OPINI
Dewan Pengkhianat Rakyat
Oleh Ida N. Kudsianti - Presidium Aliansi Rakyat Menggugat 77 tahun kemerdekaan bangsa ini diraih, tetapi semu dan hanya beralih tangan dari penjajah lama ke penjajah baru. Bagaimana tidak, selama 77 lepas dari kolonialisme, nyatanya tak membuat rakyat menjadi sejahtera, bahkan jauh lebih buruk dan sengsara. Selain miskin materi, rakyatpun miskin akhlaq. Inilah fenomena yang terjadi saat ini, dimana hanya pejabat yang menikmati kemerdekaan. Mereka sungguh merdeka melahap semua kenikmatan, materi dan fasilitas berlimpah, kekuasaan tanpa batas. Semua itu mereka rengkuh dengan menghamba pada para oligarki atau kapitalis. Sementara rakyat hanya diperbolehkan menikmati limbah. Itupun hanya sisa dan harus diperoleh dengan persaingan yang keras dan sulit. Merdeka, mudah untuk diucapkan tetapi sulit didapatkan. Absolute power menjadi momok yang menakutkan bagi pengkhianat. Kemerdekaan hanya memberikan ruang kepada para pengkhianat bukan pada rakyat. Rakyat dibiarkan mengais sampah hanya sekadar untuk bertahan hidup. Sedangkan penguasa hidup mewah, bergaya glamour, dan pamer kekayaan. Kekayaan yang direbut dari tangan rakyat pemegang hak atas alam ini. Merekalah penjajah sesungguhnya. Biadab. Hanya kata ini yang cocok disematkan untuk para pengkhianat. Mereka mempertahankan kekuasaannya dengan cara membuat regulasi-regulasi jahat dan cacat. Seluruh energi pengkhianat dipakai untuk memeras rakyat. Pajak dinaikkan, subsidi dicabut, dan demokrasi dipasung agar rakyat tak berdaya lalu mati pelan-pelan. Selain pajak, rakyat dipaksa membayar berbagai pungutan. Tak peduli kesulitan rakyat. Keringat rakyat sudah kering, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jungkir balik untuk memenuhi kewajibannya. Akan tetapi setelah itu semua terkumpul, hasilnya dirampok secara terang-terangan oleh para pecundang. Apa yang mereka lakukan tak ada satupun untuk kepentingan rakyat. Mereka justru senang melihat ekonomi hancur, daya beli rendah, anak-anak dibodohkan dan kemiskinan semakin meluas dan meroket. Bukan solusi yang dikedepankan, mereka justru pamer kemewahan, obral kebobrokan moral, dan memproduksi kebohongan terus menerus. Atas nama tren, show perilaku binatang pun dianggap wajar dan biasa. Jangan tanya dosa pada mereka. Mereka tak kenal. Rakyat sudah muak dan capek dengan semua ini. Maka, akan sangat wajar jika saat ini sudah mulai muncul perlawanan dari rakyat walaupun masih sporadis. Tetapi percayalah, pada saatnya nanti kemarahan dan kekecewaan rakyat akan ada menyatu di satu titik kulminasi lalu meledak. Jika ada yang bertanya kenapa tidak melalui DPR untuk mengungkapkan rasa kekecewaan? Jawabannya adalah DPR sudah mandul, disfungsi, buta dan tuli. Jika ada yang masih mau bersuara atas nama rakyat itu tidak sampai 30 persen. DPR sudah lumpuh. Sebagian besar menjadi pengkhianat dan badut politik. Aneka RUU dibahas dan dipastikan akan lolos, UU KUHP, UU OMNIBUSLAW, dan yang teranyar paling menyakitkan adalah disetujuinya PERPPU CIPTA KERJA menjadi UU. Artinya inilah potret matinya hati legislatif terhadap rakyat. Dengan arogannya para pengkhianat itu membutatulikan diri, mematikan MIC saat persidangan dan akhirnya UU penindas rakyat disahkan. DPR menjadi tempat nyaman bagi para pengkhianat bangsa. Jika sudah seperti ini untuk apa ada DPR? Bubarkan segera, karena sudah tak berfungsi. Keberadaan DPR .hanya menghabiskan dana negara, menyakiti hati rakyat, dan menjadi pelacur politik melakukan perselingkuhan bersama rezim penguasa. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat akan teapi Dewan Pengkhianat Rakyat. Dengan disahkannya UU CIPTA KERJA artinya jelas bahwa undang-undang ini neraka bagi buruh dan surga bagi bagi para taipan. ,Ini pertanda bahwa DPR bertindak sebagai agen penjajahan. Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk membela nasib mereka sendiri di tengah kesemberawutan ini? Hanya satu kata, LAWAN. Tak ada pilihan lain. Hari ini tak ada lagi untuk berbasa basi, berdiskusi, dan bernegosiasi. Mereka hanya lips service belaka. Saatnya rakyat melawan secara nyata. Bangunlah akal sehat, dan mulailah bergerak. Jangan kalah langkah karena oligarki sudah mencuri start. Lonceng kehancuran sudah dibunyikan. Tak ada kata terlambat. Jangan takut mati. Mati hari ini, nanti malam, atau tahun 2050 sama saja. Berbuatlah! Do it, please. Sekali berarti setelah itu mati. Tuhan akan mencatat dengan cermat. (*)
Istana Melarang Buka Puasa Bersama, Ini Negara PKI?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan INDONESIA Negara PKI? Sungguh pertanyaan serius ini harus diungkapkan, karena di bulan suci Ramadhan ini ada sebuah surat arahan yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi yang menyinggung aspek keagamaan. Surat bernomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Surat yang ditujukan kepada Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan/Lembaga tersebut intinya adalah agar aparat pemerintahan tidak boleh mengadakan acara buka puasa bersama di bulan Ramadhan dengan alasan kehati-hatian terhadap Covid 19. Dengan jelas dinyatakan larangan ini adalah atas arahan Presiden tanggal 21 Maret 2023. Mendagri secara khusus diminta untuk meneruskan arahan Presiden tersebut. Surat seperti ini tentu aneh dan mengada-ada sebab dalam prakteknya sudah sering terjadi kumpulan dengan jumlah orang yang banyak. Itupun dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri saat pernikahan puteranya. Lalu penggalangan para Kades yang dikumpulkan di Senayan. Musyawarah Rakyat yang dihadiri Presiden. Belum lagi pertunjukan seperti Black Pink yang dihadiri puluhan ribu orang. Kebijakan munafik Pemerintahan Jokowi menimbulkan indikasi. Mengarahkan semata pada kegiatan keagamaan adalah sikap anti agama yang menjadi khas komunis atau PKI dahulu. Ini yang harus lebih diwaspadai ketimbang Covid 19 yang sudah mulai reda. Belum reda gonjang ganjing soal ejekan atau sindiran ibu-ibu yang mengikuti pengajian. Buka bersama puasa di lingkungan birokrasi itu sangat bermanfaat dan tidak mengganggu waktu kerja. Di samping mempererat silaturahmi juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memberi arahan membangun soliditas dan disiplin. Nilai spiritualias keagamaan sangat membantu. Menyediakan makan bersama dipastikan tidak akan membangkrutkan negara. Saat birokrasi pemerintahan Jokowi ini ambruk, diwarnai dengan gaya hidup hedonis dan angka kebocoran uang negara yang fantastis, saatnya pemerintah berbenah diri dengan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Bukan sebaliknya semakin menjauhkan dari nilai-nilai itu. Pancasila sebagai ideologi tidak diimplementasikan dengan baik akan tetapi digerus terus, dimanipulasikan bahkan dipinggirkan. Baru hari pertama puasa Jokowi sudah memberi kado pahit bagi umat Islam, khususnya aparat pemerintahan, dilarang buka puasa bersama. Pemerintah harus membuktikan bahwa PKI itu benar sudah tidak ada, jangan sampai penyusupan ideologi itu nyata terjadi. Efek dari larangan buka puasa bersama dengan alasan covid 19 dapat meluas pada peringatan nuzulul qur\'an, iedul fitri hingga mudik dan halal bihalal. Pemerintah terkesan memusuhi umat Islam. Cabut segera edaran Seskab dengan konten arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama. Jika tidak, wajar jika masyarakat menilai bahwa gaya dan kebijakan Pemerintah Jokowi itu bernuansa PKI. Bandung, 23 Maret 2023
