OPINI
Karma Anies
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik ISTILAH \"karma\" bisa jadi tidak tepat, tapi yang dimaksud \"karma\" di sini adalah balasan yang berbalik bagi siapa yang menzalimi Anies, pada akhirnya keburukan itu malah menimpa orang yang berbuat buruk kepada Anis. Karma di sini bisa disebut \'tuah\", \"pulung\" atau \"kelebihan dari Allah\'. Ada kekuatan yang luar biasa yang menaungi Anies Baswedan. Tapi kekuatan itu bukan datang dari para \"King Maker* : SBY, JK, Salim Segaf, atau Surya Paloh. Kekuatan itu kekuatan ghaib yang terus menyertai Anies. Jika itu dikaitkan dengan pertolongan Allah sangat mungkin, karena Allah telah menyatakan : Haqqan \'alainaa nashrul-mu\'miniin (Sudah jadi kepastian bagi Kami untuk menolong orang beriman) dan ayat ; \"Haqqan \'alainaa nunjil-mu\'miniin* (Sudah jadi kepastian bagi Kami untuk menyelamatkan orang beriman) Walaupun Anies terus di-down grade,, dibully, difitnah, dijegal, disingkirkan, bahkan ada upaya pembunuhan (karakter dan fisik), tapi nyatanya Anies tetap berjalan dengan tegap dan tegar. Jika peristiwa itu terjadi sekali atau dua kali, mungkin kebetulan. Tapi ini terjadi terus menerus. Dan alam semesta selalu berada di pihaknya. Coba ingat-ingat kejadian berikut : Pertama, Bagaimana dukun Rara mencoba menghentikan hujan di gelaran Moto GP di Mandalika. Gara kedatangan Anies hujan tanpa bisa dihentikan. Kedua, ketika gelaran formula E di Ancol, rezim Jokowi sudah dengan segala cara memboikot gelaran itu supaya gagal, tapi yang terjadi malah sukses besar. Bahkan yang waktu sedang musim hujan tapi Anies tidak pakai pawang hanya bertawakal kepada Allah, nyatanya cuaca cerah sampai akhir. Ketiga, Anies coba djjebak dengan sekawanan ular kobra ketika di Banten, tapi Anies tidak tersentuh. Keempat, rezim Jokowi sudah buat skenario kalau Anies tidak akan dapat dukungan partai yang bisa mencapai PT 20%, sampai-sampai seorang cebonger, Hasan Nasbu pemilik Lembaga Survei Cyrus bertaruh mobil Alphard jika Anies bisa maju nyapres, tapi nyatanya Anies didukung 3 partai; Kelima, Rezim Jokowi membujuk Nasdem dan PKS dengan iming-iming jabatan Menteri dan lain-lain supaya mencabut dukungannya kepada Anies, tapi gagal. Keenam, rezim telah mengerahkan para buzzer rp dan penjilat rezim dengan mengeluarkan dana sangat besar untuk menjatuhkan Anies, antara lain dengan memunculkan politik identitas, pendukung khilafah, HTI, dan intoleran, tapi semua itu gagal. Ketujuh, Rezim Jokowi menugaskan Heru Budi menjadi pejabat DKI untuk mengacak-acak, menghancurkan, dan menghilangkan semua jejak karya Anies, tapi malah jadi bumerang : Heru Budi dimusuhi seluruh warga Jakarta. Kesembilan, Anies coba disalahkan Bawaslu lewat \"kampanye\" dini, padahal itu silaturahmi biasa, demikian juga ketika Anies shalat di Masjid Al-Akbar di Surabaya dianggap kampanye, sementara tokoh PDIP bagi-bagi bingkisan di Masjid dengan jelas-jelas pakai logo PDIP dibenarkan Bawaslu. Kesepuluh, Anies coba dituding korupsi beras bansos DKI, langsung digoreng para buzzer. Tapi nyatanya itu beras bulog DKI. Rezim Jokowi yang ditopang oligarki taipan masih belum puas sebelum Anies gagal nyapres. Tapi dengan kuasa Allah, semua makar rezim tidak akan mempan untuk menumbangkan Anies. Bahkan baru-baru ini istana coba menjegal dengam cara kasar dan aroga : Pertama, menekan KPK Firli Bahuri untuk mengkriminalisasi Anies melalui gelaran formula E* Kedua, menyuruh Moeldoko sang \"pembegal\" untuk \"membegal\" partai Demokrat tujuan sebenarnya agar Anies gagal maju nyapres.* Begitu jahatnya istana (Jokowi) demi memuluskan menghalalkan segala cara untuk melampiaskan syahwat politiknya. Insya Allah, dengan \"tuah\" Anies, semua rekayasa itu akan jadi bumerang berbalik kepada mereka sendiri. Bagaimana karma Anies kepada Firli sudah mulai kena batunya yang dilawan oleh seluruh elemen rakyat, termasuk para pegawai KPK. Dan insya Allah sebentar lagi Moeldoko juga akan jatuh tersungkur jika tidak segera bertobat. Siapa mencoba menjatuhkan Anies, maka insya Allah dia sendirilah yang akan terjatuh. Firman Allah ; Jaa-al-haqqu wa zahaqal-baathil, innal baathila kaana zahuuqa. (Kebenarantelah datang, kebatilan pun hancur, sesungguhnya kebatilan pasti hancur) Bandung, 25 Ramadhan 1444
Info A1, Reaksi Internal, dan Respons Global
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) KEMARIN, 15 April 2023 berita mengejutkan datang dari Ketum Partai Masyumi Dr Ahmad Yani. Dalam dialog Ramadhan yang diselenggarakan di kantor DPP Bronies, Yani mengaku punya info A1 terkait upaya penjegalan bacapres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sebenarnya upaya penjegalan Anies bukan lagi berita. Tapi karena Yani mengklaim ini info A1, tak ada salahnya kita membahasnya, sekaligus melihat kemungkinan resiko internal maupun internasional bila apa yang disampaikan Yani jadi kenyataan. Infonya begini. Potensi kegagalan Anies untuk dicapreskan pada pilpres mendatang sangat besar. Variabel Anies bukan hanya variabel \"hijau\", tapi juga variabel sistem, yaitu presidential threshold (PT) 20%. KPP -- terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS -- memiliki PT 28%. Bila salah satu dari tiga parpol ini membatalkan dukungannya, otomatis Anies gagal nyapres. Potensi mundurnya salah satu parpol bisa dari sebab pengajuan peninjauan kembali oleh KSP Moeldoko yang sedang berusaha membegal Demokrat. Anies juga bisa ditinggalkan Demokrat karena mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum telah menyatakan akan buka-bukaan soal kasus Hambalang. Konon, kasus itu melibatkan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), putera SBY. Tapi Ibas tak pernah diproses hukum. Nasdem juga berpotensi mencabut dukungan pada Anies terkait tekanan rezim Jokowi. Diprediksi, Nasdem tak akan bertahan mendukung Anies bila dihadapkan pada pilihan banyak anggota partai itu akan dipenjarakan. Yang lebih spektakuler, rezim menggunakan instrumen hukum, yaitu KPK. Pertarungan di lembaga antirasuah ini sedang berlangsung. Kalau kubu Firli Bahuri menang -- dia pasti menang -- Anies jadi tersangka. Bukan pada kasus Formula-E, tapi kebijakan-kebijakan yang dipandang menguntungkan pihak lain ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI. Menurut info A1 itu, penjegalan Anies itu tak beresiko. Berdasrakan hasil survei yang tak diumumkan, apapun yg akan dilakukan rezim tak akan ada perlawanan rakyat. \"Mereka sudah tes ketika pembunuhan 