OPINI
Hukum Berantakan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"DPR dan Presiden, patut diduga kuat terjadi intrik politik hingga konspirasi gelap yang sebenarnya mencerminkan keadaan adanya industri hukum yang dibangun sendiri oleh DPR, Presiden dan MK berpotensi menjadi mafia hukum\" \"Kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, saya kira memang sudah saatnya dilakukan restorasi kepemimpinan nasional agar kembali ke the truth dan Justice\"(Prof. Suteki) Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang radikal, ektraordinary bukan perubahan yang biasa baik inkremental maupun cut dan glue. Bahkan Indonesia seperti sudah tidak ada lagi hukum yang mengatur dirinya sendiri. Karena rezim, negara dan presiden sudah dalam kendali hukum Kapitalis. Hukum untuk menuju cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Emha Ainun Najib). Tersisa hukum Taipankrasi, tidak diperlukan lagi hukum tertulis untuk menjaga negara sesuai cita cita Proklamasi, yang hidup dan riil hukum komando kekuasaan layaknya hukum Politbiro komunis. Upaya perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan deal politik, tetapi karena di belakangnya ada kekuatan uang oligarki yang dapat mengatur dan menguasai parlemen (Prof. Rizal Ramli). \"Kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa parpol atau tokoh bangsa untuk berposisi dan berkoalisi menjelang hajat besar Pilpres 2024. Hukum di Indonesia hanya sebagai instrumen untuk mengawal kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan melalui rekayasa pemenangan pemilu 2024. Kalau hitung hitungan kalah harus ada penundaan pemilu (Prof Deny Indrayana) Tujuan ahirnya adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum sebagai garansi menjaga dan melanggengkan kekuasaan. Kekuasan membuat ius constitutum (aturan saat ini) untuk menjaga kekuasaan terus berlangsung dan ius constituendum (aturan yg akan datang ) aman dari gangguan. Memang sangat berat dan berbahaya ketika iklim kekuasaan dalam remote Taipan dan kaum kapitalis, untuk terjadinya Pemilu bisa terlaksana dengan, jujur dan adil. Kondisi ini bukan saja tidak sehat tetapi akan memporak-porandakan dan menghancurkan iklim demokrasi di Indonesia, terus membusuk. \"Sesuatu yang tentu saja tidak sehat dan harus dilawan, untuk memastikan Pilpres 2024 betul-betul terlaksana, tanpa politik uang dan tanpa politik curang\". Hanya pilihannya sangat dilematis terus berlangsungnya proses pemilu tetap dalam ancaman rekayasa kecurangan maha besar. Penundaan pemilu akan berisiko politik lebih berbahaya terjadinya kekosongan kekuasaan. System pemerintahan dictatirship atau monarchi yg adil, jujur dan bijak, jauh lebih baik daripada system pemerintahan demokrasi yg sudah dikorupsi dan direkayasa (corrupted democracy), seperti di Indonesia saat ini, dari demokrasi berubah menjadi Partaikrasi dan Taipankrasi, hukum direkayasa sesuai kebutuhan dan keinginan penguasa dan kapitalis. Demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas, karena sudah dimanipulasi oleh kekuasaan partai politik, yang sudah di luar batas. Hukum rusak parah, membusuk dan porak poranda. Inilah momentum rakyat secepatnya melakukan konsolidasi guna terhimpun sebuah kekuatan besar hingga mampu melakukan gerakan perubahan besar dan mendasar untuk menyelamatkan Indonesia. Maka jika benar-benar menghendaki perubahan, tak ada lagi pilihan selain penggantian Presiden dengan kekuatan people power, sebagai pintu perubahan dan perbaikan. ****
Gila, Mafia INDOMARET
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Ini peristiwa di Kota Bandung. Setelah menghancurkan bangunan Masjid Cagar Budaya \"Nurul Ikhlas\" di Jl. Cihampelas 149, maka \"proyek\" penghancuran bagunan Cagar Budaya berlanjut pada Pusat Aset Non Produktif dan Mess Transit di Jl. Jawa No 40 serta Rumah Tinggal Jl Ir H Juanda No 166. Di atas penghancuran bangunan-bangunan tersebut berdiri mini market Indomaret. Modus penguasaan dilakukan diawali dengan klaim PT KAI lalu menghancurkan bangunan yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Bandung sebagai Cagar Budaya. Kemudian beralih hak kepada PT Indomarco untuk digunakan sebagai gerai Indomaret. Ada bau mafia dalam proses menuju operasinya Indomaret milik Salim Group tersebut. Aset pribumi yang beralih menjadi usaha besar konglomerat melalui klaim PT Kereta Api Indonesia (KAI). Penghuni bahkan pemilik tergusur paksa tanpa proses hukum. Penghancuran bangunan Cagar Budaya adalah pelanggaran pidana baik menurut UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya maupun Perda Kota Bandung No. 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Bangunan Masjid \"Nurul Ikhlas\" Jl Cihampelas 149, Mess Transit Jl Jawa 40, dan Rumah Tinggal Jl Ir H Juanda 166 adalah bangunan Cagar Budaya. Seluruhnya dihancurkan untuk kemudian dibangun Indomaret. Dalam kasus penghancuran Masjid di Jl Cihampelas 149 pelanggaran demi pelanggaran dilakukan oleh PT Indomarco bersama PT KAI. Keduanya menginjak-injak hukum. Berkongsi dalam menguasai lahan. Himbauan bahkan teguran Pemkot tidak diindahkan. Terakhir Disciptabintar Pemkot Bandung mengeluarkan surat agar Indomaret menghentikan segera operasinya. Sudah dua surat dilayangkan tanggal 21 Februari 2023 dan 13 Maret 2023. Dalam kasus penghancuran rumah Cagar Budaya dan pembangunan gerai Indomaret di Jl Ir H Juanda 166 pemilik pribumi yang tergusur terpaksa melayangkan surat kepada Menkopolhukam mengadukan tindakan sewenang-wenang PT KAI dan PT Indomarco untuk memohon perlindungan hukum. Menkopolhukam telah mengirim Pokja Saber Pungli untuk menindaklanjuti. Ada bau mafia pada proses kegiatan usaha Indomaret yang harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Bandung selayaknya memiliki keberanian untuk menegakkan aturan yang dibuatnya bersama DPRD. Jangan biarkan modus operandi berbau mafia ini terus terjadi. Semoga perhatian dan langkah konkrit Tim bentukan Menkopolhukam dapat memberi hasil yang nyata. Mafia tanah dan mafia bisnis harus diberantas. Jangan biarkan rakyat dibuat semakin sesak nafas dan terjepit di bawah kaki raksasa yang terus menginjak-injak. Bandung, 16 Maret 2023
Akrobatik Penyelamatan Dugaan Mega Skandal di Kementerian Keuangan