Bubarkan DPR
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"INDONESIA itu negara persekongkolan istana dan senayan\". DPR saat ini tidak lebih hanya alat kekuasaan eksekutif, celakanya eksekutif juga boneka kekuatan yang lebih besar. DPR memiliki alam kosmis tersendiri, tidak ada lagi kaitan dengan fungsi wakil rakyat karena kontrak politiknya sudah putus di bilik suara. Rakyat berdemo meminta DPR mau mendengarkan aspirasinya semua menguap, akibat DPR sudah teralienasi ( terasing; terisolasi ) memalingkan wajahnya sendiri dari rakyat yang diwakilinya. Sudah tidak senyawa dalam fungsi dan peran DPR dengan rakyat . DPR sudah menjadi ilusi dalam sistem politik, terpapar menjadi lame duck karena sudah menjadi budak kapitalis, tereliminasi linglung total sebagai wakil rakyat . Dalam design peran fungsinya sebagai wakil rakyat tertutup dan digantikan menjadi boneka istana. Ketika istana saat bersamaan menjadi budak Taipan. Semua luluh lantak dengan amunisi dan senjata pundi pundi menutup semua nalar, pikiran dan membutakan peran dan fungsinya. Sudah sejak lama elemen mahasiswa dan sebagian rakyat Indonesia meneriakkan yal-yel \"Bubarkan DPR!\", Namun DPR masih tetap ada dan masih eksis dalam lingkaran kebencian rakyat. Ada pimpinan parpol meminta agar aspirasi di sampaikan dengan santun dan tidak anarkis. Lupa sopan santun adalah nilai yang justru sudah tidak dikenali lagi dan diabaikan oleh anggota DPR. DPR selalu mencatut nama rakyat, sekedar dleming basa basi politik, dengan nafsu politik gaya barbar. Pada manusia, yang dikendalikan oleh jiwa yang lembut dan iman, akan bisa mengatur diri kesiapan mental menyadari bahwa mereka \'lahir\'dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Semua sudah hampa, rakyat hanya bisa menerima keadaan dan harus pasrah apapun yang menimpanya. Sistem perwakilan sudah putus total. Prof. Sri Edi Swasono , saatnya sudah memaks DPR harus dibubarkan. Tanpa DPR saya kira Indonesia akan tetap ada dan rakyat masih bisa menghidupi diri sendiri. Kekuasaan akan diambil alih oleh kekuatan rakyat selalu bisa terjadi, jika rakyat menghendaki. Tentu saja melalui mekanisme yang tidak saya fahami DPR bisa dibubarkan. Dengan catatan, membubarkan DPR, jangan sampai meneteskan darah. Pembubaran DPR tetap konstitusional, dan menjadi syah dalam kondisi darurat dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara menghendakinya. Pertanyaannya apakah saat ini kondisi negara sudah darurat? Bisa saja dimaknai belum darurat atau sudah darurat, tapi moral DPR sudah sangat darurat. Lalu siapa yang akan menjadi wakil rakyat jika DPR bubar. Bersamaan kembali ke UUD 45 percepat pemilu. Para saatnya rombak total UU parpol yang menempatkan peran dan fungsi DPR sebagai wakil rakyat. Dan rakyatlah yang memiliki otoritas merecall anggota DPR. Rakyat sekalipun dalam kondisi kelelahan terus menabung harapan, walaupun harapan itu hanya akan menjadi– sekali lagi–sisyphus. Sungguh malang rakyat Indonesia, ber abad-abad lamanya hanya mereguk air mata. (*)
Wajah Demokrasi Indonesia Semakin Tidak Berkualitas
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Pilpres 2024 semakin dekat. Sejumlah kandidat muncul namanya. Berbagai survei dilakukan untuk menjaring nama-nama tersebut. Mulai dari menteri, ketum partai hingga gubernur, nama-nama ini muncul dalam persaingan di berbagai survei. Satu hal yang terlupakan, bahwa Survei hanya menjaring para tokoh berbasis elektabilitas. Survei menghasilkan angka-angka kuantitatif dari prosentase pemilih. Jadilah negeri ini, negeri yang melahirkan pemimpin semata-mata karena keberhasilannya mengumpulkan angka elektabilitas. Dan angka-angka ini akan sangat ditentukan oleh siapa yang bisa memikat hati rakyat. Siapa yang bagus pencitraannya dan memiliki dana besar untuk membayar buzzer menyebarkan pencitraan itu, peluangnya untuk menang cukup besar. Angka dalam demokrasi adalah bagian dari keniscayaan, dan ini tidak bisa dihindari. Tapi ironi, jika pemimpin itu lahir hanya berdasarkan angka-angka. Ironi jika pemimpin itu lahir semata-mata oleh survei elektabilitas dengan mengabaikan unsur integritas dan kapasitas. Perlu diubah. Survei mesti diawali basisnya dari aspek kualitatif, bukan kuantitatif. Jaring para tokoh yang memiliki syarat untuk memimpin. Apa itu? Syarat pemimpin itu pertama, punya integritas. Kedua, punya kapasitas. Kedua unsur ini bisa dilihat dari rekam jejaknya. Juga dari kemampuannya memetakan jalan (visi) bangsa ini kedepan. Lembaga-lembaga survei yang semakin banyak jumlahnya itu bisa menentukan indikator-indikator terkait integritas dan kapasitas. Termasuk standar yang terukur berbasis rekam jejak dari setiap tokoh yang akan dijaring. Siapa-siapa tokoh yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin bangsa, mereka inilah yang mestinya berhak untuk dilakukan survei elektabilitas. Setelah terjaring tokoh-tokoh yang berintegritas dan berkapasitas, baru kemudian dilakukan survei kuantitatif, atau elektabilitas. Sehingga, demokrasi kita berkualitas, karena menyiapkan ruang kompetisi bagi mereka yang memenuhi syarat secara kualitas untuk menjadi pemimpin. Jadi, lakukan dahulu survei kualitatif untuk menjaring calon-calon terbaik, punya integritas dan berkapasitas untuk memimpin bangsa ini, baru berikutnya adalah survei elektabilitas. Lembaga-lembaga survei, juga lembaga-lembaga kajian politik dan dunia kampus mesti bisa ikut ambil peran untuk memunculkan nama-nama yang layak dan diyakini akan mampu memimpin bangsa ini kedepan. Sehingga, kompetisi di pilpres adalah kompetisi orang-orang yang memiliki standar integritas dan kemampuan untuk memimpin bangsa kedepan. Bukan kompetisi yang hanya berbasis elektabilitas. Sebab, survei semata-mata berbasis elektabilitas akan melahirkan nama-nama yang tidak berstandar. Akibatnya, proses demokrasi menjadi tidak berkualitas. Adanya negatif dan black campaign (fitnah) yang dominan dalam kampanye kandidat presiden adalah indikator nyata bahwa kompetisi pilpres masih banyak diikuti oleh mereka yang tidak memiliki standar integritas dan kapasitas. Wajar jika kemudian kampanyenya tidak beradab, dan cenderung ngawur serta menghalalkan semua cara. Ini akan menambah wajah buruk bagi demokrasi di negeri ini. Hasilnya akan bisa sangat mengecewakan. Jika pilpres diikuti oleh mereka yang memenuhi syarat memimpin, maka, siapapun yang akan menang di pilpres dan terpilih menjadi presidan adalah tokoh terbaik bangsa. Bukan tokoh hasil pencitraan dan kerja buzzer. Negara ini harus dijauhkan dari pemimpin yang hanya mampu mengandalkan pencitraan dan buzzer. Caranya? Tokoh-tokoh yang terjaring ikut kompetisi adalah mereka yang punya rekam jejak yang jelas dari sisi integritas dan kapasitas. Sehingga, demokrasi akan menjadi tangga untuk memajukan bangsa. Karena demokrasi menyiapkan orang-orang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Tokyo, Jepang, 22 Maret 2023.