6 laskar FPI,\" katanya. Ini disetujui Alfian Tandjung yang ikut dialog itu. Kata Alfian, ditinjau dari aspek militansi, msyarakat Indonesia lemah karena banyak unsur pragmatisme. Kita tak harus percaya pada info ini. Terlebih, penyamaan reaksi rakyat ketika laskar FPI dibunuh dengan reaksi yang muncul bila Anies dijegal tidak apple to apple. FPI adalah entitas yang banyak musuh dan pendukungnya relatif \"kecil\". Sementara, penjegalan Anies akan menjadi kasus politik berdimensi nasional dan internasional. Namun, anggap saja info yang disampaikan Yani benar. Kendati demikian, tindakan rezim menjegal Anies harus berpijak pada motif yang rasional berdasarkan pada faktor-faktor yang objektif. Paling tidak, ada empat faktor objektif. Pertama, Anies dilihat sebagai antitesa Jokowi. Dengan demikian, tidak mungkin mengharapkan ia melanjutkan begitu saja semua kebijakan pembangunan Jokowi. Tidak mungkin pula Anies akan menjamin keselamatan Jokowi dan keluarganya. Proses hukum akan dibiarkan berjalan apa adanya. Kedua, rezim Jokowi pasti meninggalkan banyak masalah. Di antaranya, KKN, utang yang menggunung, kemunduran ekonomi, hukum, demokrasi, dan konstitusionalisme negara. Isu-isu ini sangat kasat mata dan umumnya berkelindan dengan oligarki politik dan ekonomi. Dus, berpotensi menjerat Jokowi dan kroni-kroninya. Kendati mustahil Anies dengan sengaja membongkar masalah-masalah ini dan membawanya ke meja hijau, bagi pelaku kejahatan yang berpikir serba politis, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mereka lakukan dapat dimanfaatkan Anies untuk meningkatkan populeritas pemerintahannya. Terlebih, isu oligarki telah menjadi common enemy rakyat. Ketiga, Anies berpeluang memenangkan pilpres. Menurut Refly Harun, pakar hukum tatanegara, dia mendapat info dari teman bahwa sebenarnya hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survei yang tidak diumumkan, elektabilitas Anies jauh melampau Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo. Hasil jajak pendapat terakhir lembaga survei LSI Denny JA, mengungkapkan bila Anies dipasangkan dengan AHY, maka mereka akan mengalahkan Prabowo dengan pasangannya dan Ganjar dengan pasangannya. Tidak mesti info dari Refly dan hasil survey LSI akurat. Namun, fenomena ini menjelaskan Anies adalah kompetitor serius bagi bacapres-bacapres lain. Upaya pembentukan koalisi besar yang diinisiasi Jokowi untuk melawan Anies menggambarkan hal itu. Keempat, Anies mendapat simpati negara-negara demokrasi di Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dukungan mereka, khususnya AS, terkait dengan persaingan AS dan Cina di Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, Indonesia jadi rebutan karena lokasinya yang sangat strategis, pasarnya besar, dan sangat krusial dari sisi militer. Karena itu, Cina sedang mengincar Indonesia untuk dijadikan sekutu yunior. Fenomena ini terlihat dari fakta-fakta berikut. Terkait pilpres, tahun lalu Dubes AS Sung Yong Kim mengunjungi markas PKS, partai yang mengusung Anies. Pesan yang dikirim Kim kepada rezim adalah bahwa AS tak lagi bermasalah dengan Islam. Beberapa bulan sebelumnya, April 2022, Kemenlu AS merilis laporan tahunan pelanggaran HAM di berbagai negara. Untuk Indonesia, laporan itu menyatakan pembunuhan 6 laskar FPI adalah unlawful killing. FPI merupakan pndukung Anies. Lalu, pada akhir 2020, dalam ceramahnya di hadapan tokoh Nahdlyin dan jamaahnya di Ancol, Jakarta, Menlu AS Mike Pompeo mengungkapkan kekecewaan AS pada PBNU yang menjalin hubungan akrab dengan Cina yang menindas etnis Muslim Uighur. Terakhir, AS menolak memberi subsidi hijau pada industri nikel kita. Padahal, melalui UU Inflation Reduction Rate, AS berkomitmen memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Namun, insentif ini tidak berlaku bagi mobil listrik kita yang menggunakan baterei berbahan nikel karena dominasi perusahaan Cina dalam industri nikel RI. Fakta-fakta ini menunjukkan AS tidak happy dengan kebijakan rezim Jokowi terhadap kubu Islam konservatif dan mereka yang kritis terhadap kebijakan rezim yang pro-Cina. Kubu ini juga kritis terhadap kerja sama ekonomi RI-Cina yang berat sebelah. Misalnya, dibukanya pintu lebar-lebar bagi masuknya buruh kasar Cina dalam jumlah besar di proyek tambang nikel Cina di berbagai daerah. Para ekonom senior mengatakan, yang meraup untung besar dari proyek-proyek ini adalah Cina dan oligarki. Negara tak mendapat apa-apa. Terkait proyek infrastruktur yang didanai Cina, publik dalam negeri sedang marah pada rezim Jokowi akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipandang dikadali Cina. Proyek ini sejak awal sudah bermasalah. Yang membuat publik makin marah, pembengkakan biaya proyek dibebankan pada Indonesia. Cina siap memberi utang baru tapi dengan bunga tinggi (3,4%) dan hrs dijamin oleh APBN. Kelompok yang kritis terhadap Cina kebanyakan bersimpati pada Anies. Dus, dukungan AS dan negara demokrasi lain pada Anies mendapat pembenarannya. Alasan prinsipil lain yang menjelaskan dukungan negara-negara demokrasi adalah: Indonesia akan menjadi negara yang lebih mandiri dan demokratis di bawah pemerintahan Anies karena ia akan mengintegrasikan kelompok yang kritis pada Cina ke dalam pemerintahannya. Kedua, Anies berbagi nilai dengan negara-negara demokrasi. Melalui karya-karya tulisnya di jurnal-jurnal ilmiah internasional, dan kinerja yang ditunjukannya ketika memimpin Jakarta, terlihat Anies adalah pendukung sistem demokrasi yang genuine. Faktor-faktor ini krusial di mata negara-negara demokrasi manakala sistem otoritarian Cina mulai dilirik banyak negara Dunia Ketiga. Kendati dilahirkan sistem demokrasi, rezim Jokowi kurang menghargai demokrasi. Itu terlihat dari pemenjaraan kaum kritis, pembubaran ormas, DPR yang tidak berfungsi secara semestinya karena adanya instrumen recall. Lebih daripada itu, rezim Jokowi hendak memperpanjang masa jabatan, memperalat KPK untuk menyingkirkan lawan politik dan menggunakan KSP Moeldoko untuk membegal Demokrat. Bila Anies jadi presiden, konsolidasi demokrasi akan menguat yang, pada gilirannya, RI bisa menjdi contoh berjalannya demokrasi di negara Muslim. Dus, kalau info A1 itu terwujud, presiden pengganti Jokowi yang pro-status quo kemungkinan akan menghadapi tekanan dari negara-negara demokrasi anti-Cina. Bisa jadi presiden terpilih tak diakui bilamana legitimasi pilpres dipertanyakan, terutama bila pendukung Anies memboikot pilpres. Hal ini akan mendestabilisasi