OPINI
"Dosa-dosa Anies" dan Cecar Ketus Andy F. Noya
Tulisan ini lebih dimaksudkan memperlihatkan bagaimana Anies Baswedan tangguh menjawab tekanan-tekanan yang diberikan, dengan penguasaan diri dan emosi yang tetap terjaga. Oleh: Ady Amar - Kolumnis KICK Andy! Double Check, Metro TV, Minggu malam (18/Juni), menyisakan kisah yang terus dibicarakan. Itu tentang Andy Noya yang tampil garang mencecar, lebih tepat membombardir Anies Baswedan, meski niatnya sebenarnya lebih mengkonfirmasi dengan pertanyaan-pertanyaan, yang menurutnya itu yang dipertanyakan netizen--kali mungkin lebih tepat yang disuarakan para buzzer. Ekspresi wajah Andy Noya, pemilik acara itu, ditekuk jadi tampak garang. Anies seperti dibuat tanpa jeda digempur bertubi-tubi. Tampang pun tampak diseram-seramkan, tanpa sedikit pun muncul senyum meski seiris. Tidak seperti sebelumnya, pada acara yang sama pekan sebelumnya, dengan bintang tamu Prof Mahfud MD. Dengan Prof Mahfud wajah Andy Noya dibuat datar-datar saja. Pertanyaan pun dibuat landai, jauh dari greget apalagi ketus menghunjam. Jika saja tamu yang diundangnya bukan Anies Baswedan, dan diperlakukan demikian pastilah emosi tersulut, setidaknya suara jadi keras meninggi. Tapi Anies seperti biasanya enjoy menjawabnya, meski Anies tidak seperti biasanya yang kerap mengumbar senyum dengan terkadang tawa pun derai terbahak. Tapi meski demikian, di sana-sini masih saja tampak senyum Anies mengembang. Pemirsa pun dibuat hanyut dalam tanya Andy yang mencecar, dan jawab Anies yang terukur dan tidak berlebihan. Pertanyaan diarahkan tajam menukik, dan Anies menjawab dengan ritme emosi yang masih tetap terjaga. Tak tampak sedikit pun Anies resah menerima gempuran pertanyaan, ia fokus menyimak dan menjawab dengan narasi khasnya dengan kalimat runtut-serba terukur. Narasi tidak diumbar berlebihan, meski pancingan pertanyaan cenderung menyudutkan--banyak kalangan menyebut itu sih bukan bertanya, tapi lebih menghakimi. Ya tampak menghakimi, itu terlihat saat Andy Noya meminta agar Anies tidak selalu berdalih pada kalimat yang sering dipakainya, agar yang menuduhnya untuk membawa bukti atas tuduhannya. Anies menjawab dengan tenang, bahwa di mana-mana yang menuduh itu membawa bukti. Sebagaimana di pengadilan yang membawa bukti itu jaksa, dan hakim mengujinya lewat putusan. Anies seperti memberi pelajaran pada hal simpel yang semestinya sudah dipahami penanya. Anies hadir dengan kapasitas diri tetap santun. Tak sedikit pun larut terjebak tersulut emosi dengan pertanyaan yang diajukan. Anies konsen menjawab, tanpa perlu memakai pihak lain jadi sasaran pembenaran dari apa yang ia lakukan. Anies tak sekalipun membawa nama orang lain, atau pihak lain dalam jawaban-jawabannya. Apalagi membawa nama lain untuk dieksekusinya. Tidak sama sekali. Anies seperti tidak butuh menjawab dengan perangkat melibatkan pihak lain sebagai pihak yang bersalah. Andy Noya melabeli semua yang ditanyakan, itu sebagai \"Dosa-dosa Anies\". Memang tampak berlebihan, dan tidak sepantasnya, itu jika konfirmasi telah mendapat jawaban memadai dari Anies akan duduk perkara sebenarnya. Mestinya pelabelan itu dihapusnya. Atau setidaknya di akhir episode itu, Andy Noya melepaskan label \"Dosa-dosa Anies\", itu karena Anies mampu menampik dengan membuktikan tuduhan yang disematkan itu tidak benar, atau bias yang dipelintir dengan sengaja. Tapi sampai episode itu berakhir, ia masih menyebut apa-apa yang ditanyakan, itu sebagai \"Dosa-dosa Anies\". Aneh memang. Tapi biarlah, bahkan bagus juga Andy Noya bersikap ketus demikian. Ada hikmah disebaliknya. Disadari atau tidak, ia sebenarnya memberi kesempatan pada Anies meng-eksplore apa yang jadi pertanyaan dan sakwasangka publik selama ini. Seolah panggung diberikan pada Anies untuk menjawab ketidakbenaran semua yang dipertanyakan. Anies mampu menjelaskan sedetailnya, meski ada batasan waktu yang diberikan. Dan, lalu secepat kilat Andy Noya menghunjam lagi dengan susulan pertanyaan yang terus menekan Anies, yang disebutnya sebagai \"Dosa-dosa Anies\". Tulisan ini tidak menuliskan ulang, dan mengulas materi apa yang ditanyakan Andy Noya, dan pula bagaimana Anies menjawabnya. Tidak perlu. Karena itu dengan mudah bisa ditonton pada video yang beredar luas, bahkan dibuat per-episode pertanyaan dan sekaligus jawaban Anies yang memukau. Tulisan ini lebih dimaksudkan memperlihatkan bagaimana Anies Baswedan tangguh menjawab tekanan-tekanan yang diberikan, dengan penguasaan diri dan emosi yang tetap terjaga. Seorang kawan sore tadi masih saja mengeluhkan keluhan ketidaksukaannya, yang lalu melempar pertanyaan, Apakah Andy Noya akan lakukan hal yang sama pertanyaan model sengit, misal pada Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto... dan lalu, cepat-cepat ia koreksi dengan tanya susulan, Apa mungkin dua nama yang disebutnya tadi, Ganjar dan Prabowo, berani hadir di acara itu. Ganjar Pranowo sebelumnya tampil di acara yang sama, \"Dosa-dosa Ganjar\". Soal apakah Andy Noya juga mencecar Ganjar sekeras mencecar Anies, silakan nilai sendiri. Dan, tinggal Prabowo Subianto yang dinanti tampil di acara yang sama. Kita lihat saja nanti.**
Orde Gombal
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih NAMA kabinet awal Jokowi sebagai presiden bernama kabinet kerja. Nama itu nyaris menghilang tanpa bekas, tanpa artefak yang menunjukkan kecakapan kerja yang monumental. Selain rentetan masalah yang yang tidak berkesudahan. Dalam pengumuman yang digelar di teras depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019) pagi, dengan cara duduk bersama Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan nama kabinetnya adalah Kabinet Indonesia Maju. Dampaknya kerja maju mundur tanpa tilas yang membekas sebagai kemajuan bahkan arah negara semakin menanggung beban kerusakan yang sangat parah. Ketika semua ahli sejarah seperti bingung, nama apa yang tepat untuk kabinet Jokow di akhir masa jabatannya. Sebagian pengamat dalam kelakarnya memberi nama kabinet boneka, dramaturgi, jongos dan sederet nama lain yang sangat tidak sedap diucapkan dan tidak enak didengar. Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli melalui akun Twitter-nya @RamliRizal belum lama ini mengintrodusir sebuah istilah yang cukup menggelitik berkaitan dengan orde. Ia menyebut rezim saat ini sebagai Orde Gombal. Kalau nama itu dicari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan gombal sama dengan bohong, omong kosong - atau rayuan, ucapan yang tidak benar, tidak sesuai kenyataan, atau omong kosong - atau tidak berarti. Fakta yang membuntuti sebagai bukti dari definisi yang dimiliki KBBI, sepertinya sangat sulit di bantah sebagai sebuah realita. Kejadian yang paling fulgar bisa di amati dan dirasakan sangat dekat dengan ucapan \"Erving Goffman\" : Jokowi selalu menggunakan mekanisme panggung ini, ada panggung depan (front stage), ada panggung belakang (back stage). Panggung depan sering berbeda 180 derajat dengan panggung belakang. Ucapan dan kenyataan kadang jaraknya sangat dekat dan dipertontonkan dengan tanpa canggung dengan vulgar tanpa beban dan rasa berdosa. Wajar dengan nada kesal Bung Rizal Ramli melontarkan kritikannya bahwa “Penipuan ala Drama Esemka, ngasih harapan palsu bahwa ekonomi akan melesat. Itu semua koplak, dan ciri-ciri Orde Gombal,”. Istilah orde \"Pemimpin Boneka\" seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Pemimpin boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Terasa tipuannya menyentuh semua aspek relung kehidupan Ipoleksosbud hankam, semua terkena imbas pencitraan dan kebijakan yang aneh aneh di luar standar normal sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tanpa menutup kemungkinan dan menjadi hak semua rakyat akan memberikan stempel sebagai \"Orde Satrio Piningit\", sekalipun terasa pahit, nyengit dan sulit untuk pembuktiannya. Apapun gelar orde dari tapak kekuasaan yang akan mengakhiri kekuasaan, apapun bisa muncul dan terjadi. Karena semua itu hak rakyat bebas memberikan status , gelar dan stempel nama orde yang akan menempel dan disandangnya. ***
Anies Ditanya Apakah Akan Meneruskan Proyek IKN, Jawaban Saya Tidak
Oleh Laksma TNI Purn. Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Pemilu tahun 2024 ini terasa lain dari pemilu sebelumnya. Presiden Jokowi bahkan menyatakan tidak akan netral dan akan cawe-cawe dalam pemilu walau sedikit dikoreksi bila ada riak-riak yang membahayakan negara. Seharusnya kita bisa membedakan mana yang menjadi kewajiban kita sebagai penyelenggara negara sesuai undang undang dengan cawe-cawe, apalagi sebagai aparat negara sampai bentindak tidak akan netral. Lainnya lagi adalah, pada pemilu 2024 adanya istilah antitesis Jokowi. Anies dianggap antitesis Jokowi sehingga disamakan dengan pompa bensin yang selalu dimulai dari nol. Sesungguhnya pernyataan bahwa pergantian pemimpin dimulai dari nol adalah pernyataan yang tidak ada faktanya di dunia ini. Siapapun dalam proses penggantian kepemimpinan tidak mungkin semuanya dikembalikan ke nol. Program yang baik tentu akan diteruskan dan dikembangkan oleh pemimpin yang baru. Ada anggapan bahwa Anies adalah antitesis Jokowi, sehingga sering ditanyakan apakah akan meneruskan atau tidak program proyek pembangunan pindah IKN (Ibu Kota Negara) dan lain sebagainya adalah pertanyaan yang sungguh mengherankan. Atas pertanyaan ini pantas Anies malah balik bertanya kenapa selalu atau berulang ditanyakan kepadanya? Berulangnya pertanyaan ini justru akan menimbulkan pertanyaan balik yang sifatnya mencurigakan, ada masalah apa dengan keberlanjutan pembangun IKN sehingga terus dipertanyaan? Bahwa pembangunan IKN sudah diputuskan dan sudah ada undang- undangnya, jadi seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi diteruskan atau tidaknya. Siapapun yang terpilih menjadi Presiden sebagai penyelenggara negara harus menjalankan amanat UU. Permasalahannya, pertanyaan diteruskan atau tidaknya pembangunan IKN oleh presiden yang baru, justru datangnya dari dari politisi dan datang dari pemerintah serta datang dari presiden. Ini jadi aneh, mengapa pemerintah menjadi tidak percaya diri mega proyek IKN akan diteruskan atau tidak oleh presiden baru nantinya. Kalau mulai dari pencetusan ide atau gagasan, berlanjut ke perencanan sampai kepelaksanaan sudah sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku seharusnya tidak galau akan nasib proyek IKN nantinya. Bunuh diri namanya presiden baru bila menghentikan proyek yang baik, sesuai undang undang yang berlaku, dan tersedia dalam jumlah yang cukup pula dalam pendanaanya. Timbulnya kegelisahan diteruskan atau tidaknya pembangunan IKN, adalah sinyal dari adanya permasalahan dan ketidakyakinan akan kebenaran atas keputusan yang telah diambil. Pengambilan keputusan pindah Ibu Kota Negara (IKN) harus mampu mengatasi masalah masalah yang diindentifikasi sebagai pertimbangan penyebab pindahnya Ibu Kota Negara. Bila kekhawatiran atau kegelisahan IKN akan diteruskan atau tidak, datangnya dari pemerintahan sekarang dan dari Presiden, maka dapat dikatakan politisi, pemerintah atau Presiden tidak yakin bahwa pemindahan IKN akan mampu menyelesaikan permasalahan yang telah diindentifikasi, padahal proyek pembangunanya telah diundang undangkan. Hal ini berarti ada masalah besar yang beresiko tinggi pada pengambilan keputusan pindah IKN. Beberapa masalah yang muncul ke permukaan tentang rasionalisasi permasalahan yang diindentifikasi sebagai alasan pindah IKN adalah Jakarta akan tenggelam akibat pemanasan global dan menurunnya permukaan tanah di Jakarta. Kalau hal itu alasanya maka jelas penyelesaianya tidak rasional. Kalau Jakarta akan tenggelam mengapa IKNnya saja yang pindah? Bagaimana dengan penduduknya dan aset-aset negara lainnya termasuk aset-aset bersejarah yang tidak ternilai harganya? Banyak hal yang sebenarnya perlu menjadi perhatian tentang penting atau tidaknya IKN pindah, termasuk di antaranya adalah sumber pembiayaanya. Proyek IKN di Penajam sudah ada undang-undangnya, sehingga seharusnyalah tidak perlu dipertanyakan lagi, namun bila dipertanyakan kepada calon presiden pada pemilu 2024, maka apakah ada masalah pada IKN sehingga harus diperlukan kekuatan politik agar IKN dapat terlaksana? Sesungguhnya sesuatu yang sudah baik, tidak perlu kekuatan politik apapun, semuanya pasti akan jalan dan menjalankannya. Namun dalam pandangan saya, proyek IKN tidak perlu diteruskan, apalagi bila pembiayaanya menjadi utang negara yang pembayarannya tentu akan membebani APBN sehingga membebani rakyat pula. Pindah ibu kota tidak rasional bila alasannya Jakarta akan tenggelam karena, bila itu terjadi rakyatnya dulu yang harus diselamatkan. Bila alasannya mengurangi beban di Pulau Jawa dan pemerataan pada pulau lainnya, solusinya adalah transmigrasi penduduk ke berbagai pulau di Indonesia. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Presiden baru adalah audit proyek IKN dan Kereta Api Cepat China dan usut tuntas transaksi mencurigakan 349 Triliun. Transaksi mencurigakan itu besar sekali dan jangan hanya diviralkan saja. Buka kerjasama eksplotasi sumber daya alam berkerjasama dengan pihak asing, mengapa tenaga kerja asing asal China berbondong-bondong ke Indonesia di tengah kelangkaan lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Masih banyak pekerjaan rumah atau PR yang harus lebih didahulukan ketimbang pindah IKN, salah satunya adalah kemandirian Indonesia dalam hal pangan yang hanya jadi janji-janji saja bagi rakyat Indonesia. Bila negara lain seperti Thailand dan Vietnam bisa mandiri dalam pangan bahkan mengekspornya, mengapa Indonesia tidak? Perlu keseriusan bukan hanya mengumbar janji, itulah Perubahan untuk Persatuan. (*)
