial. Untuk periode hingga Q3/2022, ternyata aliran investasi dari luar negeri defisit 9,2 miliar dolar AS. Artinya, investor asing menarik kembali investasinya yang ada di Indonesia, dan terjadi capital outflow yang menekan kurs rupiah. Pertanyaannya, kenapa investor asing melakukan divestasi di Indonesia? Salah satu sebabnya karena selisih suku bunga acuan antara Bank Sentral AS (the Fed) dengan BI terus menyempit, hingga mencapai sekitar 1 persen, dan memicu capital outflows. Sepanjang tahun 2022, the Fed sudah menaikkan suku bunganya sebesar 4,25 persen. Sedangkan BI hanya menaikkan 2 persen. Tentu saja, BI sadar dan tahu konsekuensi dari kebijakannya ini akan memicu capital outflows dan menekan kurs rupiah. Maka itu, sangat aneh kalau sekarang BI menanyakan kenapa dolar AS langka. Malah terkesan menyalahkan eksportir memarkir devisanya di luar negeri? Kalau ada hasil ekspor yang diparkir di luar negeri, kemungkinan besar berasal dari manipulasi nilai ekspor, melalui transfer pricing, artinya nilai ekspor dibuat lebih rendah dari sebenarnya. Salah satu tujuannya untuk menghindari pembayaran pajak! (*)
Tenaga Kerja Pribumi Akan Menjadi Korban dan Dikorbankan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJALAN dengan rencana Khubilai Khan sejak abad ke-13 yang memang RRC sudah lama tanpa henti strategi menguasai Nusantara sudah terjadi, dan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Utusan yang bernama Meng Khi tersebut menemui Kertanegara pada tahun 1289, dan memintanya takluk kepada Kubilai Khan. Pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa masuk sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah ini terus meningkat, tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda. Biasa disebut Pecinan. Kebijakan China perantauan abad 21 meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dalam strategi tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang China di seluruh dunia tersebut, termasuk Indonesia adalah warga negara RRC, karena azas Ius Sanguinis. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Pada masa Presiden Sukarno, pernah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959. Isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang eceran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Karena kekurangan kapal pengangkut sebagian besar tetap tinggal di Indonesia. Peristiwa sempat mengganggu hubungan RI-RRC ini baru dapat diselesaikan setelah perundingan antara Bung Karno dan PM Cho En Lai, yang sengaja datang ke Jakarta Gempuran ekonomi dan politik China ujungnya akan akan menyingkirkan kaum pribumi. Anehnya terjadi keadaan yang sangat penyakitkan, ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Sementara PBB justru melindungi eksistensi warga pribumi. Melalui Sidang Umum PBB 13 September 2007, mengakui bahwa setiap belahan bumi itu ada penduduk asli (Indigenous People = Pribumi) yang harus dijaga. Pada pendiri bangsa ini sudah berfikir untuk melindungi anak cucu dari kejahatan yang akan memusnahkannya. Di situlah lahir Pancasila dan UUD 1945. Dalan realitas ekonomi dan politik yang hanya mengandalkan hutang dan investasi adalah sasaran yang empuk keterjang strategi ekonomi dan politik China Terbukti dalam masa pemerintahan saat ini tawaran manis Xi Jinping dari China berupa umpan yang berbahaya diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi nanti. Semua nota kesepahaman dari China ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan TKA warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Saat ini China di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan menguasai partai politik serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. China leluasa menguasai sumber sumber ekonomi negara khususnya Sumber Daya Alam (SDA). Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi ekonomi dan politik kaum Pribumi Nusantara bahkan sangat berbahaya bergerak untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai. Geliat Naga Melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden kita yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki China Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dengan kemasan TKA dalam strategi mereka tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Hal lain yang kurang di sadari oleh kebijakan TKA China masuk ke Indonesia bahwa sesuai perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara China dan Indonesia diawali klaim politik Mao Zedong yang mengatakan bahwa semua orang China diseluruh dunia termasuk di Indonesia adalah warga negara RRC karena asas Ius Sanguinis. Artinya bahwa semua tenaga kerja China akan dilindungi oleh RRC, perlindungan tersebut akan muncul berupa tekanan diplomatik ketika ada gangguan terhadap TKA China dan kondisi memaksa bisa berupa intervensi militer. Jauh hari Indonesia sudah dingatkan dari laporan koresponden Tribunnews, Richard Susilo dari Tokyo Rabu 25 Nopember 2015, bahwa Indonesia bisa berantakan gara-gara Cina: Masako Kuranichi dari Universitas Tsurumi dan Seigakin Jepang mengingatkan Indonesia agar sangat hati -hati terhadap gerakan China di Asia terutama Indonesia. Jangan sampai salah langkah kalau tak mau negeri Nusantara ini berantakan nantinya gara gara China. China punya rencana dan konsep besar sejak Oktober 2013 terhadap Asia yaitu Maritime Silk Road sering dijuluki One Belt One Road (OBOR), sebuah ide yang dilemparkan oleh Di Jinping . Secara kasar bisa dikatakan munculnya hegemoni China terhadap Indonesia. Kasus bentrokan TKA China dan kaum pribumi mulai terjadi karena jangka waktu tertentu pasti akan terjadi. Dan tragisnya tenaga kerja Pribumi akibat kebijakan ekonomi investasi yang langsung dikendalikan oleh pemilik modal dengan kendali strategi OBOR China. Tenaga Kerja Pribumi akan menjadi korban dan dikorbankan oleh penguasa kita sendiri. Dalam budaya Jawa akan menjadi tumbal pesugihan rezim ini yang salah dan tidak hati-hati terhadap rencana China yang sejak berabad-abad akan menguasai Indonesia. Saat ini telah menjadi kenyataan, hanya pertolongan dan campur tangan Tuhan yang akan bisa menolong bumi Nusantara ini. ***
Sambo Semestinya Dituntut Hukuman Mati
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TUNTUTAN JPU yang hanya \"seumur hidup\" untuk kejahatan Ferdy Sambo tidaklah memenuhi rasa keadilan. Pada diri Sambo terdapat banyak warna hitam mulai perjudian, narkoba, pembunuhan politik hingga kesadisan dan kekejaman. Warna itu terbaca publik saat yang bersangkutan diproses peradilan. Tidak ada alasan Majelis Hakim untuk memutuskan sesuai tuntutan JPU apalagi kurang. Bukti sangat jelas. Hukuman mati adalah semestinya. Ini untuk memenuhi perasaan keadilan masyarakat. Jika ada deal-deal terhadap Putusan maka ini menjadi sebuah malapetaka dalam hukum dan keadilan. Rakyat melihat bahwa peristiwa Duren Tiga itu adalah pembunuhan berencana bukan pembunuhan biasa. Melibatkan kekuasaan yang dominan dari Ferdy Sambo sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri dan Ketua Satgassus Polri. Luar biasa peran kejahatannya. Pasal 340 KUHP dengan ancaman mati pas untuknya. Lembaga Kepolisian telah dirusak dan dicemarkan. Elemen Pasal 340 KUHP telah JPU sepakati artinya Sambo melakukan pembunuhan berencana (moord). Dilakukan bersama-sama sesuai Pasal 55 KUHP. Maksimal hukuman adalah \"mati\". JPU sepakat tidak ada unsur yang meringankan. Dengan tuntutan \"seumur hidup\" memunculkan dugaan Sambo itu orang kuat. Artinya betapa lemah atau kalahnya hukum oleh pengaruh seseorang. Pandangan atau dugaan ini yang seharusnya JPU tepis. Buktikan hukum itu mandiri dan berwibawa. Bukan alat mainan atau kalah pengaruh. JPU adalah penegak hukum yang mewakili masyarakat bukan kepentingan terdakwa, penguasa atau lainnya. Apa yang JPU dakwakan telah terbukti. Tuntutan hukuman mati akan memberi efek jera (deterrent effect) dan menjadi sarana untuk menjaga ketentraman secara normatif. Merencanakan dan membunuh secara keji tidak dapat ditoleransi. Sebenarnya geng Sambo dapat dibandingkan dengan geng \"Wild Buch\" pimpinan Butch Cassidy yang gemar merampok kereta pembawa uang. Ditakuti atas ancaman dan kekejamannya. Harta rampokan konon dikubur di Landen Wyoming yang ditandai dengan sebuah pohon. Menjadi harta karun yang diburu kemudiannya. Satgassus adalah geng kejahatan yang berlindung dibalik penegakan hukum. Ini jelas sangat berbahaya. Perampok dan pembunuh adalah