OPINI
Partai Ummat Bermanuver
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa AKHIRNYA, Partai Ummat lolos. 2024 ikut pemilu. Meski sempat terganjal oleh ketidaklengkapan syarat. Setelah membongkar kebobrokan KPU, terjadi negosiasi. Syarat dilengkapi, Partai Ummat pun masuk. Jika tidak? Mungkin akan banyak rekaman keluar yang bisa semakin menyudutkan KPU. Dari sini, jaringan Amien Rais sebagai tokoh sentral di Partai Ummat tidak bisa diremehkan. Tokoh reformasi yang pernah menjadi ketua MPR ini masih cukup kuat di panggung politik. Bapak Oposisi ini masih tajam manuvernya. Hari ini hingga Rabu, tanggal 13-15 Februari, Partai Ummat akan menggelar rakernas. Lagi-lagi, bukan Amien Rais kalau tidak bermanuver. Dalam Rakernas ini, Partai Ummat mengundang bakal capres. Ada tiga bakal capres yang akan diundang: Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan Prabowo Subianto. Kenapa Ganjar Pranowo tidak diundang? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena pemilih Ganjar bukan konstituen potensial bagi Partai Ummat. Gak ada guna diundang. Kedua, mungkin Partai Ummat memprediksi Ganjar tidak dapat tiket untuk nyapres. Buat apa juga diundang. Dua bakal capres infonya akan datang yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Gatot Nurmantyo. Kehadiran Anies bisa mendorong mesin partai untuk membantu kerja politik buat Anies. Bisa diprediksi, konstituen Partai Ummat mayoritas adalah para pendukung Anies. Sementara bagi Gatot Nurmantyo, hadir di rakernas Partai Ummat bisa merefresh kembali namanya. Semua tahu, Gatot akhir-akhir ini nyaris tenggelam. Di rakernas Partai Ummat, Gatot akan mendapatkan panggung baru. Tentu, nama Gatot akan lebih naik lagi jika ada partai yang punya kursi di DPR memberi panggung kepadanya. Di rakernas Partai Ummat, mampukah Gatot menggunakan momentum ini dengan efektif untuk mendongkrak kembali namanya? Ini hanya terjadi jika Gatot berani membuat pernyataan dan gagasan kontroversial. Misal, jika pemilu ditunda, maka akan terjadi revolusi. Ini misalnya. Atau pernyataan-pernyataan kontroversial lainnya. Semakin kontroversial, nama Gatot akan semakin berpeluang muncul kembali. Kalau narasi Gatot biasa-biasa saja, maka kehadirannya di Partai Ummat tidak jauh beda dengan ketika ia datang ke seminar-seminar para aktifis mahasiawa. Kabar lainnya, Prabowo belum ada konfirmasi. Hampir dipastikan Prabowo tidak hadir. Meski Prabowo punya histori lama dan dikenal cukup akrab dengan Amien Rais, tapi posisi saat ini Prabowo adalah menterinya Jokowi. Sedang Amies Rais adalah Bapak Oposisi bagi Jokowi. Terus kritis, bahkan rajin menguliti pemerintahan Jokowi. Jika Prabowo hadir, siap-siap direshuffle. Segitukah? Buktikan saja. Rakernas Partai Ummat yang mengundang kandidat capres adalah langkah politik yang sangat cerdas. Sebagai partai baru yang belum punya kursi di legislatif, keberhasilan partai Ummat mengundang kandidat capres bisa menjadi media komunikasi yang sangat efektif bagi partai kepada publik bahwa Partai Ummat eksis. Partai Ummat terlibat dalam kontestasi di pilpres 2024. Ini bisa memberi pengaruh elektoral bagi partai binaan Amies Rais ini. Ini semua akan sesuai harapan partai jika Gatot Nurmantyo, dan terutama Anies Baswedan hadir. Jika tidak, rakernas partai Ummat tidak akan mendapat perhatian, dan cenderung dicuekin publik. Namanya juga parta baru. Kecuali, jika rakernas Partai Ummat menghasilkan rekomendasi yang mengejutkan. Misal, Partai Ummat mendukung Jokowi tiga periode. Ini misalnya. Jakarta, 13 Februari 2023.
Anies dan Tradisi Sesat Demokrasi
Oleh Yarifai Mappeaty - Kolumnis HAMPIR semua orang mempersepsi bahwa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, berkat andil Prabowo Subianto seorang. Mulai dari parpol pengusung hingga dana kampanye, semua ditanggung olehnya. Sedangkan Aneis selaku calon gubernur, tinggal menjalani. Semua telah disiapkan. Pasangan pengantin Anies - Sandi, taunya hanya menurut kemana saja mereka diarak untuk berkampanye ke seluruh pelosok Jakarta. Tetapi realitasnya tak benar-benar seperti itu. Sebab Dalam surat pengakuan hutang Anies, mengungkap banyak hal yang selama ini samar. Terungkap bahwa ada sosok lain yang menjadi penyandang dana, yaitu, Aksa Mahmud. Tidak hanya itu, Aksa Mahmud bahkan juga sosok penting di balik terwujudnya koalisi PKS – Gerindra, yang kemudian mengusung Anies - Sandi. Bahwa Prabowo dan Gerindra berjuang habis-habisan untuk memenangkan Anies – Sandi, tidak terbantahkan. Tanpa bermaksud mengecilkan yang lain, harus diakui kalau Gerindra memang tampil lebih spartan dan total. Sebab bagi Prabowo dan Gerindra, memenangkan Pilkada DKI 2017 adalah suatu keharusan, demi kepentingan yang lebih besar, yaitu, Pilpres 2019. Hanya saja, sepanjang pilkada berlangsung, dana yang dijanjikan Aksa Mahmud tak kunjung turun. Hal itu membuat Anies dan Sandi serta tim pemenangannya gelisah. Sedangkan Prabowo yang disebut-sebut selama ini mensupport dana, ternyata tidak. Bagi Anies yang tidak punya lagi jalan mundur, mau tak mau, harus mencari jalan keluar. Solusi satu-satunya adalah mencari pinjaman. Beruntung ada Sandi bisa mengatasi hal itu. Dari mana Sandi mendapatkan uang? Apakah uangnya sendiri atau dari pihak ketiga? Bukan itu soalnya. Tetapi terungkap bahwa Anies ternyata tidak dalam posisi tahu beres. Untuk membiayai tim pemenangannya, Anies terpaksa berhutang. Tercatat tiga kali menandatangani surat pernyataan