Polemik Hutan Hijau di Zonasi Hijau
Oleh Fran Fardariko - Independent Analis Pertahanan, Strategi, Konflik, dan Public Policy. Alumnus Victoria University, Wellington, New Zealand. KERUSAKAN hutan di Indonesia tidak hanya terjadi pada hutan produksi tetapi juga terjadi pada hutan lindung dan hutan konservasi (cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru). Kawasan hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah erosi dan banjir, mencegah intrusi air laut dan memelihara tanah (UU No. 41 Tahun 1999). Namun kawasan hutan lindung saat ini sudah banyak yang beralih fungsi karena tidak jelasnya batas batas kawasan hutan lindung atau hutan kota di zona hijau, sehingga mengakibatkan kawasan hutan lindung/kota sudah menjadi kawasan hunian yang penduduknya berkembang secara turun menurun. Sebenarnya kerusakan hutan saat ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan garapan khususnya lahan untuk perkebunan di dalam dan luar Jawa. Penebangan legal yang berlebihan, meningkatnya jumlah penduduk, kurangnya lahan pemukiman, masyarakat belum mengetahui secara benar fungsi dan manfaat hutan, hutan diubah menjadi kawasan pertambangan kawasan pertanian, sehingga fungsi hutan secara hutan hilang. Khusus di wilayah Depok dan Jawa Barat, degradasi hutan rakyat dkarenakan alih fungsi menjadi kawasan pemukiman, lahan Kampus, lahan usaha kecil dan industri menengah dll. Masalah yang serius dihadapi di Jawa Barat adalah pelestarian hutan rakyat dan kawasan hijau di sekitar mata air/setu/sungai. Kondisi ini perlu tindak lanjut dan pemberian masukan kepada pemerintah Kabupaten/kota, BPN, serta Pemerintah Desa untuk penuangan aturan zonasi untuk perlindungan hutan dan kepemilikan nya. Karena di lapangan sering terjadi polemik kepemilikan lahan antara pemerintah, swasta dan perorangan. Saya ambil contoh lahan tidur di bantaran Setu Sawangan atau Sungai Pesanggrahan Cinere Depok, yang awalnya tandus, lalu digarap dan ditanami oleh perorangan, di rawat dengan sedemikian teliti lalu menjadi tempat subur beraneka flora dan fauna pun hidup di sekitar kawasan hutan baru tersebut. Masyarakat sekitar menemukan ruang baru yang hijau dan rimbun tanpa batas wilayah berupa pagar, menjadi public entry space, oxigen bersih pun tersirkulasi. Namun demikian, kemudian timbul polemik baru bagi perorangan yang sudah menumbuhkembangkan pepohonan yang sudah besar dan rimbun di lahan tersebut. Bukan sedikit energi, waktu, dan keuangan pribadi yang di investasikan di hutan hijau tersebut. Pertanyaannya sederhana, siapa yang berhak merawat hutan baru tersebut untuk jangka ratusan tahun ke depan, sementara pemerintah tidak menuangkan anggaran untuk perawatan. Di lain pihak pemerintah kota Depok tidak mengakui sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN dengan alasan lahan tersebut berada di zonasi hijau pinggiran setu/danau, atau BPN tidak ingin sama sekali mengeluarkan sertifikat kepemilikan lahan karena alasan yang sama. Menjadi pertanyaan sederhana, siapa yang mau menginvestasikan waktu, energi, dan keuangan di hutan baru tersebut? Sehingga untuk ratusan tahun ke depan tidak lagi menimbulkan polemik. Mencontoh di beberapa negara OECD dan negara persemakmuran, hutan di zona hijau dapat dirawat dan dimiliki oleh yayasan, perorangan dan bahkan di bawah perusahaan medium micro. Bagaimana bisa? Karena pemerintahnya mengeluarkan kebijakan/public policy dengan catatan semi kepemilikan berupa \"Strata Title\". Ruang terbuka hijau yang dirawat oleh uang pribadi, dan apalagi di konservasi untuk umum, maka harus ada kebijakan spesifik yang bernama \"Strata Title\" tersebut, hak kepemilikan umum yang boleh ditempatkan pribadi, bahkan di miliki pribadi secara permanen/periodik, atau dimiliki bersama pemerintah/pribadi atau konservasi permanen yang boleh dirawat selamanya oleh perorangan/CV/foundation untuk kepentingan public space dan di atasnya diizinkan bangunan semi permanen dengan ukuran minimum, dengan alasan mendasar konservasi hutan di zona hijau dan ruang edukasi publik. Dan ini jauh lebih efisien bagi pemerintah dalam menghemat anggaran belanja khususnya untuk pelestarian hutan dalam kota atau di bantaran danau dan sungai. Sehingga si perawat lahan dapat mewariskan sebuah legacy kepada badan, atau orang yang di tunjuk tanpa menimbulkan gesekan atau polemik baru. Dengan begitu public policy/kebijakan pemerintah akan jauh lebih bermarwah dan terhormat. Dan publik akan jauh lebih diuntungkan dalam konteks penerapan kebijakan dari undang-undang tersebut. Dan kebijakan ini dapat diterapkan di bekas wilayah pertambangan di seputaran IKN, bahkan pemerintah dapat memberi insentif kepada penumbuh kembang hutan baru, kayunya boleh dipakai, lalu ditanam ulang. Saya yakin dengan kebijakan publik/public policy seperti ini akan bermunculan hutan-hutan baru bahkan di taman kota, dan menjadi poin pokok sustainable development. (*)
Kang Yana, Ayo Segel dan Bongkar Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Aksi mendesak Walikota Bandung Yana Mulyana agar berani menindak Indomaret dengan menyegel bahkan membongkarnya disampaikan oleh pengunjuk rasa di halaman Indomaret Jl. Cihampelas 149 Bandung 21 Maret 2023. Sejumlah tokoh hadir dalam aksi tersebut antara lain Advokat senior H. Memet Hakim SH, Tokoh Sunda Andri Kantaprawira S.Ip MM, mantan Ketua APIB DR. Ir. Memet Hakim, Mubaligh DR KH Anton Minardi, SH M.Ag, Youtuber Saiful Zaman, Sekjen FKP2B Ir. H Syafril Sofyan dan tokoh lainnya. Dalam orasinya para tokoh pada intinya meminta agar Pemkot Bandung bertindak tegas atas pelanggaran hukum yang terjadi di depan mata. Telah merusak dan mencoreng wajah kota Bandung dengan perilaku sewenang-wenang dan menginjak-injak hukum. Arogansi PT KAI dan sikap menentang PT indomarco pengelola Indomaret sangat menjengkelkan. Pemerintah Kota Bandung terkesan dipermainkan dan dilecehkan. Aksi yang diakhiri dengan shalat dhuhur berjama\'ah di tempat dimana dahulunya adalah Masjid Nurul Ikhlas yang telah dihancurkan oleh PT KAI dan PT indomarco itu cukup tertib namun