PDIP Korban Survei Elektabilitas Abal-abal
Oleh Indra Adil - Eksponen PKM IPB 77/78 SAMPAI saat ini baik melalui survei elektabilitas Kompas, Twitter, Google ataupun yang sejenisnya, yang bisa dipastikan jauh lebih objektif katimbang lembaga-lembaga survei abal-abal yang ada, yang memang didirikan untuk mencari cuan, elektabilitas Ganjar selalu berada di bawah 10%. Sungguh menyesakkan! PDIP yang partai besar tetapi miskin kader berkualitas, ternyata terjebak oleh skenario taipan konglo yang mengusung calon bonekanya dengan cara menyewa lembaga-lembaga survei abal-abal untuk meninggikan eektabilitas bonekanya itu ke tingkat yang tak masuk akal sehat. Bagaimana bisa masuk akal sehat, bila track record bonekanya tersebut berada seperti di bawah ini: 1. Ganjar adalah capres kader partai yang pernah mendapat teguran keras dari partainya sendiri akibat pembangkangan terhadap perintah partai untuk tidak cawe-cawe mencalonkan diri menjadi capres sebelum ada pengumuman resmi capres dari PDIP. 2. Secara moral dan etika sebagai calon Presiden RI dengan kebanggaan tak tersembunyikan, memamerkan pengakuan hobi memonton film-film porno melalui media podcast ternama Dedy Corbuzier tanpa ada rasa risih sedikit pun. Sebuah pameran kebobrokan moral yang dipertontonkan kepada jutaan rakyat Indonesia oleh seorang calon Presiden Republik Indonesia. 3. Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah membela investor tambang yang jelas-jelas merusak lingkungan hidup daerahnya sendiri dalam kasus Wadas yang fenomenal itu. Bahkan mengancam rakyatnya sendiri dengan menggunakan kekuatan aparat kepolisian. Bagaimana mungkin masyarakat Indonesia akan memilih capres yang mempunyai track record mengancam rakyatnya sendiri yang notabene wajib dilindunginya? 4. Setelah dipimpin Ganjar Pranowo, kemiskinan di Jawa Tengah justru naik ke peringkat lebih tinggi. Meskipun Kementerian Dalam Negeri mencoba meningkatkan kredibilitas Ganjar Pranowo dengan memberikan penghargaan sebagai Gubernur Terbaik Indonesia tahun 2022, masyarakat terbatas pun tidak ada yang merespons pemberian penghargaan tersebut, bahkan media nyaris tak memberitakannya sama sekali sehingga hampir tak terdengar gemanya. 5. Buruh-buruh di Jawa Tengah tidak berminat mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres RI karena tingkat upah minimum regional (UMR) Jawa Tengah termasuk UMR terendah di provinsi-provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa Ganjar lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang kepada buruhnya yang notabene adalah eakyat yang wajib dibela kesejahteraannya. 6. Ganjar juga dikenal sebagai pegiat medsos mania, yang rajin berkomunikasi dengan masyarakat secara tulisan dan rasan, sehingga lupa berhubungan langsung dengan rakyatnya sendiri secara lisan dan perasaan. Sungguh menyedihkan. Oleh karena itulah Ganjar banyak tidak mengetahui kondisi rakyatnya sendiri baik kondisi kesejahteraan maupun kondisi jalan-jalan raya di wilayahnya. Tidak heran bila datang musim hujan, wilayah-wilayah di Jawa Tengah menjadi langganan kebanjiran, bahkan di ibukota provinsinya sendiri, Semarang. 7. Banyak orang dan bahkan mantan relawan pendukungnya di GP Mania, Emmanuel Ebenezer, memberi kesaksian bahwa Ganjar sombong dan arogan. Penampilan di medsos yang dikesan-kesankan ramah dan familiar jauh berbeda dengan penampilan sesungguhnya sehari-hari. Pemimpin itu wajib dekat dan akrab dengan rakyat tentunya. 8. Kasus lama yang tak reda-reda, Ganjar selalu dan selalu dikaitkan dengan kasus korupsi E-KTP yang melibatkan dana Trilyunan Rupiah saat ia menjadi anggota DPR dari PDIP. Ditegaskan di dalam persidangan bahwa Ganjar menerima dana suap sebesar $ 520 ribu US. Bagaimana mungkin rakyat akan memilih capres yang ditengarai menerima uang suap ratusan ribu Dollar? 9. Posisi Ganjar jelas lebih buruk ketimbang Jokowi saat digadang-gadang menjadi Capres. Bila Jokowi diklaim Megawati sebagai petugas partai, maka kini Ganjar Pranowo diklaim masyarakat luas sebagai petugasnya dari petugas partai. Dengan track record seperti di atas, sungguh tak masuk akal sehat bila melalui proses pemilihan Presiden yang wajar dan fair Ganjar Pranowo bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Beberapa faktor di bawah ini menambah berat beban untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo: 1. Di dalam tubuh PDIP sendiri Ganjar mendapat resistensi yang kuat dari para pendukung Puan yang selama hampir sepuluh tahun ini bersemangat menyiapkan Puan untuk RI 1 dan secara tiba-tiba direnggut harapan mereka begitu saja dalam waktu yang sangat singkat. Secara psikologis mereka merasa sangat tidak siap untuk menghadapi perubahan tujuan yang harus mereka jalani. 2. Para Caleg PDIP yang telah mempersiapkan diri untuk kampanye pemilihan anggota legislatif, harus bekerja keras untuk diri mereka sendiri dan sebagian sangat besar tidak peduli pada Pilpres karena capres yang disodorkan partainya adalah rekan mereka sendiri yang mereka sudah sangat tahu \"track record\", karakter dan kualitas moral rekannya tersebut. Mereka tidak berminat menggolkan rekan tersebut untuk menjadi presiden, karena \"chemistry\" mereka selama ini adalah menggolkan Puan untuk menjadi presiden atau setidaknya menjadi Wakil Presiden RI. 3. Kondisi psikologis ini sama sekali tidak dipahami oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri yang menentukan sendiri calon presiden dari PDIP tanpa meminta masukan dari pembantu-pembantunya yang notabene akan membantunya dalam mensukseskan kerja besar Pemilu dan Pilpres mendatang. Kini Megawati harus menghadapi kenyataan pahit, perintahnya tidak didukung penuh oleh para pembantunya bahkan sampai ke daerah-daerah. Pembelahan di dalam tubuh PDIP tidak akan bisa dikendalikan oleh siapa pun saat ini karena perjuangan PDIP sudah keluar dari roh dan jiwa Soekarnoisme yang berlandaskan Marhaenisme. Wallahualam.