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MASYARAKAT tercengang, tidak percaya. Seorang pegawai pajak eselon tiga, Rafael Alun Trisambodo, mempunyai harta kekayaan tidak normal untuk seorang pegawai negeri. Yang bersangkutan juga diduga terlibat pencucian uang. PPATK sudah memblokir setidak-tidaknya 40 rekening milik Rafael Alun dan keluarga, dengan total transaksi mencapai Rp500 miliar, belum termasuk cash yang ditemukan di safety deposit. Ternyata, bukan hanya Rafael Alun. Tetapi, ada 69 pegawai pajak lainnya yang juga mempunyai harta kekayaan tidak normal. Katanya, sedang diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Tetapi, masyarakat tidak percaya pemeriksaan internal akan efektif, untuk kasus dugaan kejahatan yang terstruktur dan kolektif. Pasti mangkrak! Kemudian KPK mengungkap ada 134 pegawai pajak yang mempunyai saham di 280 perusahaan. Tidak normal. Juga diduga terkait pencucian uang. Puncaknya, Menko Polhukam (Politik, Hukum, dan Keamanan) Mahfud MD mengatakan ada pergerakan uang mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan, diduga terlibat pencucian uang. Jumlahnya mencapai Rp300 triliun, dan melibatkan 467 pegawai Kementerian Keuangan. Angka Rp300 triliun ini tidak mengejutkan. Mungkin malah terlalu kecil. Kalau dibagi 467 orang yang diduga terlibat pencucian uang, maka masing-masing mempunyai Rp642 miliar. Tidak jauh beda dengan peredaran uang di rekening Rafael Alun, pegawai pajak eselon tiga. Sri Mulyani membantah. Mengaku tidak tahu mengenai laporan PPATK atau uang Rp300 triliun. PPATK langsung memberi respons. “Kami sudah memberi laporan sebanyak 200 kali sepanjang 2009-2023”, kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Safari Penyelamatan Wakil menteri keuangan dan Irjen kementerian keuangan menemui Mahfud. Katanya mau klarifikasi Rp300 triliun itu. Biasa, setelah pertemuan diadakan konferensi pers. Para pejabat mulai berhalusinasi. Mengatakan, Rp300 triliun hanya sedikit yang terkait korupsi Kementerian Keuangan. Yang banyak berasal dari pencucian uang. Oleh siapa? Sementara itu, tentu saja diduga oleh 467 pegawai pajak yang sudah disebut sejak awal?! Hari berikutnya, Sri Mulyani bertemu Mahfud. Tampil bagaikan hero, Sri Mulyani malah mengaku sudah menerima 266 laporan selama periode 2007-2023. Sepertinya ada niat pengaburan informasi. Karena, kenapa tidak menyebut saja jumlah laporan dalam periode yang disebut PPATK, yaitu 2009-2023? Kenapa harus berbelit tarik ke 2007? Tidak masalah, berarti ada 66 laporan untuk periode 2007-2008, dan 200 laporan untuk periode 2009-2023?! Sri Mulyani juga mengatakan, sebanyak 185 laporan dari PPATK atas permintaan sendiri, atas permintaan Irjen Kementerian Keuangan, terkait data pegawai di Kementerian Keuangan. Sisanya, 81 laporan atas inisiatif PPATK, menyangkut transaksi keuangan mencurigakan pegawai kementerian keuangan. Drama terakhir, perwakilan PPATK datang ke Kementerian Keuangan, alasannya mau klarifikasi Rp300 triliun. Dalam konferensi pers, perwakilan PPATK memberi pernyataan, bahwa laporan dugaan pencucian uang di lingkungan kementerian keuangan tidak dilakukan oleh pegawai kementerian keuangan. Artinya, laporan tersebut bukan mengenai transaksi keuangan pegawai kementerian keuangan. Pernyataan para pejabat di atas nampak tidak sinkron, tetapi seperti sinetron. Sehingga terdengar seperti ada pembohongan publik. Pertama, Sri Mulyani mengatakan bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK hanya mengenai 964 pegawai pajak. Tidak ada pihak lain. Artinya, transaksi keuangan mencurigakan dilakukan oleh 964 pegawai kementerian keuangan. Kedua, permintaan data transaksi oleh Kementerian Keuangan kepada PPATK terdengar sangat aneh. Karena, atas dasar apa Kementerian Keuangan minta transaksi keuangan pegawai kementerian keuangan? Apakah ada transaksi keuangan mencurigakan? Tahu dari mana? Apakah setiap kementerian boleh minta data keuangan pegawainya? Apakah tidak melanggar hukum? Karena, secara prinsip, PPATK hanya mendapat laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, dengan jumlah paling sedikit Rp500 juta rupiah dalam 1 hari (Pasal 23 UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Ketiga, Menteri Keuangan mengatakan sudah melimpahkan beberapa kasus pegawai pajak kepada aparat penegak hukum (APH). Artinya, ada tindakan pidana! Terkait pidana apa, dan bagaimana hukumannya? Mohon laporannya dibuka kepada publik. Karena pernyataan tersebut terkesan tidak benar. Publik tahunya selama ini sunyi senyap. Jangan sampai satu pernyataan tidak benar disusul dengan pernyaatan tidak benar lainnya. 4. Perwakilan PPATK mengatakan, dugaan pencucian uang di kementerian keuangan tidak terkait dengan pegawai kementerian keuangan. Artinya, 200 laporan dari PPATK kepada Kementerian Keuangan tidak terkait dengan pegawai kementerian keuangan! Pernyataan perwakilan PPATK ini bertentangan dengan pernyataan Sri Mulyani, bahwa laporan dari PPATK hanya terkait 964 pegawai Kementerian Keuangan! Saya kira, kalau para pejabat tersebut dites dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan (lis detektor), sepertinya hanya pernyataan Mahfud yang lolos, bahwa ada Rp300 triliun terkait pencucian uang di lingkungan pegawai kementerian keuangan. Kalau pernyataan perwakilan PPATK terbukti tidak benar, maka PPATK secara keseluruhan bisa dituduh menghalangi pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Artinya, juga termasuk tindak pidana. Semoga kebenaran misteri mega skandal ini bisa segera terungkap ke publik. (*)
Mega Skandal Korupsi Pajak, Sri Mulyani dan Jokowi, Harus Bertanggungjawab
Oleh Marwan Batubara, IRESS HEBOH mega skandal korupsi pajak Rp 300 triliun melibatkan pejabat negara di Kementrian Keuangan, terutama Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai telah berlangsung hampir 2 minggu. Setelah Kasus Sambo pembunuh Brigadir Josua berikut peran Satgasus Merah Putih (MP) sarat berbagai kriminal kategori jumbo, maka kasus korupsi pajak ini adalah kejahatan kerah putih orde KAKAP yang terjadi dalam pemerintahan Jokowi. Maka tak heran jika Menkeu Sri Mulyani dihujat berbagai kalangan untuk bertanggungjawab dan segera mundur dari jabatan. Dalam Kasus Sambo dan Satgasus MP, dana yang “dikepul dan dikelola” dari tindak kriminal klas tinggi berupa perjudian, perdaganagn narkoba, pengelolaan/izin tambang, dan lain-lain, diperkirakan berorde ratusan triliun Rp. Sedangkan dalam mega skandal korupsi pajak, keterlibatan kedua direktorat di Kemkeu menyangkut proses pengumpulan dana untuk penerimaan APBN bernilai ribuan triliun Rp. Terlepas proses pro justisia pidana korupsi harus berjalan, gugatan berbagai kalangan terhadap Sri Mulyani dapat difahami dan harus diproses. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan transaksi gelap korupsi pajak di Kemenkeu senilai Rp300 triliun (8/3/2023). Transaksi mencurigakan tersebut terakumulasi sejak 2009 hingga 2023. Kasus penganiayaan anak Rafael Alun Trisambodo, pegawai Kemkeu, menjadi awal terbukanya mega skandal. PPATK menyatakan sudah sering melaporkan penyelewengan yang terjadi, tapi dikatakan oleh Mahfud, laporan tersebut selalu didiamkan Kemkeu. Menkeu Sri Mulyani mengaku tidak tahu soal transaksi janggal Rp 300 triliun tersebut. Sri mengaku memang kantornya sudah menerima surat dari PPATK, namun ia tidak menemukan penyebutan angka Rp 300 triliun (10//02023) seperti kata Mahfud. Belakangan Menko Mahfud menjelaskan bahwa transaksi di atas berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melibatkan 467 pegawai Kemenkeu. Dikatakan TPPU bukan korupsi perseorangan, tetapi beramai-ramai (10/3/2023). Kita khawatir kategorisasi atau penyebutan modus TPPU atas penyelewengan pajak di atas merupakan salah satu upaya untuk mengaburkan kasus. Hal tersebut dapat pula dianggap sebagai upaya untuk mencegah terjeratnya oknum-oknum KAKAP oligarki penguasa-pengusaha dari proses hukum tipikor. Terutama karena panjangnya proses dan tidak jelasnya \"leader\" lembaga hukum yang harus memeroses TPPU. Belum lagi, oknum-oknum oligarki penentu dan sangat berperan, tampaknya pun telah mengintervensi. Maka berubah sikaplah Menko Mahfud dan Ketua PPATK... sehingga mega skandal pajak akhirnya bisa layu sebelum mekar... Padahal dipahami bahwa tindak pidana korupsi terkait erat dengan TPPU. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, pencucian uang muncul akibat adanya perilaku korupsi. Sehingga pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindakan korup anti kemanusiaan yang sangat merugikan rakyat dan negara. Karena menarik dana ribuan triliun Rp dari para wajib pajak dan bea, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai adalah tempat yang sangat rawan penyelewengan, sehingga penerimaan negara akan berkurang. Mega skandal pajak di atas, yang diyakini merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa, tentu saja siginifikan mempengaruhi capaian penerimaan negara dari pajak. Jenis-jenis kejahatan pajak yang sering terjadi di Indonesia meliputi: Tidak melaporkan usaha untuk didaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Gagal menyerahkan dokumen seperti SPT atau dokumen resmi; Gagal membayar bagi pajak wajib; Informasi yang tidak lengkap, dipalsukan, atau tidak akurat yang diberikan kepada otoritas pajak; Menyalahgunakan atau pengguna tidak sah Pengusaha Kena Pajak; dan Gagal atau menolakan memenuhi kewajiban perpajakan. Penyelewengan lain dapat berupa *kejahatan sarat moral hazard di sisi hulu* oleh oknum-oknum penguasa oligarkis. Oknum-oknum tersebut bekerja membuat kebijakan dan peraturan bermasalah, serta berbagai tindakan bernuansa moral hazard yang melibatkan wajib pajak dan oknum aparat pemerintah hingga ke level-level atas. Mereka bisa saja mengatur sehingga windfall profit tax dibuat rendah atau ditiadakan! Kebijakan pajak, pungutan, bea ekspor dan harga terkait sawit/CPO dibuat sedemikian rupa, sehingga pendapatan negara tidak optimal atau bahkan harga migor pun naik. Salah satu contoh, naiknya harga batubara dunia membuat Pengusaha batubara Low Tuck Wong menjadi orang terkaya di Indonesia (30/12/2022). Sementara, penerimaan negara tidak terlalu signifikan naik. Jika kebijakan pajak dan royalti konstitusional dan objektif, maka negara dan rakyatlah yang harus mendapat manfaat terbesar, bukan pengusaha SDA! Korupsi melalui kebijakan dan peraturan diyakini sangat besar. Hasilnya pun telah dan akan digunakan untuk memperkaya dan mempertahankan kekuasaan oligarki. Namun di sisi lain, dengan prilaku korup tersebut, tax ratio dan penerimaan pajak APBN menjadi minimalis. Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB, 2021) memuat informasi tentang banyaknya manipulasi dan penyelewengan pajak terutama perusahaan-perusahaan besar di Indonesai. Hal ini berakibat tax to GDP ratio (tax ratio) Indonesia menjadi yang paling rendah kedua di ASEAN (Indonesia kalah dari Timor Leste, hanya unggul atas Myanmar). Tax ratio Indonesia 2021 hanya 9,6%, sedang rata-rata ASEAN 15%. Tax ratio rata-rata negara maju OECD 33,5%. Indonesia merupakan negara ke 24 bertax ratio rendah di antara 28 negara di Asia-Pasifik yang tax ratio rata-ratanya 19,1%. Rendahnya tax ratio dan prilaku moral hazard koruptif oknum-oknum penguasa-pengusaha di atas meyakinkan kita tentang massifnya korupsi pajak di Indonesia. Jika sikap Menko Mahfud dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana melunak, serta Menkeu Sri Mulyani seolah tak tersentuh dugaan pelanggaran hukum, maka tampaknya \"mekanisme dan sistem oligarki\" telah mulai bekerja. Dalam hal ini, situasi tampaknya telah dapat dikendalikan Presiden. Kita faham bahwa dalam mega skandal korupsi pajak ini, di samping Sri Mulyani, pejabat yang paling menentukan namun sekaligus harus bertanggungjawab adalah pemimpin tertinggi. Dalam kasus Bank Century, Sri Mulyani dianggap salah satu yang harus bertanggungjawab. Namun Sri Mulyani konon membuat kebijakan karena perintah sang pemimpin. Begitu pula dalan mega skandal pajak Rp 300 triliun, berbagai penetapan kebijakan dan peraturan terkait windfall profit tax minerba, CPO, dan SDA lain, serta kebijakan yang menguntungkan bisnis oligarki. Sri Mulyani dianggap di garis depan. Namun sang pemimpin yang diduga kuat berperan dan memberi perintah, tetap saja diduga sangat kuat terlibat, dan karenanya harus ikut bertanggungjawab! Sebaliknya, jika bukan bagian dan dapat manfaat dari oligarki, sang pemimpin bisa pula membuktikan kredibilitas dan independensinya. Rakyat menunggu pembuktian: kapan Presiden Jokowi pecat dan dukung proses hukum terhadap Sri Mulyani? Skandal pajak Rp 300 triliun dan berbagai kebijakan diduga sarat moral hazard sudah berjalan lama secara sistematis dan terstruktur. Karena itu penyelewengan ini harus ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. Seperti kasus Bank Century, DPR bisa membentuk pansus. KPK dan Kejaksaan Agung bersama PPATK harus terlibat aktif mengusut mega skandal korupsi ini. Sri Mulyani dan Jokowi harus bertanggungjawab. Rakyat pun harus segera bergerak demi tegaknya hukum dan diadilinya para koruptor ! Jakarta, 15 Maret 2023.
