OPINI
Huru Hara Akan Terjadi Tahun Ini
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KONDISI saat ini ada pada pola kehidupan yang : ciut - cekak dan cekek. Situasinya menjadi Cekak: pikiran dan rasa yang cekak - \"tidak cukup - terlalu kecil\". Ciut: \"semuanya menjadi sempit dan picik, menjadi sempit; menyusut; mengerut ruang geraknya\" dan Cekek : \"dicekam tidak dapat bernapas dalam perkelahian\" Bukan hanya kering bahkan watak pemimpin yang memiliki sifat negawaran menghilang, semua serba kekinian: saya dapat jabatan apa dan berapa yang harus saya dapat, serba-serbi hedonis. Keadaan didominasi cara hidup injoy live (saat ini saya dapat apa) tidak peduli masa depan tidak peduli bagaimana nasib kehidupan anak cucunya di masa depan. Konon 10 tahun lagi Sumber Daya Alam kita akan habis dan tidak ada penggantinya. Utang negara sudah melampaui batas wajar dan akan menjadi beban generasi ke generasi berikutnya. Lebih mengerikan bangsa ini sedang disulap tanpa sadar agar tidak lagi mengenali dirinya sendiri (asing terhadap jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia). Fakta saat ini makna Ibu Pertiwi sudah tidak dikenali lagi Akan sampai pada tatanan kehidupan generasi ini hanya berpikiran aku dadi apa dan dapat apa (aku mendapatkan apa dan akan mendapatkan hasil apa). Maka tepuk tangan - tertawa - tangis - taek semua hasil drama dan sandiwara, dan dalangnya sangat-sangat canggih tidak kelihatan tetapi memiliki daya rusak dan mematikan. Sadar atau tidak lahirnya UU, hujan Keppres, Perpres, Perppu dan semua aturan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat saat ini hanya untuk merusak tatanan konstitusi, akibat UUD 45 sudah diubah atau diganti. Terdengar kidung manusia yang menyesali lahirnya reformasi yang berahir hancur lebur karena dalam perjalanan semua konstitusi justru dengan mudahnya di bajak/ dirampok kekuatan besar yang ingin mengundurkan Ibu Pertiwi. Menyeruak suara lantang keadaan hanya bisa diatasi dengan People Power atau Revolusi adalah bentuk lain karena keadaan negara kembali ke titik nol dan harus berjuang lagi melawan kekuatan penjajahan bentuk baru yang saat ini lebih mengerikan dan berbaya. Kita harus berjuang perang lagi, melawan Iblis manusia yang sedang bekerja menutup dan membuat buta para pengelola dan penyelenggara negara saat ini. Iblis itu makhluk yang tidak punya kebaikan - isinya balas dendam. Ahirnya dikutuk oleh Allah SWT. Demikian pula dengan Iblis manusia tidak memiliki belas kasihan dan kesolehan sosial yang penting bisa berkuasa. Aslinya itu baik hanya karena lupa melampaui batas dan bahkan berani protes (merasa dirinya lebih tahu) kepada Sang Penciptanya ahirnya terkena kutukan. Protes iblis itu karena pengalaman makhluk yang telah ada sebelum Adam hanya buat kerusakan dan saling membunuh. Maka berani protes atas kejadian Adam dan menolak untuk sujud kepadanya Iblis kurang cerdas dan hati hati. Sujud itu sebenarnya bukan untuk menyembah tetapi perintah sebagai penghormatan kepada makhluk baru buata-Nya. Iblis itu terdiri dari jin dan manusia. Iblis itu aslinya baik dan sebaik baiknya makhluk (pimpinan Malaikat). Hanya karena menolak perintah Allah SWT untuk sujud kepasa Adam akhirnya dilaknat Allah SWT. Pancasila dan UUD 45 itu memuat pedoman hidup dengan muatan tuntutan nilai-nilai ilahiah dirusak, sadar atau tidak pasti akan datang kutukan. Yang merusak negara karena ada kekuatan *hulahop*, permainan*lato lato* (mengadu domba) dan dikendalikan oleh nafsu semata . Berdasarkan ilmu titen percaya atau tidak (bukan mistik) kalau tidak hati hati, tahun ini akan terjadi keributan (huru hara) atau akan terjadi kejadian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita wajib berjaga jaga ikhtiar minimal seperti semut membawa air akan memadamkan Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Sekalipun logikanya tidak mungkin semut bisa memadamkan Ibrahim dengan air yang dibawanya. Tugas perjuangan kita hanya menanam jagung - selanjutnya serahkan kepada yang mencipta alam ini yang akan menumbuhkan dan buah. Akan berbuah atau tidak semua ada dalam kuasa Tuhan YME. Tugas kita ihtiar berjuang lillaahi ta\'ala. Bisa saja kita sebagai bola, tali atau menjadi tukang membenturkan seperti permainan lato lato. Karena permainan lato lato sangat serius saat ini. Kita harus ingat Syetan itu bukan makhluk tetapi energinya iblis. Sebagai umat yang beriman harus menyadari bahwa jangan pernah merasa beriman sebelum Aku (Allah SWT) mengujinya. Bisa terjadi yang zalim justru diumbar oleh Allah SWT, sedang yang benar dihancurkan. Hanya yakinlah ketika datang yang hak maka kebatilan akan lenyap dan itu hanya bisa dilakukan dengan perjuangan tangan bukan hanya dengan cara sim salabim atau hanya dengan berdoa.***