penjahat nyata, akan tetapi perampok dan pembunuh yang mengatasnamakan penegakan hukum sungguh mengkhawatirkan. Sejak didirikan oleh Tito Karnavian maka Ferdy Sambo menjadi figur penting dalam berbagai operasi. Blunder Sambo dalam kasus Duren Tiga menguak perilaku. Waktunya untuk menghentikan. Memberi pelajaran bahwa kejahatan tersembunyi akan terbongkar pada akhirnya. Oleh keangkuhan dan kebodohannya sendiri. Duren tiga baru mulai untuk membuka kerja geng \"Wild Buch\" lainnya, termasuk Km 50. Ini bukan cerita fiksi atau animasi tetapi fakta langkah seorang petinggi Polisi yang bernama Ferdy Sambo. Sambo adalah legenda kejahatan dari elit aparat penegak hukum. Film kriminal yang seru untuk dibuat di masa depan. Tentu Sambo bukan Rambo karena Rambo itu penegak kebenaran. Bandung, 19 Januari 2023
Orang Kaya Semakin Kaya, Orang Miskin Bertambah Banyak: Bukti Gagal Wujudkan Adil dan Makmur
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) IRONI Indonesia. Rakyat masih terjajah. Setidaknya, dalam bidang ekonomi, yang dikuasai dan dinikmati oleh kaum ‘borjuis’ oligarki. Mereka menguasai sumber kekayaan alam dan sumber ekonomi lainnya. Pandemi COVID-19 bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, pandemi merupakan bencana bagi kebanyakan masyarakat. Mereka dicekam ketakutan, kehilangan sanak saudara serta kerabat, dan banyak dari mereka kehilangan mata pencaharian. Di lain sisi, pandemi COVID-19 merupakan ‘kesempatan’ menambah kekayaan bagi segelintir orang ‘borjuis’ oligarki. Pertama, pandemi digunakan sebagai alasan untuk menambah defisit APBN dalam jumlah sangat besar. Defisit APBN 2020 mencapai hampir Rp956 triliun, dan defisit APBN 2021 mencapai Rp784 triliun. Artinya, nilai proyek yang dibiayai APBN meningkat drastis, baik terkait proyek bantuan sosial maupun proyek atas nama pemulihan ekonomi nasional, seperti Kartu Prakerja, Infrastruktur termasuk IKN, Kesehatan termasuk PCR, Sektor Keuangan, dan lainnya. Proyek-proyek tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi ‘borjuis’ oligarki yang mengerjakan proyek-proyek tersebut, dan membuat mereka menjadi tambah kaya. Kedua, pandemi membuat kebijakan moneter global menjalankan kebijakan suku bunga rendah dan quantitative easing membuat harga komoditas seperti mineral, batubara, minyak sawit dan komoditas perkebunan lainnya naik tajam. Hal ini membuat kekayaan ‘borjuis’ oligarki penguasa tambang dan perkebunan meningkat tajam. Menurut berita di CNBC 13/12/2022, kekayaan salah satu raja Batubara Indonesia dengan luas konsesi mencapai 81.265 hektar, Low Tuck Kwong, naik Rp148 triliun dalam satu tahun, atau naik 4 kali lipat dibandingkan 2021. Melalui Batubara, Low Tuck Kwong menjadi orang nomor 2 terkaya Indonesia, naik dari peringkat 30, dan kemudian peringkat 18 pada tahun 2021. Luar biasa. Pandemi telah membawa ‘borjuis’ oligarki berhasil menambah kekayaannya dengan jumlah yang sangat tidak normal. Negara sebagai pemilik kekayaan alam hanya mendapat sebagian kecil saja. Ketika ‘borjuis’ oligarki berpesta pora, rakyat sebaliknya menahan derita. Pajak naik. Harga pangan naik. Harga minyak goreng melonjak. Yang lebih mengenaskan, harga BBM, Pertalite dan Solar, juga dinaikkan. Cara menaikkan harga BBM sangat tidak manusiawi. Melalui ‘propaganda’ informasi yang akhirnya terbukti tidak benar. Katanya, subsidi mencapai Rp500 triliun. Bahkan Rp700 triliun. Yang semuanya terbukti tidak benar. Hasilnya mengenaskan. Jumlah penduduk miskin naik, di tengah orang kaya semakin kaya, di tengah Pendapatan Negara melonjak tajam, naik sekitar 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, subsidi BBM dipangkas, membuat kemiskinan meningkat. Jumlah penduduk miskin menurut BPS naik 200.000 orang dalam 6 bulan, dari 26,16 juta orang pada Maret 2022 menjadi 26,36 juta orang pada September 2022. Garis kemiskinan menurut BPS mempunyai pendapatan di bawah Rp487.908 per orang per bulan. Sangat rendah, termasuk kemiskinan absolut. Sedangkan garis kemiskinan menurut Bank Dunia, dengan pendapatan di bawah Rp1,1 juta per orang per bulan mencapai 167,8 juta orang pada 2021. Atau mencapai 60,7 persen dari populasi. Dengan kenaikan harga pangan dan BBM, angka kemiskinan ini sepertinya akan bertambah lagi. Kondisi ini jelas sangat tidak adil. Kemakmuran hanya milik kaum ‘borjuis’ oligarki. Sedangkan kebanyakan rakyat tetap miskin, atau dimiskinkan. Bukti pemerintah gagal mewujudkan Adil dan Makmur seperti diperintahkan konstitusi dan Pancasila. (*)