pengakuan utang senilai 92 M. Sedangkan Sandi sendiri, konon, habis hingga ratusan milyar. Surat pernyataan pengakuan utang tersebut, juga mengungkap kualitas integritas seorang Anies. Ia lebih memilih berhutang ketimbang menghamba pada pemodal, cukong. Padahal kalau Anies mau, antre cukong untuk membiayainya, terutama di putaran kedua yang sudah diprediksi menang secara mutlak. Sudah bukan rahasia lagi bahwa semenjak pilkada langsung diberlakukan, semenjak itu pula pilkada menjadi bisnis paling menggiurkan bagi para cukong. Sebab pada pilkada langsung, realitasnya, hasil akhir lebih banyak ditentukan oleh uang. Akibatnya, biaya politik menjadi mahal. Hal inilah yang mendorong para kandidat, mulai dari bupati, walikota, gubernur, mencari cukong. Capres? Mungkin juga. Hal ini sudah menjadi semacam tradisi sesat di dalam demokrasi kita. Prakteknya, para kandidat mula-mula menyewa Lembaga survei agar dibuatkan laporan survei, di mana elektabilitasnya dibuat tertinggi. Berbekal laporan itu, mereka lalu mendatangi cukong, mengemis minta dibantu biaya mahar parpol pengusung, biaya kampanye, hingga biaya operasional tim pemenangan. Bagi cukong yang sudah berpengalaman, tentu tak serta merta mengabulkannya. Tetapi terlebih dahulu menurunkan Lembaga survei. Jangan salah, cukong juga main survei, hanya tak pernah diekspose. Tetapi validitasnya jauh lebih bisa dipercaya ketimbang hasil survei yang dipamerkan. Kalaupun bocor, bocornya terbatas. Survei ala cukong inilah yang menemukan elektabilitas Anies tertinggi, sehingga jangan heran jika upaya menjegal Anies, tak akan berhenti. Apa kompensasi yang diberikan kandidat kepada cukong jika terpilih? Tergantung seberapa besar bantuan yang diberikan oleh cukong. Mungkin kita kerap mendengar bahwa instansi semacam Dinas Pendidikan, PUPR, dan Kesehatan, diatur oleh “orang luar.” Itulah salah satu bentuk kompensasinya. Padahal kita tahu bahwa ketiga instansi itu berhubungan langsung dengan kemaslahatan rakyat. Bagaimana pula jadinya bila seorang kepala daerah dikendalikan cukong? Lebih parah lagi. Ia hanya tampak berwibawa di depan umum, tapi bagi cukong, ia hanya boneka. Untuk menyembunyikan kebonekaannya, ia pun diberi sedikit kekuasaan untuk membuat kebijakan yang tampak pro rakyat. Praktek tradisi sesat demokrasi di atas, coba dilawan oleh Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan bantuan Sandi. Konsekuensinya, Anies lebih memilih menandatangani surat pernyataan pengakuan utang ketimbang pergi mengemis pada cukong. Padahal kalau mau, Anies tinggal memberi isyarat tak akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Para pengembang yang telah memprediski kemenangan Anies, pasti tak segan datang menawarkan bantuan. Tetapi Anies beruntung memiliki Sandi. Sebab kalau tidak, Anies mungkin hanya bisa bertahan sembari menunggu kekalahannya diumumkan. Oleh karena itu, meski hubungan politik Anies dan Sandi terkesan kurang baik belakangan ini, mari do’akan, semoga hubungan pribadi mereka berdua, tetap baik-baik saja. Makassar, 11 Pebruari 2023
Pemerintahan Jokowi Terburuk Atasi Kemiskinan Sejak 1970
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Sudies) RAKYAT Indonesia menangis, antara sedih dan senang. Rakyat menangis sedih karena pemerintah tidak mampu memperbaiki nasib mereka yang masih hidup dalam serba kemiskinan. Tingkat kemiskinan naik dari 9,22 persen (2019) menjadi 9,57 persen (2022). Rakyat menangis senang karena pemerintahan Jokowi hampir selesai. Senang memimpikan sebentar lagi terbebas dari kebijakan yabg memiskinkan rakyat. Senang memimpikan sebentar lagi akan datang penyelamat bangsa Indonesia. Pemerintahan Jokowi menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia (sejak 1970) dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan. Pemerintahan Jokowi selama 8 tahun hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebanyak 1,39 persen, yaitu dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 9,57 persen pada 2022. Jumlah ini sangat tidak signifikan, mungkin dapat dikatakan gagal total. Tingkat kemiskinan turun 1,39 persen dibandingkan dengan posisi awal 10,96 persen, berarti setara dengan turun 12,7 persen (= 1,39 : 10,96 x 100 persen) selama 8 tahun. Prestasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengatasi kemiskinan lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Tingkat kemiskinan sepanjang periode 10 tahun pemerintahan SBY turun 5,7 persen, dari 16,66 persen (2004) menjadi 10,96 persen (2014). Penurunan 5,7 persen dari 16,66 persen berarti turun 34,2 persen (= 5,7 : 16,66 x 100 persen) Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lebih spektakuler lagi. Tingkat kemiskinan turun 4,29 persen hanya dalam satu tahun, yaitu dari 23,43 persen pada 1999 menjadi 19,14 persen pada 2000. Secara keseluruhan, pemerintahan Gus Dur dan Megawati mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 6,77 persen hanya dalam 5 tahun, yaitu dari 23,43 persen (1999) menjadi 16,66 persen (2004). Penurunan tingkat kemiskinan 6,77 persen dari 23,43 persen ini setara dengan 28,9 persen ( = 6,77 : 23,43 x 100 persen), selama periode 5 tahun Pemerintahan Soharto yang menuai banyak kritik ternyata mempunyai prestasi mengagumkan dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintahan Soeharto berhasil mengurangi kemiskinan lebih ekstrim lagi. Pemerintahan Soeharto berhasil memberantas kemiskinan turun 31,4 persen dalam sepuluh tahun periode 1970-1980. Tingkat kemiskinan pada 1970 sebesar 60 persen dari populasi, kemudian turun menjadi 28,6 persen pada 1980. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 31,4 persen dari 60 persen setara dengan penurunan 52,3 persen (= 31,4 : 60 x 100 persen). Tingkat kemiskinan periode 10 tahun selanjutnya, 1980-1990, masih turun tajam, turun 13,5 persen, dari 28,6 persen (1980) menjadi 15,1 persen (1990). Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 13,5 persen dari 28,6 persen berarti setara dengan penurunan 47,2 persen (= 13,5 : 28,6 x 100 persen), selama periode 1980-1990. Kenapa pemerintahan Jokowi gagal total dalam pemberantasan kemiskinan? Padahal, selama 8 tahun pemerintahan Jokowi (2014-2022), ekonomi dalam nilai nominal naik Rp9.450 triliun, naik 93,6 persen, dari Rp10.095 triliun (2014) menjadi Rp19.545 triliun (2022). Ya, ekonomi nilai nominal naik Rp9.450 triliun. Tetapi untuk siapa? Yang pasti, kenaikan ekonomi nilai nominal yang sangat besar tersebut, yang cukup besar berasal dari kekayaan sumber daya alam Indonesia, termasuk mineral, batubara dan perkebunan, jelas tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, dengan penghasilan di bawah Rp1,1 juta per orang per bulan, yang berjumlah 167,8 juta orang (pada 2021). Jadi, untuk siapa? Untuk oligarki, pengusaha-penguasa, korup? Kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengatasi kemiskinan ini harus bisa membuka mata seluruh rakyat Indonesia agar segera memperjuangkan nasibnya. Rakyat Indonesia harus berjuang memilih pemimpin nasional yang mampu membela nasib rakyat, khususnya kelompok bawah, pada 2024 mendatang. Rakyat Indonesia tidak bisa dan tidak ada waktu untuk kompromi lagi. Harus ada perbaikan nasib rakyat secepatnya dan secara ekstrim. Kebijakan pemimpin yang akan datang harus antitesis dari Jokowi. Yaitu, kebijakan yang pro rakyat, bukan pro oligarki. (*)
Menunggu Adu Gagasan Para Capres
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BANYAK yang menunggu debat para bakal calon presiden. Mana gagasannya? Mana ide-ide besarnya untuk bangsa? Sejumlah orang terus menuntut agar bakal capres memunculkan design negara masa depan. Adu gagasan, wajib. Perang ide, harus. Indonesia negara besar, butuh pemimpin yang punya gagasan besar. Gagasan itu kemudian diuji, baik oleh kandidat lain, maupun oleh para ahli di bidangnya. Gagasan juga harus diuji, apakah bisa direalisasikan, atau hanya wacana. Bagaimana mengukur gagasan itu bisa direalisasikan atau hanya sekedar wacana? Pertama, kondisi obyektif nasional dan global saat ini, juga di masa depan, memungkinkan tidak merealisasikan gagasan-gagasan itu. Kondisi ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dst. Jadi, gagasan mesti membumi. Memang gagasan itu dibutuhkan oleh bangsa ini dan bisa direalisasikan. Kedua, lihat record bacapres yang punya gagasan itu. Pembual? Atau dia adalah orang yang selama ini punya komitmen terhadap janji-janjinya. Ini soal integritas. Belum lagi soal kapasitas. Orang ini punya pengalaman tidak di pemerintahan. Apa yang sudah dibuat ketika ia menjadi pejabat di pemerintahan selama ini. Entah sebagai menteri, kepala daerah atau pejabat tinggi setingkat itu. Termasuk pejabat sukses, atau pejabat gagal. Ada tidak terobosan-terobosan baru yang dibuatnya selama menjabat. Kalau tidak, itu semua omong kosong. Gagasan tidak lebih dari bualan yang disiapkan oleh \"para tukang\" yang dikontrak. Meskipun jika jadi presiden nanti akan dikelilingi oleh para tenaga ahli yang mumpuni, tapi kapasitas menjadi inspirator dan penggerak mempengaruhi kerja tim dan kualitas tereksekusinya sebuah gagasan. Di sini, diperlukan karakter leadership. Leadership ini bisa dilihat dan dibaca dari record orang tersebut dalam menjabat dan memimpin sebelumnya. Gagasan dan ide besar itu saat ini belum muncul. Meski banyak yang menyuarakan. Kenapa? Karena tidak menguntungkan, bahkan cenderung berisiko secara politik. Ketika saat ini muncul sebuah gagasan dari kandudat, maka segera akan dibaca apakah ini bagian yang setuju dan mendukung program rezim sebelumnya, atau berbeda. Jika beda, ini punya konsekuensi politik yang sangat serius. Akan dianggap melawan dan jadi ancaman. Gagasan belum muncul saja, sudah ada yang diwaspadai dan dicurigai akan menghentikan program-program rezim. Misal, ketika gagasan itu menyangkut IKN. Ini hal sensitif bagi rezim sekarang. Menolak, itu sama halnya menabuh genderang perang. Ruang ber-ide sering harus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan. Penguasa menjadi variable penting bagi kondusif tidaknya ber-ide dan kebebasaj mengemukakan pendapat. Apalagi, jika gagasan bacapres bersinggungan dengan rencana program penguasa. Bahaya! Indonesia belum seperti Amerika, atau negara-negara maju lainnya yang matang dalam berdemokrasi. Di sisi lain, para pemilih di Indonesia mayoritas masih sangat emosional. Pemilih berbasis psikologis (baper) dan sosiologis (berbasis identitas) jauh lebih besar jumlahnya dibanding pemilih rasional. Umumnya, pemilih masih belum bisa merespon dan mendiskusikan gagasan para kandidat itu secara rasional. Ini jadi masalah tersendiri. Apalagi, kondisi pemilih saat ini sedang dibelah oleh manuver para buzzer yang rajin memprovokasi dengan berita-berita hoaks. Gagasan tidak dilihat dari kualitasnya, tapi justru dijadikan instrumen untuk saling bully. Akan ada waktunya para kandidat nanti mendapatkan panggung dan timing yang tepat untuk beradu ide dan gagasan. Ini terjadi ketika masing-masing kandidat sudah jelas tiketnya dan jelas siapa lawannya. Setelah para bakal calon dipastikan dapat tiket, di situ akan banyak mimbar untuk adu gagasan. Kampus, TV, lembaga-lembaga swasta dan sejumlah komunitas akan menyiapkan panggung buat bakal calon. Terakhir, ada 5 kali debat resmi KPU di TV. Itupun kalau tidak ada kepentingan tertentu untuk memangkasnya. Jadi, rakyat harus bersabar untuk menunggu waktu yang tepat bagi bacapres mengeluarkan gagasan dan ide besarnya tentang design masa depan Indonesia. Banyak faktor, politis maupun non politis yang membuat para bacapres terpaksa menunggu panggung yang tepat. Jakarta, 12 Pebruari 2023
