OPINI
Anies, Jumhur dan Pembebasan Alienasi Kaum Buruh
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle PEMIMPIN besar kaum buruh, yang juga ketua Serikat Buruh KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, telah menjelaskan kepada hakim pengadilan PTUN Jakarta kenapa upah buruh yang dinaikkan Anies Baswedan pada tahun 2022, sebesar 5,1% mempunyai legitimasi historis. Dalam \"Bela Anies soal UMP DKI, Jumhur Sebut Upah Buruh di 3 Provinsi Ini lebih Buruk Dari Era Kolonial\", JPPN, 8/6/22, menurut dia upah buruh di era kolonial adalah setara dengan 6,5 kg beras perhari sementara sekarang ini upah buruh cuma 5,6 kg beras saja perhari. Legitimasi historis yang harus dicamkan adalah gugatan soal nasib kaum buruh (tani) yang miskin tidak masuk akal itu disampaikan Bung Karno dalam pledoinya \"Indonesia Menggugat\", dalam pengadilan di Bandung, 1930. Sudah jelas itu adalah masa kolonial. Sehingga kaum buruh tidak pantas mendapatkan nasib yang sama atau bahkan lebih buruk di era kemerdekaan ini. Sesungguhnya, Anies dan Jumhur saling membela dalam urusan kaum buruh. Sebab, Jumhur datang di persidangan PTUN itu membela keputusan Anies yang digugat kaum kapitalis, karena mereka tidak bisa menerima Anies melawan UU Omnibus Law, yang turunannya PP36/2021 terkait upah hanya membolehkan kenaikan upah sebesar 1% saja. Ganjar Pranowo, misalnya, hanya menaikkan 0,87%. Artinya Anies menaikkan upah sebanyak 580 kali lebih banyak dari Ganjar Pranowo saat itu. Pengusaha marah dan menggugat Anies ke pengadilan. Jadi Anies membela kaum buruh dan Jumhur membela keputusan Anies yang membela kaum buruh. Alienasi Kaum Buruh Problem pokok perjuangan buruh adalah pembebasan diri dari alienasi. Apa itu? Alienasi adalah situasi di mana buruh tidak ikut mengontrol nilai dari produk yang dia ikut menciptakannya. Dalam dunia modern yang dikontrol kaum kapitalis, buruh hanya merupakan skrup-skrup kecil yang disetarakan dengan alat produksi lainnya, tanah, uang dan mesin-mesin. Buruh bukanlah manusia, karena yang dihargai oleh majikan adalah jasa tenaga buruh. Jasa tenaga ini bukan human, melainkan satuan kerja yang dihasilkan oleh tenaga buruh per waktu tertentu. Dengan membayar satuan kerja tersebut, hubungan industrial antara buruh dan majikan terputus. Untuk mempertahankan dirinya dalam sistem reproduksi konstan, buruh harus membelanjakan uang upahnya untuk mengkonsumsi makanan, sehingga makanan itu kembali menghasilkan tenaga untuk dijual kembali pada majikan. Jika dia gagal menciptakan tenaga baru, maka dia akan tersingkir dari sistem kerja yang ada. Akhirnya buruh masuk pada siklus kehidupan produksi dan reproduksi, lalu lelah dan kehilangan arti kehidupan lainnya dalam sistem sosial yang lebih besar. Pada saat buruh harus bertahan hidup yang keras dalam sistem produksi kapitalis, maka dia teralienasi atau terasing. Karena hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya, dalam sistem kerja, serta dalam proses produksi, terbatas pada kepentingan non human. Produk hasil kerjanya juga tidak terhubung lagi pada sistem nilai atau rasa yang dia sertakan pada proses produksi. Pada era tertentu, khususnya di eropa, alienasi kaum buruh berhasil dihilangkan atau setidaknya direduksi secara tajam melalui berbagai kebijakan sistem kerja yang manusiawi (decent work, yakni upah yang layak, welfare, dialog antara buruh-majikan, karir, dll) dan bahkan memberikan kekuasaan politik bagi kaum buruh, baik di parlemen maupun pemerintahan. Dalam posisi yang ekstrem, misalnya, di negara Skandinavia, seorang buruh yang melebihi waktu kerja, ditelpon oleh pejabat dinas Tenaga Kerja, diingatkan untuk pulang ke rumah, karena keluarga mereka sudah menunggu. Pemerasan tenaga buruh diganti dengan hubungan industrial yang manusiawi. Omnibus Law Yang Ditolak Jumhur Hidayat telah di penjara rezim Jokowi karena melakukan penghinaan terhadap UU Omnibus Law (OBL) yang mengebiri nasib kaum buruh. Menurutnya, OBL telah menghancurkan hubungan industrial yang sudah mulai membaik di era sebelum Jokowi. Di era berlakunya OBL maka upah buruh, kerja layak, welfare dan juga kepastian kontrak kerja hilang. Begitu juga banyak hak-hak buruh lainnya terabaikan. Oleh karena itu, Jumhur beserta organisasinya melakukan perlawanan menolak berlakunya UU Omnibus law tersebut. Hubungan industrial yang Pancasilais mengharuskan industrialisasi yang tumbuh karena kerjasama yang baik antara buruh dan kaum kapitalis. Keduanya harus berbagi tanggung jawab, sekaligus berbagi kesejahteraan. Menurut Jumhur, pembagian keuntungan kaum buruh dan majikan di Indonesia adalah yang terburuk di Asean, yakni porsi return to capital mencapai 61 persen, sedang return to Labor (buruh) hanya 39%. Belum lagi hak-hak normatif buruh untuk berkembang sebagai sumberdaya manusia Indonesia yang terabaikan. Jika kita membandingkan buruh kita dengan buruh Korea Selatan, Malaysia dan Thailand, maka kita akan melihat berbagai keterbelakangan terjadi saat ini di sini. Itu pula yang menjelaskan jutaan buruh kita merantau mengadu nasib di Malaysia dan berbagai negara, yang seharusnya bisa saja tidak terjadi, asalkan kita membangun hubungan industrial yang Pancasilais. Dalam hal upah, memang menarik saat ini. Atas alasan diskresi, menteri tenaga kerja membuat payung di luar OBL dalam soal upah, yakni Permenaker 18/2022. Upah pada tahun 2022 akhirnya bisa naik di atas inflasi, seperti Ganjar menaikkan upah 8,01%. Namun, jika kita melihat diskresi Menaker tersebut, kita harus berterima kasih pada kaum buruh yang selama setahun lebih berdemonstrasi menentang penggunaan OBL. Meskipun dalam hal upah telah ada diskresi, namun jika OBL tidak dicabut, selamanya, maka tantangan upah tetap besar, karena diskresi upah oleh Menaker saat ini bisa dilakukan berbeda atau lebih buruk pada masa mendatang, jika ganti menterinya. Oleh karena itu maka gerakan kaum buruh menolak OBL harus terus disalurkan pada pemimpin mendatang, yang mengusung tema perubahan. Sebuah tema yang menolak kepemimpinan status quo, di mana dipastikan akan mempertahankan UU yang diciptakan rezim Jokowi. Anies dan Social Market Economy Jumhur Hidayat telah mengecam OBL dan masuk penjara. Menurutnya OBL adalah untuk \"primitive investors\". Primitive investor bisa disamakan dengan kaum kapitalis yang rakus. Pada sisi lain, Anies Baswedan menawarkan perubahan sistem perekonomian ke depan, jika dia memimpin Indonesia, dari \" Free Market