Emha Menggoyang Jokowi Sebagai Fir'aun
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih TRAGIS benar kehidupan dan otoritas hak-hak rakyat terpenjara sistem yang buruk, yang tak bermodal kesalehan sosial, demokratis untuk tegaknya daulat rakyat, ber-\'good governance - melayani rakyat\' & berkeadilan, berubah seperti kehidupan di zaman Fir\'aun. Firaun penguasa yang bengis, kejam dan nekad mengaku sebagai Tuhan. Dari musabab tafsir mimpinya oleh para ahli nujum, dia perintahkan algojonya membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Sebab dalam mimpinya, Firaun melihat kobaran api yang datang menghampiri dari arah Baitul Maqdis. Api tersebut membakar kota Mesir dan melahap seluruh bagiannya. Allah SWT, telah memberikan sinyal awal petaka untuk makhluk yang lemah, bodoh bersikap sombong, angkuh dan kejam terhadap sesama manusia, dikendalikan oleh para ahli nujum, seenaknya akan membunuh manusia. Kisah Raja Firaun menyimpan banyak pelajaran bagi setiap orang. Firaun dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang wajib dihormati dan minta disembah seluruh rakyatnya. Firaun tak segan memerangi Nabi Musa AS yang merupakan utusan Allah SWT. Skenario cantik dari Allah SWT, justru Musa menjadi anak angkatnya yang pada akhirnya akan memusnahkan Fir\'aun Asiyah istri Fir\'aun dialah yang menemukan tubuh Nabi Musa AS yang dihanyutkan orang tuanya dalam keranjang. Asiyah menolak aturan membunuh anak laki laki tersebut dan memilih tetap merawat bayi yang ditemukannya. Siapapun yang dikenal sebagai penguasa kejam berubah menjadi diktator mengabaikan bahkan menganggap sampah suara rakyat yang memiliki kekuasaan sah atas negara - wajar kena stigma sebagai penguasa berwatak Fir\'aun. Berani kritik beda pendapat dan membantah penguasa berisiko dikriminalisasi, tangkap dipenjara kalau perlu dibunuh. Cak Nun (Emha Ainun Najib) dalam satu ceramahnya di Surabaya tanggal 9 Januari 2023 menyebut secara tegas Jokowi adalah sebagai Fir’aun, lalu Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Hamman, dan Antony Salim serta 10 naga disebut sebagai Qorun.. Firaun juga ditopang oleh pejabatnya yang congkak dan gemar menakuti rakyat (Haman), ditopang para Qorun. Orang-orang yang gemar menumpuk harta dan kaum Balam, akibat korupsi yang sudah merambah di semua lini pejabat negara dari atas sampai bawah. Sindiran Firaun terhadap Joko Widodo oleh Muhammad Ainun Nadjib atau biasa dikenal Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, wajar-wajar saja lantaran ciri-ciri Firaun dan para pengikut, serta para penopangnya terdapat pada rezim saat ini, tidak perlu ada yang tersinggung kalau P Jokowi merasa dalam kepemimpinannya telah berada di jalan yang benar. Ciri-ciri Fir\'aun menurut Al Quran adalah penguasa yang sombong dan congkak, melampaui batas, meremehkan rakyat, memecah dan mengadu domba rakyat dan tidak peduli dengan rakyatnya yang sebagian sedang hidup dalam kesulitan-kesulitan yang nyata. Sebagaimana diketahui, Fir’aun itu selama ini dipahami sebagai penggambaran seorang raja lalim yang jahat. Lalu Hamman adalah sebagai penasihat utama Fir’aun dan sekaligus sebagai pelaksana proyek pembangunan menara yang digunakan Fir’aun. Sementara Qorun adalah orang kaya raya yang serakah. Kekuasaan dan kekuatan Firaunis berusaha semaksimal mungkin untuk tetap langgeng, dan gemar menindas rakyat dengan kebijakan dan keputusannya. Sudah jelas ada batasan kekuasaan dua periode masih merekayasa untuk perpanjangan jabatan bahkan jangan;-jangan ingin kekuasaan seumur hidup. Makanya dalam ajaran Jawa orang sombong, angkuh dan ingkar atas amanah kekuasaan untuk kebaikan justru mendatangkan kerusakan, akan: Kesandung ing Rata Kebentus ing Tawang: Tersandung di jalan yang yang rata dan terbentur udara kosong. Datangnya dari langit, ahirnya seperti Fir\'aun akan dihancurkan oleh Nabi Musa AS, semua berada dalam kekuasaan dan skenario-Nya. Prof. Din Syamsudin mengatakan: \"Ketika manusia sudah tidak ada yg mau melakukan amar ma\'ruf nahi mungkar maka alam akan bertindak\". Sentilan dan goyangan Emha tidak lain adalah bentuk amar makruf nahi mungkar. Dengan harapan yang kena semburannya segera menyadari dan kembali ke jalan yang benar, jangan terus merusak dan membawa rakyat tsenantiasa dalam kesedihan, kesusahan dan negara terus meluncur kearah kehancurannya. ****
