OPINI
Setelah Gagal Memperpanjang Masa Jabatan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak Gugatan Judicial Review atas UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Pemohon Herifudin Daulay dalam Perkara No 4/PUU-XXI/2023 dengan Amar Putusan \"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya\". Artinya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No 7 tahun 2017 yang menjadi obyek gugatan adalah konstitusional. Putusan MK ini sama dengan Putusan terdahulu dalam perkara Judicial Review No. 117/PUU-XX/2022. Bahkan dengan pertimbangan hukum yang sama pula. Dalam pembacaan Putusan Hakim Ketua Anwar Usman menyatakan \"oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan MK No 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo\". Maka gagal lagi upaya untuk memperpanjang masa jabatan Presiden melalui proses Judicial Review lewat Mahkamah Konstitusi. Meski Judicial Review ini diajukan oleh pemohon perseorangan akan tetapi fakta politik sulit ditepis akan adanya \"kemauan istana\" untuk memperpanjang masa jabatan tersebut. Jokowi berwajah formal \"tidak menginginkan\" tiga periode, akan tetapi \"aspirasi\" yang menghendaki perpanjangan menurutnya tidak boleh dilarang karena itu konsekuensi dari demokrasi. Jokowi memainkan kebijakan dubious melalui \"kasak kusuk politik\". Atas kegagalan memperpanjang melalui proses gugatan MK tersebut, maka beberapa hal yang mungkin menjadi implikasi atau konsekuensi adalah : Pertama, Pemilu 2024 harus dan akan dijalankan dengan terus menyiapkan Presiden boneka Istana untuk menghadapi calon yang dinilai kuat. Skema menang dengan segala cara termasuk curang adalah \"sacred mission\". Kedua, memperpanjang dengan alasan non yudisial. Pandemi Covid 19 hampir sukses untuk menjadi sebab, kondisi keuangan yang berat dibuat sebagai alasan rasional serta kekacauan yang mungkin diciptakan. Hukum pun dapat dimainkan untuk sejumlah kepentingan. Di samping upaya Istana tentu rakyat pun memiliki peluang untuk menindaklanjuti Putusan penolakan perpanjangan. Sekurangnya dua hal, yaitu : Pertama, segala cara yang dilakukan Presiden selama ini telah banyak melanggar asas kejujuran, amanah, sportif dan pemuliaan atas hak-hak rakyat. Sesuai dengan Tap VI/MPR/2001 maka sudah saatnya untuk mendesak secara kuat agar Presiden mundur dari jabatannya karena telah banyak melakukan penistaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, melawan Undang-Undang. Dengan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang melabrak UU No 24 tahun 2003 tentang MK Presiden Jokowi telah melakukan \"penghianatan negara\". Begitu juga dengan penerbitan Keppres No 17 tahun 2022 yang melawan UU No 26 tahun 2000. Terakhir Presiden telah melanggar UU No 39 tahun 2008 mengenai rangkap jabatan. Dengan dapat didesak untuk mundur sesuai Tap MPR No VI/MPR/2001 dan dapat dimundurkan atau dimakzulkan sesuai aturan UUD 1945 Pasal 7A maka sebenarnya Presiden Jokowi saat ini memang sudah tidak layak lagi untuk menjabat sebagai Presiden RI. Maka gagalnya upaya untuk \"memperpanjang\" masa jabatan Presiden melalui mekanisme hukum ternyata dapat berimbas pada upaya untuk \"memperpendek\" masa jabatan Presiden secara hukum pula. Bangsa ini butuh pemimpin yang lebih segar dan mumpuni. Bukan pemimpin basa basi dan tukang cari sensasi. Miskin prestasi dan anti demokrasi. Bandung, 1 Maret 2023
Rezim Joshep Stalin
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOSHEP Stalin salah seorang pemimpin Uni Soviet, pernah mencabuti bulu seekor ayam hingga gundul, dia membiarkan ayam menjadi ringkih, merintih dan lemah, kemudian memberinya sedikit demi sedikit remah roti. Seolah melupakan rasa, pedih dan sakit, ayam itu mendekati Stalin dan memakan setiap remahan roti yang diberikan Stalin. Tentu tidak terlalu mengenyangkan dan juga tidak menyembuhkan luka si Ayam, namun perilaku Stalin berhasil menjadikan ayam penurut dan terus menerus mengikutinya. Fragmen ini merupakan tutorial kejam lagi sadis bagi para penguasa untuk menjadi otoriter agar mampu menundukkan rakyatnya dan meredam gejolak. Caranya adalah perlakukan rakyat seperti ayam, singkirkan semua yang rakyat miliki, miskinkan rakyat dan kemudian berikan rakyat sedikit bantuan serta harapan, selanjutnya rakyat akan mengikuti penguasa selamanya. Terkadang dalam kondisi sangat terjepit, rakyat kehilangan nalar dan ketajaman akal sehingga rela melakukan apapun berdasarkan keinginan penguasa dan sistem otoriter yang menguasai mereka. Beralasan sekadar untuk bertahan hidup, padahal merekapun mengetahui justru sumber masalah bagi kehidupan mereka adalah berkuasanya penguasa dan diterapkannya sistem otoriter. Maka untuk menuju perubahan memang sangat membutuhkan usaha serius membangun kesadaran, meningkatkan taraf berfikir, mempertajam pemikiran, menumbuhkan keberanian, menjaga konsistensi dan siap mempersembahkan pengorbanan.***
Hidup Mewah Pegawai Pajak Cermin Kegagalan Kementerian Keuangan