negara. Di tengah tekanan eksternal ini, sangat mungkin gejolak sosial-politik domestik membesar disebabkan akumulasi persoalan serius yang dihadapi bangsa. Bahkan, mahasiswa, buruh, rakyat yang semakin miskin, dan kaum intelektual akan turun ke jalan. Bukan karena mereka semua adalah pndukung Anies, tapi mereka melawan pembusukan negara. Penjegalan Anies dengan cara apapun, tidak akan bisa diterima. Bukan karena Anies seorang malaikat yang tak mungkin bersalah. Tapi niat jahat sejak awal, pemaksaan kasus, motif yang vulgar, dan hilangnya kepercayaan pada rezim, membuat penzaliman terhadap Anies akan mengantarkan Indonesia ke tebing krisis multidimensi. Yang paling mengkhawatirkan, ekonomi nasional akan terpukul hebat kalau negara-negara demokrasi menjatuhkan sanksi. Kalau ini trjdi, Cina tak akan menolong kecuali memberi utang dengan bunga tinggi. Rezim yang kepepet tak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Kalau demikian, hal yang kita remehkan sebelumnya, yakni perangkap utang Cina yang sudah lama diperingatkan AS, jadi kenyataan. Ujungnya, kita jadi kacung Cina. Hal ini, yang kemarin tak terbayangkan, sekarang menjadi mungkin karena kita berhadapan dengan rezim yang panik. Orang panik biasanya bertindak irasional. Dus, turbulensi politik yang dialami Sri Langka -- yang disebabkab terjerat utang Cina, korupsi, dan salah urus pemerintahan -- berpotensi terjadi juga di sini. Wallahu\'alam bissawab. Tangsel, 16 April 2023
Berburu Ilmu Sepanjang Waktu
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta “Qul inna shalati wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ‘alamin - Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup, dan matiku untuk Allah Tuhan alam semesta.” (QS 6:162) Wabtaghi fima atakallahud-daral akhirata wa la tansa nashibaka minaddunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika… - Carilah dengan segala anugerah Allah kehidupan akhirat, dan jangan lupa bagianmu di dunia ini; dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu; dan jangan mencari kesempatan untuk berbuat kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS 28:77) Jantung Al-Quran: Walyatalaththaf – Berlaku lemah lembutlah! (QS 18:19) “Khairunnas anfa’uhum linnas – manusia terbaik ialah yang paling bermanfaat kepada manusia.” (Rasulullah saw) \"Khairunnas man thala ‘umruhu wa hasuna \'amaluhu - manusia terbaik ialah yang panjang umur dan baik amalnya, dan manusia terburuk ialah yang Panjang umur dan buruk amalnya.” (Rasulullah saw) Rabbi auzi’ni an asykura ni’mataka. - \"Tuhan, berilah aku peluang untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau-limpahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan supaya aku dapat mengerjakan perbuatan baik yang Kau-ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.\" (QS 27:19) Tuhan, anugerahilah kami rahmat dari hadirat-Mu dan berikanlah kepada kami dalam urusan kami jalan yang benar. (QS Al-Kahfi/18:10). Al-Quran adalah Kitab Agung pendidikan. Al-Quran adalah Kitab revolusi peradaban. Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Bila Anda berjumpa dengan orang hebat dan mengagumkan, ketahuilah bahwa ia telah melakukan apa yang belum Anda lakukan. Cita-citakan sesuatu yang mulia, niscaya alam semesta bahu-membahu membantu mewujudkan cita-citamu. (Sang Alkemis) Kebanggaan terbesar seorang guru ialah jika muridnya mengungguli dirinya. (Friedrich Nietszche) Mata yang terbuka lebar akan menemukan kesempatan di mana-mana. (OS Marden). Bagian terbaik dari hidup seseorang ialah perbuatan baiknya yang tidak diketahui orang lain. (William Wordsworth). Hidup seperti orang bersepeda; supaya terjaga keseimbangannya, Anda harus terus berjalan. (Albert Einstein). Kemampuan kita untuk meraih sukses dalam perjalanan hidup ini tidak tergantung pada inteligensia. (Kazuo Inamori). Seperti halnya setiap gram emas berharga, begitu pula setiap jam waktu kita. (George Mason). Tiba-tiba Anda memahami sesuatu yang telah Anda mengerti sepanjang hidup, tetapi dengan cara berbeda, itulah artinya belajar. (Doris Lessing). Kita belajar berjalan dengan berjalan. Kita belajar membaca dengan membaca Kita belajar menulis dengan menulis. Buku adalah guru. Buku adalah sumber ilmu. Buku adalah kepanjangan tangan guru. Buku adalah teman setia di setiap ruang dan waktu. Buku adalah jendela dunia. Buku adalah barometer zaman. Buku adalah penggerak perubahan. Buku yang bervisi tak akan pernah mati. Menulis tanda cinta kepada sesama. Menulis meninggalkan warisan untuk dunia. Menulis buku tanda terima kasih kepada guru. Menulis laksana Tuhan berfirman, dan Nabi bersabda. Menulis untuk mengikat makna, dan menyebar gagasan. Kejujuran adalah mata uang yang laku di mana-mana. Orang hebat ialah siapa saja yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik, dan lebih berfaedah bagi sesama. Identitas mukmin terbaik ialah akhlaknya. Semua orang tahu jalan menuju sukses, tetapi tidak setiap orang menempuhnya. Verba volant, scripta manent – Kata-kata lisan lenyap menguap, sementara tulisan abadi menetap. (Kearifan Yunani). Jika Anda tak ingin dilupakan setelah meninggal dunia, lakukan apa yang patut ditulis atau tulislah apa yang patut dibaca. (Benjamin Franklin). Sebuah peluru hanya bisa menembus satu kepala, sedangkan sebuah buku dapat menembus ribuan kepala. (Sayyid Quthb). Jangan pernah berhenti meyakini bahwa hidup ini akan menjadi lebih baik bagi kehidupan Anda sendiri maupun bagi kehidupan orang lain. (Andre Gide). Permata kehidupan yang Anda cari tidak terdapat di puncak-puncak gunung atau di tengah lautan, tetapi di dalam diri Anda. (Russel H. Conwell). Hidup laksana sebuah buku. Halaman depan tanggal lahir, dan halaman belakang tanggal pulang. Tiap lembarnya hari-hari dalam hidup ini. Ada buku yang tebal dan ada pula yang tipis. Ada yang menarik untuk dibaca dan ada pula yang tidak. Seburuk apa pun halaman sebelumnya, selalu tersedia halaman baru. Putih, bersih, dan tanpa cacat. (Anonim). PIKIRAN membuahkan perkataan PERKATAAN membuahkan perbuatan PERBUATAN membuahkan kebiasaan KEBIASAAN membuahkan kepribadian KEPRIBADIAN membuahkan nasib. Berhenti, tak ada tempat di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Siapa bergerak, dialah yang maju ke depan. Siapa berhenti, sejenak sekali pun, pasti tergilas. (Mohammad Iqbal) Kesadaran adalah matahari Kesabaran adalah bumi Keberanian menjadi cakrawala Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra).