China vs Indonesia
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEKHAWATIRAN terjadinya masalah sosial dari kedatangan dan keberadaan TKA kerja asal China di Indonesia mulai terbukti. Kasus konflik di area smelter PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Morowali Utara telah menewaskan dua orang tenaga kerja masing masing untuk TKA China dan Tenaga Kerja Indonesia. Bangunan dan kendaraan banyak yang terbakar atau hancur. Sebab terjadinya konflik berdarah ini belum jelas. Ada berita soal perundingan yang macet, TKI dipukuli atau disiksa, tuntutan aksi yang tidak dipenuhi hingga kesenjangan gaji TKA China dan TK Indonesia. Apapun sebabnya maka faktor arogansi TKA China memang kuat. Maklum pabrik itu \"milik\" mereka. Investor sebagai \"owner\". TKA China adalah anak emas investor. Kritik atas \"banjir\" nya TKA China sudah sejak lama. Kekhawatiran bukan hanya persoalan kesenjangan sosial atau budaya tetapi juga politik dan keamanan. Kedaulatan negara yang dapat tergerus. Rezim \"lapar\" investasi membuka peluang bagi penjajahan baru. China adalah teman dekat rezim. Jokowi menyapa Xi Jinping sebagai \"Kakak Besar\". Luhut Panjaitan menjadi Duta investasi China. PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) merupakan perusahaan nikel yang dimiliki oleh pengusaha tambang asal China Tony Zhou Yuan. Kemenaker sudah didesak untuk melakukan tindakan hukum dan sanksi berat kepada PT GNI karena perusahaan ini dinilai melakukan banyak pelanggaran antara lain tidak memiliki peraturan perusahaan, kontrak bagi pekerjaan yang berstatus tetap, pemotongan upah, PHK sepihak serta keselamatan kesehatan karyawan. Masalah TKA China jangan dianggap remeh oleh Pemerintah. Sentimen publik sangat kuat. Bagai api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat membakar. Bisa saja dimulai konflik antar karyawan. Pada aspek yang lebih luas, kesenjangan sosial ekonomi dan kiprah politik warga keturunan juga perlu mendapat perhatian. Tidak ada sama sekali pengendalian dan pengaturan. Jumlah TKA China dalam catatan resmi Kemenaker \"hanya\" sebesar 40 ribu lebih. Itu adalah TKA terbanyak di Indonesia. Jepang urutan kedua dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan. TKA China ternyata bukan hanya tenaga ekspert tetapi juga buruh kasar. Ini persoalan besar di tengah tingginya angka pengangguran kaum pribumi. Konflik berdarah di Morowali jangan semata disalahkan pekerja atau karyawan pribumi lalu diproses hukum, TKA China yang mungkin menjadi penyebab bahkan membunuh juga patut diproses hukum. Jika penanganan tidak adil maka persoalan menjadi tidak selesai. Berbuntut panjang dan tuntutan pengungkapan fakta independen dapat mengemuka. Urusan nikel sebenarnya Indonesia kena semprot WTO. Kalah gugatan dari Uni Eropa dalam Dispute Settlement Body WTO. Jokowi Banding dan berargumen serius untuk membela. Entah kepentingan bangsa atau China. Kini terjadi peristiwa berdarah di area smelter PT GNI Morowali. Bukan Indonesia lawan Uni Eropa tetapi Indonesia lawan China. China Vs Indonesia. Elemen bangsa Indonesia seharusnya tidak menjadi pembela atau budak China. Meski tidak perlu berprinsip go to hell China. Bandung, 18 Januari 2023
Morowali Membakar Asap, Mengobar Senyap