KIB di Persimpangan, KIB Digoyang
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dab Pemerhati Bangsa KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) adalah koalisi yang paling awal berdiri. Lahir pada tanggal 13 Mei 2022. Koalisi yang digawangi oleh tiga partai yaitu Golkar, PPP dab PAN merupakan koalisi yang merepresentasikan loyalitas partai kepada penguasa. Keterlibatannya diduga kuat melibatkan kepentingan pihak penguasa untuk pilpres 2024. Meski paling awal, namun hingga saat ini KIB belum juga mengumumkan capresnya. Bukan rahasia lagi, capres yang digadang-gadang oleh KIB adalah Ganjar Pranowo. Ini juga sekaligus sosok rambut putih yang dikehendaki istana. Mengapa tidak segera deklarasi? Karena Ganjar yang saat ini masih menjadi kader PDIP, tidak punya cukup nyali untuk menerima pinangan partai lain sebelum ada restu dari Megawati. Meski iklan dan branding terus dilakukan oleh tim Ganjar untuk meluluhkan hati Ketum PDIP. Alih-alih direstui, Ganjar justru sering dihajar oleh lingkaran elit PDIP dan dituduh sebagai oposisi Megawati. Itulah faktor nyata mengapa KIB belum juga deklarasikan Ganjar. Tanpa PDIP, Ganjar juga akan kehilangan banyak basis pendukungnya yaitu pemilih PDIP. Apakah jika Ganjar tidak diusung PDIP dan tidak cukup berani melawan Megawati dengan menolak KIB, lalu KIB akan tetap bertahan dengan mengusung capres baru? Berat! Airlangga, Zulkifli Hasan dan Mardiono kansnya masih sangat kecil untuk menjadi capres atau cawapres. Di tengah kegalauan KIB, muncul KIB baru. Sebut saja KIB tandingan. KIB baru ini singkatan dari Kuning (Golkar), Ijo (PPP) dan Biru (PAN). Kader Golkar yang berafiliasi ke Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, mungkin juga Abu Rizal Bakri, telah merapat ke Anies dan mendukungnya. Keder dan pemilih PPP di bawah mayoritas adalah mendukung Anies. Termasuk para mantan pengurus DPP dan mantab anggota DPR PPP telah menyatakan dukungannya kepada Anies. Sementara kader PAN di bawah asuhan Soetrisno Bachir (Ketua Dewan Kehormatan PAN Periode 2020-2025) juga mendukung Anies. Kumpulan dari para kader tiga partai yang diabaikan aspirasinya oleh elit partai tersebut hari ini (1/2/2023) launching Sekretariat Bersama (Sekber) untuk merumuskan rencana deklarasi besar-besaran terhadap Anies Baswedan di Hotel Century Senayan. Apakah suara kader ini pada akhirnya kelak akan menyadarkan ketiga partai untuk mengubah haluan politiknya demi menjaga soliditas partai dan suara konstituen. Politik itu dinamis. Semua bisa berubah pada waktunya. Jakarta, 1 Februari 2023.
Riuh Downgrade Anies, Berhasilkah? Gak Lah!
Oleh Ady Amar - Kolumnis Teranyar Sandiaga Uno yang ikut-ikutan mencoba downgrade Anies. Tampil di podcast Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (28 Januari 2023). Itu setelah Sandi sebelumnya bertemu dengan Prabowo Subianto empat mata. Bisa jadi keduanya bicara soal perjanjian politik yang pernah dibuat Anies dengan Partai Gerindra, saat akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2017). Isinya, Anies Baswedan tidak boleh mencalonkan diri sebagai Capres, jika Prabowo Subianto maju mencapreskan diri. Sandi membuka info tentang perjanjian politik itu, meski ia lalu menyarankan agar Akbar Faizal mengundang Fadli Zon. Katanya, sepertinya Fadli Zon yang pegang dokumen perjanjainnya. Sandi membuka info itu seiris, dan meski seiris itu upayanya men-downgrade Anies, yang sepertinya akan lancar menuju pencapresan. Downgrade itu bentuk menjatuhkan citra pada seseorang. Sandi memilih membocorkan, seolah perjanjian rahasia, soal Anies terlarang maju sebagai capres jika Prabowo masih berkehendak maju lagi, meski dua kali gagal di tangan Joko Widodo (2014 dan 2019). Gagal dua kali dari anak asuhnya, saat maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi hanya 2 tahunan sebagai gubernur, dan lalu maju sebagai capres melawan pengasuhnya Prabowo Subianto. Mungkin Sandi tahu, atau Prabowo pastinya juga buat perjanjian dengan Jokowi, seperti yang dilakukan dengan Anies. Atau hanya pada Anies perjanjian itu dibuat, itu karena sudah belajar dari sakitnya ditelikung Jokowi. Betapa sakitnya hati Prabowo saat itu, di mana Jokowi yang dibawanya dari Solo untuk menjadi Gubernur DKI, tapi itu cuma dijalaninya tidak perlu satu periode lalu lompat menantang Prabowo sebagai capres dan mengalahkannya. Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bersama Sandiaga Uno, itu memang di- endorse Partai Gerindra dan PKS. Dan menang di Pilkada itu. Tahun 2019, saat Prabowo Subianto maju lagi sebagai capres, ia meminta Anies mendampinginya sebagai cawapresnya. Anies menolak, karena ia tidak mau menghianati warga Jakarta yang memilihnya untuk 5 tahun. Katanya, Biarkan saja saya ngurus Jakarta sampai selesai, sebagaimana yang diamanahkan. Lebih kurang itu yang disampaikan Anies, sebagai penolakan ajakan Prabowo. Dari sini kita bisa lihat bagaimana kualitas Anies, yang meski \"dibujuk\" Prabowo tetap kukuh dengan pendirian untuk tidak khianat. Setelah itu, Anies menyarankan sebaiknya Prabowo memilih Sandi saja sebagai cawapresnya, itu setelah Anies ditanya siapa yang pas mendampinginya. Saran \"memakai\" Sandi itu muncul dari Anies. Prabowo melirik Anies, dan Anies melirik pada Sandi untuk dipilih membersamai Prabowo. Sandi pun tidak menolak. Terjadilah pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, sebagai capres-cawapres. Di balik pencapresan pada Pilpres 2019, itu tampak sikap Anies yang konsisten, memilih untuk tetap bersama warga Jakarta yang memilihnya untuk masa jabatan 5 tahun. Anies tidak tergiur rayuan Prabowo untuk membersamai untuk jabatan lebih tinggi. Tapi tidak pada Sandi, justru memilih tergiur lompat dari wakil gubernur, memilih peruntungan sebagai cawapres membersamai Prabowo. Sikap Sandi meninggalkan warga Jakarta yang memilihnya, itu memang hak pribadinya, meski mencederai janji politik pada warga Jakarta, yang memilihnya sebagai wakil gubernur, dan itu untuk 5 tahun. Anies ditinggal sendirian lebih kurang setahunan tanpa wakil gubernur disampingnya. Terjadi tarik-ulur antara Gerindra dan PKS, siapa pengganti Sandi yang akan membersamai Anies. Mestinya itu jatah PKS, tapi Gerindra menganggap itu masih bagiannya. Dan, PKS kalah dengan meninggalkan lara yang akan diingat selamanya. Gerindra lalu mengirim wakilnya membersamai Anies. Maka, jika saat ini dimunculkan janji politik Anies yang terlarang sebagai capres, itu jika Prabowo maju lagi sebagai capres. Artinya, itu sama dengan tidak boleh ada Anies jika Prabowo maju sebagai capres. Menjadi aneh, dan karenanya tidak salah jika perjanjian itu banyak yang menilai, bahwa itu berlaku untuk Pilpres 2019. Dibuat lebih agar peristiwa lompat model Jokowi tidak terulang. Itu baru perjanjian yang bisa dinalar, agar warga Jakarta menjadi tidak dirugikan. Meski Anies masih juga dirayu untuk mau maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019, dan itu berarti Anies hanya menjalankan tugasnya sebagai gubernur hanya 2 tahun. Di sini tampak Gerindra membuat perjanjian politik itu hanya untuk kepentingan sempit, bukan untuk warga Jakarta. Karenanya, jika muncul cara yang dilakukan Sandi, dan itu Partai Gerindra, dengan mencoba men-downgrade Anies itu pastilah kontra produktif. Bahkan menjadi menggelikan, saat mengatakan bahwa perjanjian politik yang dibuat dengan Anies itu juga untuk Pilpres 2024. Meski perjanjian itu belum di-publish, tapi cukup membuat keriuhan dan itu downgrade Anies. Berhasilkah? Sepertinya tidak ya, justru di banyak grup perkawanan WhatsApp itu jadi bahan gurauan. Sampai ada yang menyebut, perjanjian itu dibuat bahkan untuk pencapresan Prabowo hingga 8 kali. Netizen memang sadis jika ingin membuka akal sengkarut pihak yang irrasional dan absurd, yang cuma bermodal ngotot. Begini ya, meski perjanjian politik itu pernah dibuat, itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum. Bahkan tidak bernilai apa-apa. Bersikap fair lah jika memang masih siap mengikuti perhelatan Pilpres. Jika tak siap berhadapan dengan Anies, maka jangan teruskan ikut Pilpres. Prabowo bagus jika memilih sebagai Guru Bangsa saja, itu terhormat untuknya... Sekian!
