OPINI
Rakyat Bisa Menggilas Kekuasaan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETIKA kekuasaan terus mengintimidasi rakyat dengan pongah dan arogan. Rakyat harus membangun reputasi lebih berkuasa dari kekuasaan yang sudah lalai, lupa diri bahwa kekuasaan adalah mandat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kuasa bukan semata hanya mereka yang memiliki dan dijalankan semena mena tetapi kekuasaan adalah bagaimana menjalankan amanah dari pemilik kekuasaan. Ketika penguasa sudah lingkung, kesurupan dan tidak menyadari dan mengetahui resiko mengintimidasi rakyat, sesungguhnya mereka sedang dalam ketakutan dan kecemasan alami. Karena kesalahan tidak tidak akan bisa dihapus oleh waktu. Rakyat tidak boleh menunjukkan lemah, takut, cemas dan selalu mengalah. Menyerah dan mengiba belas kasihan , akan mengundang kekuasaan terus menyemburkan banyak ancaman, serangan dan intimidasi dan merenggut kuasa rakyat. Terus menerus mengalah, menyerah, menghindari konflik tanpa perlawanan, sama artinya memberi kekuasaan makin liar, berubah menjadi tiran. Kekuasan tiran akan terus menekan dan mengintimidasi rakyatnya ketika mengetahui : \"melihat rakyat makin lemah dan rentan, ada tanda tanda rakyat menyerah dari perilaku yang di tampakkan, dan yakin tidak akan mendapatkan perlawanan\" Menghadapi kondisi seperti ini rakyat harus membalikan keadaan dengan tindakan, bukan balik mengancam dengan cara hanya berkoar koar. Bangun reputasi perlawanan yang, kuat, tangguh dan disegani. Lakukan manuver berani, tidak mengenal takut dan penuh keyakinan. Membalikan ancaman timpakan kepada penguasa yang zalim sedikit atau banyak kesedihan dan kirim pesan bahwa rakyat bisa menimpakan kepedihan yang lebih parah. Lakukan perlawanan yang sulit diduga dan tidak rasional. Mainkan paranoia alami, semakin terselubung ancaman dan ketidak pastian yang diciptakan, imajinasi mereka akan liar, melemah saat bersamaan akan menyembunyikan ketakutan Menciptakan reputasi menakutkan, bahwa rakyat siap melawan kezaliman dengan tekad hidup atau mati. Jangan beri toleransi sedikitpun tindakan penguasa tiran berbuat ugal ugalan. Rakyat harus bangkit dengan percaya diri dan berani melakukan perlawanan dengan tindakan yang sulit diduga , memiliki sumber daya yang tersembunyi, kekuasan tiran akan mundur. Kalau rakyat tidak pernah melakukan perlawanan dengan tindakan, gerak gerik mengancam apapun yang dilakukan tidak akan digubris oleh penguasa dan kekuasaan. Apalagi terbaca dalam kesulitan dan tekanan yang muncul hanya mengeluh, mencela, ber-apologi dalam diskusi tanpa ujung, arah, target dan sasaran yang jelas. Pada situasi tertentu melawan kekuasaan yang zalim buang sikap ramah, tunjukkan sikap keras, berani dan garang, dan tunjukkan kepada mereka siap melakukan kekerasan. Beri mereka memandang kita petarung, tidak ada negosiasi dan kompromi untuk rezim tiran yang terus mengabaikan dan melawan rakyatnya. Landak tampak bodoh dan lamban, seperti mangsa empuk, namun ketika diserang durinya berdiri. Ketika disentuh duri akan menusuk lawan, berusaha mencabutnya duri akan lebih menghujam lebih dalam. Mengakibatkan kerusakan lebih parah. \"Mencederai kesepuluh jari seseorang tidaklah efektif memutus, salah satunya\" Mana ijazah aslimu, terlibat dalam mega korupsi \"SMI Gate atau akan mengaburkannya\" Rakyat ingin keadilan, kebersamaan, ketenangan, kesetaraan dan kedamaian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kebhinekaan negara terjaga stabilitasnya. Jangan mabuk kekuasaan, hobi mengancam dan mengintimidasi rakyat dan seenaknya rakyat hanya dianggap sebagai objek kekuasaan. Semua kekuasaan harus hati hati, ketika rakyat mulai muak dan marah kepada penguasa. Perlawanan rakyat pasti akan muncul dalam bentuk People Power atau Revolusi, rakyat bisa menggilas kekuasan tiran dan pasti akan berantakan dan musnah. ***
Tantangan Presiden Terpilih 2024
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BANYAK yang bilang: rakyat terbelah, itu tantangan berat ke depan kita. Salah! Soal keterbelahan, itu mudah diatasi. Hal sepele dan very simple. Caranya? Hentikan anggaran buat buzzer, selesai. Selama ini dibesar-besarkan, seolah Indonesia mau runtuh. Itu kerja buzzer aja. Di belakangnya ada intelijen. Politis! Kuncinya ada di pemimpin. Jika pemimpin itu tidak berpihak, Indonesia aman. Gak akan ada kegaduhan. Sesekali elit partai bikin \"goro-goro\", serang sana, serang sini. Tapi, itu gak seberapa. Rakyat tahu kalau itu \"action\" politik belaka. Yang terpenting, negara tidak biayai buzzer. Rangkul semua pihak, pendukung dan non pendukung, beres. Hidup rakyat akan tenang dan nyaman. Yang jadi tantangan masa depan itu adalah korupsi. Ini problem utama. Berapa tambang ilegal yang tidak membayar pajak? Orang punya 30 lokasi tambang, 20 ilegal. Tambang apa aja. Mulai tambang nikel, batu bara, emas, timah, sampai galian C. Belum juga kelapa sawit, karet, dll. Mereka juga ngemplang pajak. Perusahaan-perusahaan besar memberi saham kepada \"banyak oknum\" pejabat. Untuk apa? Bisa halalkan segala cara dengan mudah dan bayar pajaknya murah. Pajak 1 Triliun misalnya, bayar cuma 500 M. Setengahnya saja. Setengahnya lagi, bagi-bagi dengan oknum pegawai pajak. Aparat hukum dapat bagiannya. Hal biasa. Inilah yang kemudian jadi saham. Wajar kalau banyak oknum pegawai pajak jadi komisaris dimana-mana. Buat melancarkan kalau mau ngemplang pajak. Sederhana modusnya. Para penambang, juga pengusaha, bermain dengan aparat hukum, pemerintah