Tanda Crash Landing Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENDARAT adalah momen penting dari perjalanan udara. Jika mulus tanpa gangguan dan benturan maka pilot mendaratkan pesawat dengan baik \"soft landing\". Pilot patut mendapat ucapan \"good landing, captain\". Sebaliknya jika pendaratan itu buruk maka guncangan pesawat dapat mengguncangkan hati para penumpang. Apalagi jika terjadi insiden saat pendaratan. Ini yang disebut \"hard landing\" atau \"crash landing\". Dalam ekonomi \"soft landing\" dikenal sebagai sebuah penurunan siklus yang menghindari resesi. Sementara \"hard landing\" adalah kondisi perekonomian dimana periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi kemudian diikuti penurunan, parah, bahkan mungkin resesi. Sedangkan \"crash landing\" atau pendaratan darurat ditandai pemimpin korup, korupsi tinggi lalu bailout dimulai, banyak uang palsu yang beredar, inflasi dan memperparah ekonomi yang sakit. Dalam politik, \"crash landing\" adalah akhir jabatan dengan guncangan bahkan guncangan hebat. Mengancam keselamatan dan biasa ada korban. Presiden yang akan mengakhiri masa Jabatannya bagaikan pilot yang sedang menyiapkan pendaratan. Bagus atau buruk. Kemungkinan terbesarnya adalah akan terjadi \"crash landing\". Akibat profesionalitas pilot yang diragukan. Tidak mahir belajar dari pengalaman. Adapun tanda-tanda \"crash landing\" antara lain: Pertama, buram melihat landasan. Landasan Konstitusi dilihat secara bias. Masa jabatan Presiden itu maksimal 2 kali 5 tahun, namun ada gejala keinginan menambah periode atau memperpanjang tahun. Upaya untuk mencari celah belum padam. Kedua, cawe-cawe dalam menentukan dan memperjuangkan capres kepanjangan tangan. Nekad bermain di lapangan rekayasa atau ketidakadilan. Hal ini akan menimbulkan kritikan bahkan perlawanan keras. Desakan kuat untuk mundur atau dimundurkan. Ketiga, tidak mampu mengontrol beban sehingga mendarat dengan menabrak pembatas. Beban hutang Luar Negeri, beban pelanggaran HAM, beban memperalat hukum, beban membuat stigma buruk pada umat Islam, beban tekanan global akibat dekat RRC serta beban kepribadian ganda yakni suka dusta atau janji yang tak ditepati. Keempat, petugas navigator telah meninggalkan Jokowi sendirian. Koalisi pendukung Pemerintah bubar akibat koalisi pencapresan. Megawati dan PDIP sudah tidak sejalan, KIB dan KKIR belum jelas akan bersama. KPP sudah pasti berhadapan. Jokowi panik dalam keterasingan. Kelima, menutupi korupsi dan kolusi. Di ujung periode kasus 349 Trilyun TPPU dan 8 Trilyun BTS disembunyikan. Bom waktu yang mudah meledak. Sementara nepotisme yang terang-terangan memicu benturan politik yang menyakitkan. KKN rezim Jokowi sangat luar biasa. Sulit rasanya sebagai pilot yang diduga bersertifikat palsu dengan kemahiran mengendalikan yang diragukan akan mampu mendaratkan pesawat dengan \"soft landing\". Kecelakaan pesawat itu dapat menimbulkan korban jiwa para penumpang. Atas kelalaian dan kebodohan sang pilot maka sanksi hukum menghadang di depan. Kegagalan pendaratan menyebabkan pilot harus \"grounded\" di penjara. Bukan di Surakarta. (*)
Rezim Bermain Api untuk Kepentingan Siapa?
Oleh Dr. Anton Permana - Aktivis KAMI dan Pemerhati Sosial Politik Pemerintahan YANG paling berbahaya dari sebuah negara itu adalah ketika negara itu kehilangan arah (orientasi) dan navigasi serta motivasi geopolitik geostrategi negaranya menatap masa depan. Karena negara yang besar (strong state) itu, terbentuk setelah tangga sebagai negara (walfare state) pemberi kesejahteraan bagi kehidupan rakyatnya tercapai. Dan untuk mencapai tahapan itu butuh sebuah strategi bernegara dan system kepemimpinan yang mampu menjawab semua tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan menjadi sebuah kekuatan dan peluang untuk kelangsungan kehidupan bernegaranya. Berbeda dengan tipe negara yang masih berada dalam fase berkembang dan terjajah. Yaitu negara yang setiap arah kebijakan bernegaranya, berada di bawah kontrol kekuasaan suatu kelompok kekuatan politik. Sehingga kehidupan sosial politik bernegaranya selalu berada dalam kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan. Kondisi tipe bernegara seperti ini lazim terjadi saat ini. Karena negara yang besar dan maju, akan selalu “memakan” negara yang labil, lemah ketahanan sosial politiknya, namun mempunyai sumber kekayaan alam yang besar. Dan itu sudah hukum alam. Dengan hanya strategi infiltrasi, dan menajemen proxy, negara besar dan maju dengan mudah menciptakan para pemimpin boneka mereka di negara yang diinginkan. Apabila negara itu berbentuk absolut power berupa monarki ataupun otoriter sekalipun, selagi patuh dan ikut maka pemerintahan di negara itu akan dipertahankan. Begitu juga dengan negara yang sedang berkembang, maka pintu demokrasi akan menjadi pintu masuk infiltrasi kekuasaanya melalui mekanisme elektoral sekalipun yang sudah mereka atur dan tata kelola sedemikian rupa. Semua tergantung karakter pemerintahannya masing-masing. Selagi kepemimpinan pemerintahannya ikut dan bisa di atur, baik itu absolut dan demokrasi, maka pemerintahannya akan dipertahankan. Kalau tidak ikut dan susah diatur? Maka segala macam bentuk alibi akan mereka lakukan. Pemerintah yang absolut kalau bandel akan mereka jatuhkan atas nama demokrasi? Pemerintahan yang sudah demokratis tapi sulit diatur? Maka mereka ciptakan pemerintahan yang otoriter untuk mengendalikannya. Dan itulah bentuk standar ganda yang selalu dimainkan oleh kelompok negara maju tersebut hari ini. Ketika negara-negara di Timur Tengah yang berbentuk kerajaan (monarki absolut) itu patuh dan ikut mereka (barat), maka pemerintahannya akan dijaga dan dipertahankan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan lainnya. Namun ketika pemerintahannya tidak patuh dan membangkang, maka akan