Tiga Alasan Mendasar Mengapa Khofifah Jadi Nominasi Cawapres Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KOALISI Perubahan sudah terbentuk. Setidaknya tiga partai anggota koalisi sudah deklarasi. Ketiganya telah mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan. Publik pun dibuat tidak sabar menunggu siapa bakal cawapres yang akan dipinang oleh Anies. Para pendukung Anies dari kelompok Nahdhiyin menginginkan agar Anies memilih cawapresnya dari kader NU. Alasannya sederhana: supaya kerja politiknya lebih ringan. Di sebagian kalangan warga NU, Anies masih dicurigai sebagai bagian dari Islam kanan, bahkan radikal. Wahabi dan pengusung khilafah. Memang cukup aneh ketika ada yang menempelkan identitas kanan ke Anies. Jejak hostori Anies jauh dari apa yang dituduhkan itu. Pertukaran pelajar, studi S2 dan S3 di Amerika, rektor Paramadina dan pernah jadi Mendikbud, bisa-bisanya dituduh rasdikal. Itulah permainan politik. Kadang memang sangat kejam fitnahnya. Jika Anies didamping cawapres dari kader NU, fitnah yang selama ini disebarkan oleh lawan politik secara masif di kalangan warga NU akan mereda. Ini akan membuat kerja politik lebih ringan. Ada tujuh nama tokoh NU yang masuk nominasi bakal jadi cawapres Anies. Ketujuh nama itu adalah Khofifah Indraparawansa, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Zeni Wahid, Yahya Cholil Staquf, Ya\'qut Cholil Qoumas dan Taj Yasin. Dari tujuh nama tersebut, Khofifah berada di urutan teratas. Pertimbangan mengapa Khofifah paling atas untuk dinominasikan? Pertama, kehadiran Khofifah mendampingi Anies diprediksi mampu mendongkrak suara. Jawa Timur menjadi area pertempuran yang menentukan. Anies masih cukup lemah di Jawa Timur. Dengan menggandeng Khofifah yang notabene putri Jatim, kader NU dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Jatim, maka peluang menang di Jatim cukup tinggi. Jika Anies-Khofifah dipasangakan, ini diprediski bisa meraih suara lebih dari 50 persen. Kedua, Khofifah bisa diterima oleh semua partai koalisi. Nasdem, PKS dan terakhir Demokrat menerima Khofifah untuk mendampingi Anies. Tiga partai anggota Koalisi Perubahan secara formal memang sama-sama menyerahkan sosok cawapres ke Anies. Tapi, secara substansial, mereka sebenarnya telah membicarakan dari awal terkait nominasi Khofifah sebagai pendamping Anies. Bahasa menyerahkan itu lebih pada bahasa kesepakatan dan soliditas partai pengusung. Ketiga, Khofifah punya pengalaman yang cukup baik di pemerintahan. Pernah menjadi Menteri Sosial, dan sekarang menjadi Gubernur Jatim. Ketika Anies-Khofifah terpilih, mesin pemerintahan diharapkan langsung bisa berjalan. Anies dan Khofifah dianggap paham betul berbagai problem bangsa yang dihadapi dan tahu bagaimana membenahinya. Tidak butuh waktu lagi untuk belajar dan membaca keadaan. Tiga faktor ini menjadi syarat ideal yang seluruhnya mesti dipenuhi oleh bakal cawapres Anies. Satu hingga dua syarat, boleh jadi dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Baik dari kader NU maupun non NU. Termasuk oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heriawan (Kang Aher). Tapi, tiga syarat lebih maksimal ada pada diri Khofifah. Saat ini, Anies-Khofifah nampaknya paling punya peluang sebagai pasangan yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan. Akan sangat menguntungkan juga jika PKB, partainya warga Nahdhiyin juga ikut bergabung. Untung bagi Koalisi Perubahan, karena akan tambah amunisi. Untung juga buat PKB, karena mendukung Anies lebih potensial menang dari pada mendukung Prabowo. Jakarta, 1 Pebruari 2023
Fatwa Mati untuk Rasmus Paludan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMBAKARAN Al Qur\'an oleh warga negara Swedia Rasmus Paludan di luar akal sehat. Paludan bukan saja sakit jiwa tetapi sakit sosial dan moral. Orang dengan penyakit seperti ini tidak bisa dibiarkan akan tetapi harus dieksekusi. Swedia sebagai negara tidak boleh bersandar pada asas kebebasan berekspresi sehingga tidak melakukan apapun. Pada15 Maret 2022 PBB telah mengeluarkan Resolusi yang berkaitan dengan kebencian pada Islam. Telah ditetapkan bahwa tanggal 15 Maret sebagai \"Universal Day to Combat Islamophobia\". Ada komitmen PBB untuk melawan dan menghapus phobia kepada Islam. Negara manapun anggota PBB tunduk pada Resolusi ini. Islamophobia harus diperangi. Kebebasan berekspresi itu tidak bisa dimaknai leluasa untuk berbuat sebebas-bebasnya, apalagi menjadi hak asasi. Membakar Qur\'an itu bukan hak asasi tetapi kejahatan asasi. Lebih jahat dari merampok dan memperkosa. Keyakinan keagamaan yang telah dinistakan. Itu merupakan perbuatan bejat yang tidak menghormati kemanusiaan. Freedom of religion adalah HAM yang diakui dan dilindungi secara universal. Rasmus Paludan bukan sedang membakar lembaran kertas tetapi menghinakan