daerah dan pegawai pajak. Para politisi juga ikut terlibat. Mereka berjama\'ah. Profesional, terstruktur, sistematis dan masif. Sangat lihai kalau nyolong duit gede. Belum kebocoran APBN dan APBD. Semua proyek sudah dikondisikan. Mulainya dengan kawal pmanggaran di DPR atau DPRD. Lelang sudah diatur. Perusahaan yang bisa kasih uang cash di depan dan \"cash back besar\", mereka yang akan menang lelang. Cash back bisa 40% dari nilai anggaran proyek. Misal anggaran 100 Milyar, maka cash back bisa 40 milyar. Bergantung institusinya. Anggaran dinaikkan setinggi-tingginya, sampai batas tidak wajar, untuk gedein cash back. Jika satu proyek cukup dengan anggaran 40 dan hasil sudah bagus, tapi dianggarkan 100-200 milyar. Supaya cash back besar. Pengusaha dan oknum pejabat senang. Pemenang lelang/tender dan oknum pegawai sama-sama untung besar. Ini dianggap lumrah. Gila gak? Gila bagi yang tidak ikut terlibat dan tidak dapat bagian. Itulah faktanya sekarang. Persis yang diungkap dan diakui seorang politisi PDIP di video yang viral itu. Ini sudah puluhan tahun berjalan. Sejak Orla dan Orba. Makin lama, makin parah. Jika dulu modusnya hanya melanggar aturan dan terbebas dari hukuman, sekarang aturan yang diubah dan disesuaikan dengan ekspektasi perusahaan. Itu juga masih dianggap belum memadai untuk korupsi. Korupsinya masih kurang masif, kata mereka. Sejak Ferdy Sambo berkasus, tambang ilegal ramai dibicarakan. Sejak si anak pegawai pajak eselon III pakai Robicon, pajak ikut diramaikan. Itu hanya di permukaan. Satu kasus diubek-ubek, seribu kasus aman. Satu orang hanya perlu dijadikan tumbal. Lokalisir kasusnya di situ. Jangan merembet kemana-kemana. Mau bongkar? Ah, anda terlalu lugu kalau percaya. Ramainya paling sebentar. Habis itu, hilang beritanya. Ringan bagi mereka membeli halaman pertama di media untuk tidak tayang. Itu hanya butuh uang recehan. Kalau dibongkar, itu melibatkan banyak para penggede di negeri ini. Masih ingat ketika Mahfudz MD lantang bicara transaksi 300 triliun yang mencurigakan? Lambat laun meredup, karena harus menghadapi kegelapan. Sejak dulu rakyat bermimpi, kalau saja pajak tambang itu dibayar dengan benar, andaikata semua korporasi bayar pajaknya sesuai, rakyat akan makmur. Bukan hanya gratis bersekolah di SD sampai kuliah, tapi setiap orang bisa bergaji 20 juta perbulan tanpa kerja. Enak to? Mimpi! Katanya negara kaya Sumber Daya Alam (SDA), tanahnya subur sampai batu dan kayu jadi tanaman, tapi rakyatnya miskin. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, harus berantas korupsi. Ini harus jadi langkah awal. Siapapun pemimpin 2024, fokus pertama: berantas korupsi. Tidak mungkin 100%, tapi harus berkurang banyak. Berkurang signifikan. Ciptakan situasi orang takut korupsi. Bagaimana mampu seorang pemimpin bersihkan korupsi? Melawan para mafia hukum? Menghdapi oligarki yang sudah sangat berpengalaman merampok uang dan aset negara? Dari mana memulainya? Pertama, butuh pemimpin bersih. Pemimpin yang tidak korup. Kalau pemimpin korup, ya para pegawai akan ikut korup. Para aparat hukum juga akan korup. Maka, Indonesia butuh pemimpin berintegritas. Penting bagi pemimpin untuk tidak melibatkan keluarga dalam kekuasaan. Kalau keluarga sudah ikut mengatur, terutama proyek, ya wassalam. Pemimpin ini akan kehilangan integritasnya. Akan maling juga. Cuma melalui keluarganya. Kedua, butuh pemimpin yang hidup sederhana. Bukan penciteraan ya. Tapi betul-betul hidup sederhana. Tidak ada yang berubah dalam gaya hidup keluarganya. Sebelum dan setelah jadi pemimpin, gaya hidupnya sama. Tidak korup atau maling, dan gaya hidup tidak berubah, ini akan menjadi keteladanan bagi para pegawai, atau bawahan. Elit politik akan mengikuti gaya hidup presiden. Dengan begitu, pemimpin tidak punya beban moral untuk menertibkan para pegawainya, dan melakukan tindakan tegas kepada mereka. Termasuk kepada aparat hukum. Kalau pemimpin itu satu kata dan perbuatan, dia akan diikuti. Semua anak buah akan loyal karena integritasnya. Ketiga, butuh pemimpin yang punya nyali dan berani. Banyak pemimpin yang tegas ke bawah, tapi loyo ke para elit. Di sinilah pemimpin membutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan tegas. Tanpa pandang bulu. Siapapun dia, salah ya ditindak. Kalau tiga syarat ini dipenuhi, seorang pemimpin akan berwibawa, dan ia disegani semua pihak. Ucapannya diikuti, semua keputusannya dihormati. Ini akan memberi pengaruh terhadap karakter bangsa. Kalau mau lihat karakter sebuah bangsa, lihatlah karakter pemimpinnya. Karakter bangsa yang bobrok menunjukkan pemimpin yang bobrok. Untuk menciptakan karakter bangsa yang baik butuh pemimpin yang baik. So, korupsi dan keteladanan adalah penyakit utama bangsa ini. Jika ingin perubahan bangsa, awali dengan pemberantasan korupsi. Langkahnya mesti terukur. Harus dimulai dari diri pemimpin. Aparat dan pegawai butuh keteladanan. Baru fokus selanjutnya adalah membangkitkan pertumbuhan ekonomi, tingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing global, majukan sain dan teknologi melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dukungan riset. Menjadikan hasil riset sebagai produk yang terus bisa dikembangkan untuk kemajuan bangsa dan kemakmuran bagi rakyat. Negara harus hadir di sini Inilah sisi paling penting untuk mendongkrak perubahan yang lebih fundamental. Dan ini akan menjadi tantangan presiden terpilih 2024. San Francisco USA, 27 Maret 2023
Indonesia adalah Negara Mafia, Mau Berantas Mafia yang Mana Lagi?