bersemangat. Tercatat aksi protes ini adalah rangkaian perjuangan untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepatuhan hukum. Pernah ada acara aksi para Seniman Bandung dengan melukis kebiadaban PT KAI dan PT Indomarco di Jl Cihampelas 149. Kang Yana sebagai Walikota Bandung harus berani bertindak membela martabat Pemkot, menghargai aspirasi masyarakat Sunda, serta melindungi Budaya dan Agama. Masjid Cagar Budaya yang dihancurkan bukan persoalan sederhana. Perda Kota Bandung yang diabaikan dan Undang Undang Cagar Budaya yang dilanggar. Sempurna pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PT KAI dan Indomaret, yaitu : Pertama, mengusir dan menggusur pihak yang menguasai lahan dengan cara premanisme dan unjuk kekuatan. Semestinya yang berhak melakukan pengosongan adalah lembaga Peradilan. Sengketa kepemilikan dilabrak sepihak dengan aksi paksa PT KAI. Kewenangan eksekusi Pengadilan dilewati. Kedua, penghancuran Masjid Jami Nurul Ikhlas yang terdaftar di Kemenag dan dilindungi Perda 7 tahun 2018 serta UU No 11 tahun 2010 adalah perbuatan pidana. Penghancur, penyuruh penghancuran dan pihak yang membantu penghancuran patut terkena sanksi pidana baik penjara dan atau denda. Ketiga, membangun gedung yang kemudian menjadi Indomaret dilakukan tanpa izin IMB/PBG. Upaya yang dilakukan Pemkot untuk menghentikan pembangunan tanpa izin tersebut telah gagal. Pemkot seolah tak berdaya menghadapi \"tangan raksasa\". Membangun tanpa izin PBG jelas merupakan pelanggaran hukum. Keempat, operasi usaha Indomaret juga tidak sah atau ilegal. Berdasarkan PP No 6 tahun 2021 Pasal 6 ayat (4) maka PBG dan Sertifikat Laik Fungsi adalah syarat bagi terbitnya Izin Berusaha. Indomaret tidak memenuhi syarat untuk berusaha, karenanya usaha perusahaan Salim Group ini ilegal. Kesempurnaan atas pelanggaran hukum PT KAI dan PT Indomarco pemilik Indomaret di Jalan Cihampelas 149 tersebut semestinya menjadi dasar bagi Pemkot Bandung untuk lebih tegas dalam bertindak. Ayo Kang Yana, segera segel dan bongkar bangunan Indomaret di Jalan Cihampelas 149. Selanjutnya lakukan langkah hukum untuk memberi sanksi pidana atas penghancuran bangunan Cagar Budaya. Warga Bandung tidak pantas untuk dibodohi dan dinistakan oleh siapapun. Bandung, 22 Maret 2023
Gus Yahya, Perselingkuhan Indonesia - Israel, dan Pilpres
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) Tanpa dukungan PBNU di bawah pimpinan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), tidak mungkin timnas sepakbola Israel dapat ikut berlaga dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia pada Mei mendatang. Kendati bermunculan penentangan umat Islam, pemerintah memastikan keikutsertaan timnas Israel dalam perhelatan yang dipandang dapat mengangkat gengsi Indonesia di panggung internasional itu. Pemerintah, melalui Ketum PSSI dan Menko Polhukam Mahfud MD, menyatakan keamanan timnas Israel dijamin dan bahwa pemerintah telah membahas serta menyiapkan jalur politik, diplomatik, dan keamanan. Mahfud bersama Gus Yahya merupakan bagian dari Jaringan GusDurian Indonesia pimpinan Alissa Wahid, putri Gus Dur. GusDurian adalah gerakan untuk mempromosikan pemikiran Gus Dur yang oleh Gus Yahya dianggap sebgai wali. Bagaimanapun, sikap pemerintah ini cukup mengherankan. Pasalnya, UUD 45 dengan tegas menyatakan \"kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.\" Amanat konstitusi itulah yang menjelaskan mengapa Presiden Soekarno menolak partisipasi kontingen Israel dalam Asian Games 1962 di Jakarta. Juga menjelaskan mengapa hingga hari ini Indonesia menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam KTT Asia-Afrika di Bandung pada 2015, dalam pidatonya Presiden Jokowi menyatakan dunia masih berutang pada Palestina yang hingga hari ini masih dikangkangi rezim Zionis Israel. Jokowi berseru agar dunia tetap berusaha membebaskannya dari penjajahan Israel. Dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta pada 2016, Jokowi bahkan menyerukan para anggota OKI agar memboikot produk-produk Israel. Kini Jokowi menghamparkan karpet merah kepada Israel. Menimbulkan tanda tanya juga mengapa Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri -- juga parpol-parpol pendukung pemerintah -- diam terhadap kelancangan pemerintah ini. Mega menolak gagasan perpanjangan masa jabatan presiden karena berpotensi menabrak konstitusi. Tapi, terkait Israel, mengapa ia membiarkan konstitusi dilanggar pemerintah? Mengapa pula ia tak keberatan legacy politik Soekarno dicampakkan petugas partai? Padahal, Mega getol merestorasi apa saja yang dipandang sebagai karya ayahnya. Misalnya, ia meminta Jokowi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, meskipun Pancasila yang kita kenal sekarang lahir pada 18 Agustus 1945. Semua ini tak dapat difahami tanpa mengaitkannya dengan pilpres 2024. Para aktor, motif, dan syahwat kekuasaan ini perlu diungkap agar tulisan ini menemukan rasionalitasnya. Salah satu aktor penting dalam isu ini adalah Ketum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir. Dia merupakan salah satu jagoan Jokowi untuk berkompetisi dalam pilpres sebagai bakal capres atau cawapres. Hubungan erat Erick-Jokowi sudah terlihat sejak ia diangkat sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma\'ruf Amin dalam pilpres 2019. Setelah itu, dia dilantik sebagai Menteri BUMN, pos yang sangat strategis bagi tujuan-tujuan politik pemerintah karena BUMN kaya dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ketika Jokowi menikahkan putera bungsunya, Kaesang Pangarep, Erick ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pernikahan. Dari situ makin menegaskan Erick sebagai orang kepercayaan Jokowi. Karena itu, tak heran kalau Erick ogah memberi bantuan dana pada hajat balap mobil Formula-E yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Sikap Erick ini sulit dipercaya karena dalam acara balap MotoGP di Mandalika, BUMN-BUMN terlibat penuh dalam pembiayaannya. Pemboikotan BUMN terhadap hajat Formula-E tak sulit untuk dikaitakn dengan upaya Jokowi menggagalkan prakarsa Anies Baswedan