umat Islam. Menghinakan Allah yang disembah oleh umat Islam sedunia. Meski bagi Allah mudah saja untuk membalas \"membakar\" Paludan, akan tetapi kini umat Islam yang sedang diuji untuk membela-Nya. Sebagai negara PBB Swedia harus tunduk pada keputusan bersama PBB. Melanggarnya berakibat sanksi internasional. Swedia harus menghukum warga negara pelanggar HAM. Tidak bisa membiarkan. Swedia harus dikeluarkan dari PBB jika negara ikut terlibat dalam pelanggaran HAM. Qur\'an itu kitab suci bukan koran. Rasmus Paludan layak dihukum oleh Pemerintah Swedia. Jika tidak, Pemerintah Swedia yang mesti dihukum oleh dunia. PBB yang bertindak pada Islamophobist baik perorangan ataupun negara. Bila juga semua diam, maka Fatwa Ulama mungkin berguna. Komunitas Muslim berbasis Ulama hendaknya bermusyawardibakaran mengeluarkan Fatwa Mati atas politisi Swedia Rasmus Paludan. Biarlah Muslim yang berkesempatan dan tergerak dapat melakukan Eksekusi. Rasmus Paludan harus dicari dan ditangkap \"Hidup atau Mati\". Mati lebih baik. Bandung, 1 Februari 2023
Petaka Datang Setelah UUD 45 Diubah
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih TELAH terjadi cerita panjang bahwa reformasi dibajak di tengah jalan oleh LSM dari kekuatan asing— pimpinan Madellein Albraight yang dibantu 18 LSM lokal yang tergabung dalam Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru melalui kerja sama dengan kaum komprador yang kala itu duduk di MPR masa bakti 1999 – 2004. Dari sinilah Konstitusi kita mulai di kudeta, dirusak dan dibajak. Saat itu Barack Obama sampai mengatakan: \"Saya tahu telah ada kontroversi tentang promosi demokrasi dalam beberapa tahun terakhir ... Jadi izinkan saya menjelaskan bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang dapat atau harus dipaksakan pada suatu negara oleh negara lain.\" Ucapan Obama itu sangat jelas memberi sinyal kepada Indonesia, akan ada serangan terstruktur dan masif kekuatan yang akan melakukan perubahan UUD 45. Dan saat ini telah terjadi yang dikenal dengan UUD 2002. Arah dan sasarannya bagaimana Indonesia menjadi negara kapitalis terasing dan dijauhkan dari jatidirinya sebagai bangsa Indonesia. Fakta politik benar-benar terjadi dengan terjadinya amandemen berkali-kali dan berakhir bahwa UUD 45 ini diganti bukan di amandemen, Pancasila dicampakkan. Para wakil rakyat di DPR semua kesambet , lingkung dan kesurupan, konon karena ada mantra yang bisa melinglungkan berupa gumpalan dolar dibelakang kekuatannya, membuat semua kesurupan. Negara berdasarkan UUD 2002 bentuk lain bahwa dokumentasi dan praktek konstitusi kita saat ini bukan hanya kurang jelas tetapi saat ini sudah tidak jelas. Bangsa ini sudah tidak lagi mengenali jati dirinya. Konstitusi sudah salah-(< arsipnya sudah salah. Merembet pada praktek konstitusi kenegaraan penetapan presiden juga sudah salah. Dampak ikutannya lahirlah macam macam, perbuatan makar konstitusi. Kerusakan konstitusi ditandai peristiwa aneh juga terjadi Presiden tidak diyahkan oleh MPR. Presiden tidak ada surat pengangkatan hanya pengesahan oleh KPU. Prof. DR. Kaelan melakukan penelitian hampir 10 tahun tentang konstitusi negara kita. Dihitung amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah sampai angka 97% . Ini artinya bukan amandemen tetapi sudah mengubah atau mengganti UUD 45. Ini sebuah penipuan. UUD 2002 bukan dan tidak berdasarkan Pancasila lagi. Kita harus rasional mengapa harus kembali ke UUD 45 kena apa sampai terjadi makar terhadap Pancasila. Pancasila bukan bengkok tetapi sudah patah .Kita semua sudah tertipu dan ditipu sampai nilai nilai Proklamasi menghilang setelah amandemen. Berdasarkan kajian normatif dan filosofis negara Indonesia sudah berubah menjadi liberalisme dan kapitalis. Dan konsep Amerika menjadi rujukanya. Negara telah dikuasai , dikendalikan dan dinikmati hanya oleh sekelompok kecil para kapitalis didalamnya para taipan oligarki. Semua akibat dari UUD 45 yang telah dirubah menciptakan keadaan negara ini menjadi ilegal semua. Negara menjadi liar ini sangat jauh dari norma konstitusional. Kalau negara ingin selamat mutlak harus kembali ke UUD 45 hanya tidak boleh dikaitkan dengan rekayasa politik barter perpanjangan masa jabatan atau rekayasa politik lain yang justru akan membawa petaka lebih parah ***
Jangan Jadi Kader Penjilat