Oleh: S. Indro Tjahyono - Eksponen Gerakan Mahasiswa 77/78 HARI demi hari masyarakat semakin merasakan bahwa mekanisme kenegaraan seperti sudah lumpuh. Presiden menyerukan bahwa “negara tidak boleh kalah dengan preman”. Di lapangan, slogan ini ternyata omong kosong. Kalau yang dimaksudkan adalah preman bertato yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak pada warga lain, tidak usah polisi atau tentara, masyarakat bisa menghadapi sendiri. Tetapi kalau preman berkerah putih yang melakukan kejahatan atau kriminalitas dengan menggunakan jabatannya apalagi berkolaborasi dengan pengusaha, negara ternyata bertekuk lutut. Sikap permisif negara terhadap praktek mafia birokrasi, khususnya di bidang ekonomi sudah sangat mengkhawatirkan, terjadi bahkan sejak tahun 2014, demikian dikatakan oleh Prof Dr Anthony Budiawan. Praktek ini berlanjut terus sampai sekarang , karena semua elemen birokrasi kecipratan hasil kejahatan ekonomi ini. Mereka menerima, membiarkan, dan mendukung praktek-praktek mafia yang melibatkan oknum-oknum pejabat semua eselon. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana negara dan mana mafia. Semua pejabat negara sudah terlibat dalam konspirasi yang diorganisir secara struktural dan masif oleh para mafia. Bahkan melalui lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) para mafia bisa mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung dan melindungi kegiatan manipulatif dan koruptif mereka. Korupsi Kebijakan dan Kebijakan Mendukung Korupsi Dari situlah muncul istilah korupsi melalui kebijakan atau korupsi kebijakan (publik) yang dipraktekkan oleh para mafia. Dua istilah itu sebenarnya berbeda, korupsi melalui kebijakan adalah menciptakan kebijakan sehingga korupsi yang dilakukan para mafia memungkinkan dan bisa berjalan. Sedangkan korupsi kebijakan adalah menyusun kebijakan kriminal dengan memanipulasi klausul yang bertentangan dengan azas kemaslahatan publik. Monumen nasional kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk untuk merevisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kebijakan ini dikeluarkan justru pada saat KPK semakin efektif memberantas korupsi. Kedua adalah UU Cipta Kerja, pada saat negara sedang giat melakukan penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan publik, kekuatan hukum untuk mengatur aktivitas masyarakat justru diberangus. Di sini mulai ada tiga sirkumstansi yang saling terkait, yaitu oligarki beserta pendukungnya sebagai aktor utama, mafia sebagai approach, dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sebagai modus. Selain itu ada line of bussinessnya mulai dari judi, narkoba, perdagangan orang, perampasan tanah, pertambangan, penggelapan pajak, impor ilegal/penyelundupan, perijinan, kedokteran (obat dan alkes), dll. Secara terpisah Sugeng Teguh Santosa memberi contoh apa yang terjadi pada mafia tambang yang berakibat dirinya mendapat ancaman hukum. Kejahatan mafia ini sangat terorganisir, terstruktur dan masif. Skala kegiatannya meliputi internasional, nasional, dan lokal yang melibatkan lembaga negara, swasta, dan lembaga bisnis. Selain untuk meraup keuntungan besar, organisasi mafia juga menyusup ke entitas politik (menyelundupkan pasal dalam UU dan permainan curang KPU) serta terorisme. Keberadaan mafia bahkan di-backup secara tidak langsung oleh sistem peraturan perundangan. Hal itu misalnya melalui kebijakan pembatasan penyadapan telpon yang bisa dilakukan KPK, pengebirian PPATK, penyebar info pencucian uang bisa dituntut hukum, sekeji apapun tindakan mafia tidak ada hukuman mati seketika, dan banyak lagi kebijakan diskretif tercantum UU Ciptakerja. Indonesia Sudah Menjadi Negara Mafia Moises Naim dalam bukunya “Mafia States: Organized Crime Takes Office“, mengatakan jika realitas tersebut ada di Indonesia, maka NKRI memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Negara Mafia (Mafia State). Dalam buku tersebut Negara Mafia adalah sistem negara ketika pemerintah berhubungan dengan organisasi kriminal; termasuk pejabat negara, kepolisian , dan militer yang turut serta dalam upaya kejahatan dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut saya, walau secara de jure NKRI didasarkan UUD sebagai sumber hukum, tetapi secara de facto adalah Negara Mafia yang melakukan kejahatan dengan melawan hukum atau mencampurkan legalitas dan ilegalitas untuk mencapai tujuan kejahatan mereka. Campusnesia.co.id menyebut ada 16 praktek mafia di Indonesia yang meliputi sektor (1) Minyak goreng, (2) Karantina Covid 19, (3) Bansos Pandemi Covid 19, (4) Ekspor Benur, (5) Pemikian Tanah, (6) Wasit Persepakbolaan, (7) Perpajakan, (8) Hukum dan Peradilan, (9) Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), (10) Obat dan Alat Kesehatan (11) Penyelenggaraan Pemilu, (12) Jabatan ASN, (13) Perbankan (BLBI), (14) Publikasi Pencitraan, (15) Kekerasan dan pembunuhan WNI, (16) Alutsista. Jangan pandang enteng sektor yang ditangani para mafia yang kelihatannya receh. Mafia Sisilia yang paling besar di dunia lahir pada akhir 1800-an karena mengontrol produksi dan perdagangan jeruk lemon di Eropa setelah diyakini buah tersebut mampu menghentikan penyakit skorbut dan kudis yang melanda Eropa. Setelah meraup keuntungan dengan dana besar di tangannya mafia ini segera menyusup ke sistem ekonomi dan politik Italia dan Amerika. Apa Rencana Aksi Pemberantasan Mafia? Ilegalitas atau usaha ilegal memberi insentif yang sangat besar bagi para mafia untuk tetap eksis dan menumbuhkan mafia lain. Apalagi jika omzet usahanya tak terbatas skalanya. Mereka memangkas banyak biaya perizinan, mulai pengurusan badan usaha, ijin usaha, ijin operasi, ijin kelaikan alat produksi, overhead kantor, biaya tenaga-kerja perantara, serta berbagai kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundangan. Negara yang “ketatanegaraannya” menjalankan praktek mafia oleh pengamat politik Edgardo Buscaglia disebut negara mafia. Meksiko adalah negara mafia yang menjalankan “Mafiacracy” yang didukung dua subsistem lain yakni kleptocracy (negara pencuri) dan plutocracy (negara yang dikendalikan uang dan orang punya uang). Buscaglia menyebut di negara mafia, kekuasaannya didukung oleh tiga pilar yang saling berkelindan, yakni lembaga negara, lembaga ekonomi, dan organisasi kriminal. Karena itu masih relevankah orang yang menyerukan “Berantas Mafia” jika negara adalah bos dari mafia itu sendiri. Bagaimana caranya dan agenda apa yang bisa dilakukan untuk memberantas mafia Indonesia. Pada titik ini Eros Djarot mengajak semua aktifis segara menyusun rencana atau agenda aksi yang jelas dalam memberantas mafia yang sebelumnya kita kemas dalam isu oligarki. Menjawab hal ini M Jumhur Hidayat mengatakan: “Jangan memikirkan pemerintahan transisi dulu, untuk memberantas para mafia saya yakin dibutuhkan gerakan massal yang bersifat masif dalam jumlah besar”. Ikut hadir dalam FGD JALA (Jaringam Aktivis Lintas Angkatan) yang dihadiri tak kurang dari 60 aktifis mahasiswa adalah Jumhur Hidayat tokoh gerakan buruh, Paskah Irianto tokoh gerakan aktifis Jawabarat, Immanuel Ebenezer yang sebelumnya tokoh relawan Jokowi, Hassanudin, tokoh aktivis Garut, dan Ilham Yunda eksponen Prodem 98. Bekasi, Maret 2023 S. Indro Cahyono / 0817-4944-275