Solusi Untuk Sri Mulyani Sebaiknya HARAKIRI (Bag-2)
Oleh Haris Rusly Moti BELUM berakhir sampai Gayus Tambunan, Angin Prayitno dan Rafael Alun. Bak sengatan halilintar di siang hari bolong. Masyarakat dunia kembali dikejutkan pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfuzd MD. Kata Mahfuzd telah terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan senilai Rp 300 triliun. Transaksi yang diduga melibatkan pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan. Pernuyataan Mahfuzd ini sangat mengerikan. Diduga ada ratusan pegawai dan pejabat Kementerian Keuangan yang terlibat praktek money laundry. Namun pernyataan Menkopolhukam itu ditepis Sri Mulyani, yang cenderung membela diri. \"Kata Sri Mulyani, “mengenai Rp 300 triliun terus terang saya tidak lihat. Dalam surat PPATK itu nggak ada angkanya. Jadi, saya nggak tahu juga angka Rp 300 triliun itu dari mana”, kata Sri Mulyani dengan nada angkuh untuk membela diri. Bayangkan, tahun 2022 kemarin, Menkeu Sri Mulyani itu masuk peringkat 47 terbaik di dunia sebagai Tops Forbes’ 19th Annual Ranking of the World’s Most Powerful Women. Masa sih Sri Mulyani tidak bisa membaca angka-angka laporan kejahatan keuangan yang biasanya rutin disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan? Sebagai orang yang awam terkait ekonomi dan keuangan negara, muncul rasa curiga dan pertanyaan, “masa sih Menteri Keuangan tidak tahu-menahu terjadinya transaksi mencurigakan dengan angka sangat fantastis di dalam institusi yang dipimpinnya?” Pertanyaan dan rasa curiga itu kemudian dijawab oleh PPATK yang diperintah UU berfungsi sebagai Intelijen Keuangan Negara. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp. 300 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). \"Itu ada 200 berkas individual. Diserahkan 200 kali sepanjang 2009-2023,\" tegas Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana. Begitulah situasinya, selama 13 tahun Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan. Seperti inilah hasilnya. Kementerian Keuangan telah ditempatkan sebagai institusi yang diduga menjadi sarang dari kartel kejahatan keuangan. Mungkinkah Sri Mulyani tidak tahu kejahatan Keuangan yang terjadi di dalam Kementerian Keuangan? Mana mungkin institusi yang katanya paling mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi mengabaikan laporan PPATK? Wajar saja muncul kecurigaan, jangan-jangan Sri Mulyani adalah bagian dari kartel kejahatan keuangan di Kementerian Keuangan? Apalagi Sri Mulyani berpura-pura tutup mata dan mengabaikan laporan PPATK? Kita serahkan kecurigaan kita kepada penegak hukum untuk mengungkap. Namun, yang pasti, Ibu Sri Mulyani sangat disayang oleh mereka, “kuasa kegelapan” keuangan. Sri Mulyani adalah “good girl”. Itulah makanya, muncul sindiran bahwa “siapapun Presidennya, Menteri Keuangan tetap Sri Mulyani”. Dia yang atur dan hitung semuanya. Mau ngutang dengan bunga tinggi kek, terserah Jeng Sri saja. Mau bailout bank bermasalah milik para naga kek, Jeng Sri pasti benar. Mau pakai duit narkoba dan pelacuran untuk danai pendidikan gratis dan bangun infrastruktur kementerian agama kek, suka-suka Jeng Sri saja. Salah satu syarat orang bekerja di sektor keuangan, perbankan, dan lainnya, diantaranya adalah jujur dan kredibel. Ruhnya institusi keuangan itu hanya “trust and trust”. Pegawai dan pejabatnya harus bisa dipercaya. Bisa bayangkan, orang yang dipercaya memegang uang kita adalah seorang bekas perampok. Orang yang suka berbohong, intoleran terhadap kejahatan dan tidak bisa dipercaya. Bisa ludes semua itu uang kita yang ada di brangkas. Apalagi setingkat Menteri Keuangan, lidahnya itu bisa menentukan baik buruknya ekonomi politik nasional. Pernyataannya dapat menguncang stabilitas pasar modal, pasar pasar uang, pasar modern hingga pasar tradisional. Demikianlah, kesimpulan dari rangkaian selama 13 tahun Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Sri Mulyani yang tidak kredibel, dan tidak bisa dipercaya. Rafael Alun dan PPATK telah melemparkan kotoran ke muka Sri Mulyani yg dicitrakan bersih itu. Namun Sri Mulyani membiarkan menjamurnya kejahatan keuangan dalam berbagai modus di dalam institusi yang dipimpinnya. Kejahatan itu bahkan melibatkan pejabat dan pegawai yang punya akses terhadap informasi kebijakan keuangan negara. Belum lagi, pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang cenderung membela diri. Mengabaikan fakta betapa kotor dan bau busuknya institusi Kementerian Keuangan yang dipimpinnya. Jika Sri Mulyani orang terhormat, punya rasa malu dan merasa tidak bersalah, tidak terlibat dalam rangkaian skandal kejahatan keuangan yang mencoreng institusi Kementerian Keuangan, maka dia harus mengambil jalan kehormatan, yaitu “harakiri”. Harakiri, dulunya dikenal sebutan “seppuka” adalah kematian terhormat atau bunuh diri ritualistik. Tradisi seppuku (harakiri) sudah lahir dari abad ke-12 untuk menegakan kehormatan seorang samurai. Kita serahkan kepada Sri Mulyani untuk menegakan kehormatan dirinya dengan memilih metode harakiri yang terbaik untuk dirinya. Tentu untuk kepentingan dan kemasalahatan bangsa dan negara. Ada dua cara harakiri yang dapat ditempuh oleh Sri Mulyani. Harakiri pertama, mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Sangat jelas, Sri Mulyani gagal memimpin sektor Keungan yang bebas dari kertel kejahatan keuangan. Harakiri kedua, bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum, citizen dan nitizen untuk membongkar kejahatan kartel keuangan di dalam institusi Kementerian Keuangan, walapun kejahatan itu melibatkan dirinya. Jika tidak bersalah, mestinya Sri Mulyani langsung mendatangi pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung untuk meminta diperiksa terkait sejumlah kejahatan yang terbongkar terakhir ini. Jika masih punya kehormatan dan rasa malu, Sri Mulyani pasti segera ambil jalan kehormatan “harakiri”. (selesai).
Perebutan Kekuasaan Megawati -Mahfud vs Jokowi-Luhut
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SKANDAL korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan -- yang disertai manuver politik Jokowi setela itu -- nampaknya merupakan perebutan kekuasaan antara Megawati-Mahfud melawan Jokowi-Luhut. Sejak awal wacana perpanjangan masa jabatan presiden -- yang diduga kuat berasal dari istana (baca: Jokowi-Luhut) -- telah ditentang keras oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Menko Polhukam Mahfud MD juga juga tak mendukung gagasan yang berbahaya itu, baik lantaran berpotensi melanggar konstitusi maupun keos sosial. Dalam obrolannya dengan Mahfud pada 1 Januarin lalu, pakar hukum naranegara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyatakan Mahfud mengaku tidak tahu apakah pilpres jadi dilaksanakan tahun depan. Pernyataan ini mengisyaratkan, ada usaha pihak istana untuk menunda pilpres. Pada 2 Maret, sekonyong-konyong PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU terkait proses verifikasi parpol di mana Prima dicoret dari peserta peserta karena tak memenuhi persyaratan administratif. PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu hingga dua tahun empat bulan ke depan. Periode ini sama dengan usulan awal tiga ketua umum parpol, termasuk Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Bagaimanapun, keputusan pengadilan itu kontroversial. Karena itu, nyaris semua pakar hukum tatanegara, termasuk Mahfud yang merupakan profesor hukum tatanegara, melihat keputusan PN itu salah kamar, melanggar wewenangnya. Seharusnya isu ini ditangani Bawaslu atau badan yang terkait dengan pemilu, bukan pengadilan umum. Publik, pakar, bahkan juga SBY mencurigai ada tangan istana di baliknya untuk menjustifikasi penundaan pemilu. Isu ini menjadi isu panas dan ramai diperbincangkan semua kalangan, yang mengganggu stabilitas politik karena pilpres menjadi tidak pasti. Pada 7 Maret, Mahfud melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa tengah malam tadi Mega menelponnya dengan marah-marah terkait kasus Partai Prima yang dicurigai sebagai manuver Jokowi-Luhut untuk membatalkan pilpres. Kecurigaan ini masuk akal karena baik Luhut maupun Jokowi memperlihatkan gelagat ingin berkuasa lebih lama. Gagasan ini kemudian disuruh diorkestrasi oleh relawan, kepala desa, menteri, parpol, bahkan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Lanyalla Mahmud Mattalitti. Menurut Yusril Ihza Mahendra yang diketahui dekat dengan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilakukan oleh MPR. Tentu ini mengkhawatirkan Mega. Sehari setelah konferensi pers tentang marah-marahnya Mega, Mahfud membongkar skandal kementerian keuangan yang melibatkan dana jumbo bernilai Rp 300 triliun ketika ia bicara di UGM dan UII. Skandal ini melibatkan 400-an pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan dan berlangsung setidaknya sejak 2009. Menurut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), kasus ini telah ia laporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) selama paling kurang 200 kali. Namun, tak digubris. Ajaib, Jokowi yang sering menyerukan para pembantunya untuk berhemat, buta terhadap korupsi dan pencucian uang di kementerian keuangan yang begitu telanjang. Padahal, selaku presiden, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap skandal ini. Bukan mustahil skandal ini melibatkan orang dalam. Toh, beberapa waktu lalu, Luhut memprotes KPK yang masih juga melakukan OTT. Tidak baik untuk citra negara, katanya. Pada era pemerintahan SBY (2004-2009), SMI adalah Menteri Keuangan dan pada era ini juga terjadi skandal BLBI dan Bank Century. Hubungan Mega-SBY tak harmonis sejak SBY mengalahkannya dalam pilpres 2004. Maka, sepanjang dua periode presidensi SBY, PDI-P menjadi partai oposisi yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah, ternasuk kasus BLBI dan Bank Century yang ditangani SMI. Sehari setelah skandal kementerian keuangan meledak, Jokowi dan SMI \"kabur\" ke Solo. Aneh, peristiwa terjadi di Jakarta, sementara presiden dan menterinya menyidak kantor pajak di Solo. Tujuannya memberi pesan ke publik bahwa mereka \"peduli\" pada kasus itu. SMI bilang ia tak tahu apa-apa tentang transaksi yang mencurigakan itu. Tapi drama di Solo dan pengakuan SMI justru menguatkan dugaan ada tangan-tangan kekuasaan dalam kasus skandal itu. Terlebih, Jokowi tidak marah pada menteri kesayangannya itu. Padahal, Jokowi terbiasa melempar tanggung jawab kepada pembantunya untuk menjaga citranya sebagai pemimpin sederhana, bersih, dan kerakyatan. Sekembali dari Solo, SMI tak dapat menyembunyikan kekecewaannya pada Mahfud. Sementara Jokowi, terlebih Luhut yang biasa tampil di depan seperti pendekar sakti tiap kali pemerintah menghadapi kesulitan, justru diam seribu bahasa. Anehnya, mereka tak menegur, apalagi menghentikan Mahfud, yang terus saja memperlebar kasus ini. Tak berkutiknya Jokowi dan Luhut hanya mungkin terjadi karena ada beking Mega terhadap Mahfud. Penolakan Jokowi terhadap reshuffle kabinet, yang berarti mencopot Mahfud dan SMI, nampaknya berdasarkan pada pertimbangan berikut. Pertama, tak mau bermasalah lebih jauh dengan Mega yang akan semakin menghancurkan basis pendukung Jokowi. Kedua, Mahfud punya banyak info sensitif terkait kebobrokan pemmerintahan Jokowi. Ketiga, pemecatan akan membuat populeritas Mahfud kian melejit, yang memang diharapkan PDI-P untuk keperluan pilpres mendatang. Nampaknya, Mahfud akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai bakal capres. Terkait SMI, mestinya Jokowi memecat menteri keuangan itu untuk mencuci tangan dan mengembalikan kepercayaan publik. Fakta bahwa ia tidak melakukan itu mungkin karena SMI hanya menjalankan apa yang diminta istana. Memecatnya sama artinya membuka kotak pandora istana. Dus, skandal ini merupakan upaya Mega-Mahfud untuk menghancurkan skenario penundaan pemilu. Dan nampaknya mereka berhasil. Tidak mungkin lagi pemerintahan Jokowi yang telah kehilangan keteladanan, bisa mewujudkan wacana itu. Kehendak memperpanjang masa jabatan presiden didasarkan pada pertimbangan berikut. Bila pilpres diselenggarakan secara jujur dan adil, serta sesuai jadwal, maka Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi berpeluang untuk menang. Ia kini telah menjadi ikon pro-perubahan. Bakal capres yang dianggap sebagai kompetitor serius Anies hanyalah Ganjar Pranowo. Sayangnya, Mega tak bakal mengusungnya, meskipun dia adalah kader PDI-P, karena hanya dilihat sebagai pion istana. Luhut adalah musuh besar Mega. Kendati tak berjasa bagi kemenangan Jokowi dalam dua pilpres, kekuasaan Luhut di pemerintahan sungguh luar biasa. Jokowi bahkan terlihat hanya sebagai bonekanya. Maka bila ambisi memperpanjang kekuasaan pemerintahan Jokowi terwujud, sama artinya dengan memperpanjang kekuasaan Luhut. Sementara PDI-P akan dikecam publik karena mendukung skenario Luhut. Karena gagasan itu kini terkubur, sementara istana ingin program pembangunannya dilanjutkan pemerintahan berikut -- serta juga kebobrokan pemerintahan Jokowi-Luhut tersimpan rapat dan kepentingan mereka terjaga -- maka mereka membentuk bakal capres-cawapres baru. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dipasangkan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Maka kita menyaksikan manuver baru Jokowi untuk menjawab realitas politik yang berubah. Setelah di Solo, Jokowi membawa Prabowo dan Ganjar ke Kebumen untuk acara panen raya petani pada 9 Maret. Inilah untuk pertama kalinya Prabowo dan Ganjar tampil bersama. Di sana ketiga tokoh berfoto ria. Sekembali dari Kebumen, Prabowo menyatakan membuka peluang berpasangan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Untuk menegaskan kedekatan Prabowo dengan Jokowi, bobot Prabowo, dan memastikan Prabowo-Ganjar akan melanjutkan program pembangunan Jokowi-Luhut, Hashim Djojohadikysumo (Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus adik kandung Prabowo) menyatakan 99 persen program pembangunan pemerintahan Jokowi -- yang sesungguhnya dirancang Luhut -- sejak 2014 berasal dari Prabowo. Pernyataan Hashim tentu saja tidak masuk akal. Tapi itu penting untuk menarik pemilih Jokowi-Ma\'ruf Amin ke pasangan Prabowo Ganjar. Menurut hasil survey Litbang Kompas pada Januari