Kereta Cepat China Menabrak-nabrak
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH upaya untuk meringankan bunga pinjaman China proyek Kereta Cepat Indonesia China yang dilakukan Luhut Panjaitan dinilai gagal, maka kegelisahan besar terjadi di kalangan Pemerintah maupun rakyat Indonesia. Para pengamat mengkritisi tajam program yang sejak awal memang kontroversial. Terkesan Jokowi memaksakan kehendak untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Kereta yang tidak jelas urgensi dengan keputusan grasa-grusu itu mulai terasa dikerjakan dan berjalan dengan menabrak-nabrak, antara lain : Pertama, menabrak Konstitusi bahkan Ideologi karena tidak berbasis pada perwujudan asas kedaulatan rakyat. Tidak ada persetujuan rakyat atas pilihan proyek. Sila keempat Pancasila dilanggar. Proyek Kereta Cepat lebih berorientasi kepentingan kelompok kecil ketimbang rakyat kebanyakan. Suara rakyat diabaikan. Kedua, menabrak APBN. Pada awalnya Presiden sesumbar proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN namun perkembangan terakhir justru Pemerintah China mensyaratkan adanya jaminan hutang APBN. Inilah yang kemudiannya menjadi keprihatinan bahwa Indonesia telah menjadi korban dari jebakan hutang China. Situasi serba salah antara menuntaskan dan menghentikan. Kedua-duanya merugikan. Ketiga, menabrak Jepang karena proyek bersama China ini telah menyingkirkan tawaran kerjasama Jepang. Kini terasa tekanan China yang jauh lebih berat dibandingkan pilihan waktu itu adalah negara Jepang. Dampaknya Jepang pun hengkang dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Softbank group telah lari tungggang langgang. IKN terancam gagal. Keempat, menabrak kereta lain. Menurut Luhut jika Kereta Cepat Indonesia China telah beroperasi, maka Kereta Argo Parahiyangan yang selama ini melayani penumpang Bandung Jakarta harus berhenti. Route Jakarta Bandung dipaksakan untuk menggunakan Kereta Cepat yang jauh lebih mahal tarifnya. Kelima, menabrak akal sehat. Membuat Kereta Cepat Bandung-Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, ternyata Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Ingin mempercepat waktu tempuh Jakarta-Bandung malah stasiun bukan di Bandung tapi Padalarang. Harus ganti kendaraan. Sangat tidak efisien dan memperlambat. Belum lagi banyak alternatif penggunaan kendaraan Bandung Jakarta. Jarak pendek dan waktu tempuh yang tidak terlalu lama. Kereta Cepat dibayang-bayangi kerugian bahkan kegagalan. Jangan jangan segera masuk ke Museum Kereta Api. Saat ini Indonesia harus menambah utang 8,36 Trilyun. Jika benar gagal maka Presiden Jokowi bersama Luhut dan penanggungjawab lainnya harus diseret ke meja hijau. Risiko dari kenekadan harus ditanggung, termasuk masuk bui. Debt trap China hampir terbukti. Kebodohan pemimpin negeri ini berbau kolusi dan korupsi. Harus segera diusut tuntas agar diketahui apa motif dari memaksakan proyek Kereta Cepat Indonesia China. Proyek ini semakin membuka pintu bagi aneksasi China atas Indonesia. Bandung, 17 April 2023
Korupsi dan Pencucian Uang Tidak Terkendali, Indonesia Terkucil dan Terkunci: Jokowi dan DPR Panik?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) INDONESIA menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi pada 2003, dan meratifikasi melalui UU Nomor 7 pada 2006. Tetapi, undang-undang untuk mendukung konvensi PBB melawan korupsi tersebut tidak kunjung selesai. Artinya, Indonesia dianggap tidak serius melawan korupsi, dan tindak pidana lainnya, seperti kejahatan lingkungan, judi ilegal, pertambangan ilegal, perdagangan manusia, dan banyak lainnya. Untuk mendukung konvensi PPB melawan korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, diperlukan UU Anti Korupsi, UU Anti Pencucian uang, dan khususnya UU Perampasan Aset. Indonesia memang sudah ada UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tetapi, kedua UU tersebut tidak cukup untuk mengungkap hasil korupsi dan pencucian uang internasional yang masuk ke Indonesia. Artinya, UU Indonesia tidak mampu menyita aset hasil kejahatan internasional. Jangankan internasional, menyita aset koruptor atau kejahatan keuangan asal dalam negeri saja susah. Bukannya memperkuat konvensi PBB dalam melawan korupsi dan pencucian uang internasional, Sri Mulyani dan Jokowi malah menyediakan fasilitas Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 2016/2017 dan 2022, yang intinya sama dengan pencucian uang secara legal, difasilitasi pemerintah. Fasilitas “pencucian uang” ini sangat cepat disetujui DPR, dan disahkan menjadi UU Pengampunan Pajak. Tentu saja, seperti disampaikan Bambang Pacul dari PDIP, persetujuan DPR pasti sudah mendapat restu dari para Ketua Umum Partai Politik. Sebaliknya, UU Perampasan Aset terbengkalai sejak 2006. Sejak 2009, laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang di kementerian keuangan juga tidak ada tindak lanjut. Semua pihak mencari alasan pembenaran. Intinya, Jokowi, Sri Mulyani, DPR bersama Ketum parpol, sudah melakukan tindakan yang berlawanan dengan konvensi PBB melawan korupsi. Uang judi ilegal Rp155 triliun terkuak, tetapi tidak digubris. Tambang ilegal terbongkar, juga tidak digubris. Tiba-tiba meledak dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun. Sri Mulyani tertekan. Jokowi juga tertekan. Indonesia dikucilkan. Keuangan untuk Indonesia terkunci. Program insentif mobil listrik Amerika Serikat tidak termasuk yang menggunakan komponen batere Indonesia. Dana untuk transformasi energi Indonesia senilai 20 miliar dolar AS juga tidak turun. Luhut tergopoh-gopoh terbang ke AS. Untuk apa? Semua usaha Luhut dan pemerintah Indonesia akan sia-sia, selama Indonesia dianggap tidak serius melawan korupsi dan pencucian uang, sesuai konvensi PBB Melawan Korupsi. Ada dua hal kritikal bagi Indonesia agar tidak dikucilkan. Pertama menjadi anggota penuh FATF (Financial Action Task Force) untuk memberantas pencucian uang internasional, termasuk hasil korupsi. Apalagi Indonesia selama ini dianggap surga pencucian uang. Karena hukum bisa dikondisikan, tergantung uang. Seperti Henri Surya, pemilik Indosurya, bisa bebas setelah menipu Rp106 triliun. Meskipun sekarang di tangkap lagi. Tapi bagaimana dengan asetnya? Apakah bisa dirampas dan dikembalikan kepada korbannya? Untuk itu, UU Perampasan Aset menjadi kunci utama untuk menyelamatkan korban korupsi dan tindak pidana pencucian uang, baik korban perorangan maupun negara. Dan UU Perampasan Aset juga menjadi kunci untuk bisa menjadi anggota penuh FATF. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7287vzd8zko.amp Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF. Betapa memalukan. Tidak heran Mahfud panik. Draf RUU Perampasan Aset dikebut. Segera dikirim ke DPR, semua lembaga dan kementerian sudah setuju, kata Mahfud. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230414154448-32-937859/mahfud-pastikan-ruu-perampasan-aset-segera-dikirim-ke-dpr Selain itu, Indonesia juga mengajukan diri secara sukarela untuk menjadi anggota FATF. Targetnya Juni ini sudah bisa menjadi anggota FATF. Kalau tidak, sumber keuangan akan terkunci, dan terkucilkan. Terlihat jelas, betapa paniknya Jokowi. https://nasional.kompas.com/read/2023/04/14/16324911/mahfud-ungkap-indonesia-ajukan-diri-jadi-anggota-fatf-uu-perampasan-aset DPR juga dalam tekanan, termasuk Ketum Parpol. UU Perampasan Aset harus selesai Juni, menjelang evaluasi menjadi anggota FATF. Luar biasa. Ekspres. Indonesia masuk babak baru. Uang pejabat dan para pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri dari hasil ilegal, segera terlacak oleh FATF dan Interpol. Rakyat mendukung penuh, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan menjadi UU. Untuk menyelamatkan Indonesia dari para predator koruptor. —- 000 —-
Sekelumit Aksesoris Religiusitas Politisi di Ramadhan
Oleh: Ady Amar - Kolumnis SIAPA saja boleh berkisah apa saja akan peristiwa masa lalunya, sekalipun yang dikisahkan bukan kisah sebenarnya alias ngibul. Itu tidak lah masalah. Banyak kisah ngibul yang dimaksudkan untuk menghibur seseorang yang mendengarnya, atau bahkan mampu menginspirasi. Bisa diri sendiri sebagai obyek untuk dikisahkan, meski itu sekadar kisah ngibul, atau mengisahkan orang lain tapi tetap dengan teknik ngibul. Ngibul pun punya takarannya. Tidak asal ngibul yang sulit di nalar. Atau ngibul pada satu peristiwa yang obyeknya tidak ada. Jadi ngibul pun masih tetap dituntut rasional. Karenanya, ngibul menjadi tidak gampang terbaca, meski itu sebenarnya ngibul. Atau dalam makna lain, ngibul pun mesti terukur meski ngibul pada hal tidak serius, sekadar dimaksudkan untuk menghibur. Itu agar nilai surprise-nya bisa didapat. Ngibul pun tidak memilih tempat dan waktu. Bisa dilakukan kapan saja sesukanya. Terpenting masih tetap bisa dinalar, terukur, dan tidak menipu atau ada pihak lain yang dirugikan karena ngibulnya. Ramadhan memang bulan suci, tapi pada sebagian orang, kebiasaan ngibul tetap jalan. Puasa ya puasa, tapi ngibul jalan terus. Lalu, bolehkah ngibul di Ramadhan, meski hanya diniatkan untuk menghibur? Jawabannya bisa debatable. Ngibul pun bisa dilakukan dengan model tidak biasa. Tidak dengan kisah, tapi dengan penampilan personal yang tidak seperti biasanya. Ngibul model begini seperti orang latah saja, muncul hanya saat Ramadhan. Lebih-lebih lagi karena tengah memasuki tahun politik, pesta lima tahunan. Maka ngibul lebih ditampakkan, utamanya oleh seorang pejabat yang ingin nyaleg, nyagub, atau bahkan nyapres. Maka, ngibul dengan aksesoris penampilan jadi pilihan, agar bisa tampak lebih religius. Hari-harinya tidak lepas bertengger di kepala songkok hitam, dan baju koko. Sholat pun dipastikan lima waktu di masjid, dan biasanya safari antarmasjid. Mendatangi kiai atau pemuka agama (Islam) jadi rutinitas sehari-hari. Atau mengundang kiai/ustadz tidak saja di rumahnya, bahkan kantor pun jadi tempat untuk menerima tamu. Semua itu bisa disebut sebagai ngibul aksesoris. Pansos agar disebut religius. Bagus kalau ngibulnya itu jadi keterusan, jadi kebiasaan rutinitasnya, meski pesta lima tahunan sudah berlalu. Baik terpilih atau tidak terpilih pada jabatan yang diinginkan, tetap saja aktivitas keagamaannya jalan terus. Maka, ia sudah tidak bisa lagi disebut ngibul. Ia menjelma benar-benar menjadi pribadi muttaqien. Meraih \"hidayah\", meski pada awalnya ia sekadar ngibul. Memang tidak banyak yang seperti itu, jika dibanding yang memilih kembali pada watak aslinya, baik terpilih atau apalagi tidak terpilih pada hasrat yang diinginkan. Yang sedikit ini tentu manusia istimewa, karena telah dipilih diselamatkan-Nya. Pada Kabinet Indonesia Maju, periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Yai Ma\'ruf Amin, ngibul jadi makin semarak. Tampak pada lagak menteri yang ngebet dengan syahwat membuncah berlomba ingin menjadi pengganti Jokowi. Sekitar 3-4 orang menteri yang berharap bisa terpilih. Maka, gaya ngibul para menteri itu dengan bermacam varian, disesuaikan kementeriannya. Memang belum tentu mereka semua itu bisa terpilih nyapres, meski sudah nombok nominal uang tidak sedikit. Ada gaya ngibul yang dengan menunduk-nunduk, dan tak ketinggalan memuji-muji Jokowi sebagai presiden hebat--Prabowo Subianto salah satu yang bernafsu maju lagi nyapres seolah tak kenal lelah--janji akan meneruskan pembangunan yang telah dicapai Jokowi. Janji itu tentu jika hajatnya menggantikan Jokowi terpenuhi. Bisa saja dipenuhi seluruh janjinya, atau hanya sebagian, atau bahkan sama sekali tidak dipenuhinya. Wong namanya juga ngibul pada awalnya, bukan pada akhirnya. Ada pula ngibul menteri yang wajahnya terpampang di perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN, khususnya yang langsung konek dengan rakyat. Maka di mana mata memandang, tampak wajah sang menteri nongol. Erick Thohir nama menterinya. Di ATM Bank Pemerintah, di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta. Pada Ramadhan kali ini sang menteri mengenalkan