Iran Pengendali Syiah di Indonesia?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM buku \"Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syi\'ah di Indonesia\" yang disusun oleh Tim Majelis Ulama Indonesia (Tim MUI) dijelaskan akan bahaya penyebaran faham Syi\'ah di Indonesia. Pada bagian Pergerakan Syi\'ah di Indonesia dan Penyebarannya diuraikan adanya potensi konflik Syi\'ah dan Sunni di Indonesia. Hasil penelitian Tim MUI mengingatkan adanya lima poros Persebaran Syi\'ah di Indonesia yang salah satunya adalah Poros Jakarta di Islamic Cultural Center (ICC). ICC secara struktural berada di bawah kendali Atase Kebudayaan Kedubes Iran di Jakarta. Menurut MUI lembaga ini diyakini menjadi pusat kendali operasi kegiatan Syi\'ah di Jabodetabek dan bahkan Indonesia. Kegiatan ICC yang berkantor di Jl. Buncit Raya ini di samping memperkenalkan kebudayaan Iran, termasuk kursus gratis bahasa Persia, juga melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Di antaranya adalah perayaan hari besar Syi\'ah seperti Asyura, Arbain Imam Hussain, ritual do\'a Kumail, peringatan Revolusi Islam, pembuatan film Iran, pameran buku dan lainnya. Beberapa waktu yang lalu ICC memfasilitasi kunjungan ke MUI Sulawesi Selatan. ICC bersama dengan rombongan tokoh spiritual Iran dipimpin Ayatullah Sayyid Jawad Syahristani dan Prof Dr Abdolmajed Hakimellahi berbicara banyak hal di antaranya menawarkan bea siswa gratis studi di Qom dan tempat lain Iran. Penerimaan hangat MUI Sulsel yang diketuai Prof Dr Najamuddin yang juga Dosen Unhas tentu agak mengejutkan. Konon yang menghubungkan adalah Supa Athana yang menyelesaikan studi S3 di Mustafa University Teheran Iran, mantan Dosen Unhas juga. MUI Pusat yang membuat buku penyimpangan Syi\'ah dan mengeluarkan fatwa sesat untuk esensi ajaran Syi\'ah yaitu meragukan kesempurnaan Qur\'an, mengkafirkan shahabat, ishmah Imam dan nikah kontrak nampaknya sedang diuji oleh MUI Sulsel yang \"bersahabat\" dengan proses Syi\'ahisasi melalui \"pendekatan\" Suni-Syi\'ah. Pendidikan keagamaan secara gratis di Qom adalah Syi\'ahisasi. Para Ayatullah yang datang ke Indonesia dan mengajak agar anak-anak Suni belajar di berbagai lembaga pendidikan Iran khususnya Qom adalah proses pemurtadan dan pencetakan kader penyebar Syi\'ah di Indonesia. Membesarkan Syi\'ah di Indonesia merupakan bom waktu untuk menjadikan Indonesia seperti negara Suriah yang hancur-hancuran. ICC Kedubes Iran bukan semata lembaga kebudayaan tetapi komando gerakan Syi\'ahisasi di Indonesia. Kedatangan rombongan Ayatullah Sayyid Jawad Syahristani ke MUI tentu menampar muka MUI dan Ormas Islam. Isu anti barat dilempar oleh delegasi. Tentu arah kiblat untuk berbalik yang dimaksud adalah bukan kepada negara-negara Arab tetapi Negara Iran Persia yang ingin menjadi kiblat peradaban. Jika ICC itu menjadi fasilitator Syi\'ahisasi melalui program pendidikan Syi\'ah di Iran maka ICC itu bukanlah Islamic Cultural Center tetapi Iranian Cultural Conflict. Indonesia diarahkan untuk menjadi ajang pertarungan Suni dan Syi\'ah. Syi\'ah yang dikendalikan oleh Iran. Tanggal 09 Februari 2023 ICC memperingati hari kemenangan Revolusi Iran. Khoemeini dahulu menggemakan doktrin ekspor revolusi. Doktrin itu kini masih berlaku. Bandung, 12 Februari 2023
Menggugat Arogansi Adaro, Perusahaan Tambang Batubara Oligarki
Oleh Marwan Batubara - IRESS KISRUH kontrak antara PT Adaro Indonesia (Adaro) dengan PT Intan Sarana Teknik (IST) bermula saat Adaro menyetujui proposal yang diajukan IST untuk mengelola limbah tambangnya pada 2014. Kemudian, IST berhasil membuktikan kelayakan konsep (proof of concept, POC) yang diajukan dalam proposal. Teknologi yang dipakai adalah Geotube Dewatering (GD), yakni teknik pelepasan air dari lumpur yang dimasukkan ke dalam kantong geotube yang terbuat dari bahan tekstil khusus dan berpori-pori. Setelah keberhasilan tahap POC pada 2014, Adaro menyetujui implementasi teknologi GD berlanjut ke tahap proyek percontohan (pilot project) pada 2015. IST berhasil menyelesaikan proses uji coba dan pilot project ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan Adaro. Selanjutnya, IST berhasil memperoleh kontrak pengelolaan limbah tambang Adaro untuk periode 2016 hingga 2020. GD merupakan teknologi unggul temuan asli anak bangsa, yakni PT IST yang dipimpin oleh Ibnu Rusyd Elwahby (IRE). Dengan memanfaatkan teknologi DG temuan IST, Adaro berhasil meraih trofi Keselamatan Pertambangan 2016 dan Pengelolaan Lingkungan 2015 dari Menteri ESDM pada 18 Mei 2017. Berkat teknologi GD, Adaro pun memberi piagam penghargaan kepada IST. Secara khusus dalam Laporan Tahunan 2016 – 2019, Adaro pun telah mengapresiasi inovasi pengelolaan