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Ebiet Ghofur Ade pernah bersenandung kisah derita orang-orang yang terusir dan tergusur. Digambarkannya dengan tangis tersembunyi, ada amarah tersekat dalam rongga dada. Berkecamuk duka haru biru, jiwa-jiwa yang terpinggirkan. Seperti itulah Morowali Sulawesi Tenggara, mewakili perasaan rakyat Indonesia yang terhempas dari harga diri dan kehormatan, yang terbuang dari kemakmuran dan keadilan. Bukan hanya tergusur, rakyat kerap mengalami perampasan hak-hak mendasar dalam hidupnya. Negara kaya sumber daya alam dan berlimpah sumber daya manusia, terbiasa melumuri rakyat dengan derita dan nista pada kesehariannya. Keringat, darah, dan nyawa yang menghidupi nasionalisme dan patriotisme, harus dibayar dengan penindasan dan kebiadaban di sepajang zaman kemerdekaan negerinya. Terutama kemerdekaan untuk bangsa asing yang mewujud kolonialisme dan imperialisme modern, nikmat memperkosa kemolekan Indonesia. Bersama jongos lokal yang setia, penjajahan kembali berjaya di kekinian Nusantara. Nikel, minyak, gas, sawit dan emas serta pelbagai rahmat Tuhan yang melengkapi kemerdekaan negara bangsa Indonesia. Tak tersentuh dan mustahil dirasakan manfaatnya oleh kebanyakan rakyat. Amanat terabaikan, meski tersirat dan tersurat direkomendasikan Pancasila dan UUD 1945. Republik menjadi lahan subur bagi bangsa asing, namun menjadi lahan gersang bagi rakyat pribumi. Terjebak utang karena ambisi kerakusan materi, ramah dan santun melayani bangsa asing, namun beringas pada rakyatnya sendiri. Menjadi bangsa kuli di atas bangsa kuli, sistem dan perilaku kekuasaan sukses menjadikan bangsa asing bangga, bahagia, dan sejahtera. Rakyat tetap bergumul dengan kemiskinan, didera derita panjang dalam hamparan kekayaan negerinya. Eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa, kokoh, dan angkuh bertengger di bumi Pancasila. Dalam penjajahan gaya baru berwajah kapitalis dan komunis gaya baru pula, oligarki beserta ternak-ternaknya menyeringai. Memamerkan taring tajam dan siap memangsa, mencabik-cabik kedaulatan rakyat. Kejahatan begitu sempurna dan lengkap dalam rezim kekuasaan. Dengan kekuatan modal korporasi, politisi bersama birokrasi menggunakan uang, jabatan, dan senjata menjadi mesin pembunuh paling efektif bagi kebanyakan rakyat yang lemah. Melumpuhkan konstitusi sembari membungkam demokrasi, membuat rezim kekuasaan menjadi semakin korup, bengis, dan menjadi psikopat tirani. Kerusuhan Morowali Sulawesi Tenggara yang melibatkan pekerja dan warga lokal dengan TKA Cina, bagaikan menyadarkan publik, bahwasanya pemberontakan sosial tak pernah mati betapapun gegap-gempitanya penindasan menggongong. Cacing yang lemah dan melata pun akan menggeliat saat terinjak. Rakyat seakan memberi sinyal, \"silent majority\" kini mulai bersuara. Mulai ada denyut dan detak bahasa di tengah kesunyian kepasrahan. Gemercik api mulai menjalar tertiup angin kegelisahan dan kegundahan. Kata-kata kesadaran kritis dan perlawanan yang tak pernah terucap, perlahan mulai mewujud aksi. Pikiran tak lagi mencerahkan dan bahasa tak lagi menyadarkan. Hanya tindakan yang bisa disampaikan mewakili rasa. Anarkis yang mengakhiri akumulasi frustasi, menjadi alat komunikasi paling hakiki. Seperti mengulang episode revolusi saat melawan kolonialisme dan imperialisme, rakyat mulai mendobrak konstitusi. Menjebol dan membangun, memandang hukum feodal akan menjadi penghalang perubahan, seperti kata Bung Karno yang menjadi pegiat revolusi. Tragedi Morowali di tengah masifnya kebiadaban bernegara, perlahan menjadi mukadimah yang mengakhiri kejumudan rakyat. Tak sekadar tergusur dari kekayaan lahannya, rakyat juga tergusur dari negara kesejahteraan. Warga Morowali bagai membakar asap yang sudah membumbung tinggi seantero negeri. Mengobar panas suhu rakyat yang dingin dalam kesunyian. Asap sudah mengepung jantung dan membelenggu denyut nadi kehidupan rakyat. Membuat rakyat sesak napas, sulit dan tak mampu lagi bernapas menghirup udara kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan api yang menyebabkan asap. Namun asap beracun yang menyembur dari kerusakan penyelenggaraan negara. Asap hitam mengepul syahwat kekuasaan rezim, yang memicu api perlawanan dan pemberontakan rakyat terindas. Pada akhirnya, semua hanya bisa melihat dan menunggu apa yang akan terjadi kelak pada rakyat, negara, dan bangsa Indonesia. Dalam keheningan dan terpinggirkan dari suara mayoritas atas tirani minoritas. Gejolak suara-suara yang selama ini bungkam pada kerinduan akan kemakmuran dan keadilan sosial, kini mulai berbisik nyaring dan keras. Terutama ketika Morowali, membakar asap mengobar senyap. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 17 Januari 2023/24 Jumadil Akhir 1444 H.