wajahnya dengan tidak sungkan-sungkan. Wajah sang menteri tampil pada bungkus sembako, yang sepertinya untuk dibagikan pada rakyat. Ada beras dan lainnya. Tampak wajah sang menteri sambil senyum simpul. Tak ketinggalan logo BUMN disematkan di sana, cukup kecil saja tidak menonjol dibanding wajah sang menteri. Pastilah itu memakai anggaran BUMN untuk menampilkan wajahnya. Kampanye dengan menumpang kementerian yang dipimpinnya. Masih banyak lagi ngibul-ngibul yang dimainkan para pembantu presiden dengan corak varian yang dipilihnya. Presiden Jokowi sendiri sepertinya membiarkan saja, bahkan tampak menikmati. Terkadang meng-endorse menteri yang satu, tapi pada momen lain endorse itu diberikan pada menteri lainnya. Para menteri itu diberi ngibul model Jokowi, yang seperti dibuat tidak menentu, isuk dele sore tempe. Ngibul di atas itu boleh disebut Ngibul Aksesoris Religius. Ngibul artifisial. Di samping itu ada pula ngibul model lainnya, yang daya jangkaunya dijamin luas. Tidak cukup ngibul dicukupkan untuk konsumsi dalam negeri, tapi bisa sampai manca negara. Media sosial dipakai jadi alatnya. Twitter diantaranya jadi alat komunikasi untuk saling menyapa, dan tentu bisa sebagai alat ngibul yang punya daya jangkau luas. Adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, yang juga digadang-gadang akan nyapres, sangat aktif bermain media sosial, utamanya Twitter. Namun hari-hari ini, Ganjar jadi bahan perbincangan, lebih tepat olok-olok. Itu karena salah satu twitnya di Ramadhan ini, dijamin ngibul 100 persen. Tentu hal tidak mengenakkannya. Sebenarnya yang disampaikan Ganjar, itu hal sederhana. Ganjar berkisah bahwa saat mahasiswa dulu, ia punya kenangan pada Masjid UGM. Ia acap berbuka puasa mencari takjil di masjid itu. Jika mencermati apa yang dikisahkannya, itu sebenarnya bukanlah hal sesuatu, hal biasa saja. Tapi menjadi luar biasa, karena Ganjar tidak cermat memakai obyek ngibul pada tempat di mana ia biasa takjil. Masjid UGM yang dikisahkan itu belum ada pada saat Ganjar kuliah, bahkan sampai ia lulus di tahun 1995. Itu kesaksian Refly Harun, pakar Hukum Tata Negara. Refly membaca twitan Ganjar itu terkekeh. Refly dua tingkat di bawah Ganjar, saat sama-sama kuliah di Fakultas Hukum UGM. Ganjar angkatan 87, dan Refly angkatan 89. Tapi keduanya lulus pada tahun yang sama, 95. Kesaksian Refly itu disampaikan di kanal YouTube nya. Ngibul Ganjar itu bukan pada persoalan takjilnya, tapi pada Masjid UGM yang ia kisahkan penuh kenangan, utamanya pada bulan Ramadhan. Padahal kata Refly, sampai ia lulus tahun 95, lokasi masjid yang disebut Ganjar itu masih berupa tanah kuburàn. Tepatnya, kuburan Cina, yang memang berdekatan dengan Fakultas Hukum. Baru beberapa tahun kemudian Masjid UGM itu berdiri di tanah itu. Ngibul Ganjar ini seperti tanpa dipikir. Ia ingin menampakkan diri, bahwa sejak mahasiswa pun ia sudah religius. Soboh masjid. Maka dibuatlah kisah kenangan takjil di Masjid UGM. Namun berujung jadi bahan ketawaan yang menyakitkan. Ngibul Ganjar itu pastilah diniatkan menaikkan citra religiusitasnya, justru menemui kegagalan. Sebenarnya kisah yang dibangun Ganjar, bahwa ia memang sholeh sejak dulu kala, momennya sudah tepat. Tapi ya itu tadi, masjid yang disebutnya itu belum berdiri, masih berupa tanah pekuburan. Ngibul pun tetap dituntut cermat. Ngibul yang dikisahkan dan sekaligus diperankan Ganjar itu menemui kegagalan, bahkan gagal total. Maksud hati berkisah tentang kebaikan diri, tapi hasil yang didapat justru berujung olok-olok menyakitkan.**
Kang Yana Ditangkap KPK, Bersihkan Pemkot dalam Skandal Indomaret?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TENTU kita tidak berprasangka macam-macam pada Walikota Bandung Yana Mulyana yang tertangkap OTT oleh KPK selain dugaan suap pengadaan CCTV. Maksudnya terkait dengan kasus penghancuran Masjid Nurul Ikhlas Cihampelas 149 dan operasi gerai Indomaret milik PT Indomarco. Butuh pendalaman. Hanya terkejut atas penangkapan Walikota beserta personal Pemkot lainnya. Artinya ada kerawanan \"perilaku\" dalam melancarkan suatu kegiatan bisnis. Munculah pertanyaan apakah dalam kasus Cihampelas 149 Pemkot Bandung benar-benar bersih ? Tentu pertanyaan itu menjadi wajar mengingat betapa anehnya Indomaret dapat mulus beroperasi. Padahal bangunan itu berdiri di atas puing-puing penghancuran sebuah Masjid. Bangunan Cagar Budaya. Keanehan konkritnya adalah penghancuran bangunan Masjid Cagar Budaya itu merupakan perbuatan pidana yang abai dilaporkan oleh Pemkot, lalu pembangunan gerai Indomaret melanggar Peraturan Pemerintah karena tidak memiliki PBG dan SLF. Sejak awal semestinya Pemkot Bandung telah benar-benar menyegel proses pembangunan. Namun tidak. Lalu operasi Indomaret yang semestinya berdasarkan PP No 6 tahun 2021 yang memberi kewenangan besar pada Pemkot justru tidak digunakan. Indomaret menjadi sangat leluasa beroperasi. Wajar warga Bandung menjadi bertanya kemana Pemkot ? Mengapa begitu lunak? Hari Sabtu kemarin \"Emak-Emak Sunda Bergerak\" melakukan aksi di Cihampelas 149 mendesak Pemkot untuk mengambil langkah tegas : Tutup, Segel dan Bongkar Indomaret. Mereka tidak puas atas sikap lembek Pemkot yang hanya menempelkan stiker pemberitahuan bahwa bangunan Indomaret tidak memiliki PBG dan SLF. Itu bukan penyegelan. Emak-emak menempelkan stiker \"Segel Bukan Basa Basi\" dan \"Kawasan Masjid Cagar Budaya\" lalu berbagai tulisan dibentangkan \"Pemkot Jangan Ragu Bertindak Untuk Menutup Indomaret\", \"Pemkot Bandung Sudah Melanggar Perda dan UU Cagar Budaya\", \"Moral Pemkot Bandung Recehan !!\", \"Indomaret Malu Dong Berusaha di atas Bangunan Ilegal\", \"Tempat Ibadah ditukar dengan Rp\", dan \"Basmi Mafia Tanah dan Mafia Bisnis, Mak Mak Siap !!