Economy \" menjadi \"Social Market Economy\". Social Market Economy lebih berkeadilan sosial, karena asumsi market bekerja sempurna direvisi. Dalam konteks perburuhan, konsep ini tidak lagi melihat buruh sebagai objek belaka, khususnya bukan lagi sebagai alat produksi. Melainkan, buruh merupakan manusia. Dalam free market economy, free fight competition, efisiensi maksimal dicapai dengan menyingkirkan buruh-buruh yang tidak beruntung. Sedangkan dalam social market economy, buruh akan dikembangkan menjadi kekuatan produktif dengan bantuan negara. Tema ini sering dikenal sebagai Active Labor Market Policy (ALMP). Konsekuensi pilihan Anies atas Social Market Economy adalah terjadinya \"common platform\"antara perjuangan Jumhur Hidayat dan kaum buruh progresif dengan Anies Baswedan ke depan. Peluang untuk membuat UU Perburuhan yang lebih Pancasilais akan sangat sangat mungkin terjadi. Penutup Membebaskan kaum buruh dari alienasi dan ketertindasan membutuhkan kerangka berpikir yang revolusioner, bukan reaksioner. Untuk itu kepemimpinan ke depan, yang pro perubahan, harus bertemu dengan cara berpikir buruh yang progresif. Anies Baswedan dan Jumhur Hidayat, ketua kaum buruh, telah bersinergi dalam menolak Omnibus Law diterapkan dalam penetapan upah murah tahun lalu. Anies, tahun lalu, membuat UMP naik 5,1%, Ganjar pada saat yang sama menaikan 0,87%, dengan resiko anti UU OBL. Di pengadilan, Jumhur Hidayat, membela keputusan Anies tersebut. Sekali lagi di sini Anies menunjukkan watak anti oligarki. Soal upah adalah salah satu soal bagi hak-hak buruh dalam sistem hubungan industrial Pancasila yang sesungguhnya. Bahkan, riset mengatakan hak-hak buruh soal upah tidak bisa di subtitusi dengan hak welfare lainnya (kesejahteraan dari pemerintah). Meskipun, hak-hak lainnya harus diperjuangkan juga, agar menjadikan buruh sederajat dengan majikan sebagai sesama manusia. Perjuangan buruh kedepan, khususnya kaum buruh progresif, harus bersama dengan pemimpin perubahan. Itu adalah kesadaran revolusioner kaum buruh. Pemimpin Kaum Buruh Revolusioner, seperti kelompok Jumhur Hidayat, harus membicarakan sinergitas dengan Anies Baswedan untuk membebaskan buruh dari rantai alienasi dan ketertindasan, yang sudah berlangsung seratus tahun sejak VOC. Hancurkan upah murah. May Day. Selamat Hari Buruh! (*)
Pejabat Negara sebagai Petugas Partai
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Politicize how to get, maintain, do and the next power (politik bagaimana mendapatkan, mempertahankan, melakukan dan kekuasaan berikutnya). Setelah menikmati kekuasan akan mempertahankan kekuasaannya selamanya dengan cara apapun. Ilusi tentang demokrasi runtuhlah sudah. Partai dalam sistem politik kita dengan demokrasi ternyata menjadi alat yang sangat represif karena sudah metamorfosis menjadi kepentingan partai yang dipaksakan kepada rakyat. Hal inilah menyebabkan potensi kemerdekaan manusia dalam design kebangsaan kita tertutup dibarter dengan kepentingan Taipan Oligarki. Masyarakat hidup dalam hiruk pikuk panji - panji partai menjadi masyarakat yang teralienasi karena memalingkan wajah keindonesiaan menjadi wajah kapitalis. Demokrasi sudah berada di jalan)ik buntu. negara dikendalikan dengan konstitusi palsu. Tersisa demokrasi hanya lip servis sebagai mantra mantra ritual formalitas kenegaraan. Partai politik merampok mengambil alih seolah olah sebagai suara rakyat, memiliki kuasa recoll bagi wakil rakyat yang ada di parlemen. Semua menjadi petugas partai, aspirasi rakyat syah terbeli dengan money politik sudah putus di bilik suara . Membawa kepiluan berkepanjangan, rakyat praktis menjadi jongos politik. Anggota dewan dan Presiden sebagai petugas partai. Semua bersekutu dalam kolam yang sama dan dalam prilakunya yang sama menjadi tiran dan mengarah ke otoriter. Hampir semua pejabat negara mulai dari pembantu presiden sampai pejabat terbawah bukan lagi sebagai abdi masyarakat semua berubah dengan seragam baru sebagai petugas partai setelah presiden sebagaimana pejabat tertinggi negara telah menyandang sebagai petugas partai Mereka hanya berebut cuan dari Oligarki, berani melacurkan diri menjadi penghianat bangsa. Paska Ganjar Pranowo ditetapkan atau deklarasikan sebagai cawapres pada Pilpres 2024, dengan menyandang sebagai petugas partai seperti yang disandang oleh Jokowi selama ini, seperti ada komando sebuah rekayasa : Pertama, Jokowi sebagai Presiden, merangkap sebagai jurkam dan satgas petugas partai. Kedua, Puan sebagai Ketua DPR RI menempati posisi sama sebagai jurkam dan tim sukses cawapres Ketiga, diduga kuat berimbas akan menyerat Pimpinan Lembaga Negara Seperti TNI, Polri, Kabinet, Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa / Lurah. Komisaris BUMN, Direksi BUMN, KPK, MA, MK, KPU, Bawaslu dll, harus siap sebagai tim pemenangan Ganjar Pranowo semuanya merangkap sebagai petugas partai. Memalukan dan menjijikkan semua berbaris sebagai satgas, relawan berstatus sebagai jongos politik . Khusus TNI - Polri semoga tidak ikut terseret sesuai sumpah dan janjinya sebagai pengaman dan pertahanan negara, bukan sebagai alat kekuasaan, semata. Kemunduran demokrasi di Indonesia karena kuatnya kecendrungan wajah pemerintahan otoriter dan praktik diktator. Negara makin otoritarian di mana para pemimpin negara tidak ubahnya berperan sebagai bandit yang akan menggunakan segala sumber dayanya untuk mempertahankan kekuasaan. Mengapa kehidupan kita berbangsa dan bernegara terasa semakin runyam?\" Karena bangsa dan negara ini dirancang, dikelola dan dijalankan orang yang salah ditempat yang salah. Para petinggi negara saat ini merasa lebih pinter dari para Founding Fathers pendiri negara ini. Tidak menyadari sebagai politisi yang berwawasan pendek; dan dioperasikan oleh birokrat yang tidak berwawasan mendalam, rela mengorbankan harga diri , sebagai budak dan boneka para Taipan Oligarki. Mereka bersembunyi atas nama partai bukan atas nama rakyat, dan mereka bekerja bukan menjalankannya tujuan konstitusi sesuai pembukaan UUD 45, tetapi demi penugasan partai. Evil people always support each other, that is their chief strength (Alexander Solzhenitsyn). (Orang jahat selalu saling mendukung, itulah kekuatan utama mereka), merusak, memangsa dan menjual negara. Kekuatan rakyat akan bangkit untuk membersihkan kelakuan jahat para jongos jongos politik yang berperilaku liar, barbar dan ugal ugalan akan menghancurkan negara ****
Mengapa Harus Perubahan?