dijatuhkan atas nama demokrasi seperti Saddam Hussein di Irak. Moammar Khadafi di Libya dan Tunisia. Begitu juga sebaliknya untuk negara demokrasi. Ketika pemerintahannya meskipun sudah demokratis tapi pemimpinnya sulit diatur maka akan dijatuhkan melalui kudeta, people power, seperti Mesir, Pakistan, termasuk Indonesia di “era reformasi” 1998. Khusus Indonesia, kejatuhan Soeharto atas nama demokrasi dan HAM adalah pengaruh kuat desain kekuatan global, yang takut dan marah kepada Indonesia yang saat itu tumbuh besar, tapi susah diatur. Maka lahirlah era reformasi sampai saat ini. Mulai dari masa transisi era Gus Dur, Megawati, SBY, dan Joko Widodo. Mari jujur kita cermati, apakah semangat reformasi yang menjanjikan sebuah tata kelola kehidupan bernegara kita menjadi lebih baik atau tidak? KKN, kebebasan berpendapat, dan pengelolaan sumber kekayaan alam kita hari ini apa lebih baik atau tidak? Harmonisasi kehidupan sosial, kesejahteraan, permasalahan ekonomi, keadilan hukum, dan kewibawaan pemerintahan kita lebih baik atau tidak? Silahkan jawab sendiri dengan jujur. Era Orde Baru kita cap dulu otoriter, tidak demokrasi, terlalu sentralistik, namun output-nya yang kita rasakan adalah adanya stabilisasi pemerintahan, rakyat hidup tenang, ekonomi kerakyatan tumbuh berjalan, pranata sosial masyarakat terbentuk dengan baik. Dan wibawa pemerintahan begitu kuat dan disegani rakyatnya. Begitu juga di era SBY yang kita anggap super liberal dan pro kapitalisme. Namun, kehidupan berdemokrasi kita tumbuh. Tak ada yang dipenjara hanya gara-gara berbeda pendapat. SBY yang notabone pemerintahannya juga Presidensial, tak juga semena-mena menggunakan tangan kekuasaannya untuk membungkam menghabisi musuh politiknya. Image seorang “demokrat” sejati sangat esensial dijaga oleh seorang SBY. Begitu juga dalam tata kelola pemerintahan, masih ada norma, etika dan penegakan hukum yang “fair” tidak diskriminatif antara pro dan kontra pada pemerintah. Pengelolaan sumber kekayaan alampun masih “moderat” dan berkonstribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Faktanya hutang negara pada IMF lunas di era SBY. Pertumbuhan ekonomi rata-rata masih di atas 6 persen. Utang negara pun masih sehat terkendali. Sangat jauh berbeda dengan rezim hari ini. Semua penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura jadi negara demokrasi dan bebas, padahal ribuan orang dipenjara hanya karena perbedaan pendapat. Negara seolah jadi fasis. Siapa yang ikut aman, siapa yang bertentangan dianggap jadi musuh negara. Begitu juga dalam hal korupsi, KKN, penegakan hukum dan pengelolaan pemerintahan. Banyak pengamat yang menyatakan kerusakan rezim hari ini jauh lebih parah dari pada Orde Baru dan era SBY. Yang paling parah itu adalah dalam hal korupsi dan penegakan hukum. Boleh dikatakan hampir tidak ada satupun instansi pemerintahan yang bebas dari korupsi. Korupsi di negara kita sudah sangat sistemik. Melibatkan individual, lintas instansi dan pemimpinnya. Lebih parah lagi juga menimpa para penegak hukumnya. Begitu juga dalam hal keadilan hukum. Penguasa terlalu dalam dan semena-mena menggunakan tangan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya, dimana hal ini dahulu masih sangat terbatas disalahgunakan karena masih ada batas norma, etika, kontrol sosial dari berbagai pihak. Tak pernah dalam sejarah bangsa ini, seorang presiden begitu berani menabrak batas-batas aturan, norma, etika, bahkan konstitusi secara semena-mena. Seolah tak ada rasa malu dan jiwa kenegarawanan layaknya seorang pemimpin negara. Belum satu dasawarsa memimpin sudah menjadikan anak menantunya kepala daerah, menjadikan adik ipar sebagai ketua MK. Dan begitu agresif melakukan campur tangan “cawe-cawe” politik menggunakan fasilitas kekuasaannya. Berbagai macam aturan yang selama ini menjadi alat “pengekangan kekuasaan” agar tidak terjadi “abuse of power” sudah dilabrak begitu saja. Subsidi BBM dicabut perlahan, sehingga bahan sembako mahal. Membangun infrastruktur dengan utang fantastis padahal juga mangkrak dan membebani APBN yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Hampir Rp1.000 trilyun hanya untuk bayar utang dan bunganya. Sedangkan semakin banyak masyarakat yang miskin tidak punya rumah, pupuk petani mahal, solar nelayan mahal, biaya sekolah tinggi sehingga banyak yang putus sekolah. Permodalan bagi pelaku UMKM sangat rumit dan sulit mendapatkannya. Lapangan kerja pun tak tumbuh karena industrialisasi dan UMKM semakin hilang dan mati. Kebijakan impor serampangan telah membunuh segalanya. Rezim hari ini terlalu berani bermain api. Terlau percaya diri karena merasa di atas angin dapat mengendalikan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingannya. Sungguh tak dipedulikan lagi amanah konstitusi, norma dan etika bernegara hari ini. Politik kekuasaan sudah jadi Panglima. Penguasa malah beroposisi terhadap rakyatnya sendiri. Punya orientasi bernegara sendiri, jauh panggang dari pada api. Negara kita hari ini sudah kehilangan arah dan motivasi. Demokrasi pun dikebiri, demi keberlangsungan kekuasaan kelompok oligarki. Sungguh rezim hari ini, terlalu berani bermain api? Tapi sayangnya bukan untuk kepentingan amanat konstitusi, tetapi lebih cenderung untuk kepentingan kelompok oligarki. Ini yang akan berbahaya sekali karena telah mengganggu kenyamanan kehidupan civil society, yang konsekuensinya adalah; akan munculnya gelombang perlawanan, lambat atau cepat. Karena rezim hari ini seolah sengaja menciptakan kebuntuan-kebuntuan, dimana justru kebuntuan ini yang akan melahirkan sebuah ledakan besar perlawanan rakyat. Betul atau tidaknya hipotesa ini? Biar waktu yang menjawabnya. Karena kita semua pasti yakin, yang abadi itu adalah perubahan. Jangan melawan hukum alam. Karena secerah apapun matahari pasti juga akan tenggelam. Wallahu’alam.