Rizal Ramli Tokoh Nasional Kembaran Jiwa Sukarno
Oleh: Arief Gunawan - Pemerhati Sejarah. ADA yang menarik dari buku “Bunga Rampai dari Sejarah” yang berisi kumpulan tulisan Wakil Perdana Menteri dan Menlu RI, Mohamad Roem, di sejumlah suratkabar pada era tahun 1960-an. Salah satunya adalah artikel yang mengulas otobiografi Sukarno, berjudul “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”, terbitan tahun 1966. Dalam ulasan di Harian Abadi edisi 15-18 Februari 1969 yang dimuat di buku tersebut, Mohamad Roem mengungkapkan rasa bangga Sukarno kepada anak-anaknya yang memiliki bakat seni. Di antaranya Rachmawati dan Megawati yang pandai menari. Sedangkan Guntur mahir menyanyi dan bermain musik serta memimpin group band sendiri. Sukarno memang kerap membanggakan Guntur dan Megawati termasuk dalam pidatonya di depan publik. Di buku “Wedjangan Revolusi”, yang pertamakali diterbitkan Juni 1965, misalnya, Sukarno menyebut Guntur de appel valt niet ver van de boom (buah yang jatuh tak jauh dari pohon). “Guntur suka kepada ilmu elektris. Ia ingin menjadi ahli elektris, dan dia sekarang di ITB ...” kata Sukarno. Adapun Megawati disebut Sukarno sangat ingin menjadi insinyur pertanian. Dalam gurauan sebagai seorang ayah Sukarno juga berpesan: “Dis, Gadis, jangan engkau kawin sama pemuda yang tidak bercita-cita, meskipun rupanya seperti Robert Taylor ...”. Meski demikian, menurut Mohamad Roem di buku “Bunga Rampai dari Sejarah” Sukarno mengaku menyerahkan kepada anak-anaknya untuk memilih jalan kehidupan masing-masing. “Cuma satu doaku untuknya, semoga dia tidak terpilih menjadi presiden. Kehidupan itu sungguh terlalu berat ...” tandas Sukarno. (Halaman 181). Sukarno yang merupakan antitesa dari kolonialisme dan feodalisme yang pada era 1960-an dikecam oleh lawan-lawan politiknya karena hanyut dalam kultus individu ternyata tidak berambisi mewarisi jabatan presiden kepada anak-anaknya. Meski jalan sejarah akhirnya menempatkan Megawati jadi presiden kelima RI. Obsesi Sukarno yang sesungguhnya adalah Trisakti yang sampai kini tidak pernah kesampaian, karena oleh rezim boneka saat ini Trisakti hanya dipakai sebagai topeng. Tentang penguasa boneka yang mengkhianati kepentingan rakyat ternyata Sukarno pernah menyinggungnya dalam pidato Amanat Tahunan, di tahun 1962: “Dimana ada perjuangan yang tidak menjumpai boneka ? Pasar imperialis penuh dengan boneka-boneka, dan engkau bisa beli mereka dengan harga setalen sepotong ... Boneka-boneka itulah yang akan disapu-bersih oleh perjuangan para patriot, atau ditendang ke dalam timbunan sampahnya sejarah ...”. Apa sebenarnya esensi dari Trisakti yang kini hanya dijadikan topeng oleh penguasa boneka? “Indonesia yang merdeka dan berdaulat mutlak memiliki tiga hal. Yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang Bung Karno maksud dengan Trisakti.” tandas Maulwi Saelan dalam buku “Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Sukarno”. Tokoh nasional Rizal Ramli yang memiliki pertalian sejarah dengan Sukarno karena sejak belia menempuh jalan idealisme Sukarno, dan oleh banyak kalangan dipandang merupakan murid ideologis Sukarno turut pula berpendapat, bahwa ideologi Sukarno saat ini hanya dijadikan pidato dan slogan belaka. Menurutnya, sejauh ini belum ada upaya sistematis untuk melaksanakan ajaran Sukarno. Yang terjadi justru malah sebaliknya. “Sekarang adalah waktunya untuk melaksanakan ajaran Bung Karno untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.” tegas Rizal Ramli di akun twitter-nya belum lama ini. Dalam konteks capres 2024 di tengah semakin ditinggalkannya pendidikan karakter yang berganti dengan branding pencitraan, Rizal Ramli menilai Megawati tidak akan tergoda untuk mengusung figur capres yang kerap hanya ditampilkan dalam hasil-hasil survei dan polling-polling berbayar untuk tujuan elektabilitas dan popularitas belaka. Tanpa memiliki kemampuan problem solvers dan kesanggupan untuk mengkonkretkan kebijakan dan visi Sukarno tentang Trisakti. Megawati sendiri sebagai trah sejati Sukarno sesungguhnya mengemban tugas sejarah untuk mewujudkan amalan dari wasiat Sukarno itu agar menjadi kenyataan. Rizal Ramli dikatakan merupakan kembaran jiwa Sukarno tiada lain karena kedua-duanya adalah tokoh pergerakan, mengalami pesemaian nasionalisme di kota yang sama yaitu Bandung, dan sama-sama menempuh pendidikan di ITB. Keduanya merupakan patriot yang melawan penindasan ekonomi dan berbagai bentuk ketidakadilan, bahkan mengalami persamaan kepedihan riwayat pernah dijebloskan ke dalam bui di Penjara Sukamiskin dan mengalami berbagai tekanan rezim yang zolim. Seperti halnya Sukarno Rizal Ramli telah menempuh Via Dolorosa, ialah jalan kepemimpinan yang tak mudah, yang dilalui dengan proses pembuktian keberpihakannya kepada mayoritas rakyat negeri ini. *****
Berhala Jokowinomics Produk Prabowo-Luhut
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) BEBERAPA hari lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, membuat pernyataan mengejutkan, bahwa 100% program pembangunan pemerintahan Jokowi (Jokowinomics) berasal dari Prabowo Subianto. Tak heran, Prabowo menegaskan, kalau terpilih menjadi presiden, ia akan melanjutkan 99,99% Jokowinomics. Melihat kapasitas Jokowi, memang mustahil ia punya visi tentang Indonesia masa depan. Itu terlihat dari 60 janji omong kosongnya dalam kampanye pilpres 2014 dan 2019. Janji-janji itu memang dirancang untuk mengelabui rakyat dan hanya diniatkan untuk menegaskan adanya unsur kebaruan pada dirinya dibandingkan lawannya. Tetapi bgm kita menjelaskan Jokowinomics berasal dari Prabowo, sementara yg menjalankannya adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan? Pertama-tama kita hrs ingat bhw ketika Hashim melemparkan pernyataan kontroversial di atas, tdk ada bantahan dari Luhut maupun Jokowi. Hubungan antara Luhut dan Prabowo terkait Jokowinomics berdasarkan kenyataan bhw keduanya adalah anak kandung Orde Baru dan bersahabat karib sejak masih aktif di militer. Luhut adalah atasan Prabowo. Prabowo dan Hashim adalah putera begawan ekonomi UI, Soemitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan salah satu arsitek ekonomi Orba. Dus, masuk akal kalau Jokowinomics -- yang merupakan reinkarnasi developmentalism Orba -- berasal dari Prabowo yg di-share oleh Luhut. Jokowinomics, yang menjadi jargon model pembangunan ala Jokowi seringkali dipamerkan