itu. Anies dipandang sebagai antitesa Jokowi yang berpotensi menjadi bakal capres potensial. Dengan demikian, Gubernur DKI itu juga dilihat sebagai kompetitor serius Erick dalam pilpres mendatang. Sebagai orang kepercayaan, diharapkan kalau nanti menjadi pemimpin negara, Erick melanjutkan program pembangunan dan mengamankan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Penempatan Erick sebagai Menteri BUMN tentu bukan faktor kebetulan. Dalam rangka pilpres yang berbiaya mahal, sudah menjadi kelaziman BUMN menjadi sapi perah bagi penguasa dan parpol-parpol yang mendukungnya. Namun, untuk menjadi RI1 atau RI2, Jokowi melihat Erick harus mendapat dukungan NU. Dalam kaitan inilah kita bisa memahami mengapa tiba-tiba Erick diangkat menjadi anggota kehormatan Barisan Serba Guna (Banser), badan otonom NU. Banser berada di bawah GP Ansor yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas, adik kandung Gus Yahya. Ketika NU merayakan satu abad kelahirannya, Gus Yahya menunjuk Erick sebagai Ketua Dewan Pengarah. Gus Yahya mengatakan pilihan pada Erick karena dia Menteri BUMN dan \"orang NU\". Menyindir status Erick sebagai orang NU, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (musuh besar Gus Yahya) mengatakannya sebagai NU muallaf. Dalam konteks timnas Israel, nampak ada kesefahaman antara Erick (baca: pemerintah) dan Gus Yahya. Toh, umat Islam Indonesia sangat sensitif terhadap Israel. Gus Yahya dikenal dekat Israel. Pada 2018, dalam kedudukannya sebagai Katib Aam NU, ia mengunjungi Israel untuk bicara di forum global yang digelar American Jewish Committee (AJC). Di sana ia bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu yang sabgat keras dan menentang kemerdekaan Palestina. Kunjungan kontroversial itu dikecam Palestina dan umat Islam Indonesia, termasuk kaum Nahdliyin. Undangan Israel kepada Gus Yahya tentu saja berdasarkan pertimbangan strategis. NU adalah ormas terbesar di Indonesia -- bahkan dunia -- yang berperan penting dalam kebijakan pemerintah terkait Israel khususnya. Israel berharap NU menjadi pressure group bagi upaya Israel menjalin hubungan diplomatik resmi dengan pemerintah Indonesia. Gus Yahya sendiri nampak ingin memanfaatkan Israel dalam usahanya membangun jaringan dengan pemerintahan AS melalui lobi Yahudi. Berkat jaringan ini, pada 29 Oktober 2020 Gus Yahya berhasil mendatangkan Menlu AS Mike Pompeo ke Jakarta. Walakin, ketika berceramah di hadapan Nahdliyin, Pompeo mengungkapkan kekecewaannya pada PBNU yang punya hubungan erat dengan rezim komunis Cina. Maka, kehadiran timnas Israel di Jakarta dengan dukungan Gus Yahya diharapkan mengubah posisi AS vis a vis PBNU. Gus Yahya juga merupakan sekutu Jokowi. Tak heran, ia mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Beberapa bulan sebelum mengunjungi Israel, Gus Yahya diangkat Jokowi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dus, ketika berbicara di forum global di Israel tersebut -- tentu saja dia tidak sedang membela Palestina -- Gus Yahya juga berstatus sebagai wakil pemerintah. Kedatangannya di Israel bukan lantaran AJC ingin mendengar petuah Gus Yahya tentang solusi dua negara: Israel dan Palestina. Gus Yahya hanya ingin dimanfaatkan AJC untuk kepentingan Israel. Partisipasi Gus Yahya di AJC Global Forum dapat dipakai sebagai alat propaganda untuk meraih dukungan kaum Muslim seluruh dunia kepada Israel, sekaligus menghapus Israel sebagai negara apartheid. Memang terkait Israel, pemerintahan Jokowi mendua. Di permukaan, pemerintah seperti keras terhadap rezim Zionis itu. Namun, di balik layar, hubungan ekonomi dan politik Indonesia-Israel berjalan lancar. Data dari Kementerian Perdagangan RI menunjukkan nilai perdagangan kedua negara pada 2017 mencapai US$ 192,97 juta, naik 30 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$ 148 4 juta dengan defisit di pihak Indonesia. Ekspor Indonesia ke Israel US$ 92,14 juta, sedangkan impor dari Israel US$ 100,8 juta. Pada April 2018, berdiri Israel-Indonesia Agency di Tel Aviv guna membuka visa wisata ke Indonesia untuk WN Israel. Ini merupakan upaya pemerintah mendongkrak perekonomian dalam negeri. Tingginya minat WN Israel yang hendak berwisata ke Indonesia dilihat sebagai potensi pasar yang menjanjikan. Walakin, isu ini kemudian menciptakan masalah bagi pemerintahan Jokowi beberapa hari setelah Israel-Indonesia Agency berdiri terkait pembocoran yang dilakukan media sayap kiri Israel, Hareetz, dengan judul \"Indonesia, Largest Moslem Country to Issue Tourism Visa to Israeli\". Tujuan Hareetz adalah menggoyang pemerintahan sayap kanan PM Benjamin Netanyahu. Khawatir populeritasnya terganggu, pada 23 Mei pemerintahan Jokowi membatalkan pemberian visa turis dan melarang WN Israel memasuki wilayah Indonesia sebagaimana disampaikan Emmanuel Nahshon, Jubir Kementerian Luar Negeri Israel. Di bidang politik pun pemerintahan Jokowi bekerja sama dengan Israel. Pada 16 Maret 2016, sejumlah media Israel mengutip pernyataan Wakil Menlu Israel, Tzipi Hotovely, yang menyebutkan bahwa Indonesia punya hubungan diplomatik rahasia dengan Israel terkait dengan rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah, ibu kota Palestina di Tepi Barat. Hotovely mengemukakan itu di parlemen Israel (Knesset) terkait alasan mengapa pihaknya mengeluarkan larangan over flight kepada Menlu Retno LP Marsudi. Menurutnya, Indonesia melanggar kesepakatan dengan Israel yang dibuat dalam pertemuan Kepala Divisi Asia Kemenlu Israel, Mark Sofer, dengan pejabat Indonesia dalam sebuah kunjungan ke Jakarta. Dalam pembicaraan itu, Indonesia-Israel sepakat bahwa Retno terlebih dahulu melawat ke Israel sebelum bertandang ke Ramallah. Kenyataannya, Retno tak memenuhi kesepakatan itu dan memilih langsung terbang ke Ramallah dari Amman, Yordania. Akibatnya, aparat Israel tidak mengizinkan Retno mencapai Ramallah. Tapi Jakarta membantah adanya kesepakatan itu. Dukungan pemerintah dan PBNU bagi kedatangan timnas Israel bisa jadi merupakan imbalan bagi bantuan finansial AS kepada Indonesia menjelang pilpres. Setidaknya, dukungan