Melawan atau Turun
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Aristoteles: Demokrasi dan oligarki yang tidak terkendali mengarah ke tirani. Ketika kekuasaan menjadi tirani, cepat atau lambat rakyat dengan caranya sendiri sendiri pasti akan bangkit melawan: \"When justice fails, public opinion takes over. When the law is lost in the extremes of legalism, or bends under the weight of money, mobs begin to burn and murder.” (\"Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih. Ketika hukum tersesat pada kejumudan Undang-Undang atau bengkok karena uang, massa mulai akan membakar dan membunuh.\") Bisa terjadi makar, kudeta, peo+ple power atau Revolusi, masing memiliki ciri dan gerakan yang berbeda beda. \"Apabila rakyat tak berani mengeluh itu artinya sudah gawat dan apabila omongan penguasa tidak boleh dibantah dengan kebenaran itu artinya pasti terancam\" Berkaca dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776 secara eksplisit menegaskan, rakyat Amerika Serikat berhak mengganti pemerintah yang melanggar konstitusi, untuk membela dan menegakkan kedaulatan rakyat. Pemerintah dibentuk untuk menjamin hak dasar manusia dan hak-hak konstitusi lainnya. Pemerintah wajib menjalankan tugas dan kekuasaan yang diberikan kepadanya secara adil bagi seluruh rakyat. Kebenaran ini abadi dengan otoritas nya sendiri, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkahi oleh Sang Pencipta, dengan hak-haknya yang melekat tidak dapat dicabut, bahwa di antaranya adalah kehidupan, kebebasan, keadilan dan kebahagiaan. John Locke (1632-1704), pemerintah dibentuk oleh rakyat, dan harus senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai konstitusi dan amanah yang ditugaskan oleh rakyatnya. \"Saat ini presiden bukan hanya terlalu banyak melanggar konstitusi bahkan mengubah Indonesia telah menjadi milik kaum elit, para borjuis - kapitalis oligarki, bebas mengatur dan mengendalikan negara dengan suka cita menjadi ambtenaar\". Kekuasaan yang melanggar konstitusi, termasuk penghianatan kepada negara, bertindak melawan kepentingan rakyat dan menyimpang dari tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45, rakyat dapat dan bahkan wajib menurunkan dan menggantinya. Hal ini yang diartikan sebagai kedaulatan ada di tangan rakyat. \"Presiden akan melawan rakyat - turun dengan suka rela, atau terpaksa diturunkan oleh rakyatnya, baik dengan People Power Atau Revolusi, sebuah pilihan yang akan terjadi\" (*)
Pertemuan Puan dan AHY Siapa Peduli?
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) BEBERAPA waktu yang lalu, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani (Puan) menyebutkan ada 10 nama yang masuk dalam radar bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Dari 10 nama itu, salah satunya nama Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut masuk dalam radar PDIP. Hal tersebut disampaikan Puan dalam konferensi pers usai agenda kedua dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Kemudian PD merespons masuknya nama AHY dalam radar PDIP sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Deputi Balitbang PD Syahrial Nasution menegaskan partainya masih setia mendukung Anies Rasyid Baswedan (ARB) di Pilpres 2024. Meski demikian, Syahrial mengapresiasi pernyataan Puan sebagai kejutan dan kabar baik. Sebab pernyataan Puan diyakini telah melewati penggodokan dan pertimbangan yang matang, sebelum disampaikan PDIP ke publik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan Sekjen PD Teuku Riefky Harsya bertemu dan berbincang-bincang di sebuah rumah makan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023). Hasto mengaku dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal. Salah satunya terkait sistem pemilu hingga rencana pertemuan antara Puan dengan AHY. Pertemuan pendahuluan kedua sekjen partai, sebagai perintis jalan bagi pertemuan putri dan putra mahkota, pemilik partai yang sama-sama pernah berkuasa, dan tinggal di Istana Negara. Atas inisiasi dan fasilitasi kedua sekjen partai, akhirnya Puan dan AHY bertemu sambil makan bubur ayam di Plataran Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (18/6/2023) , usai olahraga pagi. Puan memulai jalan paginya dari Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta. Sedangkan, AHY berjalan pagi dari Sudirman- Thamrin, Jakarta. Puan menggunakan pakaian hitam, sedangkan AHY menggunakan pakaian biru gelap. Dalam pertemuan tersebut, Puan mengatakan PDIP berencana membangun komunikasi yang lebih intens dengan para elite politik. Ada keinginan bersama untuk membangun bangsa dan negara. Puan berharap bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Puan juga mengaku bahwa AHY menginginkan hubungan PD dan PDIP lebih harmonis. Keduanya sepakat memulai hubungan \"kakak- adik\", dan akan bertemu kembali. Sementara AHY mengaku, pertemuan tersebut merupakan salah satu bentuk agenda politik untuk membahas isu kenegaraan dan dinamika politik bersama PDIP. Pertemuan tersebut bukan hanya sekadar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. AHY menyebut PD dan PDIP memiliki jejak riwayat yang sama dalam kancah perpolitikan Indonesia. Salah satunya, mereka sama-sama pernah menjadi ruling party atau partai penguasa dan juga sebagai partai oposisi. Meski diakui sebagai pertemuan politik plus makan bubur ayam, sesungguhnya tidak ada hal baru, maupun hal strategis yang dibahas Puan dan AHY. Komitmen untuk menjadikan Pemilu damai, menggembirakan sejatinya menjadi kewajiban dari semua peserta Pemilu. Namun pertemuan tersebut sedikit menarik karena dua hari sebelumnya, Jumat (16/6/2023) , PD kubu AHY baru saja meluncurkan aksi \"Demokrat Berdarah\" di Kantor DPP PD, Jakarta. Aksi pembubuhan cap jempol darah dan tanda tangan pada kain putih oleh pengurus, kader, dan simpatisan PD tersebut, sebagai deklarasi kesetiaan kepada AHY melawan upaya hukum PK Moeldoko di Mahkamah Agung. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa pertemuan Puan dan AHY adalah pertemuan biasa, dengan arah dan tujuan yang tidak jelas. Pertemuan biasa menjadi luar biasa bagi kubu AHY di tengah polemik Partai Demokrat. Kubu AHY justru mendapatkan keuntungan besar di tengah kegalauan akibat PK Moeldoko di MA. Pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa PDIP dan Jokowi benar- benar tidak ikut \"cawe- cawe\" dalam sengketa PD. Kedua, bahwa kepiawaian Puan terbukti dengan berhasil memancing AHY yang hingga saat ini tidak mendapat kepastian dari ARB. Ancaman evaluasi dukungan dari kubu AHY terhadap ARB jika bacawapres tidak ditetapkan hingga akhir Juni 2023 sebagai isyarat bahwa KPP saat ini terancam bubar. Maka jika akhirnya KPP bubar, itu bukan karena pengaruh pihak luar, namun bersumber dari rapuhnya ikatan \"piagam deklarasi\" KPP sendiri. Ketiga, bahwa pertemuan putri dan putra mahkota pemilik partai tersebut sama sekali tidak menyentuh materi kebutuhan dan kepentingan, rakyat, bangsa, dan negara. Puan dan AHY hanya sedang beromantika sebagai sesama putri dan putra dari orangtua yang keduanya pernah bekerjasama dalam istana. Jika kemudian ada kesepakatan kerjasama politik diantara kedua partai pun pasti hanya terkait kepentingan kekuasaan kedua keluarga besar mereka, bukan kepentingan rakyat. Keempat, bahwa klaim atas pentingnya pertemuan Puan dan AHY sehingga ditunggu oleh banyak pihak tidak terbukti. Publik tidak peduli dengan pertemuan tersebut karena tidak mendapat asupan informasi penting, dan bermanfaat. Pertemuan yang disertai oleh petinggi kedua partai tidak lebih dari reuni antara kakak dan adik kelas. Publik justru menilai bahwa pertemuan Puan dan AHY sebagai bukti bahwa semua Parpol lebih mengutamakan kepentingan pragmatis dan oportunis. Pengakuan AHY terkait adanya pertikaian politik PDIP dan PD selama dua dekade semakin memperkuat keyakinan publik bahwa pertemuan tersebut hanya untuk kepentingan politik keluarga besar Megawati dan SBY. Kelima, bahwa pertemuan lanjutan antara Puan dan AHY diharapkan akan membahas masalah penting seperti pemberantasan politik uang, dan politisasi identitas berbasis SARA, serta eksploitasi ikatan- ikatan primordial dalam Pemilu 2024. Puan harus membantu AHY agar terus bertahan dalam KPP, sehingga KPP tetap dapat mengajukan pasangan calon di Pilpres 2024. Kornas akan terus berjuang dan bergerak untuk kemajuan peradaban politik bangsa Indonesia. Peran dan partisipasi rakyat harus semakin ditingkatkan. Parpol sebagai lembaga milik publik harus terus diingatkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam demokrasi ada di tangan rakyat. Maka kekuasaan eksklusif dan \"perasaan milik pribadi dan keluarga\" dalam Parpol harus dihentikan. (*)
Sepatu Anies Baswedan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Timur, ketika berkesempatan bicara di depan Anies Baswedan dan jajaran petinggi kaum buruh kemarin malam di Jakarta, memperkenalkan diri berasal dari pabrik yang memproduksi sepatu. Merek sepatu itu adalah Ecco, sepatu asal Denmark. Di Surabaya, pabrik sepatu ini dikerjakan puluhan ribu tenaga-tenaga buruh kita dalam naungan PT. Ecco Indonesia. Dialog Buruh dengan Anies Baswedan kemarin malam itu menjadi momen penting bagi arah nasib buruh ke depan. Hampir semua tokoh-tokoh buruh Indonesia hadir dalam acara itu. Penyelenggara dialog tersebut adalah serikat buruh SPN dan ASPEK, keduanya unsur KSPI, yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Bahkan, ketua KSPI dan sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, ketika menyampaikan dukungan itu, mencium tangan Ganjar Pranowo. Dengan acara dialog buruh dengan Anies tadi malam, terlihat Said Iqbal ditinggalkan oleh kaum buruh. Kaum buruh pasti tidak mendukung rezim pembuat Omnisbus Law Ciptaker, di mana Ganjar berada. Perjuangan kaum buruh saat ini justru bagaimana mencabut UU Omnisbus law. Selain itu buruh menuntut jaminan sosial sebagaimana kaum buruh di negara-negara \"welfare state\". Mereka percaya cuma Anies yang bisa merealisasikan itu. Tapi di sini kita, sebagaimana judul di atas, membahas sepatu Anies Baswedan. Kembali pada judul, ketika ketua SPN memperkenalkan diri sebagai pekerja sepatu Ecco, Anies Baswedan berdiri, memperlihatkan sepatu yang dia pakai. Mereknya Ecco. Anies bertanya, apakah yang dimaksudkan itu seperti sepatu yang dia kenakan? Sambil mencopot dan mengangkat tinggi sepatunya. Ketua SPN Jatim itu lalu mengiyakannya. Cerita ini saya peroleh dari Jumhur Hidayat, ketua umum KSPSI, serikat buruh terbesar di Indonesia. Meski dia diusulkan kaum buruh sebagai Cawapres Anies di forum itu (lihat : politik.rmol.id/read/2023/06/19/578411/disarankan-gandeng-jumhur-hidayat-begini-kata-anies-baswedan), Jumhur lebih tertarik bercerita sepatu Anies kepada penulis. Isu sepatu Anies tentu sangat menarik, karena kejadian ini spontanitas, bukan disetting, yakni rakyat tahu sepatu Anies buatan lokal bukan untuk pencitraan. Ketika seorang pemimpin bangsa menggunakan produk lokal, itu menunjukkan 3 hal sebagai berikut. Pertama, Anies mendukung industrialisasi di Indonesia. Kedua, Anies ikut menciptakan nilai tambah di dalam negeri bagi kepentingan pengusaha dan buruh. Ketiga, terjadi de-Alienasi dalam skala yang besar. Hal ini penting diketahui rakyat, karena keterpurukan industri, kebijakan pro impor dan buruknya nasib buruh merajalela selama rezim Jokowi berkuasa. Subtitusi Impor dan Industrialisasi Sepatu yang digunakan Anies adalah produk lokal, meskipun hak merek milik negara lain. Di masa lalu, era 70-80an, industrialisasi tahap awal di Indonesia, dan negara berkembang lainnya, secara umum berlangsung demikian, yakni memproduksi produk-produk impor. Kebijakan ini dikenal sebagai subtitusi Impor. Substitusi impor merupakan tahap awal dari semua negara yang bertransformasi dari negara berkembang maupun agraris menjadi negara industri. Dari sisi negara maju, relokasi industri merupakan kebijakan mencari upah murah dan bahan baku murah. Sebaliknya, dari sisi negara berkembang, subtitusi impor merupakan kesempatan luar biasa untuk men transfer-in teknologi, mengurangi impor dan mempekerjakan sumberdaya manusia secara massal. Industrialisasi akan berkembang maju jika substitusi impor merupakan komponen basis, sebagai step untuk melompat pada industri maju, berteknologi tinggi. Tahap ini tidak bisa tidak dilewati. Korea misalnya, sebelum mereka mampu menghasilkan produk-produk elektronik dan komputer yang menyaingi negara maju, seperti Jepang dan Eropa, juga masuk pada industri subtitusi impor. Sekarang, produk mereka, misalnya, Samsung, telah menyaingi Philips dan Sony. Kesalahan terbesar bangsa kita soal industrialisasi ini adalah kegagalan dalam menggeser mindset \"comparative advantage\" menjadi \"competitive advantage\". Kita masih bangga dengan \"menjual\" upah buruh murah, bersaing terhadap negara sesama Asean, seperti Myanmar, Vietnam dll. Bahkan, di dalam negeri sendiri persaingan