\". Dua bentangan spanduk besar bertuliskan \"Segel, Tutup, Bongkar Indomaret Pelanggar Hukum\" dan \"Selamatkan Tanah Rakyat Dari Konglomerat Serakah\". Aksi seperti diakhiri dengan shalat dhuhur berjama\'ah di lahan parkir tempat dahulu berdiri bagian dari Masjid Jamie Nurul Ikhlas. Satu hari sebelum aksi, ternyata Walikota Yana Mulyana tertangkap tangan KPK dan kini Walikota dijabat oleh Sekda Kota Bandung H. Ema Sumarna, M.Si. Tantangan bagi Pj Walikota adalah segera menyegel dan menutup kegiatan Indomaret yang sangat jelas tidak berizin usaha. Menggunakan bangunan yang tidak berizin pula. Kang Yana gagal tunaikan kewajiban. Entah Kang Ema. Pemkot harus membuktikan kebersihan diri dari dugaan keterlibatan dalam permainan. Segel, tutup dan bongkar bangunan Indomaret. Tuntutan Emak-Emak Sunda Bergerak itu harus dan bisa dilakukan oleh Pemkot. H Ema harus segera perintahkan instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan penyegelan, penutupan dan pembongkaran. DPRD Kota Bandung telah memberi sinyal untuk menyetujui. Indomaret harus dihentikan. Skandal Indomaret harus dibongkar. Dimulai sejak tindakan sewenang-wenang PT KAI. Atas nama penertiban mengobrak-abrik area bersama pasukan preman. Tanpa hukum. Seperti menganggap Bandung sebagai daerah cowboy dengan sheriff yang lemah. Kang Yana Walikota Gerindra ditangkap KPK ada bau \"mafia\" disana. Kebersihan Pemkot Bandung diragukan. Lalu bagaimana dengan \"Skandal Indomaret\" ? Ini menjadi pertanyaan serius. Emak-emak Sunda mulai bergerak. Esok lusa nampaknya gerakan rakyat Bandung sulit untuk dibendung. Bandung, 16 April 2023.
Negara Hancur-hancuran
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUNGKIN benar bahwa tidak semua Presiden terdahulu itu bagus dan berprestasi, akan tetapi bahwa Presiden saat ini buruk dan nir-prestasi adalah pasti. Benar pula sabda Nabi \"idza wusidal amru ila ghoiri ahlihi fantadziri sa\'ah\" (Jika suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran)--HR Bukhari. Presiden Jokowi itu tidak ahli. Dan negara dibawah kepemimpinannya memang hancur-hancuran. Ada lima hal indikasi hancur-hancuran itu, yakni : Pertama, ibukota baru IKN di Kalimantan Timur yang tidak jelas juntrungnya. Bayang bayang kegagalan sudah di depan mata. Investasi yang digadang-gadang ternyata tidak masuk-masuk. Memang ini proyek yang tidak menarik. Lucunya investor yang sudah ada seperti Softbank Group ternyata lari tunggang langgang. Jin yang diundang untuk meresmikan titik nol juga tidak berkutik membantu. Anggaran 466 Trilyun yang awal dicanangkan dipastikan membengkak. Dana APBN akan tergerus dahsyat menyusul investor swasta yang masih terus \"wait and see\". Kedua, Kereta Cepat China Jakata Bandung yang mangkrak. Cost overrun meningkat. Pemerintah Jokowi yang awal \"heroik\" tidak akan menyentuh APBN untuk membiayai proyek ini kini terkulai lemas harus mengemis pada China untuk menurunkan bunga beban. Luhut si jago omong tertekan syarat China untuk jaminan penggunaan APBN. Duta China itu kini diinjak China. Prediksi Kereta Cepat itu tidak akan layak operasi karena merugi hingga akhirnya terpaksa memecahkan rekor tercepat dalam mengisi ruang \"Museum Kereta Api\". Ketiga, hancur dalam penghargaan HAM. Kasus pelanggaran HAM berat Km 50 terus menggantung. Jokowi tidak serius menuntaskan bahkan diduga ikut bertanggungjawab atas pembunuhan politik aktivis Islam tersebut. Sebaliknya kasus PKI tahun 1965-1966 justru dimuliakan dengan Keppres dan Inpres. PKI diposisikan sebagai korban pelanggaran HAM berat. Kacau ini negara. Keempat, amburadul dalam menangani skandal keuangan. Tindak Pidana Pencucian Uang 491 karyawan Kemenkeu senilai 349 Trilyun bukan diproses lewat Pansus Angket DPR atau ditangani KPK ataupula Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetapi diselesaikan \"secara adat\" melalui Satgas \"kongkow-kongkow\" antara Menkopolhukam, PPATK dan Menkeu. Sri Mulyani sebagai \"Tersangka\" ternyata ikut sebagai \"Majelis Hakim\". Mati ketawa ala Indonesia \"believe it or not\". Kelima, pemberantasan KKN stagnan. KPK dilemahkan dengan kekuasaan besar Dewas yang berada di bawah kendali Presiden. Ketua KPK tidak independen dan pelanggar Kode Etik. KPK pilih pilah kasus dan hanya berani menyusur ke bawah. Keluarga Istana yang tidak tersentuh. Laporan kasus Gibran dan Kaesang mandeg. Nepotisme merajalela tanpa rasa malu. Pantas kita beri nama proses tahapan orde dengan variasi predikat yaitu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan sekarang Disorder. Pada rezim Disorder rasanya aturan itu dikesampingkan atau ditunggangi. Inilah yang disebut hancur-hancuran. Mengatur negara semau sendiri bersama oligarki. Penuh dengan kepalsuan sebagaimana ijazah palsu yang tidak pernah terklarifikasi. Dalam kondisi normal maka Presiden yang menyelenggarakan negara seperti ini semestinya segera diberhentikan. Konstitusi mengaturnya. Masalahnya adalah bahwa lembaga konstitusional yang kompeten justru keadaannya \"tidak normal\", \"tidak sehat\" dan \"tidak berfungsi\". Apakah itu MPR, MK ataupun DPR, termasuk Partai Politik. Jadi kita hanya bisa melihat dan merasakan terjadinya negara hancur-hancuran itu bergerak terus untuk menghancurkan entitas dirinya. Menunggu Tuhan menunjukkan kekuasaan absolut untuk membantu perjuangan tentara-tentara-Nya. Bandung, 15 April 2023
Perbedaan Revolusi atau People Power dengan Makar: Revolusi Sah Melawan Tirani