Oleh: Anthony Budiawan- Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PAJAK merupakan sumber pendapatan utama pemerintah, diperoleh dengan cara paksa, melalui undang-undang. Di lain pihak, penerimaan pajak akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, menjaga kesehatan publik, dan lainnya. Intinya, pajak merupakan hak masyarakat, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus diawasi secara ketat, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh dikorupsi. Kebocoran pajak bisa berakibat sangat buruk, apalagi untuk negara seperti Indonesia yang mempunyai angka kemiskinan sangat tinggi, membuat pemerintah sulit memberantas kemiskinan, membuat utang pemerintah membengkak. Ironinya, sudah banyak kasus korupsi pajak yang melibatkan pejabat pajak. Antara lain kasus korupsi oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan periode 2016-2019, Angin Prayitno Aji. Pelaku penyuapan adalah PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016; PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Itu yang ketahuan. Mungkin masih banyak kasus kebocoran pajak yang tidak atau belum ketahuan. Ya bisa saja. Karena, faktanya, ada pejabat pajak yang hidup mewah, mungkin tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pejabat pajak, sehingga patut diduga dari korupsi pajak. Masih ada 13 ribu lebih pegawai pajak yang belum mengisi laporan hartanya (LHKPN). Ada apa? Di lain sisi, penerimaan pajak turun terus. Apakah kondisi ini ada hubungannya dengan korupsi dan kebocoran pajak? Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) hanya sekitar 10 persen, salah satu yang terendah di ASEAN, lebih rendah dari Vietnam, Malaysia, atau Thailand. Salah satu target kebijakan tax amnesty 2016/2017 akan meningkatkan rasio pajak menjadi 14,6 persen di 2019, nyatanya hanya 9,8 persen. Ada selisih sekitar 5 persen. Jumlah ini hampir mencapai Rp1.000 triliun dengan PDB 2022 yang mencapai hampir Rp20.000 triliun. Kenapa rasio pajak Indonesia begitu rendah? Apakah karena ada kebocoran pajak, dan yang tertangkap hanya fenomena puncak gunung es, yang artinya, yang tidak terungkap, atau belum terungkap, jauh lebih besar dari yang kelihatan? Sepertinya, Menteri Keuangan tidak mampu menaikkan rasio pajak yang terus turun. Tax amnesty gagal total, rasio pajak malah turun setelah diberlakukan tax amnesty. Yang menjadi sasaran, masyarakat kelompok bawah. Pajak PPN naik, harga BBM naik. Angka kemiskinan naik. Semua ini mencerminkan Menteri Keuangan gagal total. Wajib mundur. (*)
Wayang Zulkifli
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM Pembukaan Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Semarang Ketum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan tokoh pewayangan Werkudara atau Bimasena yang diasosiasikan kepada PAN sebagai panglima perang yang siap bertempur pada tahun 2024 dengan tambahan kalimat \"keputusan tetap ada pada panglima tertinggi\". Kalimat tersebut dikaitkan dengan sinyal PAN yang memberi tempat kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Mungkin sebagai Capres dan Cawapres. Secara resmi PAN sendiri saat Rakernas Agustus 2022 mengajukan 9 nama untuk Capres yang diantaranya Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Anies Baswedan, Khofifah Parawansa, Airlangga dan lainnya. Panglima tertinggi yang disebutkan dan dimaksud Zulhas adalah Presiden sebagaimana ungkapannya \"bagi kami Presiden adalah segala-galanya. Bagi kami Presiden adalah panglima tertinggi kami. Jadi kami akan mengikuti setiap arahan Presiden\". Saat menyebut panglina tertinggi Zulkifli menatap kepada Jokowi dan Jokowi pun tersenyum. Ada empat hal yang menjadi problema demokrasi dari fenomena ini, yaitu : Pertama, budaya jilat yang merajalela dan menjadi penyakit dari Ketum Partai Politik. Di samping tampilan Ketum PAN Zulkifli Hasan di Rakornas ini, juga Ketum Partai Gerindra yang rajin berpolitik puja puji. Padahal Presiden Jokowi sendiri adalah \"kader\" PDIP. Ironi ada pernyataan \"bagi kami Presiden adalah segala-galanya\". Kedua, panglima perang yang menunggu arahan panglima tertinggi dalam pewayangan itu tidak bisa dibawa ke dalam sistem politik berbasis Konstitusi. Ketum Partai bukan bawahan Presiden. Presiden menurut UUD 1945 bukan pula panglima pertinggi angkatan perang. Panglima tertinggi adalah Panglima TNI. Teringat budaya mohon arahan atau petunjuk itu kepada figur Harmoko di masa Orba dulu. Ketiga, Capres tebak-tebakan atau untung-untungan. Secara resmi PAN menyodorkan 9 nama , tetapi disebut dalam pantun \"Indonesia jaya\" nya Zulhas hanya Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Sudah begitu tergantung arahan Jokowi lagi. Beginilah sikap politik yang tidak jelas. Rakyat dipaksa untuk menonton pemimpin yang semakin tidak jelas. Keempat, kesalahan utama di negeri ini adalah Ketum partai yang merangkap dengan jabatan Menteri. Sementara kedudukan Ketum itu menentukan. Akibatnya partai politik sebagai kekuatan infrastruktur politik terkooptasi oleh Presiden. Sebagai alat perjuangan politik rakyat partai politik telah bergeser menjadi aparat Pemerintah. Akhirnya demokrasi menjadi slogan semata. Pemilu bukan menjadi ciri dari demokrasi akan tetapi demokrasi ada untuk Pemilu. Diluar itu bisa otokrasi atau monarki. Kalimat \"Presiden adalah segala-galanya\" menjadi bukti dari sebuah sistem politik otokrasi, atau monarki. Wayang Zulkifli tentang Werkudara sedang bermain atau dimainkan. Dalang semakin bersemangat bertutur tentang perang saudara antara Amarta dan Astina. Ternyata pemenangnya bukan Pandawa atau Kurawa tetapi sang Dalang itu sendiri. Dalang itu bernama Ki Oligarki. Bandung, 28 Februari 2023
Memberi Angin PKI