OJK Penyidik Tunggal Kejahatan Keuangan Sebagai Solusi Cerdas (Bag-2)
Oleh Kisman Latumakulita – Wartawan Senior FNN KEJAHATAN yang terjadi di industri keuangan mana saja di muka bumi bukanlah sebagai kejahatan yang biasa-biasa saja. Pada umumnya disebut dengan kejahatan kerah putih (white collar crime). Namun ada juga yang menyebut kejahatan di sektor keuangan ini dengan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime). Tingkat kerusakan dari kejahatan white collar crime atau extra ordinary crime bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional sebuah negara. Kejahatan kelompok ini juga hampir dipastikan melibatkan ahli-ahli akuntansi dan pembukuan laporan keuangan. Sangat sulit untuk bisa diketahui atau dideteksi masyarakat umum. Penegak hukum juga tidak mudah untuk mendeteksi kejahatan kelompok ini sejak dini. Para penegak hukum seperti penyidik kejaksaan, kepolisian serta KPK (gabungan penyidik dari jaksa dan polisi) umumnya juga kesulitan. Kejahatan akuntansi tidak mudah untuk bisa dideteksi sejak dini. Penyidik kejaksaan, kepolisian dan KPK biasanya baru melakukan penyelidikan jika dampak dari kejahatan akuntansi sudah meluas. Sudah merugikan masyarakat dalam jumlah yang besar. Menyembunyikan kejahatan akuntansi melalui rekayasa laporan keuangan rutin atau pembukuan tahunan pasti dilakukan dengan sangat rapi. Terlihat seperti tidak ada masalah yang menimpa perusahaan. Apalagi kalau kita tidak punya keahlian akuntansi untuk membacanya. Untuk bisa mendeteksinya kejahatan akuntansi sejak dini, sangat butuh sumber daya manusia yang punya kemampuan dan keahlian akuntansi di atas rata-rata. Paling kurang punya kemampuan atau kebiasaan untuk membaca neraca laporan keuangan. Tidak cukup untuk mereka para penegak hukum yang biasa-biasa saja. Skandal rekayasa laporan pembukuan yang terjadi pada Enron baru diketahui tahun 2001. Kasus Enron sangat mengguncang bursa saham Amerika Wall Street. Kasus besar yang menimpa Enron ini melibatkan perusahaan akuntansi terbesar dunia, yaitu Arthur Andersen. Padahal Arthur Andersen adalah satu lima perusahaan akuntansi terbaik dan terbesar dunia. Tiga perusahaan akuntansi lainnya adalah Ernst & Young, Deloitte & Touche, Pricewaterhouse Coopers (Pwc) dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Skandal Enron yang terjadi 2001 itu, sebagai kejahatan akuntansi terbesar di dunia. Kasus ini berakibat perusahaan gas alam dan energi terbesar di Amerika yang berkantor pusat di Houston Texas itu bangkrut untuk selamanya. Perusahaan akuntansi Arthur Andersen, yang dibangun oleh Arthur E. Andersen tahun 1913. Ketika itu perusahaan mempekerjakan 85.000 karyawan di seluruh dunia. Akibat skandal Enron, Arthur Andersen yang menyandang predikat sebagai perusahaan akuntansi terbaik dan tertua di dunia itu tutup. Perusahaan akuntansi yang berkantor pusat di Chicago, Illinois itu tutup untuk selama-lamanya. Padahal penerimaan Arthur Andersen tahun 2001 adalah U$ 9,3 miliar dollar. Arthur Andersen dinyatakan bersalah oleh Securities and Exchange Commission (SEC), karena merekayasa pembukuan keuangan Enron. Rekayasa keuangan Enron yang dilakukan perusahaan akuntansi yang mempekerjakan 85.000 karyawan di seluruh dunia itu nyaris sempurna. Kejadian tahun 1997, namun baru diketahui awal 2001. Kejahatan yang dilakukan Arthur Andersen untuk Enron adalah menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya. Melakukan modifikasi neraca keuangan untuk memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Persekongkolan Enron dan Arthur Andersen adalah menerapkan praktek akuntasi yang dikenal dengan mark to market accounting. Pencatatan aset tidak didasarkan pada nilai bukunya, tetapi nilai pasar. Praktek akuntansi model ini barakibat pada Enron mempublikasikan keuntungan berdasarkan proyeksi bisnis. Bukan berdasarkan profit yang sebenarnya. Setelah membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corporation tahun 1997 senilai U$ 2 miliar, di laporan keuangan, pendapatan Enron meningkat drastis. Pendapatan Enron yang semula hanya U$ 2 miliar, meningkat menjadi U$ 7 miliar masih di tahun yang sama. Dampaknya Enron memposisikan diri sebagai perusahaan gas dan listrik terbesar di Amerika. Tidak puas dengan membeli perusahaan lain. Ambisi Enron makin menjadi-jadi dengan membentuk unit usaha Enron Online (EOL) pada oktober 1999. EOL adalah unit usaha Enron yang bertugas memasarkan produk energi Enron secara online melalui website. Dampaknya, hanya dalam waktu singkat EOL berhasil melakukan transaksi sebesar U$ 335 miliar pada tahun 2000. Laporan keuangan Enron menjadi kinclong. Kondisi ini semakin mengaburkan publik, karena rencana ambisius Enron membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi (high speed broadband). Untuk proyek ini, Enron merogok kas ratusan juta dollar. Dampaknya, walaupun keuntungan belum tampak di pembukuan, namun harga saham Enron di bursa saham Wall Street meningkat drastis dari US 9 menjadi menjadi U$ 40 per saham. Bahkan naik lagi menjadi U$ 90,56 per saham. Enron lantas mendapat pujian setinggi langit dari media massa Amerika dan Eropa. Majalah FORTUNE memuji Enron sebagai perusahaan Amerika yang paling Inovatif selama enam tahun berturut-turut (one of the most admired and innovative companies in the world). Namun kejahatan laporan keuangan Enron yang sangat kreatif, rapih, dan sistematis sejak tahun 1997 itu mulai terkuak di akhir 2001. Pada 30 November 2001 Enron di Eropa melaporkan kebangkrutannya. Lalu dua hari kemudian, Enron yang di Amerika mengajukan permohonan perlindungan akibat bangkrut. Kasus Enron merupakan kebangkrutan perusahaan dengan aset terbesar di Amerika. Sekitar 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Tuntutan kepada direksi dan pemegang saham Enron dimulai enam tahun kemudian, yaitu 2002. Namun rancangan kejahatan keuangan Enron sudah dimulai sejak 1997. Kasus Enron sebagai contoh bahwa kejahatan akuntansi pembukuan tidak mampu untuk dideteksi sejak dini oleh para penyidik sekaliber Federal Bureau of Investigation (FBI) sekalipun. Masalah terlalu rumit dan njelimet (sophisticated and maticulous). Kejahatan laporan keuangan yang melibatkan Enron dan Arthur Andersen ini tidak cukup untuk dipahami penyidik yang biasa-biasa saja. Diperlukan penyidik yang punya kemampuan di atas rata-rata. Penyidik yang mengerti akuntansi. Mampu membaca neraca pembukuan rugi-laba. Paham tentang proyeksi bisnis berdasarkan nilai pasar. Proyeksi bisnis berdasarkan nilai buku (book value), sebab sangat berdampak terhadap pergerakan harga saham di pasar modal (capital market). Untuk mendapatkan para penyidik dengan kualifikasi seperti ini hanya adanya di pasar modal, institusi perbankan, asuransi, multifinance dan dana pensiun. Mereka ini terbiasa membaca laporan keuangan tahunan atau triwulan. Mengerti proyeksi bisnis berdasarkan market value. Memahami proyeksi bisnis berdasarkan book value. Kini sebagian besar dari mereka ada dan berkumpul di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sangatlah cerdas, tepat dan rasionil bila pembuat norma hukum (Pemerintah dan DPR) kini mempercayakan OJK sebagai penyidik tunggal kejahatan di industri keuangan. Kejahatan di industri keuangan berbeda antara langit dengan bumi dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang (money loundering). Bersambung.
PKI Korban Kejahatan TNI?
Oleh: Radhar Tribaskoro - Presidium KAMI PERISTIWA 1965 dalam pandangan sejarah kita adalah pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh PKI kepada kekuasaan pemerintahan yang sah. Pemberontakan dimanapun menimbulkan perang sipil. Di dalam perang berlaku hukum dibunuh atau membunuh. Itu sebabnya setiap perang melahirkan tragedi. Adanya tragedi tidak identik dengan pelanggaran HAM. Pesawat-pesawat pembom Amerika sewaktu PD II pernah meluluh-lantak kota-kota di Jerman, ribuan penduduk sipil mati. Apakah AS dituntut melanggar HAM? Anggapan adanya pelanggaran HAM dalam Peristiwa 1965 mengaburkan fakta tentang \"pelaku-korban\". Bagaimana bisa dibilang \" PKI adalah korban\", padahal senyatanya mereka adalah pelaku pemberontakan? Itu sama saja dengan menulis sejarah baru: PKI adalah korban kejahatan TNI. Setelah para anggota PKI direhabilitasi dan dikompensasi, maka dalam waktu dekat PKI pun akan direhabilitasi dan dikompensasi. PKI akan disahkan menjadi partai baru. Ini adalah konsekuensi \"PKI adalah korban\". Konsekuensi logis selanjutnya adalah menghukum para pelaku kejahatan HAM. Kalau nanti hal ini tidak dilakukan maka hal itu adalah karena kebaikan hati PKI sebagai korban. PKI kemudian menjadi pahlawan. Inikah yang kita inginkan? Bandung, 15 Januari 2023
POPULER