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Periode 1993-1997 PEMUDA Muhammadiyah akan menyelenggarakan Muktamar ke 18 di Kaltim bulan depan. Berita mengagetkan muncul dari Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto yang menyatakan bahwa dalam Muktamar itu akan ada penyematan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Perintis Indonesia Maju. Ia memuji Jokowi yang telah berhasil membawa Indonesia pada kemajuan. Tiga hal yang dinilai jahil pada anak-anak muda yang mengalami sindrom seperti ini, yaitu : Pertama, myopsis. Kemajuan apa yang telah dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi selain sejuta masalah dan beban berat bagi rakyat. Kebohongan dan kegaduhan yang merajalela menyertai korupsi dan nepotisme. Prestasi Jokowi adalah membuat frustrasi rakyat karena memiliki pemimpin yang bekerja seenaknya. Cak Nanto buta atas fakta. Kedua, memberi gelar-gelar itu merujuk pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Soekarno Pemimpin Besar Revolusi dan Soeharto Bapak Pembangunan. Pilihan bahwa Jokowi itu Bapak Infrastruktur dikalahkan oleh gelar Perintis Indonesia Maju. Cak Nanto lupa bahwa maju ke belakang itu namanya mundur. Anak muda yang berfikir mundur. Ketiga, budaya buruk bangsa di era pragmatisme adalah penjilat. Mencari muka yang telah hilang dimakan dusta. Menenteng koper berlabel penjilat menjulurkan lidah hingga menyentuh lantai yang kotor. Diukur berapa meter lidah itu menjulur. Demi uang, jabatan dan pujian sang penguasa, iarela menjual cita-cita mulia dan idealisme organisasi. Muhammadiyah tidak boleh diobral murah. Saat didirikan oleh KH Ahmad Dahlan Muhammadiyah mampu berdiri sejajar dengan Pemerintah. Berinovasi membangun wibawa keagamaan yang kuat dan bermartabat. Tidak menjadi pengemis yang merendahkan diri. Minta bantuan sana-sini. Muhammadiyah tidak membutuhkan kader yang berkarakter penjilat, apa lagi tingkat Pimpinan. Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah adalah pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Karakter kuat mesti melekat dengan ketiga peran di atas bukan sebaliknya sebagai pengekor, pencari panggung dan pengumpul harta. Nah Cak Nanto, batalkan rencana bodoh dan memalukan untuk memberi gelar pada Jokowi sebagai Perintis Indonesia Maju. Jokowi tidak merintis Indonesia untuk maju. Faktanya kemunduran diberbagai bidang baik ekonomi, politik maupun agama. Warisan atau legacy yang ditinggalkannya adalah hutang besar beban berat anak cucu. Bandung, 31 Januari 2023
𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐛𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐤, 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐍𝐞𝐱𝐭?
Oleh To𝐧𝐲 𝐑𝐨𝐬𝐲𝐢𝐝 - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BAGI banyak orang, sukses terbentuknya Koalisi Perubahan itu mengejutkan. Tapi, bagi mereka yang akrab dengan teori sejarah, saya lebih suka menyebutnya \"teori keniscayaan\", pasti tidak ikut terkejut. Sebab, semua itu bisa dianalisa. Saya belajar teori ini dari dialektika sejarah Marx. Teorinya makro, tapi bisa kita pakai untuk kasus yang lebih mikro. Dalam teori keniscayaan historis (ini istilah yang saya suka) bisa kita analisis bahwa setiap kelompok ditentukan oleh kebutuhan obyektifnya. Bukan berdasarkan suka tidak suka (like and dislike). Ada satu pilihan yang tidak bisa dihindari kecuali mengharuskan untuk dipilih. Inilah rekayasa Tuhan, kata para agamawan. Mari kita bedah. Nasdem, di bawah kepemimpinan Surya Paloh dengan operator Ahmad Ali sebagai Waketum, memiliki karakter untuk selalu terdepan dalam membuat keputusan politik. Nasdem menemukan Anies yang dianggap paling potensial memimpin Indonesia 10 tahun kedepan. Potensial dalam pengertian pragmatis dan idealis. Punya kemampuan dan potensial menang. Maka, tahun 2019 pasca pilpres, infonya Nasdem sudah punya rencana untuk deklarasikan Anies di akhir tahun 2022. Rencana itu terealisasi. Demokrat, tidak ada pilihan lain kecuali tetap berada di Koalisi Perubahan. Ke PDIP, sulit nyambung. Perlu effort terlalu besar dan menguras energi. Ke Gerindra-PKB, ada histori yang membuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering tidak satu frekuensi dengan Prabowo. Ke KIB, capresnya belum ada. Sebagai pendatang baru akan dijadikan anggota kelas dua. Alias tidak punya bergaining power yang kuat. Juga tidak menguntungkan bagi Demokrat karena identitas sebagai partai oposisi akan seketika lenyap dan tidak bisa dikapitalisasi untuk kampanye. Sementara PKS memang partai oposisi. 10 tahun konsisten menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan, apapun dan berapa tawarannya. Tidak ada pilihan yang rasional bagi PKS kecuali mendukung capres yang dijadikan icon oposisi, yaitu Anies Baswedan. PKS juga disandera oleh konstituennya yang lebih dari 80 persen mendukung Anies. Ini juga akan berlaku buat PPP dan PAN. Dua partai ini akan \"bunuh diri\" jika tidak ikut mengusung Anies. Sebab, mayoritas konstituen dari dua partai ini adalah pendukung Anies. Tinggal bagaimana keduanya dapat alasan dan timing yang tepat untuk menyatakan dukungan ke Anies tanpa harus berhadap-hadapan dengan istana. Pada akhirnya nanti, istana juga akan melunak jika gelombang dukungan kepada Koalisi Perubahan mampu mengantarkan Anies selangkah lebih dekat dalam