Oleh: Radhr Tribaskoro - Presidium KAMI PETA pilpres 2024 sudah semakin mengerucut, alternatif menguncup. Pilpres akan menampilkan 3 capres: Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiga capres itu didukung oleh 5 partai, sementara 4 partai tersisa merasa cukup memperebutkan kursi cawapres. Tiga kursi cawapres tampaknya bakal diisi oleh tokoh Nahdlatul Ulama, TNI dan Golkar. Sayangnya, siapa bacawapres itu tidak menjadi topik artikel ini. Artikel ini memusatkan perhatian kepada pertarungan gagasan. Adakah perbedaan signifikan di antara isu-isu politik ekonomi yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat? Saya menengarai terdapat perbedaan besar antara kandidat Ganjar dan Anies, sementara Prabowo tampaknya sedang mencari jalan tengah. Artikel ini akan berfokus kepada perbedaan Ganjar vs Anies saja. Perbedaan isu kampanye Ganjar vs Anies sangat penting kita elaborasi karena keduanya dilatar-belakangi tata-nilai dan ideologi yang berbeda, dan dengan sendirinya menawarkan masa depan yang juga sangat berbeda. Perbedaan keduanya, dikatakan oleh Benny K. Harman, sebagai perbedaan di antara kubu Pro-perubahan dengan kubu Pro-status-quo. Seirama dengan itu Jansen Sitindaon, teman separtai Benny, mengungkapkan hadirnya persaingan di antara Blok Perubahan dengan Blok Lanjutkan. Persoalannya apa yang ingin dipertahankan atau dilanjutkan? Apa pula yang perlu diubah? Objek dari perubahan dan pelanjutan tentulah kebijakan pemerintah rezim Jokowi di segala bidang. Di bawah ini akan diuraikan apa kebijakan dimaksud. Dan kemudian akan dideskripsikan pula apa arti \"pro-status-quo\" dan \"pro-perubahan\". Ekonomi Politik Jokowi Kebijakan yang ditawarkan Jokowi kepada rakyat tidak ada hubungannya dengan janji-janji kampanye. Semua janji-janji itu hanya omong kosong saja, ia sepenuhnya mengerjakan hal yang lain, hal yang ia persiapkan secara diam-diam. Apakah Jokowi telah menipu rakyat? Tampaknya begitu. Janji kampanye bukanlah hal yang mengikat bagi Jokowi. Hal itu terbukti ketika ia berkampanye pada Pilgub DKI 2012. Ia menyalakan antusiasme rakyat yang ingin Indonesia memiliki industri mobilnya sendiri. Tetapi mobil Esemka yang kata Jokowi 100% mobil Indonesia dan telah dipesan 6.000 unit ternyata zonk. Industri mobil Esemka itu tidak pernah ada, hanya komoditas palsu untuk mendapatkan suara rakyat saja. Demikian pun janji-janjinya pada pilpres. Sejak 2014 sampai dengan sekarang tidak ada revolusi mental atau pembangunan manusia, dua tema pokok yang ditawarkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Secara diam-diam Jokowi mengerjakan hal yang lain. Apakah itu? Saya tidak bermaksud menunjuk projek IKN atau ibukota negara baru. Walaupun projek itu juga tidak pernah disampaikan dalam kampanye 2019. Kebijakan ekonomi politik Jokowi, yang ia kerjakan sejak ia berkuasa di 2014, adalah sesungguhnya barang dagangan Jokowi. Kebijakan itu dibuat dengan cara melampaui hukum dan mengabaikan berbagai kepentingan sehingga menimbulkan resiko politik yang tinggi. Namun rejim merasa punya kendali yang kokoh atas kabinet dan DPR sehingga mereka yakin mampu mengatasi resiko itu. Namun mereka pun tahu kekerasan politik tidak bisa dijalankan dalam jangka panjang. Bukan hanya karena akumulasi ketidak-puasan yang semakin sulit terbendung, lebih dari itu adalah ancaman kebangkrutan keuangan negara yang terkuras akibat jor-joran pembangunan infrastruktur Harapan rejim adalah pada suatu ketika, yang tidak terlalu lama, kebijakan ekonomi politik itu akan berbuah manis, yaitu pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada saat itulah rezim dapat memanen legitimasi, dalam arti mendapatkan kepercayaan kepada rakyat bahwa negara tidak akan bangkrut. Kapan hal itu tiba? Rezim berharap tidak melebihi masa jabatan Jokowi. Kebijakan ekonomi politik Jokowi disusun, dijalankan tanpa deliberasi oleh publik, setidaknya oleh DPR. Mengapa? Karena di dalamnya terlalu banyak kontradiksi dan kontroversi. Kalau rencana tersebut diungkap secara terbuka ke publik, rezim khawatir tidak akan mampu menahan kritisisme. Rezim pada akhirnya terpaksa menggunakan kekerasan politik juga, namun dengan punggung terbuka dari serangan-serangan publik. Big Push Jokowi dan Ciri-cirinya Kebijakan ekonomi politik Jokowi disebut Big Push. Secara teoritis kebijakan itu sama sekali tidak baru, dasar teorinya sangat tua, dapat dianggap sebagai perintis teori ekonomi pembangunan. Teori itu dikembangkan pertama kali oleh Paul Rosenstein-Rodan pada tahun 1943. Hampir setengah abad kemudian teori ini dipopulerkan kembali oleh Murphy dkk (1989), Matsuyama (1992), Krugman (1991) dan Romer (1986). Model tersebut merekomendasikan pembangunan infrastruktur (social overhead capital) secara besar-besaran sebagai “syarat minimum yang tidak dapat dipisahkan” untuk tumbuhnya industri-industri yang saling berkaitan dengan harapan akan mendapat percepatan dari efek skala ekonomi dan struktur pasar oligopolistik (Rosenstein‐Rodan 1979). Penerapan model pembangunan Big Push dilandasi oleh keyakinan rezim bahwa Indonesia membutuhkan industrialisasi. Suatu industri berkaitan dengan industri lain dalam pola yang disebut komplementaritas. Alih-alih membangun satu industri yang tidak optimal karena komplemennya tidak hadir, Rosenstein-Rodan menyarankan suatu kompleks industri dimana semua industri komplemen hadir secara simultan. Dengan begitu skala ekonomi bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga ekonomis. Menurut skema model pembangunan ini peran negara adalah menyediakan infrastruktur (jalan, tol, jembatan, bandara, pelabuhan, dsb). Sementara swasta menanamkan modal di berbagai sektor industri. Model pembangunan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Soeharto dan SBY juga membangun infrastruktur dalam jumlah besar. Menjelang akhir masa jabatan SBY meluncurkan MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang pada dasarnya adopsi atas model pembangunan Big Push. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara Big Push di era Jokowi dengan era Soeharto maupun SBY, bahkan dengan Big Push di negara-negara lain. Ciri utama Big Push Jokowi adalah kebijakan ini dijalankan dengan sekaligus menerapkan ideologi neo-liberal. Maksudnya, tidak cukup dengan mengalokasikan ribuan trilyun untuk membangun infrastruktur, Jokowi mengubah kerangka kerja hukum pidana, pertanahan, pertambangan, kehutanan, ketenaga-kerjaan, investasi, lingkungan hidup, sistem pelayanan publik, dlsb, untuk keuntungan investor. Misalnya, apa yang ia lakukan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Dengan kata lain, Jokowi menempatkan investor atau pemilik modal sebagai penentu utama dari kerangka kerja hukum dan adiministrasi publik di Indonesia. Kuatnya peranan pemilik modal dalam setting kenegaraan semakin kokoh setelah Jokowi juga mengerdilkan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kaidahnya sederhana, ketika tenaga counter-corruption semakin melemah, kekuatan modal semakin sulit dihalangi dalam mengatur proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Dukungan administrasi dan hukum kepada kebijakan Big Push adalah praktik biasa, yang juga dilakukan di negara-negara lain. Masalahnya, di negara-negara lain dukungan tersebut diberikan sebagai perkecualian, seperti misalnya hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone). Sementara oleh Jokowi, dukungan itu diberikan dengan mengubah seluruh norma standar negara. Seperti tercantum dalam UU Minerba dan UU Cipta Kerja, Jokowi menerapkan norma-norma istimewa yang menguntungkan oligarki di seluruh negeri, di seluruh sektor tanpa kecuali. Artinya, dukungan itu bukan lagi fasilitasi melainkan ideologisasi, dan dalam hal ini adalah ideologisasi neo-liberal. Ciri spesifik kedua dari kebijakan Big Push Jokowi adalah penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Utang pemerintah sejak 2014 telah meningkat dari Rp.2.600 trilyun menjadi Rp. 7.700 trilyun pada akhir desember 2022. Di luar itu Big Push juga dibiayai oleh utang BUMN, pada akhir tahun 2022 utang itu mencapai Rp. 1.640 trilyun. Perhitungan secara kasar, sampai akhir tahun 2022, Jokowi telah menggunakan utang sebesar Rp.6.840 trilyun untuk membiayai projek-projek Big Pushnya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Seperti diketahui, Orde Baru juga membangun infrastruktur secara besar-besaran. Namun, semua itu dilakukan pada saat negara menikmati windfall profit dari kenaikan harga minyak pada awal dekade 1970-an. Demikian juga Presiden SBY, ia menggenjot pembangunan infrastruktur saat negara sedang menikmati booming harga komoditas, yang berakhir pada 2013 silam. Penggunaan utang sebagai sumber dana pembangunan juga hal yang biasa, semua presiden di Indonesia melakukannya. Masalahnya terletak pada nilainya. Utang yang sangat besar akan meningkatkan tekanan terhadap keuangan negara. Bunga dan cicilan utang itu harus dibayar oleh APBN. Bila kecepatan kenaikan utang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan (pajak), kapasitas fiskal pemerintah dengan sendirinya akan menyusut. Hal itu akan mempengaruhi kemampuan negara memenuhi aneka kebutuhan rakyat, seperti subsidi, jaminan kesehatan, pendidikan dsb. Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu berdalih bahwa utang telah dikelola dengan hati-hati (prudent) dan tidak membebani keuangan negara. Ia mencontohkan bahwa debt ratio kita masih 41%, masih jauh dari batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 60%. Sebagai perbandingan ia menunjuk rasio utang terhadap PDB (debt ratio) Jepang (236%), India (90%), dan Amerika Serikat (125%), yang jauh melampaui posisi Indonesia. Perbandingan ini tidak setara (apple to apple) sebab setiap negara adalah khas. Keuangan negara Jepang masih dapat dibilang sehat, dalam arti sangat mampu membayar utangnya, karena Debt Service Rationya pada tahun 2021 hanya 1,06%. Demikian juga India (8%) dan Amerika Serikat (7,7%). Debt service ratio adalah kemampuan keuangan pemerintah untuk membayar utang-utangnya, menurut BPK Debt service ratio Indonesia untuk tahun 2021 adalah 46,77%. Angka ini jauh melampau standar normal IMF yaitu pada kisaran 25-35%. Implikasi Big Push Kedua ciri di atas, membedakan Big Push Jokowi dari kebijakan Big Push Soeharto, Big Push SBY dan negara lain di dunia. Kebijakan Big Push Jokowi ini menimbulkan sedikitnya empat implikasi negatif. Pertama, Big Push Jokowi bukan konsep pembangunan yang demokratis, “semua untuk semua” seperti pernah dikatakan Soekarno. Big Push dirancang untuk menguntungkan pebisnis skala besar, konglomerat atau oligarki. Tidak mengherankan bila mereka pula yang akan menjadi pendukung utama Big Push. Oleh karena itu, Big Push membawa implikasi negatif kedua bahwa semua kepentingan yang menghalangi dan menghambat kepentingan oligarki harus disingkirkan. Di antara kepentingan-kepentingan yang harus disingkirkan adalah kepentingan buruh (kehilangan pensiun, kesempatan karir, pelatihan, dll), generasi mendatang (penumpukan utang negara, eksploitasi sumberdaya alam tak terpulihkan, kerusakan alam), pemilik tanah (akuisisi tanah oleh negara, penurunan harga tanah, perampasan tanah, dlsb), dan konsumen (harga-harga meningkat). Inilah hakikat dari disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Kedua undang-undang itu disahkan secara semena-mena, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan tanpa melalui debat terbuka di Sidang Umum DPR. Akibat dari penyingkiran kepentingan para pihak secara semena-mena, politik bergejolak. Rezim Jokowi mengantisipasi gejolak itu dengan penindasan. Inilah implikasi ketiga yang mendorong mundur nilai-nilai demokrasi. Jokowi memperalat hukum sebagai alat penindasan. Perangkat hukum yang digunakan adalah UU ITE dan UU KUHP. Dengan undang-undang itu rejim memperluas pengertian pemberitaan sehingga mencakup opini dan percakapan pribadi di media sosial. Syahganda Nainggolan, M. Jumhur Hidayat, Anton Permana, Gus Nur, Bambang Tri, dsb, menghuni penjara karena alasan itu. Ketika opini bisa dipidanakan, bukan karena penodaan agama, pencemaran nama baik, atau penghinaan di muka umum, maka kebebasan berpendapat hanya tinggal nama. Sementara itu UU No.1/2023, yang menggantikan UU KUHP warisan Belanda, menjadi jauh lebih restriktif dalam menghadapi kontrol sosial. UU baru itu mengenakan pasal pemidanaan baru untuk penghinaan presiden, pasal makar, penghinaan lembaga negara, pemidanaan demo tanpa pemberitahuan, hingga berita bohong. UU KUHP yang baru itu bahkan jauh lebih parah daripada undang-undang kolonial yang digantikannya. Bila sebelumnya semua pasal di atas merupakan delik aduan maka pada undang-undang baru polisi dan jaksa dapat memprosesnya tanpa perlu pengaduan. Dengan kata lain, pasal-pasal itu dapat dipergunakan untuk melakukan pembungkaman politik. Implikasi keempat muncul dari utang yang jor-joran. Dengan hampir separuh anggaran negara terserap untuk membayar bunga dan cicilan utang maka negara akan semakin sulit memberikan insentif fiskal. Kalau ingin mempertahankan kapasitas fiskalnya, mau tidak mau, negara harus berutang lagi. Kalau sudah seperti ini, negara dikatakan terjerat dalam jebakan utang. Maka tidak ada jalan lain. Projek-projek infrastruktur harus mulai membuahkan hasil dan memberi dampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Bila hal itu tidak terjadi, Indonesia akan bangkrut. Hal itu akan menjadi malapetaka bagi rezim Jokowi. Pertaruhan Terakhir Jokowi Jokowi dipastikan akan terpuruk bila pertumbuhan ekonomi tidak mencapai 7%. Sebaliknya, bila pertumbuhan ekonomi cukup tinggi Jokowi akan mengklaim semua kesuksesan. Projek-projek mangkraknya dan penindasan politik yang dilakukannya akan dilupakan. Jokowi akan ditahbiskan menjadi hero. Apa yang dibutuhkan untuk meraih klaim itu hanya satu: waktu. Waktu itu ia perlukan agar infrastruktur yang dibangunnya mulai menarik kehadiran investor. Sayangnya, harapan akan ada investasi berbondong-bondong tidak terwujud. Investasi sangat seret walau perangkat hukum dan administrasi yang diciptakan Jokowi telah memudahkan hampir segala hal yang menjadi halangan investor, seperti perijinan, pengadaan tanah, perlindungan sengketa buruh dan lingkungan hidup, peraturan perpajakan, dsb. Sebaliknya, Jokowi saat ini justru menghadapi backwash effect; sejumlah jalan tol, kereta api, bandara dan pelabuhan yang selesai didirikan gagal beroperasi secara optimal sehingga berpotensi merugi. Selain itu, beberapa BUMN mulai merugi dan hal itu memicu mereka untuk menjual infrastruktur yang telah susah payah mereka bangun dengan harga murah. APBN pun terancam, hampir separuh pendapatannya mesti dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan utang. Keadaan ini tentu membuat Jokowi semakin frustasi. “Uang bersih” tidak datang memanfaatkan infrastruktur yang telah ada. “Uang kotor” juga tidak datang untuk memanfaatkan projek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kaitan itulah Jokowi menghendaki perpanjangan masa jabatan, baik melalui amandemen konstitusi yang mengijinkan 3 periode jabatan presiden atau penundaan pemilu yang memungkinkan dirinya mengumumkan keadaan darurat dan mendapuk jabatan presiden. Bila kedua solusi itu tidak mungkin diwujudkan, pertaruhan terakhir Jokowi adalah siapa yang unggul dalam Pilpres 2024. Tentu saja ia ingin Ganjar Pranowo, putra mahkotanya, akan unggul. Kepada Ganjar, Jokowi meletakkan pertaruhan terakhir masa depan politiknya. Mengapa Perlu Perubahan Perubahan diperlukan bukan untuk memutus masa depan politik Jokowi. Biar rakyat memutus soal itu. Perubahan diperlukan karena eksperimen Jokowi sangat berbahaya dan membawa negara ke tepi jurang malapetaka. Jebakan utang sudah mengintai dan kalau hal itu terjadi Indonesia akan mengalami setbacks puluhan tahun ke belakang. Perubahan juga perlu dilakukan karena Jokowi telah menanamkan ideologi neo-liberalisme. Ideologi neoliberalisme berbeda dengan liberalisme. Bila liberalisme menjunjung tinggi kebebasan (freedom), bertujuan menciptakan kemerataan (equality) dan mendukung negara kesejahteraan, sementara neoliberalisme menjunjung tinggi pasar bebas, mempertahankan konsentrasi kekayaan, penguasaan sumberdaya, dan menolak negara kesejahteraan. Dalam filsafat neoliberal orang-orang miskin adalah kaum residual, orang-orang yang kalah dalam pertarungan hidup di pasar bebas. Kaum residual hanya punya hak filantropi alias belas kasihan. Untuk itulah ada Bantuan Sosial (bansos), Kartu Pra-Kerja, Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dsb. Keseluruhan program itu disebut program Jaring Pengaman Sosial, suatu program negara sekadar mencegah orang miskin untuk mati. Mereka tidak boleh mati karena mereka adalah sumber pemasok buruh murah. Kaum neoliberal tidak mempercayai keadilan sosial (social justice), kecuali yang diciptakan oleh pasar bebas dan pertumbuhan ekonomi. Di sini muncul kontradiksi. Bila prinsip pasar bebas juga berlaku dalam politik, maka kelompok dengan ekonomi kuat akan memenangkan pasar politik. Dalam kondisi seperti itu tidak ada alasan bagi penguasa politik untuk tidak menguntungkan pemilik modal, yang adalah diri mereka sendiri. Dengan kata lain pada rejim neo-liberal keadilan sosial sama sekali bukan prioritas, dan akan berlangsung selamanya. Oleh karena itu pentas Pemilu 2024 dapat dilihat sebagai arena pertarungan kelompok Pro-Keadilan Sosial vs kelompok Pro-Pertumbuhan. Karena kelompok Pro-Pertumbuhan biasanya didominasi oleh Oligarki maka kelompok tersebut dapat pula disebut kelompok Pro-Oligarki. Anda berada di kelompok mana? (*)
Jokowi dan Ganjar, Serupa tapi Tak Sama
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BANYAK yang menyebut bahwa Ganjar itu sama dengan Jokowi, bahkan menyatakan Ganjar jika menjadi Presiden merupakan kelanjutan dari kepemimpinan Jokowi. Keduanya sama-sama orang Jawa Tengah. Ganjar Pranowo adalah wajah lain dari Joko Widodo. Sebenarnya antara keduanya hanya serupa tetapi tidak sama. Keserupaannya adalah : Pertama, berpengalaman sebagai Gubernur. Satu Jawa Tengah, lainnya DKI Jakarta. Kedua, menjadikan modal politik pada pencitraan baik blusukan maupun tampilan media. Ketiga, didukung oleh PDIP untuk maju sebagai Capres. Keempat, sama awalnya Megawati bimbang. Dan kelima, bareng menggunakan pesawat kepresidenan untuk acara swasta. Sama-sama menyimpang. Adapun tidak sama antara keduanya adalah : Pertama, Jokowi periode pertama diusung empat partai politik, sedangkan Ganjar kini baru dua dan kemungkinan tetap dua partai politik. Maksimal tiga. Periode kedua Jokowi lebih banyak lagi didukung. Kedua, dukungan PDIP pada Jokowi solid karena tidak ada calon lain sejak awal, sedangkan Ganjar Pranowo kini menimbulkan kegalauan karena sejak awal PDIP menggadang-gadang Puan Maharani. Puteri Megawati. Ketiga, Jokowi berangkat dari status Gubernur DKI wilayah yang secara geo-politis sangat strategis sedangkan Ganjar Propinsi Jawa Tengah dengan prestasi memimpin yang tidak bagus. Kemiskinan jadi perbincangan. Keempat, dugaan korupsi Ganjar terungkap di persidangan PN Tipikor Jakarta, bau pornografi serta menyinggung keagamaan dengan memperolok-olok azan. Jokowi meski rezim KKN belumlah terungkap. Selain nepotisme anak mantu. Kelima, Ganjar ikut Mega tolak Israel, Jokowi dukung Israel datang ke Indonesia ikut Piala Dunia U-20. Ganjar diganjar Capres oleh Megawati, Jokowi tersakiti hati. Tidak di posisi inti. Jadi Jokowi dapat menang dan menjadi Presiden dengan segala cara sedangkan Ganjar dapat kalah dengan satu cara saja. Dukungan yang tidak solid. Jokowi pasca lengser tetap tidak merasa aman dengan kemenangan Ganjar, karena Ganjar Pranowo secara de facto dan de jure berada di bawah kendali PDIP dan Megawati. Bukan Jokowi. Ganjar Pranowo belum tentu menang melawan Prabowo dan Anies Baswedan. Jokowi dan Ganjar memang serupa tapi tidak sama. Bandung 30 April 2023
Etiskah Presiden Mendukung Calon Presiden dan Menteri Meminta Presiden Mengumpulkan Koalisi Pemerintah?