sbg prestasi nasional untuk memenangkan hati konstituen melalui gedung pencakar langit, jembatan penghubung, dan transportasi umum modern. Pendekatan teknokratik dan pragmatis ini disebut oleh dunia akademisi sebagai bentuk \'new developmentalism\'. Agenda pembangunan materialistis dengan Jokowinomics ternyata kemudian terlalu sempit untuk menjawab tantangan pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Ledakan pembangunan infrastruktur dibarengi dgn dikeluarkannya UU yg represif, pelemahan beberapa institusi penopang keadilan, hingga pembatasan kebebasan pers menjadi kontradiksi dlm pembangunan yang seharusnya menyejahterakan dan memerdekakan masyarakat sipil, serta mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sebgmna konsep \'development as freedom\' yang ditawarkan Amartya Sen (Cheryl Pangestu, Universitas Parahyangan). Konsep \'pembangunan sebagai kebebasan\' dari Amartya Sen inilah yang nampaknya dianut dan diimplementasikan Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta. Kendati telah terbukti tdk memadai untuk pembangunan berkelanjutan, Jokowinomics hendak dipertahankan atau dilanjutkan presiden pengganti Jokowi. Setelah menemui jalan buntu dlm upaya memperpanjang masa jabatan presiden, Jokowi menyerah. Pada 25 Maret, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pilpres akan diselenggarakan sesuai jadwal, karena tertunda sehari pun akan melanggar konstitusi. Jokowi 3 periode pun tdk mungkin diwujudkan krn hrs mengamandemen konstitusi. Sementara 2/3 anggota DPR menentangnya. Namun, blm tentu pilpres berjalan jurdil dan transparan. Pertama, upaya menjegal Anies dari arena pilpres msh diusahakan. KPK masih mencari jalan untuk menjerat Anies dlm kasus Formula-E. Tetapi pemerintah menyadari upaya ini pun kian sulit direalisasikan krn, selain tak punya bukti, 3 parpol yg tergabung dlm Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah secara resmi mengusung Anies sbg capres mereka. Kedua, membatasi ruang gerak Anies. Kendati tak ada UU Pemilu yang dilanggarnya, Bawaslu tak henti mempermasalahkan kegiatan sosialisasi Anies di berbagai daerah. Ketiga, kampanye bahaya politik identitas. Badan Intelijen Negara (BIN) ikut bermain dlm hal ini. Ketua PP Nasdem Effendy Choiri mengaku menerima laporan tentang adanya operasi intelijen yang mengganggu safari Anies untuk melakukan provokasi terhadap masyarakat lewat spanduk (Kompas Tv, 24/3/2023). Keempat, kalaupun nanti Anies ikut kontestasi pilpres, tak ada jaminan hajat nasional itu akan berjalan fair. Ada indikasi KPU bekerja sesuai arahan pemerintah. Selain isu KPU Pusat mengintervensi KPUD dlm menetapkan parpol mana yang lolos dan mana yang tidak lolos verifikasi, juga dilaporkan hasil pilpres telah ditetapkan KPU. Info ini datang dari Hasnaeni Moein yg mengaku telah memberikan gratifikasi tubuhnya kpd Ketua KPU Hasyim Asy\'ari agar parpol yang dipimpinnya lolos verifikasi. Lebih jauh, wanita emas ini mengaku mendapat info dari Hasyim bahwa KPU telah mengatur Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pemenang pilpres. Upaya menjegal Anies tak bisa dilepaskan dari visi pembangunannya yang berbeda dengan Jokowinomics. Otomatis semua legacy ekonomi dan politik Jokowi yang tak sejalan dengan visinya mungkin akan direvisi. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan Jokowi -- dan menteri-menteri kepercayaannya -- adalah keselamatan diri dan kekuarganya terkait KKN, pelanggaran konstitusional, dan mungkin juga sejumlah masalah serius dari hasil perselingkuhannya dengan oligarki. Tentu saja tak ada niat Anies untuk mencelakakan Jokowi. Ia tdk melihat Jokowi sebagai sasaran balas dendam. Tetapi memang ketika Anies mewujudkan visi dan misinya yang berdasarkan pada semangat reformasi, mau tak mau akan beririsan dgn legacy dan kepentingan keluarga Jokowi. Juga konco-konconya. Karena itulah kita menyaksikan kepanikan Jokowi dan Luhut dalam mengatur siapa yang akan mnjdi presiden berikut berhubung peluang Ganjar, jagoan Jokowi, menjadi capres kian kecil. Ini terindikasi dari pernyataan Megawati yang blak-blakan mengatakan beliau tahu persis ada capres yang menimbun kekayaan lewat korupsi. Ganjar pernah berurusan dgn hukum terkait megakorupsi E-KTP, yang hari ini berita itu bermunculan kembali. Selain itu, kita tahu Megawati tak menghendaki Ganjar diusung PDI-P sebagai capres. Dus, masuk akal kalau Jokowi kini mengandalkan Prabowo. Kalau Ganjar tak ikut kontestasi pilpres, memang hanya Prabowo yang menjadi kompetitor Anies. Pakar komunikasi politik UI, Effendi Gazali, menilai Prabowo orang yang akan menjamin keamanan Jokowi dan keluarganya, serta kelanjutan IKN. Ia mendasarkan analisisnya pd sikap Kepala BIN Budi Gunawan yang menyebut aura Jokowi kini seakan pindah ke Prabowo. Pernyataan ini berkaitan dengan arah dan waktu BG punya banyak info dan beliau dekat dengan Megawati. Lalu, adanya pertemuan di Istana antara Megawati dan Jokowi. Selain itu, kata Gazali, BG dinilai sangat tahu sosok Prabowo. Dia juga memahami betul narasi besar tentang keindonesiaan perlu sambung-menyambung. Menilik sistem ekonomi ekstraktif yang dijalankan pemerintahan Jokowi yang berada dalam kendali Luhut memang sangat mirip dengan developmentalism Orba. Penekanan pada stabilitas politik membuat pemerintah kurang menghargai demokrasi, HAM, dan kritisisme. Pertumbuhan ekonomi mengandalkan oligarki untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi asing sangat diandalkan sampai-sampai pemerintah membuat konsesi-konsesi besar bagi investor, termasuk melelang BUMN-BUMN, untuk menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan percepatan industrialisasi. Pemerataan dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur di mana akses ekonomi bagi rakyat makin besar dan diharapkan daya saing produk dlm negeri meningkat. Namun, ternyata, Jokowinomics melahirkan banyak masalah. Misalnya, selain yang sudah disebutkan di atas, Jokowinomics juga melahirkan pelanggaran HAM, KKN, dan lembaga legislatif serta yudikatif telah terkooptasi oleh eksekutif yang dikendalikan oligarki. Sementara keadilan sosial tdk tercipta. Bahkan, pengangguran dan kemiskinan meluas. Yg menjadi lbh kaya justru oligarki. Sekali lagi, Jokowinomics ini juga yg menjadi komitmen Prabowo untuk dilanjutkan. Dan hal ini cukup membuat Luhut bahagia. Kalaupun Ganjar atau bakal capres lain pendukung status quo yg nanti berkuasa, itu pun akan membuat Luhut happy karena ada jaminan keberlanjutan Jokowinomics yang dijalankannya selama ini. Ada dua alasan mengapa para bakal capres ini akan melanjutkan program pembangunan Jokowi. Pertama, mereka tak punya visi tentang Indonesia masa depan. Kedua, Jokowinomics -- yg tak lain merupakan reinkarnasi Orba -- telah menjadi berhala. Dalam rilis hasil survey Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 