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MAKAR atau kudeta dapat diartikan merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah secara paksa, sering kali melibatkan kekerasan senjata. Pemimpin kudeta biasanya akan menjadi penguasa berikutnya. Sedangkan people power atau revolusi adalah upaya mengganti pemerintahan tirani. Yaitu pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, pemerintahan yang melanggar konstitusi dan kedaulatan rakyat. Pemerintahan seperti ini tidak ada legitimasi di hadapan rakyat. Ketika people power berhasil menggulingkan pemerintahan tirani, pemimpin people power umumnya tidak menjadi pengganti penguasa. Artinya, people power atau revolusi bukan untuk kepentingan pribadi tetapi demi kepentingan rakyat banyak. Sebagai contoh, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776 secara eksplisit menegaskan, rakyat Amerika Serikat berhak mengganti pemerintah yang melanggar konstitusi, untuk membela dan menegakkan kedaulatan rakyat. Karena pemerintah dibentuk untuk menjamin hak dasar manusia dan hak-hak konstitusi lainnya. Pemerintah wajib menjalankan tugas dan kekuasaan yang diberikan kepadanya secara adil bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Apabila pemerintah melanggar tujuan-tujuan tersebut, artinya melanggar konstitusi, maka rakyat Amerika Serikat mempunyai hak untuk mengganti pemerintah ….: \"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.” John Locke (1632-1704), filsuf terkemuka asal Inggris, juga menyatakan, pemerintah dibentuk oleh rakyat, dan harus senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai konstitusi. Kalau pemerintah melanggar Konstitusi, dan bertindak melawan kepentingan rakyat, maka rakyat dapat dan wajib menggantinya, sekalipun harus melalui jalan revolusi. Hal ini yang diartikan sebagai kedaulatan ada di tangan rakyat. https://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch3s2.html Di Indonesia, pelanggaran konstitusi termasuk kategori pengkhianatan kepada negara, dan karena itu tidak memenuhi kriteria sebagai (calon) pejabat negara, khususnya (calon) presiden atau wakil presiden. Hal ini dituangkan di dalam pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 mengatur kriteria atau persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Huruf d berbunyi: tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Penjelasan pasal 169 huruf d mengatakan, Yang dimaksud dengan \"tidak pernah mengkhianati negara\" adalah ….., serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, secara otomatis pelanggar konstitusi tidak bisa menjadi pejabat negara, tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden, atau pejabat negara lainnya. Artinya, pejabat publik yang melanggar konstitusi harus turun dari jabatan publik, atau diturunkan secara paksa oleh rakyat sepanjang diperlukan. Menurut konstitusi Amerika Serikat, atau menurut John Locke, people power atau revolusi melawan tirani pelanggar konstitusi adalah sah. —- 000 —-
Kereta Cepat China Bikin Bangkrut Negara: APBN Tidak Boleh Digadaikan Jamin Utang
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PROYEK kereta cepat Jakarta Bandung sejak awal sudah menuai banyak masalah, dan (terindikasi) merugikan keuangan negara. Tender proyek kereta cepat diikuti oleh Jepang dan China. Jepang menawarkan 6,2 miliar dolar AS. China menawarkan 6,07 miliar dolar AS. Akhirnya, China terpilih. Evaluasi proyek KCJB tidak profesional. Ada indikasi, pokoknya “China harus menang”. Karena itu, tidak semua komponen biaya masuk dalam evaluasi. Ada yang tertinggal, atau sengaja ditinggal? Biaya tersebut kemudian muncul, diakui sebagai pembengkakan biaya atau cost overrun. Hal ini dikatakan Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan. https://amp.kompas.com/money/read/2022/12/04/192644426/biaya-kereta-cepat-bengkak-gara-gara-china-salah-hitung-di-proposal Komponen biaya lainnya yang tidak diperhitungkan dalam evaluasi proyek adalah suku bunga. Jepang menawarkan suku bunga 0,1 persen per tahun. China menawarkan suku bunga 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang. Kalau biaya suku bunga diperhitungkan dalam evaluasi proyek, maka penawaran Jepang lebih murah dari penawaran China. Jepang harusnya menang. Pembiayaan proyek terdiri dari 25 persen modal dan 75 persen pinjaman, dengan masa tenggang waktu cicilan (grace period) 10 tahun. Pinjaman dari Jepang 4,65 miliar dolar AS (75 persen x 6,2 miliar dolar AS). Biaya bunga pinjaman 4,65 juta dolar AS per tahun, atau 46,5 juta dolar AS untuk 10 tahun masa grace period. Sehingga total biaya kereta cepat Jepang, termasuk biaya bunga 10 tahun, menjadi 6.246.500.000 (= 6.200.000.000 + 46.500.000) dolar AS. Pinjaman proyek dari China 4.552.500.000 dolar AS (75 persen x 6,07 miliar dolar AS). Biaya bunga pinjaman 91,05 juta dolar AS per tahun, atau 910,5 juta dolar AS untuk 10 tahun masa grace period. Sehingga total biaya kereta cepat China, termasuk biaya bunga 10 tahun, menjadi 6.980.500.000 (= 6.070.000.000 + 910.500.000) dolar AS. Artinya, termasuk biaya bunga, total biaya kereta cepat China 11,75 persen lebih mahal dari kereta cepat Jepang: 6.980.500.000 dolar AS vs 6.246.500.000 dolar AS. Artinya, penunjukan kereta cepat China terbukti merugikan keuangan negara. Kalau biaya bunga dihitung selama 40 tahun masa pinjaman proyek, kerugian ini jauh lebih besar lagi. Kerugian keuangan negara lainnya, yaitu pembengkakan biaya yang mencapai 1,176 miliar dolar AS, di mana 60 persen atau 705,6 juta dolar AS menjadi tanggungan Indonesia. Untuk membiayai pembengkakan biaya ini, 25 persen atau 176,4 juta dolar AS berasal dari “modal sendiri”, atau Penyertaan Modal Negara, yang juga berasal dari utang. Bunga utang ini bisa mencapai 6 sampai 7 persen. Sedangkan 75 persen pembengkakan biaya porsi Indonesia, atau 529,5 juta dolar AS, dari pinjaman komersial China, dengan suku bunga 3,4 persen per tahun. Sangat tinggi sekali, 34 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang. Dalam 10 tahun grace period, biaya bunga dari pembengkakan biaya proyek mencapai 179,93 juta dolar AS. Jauh lebih besar dari biaya bunga Jepang yang hanya 46,5 juta dolar AS untuk keseluruhan proyek. Menurut Luhut, China minta pinjaman terakhir ini dijamin APBN. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan karena melanggar Undang-Undang dan Konstitusi. Karena APBN harus ditetapkan oleh undang-undang, dan harus mendapat persetujuan DPR setiap tahun. Artinya, DPR saat ini tidak bisa mendikte dan menentukan APBN masa depan. Artinya, jaminan utang oleh APBN melanggar konstitusi. https://money.kompas.com/read/2023/04/13/075241726/polemik-kcjb-molor-dan-biaya-bengkak-kini-terjebak-bunga-34-persen?page=all#page2 —- 000 —-
POPULER