politik bagi pasangan bakal capres-cawapres yang disokong pemerintah. Sebagaimana ramai diberitakan media, kunjungannya ke Jakarta pada 13-14 Desember 2021, Menlu AS Antony Blinken sempat membujuk pemerintahan Jokowi agar menormalisasikan hubungan dengan Israel. Tentu saja ada imbalannya. Pada era pemerintahan Presiden Donald Trump, jumlah bantuan yang ditawarkan Washington bagi normalisasi hubungan Jakarta-Tel Aviv disebutkan berjumlah puluhan miliar dollar AS. Bukan tidak mungkin Israel juga mengucurkan dana bantuan sebagai imbalan Indonesia membuka pintu bagi timnas Israel. Ini hanyalah langkah awal, tapi strategis dan instrumental. Bila berhasil, artinya bila timnas Israel dan supporternya bebas beraktivitas di Indonesia selama tiga minggu (20 Mei-11 Juni) berarti pemerintah telah berhasil menciptakan preseden berupa \"pengakuan\" resmi Indonesia terhadap eksistensi Israel. Dengan begitu, terbuka jalan bagi interaksi politik resmi antara pemerintahan RI dan Israel pada waktu dekat mendatang, yang dalam prosesnya dapat berujung pada normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Hal ini sudah lama diincar Israel. Terutama setelah pada 2020 empat negara Arab (UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko) menandatangani Perjanjian Ibrahim ( Abraham Accord) dengan Israel. Dugaan adanya deal antara AS-Israel di satu pihak dan pemerintahan Jokowi di pihak lain inilah yang dapat menjelaskan mengapa parpol-parpol, khususnya PDI-P, diam seribu bahasa atas kengototan pemerintah mengizinkan timnas Israel ikut serta dalam Piala Dunia U-20. Yang nyaris pasti, parpol-parpol itu mendapat kucuran dana dari BUMN-BUMN di bawah komando Erick Thohir untuk keperluan pilpres. Bagaimanapun, syahwat kekuasaan Erick nampaknya tak akan terwujud meskipun elektabilitasnya sebagai bakal cawapres cukup kompetitif dengan bakal cawapres lain. Terlemparnya Erick dari arena kontestasi disebabkan terjadinya perubahan konstelasi koalisi di lapangan. Menurut laporan majalah Tempo edisi terakhir, Jokowi mendorong terbentuknya pasangan Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo. Namun, Gerindra sendirian tak bisa mengusung capres karena tidak memenuhi 20 persen presidential threshold. Sementara Cak Imin tegas mengatakan akan mundur dari koalisi dengan Gerindra bila yang diusung adalah Prabowo-Ganjar. Karena Prabowo nampak tak menggubris ancaman Cak Imin dan kian bersemangat memuji Jokowi, bisa jadi info tentang perubahan sikap Mega terhadap Ganjar -- sebagaimana dilaporkan Tempo -- benar adanya. Artinya, PDI-P siap membangun koalisi dengan Gerindra dengan mengusung Prabowo-Ganjar. Karena dukungan Nahdliyin penting, sementara mereka telah kehilangan dukungan PKB, sangat mungkin mereka mengandalkan dukungan PBNU. Kalau demikian, Erick dan Cak Imin terlempar dari kompetisi pilpres. Menurut Anies Baswedan, ada tiga parpol lagi yang akan bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung dirinya. Apakah PKB salah satunya? Bisa jadi. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Apalagi nyaris tak ada lagi ruang manuver Cak Imin untuk mendapatkan posisi cawapres, apalagi capres. Sambutan meriah Nahdliyin terhadap Anies dalam tournya ke Jawa Timur barusan mungkin bisa dijadikan petunjuk mengenai sinyalemen Anies itu. Meskipun, mungkin dimaksud Anies dengan tiga parpol adalah Golkar, PAN, dan PPP, yang memang sebagian besar konstituennya adalah pendukung Anies. Bagaimanapun, terkait timnas Israel, sangat disayangkan demi syahwat kekuasaan para tokoh bangsa mengorbankan ideologi negara: UUD 45, yang selalu mereka sebutkan sebagai harga mati. Tangsel, 21 Maret 2023
Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta FORUM 2045 menyelenggarakan Seminar Nasional Sepetempat Abad Reformasi: Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan, Senin, 20 Maret 2023 di Gadjah Mada University Club Hotel Yogyakarta. Seminar menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Alam Beddu, M.Si., Guru Besar Ekologi Pertanian Universitas Islam Makassar, Dr. Amin Subekti, Co-Founder Strategic Policy Institute, Prof. Suwarsih Madya, MA, Ph.D., Guru Besar Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, dan Prof. Dr. Ni\'matl Huda, SH, M.Hum, Universitas Islam Indonesia, dengan moderator Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, SE, MM., Guru Besar Ilmu Manajemen Sumberdaya Manusia dan organisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dr. Amin Subekti mengemukakan tentang bagaimana meluruskan jalan untuk menghadirkan keadilan. Kita ini sedang bernegara. Untuk itu kita harus terus-menerus memikirkan perjalanan bangsa. Dalam pembukaan UUD 1945 ada janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan, termasuk tentang demokrasi, kepemimpinan, dan ekonomi bangsa. Proklamsi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 menghasilkan satu negara, dan pada 1957 Deklarasi Juanda membuahkan wilayah satu tanah air. Perjalanan panjang bangsa menuju 2045 harus belajar dari masa lalu dan masa depan serta dari apa yang terjadi di dunia. Melihat semua itu tidak sebatas yang tampak di permukaan, tetapi melihatnya secara mendalam dan mendasar. Misalnya, ketidakpastian penegakan hukum, dan ketimpangan ekonomi. Pengelolaan negara sekarang dan yang akan datang harus berbeda sesuai dengan perkembangan geopolitik global. Distribusi hasil ekonomi tidak merata, dan indeks demokrasi mengalami penurunan. Mengapa? Merespons tulisan Pak Anies bertajuk meluruskan jalan, menghadirkan keadilan, menurut Prof. Ni\'matul Huda, itu sulit, karena hukum tidak tegak sekarang. Hukum menegasikan kehadiran rakyat. Demokrasi kita cacat, karena rakyat tidak berperan dalam demokrasi. Contoh, pembentukan sejumlah Undang-Undang yang minim partisipasi publik. UU IKN yang belum genap dua tahun sudah mau direvisi, dan Presiden bikin UU seputar IKN yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Prof. Ni\'matul Huda Undang-Undang ini cacat sejak permulaan. Kepala Otorita boleh memungut pajak, padahal di IKN tidak ada DPR atau lembaga adat yang ada di sana tidak difungsikan. \"Demokrasi kita mengalami gangguan... korupsi yg merajalela adalah ekses praktik demokrasi.