lumpur teknik DG oleh IST. Pada 2021, IST juga mendapat penghargaan International Achievement Award (IAA) dari Industrial Fabrics Association International (IFAI) atas pekerjaan pengelolaan limbah Adaro. IAA adalah kompetisi tahunan disponsori IFAI, asosiasi internasional perdagangan nirlaba beranggotakan 1600 perusahaan global. Namun, diduga karena berbagai kepentingan yang bernuansa moral hazard, belakangan Adaro justru melakukan tindakan sewenang-wenang dan mengkriminalisasi IST, terutama kepada Dirutnya, yakni IRE. IRE dilaporkan ke Bareskrim Polri 2021 dan sempat mendekam di penjara Polri selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai bulan November 2021 s/d September 2022. Pelaporan Adaro terhadap IST berasal dari perselisihan internal yang tampaknya sarat rekayasa, dengan melibatkan salah seorang karyawan mereka berinisial W. Karyawan ini dilaporkan oleh Adaro ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana terkait penolakan penggunaan teknologi pengolahan lumpur yang diajukan PT Trans Coalindo Megah (TCM) yang merupakan kompetitor IST. Imbas perselisihan internal ini telah menyeret IST, sehingga dua pendirinya yakni IRE dan Ishak Rivai alias Johny, diminta pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Tragisnya setelah kasus berjalan setahun, pada Agustus 2021 Bareskrim justru menetapkan 4 (empat) orang tersangka, yakni W, IRE, IR alias J, dan IST sebagai korporasi. Sidang pertama berlangsung di PN Jakarta Selatan (Jaksel) pada 11 Mei 2022. Pada tanggal 7 September 2022, IRE diputuskan bebas murni karena terbukti tidak bersalah atas semua tuduhan dan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada dasarnya dakwaan JPU diduga sarat moral hazard, dan di sisi lain IST memang tidak melakukan pelanggaran kontrak (bahkan memperoleh penghargaan). Dalam putusan ini, *tidak ada seorang hakim PN Jaksel pun yang berbeda pendapat (dissenting opinion).* Tiba-tiba bagai petir di siang bolong, pada tanggal 31 Januari 2023, dalam sidang kasasi yang tertutup, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa IRE bersalah dan di hukum penjara 13 tahun dan denda Rp 5 miliar. Atas kasasi yang diajukan JPU pada 2 Januari 2023, MA telah menjatuhkan Amar Putusan tersebut dengan menyatakan mengabulkan tuntutan JPU, bahwa IRE terbukti melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Padahal sengketa yang terjadi merupakan *perkara perdata yang telah dipaksakan masuk ranah pidana*. Hal ini pun sempat dilontarkan oleh hakim-hakim PN Jaksel, yang pada sidang-sidang awal perkara sudah mengusulkan kepada para pihak untuk berdamai. Arogansi Adaro & Kejagung: Terapkan Delik TPPU Penggunaan delik TPPU dengan ancaman pidana maksimal 13 tahun, denda kerugian serta penyitaan aset dalam sengketa bisnis jelas salah kaprah dan akan merusak ekosistem serta iklim usaha yang sehat. Sebab TPPU pada dasarnya merupakan kejahatan serius, sistematis dan bersifat publik, yakni yang merugikan negara, masyarakat dan merusak keuangan serta perekonomian negara. Karena itu, sangat tidak relevan jika digunakan untuk menjerat transaksi bisnis yang legal dan saling menguntungkan. Apalagi, hakim-hakim PN Jaksel telah menyatakan bahwa kasus yang terjadi merupakan perkara perdata. Karena itu, dakwaan dengan delik TPPU yang diajukan JPU dan Adaro terhadap IST merupakan bentuk arogansi kekuasaan oligarkis yang semena-mena. Mentang-mentang berkuasa, perangkat hukum telah digunakan untuk menindas dan menghancurkan mitra bisnis yang tidak bersalah, yang bahkan telah mendapat berbagai penghargaan. Selain itu, tindakan Kejagung dan MA ini, yang patut diduga merekayasa delik, tuntutan dan vonis, serta terlibat mafia peradilan, dapat dianggap sebagai fenomena gunung es yang melibatkan aparat penegak hukum (APH) yang tidak profesional, diragukan integritas dan independensinya, cenderung bertindak sebagai alat pihak pemodal kuat dan dekat oligarki kekuasaan, ketimbang menjadi pedang penegak keadilan dan kebenaran. Pada dasarnya, seluruh dakwaan dari hasil penyidikan dan penuntutan telah diperiksa fakta-fakta, peristiwa, bukti dan keterangannya di pengadilan. Putusan hakim PN Jaksel adalah *bebas murni,* karena tidak terbukti adanya penipuan, sementara itu, transaksi para pihak sah sesuai perjanjian dan peraturan yang ada. Dengan demikian secara hukum mestinya pelaksaan kontrak oleh IST tidak mengandung unsur pelanggaran TPPU. Rakyat menuntut agar MA sebagai benteng terakhir keadilan untuk bersikap mandiri, tidak tunduk kepada oligarki dan kekuasaan oligarkis, bebas intervensi, dan bersih dari praktik-praktik mafia peradilan. MA harus mampu memberikan keadilan bagi para korban arogansi kekuasaan dan kesewenang-wenangan, dan sekaligus dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha yang jujur dan sehat. IRESS meyakini telah terjadi tindakan kriminalisasi dan kejahatan sarat rekayasa hukum terhadap IRE, dan proses hukum tidak wajar yang melibatkan mafia peradilan dan oligarki. Adaro yang didukung APH terkontaminasi moral hazard telah bersikap arogan . Untuk itu, IRESS mengajak berbagai kalangan pro keadilan dan penegakan hukum, untuk bersama-sama melawan dugaan kejahatan sistemik sarat arogansi dan kepentingan oligarki ini. IRESS akan melanjutkan penggalangan perlawanan dengan mengambil setiap langkah hukum yang relevan guna membebaskan IRE, serta tegaknya hukum dan keadilan di bumi pertiwi. (*) Jakarta, 11 Februari 2023.