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Keppres No 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu ternyata mengarah pada permohonan maaf dan pemberian kompensasi kepada aktivis, simpatisan dan keluarga PKI. Meski terkait dengan pelanggaran HAM berat lain akan tetapi yang mencuat dan hangat sejak awal adalah tuntutan agar Pemerintah memohon maaf kepada kader dan keluarga PKI. Jokowi sendiri telah menyatakan pengakuan yang secara implisit dinilai sebagai permohonan maaf. Pengakuan yang disampaikan pada bulan Januari 2023 tersebut menuai berbagai tanggapan baik pro maupun kontra. Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom langsung mengusulkan penghapusan peristiwa-peristiwa tersebut dari pelajaran sejarah. Hebat sekali. Keppres No 17 Tahun 2022 itu ternyata bertentangan dengan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut tidak membuka peluang bagi terjadinya penyelesaian non yudisial. Pelanggaran HAM berat harus diselesaikan melalui proses peradilan. Atas kesewenang-wenangan tersebut sebaiknya dilakukan Judicial Review melalui Mahkamah Agung. Teriakan kader, simpatisan serta keluarga PKI bahwa mereka adalah korban dan PKI itu tidak bersalah adalah bertentangan dengan fakta sejarah yang sebenarnya. PKI terbukti sebagai dalang gerakan penghianatan negara. Melakukan pembantaian terhadap petinggi TNI dan umat Islam. PKI itu anti agama. Pada masa Pemerintahan Jokowi ini ada nuansa memberi angin kepada PKI untuk merehabilitasi diri dan bangkit kembali. Muncul semangat untuk mencabut Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 yang melarang PKI dan penyebaran faham Komunisme-Marxisme/Leninisme. Kemudian kader atau keluarga PKI berada di Parlemen dan jabatan Pemerintahan, larangan sweeping simbol PKI dengan alasan demokrasi serta keluarga PKI yang dibolehkan masuk TNI. Gonjang ganjing hubungan keluarga Jokowi dengan PKI yang dikemukakan Bambang Tri belum terklarifikasi tuntas. Bambang sendiri terus menerus menjadi pesakitan. Pembelian lukisan mahal \"Petruk dadi Ratu\" dari mantan Seniman Lekra sayap PKI dinilai bentuk simpati. Hingga kini belum ada satu katapun dalam pidato Presiden Jokowi tentang perlunya mewaspadai bahaya PKI dan Komunisme. Tidak masuk Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans RUU HIP, pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, Pancasila 1 Juni 1945 serta minimalisasi fungsi agama adalah indikasi adanya upaya agar RUU ini menjadi \"pintu ideologis\" bagi komunisme atau sekurang-kurangnya ideologi kiri untuk menginfiltrasi atau mendominasi. Untunglah gerakan MUI dan kekuatan umat Islam berhasil menggagalkan. Buku anggota DPR RI \"Aku Bangga Menjadi Anak PKI\" merupakan cermin dari atmosfir ruang terbuka bagi penerimaan dan kebangkitan PKI di rezim Jokowi. Keppres penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat untuk peristiwa tahun 1965 menjadi bagian dari agenda itu. PKI dianggap sebagai korban. Mahfud MD minta masyarakat agar percaya kepadanya bahwa Keppres 17 tahun 2022 itu bukan untuk menghidupkan PKI, masalah utamanya saat ini adalah siapa yang percaya? Bandung, 27 Februari 2023
Pamer Kekayaan dan Hancurnya Revolusi Mental Jokowi
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle Telah menjadi perbincangan publik yang mengenaskan saat ini ketika anak pejabat pajak, Mario, hampir membunuh David, anak petinggi Anshor. Sebenarnya ini urusan personal, soal perempuan, soal remaja, namun bergeser kepersoalan nasional, karena Mario menggunakan mobil harga milyaran pada saat menganiya David. Rakyat heran, bagaimana pejabat pajak eselon3 bisa punya mobil Rubicon? Lalu orang mengetahui pejabat itu memiliki uang Rp. 56 Milyar. Dari mana? Padahal dengan asumsi penghasilan dia Rp. 25 juta sebulan, selama setahun kekayaan dia Rp. 300 juta. Itu kalau tidak dikurangi belanja dan bersisa untuk ditabung. Jika penghasilan dia selama sepuluh tahun konsisten Rp 300 juta setahun, maka kekayaan dia maksimal Rp. 3 Milyar. Dari mana pejabat pajak itu memperoleh Rp. 53 Milyar lainnya? Goreng-menggoreng isu dan keinginan tahuan masyarakat, khususnya di dunia maya, bergeser dengan isu para pejabat pajak mempunyai klub mewah, MOGE (motor gede). Klub MOGE di Indonesia diasosiasikan dengan kalangan kaya raya, karena motor ini harganya seratusan juta lebih. Kalau \"touring\", untuk rekreasi, kalangan ini pastinya menghabiskan uang belanja yang besar, karena Club seperti ini terkait dengan restoran mewah dan fasilitas mewah lainnya. Berapa uang yang mereka keluarkan? Uang sendiri atau uang pembayar pajak, klien gelap mereka? Adanya Club MOGE Blasting Rijder ini diungkapkan oleh Sri Mulyani, menteri keuangan, yang prihatin dengan terbongkarnya kekayaan Rafael, ayah Mario. Namun, Sri Mulyani tidak bisa berkelit bahwa dia sendiri memiliki MOGE, sebagaimana dilancir CNN Indonesia, 27/2/23 dalam tema \"Daftar Pejabat Kemenkeu Punya Motor Gede\". Bak pepatah \"mendulang air memercik muka sendiri\", dengan simbol kepemilikan MOGE ini, maka anak-anak buah Sri Mulyani tentunya bangga mencontoh pemimpinnya. Harga MOGE Sri Mulyani itu mencapai Rp. 147 juta. Sri Mulyani tentu sadar membeli atau memiliki ini. Begitu juga ketika Sri Mulyani beberapa tahun lalu diberitakan punya sepeda super mewah, Brompton. Isu di seputar kementerian keuangan berlanjut bahwa saat ini 13.800 pegawai kemenkeu atau sekitar 40% belum menyerahkan laporan kekayaannya ke KPK. Meski ini sudah diperdebatkan oleh Sri Mulyani, bahwa masih ada waktu sebulan lagi untuk melengkapinya, namun kepercayaan rakyat atas kementerian keuangan, saat ini menurun dahsyat. Bagaimana membandingkan pejabat kita dengan pejabat Malaysia yang saat ini memotong gaji sebesar 20%, karena prihatin. Pemerintah Malaysia, dalam berita theedgemarkets.com/node/646796, setuju pemotongan gaji ini sampai ekonomi recovery. \"Air hujan turun dari langit\" tentunya. Ini sering dikutip untuk merujuk pada isi keteladanan. Orang-orang itu mencontohkan apa yang pemimpinnya lakukan. Apakah cuma pejabat Kemenkeu dan atau keluarganya yang mempunyai budaya hedonisme, glamour diantara kemiskinan rakyat saat ini? Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menganjurkan kehidupan sederhana. Dalam tempo 27/3/2019 Jokowi mengatakan \"\"Kalau pake jas mahal, dan jas itu pakaian orang Eropa, Amerika. Orang Indonesia cukup pakai yang murah, baju putih, seperti yang saya pakai\". Pada tahun 2014, Jokowi mengiklankan pakaiannya, dari sepatu, celana hingga kemeja, yang ditotak hanya seratusan ribu rupiah. Dalam tulisannya tentang Revolusi Mental, Jokowi mengatakan bahwa hedonisme dan budaya materialistik harus dikikis habis. Percayakah kita dengan Jokowi? Marilah kita lihat daftar tas yang digunakan anak mantu Jokowi. Sebagaimana diberitakan Era. Id , 2/1/23, pertama adalah Hermes. Harga tas ini senilai Rp. 503 juta rupiah. Harga ini setara dengan 5-10 rumah buruh di Bekasi. Koleksi tas mewah Silvi, menantu Jokowi itu cukup banyak, dengan harga fantastis. Daftar 10 tas mewah anak mantu Jokowi itu dapat dilihat di dream.co.id/photo/jarang-pamer-10-koleksi-tas-mewah-selvi-ananda-mantu-jokowi-terakhir-harganya-bikin-menjerit-2301051.html Keteladanan seorang pemimpin itu diuji dalam rumah tangga atau keluarganya. Dengan koleksi tas aja, hanya tas, yang harganya puluhan sampai ratusan juta rupiah, tentu Jokowi gagal dalam mengajarkan budaya hemat dan mencintai produk dalam negeri. Apalagi jika kita masuk lebih dalam dengan mempertanyakan bagaimana perolehan dana anak-anak Jokowi yang berangka ratusan milyar saat ini? Kenapa Jokowi membuat pesta perkawinan anaknya Kaesang yang begitu glamour? Jadi ketika berbagai berita mengulas harta dan pakaian glamour istri Sambo, Putri Chandrawati, istri-istri pejabat negara yang berpose di Swiss beberapa tahun lalu, jaksa Ema dengan tas mewah di sidang Sambo, Jaksa Pinangki dengan mobil milyaran, pejabat polisi Brigjen Andi Ryan dengan kemeja belasan juta dan lain sebagainya terdapat benang merah bahwa elit-elit kekuasan Jokowi adalah kelompok hedonis, hidup ber mewah, glamour dan jauh dari sensitifitas terhadap wong cilik. Agenda Perubahan Rusaknya budaya elit pejabat dan keluarga mereka sudah menjijikkan. Rakyat disuruh taat bayar pajak dan rakyat miskin hidup dengan subsidi. Pertumbuhan rekening orang-orang kaya naik naik 14% (2021) dan 13,8% (2022), ini diukur pada pemilik rekening Rp. 5 Milyar. Pemilik rekening Rp 2-5 Milyar juga naik signifikan. Tax ratio tetap kecil, di bawah 10%, karena orang-orang miskin gagal merubah nasib lebih baik, untuk bayar pajak. Gaji buruh tetap kecil, sehingga gagal bayar pajak lebih besar. Pejabat kemenkeu kaya raya. Apakah ini yang disebut Revolusi Mental? Yang jelas kita sudah tahu bahwa 9 tahun rezim Jokowi berkuasa, hedonisme dan budaya glamour pejabat semakin menjadi-jadi. Rakyat tidak bisa banyak kritik, karena demokrasi sudah mati. Aktifis dan ulama kritis di penjara, ditangkapi. Namun cita-cita Jokowi memperbaiki Indonesia semakin oleng, bak kapal yang akan tenggelam. Hutang bengkak terus, borokrasi rusak, rakyat kurang terurus. Untuk itu kita perlu memikirkan sebuah \"New Deal\", sebuah kesepakatannya baru tentang Indonesia. Mau dibawah kemana Indonesia setelah Jokowi? Anies sudah memaparkan pikiran poltiknya beberapa hari lalu, tentang Demokrasi dan Jalan Keadilan. Tapi bagaimana soal budaya glamour pejabat? Bagaimana memperbaiki akhlak penguasa? New Deal ini adalah perubahan. Bukan status quo. Status quo akan memperdalam krisis mental. Perubahan akan bicara kebangkitan. Kebangkitan seperti apa? Pertama, kita harus mereformasi total birokrasi negara. Mentalitas pejabat dirubah dengan akhlak. Revolusi mental dirubah dengan revolusi akhlak. Semua pejabat harus ikut pengajian-pengajian dan mendekat diri pada spiritualitas. Termasuk ibu2 pejabat. Kedua, kekayaan pejabat negara harus dibatasi. Orang-orang kaya boleh menjadi kaya, asalkan tidak terkait kekuasaan. Tidak boleh ada menteri, misalnya, yang punya ikatan dua tingkatan atau hubungan darah, dengan pengusaha besar. Ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, memperluas kehidupan komunal yang religius. Kehidupan komunal untuk melihat rekam jejak pemimpin dalam lingkup rakyat secara langsung. Religiusitas terhubung dengan agenda komunal. Pilihannya bukan dengan clubbing dan arisan mewah lainnya. Sehingga menambah kekuatan moral elit dan rakyat. Penutup Budaya hedonisme dan glamour kalangan pejabat pajak dan pejabat negara lainnya semakin menghiasi perbincangan publik. Dari mulai mobil mewah Jaksa Pinangki, tas mewah Jaksa Ema, baju mahal Brigjen Rian Hidayat, tas 500 juta menantu Jokowi, pejabat pajak dengan Club MOGE, pejabat pajak Rafael dengan kekayaan 56 Milyar, dan lain sebagainya. Semua ini menunjukkan kegagalan total Revolusi Mental Jokowi yang menganjurkan kesederhanaan dan menyingkir budaya materialistik. Jokowi gagal menjadi panutan, karena keluarganya juga glamour, selain pembantunya. Ke depan perlu ada kesepakatan baru tentang perubahan, New Deal. Perubahan atau Change ke arah mana? Kita perlu mengeser Revolusi Mental dan menguburnya, dengan menggantikan dengan Revolusi Akhlak. Para penguasa ke depan harus berakhlak. Tidak suka glamour dan harus pro rakyat miskin. Di Malaysia misalkan, seluruh pejabat kementerian memotong gajinya 20% sebagai simbol keprihatinan. Sri Mulyani di Indonesia mempunyai Motor Gede dan sepeda Brompton yang mahal sekali. Kedepan pejabat keuangan negara harus steril dari glamour dan KKN. Mereka harus berakhlak kharimah. Jika kita pertahankan status quo, dengan rezim penerus Jokowi, Indonesia akan tenggelam. Musnah. (*)