Oleh Jacob Ereste - Kolumnis SEUSAI Presiden Joko Widodo memberi kesan mendukung penuh penetapan Calon Presiden 2024 oleh DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri di Istana Cipanas, kini sensasi seksi Zulkifli Hassan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang direbut dari Amin Rais itu meminta Joko Widodo mengumpulkan koalisi pemerintah untuk membicarakan sesuatu yang maha penting, tentu saja. Karena yang harus melakukan itu adalah seorang Presiden yang tengah memangku jabatan resmi Presiden di Republik ini. Tak jelas, etika seperti apa itu sesungguhnya, mulai dari seorang Presiden harus menunjukkan sikap dukungannya kepada calon kandidat tertentu, sehingga pertanyaan lair lainnya bisa bermunculan, seperti komentar dari seorang aktivis buruh di Banten. Sulaiman Salam, aktivis buruh yang juga tertarik dengan riak politik di tanah air -- karena sejujurnya dia pun mengaku sebagai pendukung Partai Buruh -- menduga sikap Presiden yang mengekspresikan secara terbuka dan vulgar dukungannya terhadap Ganjar Pranowo yang ingin melaku ke Calon Presiden tahun 2024 itu untuk memastikan kelak bila terpilih dia akan memperoleh jaminan untuk tidak diusik atau bahkan dinistakan setelah turun dari tampuk kekuasaannya. Karena itu, dari sembelit psikologis ini sulit ditelisik etik seperti apa yang telah digunakan itu, sehingga seorang Presiden tidak mampu menjaga sikap netralitasnya untuk tidak pamer secara telanjang Ikhwal dukungannya terhadap calon presiden tertentu. Demikian juga tentang sikap neranyak yang terkesan tidak sopan untuk kurang seorang Zulkifli Hasan yang meminta seorang Presiden untuk mengumpulkan peserta koalisi pemerintah, tanpa perlu bersoal tentang keperluannya untuk mengumpulkan koalisi pemerintah itu. Artinya, dalam suasana politik yang semakin memanas dan panik sekarang ini, tata Krama dan etika tidak lagi penting ketimbang tujuan dari politik itu sendiri untuk mendapat atau bahkan merebut sesuatu agar posisi dan kedudukan secara politik tetap bisa bertengger di atas angin. Secara nalar semua itu tidaklah menjadi soal yang serius. Setidaknya, dengan ekspresi terbuka memberi dukungan kepada seorang calon kandidat Presiden, agaknya justru tidak menguntungkan bagi yang bersangkutan. Tidak kecuali untuk yang memberi dukungan maupun terhadap pihak yang menerima dukungan itu. Sebab dalam telaah psikososial, justru calon Presiden yang didukung oleh Joko Widodo itu akan menerima kekalahan, sebab pihak yang serius ingin mensukseskan Pilpres adalah mereka yang sudah jengah dengan kepemimpinan Joko Widodo. Akibatnya, orang yang tidak mau mendukung Ganjar Pranowo itu sesungguhnya adalah mereka yang tidak menginginkan lagi adanya kebijakan maupun pengaruh Joko Widodo dalam tata pemerintahan di Indonesia berikutnya. Dengan kata lain, model pemerintahan Joko Widodo cukup sudah sampai 2024. Soal permintaan Zulkifli Hasan -- bisa diartikan pula sebagai perintah itu -- sungguh terkesan tidak etis, apalagi hendak disetarakan dengan etik profetik yang lebih bersifat illahiyah. Akibatnya, mungkin model tata Krama seperti itu yang membuat banyak pihak kurang tertarik untuk berkecupak di habitat politik. Banyak hal jadi terkesan bisa dihalalkan. Tak cuma tata Krama, tapi juga moral dan akhlak bisa mungkin diabaikan. Padahal, kehormatan dan kemuliaan itu hanya mungkin tersemai baik di taman peradaban yang ugahari. Tentu saja pertanyaan jelata serupa ini hanya layak dan patut dijawab oleh Joko Widodo dan Zulkifli Hasan sendiri. (*)
Ganjar Pranowo - Api dalam Sekam
Oleh Sutoyo Abadi - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DENGAN UUD 2002 sesungguhnya Indonesia telah sempurna mewisuda dan mengukuhkan diri sebagai negara kapitalis. Uang merupakan perangkat keras kekuasan yang terbangun, menguasai dan mengendalikan semua pranata kehidupan skenario politik dan ekonomi negara. Jangan berharap masih tersisa, bersemayam dan tersimpan, etika dan moral dalam kehidupan be berbangsa dan bernegara saat ini. Kedua nilai itu telah lama dipaksa di usir pergi bersama Pancasila. Di jaga dan ditutup pintunya untuk kembali dengan kunci maut 95 % pasal UUD 45 telah diubah menjadi UUD 2002. Demokrasi, kekuasaan, dan uang merupakan siklus yang tandem dan solid di dalam mengokohkan kapitalisme semakin tertancap kuat. Sulit dibantah sedang mewarnai wacana penetapan capres menyongsong Pilpres mendatang. Muncul sudah Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya. Sayang Koalisi Indonesia Raya ahirnya pecah. PPP dan PAN masih ada peluang eksis kalau dengan rendah hati minta maaf kepada umat Islam, dari khilafnya selama ini tidak memposisikan sebagai partai islam dan pusat saluran aspirasi politik umat Islam, tetapi bergeser menjadi pelayan politik taipan. Koalisi dengan siapapun adalah syah , hanya kalau tetap nekad bergabung dengan PDIP kedua partai tersebut akan mengukuhkan diri sebagai partai nasionalis berbau kapitalis , berpeluang besar akan ditinggalkan oleh konstituennya, ahirnya terpental dari senayan. Membela diri ketika petaka sudah datang adalah sia sia. Mega mendeklarasikan dan memposisikan Ganjar Pranowo menjadi Capres, indikasi kuat adalah bentuk lain seperti film perebutan sumber cuan para Taipan. Analisa Rocky Gerung logis : \"Ada dua Ganjar, yakni Ganjar yang sedang dipromosikan Mega, dan Ganjar yang tetap ingin ditempeli oleh Jokowi. Hal ini terjadi karena sesungguhnya ada persoalan amplop, apakah Ganjar akan ditempeli amplop Sandi atau amplop dari Erick Thohir\" Bandar politik sebenarnya ingin Ganjar dalam kendali Jokowi bukan dalam remot Megawati. Muatan politik transaksionalnya akan lebih besar kalau dikendalikan Megawati. \"Kalau memang Ganjar diasuh oleh Jokowi oligarki sudah tahu berapa yang harus keluar, tapi kalau diasuh oleh PDIP akan ada dua faksi yang akan meras dengan caranya masing-masing\", kata Rocky lebih lanjut Oligarki yang berposisi sebagai bandar politik ada dalam kesulitan: Pertama, Ganjar akan berada dalam pengaruh dan kendali Megawati atau Jokowi, masing-masing beresiko belanja yang berbeda. Kedua, elektabilitas Ganjar semakin melemah, akan sulit direkayasa untuk mampu menandingi kekuatan Aneis Baswedan dan Prabowo Subianto. Ketiga, rekayasa survei sudah terbongkar boroknya Keempat, KPU dalam pengawasan ketat aktifis IT oposisi . Kelima, Ganjar berpotensi akan menjadi musuh bersama kader PDIP yang jauh lebih berkualitas dan militan di bandingkan Ganjar Pranowo. Realitas politik akan membuktikan ketika Ganjar Pranowo saat mengumpulkan massa akan tenggelam dengan massa berbasis ghiroh emosi religi dengan Anies Baswedan. Bandit atau sponsor politik sangat memahami tidak mungkin akan bunuh diri, membayari massa ( massa bayaran ) untuk datang pada kampanye awal atau resmi waktu kampanye telah tiba, berupa cek kosong. Konsolidasi kekuatan Oligarki jauh lebih canggih, teliti dan terukur, karena realitas dalam pertarungan politik di Indonesia oligarki tidak ada kamus akan kalah. Sangat cepat beradaptasi dengan