\" Indeks persepsi korupsi tahun 2022 merosot 4 poin. Pembentukan KPK adalah karena tidak ada kepercayaan kepada lembaga penegak hukum, tetapi eksistensi KPK dewasa ini dipertanyaan. Demokrasi adalah jalan panjang yang harus dirawat. Basis demokrasi adalah trust. Demokrasi bisa mati oleh orang-orang di dalam maupun di luar negara yang menganut jalur demokrasi. UU Cipta Kerja tidak bisa diganti dengan Perppu. Itu sebentuk pembangkangan Presiden atas keputusan MK. Pemekaran wilayah Papua, misalnya, menurut UU harus merupakan permintaan/usulan dari bawah, bukan atas kehendak dari atas. Prof. Suwarsih menyampaikan makalah berjudul Menata ulang pendidikan untuk mendukung pencapaian keadilan sosial. Keberhasilan pendidikan bukan diukur dengan perolehan ijazah, tetapi kematangan watak dan peradaban. Keberhasilan sejati pendidikan ditandai antara lain dengan pemerataan akses pendidikan, dan kehidupan bangsa yang cerdas. Prof. Mir Alam Beddu mengemukakan tentang keadilan dalam dimensi ekologi. \"Spiritualsentrisme\" meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Apa pun ilmu kita adalah tangga spiritual menuju Yang Maha Hidup dan Menghidupkan. Berbagai isu permasalahan bangsa: korupsi, narkoba, radikalisme, kerusakan lingkungan, dan peragaan ketidakadilan. Hal itu terjadi karena lemahnya rasa tanggung jawab manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah, untuk memakmurkan bumi dengan piranti ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan Referensi Ilahi, referensi kenabian, dan kajian sains, serta kearifan lokal. Untuk itu perlu melakukan redefinisi dan perluasan kajian keilmuan sepanjang zaman. Langkah-langkah meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan adalah proses tiada akhir. Jika bangsa ini menempuh jalan yang tidak lurus, maka keadilan itu tak akan kunjung tiba. Meluruskan jalan bukan simsalabim. Perlu perjuangan semua komponen bangsa dengan penuh kesabaran, keketunan, dan kesinambungan. Semoga ikhtiar meluruskan jalan benar-benar menghadirkan keadilan. (*)
Mengapa Tesla dan Air Products Batal Investasi?
Oleh Jon A.Masli, MBA - Corporate Adviser, Pengamat FDI & Diaspora USA TULISAN ini bermaksud menganalisa tentang mengapa dua perusahaan raksasa Fortune 500 Amerika, yang bernilai buku dan market capitalization ratusan milyar dollar, yaitu Tesla dan Air Products, hengkang investasi di Indonesia? Mereka bikin heboh iklim investasi FDI di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari dua minggu ini, Air Products & Tesla batal investasi di Indonesia. Indonesia kita tahu pasar dengan potensi penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di ASEAN, meskipun ekspor Indonesia masih ranking ke 5 mengekor negara-negara tetangga kecil seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Padahal sumber daya alam kita kaya dengan aneka mineral seperti nickel yang berlimpah untuk EVnya Tesla dan juga batubara untuk produk methanol dan gasifikasinya Air Products. Namun mengapa mereka tetap hengkang? \"Tega sekali,\" kata banyak netizen. Padahal mereka sudah di-lobby mesra all out oleh Presiden Jokowi dan Menko Marinvest, Opung Luhut Binsar Panjaitan beserta delegasinya berjas hitam lengkap berdasi ke Headquartersnya Tesla di Texas dan California. Mereka disambut hangat santai oleh Elon Musk dengan berkaos oblong sambil mencicipi permen kopiko. Demikian juga CEO Air Products, Seifi Chasemi, eksekutif kondang warga negara Amerika keturunan Iran/Persia lulusan Stanford University, sempat diundang khusus Presiden Jokowi ke istana bertemu tim Bahlil. Beliau konon sudah berkomitmen berinvestasi $2 milyar J/V dengan PT Kaltim Prima Coal memproduksi methanol. Bahkan Seifi-pun turut hadir di ground breaking proyeknya di Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang membuat dua perusahaan raksasa ini hengkang. Pertama, perubahan teknologi super cepat. Terutama dalam kasus Tesla, domains perkembangan baru belasan teknologi baterei mobil listrik switch dari Nickel metal hydride menjadi Lithium- ion. Mungkin ini pemicu utama batalnya Tesla berinvestasi di Indonesia. Teknologi baterei mobil listrik sekarang berkurang menggunakan Nickel, tapi Lithium-ion. Bahkan baru-baru ini ada EV batterei dari bahan Fluoride, Salt dan Sodium. Silahkan google dan lihat di Youtube betapa maju pesatnya perkembangan teknologi batterei mobil listrik ini. MIT atau Massachusetts Institute of Technology-pun ikut-ikutan menawarkan tech EV batterey dengan bahan plastic high grade. Demikian juga CATL dari Cina ternyata sudah invest di Thacker Pass, Nevada( konon ini tempat tambang Lithium deposit terbesar di AS). CATL sudah kontrak memproduksi baterei Lithium-ion untuk Tesla. Jadi Nickel sudah tidak menjadi daya tarik lagi bagi Tesla. Elon Musk juga barusan mengumumkan proyek investasi $ 376 juta membuat pabrik Lithium refinery di Robstown, Texas, 25 menit dari Corpus Christie. Barangkali petinggi-petinggi Indonesia waktu melobi Tesla, mereka masih yakin bahwa Nickel adalah andalan batterei mobil listrik. Faktanya: \"Ain\'t no more Jose! EV tech changed too fast!\". Kini batterei Lithium-ion lagi in high demand. Saya baru tahu setelah melihat belasan video Tesla, Ford, BMW Neo, dan Hyundai dll sudah meninggalkan Nickel Metal Hydride Batterey, dan sudah fokus di Lithium dan zodium yg lebih efisien, environment friendly, dan murah dengan charging speed yang lebih cepat dan longer range. Sayang Indonesia tidak punya SDA Lithium yang memadai. Mirip dengan alasan Tesla tapi beda. Air Products juga beralasan technologi mengingat mereka lagi berinvestasi $ 4 miliar dengan AES Corporation, membangun hydrogen plant energi terbarukan/ green energy dengan tenaga angin dan solar sel matahari.Tadinya Air Products akan memanfaatkan batubara untuk proyek gasifikasi membuat methanol joinan dengan KPC. Tapi batubarakan teknologi fosil.Pemegang saham Air Products-pun menyambut baik proyek green energy baru mereka, apalagi investasinyadi AS. Mungkin inilah juga yang menjadi pertimbangan Air Products batal invest di Indonesia. \" Does it make sense, if you invest in fossil tech in a country located 17,000 miles away whilst you can also invest in green energy project in your own backyard here in Texas, USA with much less risks.Which option do you prefer?