Bobolnya Pajak Kami
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN Kondisi Kristalino David Azora (17), korban penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mario Dandy Satriyo (20), di RS Mayapada semakin membaik. Ventilator yang dikenakan David sudah mulai dicopot, pertanda kinerja kesehatannya semakin pulih. Di balik penganiayaan tersebut ternyata menguak banyak hal soal permainan di DJP, karena itu ayah Dandy, yakni Rafael Alun Trisambodo—Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II—mengundurkan diri bersamaan dengan pencopotan jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penopotan jabatan itu untuk melancarkan pemeriksaan atas kekayaan Rafael yang tidak wajar. Penganiayaan itu berhasil membongkar banyak hal di DJP, termasuk harta kekayaan Rafael Alun, Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai, bahkan kekayaan Menkeu Sri Mulyani. Rafael Alun adalah puncak gunung es dari permainan di DJP. Karena jumlah kekayaan yang didaftaran di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp56,1 miliar, jumlah yang sangat fantastis. Andaikan gaji Rafael Rp100 juta per bulan, maka dibutuhkan 500 bulan, atau 41 tahun, untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu. Selain itu Rafael ternyata tidak memasukkan mobil Jeep JK Rubicon, motor gede Harley Davidson, sejumlah rumah mewah, dan mungkin saja sejumlah aset lainnya yang disembunyikan. Sosok Rafael adalah puncak gunung es dari permainan pejabat DJP yang berhasil memperkaya diri sendiri, di belakang itu kemungkinan besar masih banyak pejabat DJP—atau pejabat Kemenkeu--yang bermain, hanya saja belum terbongkar. Dalam sebuah informasi bersumber dari LHKPN yang beredar di Whatsapp, sejumlah pejabat eselon II Kemenkeu ternyata memiliki kekayaan super mewah. Sebut saja Dirjen Kekayaan Negara Sionald Silaban memiliki kekayaan mencapai Rp53,33 miliar pada 2021. Jumlah itu melombat 150,61% dibandingkan kekayaannya pada 2017 yang masih di level Rp21,28 miliar. Sementara Dirjen Anggaran Askolani, dalam informasi tersebut, disebutkan memiliki kekayaan Rp43,26 miliar pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 99,44% jika dibandingkan kekayaannya pada 2017 sebesar Rp21,69 miliar. Sementara Dirjen Pajak Suryo Utomo pada periode yang sama memiliki kekayaan sebesar Rp14,45 miliar pada 2021, atau naik 135,34% dibandingkan posisi 2017 sebesar Rp6,14 miliar (selengkapnya lihat tabel). Suryo Utomo diketahui aktif di klub BlastingRijder DJP dan sempat memamerkan motor gedenya bersama para pejabat DJP lainnya. Karuan saja Menkeu Sri Mulyani minta klub itu dibubarkan karena dianggap membangun persepsi negatif terhadap DJP. Tindakan penganiayaan Dandy terhadap David, benar-benar membongkar betapa pejabat DJP telah membobol kekayaan negara. Aset negara yang seharusnya masuk ke kas negara, dinikmati sendiri oleh Rafael, dan tentu saja terbuka kemungkinan oleh para pejabat Kemenkeu lainnya. Walaupun kita sangat meyakini, dari 32.191 pegawati Kemenkeu—dimana lebih dari 25.000 ada di DJP--masih lebih banyak lagi para pejabat atau pegawai DJP lainnya yang bersih, jujur, dan menghindari tindakan hanky pengky atau jabatan yang disandangnya. Terkait kekayaan Rafael Alun, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan lembaga yang dipimpinnya sudah lama memantau keanehan transaksi di rekeningnya sejak tahun 2012. Transaksi di rekeningnya mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilenya, menggunakan pihak ketiga sebagai nominee. Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai transaksi di rekening Rafael, ada unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena itu ia minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit khusus transaksi di rekening Rafael. Dan hasil audit tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku lembaganya segera memanggil yang bersangkutan terkait hal tersebut. Waktu pemanggilan sedang dijadwalkan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan, para tikus-tikus di DJP, di Kemenkeu, benar-benar berhasil merobohkan keuangan negara. Penerimaan pajak pada 2022 sebesar Rp1.717,8 triliun yang susah payah dipungut seperak demi seperak, harusnya bisa lebih besar untuk kemakmuran rakyat. Seorang mantan Direktur Intel Pajak yang enggan menyebutkan namanya mengatakan potensi penerimaan pajak bisa 5 hingga 10 kali lebih besar dari kenyataannya. Karena selain masih banyak underground ekonomi, juga karena adanya permainan para pegawai pajak. Ada beberapa modus para pegawai, bahkan pejabat DJP, bermain dengan wajib pajak (WP), terutama WP raksasa. Pertama, mengecil-kecilkan laporan revenue perusahaan, sehingga basis pengenaan pajak bisa lebih kecil. Kedua, membesar-besarkan biaya, sehingga basis pengenaan pajak juga bisa lebih kecil. Ketiga, melakukan negosiasi mengenai besaran pajak yang harus dikenakan. Keempat, melakukan transfer of pricing, seperti mengenakan harga ekspor yang lebih rendah kepada rekanan atau bahkan perusahaan afiliasi di luar negeri. Sehingga basis pengenaan pajak bisa lebih rendah. Kelima, mendirikan perusahaan-perusahaan baru dan mengkondisikan perusahaan baru tersebut dalam keadaan merugi, sehingga basis pengenaan pajak terhadap perusahaan induk bisa lebih kecil. Masih banyak lagi financial engineering yang bisa dilakukan pegawai atau pejabat DJP dengan WP. Mereka selain menjadi pegawai atau pejabat DJP, juga menjadi konsultan atas WP-WP