realitas politik yang akan terjadi Oposisi dari dalam PDIP terhadap Ganjar bisa semakin besar dan mengkristal karena bagi PDIP Ganjar itu dianggap faktor yang akan merusak trah Sukarno. Keputusan mendeklarasikan Ganjar Pranowo bisa berubah menjadi keputusan yang konyol. Puan harus menerima kenyataan ini sepertinya tetap menahan dan menyimpan dendam kepada Ganjar Pranowo. Sebagai rival yang membahayakan dirinya. Bahaya lanjut adalah indikasi kuat Jokowi akan menguasai PDIP. Kalau sampai ini terjadi Jokowi akan membawa faksi faksinya dipastikan menjelma menjadi kekuatan yang bisa merusak PDIP karena hanya sebagai tempat berlindung diri dari segala bahaya hukum yang akan menerkam dirinya. Jakowi - Ganjar Pranowo dan Erick Thohir tidak akan bisa menjelma menjadi trah Sukarno, sebagai tameng dan kebanggaan PDIP. Tetap akan menjadi duri dalam sekam PDIP. Seandainya logika politik ini akan menjadi kenyataan sama saja penunjukkan Ganjar Pranowo oleh Megawati adalah peluit awal PDIP akan runtuh dari dalam. \"Jalan merunduk memberi hormat\" \"Tanpa kata hanya terdiam\" \"Awal pura pura taat\" \"Tiba saatnya akan menerkam\" Analisa ini semoga hanya analisa liar dan salah, bahwa \"Ganjar Pranowo api dalam sekam di tubuh PDIP\". Koalisi Perubahan tetap utuh, Koalisi Indonesia Bersatu segera mendeklarasikan capresnya. Pilpres 2024 berjalan normal dengan kualitas \"langsung umum bebas, jujur dan adil\" (*).
Ayo Bangun Koalisi Rakyat untuk Perubahan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ANALISIS Hatta Taliwang tentang lawan Anies dalam Pilpres 2024 sangat menarik. Tokoh dan Direktur Institut Soekarno Hatta ini menyatakan bahwa Anies Baswedan bukan hanya akan berhadapan dengan Partai Politik tetapi kekuatan yang jauh lebih besar dari itu. Menurutnya lawan itu adalah kekuatan bersama dari partai taipan, partai intelijen, partai media massa, partai media sosial, partai buzzer, partai lembaga survey, partai kepolisian, partai KPU, partai KPK serta partai minoritas agama. Semua itu dikoordinasi oleh pemerintah Jokowi. Artinya lawan Anies Baswedan luar biasa berat. Secara tidak langsung ditempatkan seperti \"musuh negara\". Aneh Indonesia ini menganut politik licik, politik tidak sehat bahkan politik primitif. Tidak membuka ruang kompetisi yang fair dan demokratis. Pemerintahan Jokowi diawali dengan politik licik yakni soal presidential threshold 20 % dan tidak cutinya Presiden sehingga ia mampu menggerakkan seluruh organ negara untuk kemenangan dirinya. Ketika kalahpun masih bisa diubah menjadi menang. Maklum seluruh perangkat kecurangan dapat dimainkan. Pada akhir masa jabatan, politik licik dijalankan lagi. Jokowi sebagai Presiden ternyata menjadi \"Ketua Tim Pemenangan\" kandidat jagoannya. Kembali perangkat negara dimainkan. Pesawat kepresidenan saja digunakan untuk kepentingan deklarasi partai. Belum lagi Istana yang bakal menjadi Markas Besar. Apa yang diungkap oleh Hatta Taliwang adalah fenomena dari sebuah realita. Bernegara tanpa etika dan tanpa penghormatan pada martabat bangsa. Menjadi model dari prinsip menghalalkan segala cara. Rakyat tidak boleh membiarkan sistem bernegara ini rusak berkelanjutan. Ini bukan soal lawan Anies Baswedan semata tetapi masalah serius bangsa dan rakyat Indonesia. Perubahan harus dilakukan. Penjajahan harus dihapuskan. Oligarki harus diubah menjadi Demokrasi. Rakyat berdaulat kembali. Ayo bangun koalisi rakyat untuk perubahan demi tegaknya Konstitusi dan Ideologi negeri. Ada 4 (empat) urgensi koalisi, yakni : Pertama, mengawal proses Pemilu khususnya Pilpres agar berjalan secara jujur dan adil. Rakyat adalah pengawas dari berbagai intimidasi dan otak atik angka atau perbuatan curang lainnya. Kedua, mendukung elemen perubahan baik partai politik maupun elemen politik lainnya yang memiliki keprihatinan dan kekhawatiran sama akan bahaya ke depan dari kelanjutan kekuasaan oligarki. Ketiga, jika permainan menjadi vulgar dan pelanggaran konstitusi semakin nyata maka koalisi rakyat dapat mendesak MPR dan DPR untuk memakzulkan Presiden lebih cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Keempat, jika terjadi kemenangan berbasis kecurangan maka dapat dikoreksi dengan langkah perjuangan berkelanjutan untuk perubahan. Termasuk mendesak proses hukum pihak-pihak yang telah melakukan perusakan negara di berbagai bidang. Pelaku KKN adalah prioritas penindakan. Koalisi rakyat untuk perubahan adalah jalan konstitusional kebersamaan rakyat untuk berjuang memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Amar ma\'ruf nahi munkar sebagai wujud dari tanggung jawab rakyat semesta. Negara adalah milik rakyat bukan milik segelintir orang baik penguasa maupun pengusaha. Rakyat harus segera melakukan perubahan untuk mengembalikan ketaatan pada Konstitusi dan pembelaan atas Ideologi. Perusakan negara telah nyata-nyata kini dilakukan oleh kelompok oligarki. Mereka adalah perampok dan perampas kedaulatan rakyat. Bandung, 29 April 2023
Jokowi Terhenti Prabowo Serba Salah
Oleh Yarifai Mappeaty - Kolumnis MESKI lebaran adalah momentum keagamaan, namun bukan masalah bagi Megawati Soekarno Putri untuk membuatnya menjadi momentum politik. Bagaimana tidak? Di saat mayoritas rakyat negeri ini sedang menikmati suasana ledul Fitri 1444 H, Megawati justeru membuat kejutan politik dengan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI-P. Memang tidak boleh? Bukan begitu. Hanya saja, mengapa tak menunggu barang sehari dua hari, membiarkan dulu momen Iedul Fitri itu berlalu? Sehingga muncul kesan bahwa Megawati sedang berlomba untuk mendahului. Jika benar begitu, maka, Megawati dan PDI-P, kira-kira sedang berlomba dengan siapa? Sinyalemen Denny Indrayana memberi kesan bahwa pengumuman pencapresan Ganjar tersebut, terjadi karena “tekanan” Jokowi, mungkin saja Denny benar. Namun ada spekulasi lain yang berkembang dan menyatakan sebaliknya. Bahwa Megawati melakukan itu untuk mendahului Jokowi dan Koalisi Besar-nya untuk mencegah paket Prabowo – Ganjar terbentuk. Tetapi, eit, tunggu dulu. Mengapa Jokowi memaketkan Prabowo – Ganjar, bukannya Ganjar – Prabowo? Sebab dinilai tanpa dukungan PDI-P, Ganjar bukan apa-apa. Bahwa elektabilitas Ganjar dilaporkan selalu paling tinggi, itu suka-sukanya lembaga survei. Sebab terbukti, setelah paket Prabowo – Ganjar diwacanakan, muncul laporan survei yang menyebut elektabilitas Prabowo melampaui Ganjar. Lucu, bukan? Masalahnya, jika paket Prabowo – Ganjar berhasil diwujudkan oleh Koalisi Besar Jokowi, maka pilihan yang tersedia bagi PDI-P menjadi terbatas. Misalnya, jika memilih bergabung dengan Koalisi Besar Jokowi, PDI-P harus menerima konsekuensi kehilangan “tanduk”, rela tak punya kuasa mengatur. Sebaliknya, jika memilih tak bergabung, mau tak mau, PDI-P tetap harus mengusung paket Capres – Cawapres sendirian, sekadar memenuhi kewajiban konstitusi, tanpa ada keyakinan memenangkan kontestasi. Kedua pilihan yang tersedia benar-benar sangat tak menyenangkan bagi PDI-P. Itu sebabnya, saya semula menilai