lalu, pemilih Jokowi-Ma\'ruf dlm pilpres 2019, sekitar 30 persen akan memberikan suaranya pada Ganjar, 15 persen pada Prabowo, dan 10 persen kepada Anies. Indikasi kuat bahwa Jokowi mendukung Prabowo-Ganjar, terlihat dari deklarasi Jokowi Mania (Joman) mendukung Prabowo. Realitas ini menunjukkan Gerindra telah sampai pada kesimpulan bahwa berkoalisi dengan PDI-P dengan Prabowo sebagai bakal capres tidak akan terwujud. Itu terlihat dari pernyataan terkini Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa partainya akan mengusung bakal capres dari kadernya sendiri. Tentu saja bukan Ganjar. Kalau tidak, tak mungkin Ganjar menerima tawaran Jokowi untuk menjadi bakal cawapres bagi Prabowo. Lalu, kalau bukan Ganjar, siapa bakal capres PDI-P? Tidak bisa lain kecuali putri Mega sendiri: Puan Maharani. Selain Mega telah persiapkannya sejak lama untuk menduduki kursi RI1 sekaligus calon penggantinya, tak ada lagi calon potensial PDI-P di luar Ganjar, kecuali Puan. Karena PKB di bawah Ketum Muhaimin Iskandar tak memperlihatkan minat membangun koalisi dengan PDI-P kalau Puan sebagai bakal capres, sementara PDI-P butuh suara Nahdliyin, maka pilihan pada Mahfud sebagai bakal cawapres Puan masuk akal. Dengan populeritasnya yang meningkat saat ini, Mahfud dapat berkontribusi pada peraihan suara Nahdliyin. Ia adalah tokoh Madura, basis suara Nahdliyin. Dia juga bagian dari Jaringan GusDurian Indonesia pimpinan Alissa Wahid, putri Gus Dur. Yang juga penting, kendati berseberangan dengan Cak Imin, Mahfud dekat dengan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, pengikut Gus Dur yang loyal, yang dikenal sebagai \"musuh\" Cak Imin. Menurut hasil survey Litbang Kompas tahun lalu, di luar PKB, mayoritas suara Nahdliyin akan diberikan kepada PDI-P. Juga diketahui, elektabilitas PDI-P (satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa perlu berkoalisi) terus meningkat. Fakta ini dengan sendirinya meningkatkan kepercayaan diri PDI-P untuk mencapreskan Puan meskipun saat ini elektabilitasnya masih rendah. Di pihak kain, menurut hasil survey Libang Kompas Januari silam, sekutar 50 persen pemilih Prabowo-Sandi di pilpres 2019 mengalihkan suara mereka ke Anies. Bagaimanapun, realitas baru ini memunculkan masalah di kubu Prabowo. Sekiranya pasangan Prabowo-Ganjar adalah harga mati, mungkinkah PKB mempertahankan koalisinya dengan Gerindra ketika Cak Imin tidak menjadi apa-apa? Sementara Munas PKB memutuskan Cak Imin sebagai bakal capres. Tentu saja bakal capres bukan harga mati, tp minimal sebagai bakal cawapres. Apalagi posisi PKB adalah penentu pencapresan Prabowo. Tanpa PKB, tak mungkin pasangan bakal capres-cawapres Prabowo-Ganjar terwujud. Bahkan keinginan Prabowo menjadi bakal capres pun menjadi hal yang sia-sia karena Gerindra sendirian tak bisa mengusung bakal capres-cawapres. Tak heran, Hashim menyatakan pasangan Prabowo-Ganjar hanya mungkin kalau PKB menyetujuinya. PKB sendiri tak punya banyak pilihan. \"Fakta\" bhw Mega memilih Mahfud, bukan Cak Imin, menunjukkan harapan PDI-P membangun koalisi bersama PKB dengan pasangan Puan-Cak Imin ditolak Cak Imin, kecuali posisi pasangan dibalik dengan Cak Imin sebagai bakal capres. Karena tak mungkin PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan yang telah mantap mengusung Anies, sementara bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) tidak menjanjikan -- belum tentu juga KIB bersedia kalau Cak Imin adalah bakal capresnya karena elektabilitas Cak Imin jeblok -- maka cukup beralasan kalau kita berasumsi koalisi Gerindra-PKB hanya mungkin bertahan kalau Ganjar dibuang untuk digantikan Cak Imin. Kalau demikian, Mega-Mahfud berhasil menaklukkan Jokowi-Luhut. Bagaimanapun, pasangan Prabowo-Cak Imin bukan pasangan yang bisa dipercaya untuk melanjutkan pembangunan Jokowi-Luhut sambil menjaga kepentingan dan keselamatan mereka. Tetapi kemenangan Mega-Mahfud tak menjamin kemenangan pasangan Puan-Mahfud atas pasangan Anies dan pasangannya ataupun pasangan Prabowo-Cak Imin dalam pilpres mendatang. Malah kubu Anies mendapat keuntungan dari skandal kementerian keuangan karena sedikit banyak menghancurkan kepercayaan rakyat pada kubu status quo, yang dalam hal ini diwakili oleh \"Puan-Mahfud\" dan \"Prabowo-Muhaimin\". Sementara Anies dan pasangannya mewakili kubu pro-perubahan yang saat ini didambakan publik untuk memulihkan keadaan negara yang porak poranda akibat KKN, utang menumpuk, dan salah urus pemerintahan Jokowi-Luhut. Wallahu\'alam bissawab! Tangsel, 15 Maret 2023
Mengukur Konsistensi Surya Paloh
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KAWAN saya, seorang yang sangat berintegritas bilang: \"Jika Surya Paloh sudah keluarkan pernyataan, dia tak akan mencabutnya\". Salah atau benar menurut orang lain, kalau Surya Paloh sudah keluarkan kata-kata dari mulutnya, dia tak akan mencabutnya. Ketua Umum Nasdem ini orang yang sangat berkomitmen kepada perkataannya. Lepas orang setuju atau tidak setuju terhadap pernyataannya. Sekali dia katakan, dia komit dengan perkataannya itu. Dia gak akan cabut. Coba anda lihat record Surya Paloh. Pernah dia cabut parnyataanya? Meski banyak orang menilai bahwa itu salah, dia tetap komitmen terhadap apa yang diucapkannya. Dan dia all out. Berani hadapi semua risiko. Pernah Surya Paloh mencabut apa yang sudah diputuskannya? Sederhananya, pernah Surya Paloh cabut dukungan ketika dia sudah menyatakan dukungan? Bandingkan dengan umumnya tokoh dan politisi lain. Terlihat lembut, bicaranya sangat santun, tapi soal komitmen, sering mencla mencle. Itulah karakter mayoritas para politisi. Hari ini bilang koalisi dengan si A, tahu-tahu pindah ke si-B. Padahal pemilu masih jauh. Entah sudah berapa kali pindah gerbong koalisi. Koalisi dengan partai C, tapi hanya kerja untuk partainya sendiri, bukan untuk koalisinya. Banyak tokoh dan partai seperti itu. Tidak bagi Surya Paloh. Ketika membuat satu pilihan, dia komit dan all out. Meski banyak orang menilai itu keputusan yang tidak tepat dan bahkan dianggap salah. Ini track record. Orang bisa dibaca dari track recordnya. Tidak bisa dibaca dari satu kasus. Dan kita sering menilai orang menggunakan perasaan \"like and dislike\". Apalagi jika orang itu kita anggap punya dosa masa lalu terhadap kita. Sering kita tidak mampu obyektif. Ketika tanggal 3 oktober 2022 Surya Paloh deklarasikan Anies, banyak orang tidak percaya. Kenapa? Karena Surya Paloh tidak dukung Anies di pilgub 2017. Nasdem usung Ahok. Metro TV, media kepunyaan Surya Paloh all out dukung Ahok. Hadapi semua lawan Ahok. Totalitas. Meski banyak tuduhan terhadap Surya Paloh dan Metro TV, media ini tetap konsisten mengadapi lawan Ahok. Berada di baris terdepan dukung Ahok. Ini komitmen Surya Paloh kepada Jokowi yang saat itu mati-matian kerja untuk dukung Ahok. Satu kata: yaitu komitmen. Ini yang dimiliki Surya Paloh ketika sudah membuat keputusan. Pantang dia mencabut dan mundur. Semua risiko dihadapinya. Tidak peduli orang mau ngomong apa, keputusan jalan terus. Kira-kira bisa dibilang, sampai dunia runtuh sekalipun, dia tak akan mencabut keputusannya. Ketika