meraih kemenangan di pilpres 2024. Setelah Koalisi Perubahan terbentuk, tugas selanjutnya adalah pertama, bagaimana konsolidasi tiga partai dengan para simpul relawan Anies mampu menciptakan kerja-kerja politik yang lebih produktif dan efektif di setiap daerah. Kedua, bagaimana Koalisi Perubahan mampu menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk ikut bergabung. Koalisi Perubahan mesti membuka diri untuk bergabungnya parpol dari KIB jika KIB tidak mendapatkan pasangan capresnya. Begitu juga dengan Gerindra dan PKB jika keduanya tidak ada titik temu. Membuka diri artinya Koalisi Perubahan mesti mau berbagi peran dan menyiapkan posisi kepada calon-calon parpol yang memungkinkan diajak bergabung. Bertambahnya jumlah anggota Koalisi Perubahan, ini akan lebih memudahkan dan mengefektifkan koalisi ini untuk memenangkan kontestasi pilpres 2024. Saat ini, Anies Baswedan menjadi magnet yang paling menarik diantara kandidat-kandidat lain. Tinggal bagaimana mengkapitalisasinya untuk menjadi gelombang kekuatan yang lebih besar lagi dalam memenangkan pilpres 2024. Bogor, 31 Januari 2024
Ekonomi Global Membaik, PERPPU Cipta Kerja Wajib Batal
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PRESIDEN Jokowi mengeluarkan PERPPU (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang) tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 yang lalu. PERPPU ini terindikasi melanggar konstitusi. Bahkan beberapa ahli tata negara menyatakan lebih tegas. PERPPU melanggar konstitusi! Dan, karena itu, presiden bisa diberhentikan?! Ada beberapa alasan bahwa PERPPU Cipta Kerja melanggar konstitusi. Pertama, PERPPU Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil sehingga inkonstitusional (bersyarat). Artinya, UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun, yang akan berakhir pada November 2023. Bukannya diperbaiki sesuai perintah MK, pemerintah malah melanggar perintah MK dengan menerbitkan PERPPU Cipta Kerja yang pada hakekatnya adalah sama dengan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional (bersyarat). Karena itu, PERPPU Cipta Kerja yang melawan dan melanggar Putusan MK berarti juga melanggar konstitusi. Kedua, PERPPU hanya dapat diterbitkan kalau ada kegentingan memaksa, yang harus berdasarkan faktual: artinya, bukan berdasarkan perkiraan. Sedangkan PERPPU Cipta Kerja diterbitkan berdasarkan perkiraaan, bahwa ekonomi global akan masuk resesi, yang kemudian dijadikan faktor Kegentingan Memaksa. Ini namanya “aji mumpung”, yang juga bisa dimaknai sebagai rekayasa. Kegentingan memaksa harus bersifat faktual, artinya, (resesi global) sedang terjadi. Faktanya, resesi global tidak atau belum terjadi. Ekonomi Indonesia juga tidak dalam resesi. Bahkan sebaliknya. Ekonomi global menunjukkan perbaikan. IMF melakukan revisi *perkiraan* pertumbuhan ekonomi global 2023 naik dari 2,7 persen menjadi 2,9 persen, naik 0,2 persen dari perkiraan pada Oktober 2022. Inflasi di dunia juga cenderung turun. Inflasi AS turun dari 7,1 persen pada November 2022 menjadi 6,5 persen pada Desember 2022. IMF juga memperkirakan bahwa 84 persen negara di dunia akan mencatat inflasi 2023 lebih rendah dari tahun lalu. Semua ini menunjukkan tidak ada Kepentingan Memaksa, sehingga PERPPU Cipta Kerja tidak sah, alias melanggar konstitusi. Artinya, subjektivitas Presiden dalam menerbitkan PERPPU melampaui wewenang yang diberikan konstitusi. Ketiga, seandainya terjadi resesi ekonomi, Indonesia sudah mempunyai perangkat undang-undang untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan. Yaitu undang-undang No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan serta undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disetujui DPR pada 15 Desember 2022 dan diundangkan pada 12 Januari 2023. Keempat, seandainya terjadi resesi ekonomi, PERPPU Cipta Kerja juga tidak bisa mengatasi resesi. Karena isi PERPPU Cipta Kerja fokus pada investasi dan penciptaan lapangan kerja. Artinya sisi supply atau produksi. Sedangkan dalam resesi, yang menjadi masalah adalah sisi permintaan yang turun drastis, sehingga terjadi oversupply: kelebihan produksi. Tentu saja dalam kondisi resesi seperti ini, PERPPU Cipta Kerja tidak berdaya mengatasi resesi ekonomi. Semua ini menunjukkan DPR harus menolak PERPPU Cipta Kerja yang (terindikasi) melanggar konstitusi, dan terkesan manipulatif terhadap kondisi ekonomi global yang dijadikan faktor Kegentingan Memaksa. (*)