13-18 Maret lalu, secara mengejutkan menunjukkan kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mengalami peningkatan. Ada 73% responden yang menyatakan puas, sementara yg tdk puas 26%. Yang puas beralasan Jokowi membangun infrastruktur dan \"membagi-bagi\" uang pada rakyat kecil. Yang tidak puas mendasarkan pada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Sementara elektabilitas Prabowo meningkat signifikan setelah adanya endorsement dari Jokowi pada pencapresannya. Data ini -- kalau memang dapat diandalkan -- menunjukkan tidak ada korelasi antara Jokowimomics dengan ekses yang ditimbulkannya dan apa yang dikesankan Jokowi kepada rakyat banyak. Toh, menurut hasil survey itu juga, rakyat menyukai Jokowi karena \"kebaikan\" dan \"kesederhanaannya\". Bertahannya kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowi -- padahal banyak anomali yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara -- disumbangkan juga oleh sikap para cerdik pandai die hard Jokowi yang selalu merasionalisasi apapun kebijakannya yang, dengan begitu, menyiapkan infrastruktur politik bagi keberlangsungan berhala Jokowinomics. Rakyat dirayu dan dihipnotis untuk menjadi pemuja Jokowinomics yg bercirikan imoralitas dan antiintelektualisme. Berani sumpah sesungguhnya tidak ada kelebihan apapun dari Jokowi dalam konteks kapasitasnya sebagai presiden. Kalau nanti Prabowo (atau Ganjar) terpilih, maka Jokowinomics sebagai kekuatan destruktif akan terus menggelinding untuk menggilas apa saja yang ada di depannya. Luhut akan ikut serta di dalamnya sebagai cofounder Jokowinomics bersama Prabowo. Kalau demikian, reformasi 1998 menjadi hal yg sia-sia. Nubuat bahwa RI akan menjadi negara dengan besaran ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2045, bertepatan dengan perayaan 100 rahun RI, pun sangat mungkin cuma mimpi. Tangsel, 27 Maret 2023
Hari Keruntuhan Jokowi Tampaknya Sudah Mulai
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BAHWA Pemilu 2024 mengakhiri jabatan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ketujuh sudahlah pasti. Semakin sempit saja celah untuk memperpanjang periode walaupun sekedar tahun. Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu menghadapi benturan keras. Rakyat sudah tidak menghendaki Presiden yang tidak berprestasi bahkan merusak negeri. Tetapi keruntuhan tidak mesti dari periodisasi normal. Bisa bergerak dan berkulminasi sebelum akhir masa jabatan. Tanda-tanda itu ada. Jokowi juga menyadari karenanya sudah sejak dini ia dan istri mengangkut barang pribadi dan memindahkan dari Istana ke kampung halaman di Surakarta. Iapun tengah mencari pengaman jika kelak tidak lagi berkuasa. Awal memegang Ganjar namun figur ini rapuh. Partainya sendiri tidak mendukung. Kini mencoba Prabowo akan tetapi nampaknya Prabowo pun tidak terlalu kokoh. Dukungan rakyat sudah sangat merosot. Prabowo kemarin berbeda dengan sekarang. Rakyat sudah mampu membaca karakter dan mental kepemimpinannya yang sulit dipegang dan dipercaya. Konflik internal kabinet menjadi indikasi pembusukan menuju keruntuhan. Kasus dugaan TPPU 349 trilyun di Kemenkeu yang diangkat Menkopolhukam Mahfud MD dapat menjadi pemantik. Serangan Mahfud MD kepada Sri Mulyani \"benteng\" jokowi menjadi bola salju dari kekacauan pemerintahan. Ancaman pidana anggota DPR Arteria Dahlan soal pembocor yang diarahkan pada Mahfud MD adalah bentuk dari kebodohan. DPR yang semestinya merespons konstruktif pengungkapan skandal 349 Trilyun itu ternyata menjadi pelindung bahkan penuduh. Internal DPR akan saling menggigit karena terbelah. Adanya perlindungan menandakan bahwa DPR juga terlibat dalam skandal. Mungkin beberapa oknum anggota DPR ikut makan uang cuci-cuci tersebut. 349 Trilyun menjadi kotak pandora. Mahfud MD maju terus atau mundur sama saja karena kotak mulai terbuka. PPATK memastikan itu sebagai pencucian uang. Apalagi jika DPR akhirnya terpaksa menggunakan hak angket dengan membentuk Pansus maka borok disana-sini akan terbongkar. Sri Mulyani bakal babak belur. Tidak ada lagi operasi penyelamatan sebagaimana dahulu dalam kasus Bank Century. Pilihan Sri Mulyani hanya dua yaitu mundur atau penjara. Kasus demi kasus terus mendera rezim Jokowi dari kasus pelanggaran hak asasi, korupsi hingga hukum yang dimanipulasi. Pemuliaan demokrasi hanya slogan yang prakteknya adalah otokrasi atau oligarki. Bahkan bernuansa monarki. Jokowi sendiri memerintah seperti seorang raja. Dilingkari kroni yang hanya berfikir investasi atau keuntungan materi. Khas para pengikut Machiavelli. Di tengah pencarian pemimpin baru yang mampu mengubah keadaan, bacaan pada diri Jokowi terus memburuk. Kasus 349 Trilyun menambah keriput dan kerut wajahnya. Hari keruntuhan Jokowi nampaknya sudah mulai. Kasus Sambo yang berlanjut ke Trisambodo telah mengguncang istana Widodo. Istana yang diisi para genderuwo. Jokowi itu banyak musuh yang hari demi hari terus menggerogoti kekuasaannya. Kekuasaan dengan kebijakan yang tidak populis dan oligarkis. Musuh itu datang dari luar atau lingkaran dalam sendiri. UU Cipta Kerja dan banjir TKA China adalah musuh buruh yang terus menggelorakan perlawanan. Isu radikalisme, intoleransi, moderasi hingga larangan berbuka bersama adalah musuh umat Islam yang membuat umat antipati pada Jokowi. Pengakuan kesalahan pada peristiwa G 30 S PKI adalah musuh TNI yang menambah tuduhan bahwa Jokowi itu pro PKI. Ditambah lagi dengan kecemburuan atas perhatian lebih pada institusi Kepolisian ketimbang TNI. Mulai merata rasa bahwa negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Keluhan dan keprihatinan terus bermunculan. Pemimpin yang dinilai gagal. Mungkin ke depan akan ada mosi tiidak percaya rakyat bahkan bisa saja masif desakan untuk pemakzulan. Hari keruntuhan Jokowi nampaknya sudah mulai. Teringat peristiwa Revolusi Perancis ketika sang raja terlambat menyadari lalu melarikan diri. Namun gagal dan harus kembali ke ibukota. Bukan untuk berkuasa lagi tetapi Louis XVI dan Marie Antoinette \"madame deficit\" Itu harus menghadapi pengadilan rakyat dan mengakhiri semua kekuasaannya di bawah kilatan guillotine. Bandung, 27 Maret 20239
SMI Mafia Licin dan Tangguh