upah murah dikembangkan untuk relokasi pabrik-pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, misalnya. Kegagalan ini adalah sebuah jebakan (trap), di mana transformasi \"skill labor\" dari satu industri ke industri lainnya tidak dikontrol. Akibatnya, substitusi import seharusnya sebagai sebuah kebijakan transisi, akhirnya menjadi berkepanjangan. Akhirnya, cita-cita Indonesia menuju negara maju, negara industri, gagal. Kontribusi sektor industri terhadap GDP terus memburuk, jauh di bawah keberhasilan orde Baru. Industri berteknologi tinggi tidak terjadi, bahkan industri menengah seperti otomotif gagal. Tugas besar Anies ke depan adalah melanjutkan rencana industrialisasi yang terjadi di era Suharto dan Habibie. Kecintaan pejabat dan keluarga terhadap produk asing alias Flexing yang menjadi budaya glamour mereka saat ini merupakan tantangan. Pemimpin yang pro kebangkitan industri nasional harus memastikan dirinya dan keluarga mencintai produk lokal, bahkan jika bisa ber merk lokal. Nilai tambah Industrialisasi ke depan harus memastikan adanya proporsi industri yang berbasis nilai tambah. Indonesia harus memikirkan langkah Korea Selatan, dan Polandia, misalnya, dalam melakukan industrialisasi. Buruh-buruh mereka terus berkembang sebagai \"skill-labour\", yang mampu menciptakan produk dengan nilai tambah tinggi. Hal itu membuat mereka memberikan kesempatan pada buruh-buruh migran dari berbagai negara dunia, seperti dari Indonesia, untuk berkerja di negara mereka, pada sektor padat karya. Sektor alas kaki, seperti sepatu, tetap penting berkembang di Indonesia. Namun, ke depan, isu nilai tambah harus dimasukkan dalam strategi industri di sektor ini. De-Alienasi Alienasi kaum buruh sudah saya bahas dalam tulisan saya terdahulu \"Anies, Jumhur Hidayat dan Pembebasan Alienasi Kaum Buruh\". Alienasi intinya bercerita tentang keterasingan kaum buruh dalam hubungan produksi. Buruh hanya menjadi alat produksi saja. Jika pemimpin seperti Anies menggunakan produk yang di produksi kaum buruh, tentu saja akan terjadi de-Alienasi, karena buruh mempunyai rasa kebanggaan bahwa produknya dipakai pemimpin mereka. Jikalau semua pemimpin bangsa ini serta keluarganya menggunakan produk lokal, maka kaum buruh akan semakin semangat atau baik dalam hal produktivitas. Apalagi jika semangat menggunakan produk lokal menjadi budaya nasional, maka industri kita akan kokoh karena market produknya tersedia besar. Kesejahteraan Buruh Isu kesejahteraan buruh disampaikan ketua Serikat Pekerja SPN kepada Anies. Konsepnya Sistem Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat. Namun, pada negara-negara maju, konsep jaminan sosial berkembang seiring dengan meningkatnya industrialisasi, meningkatkan kontribusi skill workers dalam pembangunan dan semakin besarnya \"return to labor\" dalam pembagian nilai tambah. Memastikan sistem sosial bekerja sempurna harus seiring dengan produktivitas kaum buruh. Anies harus memikirkan upah buruh secara aggregat berkembang dalam porsi yang lebih besar. Sehingga buruh mensejahterakan dirinya karena kekuatannya sendiri, secara utama. Peran negara hanyalah pelengkapnya. Penutup Pada acara dialog Anies dan tokoh-tokoh buruh kemarin malam di Jakarta, secara tak disengaja, Anies Baswedan telah membuktikan dirinya memakai produk sepatu lokal. Spirit ini, mencintai produk lokal, harus menjadi agenda besar bangsa kita, bahkan jikalau bisa menjadi budaya elit bangsa dan keluarganya, bukan pencitraan. Keterjebkan Indonesia pada budaya impor dan mayoritas mengekspor produk ekstraktif membuat industrialisasi tidak berkembang. Sektor industri terus buruk di bawah 20% pada GDP. Industrialisasi hanya bisa dilakukan jika kita mengubah mindset pembangunan dari comparative advantage, yang berbasis buruh murah dan sumberdaya alam murah, menjadi competitive advantage yang berbasis skill labor dan teknologi. Namun, semua ini hanya terjadi jika para pemimpin kita mencintai produk lokal. Kita berharap Anies Baswedan dan kaum buruh mampu bersinergi membangun semangat cinta produk lokal, dimulai dari sepatu lokal. (*)
Pagar Betis dan Kepung Al Zaytun
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ANEH memang Panji Gumilang ini seperti tokoh sakti sampai negara tidak berdaya menghadapi pelanggaran hukum Pimpinan Al Zaytun itu. Sudah meresahkan masyarakat masih belum bisa ditindak. Hal yang sebenarnya mudah saja tinggal tangkap Panji Gumilang atau tutup dan bubarkan Al Zaytun. Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) pimpinan KH Athian Ali Da\'i MA pada tahun 2001 telah melakukan penelitian tentang kiprah Al Zaytun dan menghasilkan setumpuk dokumen kesesatan atau penyimpangan Al Zaytun dan Panji Gumilang. Begitu juga dengan MUI yang telah melakukan penelitian serupa. Sudah 20 tahun Panji Gumilang dan Al Zaytun beroperasi dan merajalela. Meracuni santri dan masyarakat dengan paham yang menyimpang. Berbasis pada konsepsi kenegaraan NII KW IX. Dibiarkan bahkan terkesan dipelihara. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak sehat. Hendropriyono sebagai tokoh yang dulu merepresentasi pejabat pemerintah terus berkoar-koar membenarkan Panji Gumilang dan Al Zaytun. Tahun 2003 ia mengecam para pengeritik atau penghujat bahkan dengan kalimat yang tidak santun. Menyebut iblis segala. Padahal Al Zaytun lah yang dipimpin dan didukung oleh para iblis. Kini pemerintahan Jokowi diuji apakah masih akan melanjutkan kebijakan politik semasa Orde Baru yang menjadikan Al Zaytun sebagai mainan dan sarana adu domba dan pelemahan umat Islam atau terpaksa harus mengubah kebijakan dengan segera mengambil tindakan? Mungkin rezim Islamophobia Jokowi sedang bingung untuk memutuskan. Aksi unjuk rasa memprotes mulai muncul lalu MUI bersama Polda, Kodam dan Kejati berkumpul dan membentuk tim. Wagub Jabar siap mengkonsolidasikan Ormas Islam dan Pesantren untuk bergerak. Sementara Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) Jawa Barat telah bersikap. Semestinya agenda sudah semakin terarah. Bila Kepolisian ragu untuk mengambil tindakan hukum kepada Panji Gumilang, maka tampaknya semua potensi yang ada harus mempersiapkan diri untuk bergerak melakukan strategi \"pagar betis\" mengepung Pondok Pesantren Al Zaytun lalu menangkap Panji Gumilang dan segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Sudah waktunya untuk menghentikan kesesatan Panji Gumilang dan Al Zaytun. Bandung, 19 Juni 2023
POPULER