jaringannya, atas tindakan tersebut mereka mendapatkan fee atau kick back. Tentu saja semua tindakan ini sangat disesalkan terjadi, karena telah merobohkan sendi-sendi penerimaan pajak yang seharusnya bisa lebih besar. Itu sebabnya diperlukan sistem yang baku yang bisa mengeleminir semua tindakan hanky pangky Rafael Alun dan kawan-kawan. Dikabarkan ada 13.000 pegawai Kemenkeu yang tidak melaporkan LHKPN, walaupun Menkeu Sri membantah, namun hal itu diyakini ada walaupun tidak sebesar yang dikabarkan. Kalau kekayaan Rafael mencapai Rp56,1 miliar harus diperiksa, dipelototi, diaudit, apakah kekayaan Menkeu Sri Mulyani sebesar Rp67,26 miliar perlu diperlakukan sama? Negeri ini terlalu kaya untuk dipermainkan oleh Rafael dan kawan-kawan. Negeri ini terlalu kuat untuk digerogoti para tikus pajak. Negeri ini harus dibenahi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harapan itu masih ada! (*)
Jangan Ada Revolusi Lagi
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa INDONESIA terbelah. Ini fakta yang cukup menghawatirkan. Sebabnya cuma satu: penguasa berpihak kepada satu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lainnya. Kalau penguasa berada di tengah, tak ada lagi keterbelahan. Ini cukup membuat bangsa ini was was. Muncul trigger, ini akan jadi ledakan. Potensi ledakan sangat besar. Ada tiga hal yang potensial jadi trigger terjadinya ledakan. Pertama, ubah UUD 45 untuk tiga periode. Wacana tiga periode terus dicarikan celah untuk bisa direalisasikan. Terjadi penolakan masif oleh rakyat yang didukung oleh sejumlah partai yaitu PDIP, PKS dan Demokrat. Lihat kembali survei dari berbagai lembaga. Kedua, tunda pemilu. Gagal upayakan tiga periode, wacana tunda pemilu juga masih terus digaungkan oleh sejumlah pihak yang menjadi agen pro-status quo. Tunda pemilu pun tidak mendapatkan celah, meski tetap terus dimunculkan. Mayoitas rakyat menolaknya. Ketiga, kriminalisasi Anies Baswedan agar tidak bisa nyapres 2024. Penjegalan terhadap Anies sudah berjalan lama. Terang-terangan, masif dan sistemik. Logika yang jernih akan mengkonfirmasi kebenaran ini. Bukti penjegalan terlalu banyak untuk bisa diperlihatkan. Mulai dari upaya menggagalkan program-program Anies di DKI. Ada berbagai bentuk tekanan kepada partai-partai yang telah dan akan mengusung Anies. Terakhir, menjegal Anies lewat Formula E. Sederhana publik menyimpulkan Formula E sebagai bagian dari upaya penjegalan Anies melalui project kriminalisasi. Di memori publik, Formula dijadikan alat kriminalisasi Anies. Kenapa? Baca saja Majalah Tempo. Bagaimana tekanan kepada penyidik yang tidak menemukan alat bukti dalam kasus Formula E, dipaksa untuk mentersangkakan Anies. Beritanya jelas, terang benderang, detail dan ada aktor-aktor yang disebutkan namanya. Sulit untuk dibantah. Di sisi lain, kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menelan kerugian negara 191 M gak berlanjut. Pembelian tanah milik Pemprov DKI di Cengkareng Jakarta Barat tahun 2015, aman dan diabaikan begitu saja. Tanah milik Pemprov DKI dibeli oleh Pemprov DKI sendiri. Harga permeter 6,2 juta dibeli 17.5 juta. Temuan BPK, ada selisih 14,1 juta permeter. Begitu juga dengan kasus bus Trans Jakarta yang mangkrak. Ada perlakuan yang berbeda dan bahkan timpang. Yang jelas ada unsur korupsi diabaikan, gak ada dua alat bukti dikejar-kejar. Tiga peristiwa di atas, yaitu tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies berpotensi besar menjadi ledakan jika dipaksakan. Jerami keringnya sudah ada yaitu bangsa yang terbelah, dan nampaknya ada yang sengaja merawat keterbelahan. Dan bensinnya terdedia, yaitu pihak-pihak yang tidak ingin Jokowi berkuasa sampai 2024. Mereka adalah kelompok yang tidak mendapatkan panggung di era Jokowi dan juga di pilpres 2024. Mereka menunggu ada pemantiknya. Tiga periode, tunda pemilu dan kriminalisasi Anies yang mereka tunggu. Terjadi, maka ledakan akan muncul. Di situlah revolusi berpotensi pecah. Negara akan porak poranda. Satu kata: harus dicegah! Jangan beri kesempatan pihak manapun untuk memantik terjadinya revolusi. Caranya? Buang jauh-jauh wacana tiga periode dan tunda pemilu. Jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Anies yang sedang mendapat dukungan massa luar biasa besar. Jangan sampai dukungan massal ini berubah menjadi gelombang revolusi. Jakarta, 27 Pebruari 2023
Jalan Tebas Menghadang Pencapresan Anis Baswedan Skenario Penundaan Pemilu 2024
Oleh : Dr.Rahman Sabon Nama - Analis Politik/ Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara PDKN MENCERMATI situasi politik nasional menjelang pemilu 2024 ,dengan munculnya Capres Anis R.Baswedan rupanya membuat gusar presiden Joko Widodo untuk mempertahankan status quo pemerintahannya, sehingga presiden berupaya melunakkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui beberapa kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Dewan Syuro PKS Dr.Salim Segaf di Istana Bogor beberapa hari lalu. Tujuannya agar PKS tidak mendukung pencalonan Anis Baswedan pada Pemilu 2024 ,ternyata usahanya Gagal Total alias GATOT. Terakhir upaya serupa ditugaskan melalui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk membangun komunikasi politik dengan PKS, akan tetapi pimpinan PKS enggan dan menghindari pertemuan dengan Ketum Gerindra . Akhirnya pada 23 Februari 2023 , melalui Mukernas PKS secara resmi menetapkan Anis R. Baswedan sebagai Capres diusung bersama parpol Nasdem dan Partai yang Demokrat pada pemilu 2024. Kini suasana kehidupan politik rakyat menjelang Pilpres 2024 semakin kompleks