\"kata Wayne J, temanku eksekutif senior, sebuah perusahaan private equity fund di NYC. Itulah alasan tehnologi yang mungkin menjadi alasan utama mengapa Tesla dan Air Products hengkang. Kedua, pemasaran dan distribusi.Tesla ke Malaysia untuk tujuan marketing dan distribusi menjual mobil-mobil listriknya ke negara-negara Asia dan ASEAN dengan memanfaatkan ASEAN and China trade agreement. Tesla mungkin mempertimbangkan masalah logistik juga. Mereka masih belum pasti dimana membuat pabrik EV di Indonesia? Kalau Air Products sudah ditawarkan di Bengalon, Kalimantan.Tapi untuk Tesla itu sulit mengingat biaya logistik Indonesia yang masih mahal. Tesla pilih di Malaysia, karena semua bahan body dan batterei mobil listrik Tesla tinggal dikirim dari Cina Ke Malaysia lewat darat. Kalau CBU juga praktis tinggal masalah bea masuk. Bila di Indonesia, import bahan-bahan EV CKD dari Cina, lewat laut, di-asembling di Jawa, jual ke Asia dan Asia Tenggara, juga harus lewat laut lagi. Jadi biaya logistik tetap lebih mahal. Begitulah makanya Tesla putusin ke investasi di Malaysia. Apalagi kalau mereka sudah lakukan FS oleh konsultannya. Tapi so pasti ada juga pertimbangan-pertimbangan lain seperti masalah kestabilan politik Indonesia menjelang Pemilu 2024, faktor ekonomi untuk Air Products yang melihat tingginya harga batubara, kepastian hukum, buruh militan dll. Sehingga mereka putuskan untuk batal investasi di Indonesia. Fakta lain Tesla juga memanfaatkan Trade agreement NAFTA bikin pabrik di Mexico, tetangga dekatnya. Lalu solusinya apa dengan hengkangnya kedua raksasa ini? Well, usulan yang logis adalah kita berpaling dan melobi competitors Air Products di AS, seperti Linde Group. Atau di Afrika selatan, dengan Rhome & Haas dan Suzhou Chemical yang milik Cina. Mereka pemain besar bisnis gasifikasi. Kalau pengganti Tesla, banyak kok mobil-mobil listrik Cina yang tidak kalah canggih dengan Tesla, seperti NEO dan BYD yang segera akan masuk pasar AS bersaing dengan Tesla, Lucid, Audi, Volvo, Hyundai dll. Tentu Pak LBP dan Bahlil sudah pasti tahu apa yang harus dilakukan belajar dari kasus hengkangnya Tesla dan Air Products ini. Satu hal lagi, jangan lupa kita juga perlu siapkan feasibility study waktu melobi para investor. High level lobbying itu perlu, tapi lebih bagus lagi kalau kita juga siap dengan FS yang mantab. Ini kelemahan kita pejabat-pejabat Indonesia, biasa kalau mengundang ngelobi investor kerap overlooked peran FS. Jadi ketika mereka ketemu Elon ngajak bikin pabrik batterei EV, Elon sudah tahu, kita tidak punya lithium dan graphite, bahan baku utama baterei EV. Sedang para pejabat kita tetap PD, punya nickel. Padahal Lithium yang menjadi primadona baterei EV, bukan nickel lagi. Menurut Google negara yang paling banyak deposit Lithium itu, adalah Chile, Argentina, Australia dan Cina. Baru-baru ini disinyalir ada banyak Lithium di Afghanistan. Jadi bukan kita. (*)
Mahfud Menjadi Brutus?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Diam sejenak saat berada di Australia, Menkopolhukam Mahfud MD muncul kembali dan menyatakan bahwa ia siap membongkar data pergerakan mencurigakan 300 Trilyun di Kemenkeu bila diundang ke DPR. Ia menyatakan soal 300 Trilyun bukan bercanda. Mahfud MD sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merasa bertanggungjawab. Publik terlanjur penasaran. Kasus Rafael Alun Trisambodo adalah pemicu dan pejabat di Direktorat Pajak itu kini diperiksa oleh KPK. 40 rekeningnya telah diblokir untuk temuan transaksi 500 milyar. KPK menyatakan 134 pegawai direktorat jenderal pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Dicurigai sebagai dana korupsi atau pencucian uang. Tekad Mahfud MD untuk membongkar tentu patut untuk dispresiasi. Hanya setelah pertemuan dengan Menkeu Sri Mulyani sebelum ke Australia terjadi suasana \"gencatan senjata\" yang menimbulkan kesan seolah masalah selesai. Klarifikasi Menkeu dan PPATK kepada Mahfud MD telah sukses meredam. Kini dengan \"kesiapan\" membongkar di depan DPR lumayan cukup membuka harapan publik. Meskipun sebagai Menkopolhukam semestinya Mahfud bukan hanya berkoar atau menunggu undangan DPR. Ia Menko yang punya kompetensi menggerakan berbagai lembaga termasuk aparat penegak hukum. Apalagi juga Mahfud MD adalah Ketua Komite Pencegagan dan Pemberantasan TPPU. Taruhlah Mahfud MD terus bergerak untuk membantah tudingan bahwa ia menyiarkan berita ohong (hoax), maka mengobrak-abrik Kemenkeu sama saja dengan menembak jantung pemerintahan Jokowi. 300 trilyun itu baru satu peluru. Said Didu mantan Sekretaris Menteri BUMN menyebut angka kebocoran hingga 4000 trilyun. Keseriusan Menkopolhukam untuk terus bergerak dapat \"membunuh Jokowi\" karena penanggungjawab pengelolaan pemerintahan termasuk kondisi keuangan negara adalah Presiden. Pembunuh Julius Caesar itu Brutus \"anak\" kepercayaannya sendiri. Akankah Mahfud menjadi seorang Brutus? Sebenarnya ada tiga pilihan bagi Mahfud dalam melangkah, yaitu : Pertama, terus mengobrak abrik melawan Menkeu yang artinya \"melawan\" istana dan lingkaran penentunya. Mahfud bakal dimusuhi sejawat. Kedua, mundur dari jabatan Menkopolhukam. Bergerak bersama rakyat menghadapi rezim yang ia yakini \"bobrok\". Ketiga, menyerah dan tak berdaya menghadapi ancaman Istana. Lalu \" melempem\" seperti kerupuk basah. Bila integritas Mahfud MD masih ada, maka pilihan sehat adalah mundur dari jabatan Menteri, bergerak bersama rakyat membongkar borok rezim. Bila tidak, maka Mahfud segera akan menjadi \"kerupuk basah\" atau \"Brutus\". Nah selamat memilih Pak Mahfud MD, rakyat menunggu kerja nyata bukan omongan doang. Sudah bosan dan terlalu lama berada di bawah rezim \"omong doang\". Bandung, 20 Maret 2023
POPULER