Trisakti Itu Bernama Koalisi Perubahan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI NASDEM, Demokrat dan PKS, sejatinya bukan hanya ingin mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah hilang selama ini. Dengan mengusung Anies sebagai capres, koalisi perubahan secara substansi telah mencoba menjebol sekaligus membangun sistem dan tata-kelola penyelenggaraan negara yang begitu bobrok. Ketiga partai yang berani berseberangan dengan rezim kekuasaan tiran, pada prinsipnya telah menghidupkan kembali Trisakti Bung Karno yang telah lama mati, oleh orang- orang dan partai politik yang terlalu memujanya. Konstelasi pilpres 2024 memasuki babak baru. Sikap partai Nasdem, partai Demokrat dan PKS yang mengusung Anies sebagai capresnya, semakin memanaskan suhu dan panggung politik nasional. Kebijakan satu partai politik koalisi dan dua partai politik oposisi itu, mematahkan sekaligus meluruskan beberapa spekulasi skenario pilpres 2024. Pertama, menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa dari oligarki baik yang berasal dari korporasi maupun partai politik tertentu. Kedua, membangkitkan gairah dan opitimisme tinggi sebagian besar rakyat yang menginginkan perubahan di negeri ini. Ketiga partai politik pengusung Anies berhasil mengubur mimpi, hasrat sekaligus ambisi rezim kekuasaan untuk terus memerintah republik. Kebijakan partai politik tersebut bukan hanya menangkap aspirasi dan kehendak rakyat, lebih dari itu menjadi indikator betapa demokrasi masih bisa diselamatkan dan dilaksanakan, meskipun terlanjur telah rusak dan menjadi momok yang mengerikan akibat ulah rezim. Ada pertarungan politik yang terpolarisasi dalam dua kekuatan. Satunya diwakili oleh rezim status quo yang ingin memperpanjang jabatan atau presiden 3 periode. Sementara satu lainnya menginginkan pergantian kepemimpinan nasional dus perbaikan negara bangsa. Antara kekuatan petahana melawan koalisi perubahan, antara rezim kekuasaan dan oposisi. Ada yang menarik dari partai politik dalam koalisi perubahan menyangkut keputusannya memilih Anies sebagai capres pada pilpres 2024. Dipelopori oleh Nasdem yang mengusung Anies, pembahasan dan berujung hal yang sama pada Demokrat dan PKS, bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Ada kalkulasi yang begitu dipertimbangkan oleh ketiga partai itu, salah satunya dampak yang dianggap merugikan. Keberanian Nasdem mencapreskan Anies harus dibayar dengan tindakan resisten pemerintah beserta partai politik pendukungnya. Dibuly, ditinggalkan kader hingga terancam direshuffle kadernya dalam pemerintahan, menjadi konsekuensi logis yang diterima partai Nasdem. Pilihan sulit bagi Nasdem untuk terus merapat bersama rezim kekuasaan atau bersama rakyat bergandengan tangan. Partai Nasdem mengambil langkah tepat, diikuti partai Demokrat dan PKS mengunci tiket capres Anies, untuk selanjutnya memasuki tahapan selanjutnya pilpres 2024. Langkah politik Nasdem, Demokrat dan PKS mengingatkan publik pada Trisakti Bung Karno. Pemikiran presiden pertama Indonesia tentang berdaulat dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, seakan menjadi spirit dari koalisi perubahan. Nasdem, Demokrat dan PKS, seketika bertransformasi menjadi 3 pilar yang menopang tegaknya konstitusi dan demokrasi yang selama ini cenderung mengalami kehancuran. Rezim kekuasaan bukan hanya menghianati Trisakti Bung Karno, lebih dari itu membahayakan eksistensi dan keberlangsungan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Melalui proses pilpres 2024, koalisi perubahan sejatinya berupaya membangun kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Menyelamatkan pilpres yang jujur, adil dan terbuka, demi melahirkan pemimpin yang memiliki kecakapan, karakter dan integritas untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Trisakti Bung Karno memang belum bisa diwujudkan. Kapitalisme dan komunisme global masih menguasai Indonesia hingga kekinian. Mewujudkan Trisakti Bung Karno menjadi identik dengan menepis sekulerisasi dan liberalisasi. Kapitalisme dan komunisme yang membunuh Trisakti Bung Karno itu, terus berlanjut menguasai republik melalui tangan-tangan rezim. Kekuasaan yang menjadi boneka nekolim kini menyeringai dalam wajah pemerintahan. Cengkeraman oligarki yang menghina, menista dan merendahkan bangsa Indonesia, menegaskan bahwasanya revolusi belum selesai, seperti kata Bung Karno. Koalisi perubahan tak sekedar memasuki babak baru pesta demokrasi yang menentukan masa depan Indonesia. Ketiga partai politik pelopor pembaruan dan perbaikan bangsa ini, selayaknya berani menjebol dan membangun kembali tatanan penyelenggaraan negara yang terlanjur rusak begitu akut dan sistemik. Dengan mengusung, mengamankan dan memenangkan Anies Baswedan, koalisi perubahan pada hakekatnya membawa harapan perubahan yang lebih baik dan bermartabat serta mengupayakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengusung Anies sebagai capresnya, koalisi perubahan tak ubahnya sedang menghidupkan kembali Trisakti Bung Karno yang telah lama mati, oleh orang-orang dan partai politik yang terlalu memujanya. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Januari 2023/9 Rajab 1444 H.
POPULER