bahwa gagasan Jokowi membentuk Koalisi Besar, sungguh brilian. Saya membayangkan Jokowi bermaksud hendak melempar dengan sebuah batu untuk membuat dua ekor burung terkapar sekaligus. Pertama, sasaran utamanya tentu untuk menghentikan Anies. Hal itu bisa tercapai, meminjam istilah Denny Indrayana, jika Moeldoko berhasil “mencopet” Partai Demokrat. Maka niscaya partai berlambang mercy itu praktis berada dalam genggaman Jokowi. Dan, jika itu terjadi, maka, harapan Anies menjadi Capres, pun dipastikan pupus. Kedua, untuk meruntuhkan “keangkuhan” seorang Megawati dan hegemoni PDIP. Tetapi ada pula yang membacanya sebagai upaya “balas dendam” Jokowi terhadap sikap Megawati yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 priode dan penundaan pemilu. Bagi PDI-P, sebagai partai penguasa selama satu dekade terakhir, menjadi seekor banteng tanpa tanduk dalam Koalisi Besar Jokowi, tentu sangat menyakitkan. Tetapi sebaliknya, membiarkan Ganjar dimanfaatkan oleh pihak lain di luar sana, yang bisa memberi mudharat bagi PDI-P, juga bukan pilihan bijak. Sementara itu, jika masalahnya adalah Ganjar dilihat sebagai ancaman bagi trah Soekarno di PDIP, sehingga Megawati enggan mencapreskannya, maka risikonya sama saja, apakah Ganjar berada di dalam atau di luar. Sebab saat berkuasa, baik sebagai presiden maupun wakil presiden, potensi ancaman itu tetap ada, selama Ganjar memang ada niat. Menghadapai situasi pelik semacam itu, tak disangka Megawati dan PDI-P justeru membuat pilihan sendiri yang tak kalah brilian dan mematikan bagi rivalnya. Dengan mengesampingkan potensi ancaman Ganjar bagi eksistensi trah Soekarno di PDI-P, Megawati pada akhirnya memutuskan men-take over Ganjar dari tangan Jokowi. Konstelasi politik nasional pun berubah seketika, dan Koalisi Besar Jokowi menjadi berantakan. Di sini, diakui atau tidak, Megawati kembali menghentikan Jokowi setelah melakukan hal yang sama sewaktu menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu digulirkan. Penolakan Megawati itulah membuat penulis sampai cenderung mengamini pendapat bahwa pencapresan Ganjar oleh PDI-P, bukan karena tekanan Jokowi. Bahkan publik menilai kalau Megawati menghentikan Jokowi agar tak perlu “kepo” mengurusi Capres penggantinya. Hal senada pernah diserukan Hilmi R Ibrahim, Ketua Bidang Politik Partai Ummat, beberapa waktu lalu. Hemat penulis, sebaiknya memang begitu. Kekuasaan Jokowi yang tersisa dan makin renta itu, cukup diabdikan untuk memastikan Pilpres 2024 berjalan dengan jurdil. Realitasnya, Megawati tidak hanya menghentikan Jokowi, tetapi juga membuat Prabowo serba salah. Jika memutuskan bergabung dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar yang digadang-gadang berpasangan dengan Sandiaga, maka dari sisi konstribusi, dinilai tidak berarti. Sebab sama halnya, datang tak mencukupi, pergi juga tak mengurangi. Ataukah Prabowo memilih tetap maju dengan berpasangan Airlangga Hartarto, misalnya? Sangat mungkin. Apalagi secara presidential threshold memenuhi syarat. Masalahnya, Prabowo tak punya lagi Jokowi sebagai sandaran. Sehingga peluang memenangkan kontestasi, dinilai kecil. Pada situasi yang dilematis seperti ini, pilihan paling bijak bagi Prabowo adalah kembali ke asal, bergabung dengan Koalisi Perubahan mem-back up Anies. Jika ini dilakukan, maka puluhan juta bekas pendukungnya akan berurai air mata, seperti menyambut kembalinya si anak hilang. Makassar, 28 April 2024
Judi Politik Sandiaga Uno
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PUBLIK awal menduga kepindahan Sandiaga Uno dari Gerindra ke PPP adalah disain internal Partai Gerindra, akan tetapi kemudian diketahui dan terbukti tidak. Tampaknya Sandi sendiri secara pribadi yang berinisiatif. Tentu setelah lobi-lobi dengan petinggi PPP. Tawarannya entah Ketum PPP atau Cawapres dari PPP. Yang jelas Sandi sedang berjudi. Kekecewaan petinggi Partai Gerindra mudah terbaca dari komentar mengenai jasa partai yang telah membesarkan Sandi sejak Wagub DKI, Cawapres Prabowo hingga rekomendasi Menteri. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta agar Sandiaga Uno mempertimbangkan kembali rencana kepindahannya. Menurut Sekjen Partai Gerindra Muzani pesan Prabowo yang dititipkan padanya adalah agar Sandi sabar dalam berjuang, tetap konsisten dan menjaga kebersamaan. Pesan itu rupanya kalah cepat dengan Sandi yang telah lebih dulu melompat. Dengan cepatnya PPP mendukung Ganjar sebagai Capres menunjukkan Sandi yang sudah masuk PPP akan ditawarkan sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Ini mungkin kalkulasi dirinya hingga ia bersemangat kuat untuk berpindah ke Partai berlambang Ka\'bah tersebut. Persoalan muncul ketika ternyata PPP tidak solid. Penolakan dari Gerakan Pemuda Ka\'bah Al Quds Purworejo atas sikap DPP PPP yang mendukung Ganjar adalah awal dari riak. Adanya pihak yang mempertanyakan keabsahan usungan DPP pimpinan Plt Ketum Mardiono menjadi riak lain. Konon akan ada gerakan-gerakan perlawanan dari berbagai daerah. Jika PPP hangat bahkan panas dalam menyikapi dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo maka PDIP dipastikan akan mempertimbangkan efektivitas keberadaan PPP dalam koalisi. Dan hal ini tentu berpengaruh pada posisi Sandiaga Uno. Ketika dadu Sandi tidak bergulir ke arah keberuntungan, maka bandar tidak akan memilih Sandiaga Uno untuk Cawapres Ganjar. Habil Mar\'ati mantan Bendum PPP dan Ketua Forum Membangun (FKM) PPP menyatakan beberapa senior PPP kemungkinan akan melakukan gugatan ke PTUN terhadap Plt Ketum Mardiono sehubungan turunnya surat Kemenhukham 6 April 2023 yang \"men-status quo-kan\" DPP PPP. Kondisi ini akan menambah gonjang-ganjing internal PPP. Prediksi kuat adalah bahwa aspirasi kader grass root PPP untuk Capres bukanlah kepada Ganjar Pranowo tetapi Anies Baswedan. Posisi Sandiaga Uno semakin tidak pasti, apalagi jika Plt Mardiono tidak kokoh sebagai personal yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan formal pengusungan Capres ke KPU kelak. PDIP sendiri memiliki kapasitas secara mandiri untuk berhak mengajukan Capres Cawapres. Karenanya PDIP tentu tidak akan mengambil risiko pencitraan buruk akibat gonjang ganjing PPP. Di sisi lain jikapun Sandi ternyata mampu berpasangan dengan Ganjar, maka pendukung Sandi dahulu saat bersama Prabowo sudah berlompatan pula. Terhitung sejak ia bergabung dengan kabinet Jokowi. Jadi Sandi sebenarnya sudah tidak memiliki \"pengikut\" selain yang kini terlokalisasi di partainya yang baru, PPP. Sandiaga Uno itu sebenarnya menjadi tidak berdaya guna. Tercitrakan sebagai figur yang mencla-mencle, terbuai php atau anak muda yang haus kekuasaan. Andaipun lompatan Uno berhasil merebut Ketum PPP, maka secara tidak langsung ia telah merusak dan mengubah PPP dari Partai para ulama menjadi Partai milik pengusaha. PPP adalah Partai umat yang telah terjual atau tergadaikan. Ka\'bah tidak lagi menjadi simbol dari spiritualitas dan kesakralan tetapi simbol perdagangan. Bahkan perjudian. Moga tidak terjadi. Bandung, 28 April 2023