Istana Mengepung Anies Baswedan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih ELEKTABILITAS Anies Baswedan terus naik. Bahkan hampir semua pooling tanpa rekayasa Anies Baswedan ada pada anggap 70 - 80 %. Otomatis membuat panik Istana, karena Anies Baswedan bukan Capres yang dikehendaki Istana. Rekayasa konspirasi dari Istana menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden di Pemilihan Presiden 2024 mendatang sudah tercium lama. Hanya saat ini rekayasa tersebut makin terang terangan. Istana tidak peduli bahwa Anies berhak menikmati kebebasannya dalam upaya eksplorasi potensinya di Pilpres 2024. Hanya gurita kekuatan yang sedang mencengkeram negara ini tidak menghendaki Capres Anies Baswedan, maka kekuatan Istana harus bertindak menghalangi Anies Baswedan apapun cara harus gagal sebagai Capres kedepan. Anies Baswedan sangat mengerti bahwa Istana akan menjegal dan mengepungnya. Justru Anies Baswedan tidak pedulikan bahkan makin semangat mendulang dan memompa pendukungnya. Demikian juga pengusungnya - Partai Nasdem, Partai Keadilan Sosial dan Partai Demokrat sudah membaca konspirasi itu, makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies itu, dari segala arah. Yang paling nyata adalah soal Formula E yang sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kasus itu tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi. Ahirnya mentok hanya rekayasa ini belum selesai, masih terus diburu kelemahan lainnya. Istana mencoba menutup mata Capres yang diusung Istana juga ada masalah, seperti Ganjar Pranowo ada soal e-KTP, begitu pun Erick Thohir ada masalah yang justru mereka akan di tutup rapat. Dalam bayangan dan kehendak Istana siapa pun bisa maju, tetapi yang dia inginkan hanya satu yaitu yang dia setujui itu. Semua cacat yang dimiliki bisa diatur untuk diamankan. “Pilpres 2024 mendatang dengan sistem seperti saat ini tetap membahayakan demokrasi, karena peran para bandar - bandit dan badut politik dan ekonomi yang lazim kita kenal para Taipan Oligarki sudah menguasai semua lini dan sistem kekuasaan sudah dalam genggamannya. Dengan kekuatan modal finansial yang sangat besar. Tanpa keajaiban dipastikan tidak adil proses dan hasilnya dalam Pilpres mendatang akan terjadi keributan, manipulasi angka dan kecurangan lainnya. Tidak lazim Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya ikut cawe-cawe. Orang yang berkuasa bisa melakukan rekayasa apa saja untuk rekayasa memenangkan Capres pilihannya Ahir ahir ini terjadi fenomena aneh sekalipun sebenar sudah tercium akan kemunculannya. Sandiaga Uno dilibatkan istana dalam menjalankan strategi capres-cawapres istana. “menyerang” Anies Baswedan soal klaim perjanjian dan utang 50 miliar. Skenario ini sudah cukup waktu sebagai alternatif serangan ke Anies ketika berbagai opsi mengalami kebuntuan. Mereka mengira akan bisa menjadi kekuatan merongrong kredibilitas Anies Baswedan. Nampak akan gagal juga, justru imbas kekuatan menyerang balik Istana. Setelah pihak tim Anies Baswedan menyebar dokumen resmi bahwa tidak ada hutang setelah ( saat itu ) Anies dan Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur DKI. Tujuannya adalah untuk “mengepung” Anies dengan cara memecah fokus suara Anies yang kini jadi kandidat terkuat dari kalangan oposisi. Memanfaatkan Sandiaga Uno, seperti biasa Presiden bermain dengan janjinya bahwa Sandiaga akan diposisikan sebagai Cawapres siapapun Capres nya. Akan ditempatkan dalam formasi capres-cawapres istana. Lupa atau sengaja hanya test the water. Sayang figur Sandiaga Uno riil politik sudah hilang dari radar pendukungnya seperti saat maju bersama Prabowo Subianto. Sandiaga sudah tidak memiliki nilai tawar apapun untuk basis pendukung dan pemilihnya dahulu muncul notabene oposisi, sudah kehilangan kaki. Secara alami kekuatan oposisi sudah pindah bersama Anies Baswedan, bahkan nampaknya kekuatan pendukung Anies saat ini lebih histeris dari pendukung PS dan SU saat itu. Sandiaga harus mampu mengukur diri dan harus bisa membaca skenario istana seolah olah menimbang betul untuk dimajukan dalam skenario capres-cawapres kubu penguasa di 2024, dugaan kuat hanya akal bulus belaka. Kalau Sandiaga mengikuti skenario istana tanpa berhitung politik yang riil dan cermat atas realitas politik yang ada , Sandiaga akan masuk ada jebakan yang parah dan dalam. Sekalipun saat ini sebagai pembantu presiden ( menteri ) dan harus loyal pada Presiden tetapi tidak dalam skenario pencapresan kedepan harus bisa memposisikan diri dengan hati hati. Berkali kali Permainan politik konvensional Presiden dengan menjanjikan siapapun yang dia inginkan dengan janji janjinya hanya sekedar proforma yang membahayakan bagi yang bersangkutan. Rekayasa mengepung Anies Baswedan masih berlangsung bahkan konon setiap jam empat sore tim istana mengadakan rapat memantau perkembangan politik Anies Baswedan yang makin tak terbendung. Semakin dibendung kumpulan emosi masyarakat makin membesar ( seperti bendungan air ). Terus memaksakan diri membendung, misalnya dengan menunda Pemilu justru resiko politik kekuatan rakyat akan metamorfosis enjadi people power. Artinya emosi rakyat bisa menerjang kemana mana . Jalan terbaik Presiden netral tidak ikut terlibat dalam pencapresan kedepan. Hanya sebagian pengamat politik mengetahui ada kekuatan yang sangat besar Presiden ada tanggung jawab untuk menjegal Anies Baswedan. ****
Utang Anies Rp92 Miliar Gambaran Kepanikan Tingkat Tinggi Kubu Prabowo (Bag-1)