Surya Paloh putuskan usung Anies di pilpres 2024, dia tahu konsekuensinya, dan dia hadapi semua risikonya. Sejumlah kader keluar dari Nasdem, dia terima. Para menteri dari Nasdem mau diresuffle, bahkan berulangkali dipanggil kejaksaan, dia hadapi. Banyak yang curiga dan fitnah Nasdem kalau langkahnya dukung Anies itu hanya manuver, dia juga harus berlapang dada. Nasdem sudah ambil risiko politik dan keluar banyak logistik, masih dicurigai sebagai manuver, itu adalah bagian dari konsekuensi sebuah pilihan. Sampai-sampai untuk menghadapi ini semua, Surya Paloh harus bersumpah dan mubahalah. Lepas itu memenuhi kriteria mubahalah atau tidak dalam pandangan para ulama, tapi dia ingin meyakinkan kepada publik bahwa dia komitmen bahwa apa yang diputuskannya dalam mengusung Anies adalah tepat untuk masa depan bangsa dan negara. Surya Paloh akan mengawal ini sampai ujung dan sekuat tenaga. Ini akan menjadi ujian bagi Nasdem, khususnya Surya Paloh. Dapat serangan dari pihak non koalisi, dicurigai dari sebagian internal pendukung Anies. Sebagai seorang politisi senior yang matang dengan pengalaman, pasti Surya Paloh tahu apa yang dia harus lakukan. Ini bukan soal benar salah. Ini bukan soal tepat atau tidak tepat. Tapi, tulisan ini ingin mengajak setiap orang untuk membaca seorang tokoh dari track recordnya. Apakah orang itu \"satu kata dan perbuatan?\" Atau dia tokoh yang mencla mencle? Semua itu bisa dilihat dari rekam jejaknya. Saya bukan kawan Surya Paloh. Dia jauh lebih tua dari saya. Saya tidak kenal Surya Paloh, kecuali lewat media. Surya Paloh pasti tidak kenal saya, karena gak ada kepentingannya kenal dengan saya. Saya juga bukan kader dan simpatisan Nasdem. Karena saya tidak berpartai. Saya hanya ingin meluruskan cara berpikir yang obyektif dan benar, terutama bagi para analis sosial dan politik. Cara menilai kepada setiap orang dari rekam jejak yang panjang itu mutlak dibutuhkan. Ketika analisa kita jernih dan obyektif terkait dengan para aktor sosial maupun politik, selain tentu saja data yang cukup, maka akan lebih mudah mendekati obyektivitas dan kebenaran. Jakarta, 15 Maret 2023
Kongres ke IX IKATSI Bandung, di Tengah Tantangan Global
Oleh Syafril Sofyan - Alumni STTT IKATAN Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) akan menyelenggarakan Kongres ke IX pada tanggal 18 – 19 Maret 2023 di hotel Asrilia Kota Bandung. IKATSI merupakan organisasi profesi yang anggotanya terdiri dari lulusan Perguruan Tinggi Tekstil di Indonesia Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) yang dulunya bernama Insitut Teknologi Tekstil (ITT) dengan beberapa Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Teknologi Tekstil seperti UPN Veteran Jakarta, UNIS Tanggerang, UII Yogyakarta, UNBAR, AITB. STTT-ITT merupakan Perguruan Tinggi Negeri satu-satunya yang dimiliki Departemen Perindustrian RI adalah Perguruan Tinggi Tekstil tertua. Pada tahun lalu merayakan 100 tahun (seabad) keberadaan Perguruan Tinggi Tekstil di Indonesia. Kini telah melahirkan tenaga ahli sebagai cikal bakal keberadaan Industri Tekstil & Produk Tekstil (TPT) di Indonesia. Alumni nya lebih dari 10.000 orang yang tersebar ke seantero penjuru industri Indonesia bahkan ke negara tetangga seperti Vietnam, Banglades dll. Para lulusan tersebut berprofesi sebagai industriawan, peneliti, bankir, dan pendidik yang mendirikan dan pengajar di beberapa perguruan tinggi swasta jurusan tekstil yang juga telah melahirkan ribuan tenaga ahli pertekstilan. IKATSI sebagai wadah SDM profesi ahli tekstil, pada Kongres ke IX di Bandung di samping membahas perubahan AD & ART, Organisasi & Kode Etik serta menyusun Program Kerja & Rekomendasi juga melakukan pemilihan Ketua Umum sekaligus sebagai Formatur untuk periode Kepengurusan IKATSI 2023 - 2027. Calon kuat untuk Ketua Umum IKATSI adalah Ir. H. M. Shobirin F. Hamid., A.T., S.E., M.M, alumnus STTT-ITT Bandung, yang pencalonannya di dukung oleh DPW IKATSI Jabar, Jateng, Jatim dan Jakarta. Serta mendapat dukungan selain alumnus STTT juga didukung para alumni Perguruan Tinggi Swasta, UPN, UII, UNBAR, UNIS dan AITB Pengalaman Shobirin di bidang industri tekstil selama 15 tahun berkecimpung pada Industri TPT di berbagai perusahaan seperti tahun 2016 - 2019 PT JP Synthetics Fiber Industry, Bandung Corporate Business Head 2015 PT Surya Alam Jaya, Jakarta Operational Advisor (Pemasaran & Produksi) 2015 PT Tri Berkat Anugerah, Bandung Direktur Eksekutif 2013 - 2015 PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Bekasi Direktur Operasional 2009- 2013 PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Bekasi Direktur Komersial 1995 - 2009 PT Indorama Synthetics, Tbk , Bandung Manager Pemasaran (Spun Yarn Business Division) 1994 - 1995 PT Pan Indonesia Bank, Tbk Bandung Account Executive (Treasury Division) Selain itu Shobirin juga lulusan Lemhanas Angkatan VI dan pada tahun 2020 - 2025 Koordinator Jawa Barat dan Banten Area (Alumni TapLaiSan LemHanNas RI - Angkatan VI / 2020) - Ikatan Alumni Lemhanas RI. Saat ini sebagai Dosen Luar Biasa Prodi Manajemen 2021 FEB Universitas Pasundan Bandung, Dosen Luar Biasa Prodi Manajemen dan Dosen Universitas Sangga Buana-YPKP Bandung serta sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar IKA ITT-STTT. Tantangan ke depan bagi para ahli tekstil Indonesia sangat besar, untuk itu IKATSI harus berkontribusi dengan keahlian pofesional yang dimiliki baik untuk kepentingan masyarakat tekstil, maupun bangsa dan negara. Menurut Ir. Shobirin “sepenuhnya siap menakhodai IKATSI untuk menjadi rujukan utama serta sebagai counterpart baik Legislatif maupun pemerintah yang independen dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan industri tekstil nasional yang berdaulat dan mandiri”. “Sebenarnya kebutuhan tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dikenal dengan kata sandang, sangat utama bagi kehidupan manusia. Selama ini dikenal kata sandang, pangan dan papan. Dari bayi lahir dikenakan kain bedong, ketika meninggal dikenakan kain kafan. Artinya pendidikan dan indutri tekstil tidak akan pernah mati, akan hidup sepanjang masa kecuali manusia kembali ke jaman batu bertelanjang,\" lanjut Shobirin. “Jika pangan ada Kementerian Pertanian, Papan/Perumahan ada Kementerian PUPR, kenapa tidak untuk ke depan sandang juga akan ada. Potensi pasar 270 juta rakyat Indonesia butuh sandang, pangsa pasar ekspor tekstil dunia juga sangat besar, walaupun sekarang mendapat tantangan global dari beberapa negara seperti, China dan Vietnam. Indonesia pernah jaya tahun 80 -90 an di bidangTPT melalui kekuatan SDM ahli dan handal harus pula dapat dibangkitkan kembali” tutup Shobirin antusias. (*)
Kongres ke IX IKATSI Bandung, dI Tengah Tantangan Global