terkait dengan pengelompokan anggota masyarakat terhadap partai politik , kelompok kepentingan ,media komunikasi politik dalam dukung mendukung Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 . Suasananya membuat para pendukung semakin tidak nyaman, saling membantai dan menjatuhkan lawan politik dengan cara yang kurang sehat dan tidak beradab antara Capres pro pemerintah dan Capres pro rakyat. Mendukung seorang calon dalam pilpres tentu tidak sama dengan seperti mendukung klub sepakbola. Suasana kebatinan kehidupan politik rakyat yang mempunyai harapan dan keyakinan adanya perubahan dengan lahirnya pemerintahan baru melalui proses demokrasi lima tahunan akan membawa perbaikan nasibnya. Nasib bangsa dan negaranya lebih baik dengan sosok pemimpin yang bisa dipegang adalah janjinya dan harapan yang disampaikan melalui program keberpihakan pada rakyat yang ditawarkan seorang Capres. Suasana kehidupan politik pemerintah saat ini terlihat masif dengan adanya upaya melakukan penundaan Pemilu sebagaimana yang dilakukan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Cs, dengan memanfaatkan supra politik lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional seperti aparat kelurahan/desa,Parpol,KPK , KPU dan Polri di satu sisi akan berhadapan dengan kelompok politik masyarakat bahwa tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu 2024 . Siituasi demikian nuansanya akan membawa suasana kebatinan Presiden Joko Widodo menjadi panik dan gusar menjelang berakhir masa jabatan pemerintahannya. Bahwa mekanisme Demokrasi Pancasila sudah diatur melalui konstitusi dan UUD 1945 harus dipatuhi pemerintah. Analisa pelaksanaan demokrasi Pemilu 2024 yang mungkin terjadi adalah : 1.Bahwa proses Demokrasi Pancasila melalui Pemilu 2024 diperkirakan ada skenario hanya dikiuti oleh dua pasangan Capres yaitu pasangan Anis R.Baswedan dan pasangan Prabowo Subianto. 2. Isu penundaan Pemilu akan direalisasikan dengan menjadikan Anis Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang pendaftaran capres pada akhir Agustus 2023 bisa berjalan mulus, sehingga Anis batal diajukan Parpol pengusung (Nasdem,Demokrat dan PKS) sebagai capres pada Pemilu 2024. 3. Pasangan Capres Prabowo Subianto Ketiban berkah apabila Anies ditersangkakan oleh KPK menjelang pendaftaran pasangan capres akhir Agustus 2023 tsb, akan membawa berkah tersendiri bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto lenggang sendirian jalan tebas menuju Istana Negara tanpa pesaing menjadi calon tunggal di Pilpres 2024 UU Pemilihan Umum No.7 tahun 2017 memungkinkan Pilpres 2024 hanya diikuti satu pasangan calon presiden-wakil presiden Apabila skenario penundaan Pemilu 2024 dilakukan KPU untuk memperpanjang masa jabatan presiden Joko Widodo bisa berjalan dengan tantangan kemungkinan terburuk yang akan terjadi yaitu ; Satu: Semua Parpol yang memiliki kursi di legislatif pusat dan daerah akan mendukung langkah penundaan pemilu tersebut dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diskenariokan akan mengeluarkan keputusan penundaan Pemilu 2024. Kedua : Putusan penundaan Pemilu oleh KPU bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945 karena UU Pemilu memerintahkan KPU tetap harus melanjutkan tahapan Pilpres jika hanya ada satu pasangan calon . Apabila terjadi penundaan Pemilu,maka kelompok politik masyarakat memfonis pemerintahan Jokowi telah melakukan kudeta terhadap konstitusi /pembangkangan atas perintah konstitusi negara. Bahwa domokrasi Pemilu 2024 sebagai sarana rekruitmen pimpinan nasional mutlak dan wajib hukumnya dijalankan pemerintahan Joko Widodo. Ketiga : TNI menjalankan politik negara, bila terjadi penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan Joko Widodo , TNI dan kelompok politik masyarakat dapat mengambil alih pemerintahan Joko Widodo dengan menunjuk seorang tokoh independen menjadi presiden peralihan dan diberikan kewenangan untuk menyaring Partai politik baru ,membentuk DPRS/MPRS untuk membuat UU Pemilu, mengangkat komisioner KPU serta diberikan kewenangan dengan menyelenggarakan pemilu dipercepat 6 bulan. Keempat Penjegalan Anis menjadi Capres dan penundaan pemilu 2024 akan membawa konsekwensi terjadinya konflik horisontal menuju perang saudara yang akan membawa kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia serta berdampak keselamatan presiden Jokowi dan keluarganya terancam. Suasana kehidupan kenegaraan yang tidak menentu akibat penjegalan Anis dan penundaan pemilu itu akan dimanfaatkan pihak asing terutama China komunis dan Amerika Serikat/Israel Cs dalam pertarungan mondialnya untuk menanamkan pengaruh dan hegemoninya di Indonesia,. Mereka memanfaatkan para pengkhianat bangsa sesuai dengan kepentingannya masing-masing baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sehingga Indonesia berpotensi dijadikan sebagai negara konflik seperti terjadi di Timur Tengah dan Afganistan. Diduga kedua negara besar itu difasilitasi pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas bebas Visa untuk turis asing untuk mengirimkan tentara bayarannya ,sudah tersebar masuk diberbagai daerah yaitu Papua , Sulawesi, Maluku ,Kalimantan,Sumatera dan pulau Jawa. Oleh karena itu Indonesia harus diselamatkan melalui jalan lurus yang harus ditempuh agar negara kita tidak terjerumus dalam kekeliruan dan kesalahan. Biarkan proses politik pencapresan Anis Baswedan terus berjalan sebagai suatu proses demokrasi yang lazim dan untuk mempertahankan status quo bertarunglah secara kesatria di Pilpres 2024. Jakarta ,25 Februari 2023.