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih REKAM jejak digital membangun ingatan bahwa mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan RI dan pindah pada pekerjaan yang baru di World Bank (WB) adalah tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century (Century). Beberapa ungkapan dan pernyataan dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang banyak pertanyaan, yaitu : “Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak buahnya.” “Saya tidak bisa didikte”. “Saya menang - Saya tidak minggat, saya akan kembali” Tetapi saat pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru SMI menangis tidak wajar, berkali-kali dan terlihat sangat-sangat sedih. Ada keanehan kok menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang demikian fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa, seolah-olah SMI sudah meninggal. Saat itu SMI sedang diperiksa oleh KPK sebagai tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century, dalam proses yang sedang berjalan. Tiba tiba Bank Dunia menawarkan jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, efektif dimulai pada tanggal 1 Juni 2010. Dalam konferensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah seorang menteri terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan capaian-capaiannya. Tetapi justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan baktinya kepada bangsa Indonesia. SMI tidak membutuhkan waktu lama hanya dalam 24 jam langsung memberikan jawaban bahwa dirinya menerima tawaran sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Inilah sekilas bukti SMI orang kuat , kasus Century tiba tiba lenyap. Pansus Century DPR mentah, bubar hanya seperti dagelan. SMI memang belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian dan kejelasan oleh KPK. SMI mengatakan \"Tidak akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya selama dibelakangnya ada Robert Zoelick.\" Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada lagi yang berbicara dengan nada kritis, semua mundur. Sebaliknya, banyak sekali yang berbicara dengan nada memuji. Presiden RI SBY merasa berterima kasih kepada WB Robert Zoelick yang telah memberikan penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki jabatan yang terhormat di WB sebagai Managing Director. Artinya begitu hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di mata pers internasional, sehingga peristiwa Century yang sedang berlangsung dianggap tidak ada. SMI dengan penuh percaya diri mengatakan : I will come back” ada kekuatan besar di balik SMI, yang sangat mirip dengan ucapan Mac Arthur : “ I shall return”. SMI komitmennya membela rakyat Indonesia ataukah membela kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah diketahui oleh masyarakat luas. Afiliasinya dengan kekuatan asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF, sehingga sangat sering memenangkan kehendak mereka yang merugikan bangsanya sendiri. Gambaran pendek drama di atas adalah sekilas kekuatan SMI dengan jaringan yang akan melindunginya. Taruhlah geger korupsi dan berubah menjadi skandal pencucian uang kita sebut \"SMI Gate\" akan sulit dituntaskan. Sangat mungkin Mahfudz MD hanya dimainkan karena pengalaman dan jaringan dengan lembaga keuangan dunia luar yang sangat terbatas. Kejadian yang terjadi sejak 2017 SMI tidak mengetahui dan tidak melakukan pencegahan. Mulai terasa DPR menghujat Mahfud MD, bukan membentuk kerjasama membongkar mega kasus korupsi di Kemenkeu. Dugaan kuat proses pencucian uang yang mencapai ratusan triliun terlibat di dalamnya kekuatan asing melakukan pencucian uang dan korupsi klas dunia. Wajar akan ada kekuatan asing back up dan melindungi SMI. Sejak awal SMI abai menjaga stabilitas keuangan negara, bahkan dengan utang negara tanpa kontrol dan kendali keamanannya, seperti melenggang tanpa beban. Sesekali membela diri utang masih aman. Inilah SMI track recordnya sebagai kader Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat gigih, militan, licin dan tangguh Untuk menuntaskan kasus \"SMI-Gate\" hanya bisa dilakukan dengan menghentikan kekuasaan Jokowi dan menghentikan SMI sebagai Menkeu, copot semua jabatan yang melekat dalam dirinya. Dari situ baru mungkin meneruskan kasus pencucian uang yang maha dahsyat oleh rezim baru yang memiliki komitmen membenahi negara dari campur tangan para mafia yang sudah mengepung Indonesia dari segala arah dan penjuru. ****
Rizal Ramli dan Tera Korupsi Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 TADINYA saya ragu-ragu kebenaran cerita Jusuf Kalla ketika SBY dan JK sebagai pasangannya memenangkan Pilpres. SBY ingin mengangkat Rizal Ramli menjadi Menko Perekonomian namun JK menolak karena dia punya calon ARB yang ikut membiayai kampanye. Lalu ketika SBY mencalonkan RR untuk Menteri Keuangan, JK juga menolak dengan alasan banyak petinggi Kemenkeu akan mundur jika RR diangkat jadi Menkeu. Saya mengira ini cuma karangan JK. Sebagai alasan ketidaksukaan, karena JK pernah dipecat Gus Dur jadi Kabulog diganti RR. Tapi kini. Setelah Tera Korupsi 349 Triliun di Kemenkeu, alias pencucian uang oleh para petinggi Kemenkeu sejak 2009 sampai sekarang, saya teringat “cerita” JK tersebut yang disampaikan kepada pewawancara terkenal Karni Ilyas. Bahwa kemudian saya percaya cerita JK tentang penolakan petinggi Kemenkeu terhadap Rizal Ramli benar adanya. Rizal Ramli yang saya kenal dulu sebagai aktivis 77-78 sangat “straight”, tegas terhadap penyelewengan keuangan negara. Ketika jadi Menteri di era Gus Dur, putranya ketika itu masih SMA dengan bangga menceritakan bahwa dia diminta jadi komisaris salah satu perusahaan sawit swasta. RR malah bereaksi memberikan garpu kepada putranya agar menusuk bapaknya. Akhirnya bapak dan anak nangis berpelukan, memahami batas etika dan kepatutan. Menurut RR itu tidak pantas dan ada unsur penyuapan sehingga sampai sekarang anak-anaknya tidak ada yang menjadi “benalu” keuangan negara, hidup sukses secara mandiri. Pada waktu itu RR sebagai Kabulog yang dulu menjadi gudang bancakan, memotong dana off budget dengan ratusan rekening, menjadi hanya 9 rekening. Lain lagi pengakuan dua sahabat RR aktivis 77-78 kepada saya, salah satu sahabat tersebut sudah almarhum, satu lagi sekarang beberapa waktu lagi sakit stroke. Sebagai sahabat mereka mendatangi kantor Bulog menemui RR. Bermaksud meminta keringanan agar satu kapal penuh dengan beras impor kepunyaan pengusaha Cina (WNI), yang sudah berlabuh di Priok, bisa memberi izin menurunkan muatan. Apa yang mereka para sahabat tersebut dapat? Dampratan “marah besar” dari Rizal Ramli. “Kalau kalian butuh uang minta saja dengan baik, akan saya beri”. “Jangan kalian suruh saya melakukan hal tidak baik mengimpor beras”. Ketika RR jadi Kabulog dan Menteri era Gus Dur memang tidak ada impor beras. Bulog malah nambah untung Rp5 Trilliun. Dana keuntungan Bulog itu di era Presiden Megawati “digunakan” untuk membeli pesawat jet tempur Shukoi dari Rusia. Banyak sekali cerita integritas dan kejujuran RR sebagai pejabat tinggi. Penulis juga pernah mengalami secara langsung. Ketika RR menjadi Menko Maritim era Jokowi, penulis dihubungi oleh mengaku utusan almarhum Cosmas Batubara. Ketika itu Cosmas Batubara (aktivis 66 mantan menteri), sedang menjabat sebagai Dirut Podomoro, menggantikan Dirut Podomoro yang ditangkap KPK. Utusan tersebut ingin mempertemukan Cosmas Batubara dengan RR melalui suatu seminar semua ditanggung, bahkan