Oleh Syafril Sofyan - Alumni STTT IKATAN Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) akan menyelenggarakan Kongres ke IX pada tanggal 18 – 19 Maret 2023 di hotel Asrilia Kota Bandung. IKATSI merupakan organisasi profesi yang anggotanya terdiri dari lulusan Perguruan Tinggi Tekstil di Indonesia Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) yang dulunya bernama Insitut Teknologi Tekstil (ITT) dengan beberapa Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Teknologi Tekstil seperti UPN Veteran Jakarta, UNIS Tanggerang, UII Yogyakarta, UNBAR, AITB. STTT-ITT merupakan Perguruan Tinggi Negeri satu-satunya yang dimiliki Departemen Perindustrian RI adalah Perguruan Tinggi Tekstil tertua. Pada tahun lalu merayakan 100 tahun (seabad) keberadaan Perguruan Tinggi Tekstil di Indonesia. Kini telah melahirkan tenaga ahli sebagai cikal bakal keberadaan Industri Tekstil & Produk Tekstil (TPT) di Indonesia. Alumni nya lebih dari 10.000 orang yang tersebar ke seantero penjuru industri Indonesia bahkan ke negara tetangga seperti Vietnam, Banglades dll. Para lulusan tersebut berprofesi sebagai industriawan, peneliti, bankir, dan pendidik yang mendirikan dan pengajar di beberapa perguruan tinggi swasta jurusan tekstil yang juga telah melahirkan ribuan tenaga ahli pertekstilan. IKATSI sebagai wadah SDM profesi ahli tekstil, pada Kongres ke IX di Bandung di samping membahas perubahan AD & ART, Organisasi & Kode Etik serta menyusun Program Kerja & Rekomendasi juga melakukan pemilihan Ketua Umum sekaligus sebagai Formatur untuk periode Kepengurusan IKATSI 2023 - 2027. Calon kuat untuk Ketua Umum IKATSI adalah Ir. H. M. Shobirin F. Hamid., A.T., S.E., M.M, alumnus STTT-ITT Bandung, yang pencalonannya di dukung oleh DPW IKATSI Jabar, Jateng, Jatim dan Jakarta. Serta mendapat dukungan selain alumnus STTT juga didukung para alumni Perguruan Tinggi Swasta, UPN, UII, UNBAR, UNIS dan AITB Pengalaman Shobirin di bidang industri tekstil selama 15 tahun berkecimpung pada Industri TPT di berbagai perusahaan seperti tahun 2016 - 2019 PT JP Synthetics Fiber Industry, Bandung Corporate Business Head 2015 PT Surya Alam Jaya, Jakarta Operational Advisor (Pemasaran & Produksi) 2015 PT Tri Berkat Anugerah, Bandung Direktur Eksekutif 2013 - 2015 PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Bekasi Direktur Operasional 2009- 2013 PT Industri Sandang Nusantara (Persero), Bekasi Direktur Komersial 1995 - 2009 PT Indorama Synthetics, Tbk , Bandung Manager Pemasaran (Spun Yarn Business Division) 1994 - 1995 PT Pan Indonesia Bank, Tbk Bandung Account Executive (Treasury Division) Selain itu Shobirin juga lulusan Lemhanas Angkatan VI dan pada tahun 2020 - 2025 Koordinator Jawa Barat dan Banten Area (Alumni TapLaiSan LemHanNas RI - Angkatan VI / 2020) - Ikatan Alumni Lemhanas RI. Saat ini sebagai Dosen Luar Biasa Prodi Manajemen 2021 FEB Universitas Pasundan Bandung, Dosen Luar Biasa Prodi Manajemen dan Dosen Universitas Sangga Buana-YPKP Bandung serta sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar IKA ITT-STTT. Tantangan ke depan bagi para ahli tekstil Indonesia sangat besar, untuk itu IKATSI harus berkontribusi dengan keahlian pofesional yang dimiliki baik untuk kepentingan masyarakat tekstil, maupun bangsa dan negara. Menurut Ir. Shobirin “sepenuhnya siap menakhodai IKATSI untuk menjadi rujukan utama serta sebagai counterpart baik Legislatif maupun pemerintah yang independen dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan industri tekstil nasional yang berdaulat dan mandiri”. “Sebenarnya kebutuhan tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dikenal dengan kata sandang, sangat utama bagi kehidupan manusia. Selama ini dikenal kata sandang, pangan dan papan. Dari bayi lahir dikenakan kain bedong, ketika meninggal dikenakan kain kafan. Artinya pendidikan dan indutri tekstil tidak akan pernah mati, akan hidup sepanjang masa kecuali manusia kembali ke jaman batu bertelanjang,\" lanjut Shobirin. “Jika pangan ada Kementerian Pertanian, Papan/Perumahan ada Kementerian PUPR, kenapa tidak untuk ke depan sandang juga akan ada. Potensi pasar 270 juta rakyat Indonesia butuh sandang, pangsa pasar ekspor tekstil dunia juga sangat besar, walaupun sekarang mendapat tantangan global dari beberapa negara seperti, China dan Vietnam. Indonesia pernah jaya tahun 80 -90 an di bidangTPT melalui kekuatan SDM ahli dan handal harus pula dapat dibangkitkan kembali” tutup Shobirin antusias. (*)
Lima Bentuk Aksi Tolak Israel
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Ini analisis atau bicara tentang kemungkinan reaksi umat Islam dan rakyat Indonesia atas kehadiran Timnas U-20 Israel dalam kejuaraan dunia yang diadakan di Indonesia. Dasar penolakan sangat kuat di samping konsistensi dan solidaritas pada perjuangan bangsa Palestina juga Konstitusi mengarahkan pada perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Israel adalah negara penjajah. Ada lima kemungkinan bentuk aksi penolakan yang akan dilakukan rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu : Pertama, aksi unjuk rasa di depan Kementrian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Kecewa atas kesiapan menerima Timnas Israel. Dibarengi dengan unjuk rasa kepada PSSI dan Ketum PSSI Erick Thohir yang telah \"menjamin\" Keamanan Timnas Israel. Erick Thohir dinilai sebagai budak Israel. Kedua, aksi unjuk rasa di stadion-stadion tempat dilangsungkan pertandingan antara Timnas Israel dengan negara peserta khususnya dengan Indonesia. Di samping pengibaran bendera Palestina akan marak di arena pertandingan juga di tribun akan bermunculan berbagai tulisan yang mengecam dan mengutuk Israel. Ketiga, aksi pembakaran bendera Israel di mana-mana yang dilakukan oleh pemrotes. Pembakaran bendera dan atribut Israel membuat Pemerintah Indonesia serba salah antara \" mengamankan\" dan memahami \"aspirasi rakyat Indonesia. Urusan pembakaran bendera ini akan mencoreng wajah Indonesia di mata dunia. Keempat, Jokowi akan menjadi sasaran aksi karena memberi angin atas kehadiran Timnas Israel. Jokowi dinilai ikut bertanggungjawab atas even yang menampilkan pertandingan Israel \"negara penjajah\", \"negara penjahat\" dan \"negara pelanggar HAM\". Jokowi berpidato dalam acara Pembukaan. Kelima, umat Islam Indonesia yang baru melaksanakan shaum ramadhan akan memiliki semangat tinggi untuk \"melawan\" kezaliman Israel yang terkesan akan \"diproteksi\" Pemerintahan Jokowi. Kedatangan Timnas Israel menjadi momen umat Islam untuk menyatukan barisan. Suara MUI akan disambut oleh ormas-ormas Islam dan lembaga da\'wah di Indonesia. Kedatangan Timnas Israel dan keikutsertaan dalam Kejuaraan Dunia U-20 akan direaksi dengan hiruk pikuk dan kegaduhan nasional. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Penyelenggaraan kejuaraan terancam tidak sukses. Karena kebodohan, ketakutan dan sikap inkonsisten Pemerintahan Jokowi. Ujungnya gara-gara sikap plintat plintut Pemerintah maka bisa terjadi pergeseran \"perang\" dari rakyat Indonesia versus Israel pada awalnya menjadi perang tanding antara umat Islam versus Pemerintahan Jokowi. Israel tersenyum gembira sukses mengadu domba. Sepakbola adalah ajang kampanye politik. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka sebaiknya Indonesia segera membuat nota keberatan kepada FIFA. Artinya Israel harus dicoret. Dalam Piala Dunia di Qatar lalu ternyata FIFA pun bisa mencoret Rusia. Bandung, 15 Maret 2023
POPULER