PPP dan Pragmatisme Pilpres 2024: Tak Belajar dari Tamsil Keledai
Oleh Ady Amar - Kolumnis BELAJAR dari kesalahan masa lalu, itu sikap bijak yang mestinya jadi keharusan. Karenanya, tak hendak mengulanginya. Agar tak terjatuh lagi pada peristiwa yang sama berulang. Pengalaman lalu jadi guru terbaik buatnya. Namun tidak banyak yang menjadikan demikian. Kesalahan demi kesalahan yang sama terus dibuat seolah berulang. Dalam dunia fabel keledai dianggap binatang paling bodoh--tentu itu tak sebenarnya, lebih sekadar permisalan--meski demikian keledai tak hendak terperosok pada lubang yang sama hingga dua kali. Keledai belajar dari instink pengalamannya. Karenanya, ia selamat tak lagi terperosok. Tidaklah salah jika manusia belajar dari pengalaman tak mengenakkan itu dari tamsil keledai. Tak perlu merasa malu. Tak perlu pula sampai mesti menjatuhkan harkat lebih rendah dari keledai. Tidaklah demikian. Belajar dari tamsil keledai, itu mestinya jadi keharusan bagi siapa pun. Jika keledai saja tak hendak terperosok sampai dua kali pada lubang yang sama, mestinya hal yang sama tidak dilakukan manusia, mahluk sempurna ciptaan-Nya. Jika tamsil keledai tak dipedomani, itu justru mengherankan Tapi manusia acap memilih pragmatisme jadi jalan hidupnya. Jadi pilihannya. Meski sadar pilihannya itu akan membawanya jatuh pada lubang yang sama terus-menerus. Seolah memilih mengalami peristiwa kejatuhan yang sama berkali-kali. Buatnya pengalaman tak jadi guru terbaik. Jika kesalahan dilakukan pribadi tertentu tanpa mewakili kelompok lain lebih luas, itu jadi persoalan personal. Tapi jika pilihan pragmatisme itu menyeret kelompok yang diwakilinya, tentu berdampak pada eksistensi keberlangsungan kelompoknya. Ini yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Agaknya seperti tak hendak belajar dari pengalaman. Para elitnya tak belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. PPP mengusung pasangan calon (paslon) gubernur yang salah, yang itu tak mewakili kehendak konstituennya. Maka, PPP ditinggalkan dengan cara tidak dipilih. Berdampak kursi legislatif PPP DKI Jakarta merosot. Sebelumnya punya sepuluh kursi, dan jadi hanya satu kursi. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, PPP berkoalisi diantaranya dengan PDIP. Padahal peristiwa Ahok menista agama (Islam) saat itu masih hangat jadi pembicaraan umat dengan penuh kemarahan, tapi justru penista agama itu yang diusung. Pilkada DKI Jakarta diikuti 3 paslon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat, Agus Harimurti Yadhoyono-Sylviana Murni, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Anies-Sandi diusung Partai Gerindra dan PKS dan memenangi kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub). Dua partai pengusung Anies-Sandi itu pun mendapat cocktail effect tidak kecil dari terpilihnya kandidat yang diusungnya. Sedang PPP diganjar dengan ditinggal oleh pemilih setianya. Pilihan politik PPP yang bukan saja dinilai salah, tapi bisa disebut pragmatisme gila stadium 4. Bagaimana mungkin partai berlambang kakbah menolerir penista agama, yang diusung untuk memimpin ibu kota. Seolah PPP mengolok akal sehat umat, pemilih fanatiknya dari masa ke masa. Pragmatisme elite PPP lagi-lagi menantang akal sehat, yang itu justru menjatuhkan marwah partai. Tak belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilihan pragmatisme dimunculkan kembali, meski itu dibungkus lewat kebijakan partai. Keputusan dibuat lewat Rapimnas di Sleman, Yogyakarta, dan sudah diputuskan. Adalah Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono yang mengumumkan secara resmi, PPP mengusung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, pada Pilpres 2024. Sebelumnya, Ganjar telah resmi dideklarasikan sebagai Bacapres PDIP. Tidak menutup kemungkinan sikap pragmatisme PPP akan diikuti Partai Amanat Nasional (PAN). Partai satu ini seperti menunggu waktu yang tepat saja. Pilihan pragmatisme elit partai, tentu tidak terlepas dari berbagai sebab melatarbelakanginya. Bisa karena dosa politik elit partai, dan itu agar tuntutan hukum yang bersangkutan tidak diseret ke pengadilan. Semacam barter kepentingan. Atau bisa jadi hal lain berupa kompensasi materi, dan immateril yang didapat jika yang diusung memenangi kontestasi. Maka, pilihan berdasar pragmatisme itu diambil elit partai tidak sampai perlu menyerap aspirasi konstituen. Cukup diputuskan satu-dua elit partai bersangkutan. Dan, itu dilakukan dengan rapi. Semua agar putusan yang dibuat tampak tak menyalahi konstitusi partai. Maka, keputusan diambil (seolah-olah) lewat keputusan partai, apa pun bentuk dan namanya. Agar tidak ada celah disalahkan, dan karenanya bisa dipertanggungjawabkan, bahwa kebijakan diambil lewat forum semestinya. Akal-akalan berbasis konstitusi jadi model kebijakan pilihan pragmatisme elit PPP tampaknya. Tidak perlu menunggu waktu lama, setelah Muhammad Mardiono mengumumkan pilihan PPP untuk mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, Rabu (26 April 2023), reaksi spontan pun muncul di hari yang sama dari internal PPP. Setidaknya, Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Al-Quds, Purworejo-Kebumen, Jawa Tengah, sebuah organisasi sayap tertua PPP menolak pilihan partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres PPP. Langkah GPK itu tidak mustahil akan diikuti penolakan lebih besar lagi dari internal partai. \"Menolak dan menentang keputusan DPP PPP sebagaimana di atas karena bertentangan dengan prinsip PPP (sebagai) Partai Islam Ahlus Sunnah wal Jama\'ah, yang bertekad terus menerus memperjuangkan Amar ma\'ruf Nahi Mungkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri PPP,\" demikian ketua GPK Al-Quds Syaifurrahim dalam pernyataan sikapnya, Rabu (26 April 2023). Ditambahkan pula dalam pernyataan yang melatarbelakangi penolakan pencalonan Ganjar Pranowo, itu oleh sebab: \"Saudara Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan PPP terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama, seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu, selama dua periode memimpin Jawa Tengah belum bisa menyejahterakan rakyat terutama para petani, dan terindikasi terlibat korupsi EKTP.\" Ditambahkan dalam pernyataannya, sementara organisasi yang dipimpinnya (GPK) lebih memilih mendukung Anies Baswedan, yang dipandang lebih perduli terhadap kepentingan umat Islam. Memang semua kemungkinan masih bisa terjadi, sampai saat pendaftaran dan penetapan Paslon Capres dan Cawapres pada 19 Oktober 2023. Siapa tahu para elit PPP berubah sikap dengan memilih memakai tamsil keledai, yang tak mau terperosok pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Tapi jika pilihan pada Ganjar Pranowo itu sudah harga mati yang tak bisa dirubah, bisa dipastikan pada Pemilu 2024 hasil Pileg PPP tidak akan sampai 4 persen, batas minimal parliament treshold. Karenanya, partai klasik warisan Orde Baru ini menjadi partai yang pantas terpental dari Senayan... Wallahu a\'lam.
POPULER