Siapapun Capresnya, Asal Jangan AHY Jadi Cawapres (Bag-2)
Oleh Kisman Latumakulita – Wartawan Senior FNN KAMIS 23 Februari lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkunjung ke Kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Kunjungan politik di antara para politisi yang sedang membangun koalisi. Namanya “Koalisi Perubahan”. Targetnya, dicapai kesepakatan yang kokoh untuk sama-sama mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) Februari 2024. Kepada wartawan Surya Paloh mengatakan, “Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih dari pantas untuk mendampingi Anies” (Kompas.com 23/02/2022). Ada yang menilai kalau pernyataan Surya Paloh ini sebagai sinyal kuat kalau AHY direstui untuk menjadi kandidat calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan. Namun ada juga yang beranggapan lain. Pernyataan Surya Paloh itu bisa saja sebaliknya. Surya Paloh terkenal politisi yang matang. Politisi yang mengalami dan merasakan semua orde yang ada di Indonesia. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Sangat matang di lapangan sebagai wartawan kawakan dan aktivis. Bang Surya Paloh suah menjadi aktivis sejak usia belasan tahun. Wajar kalau zikzak politiknya kadang-kadang membuat kawan dan lawan terkaget-kaget. Apakah pernyataan Bang Surya saat berkunjung ke kantor Partai Demokrat sebagai bentuk restu kepada AHY sebagai kandidat Cawapres Anies? Dijawab oleh teman yang menjadi petinggi Partai Nasdem bahwa “Bisa iya, namun bisa juga sebaliknya. Itu kan seperti kebiasaan umumnya canda-candaan anak Medan. Dibilangnya mau berjalan ke kiri, namun bisa saja tujuan yang sebenarnya itu ke kanan”. Apapun pendapat Surya Paloh terkait siapa Cawapres Anies Baswedan, tentu saja melalui pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Pertimbangan yang komprehensif, tidak asal-asalan, karena nasib bangsa dan negara yang menjadi taruhan. Surya Paloh sangat paham soal nasib bangsa itu. Apalagi mengahadapi kondisi bangsa saat ini yang tidak sedang baik-baik saja. Pasti butuh kandidat Cawapres yang sudah berpengalaman mengenai tata kelola pemerintahan. Kondisi bangsa saat ini tidak sedang membutuhkan Cawapres yang masih perlu waktu untuk belajar bagaimana mengelola negara. Namun butuh Wapres yang langsung bisa bekerja di hari pertama, karena telah memahami permasalahan bangsa. Butuh Wapres yang langsung tancap gas dengan speed tinggi. Sementara Mayor Purnawirawan AHY ini adalah politisi baik, berakhlak baik dan bermoral baik yang masih miskin pengalaman tentang tata kelola bernegara. AHY mungkin masih perlu belajar banyak di jabatan sebagai menteri. Paling kurang untuk jabatan sebagai kepala badan dan lembaga yang setingkat dengan menteri. Nasib negara sebaiknya jangan dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk sekadar ajang belajar. Sementara Mayor Purnawirawan itu setara dengan pangkatnya Komandan Rayon Militer (Koramil) untuk Wilayah Militer Kodam Jayakarta. Tingkatan pengalaman koordinasi Komanndan Koramil di pemerintahan hanya sebatas Camat dan Kapolsek. Hanya sebatas itu. Tidak lebih dari itu, sehingga terlalu berat untuk dijadikan sebagai kandidat Cawapres Anies Baswedan. Lebih baik AHY belajar dan mencontoi Letkol (Purn.) Angkatan Darat Vladimir Putin, Kapten (Purn.) Angkatan Darat, John Fitzgerald Kennedy dan Letnan (Purn.) Angkatan Laut George Herbert Walker Bush. Vladimir Putin pensiun dari Angkatan Darat Uni Sovyet dengan pangkat Letnan Kolonel. Putin pensiun dini, lalu bergabung ke Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB), Badan Intelijen Pusat Uni Sovyet yang dibentuk tahun 1954. KGB ini kalau di Indonesia itu Badan Intelijen Negara (BIN). Kewenangan KBG ketika itu hanya setengah tingkat di bawah Presiden Uni Sovyet. Sebelum terjun ke panggung politik, Vladimir Putin berkarier di KGB sampai menduduki jabatan puncak. Jabatan Vladimir Putin terakhir di badan telik sandinya Uni Sovyet itu sebagai Kepala KGB. Sebelum menjadi Presiden Rusia, Putin dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Boris Yeltsin. Jadi, Putin itu menjadi Perdana Menteri dan Presiden Rusia bukan dengan jabatan terakhir di pemerintahan Letkol (Purn.) Angkatan Darat, tetapi dengan jabatan terakhir (legacy) sebagai Kepala KGB. Sedangkan John Fitzgerald Kennedy pensiun dari Angkatan Darat Amerika dengan pangkat Kapten. Kennedy lalu menyeburkan diri ke politik. Kennedy berhasil menjadi politisi. Sejak 3 Januari 1953 sampai 22 Desember 1960 (dua priode) Kennedy menjadi anggota DPR Amerika dari negara bagian Massachusetts. Selanjutnya, sejak 20 Januari 1961 sampai 22 November 1963 Kenedy berhasil menjadi anggota Senator dari negara bagian Massachusetts. John Kennedy tidak maju sebagai calon presiden ke-35 bukan dengan legacy sebagai Kapten (Purn.) Angkatan Darat Amerika. Namun Kenedy selama tujuh tahun menjadi anggota DPR dari negara bagian Massachusetts. Setelah itu, Kennedy dua tahun menjadi anggota Senator, juga dari negara bagian Massachusetts. Sebelum maju sebagai calon presiden, legacy yang ditinggalkan Kennedy adalah anggota DPR dan Senator Amerika. Bukan sebagai Kapten (Purn.) Angkatan Darat Amerika. Sementara George Herbert Walker Bush (Bush Senior) pansiun dari Angkatan Laut Amerika dengan pangkat Letnan (dua balak kalau di Indonesia). Bush banting setir dan masuk ke Central Intelligence Agency (CIA), badan intelijen pusat Amerika. Kalau di Indonesia BIN. Bush berhasil menduduki jabatan puncak sebagai Kepala CIA. Namun sebelum menjadi Kepala CIA, Bush menjadi Kepala Dinas Penghubung Amerika untuk Republik Rakyat Tiongkok selama satu tahun. Bush juga menjadi Duta Besar Amerika untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tahun 1971 sampai 1973. Sedangkan dari tahun 1967 sampai 1971, Bush menjadi anggota DPR Amerika dari negara bagian Texas. Jadi, sebelum menjadi calon Wakil Presiden Amerika untuk Capres Ronald Reagen, Bush meninggalkan legacy yang terang benderang. Mulai dari Kepala CIA, Kepala Penghubung Amerika-RRT, Duta Besar Amerika untuk PBB dan anggota DPR Amerika. Pertanyannya, legacy dan pengalaman pemerintahan serta bernegara apa yang ditinggalkan AHY, sang politisi baik, berakhlaq baik dan bermoral baik itu untuk dijadikan pijakan sebagai Cawapres Anies Baswdan? Masa dengan legacy sebagai Mayor Purnawirawan? Yang benar sajalah tuan-tuan. Masa hari gini masih juga mau berjudi dengan nasib bangsa dan negara? Letnal Kolonel Vladimir Putin (Presiden Rsuai), Kapten John Fitzgerald Kennedy (Presiden Amerika) dan Letnal George Herbert Walker Bush (Wakil Presiden Amerika) itu meninggalkan legacy masing-masing sebagai Kepala KGB Uni Sovyet, anggota DPR dan Senator Amerika, serta Kepala CIA Amerika. Namun semua terserah saja kepada maunya Capres Anies Baswedan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partau Keadilan Sejahtera. (bersambung).
POPULER