Oleh Alexander Mardinanto – Pemerhati Sosial Masyarakat PUBLIK Indonesia dibuat terkaget-kaget oleh Sandiaga Salahudin Uno, yang biasa disapa dengan Sandi Uno dalam dua minggu terakhir ini. Sandi membuka soal adanya perjanjian utang-piutang dengan Anies Baswedan saat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Ketika itu Anies dan Sandi berpasangan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nilai pinjaman utang-piutang itu lumayan fantastis, sebesar Rp 50 miliar. Sandi lalu bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang meminjamkan uang. Semua uang hasil pinjaman tersebut dipakai untuk membiayai hal-ihwal Pilkada DKI pasangan Anies-Sandi. Hasil akhir Pilkada DKI Anies-Sandi sebagai pemenang melawan pasangan Ahok-Djarot. Namun ternyata masalah belum selesai. Melalui podcast Youtube Akbar Faisal Uncensored, Sandi terlihat sepertinya sengaja mengumumkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Anies masih ada masalah utang-piutang dengan dirinya. Walapun belakangan Sandi mengatakan bahwa setelah melakukan sholat istikhorah dan konsultasi dengan keluarga, telah melupakan soal utang-piutang dengan Anies Setelah mendengar penjelasan Sandi, saya bersyukur, Puji Tuhan pasangan calon Capres-Cawapres 2019 Prabowo Subianto-Sandaiga Salahudin Uno tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dua orang ini makin telanjang memperlihatkan diri sebagai orang yang tidak layak menjadi presiden dan wakil presiden. Terkadang Prabowo dan Sandi bersikap kekanak-kanakan, bahkan tidak dewasa sama-sekali sebagai tokoh. Prabowo-Sandi ini tidak ada malu-malu untuk menipu para pendukung setia. Tujuannya supaya bisa masuk dalam kekuasaan. Prabowo sebelumnya berjanji untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat. Namun belakangan timbul bersama dengan kekuasaan. Sedangkan Sandi yang telah berjanji untuk bersama-sama dengan oposisi mengawasi jalannya pemerintahan, akhirnya masuk juga di dalam kekuasaan. Berbagai macam akan cara bakal dilakukan, supaya tetap berada dalam kekuasaan. Termasuk menghalangi Anies untuk tidak terpilih menjadi Presiden Indonesia tahun 2024 nanti. Untuk itu berbagai cara halal maupun yang haram dilakukan. Pantas dan tidak layak diterapkan. Langkah jijik, picik, licik, jorok dan kampungan disampaikan. Termasuk harus membuka soal utang-piutang ke publik yang sebenarnya sudah lunas. Sosok dan pemimpin dengan standar model apa Prabowo dan Sandi Uno ini? Kamis dan Jum’at kemarin, beredar di media sosial Whatsapp (WA) Surat Pengakuan Utang III yang ditandatangani Anies Rasyid Baswedan. Surat tersebut ditandatangani Anies di Jakarta tanggal 9 Maret 2017. Nilainya bukan lagi Rp 50 miliar, tetapi lebih besar lagi, yaitu Rp 92 miliar. Rupanya ada tiga kali Anies membuat pengakuan utang. Pengakuan yang pertama Rp 20 miliar. Sedangkan pengakuan utang yang kedua Rp 30 miliar. Sementara pengakuan utang ketiga Rp 42 miliar. Luar biasa pat-gulipat soal utang Anies di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ini. Poin ketiga Pernyataan Pengakuan Utang III, Anies menyatakan “mengkui total dana pinjaman satu, dana pinjaman dua dan dana pinjaman tiga adalah sebesar Rp 92 miliar”. Sedangkan pada poin keempat Anies menyatakan “mengetahui bahwa dana pinjaman ketiga tersebut berasal dari pihak ketiga, dan Bapak Sandiaga S. Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman ketiga tersebut kepada pihak ketiga”. Sementara yang menarik adalah poin kelima dan keenam. Poin kelima berbunyi, “Sandi Uno mengetahui bahwa dana pinjaman kesatu, kedua dan ketiga bukan untuk kepentingan pribadi Anies. Namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017, karena dana yang dijanjikan Aksa Mahmud dan Erwin Aksa sesuai kesepakatan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tidak tersedia”. Walaupun demikian, Anies berjanji untuk mengembalikan pinjaman Rp 92 miliar itu, bila tidak terpilih sebagai sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017. Sedangkan pada poin ketujuh perjanjian pengakuan utang berbunyi, “jika Anies dan Sandi terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, maka Sandi berjanji untuk menghapuskan dan membebaskan Anies dari kewajiban membayar kembali dana pinjaman Rp 92 miliar tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman Rp 92 miliar itu ditentukan melalui kesepakatan antara Anies dengan Sandi Uno”. Dengan posisi Sandi Uno sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, maka lakon yang sedang dimainkan Sandi Uno ini bagian dari membuka kepanikan tingkat tinggi yang sedang dialami kubu Prabowo Subianto dan Partai Gerindra menghadapi Pilpres 2024. Wajar saja panik, karena yang memilih Prabowo-Sandi Uno di Pilpres 2019 hampir 80-90% bakal berpindah memilih Anies yang diusung Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS). Sementara yang masih mau memilih Prabowo tinggal sebagian kecil kader Gerindra. Mungkin tinggal 10-20% saja. Sementara dari pendukung Jokowi dan PDIP susah diharapkan untuk beralih memilih Prabowo. Pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 juga cukup menjadi catatan bahwa Prabowo kalah telak di semua kantong yang pemilihnya non-muslim dan etnis Tionghoa. Mungkin saja masih trauma dengan nama Prabowo. Sementara dukungan dari kalangan non-muslim dan etnis Tionghoa kepada Anies menjadi Presiden 2024 semakin menguat. Dukungan membanjir seperti air bah. Keberhasilan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang membangun hampir semua rumah ibadah (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan Hindu Siks) punya nilai lebih untuk Anies. Apalagi Anies juga menggaji semua pengurus rumah ibadah di DKI Jakarta dari APBD DKI. Meskipun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan urusan utang-piutang antara Sandi dengan Anies bukan konsumsi publik. Itu urusan yang ngomong. Yang ngerti itu kan yang ngomong. Antara Sandi-Anies-Erwin Aksa yang selesaikan saja (Kompas.com 10/02/2023). Namun susah untuk memisahkan relasi dan emosional politik Sandi Uno sebagai bagian dari Prabowo dan Partai Gerindra. (bersambung).
Kebijakan Pro Oligarki dan Pejabat Korup Berhasil Memiskinkan Rakyat Miskin
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MASYARAKAT heran melihat data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bisa jauh berbeda dengan data kemiskinan menurut Bank Dunia. Perbedaan perhitungan kedua institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. BPS menghitung tingkat kemiskinan nasional. Sedangkan Bank Dunia menghitung tingkat kemiskinan internasional agar bisa membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Kriteria untuk menghitung tingkat kemiskinan dinamakan garis kemiskinan. BPS menentukan garis kemiskinan nasional, Bank Dunia menentukan garis kemiskinan internasional. Garis kemiskinan menurut BPS untuk September 2021 ditetapkan Rp486.168 per orang per bulan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Dengan kriteria tersebut, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 mencapai 26,5 juta orang, atau 9,71 persen dari populasi. Garis kemiskinan menurut Bank Dunia tergantung dari status negara yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu negara berpendapatan rendah (negara miskin) dengan pendapatan 1.045 dolar AS per kapita per tahun, negara berpendapatan menengah bawah dengan pendapatan per kapita antara 1.046 - 4.095 dolar AS per kapita per tahun, dan negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan di atas 12.695 dolar AS per kapita per tahun. Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah ditetapkan 3,65 dolar AS per orang per hari, dan negara berpendapatan menegah atas 6,85 dolar AS per orang per hari, dengan menggunakan kurs PPP (Purchasing Power Parity) 2017. Dalam kurs rupiah, garis kemiskinan tersebut masing-masing sebesar Rp591 ribu dan Rp 1,1 juta per orang per bulan. Pendapatan per kapita Indonesia pada 2021 sudah mencapai 4.333 dolar AS, dan karena itu masuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Dengan status sosial seperti ini, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021, mencapai 167,8 juta orang atau 60,7 juta persen dari total populasi. Pendapat per kapita Indonesia tersebut hanya sedikit di atas negara berpendapatan menengah bawah (4.333 dolar AS versus 1.096 dolar AS). Meskipun menggunakan kriteria garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah, yaitu penghasilan di bawah Rp 591 ribu per orang per bulan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 ternyata sangat besar sekali, mencapai 62 juta orang atau 22,4 persen dari populasi, dan jauh lebih besar dari data kemiskinan BPS pada 2021 sebesar 26,5 juta. Padahal perbedaan garis kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia tersebut hanya sekitar Rp105 ribu (Rp591 ribu - Rp486 ribu). Apa artinya? Artinya, jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan antara Rp486 ribu hingga Rp591 ribu per orang per bulan mencapai 34,5 juta orang, atau 134 persen lebih banyak dari jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan di bawah Rp486 ribu per orang per bulan. Tidak heran, ketika inflasi naik cukup tinggi, dan garis kemiskinan juga naik cukup tinggi, tetapi penghasilan masyarakat di kelompok sekitar garis kemiskinan tidak naik (signifikan), maka jumlah penduduk miskin akan naik. Seperti yang terjadi pada periode Maret hingga September 2022 (6 bulan), jumlah penduduk miskin naik 200 ribu orang. Atau periode 2019-2022 (3 tahun), jumlah penduduk miskin naik 1,57 juta orang. Garis kemiskinan hanya naik dari Rp440.538 menjadi Rp535.547 per orang per bulan, atau sekitar Rp105, tetapi membuat jumlah penduduk miskin naik 1,57 orang. Artinya, pemerintahan Jokowi gagal meningkatkan penghasilan masyarakat hampir miskin, sehingga inflasi membuat mereka masuk kategori penduduk miskin. Padahal, pendapatan negara pada 2021 dan 2022 naik luar biasa besar akibat kenaikan harga komoditas. Ternyata kenaikan tersebut hanya dinikmati oleh para oligarki dan pejabat korup, dan berhasil memiskinkan rakyat miskin. (*)
Dewan Minta Walkot Hentikan Operasi Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DALAM rapat menerima audiensi Tim Pembela Hukum Masjid Cagar Budaya Jl Cihampelas 149 Bandung, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung DR. H. Edwin Senjaya, SE MM meminta agar Pemkot Bandung dapat bertindak tegas atas pelanggaran Perda Kota Bandung No 7 tahun 2018 dan UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan atau PT Indomarco pemilik Indomaret. Kepada penyampai aspirasi yaitu Tim Pembela Hukum yang dipimpin Muhtar Efendi, SH MH bersama Melani, SH MH, DR Anton Minardi, SH, Budi Rahman, SH MH dan Lahmudin, SPd SH, sebagai kuasa hukum dari tokoh-tokoh budayawan, agamawan dan aktivis Jawa Barat, DR Edwin Senjaya berjanji untuk menyampaikan pada Pimpinan dan anggota Dewan lain agar DPRD Kota Bandung dapat mengawal serius proses penindakan yang dilakukan oleh Pemkot Kota Bandung. Instansi terkait yang hadir dan diundang oleh DPRD Kota Bandung dalam pertemuan yang dinilai penting itu adalah Disbudpar, Satpol PP, Kesbangpol, Ciptabintar, Camat Coblong dan DPMPTSP. Polrestabes Kota Bandung juga turut hadir. Perangkat Daerah Kota Bandung sepakat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam kasus ini. Bahkan dilaporkan ada beberapa Cagar Budaya lain yang telah dihancurkan oleh PT KAI namun belum mendapat tindakan semestinya. Dalam beberapa kasus PT KAI memiliki modus operandi yang serupa. Berujung pada pembongkaran Cagar Budaya dan pendirian gerai Indomaret. Pimpinan Dewan bertekad untuk mengungkap dan menuntaskan masalah yang telah mencoreng wajah Pemkot Bandung tersebut. Pelanggaran hukum di Kota Bandung baik yang dilakukan oleh PT KAI maupun Indomaret tidak boleh dibiarkan. Dalam kasus penghancuran Masjid Jamie Nurul Ikhlas sebagai bangunan Cagar Budaya, Wakil Ketua DPRD menekankan perlunya langkah awal berupa penghentian operasi Indomaret. Di samping membangun tanpa izin (hingga kini tidak pemiliki PBG) juga Indomaret ini menjalankan operasinya dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlalu. Terinfornasikan bahwa Disbudpar Pemkot Bandung telah membuat surat permohonan kepada Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX agar membantu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas penghancuran bangunan Cagar Budaya Masjid Jamie Nurul Ikhlas yang terletak di Jalan Cihampelas No 149 Bandung. Surat bernomor S/TU/457/Disbudpar/II-2023 tertanggal 7 Februari 2023 patut diapresiasi sebagai tindak nyata Disbudpar. Disbudpar Kota Bandung juga mengingatkan pelanggaran UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tepat permintaan Dewan agar langkah awal dari penyelesaian perbuatan melanggar hukum PT KAI dan PT Indomarco pemilik Indomaret atas penghancuran bangunan Cagar Budaya Masjid Jamie Nurul Ikhlas dan pendirian Indomaret tanpa izin adalah Walikota Bandung segera memerintahkan untuk melakukan penyegelan dan menghentikan operasi Indomaret. Proses selanjutnya adalah pembongkaran bangunan Indomaret. Kemudian membangun kembali Masjid Jamie Nurul Ikhlas di tempat dan dengan bentuk semula sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perda dan Undang-Undang. Bandung 11 Februari 2023
POPULER