diimingi untuk membantu para aktivis pergerakan 77-78 untuk dibangunkan gedung pertemuan. Ketika penulis menghubungi RR via telepon, sontak RR menyatakan “NO WAY”, serta menutup telpon. Padahal ketika itu masalah reklamasi dengan dana besar tentu bisa mendatangkan pundi dana bagi pejabat sekelas RR. Tapi ditolak. Ujung-ujungnya RR diberhentikan dari Menko Maritim digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Sekarang LBP punya puluhan perusahaan yang berkelas. Luar biasa. Begitulah sosok RR sehingga kritiknya selalu sangat tajam. Pantas sebagai mantan pejabat tinggi yang sudah makan asam garam menghadapi segala kebejatan, tapi tetap punya integritas, berrsih, beranii, jujur. Hanya tindakan pengecut dari para BuzzerRP dan InfluenceRP sewaan yang membully RR dengan kata-kata tak pantas dan merendahkan melalui sosmed yang bisa dilakukan oleh mereka yang tidak menyukai kejujuran RR dan keberpihakannya terhadap rakyat. Kembali kepada cerita Tera Korupsi 349 Triliun di Kememkeu dapat disimpulkan kenapa mereka para pejabat tinggi Kemenkeu “menyukai” Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan “abadi” serta tidak “menyukai” Rizal Ramli? Sri Mulyani (SMI) ternyata lemah dalam pengawasan bawahan dan sangat “care” terhadap para pengusaha besar dang orang kaya. Berkali-kali melakukan pengampunan pajak. “Penurut” terhadap Presiden, apapun proyek menara gading sang Presiden “it’s okay” walaupum membebani APBN dan harus berutang. Berimplikasi utang negara membubung tinggi di era Jokowi. Jebakan utang. SMI selalu dipuji lembaga “penghutang” sebagai Menkeu terbaik, karena memberi bunga utang yang tinggi. Malah Menkeu negara-negara maju yang sukses membawa kesejahteraan bagi rakyatnya tidak pernah mendapatkan pujian. Nasi telah jadi bubur. Indonesia terjebak utang jangka panjang. Banyak infrastruktur yang tergadaikan dan kekayaan negara dijual murah. Sementara korupsi jalan terus dan semakin besar. Astagfirullah. Menurut M. Said Didu tidak saja 349 Triliuan tapi ribuan. Satu lagi Tera Proyek yang akan jadi “bancakan” adalah IKN. Ibu Kota Baru nya Jokowi. Jika JK waktu itu menurut keinginan SBY menyetujui RR jadi Menkeu, maka tidak akan ada cerita kasus Century 6,7 Triliun yang “melibatkan” SMI. Begitu juga “jika” Jokowi tidak menjadikan SMI jadi Menkeu dua periode, maka tidak akan ada cerita pencucian uang 349 Triliun di Kemenkeu. Serta tidak akan ada tera proyek IKN dengan UU yang “dipaksakan”, menjadi mangkrak, karena lingkungannya tidak mendukung. Akhir kata tentu semua itu harus ada yang bertanggung jawab. Jokowi lah sebagai Presidennya. Bandung, 26 Maret 2023
Ampun Jokowi
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) BANGSA ini telah bangkrut! Terjadi dekadensi moral dan intelektual di mana-mana. Juga kejahatan-kejahatan terhadap rakyat dan negara. Sebagian mungkin tak diniatkan, tapi sebagian lain dilahirkan oleh kualitas pikiran yang rendah. Bagaimana kita harus memahami logika di balik larangan ASN buka puasa bersama dengan alasan covid-19 belum reda? Apakah covid-19 hanya menyerang ASN yang berpuasa? Mengapa kerumunan kecil yang memupuk solidaritas antarsesama dilarang, sementara kerumunan besar di tengah masyarakat dibiarkan? Beginilah bila orang kecil ditempatkan di posisi orang besar. Orang bodoh yang menyadari dirinya bodoh dapat dimaafkan. Tapi orang kerdil tapi tidak tahu dirinya kerdil tak boleh dibiarkan. Bahaya! Apalagi kalau orang jenis ini punya mimpi-mimpi besar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dia akan melakukan apa saja demi mimpinya itu. Sayangnya, banyak orang pandai di negeri ini bersedia menjadi pelayan pemimpin bodoh yang manja. Mereka merasionalisasi setiap kebijakan pemerintah, yang ngawur sekalipun. Sebagian disebabkan mereka telah memperoleh fasilitas dan kenyamanan hidup dari pemerintah. Sebagian lain bermasa bodoh. Maka, kita menyaksikan kerusakan-kerusakan negara di semua lini dengan akselerasi yang makin tinggi. Atas izin pemerintah, timnas Israel akan berlaga di Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia pada Mei. Memang urusan sepak bola internasional merupakan wewenang FIFA. Tapi tidak berarti negara tuan rumah tidak boleh mencampuri, apalagi kalau sudah menyangkut konstitusi dan keamanan negara. UUD 45 melarang negara mengakui eksistensi negara penjajah. Faktanya, Israel masih menjajah Palestina. Mengizinkan timnas Israel bermain di sini sama artinya dengan begara mengakui eksistensinya. Jangan mengira begitu event itu usai hubungan Indonesia-Israel akan kembali ke posisi semula. Tidak. Event ini akan menjadi awal bagi kontak-kontak resmi langsung Israel-RI yang dalam prosesnya diharapkan berujung pada normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Korupsi yang menggila saat ini bersumber dari sikap permisif pemerintahan Jokowi. Alasannya ganjil: investor tak mau masuk kalau otoritas KPK terlalu besar. Karena itu, lembaga antirasuah ini harus dilemahkan. Bukankah pemerintah yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi justru akan menciptakan kepercayaan investor dan membuat biaya berinvestasi di negeri ini menjadi lebih murah? Alhasil, akibat KPK dilemahkan, seluruh kementerian dan institusi negara berlomba-lomba menggarong duit rakyat. Skandal mega korupsi di kementerian keuangan hanyalah salah satu indikasi tentang skala korupsi di negeri ini. Tidak mungkin penguasa pusat tak terlibat dalam kasus ini. Toh, Menkeu Sri Mulyani dipertahankan dan presiden diam seribu bahasa atas aib itu. Ketiadaan teladan moral pemerintahan Jokowi telah juga menjalar hingga ke institusi-institusi penegak hukum. Hakim mengkomersialkan hukum, sementara jenderal polisi bintang dua memperdagangkan narkoba. Jenderal polisi bintang dua lain berkomplot membunuh anak buahnya di rumahnya sendiri untuk alasan yang tidak jelas. Salah satu isu yang hari ini menjadi keprihatinan luas adalah disahkannya Perppu sebagai pengganti UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini telah divonis inskonstituionil bersyarat oleh MK. Lembaga penjaga konstitusi ini memerintahkan pemerintah untuk memperbaikinya dalam wkt dua tahun. Bukannya memperbaiki, pemerintah justru mengeluarkan Perppu, yang substansinya masih sama dengan UU Cipta Kerja. Disahkannya Perppu bermasalah ini oleh DPR hanya menegaskan betapa para wakil rakyat telah kehilangan nurani dan akal sehatnya. Para pakar hukum tatanegara menganggap dengan Perppu itu sesungguhnya presiden telah menerabas konstitusi sehingga sudah dapat dimakzulkan, tinggal DPR bersedia atau tidak. Kaum buruh dan mahasiswa marah besar karena Perppu itu hanya melayani kepentingan oligarki dengan mengorbankan hak buruh. Memang selama delapan tahun pemerintahan Jokowi, DPR tak lagi berfungsi sbg wakil rakyat melainkan wakil oligarki melalui pengendalian atas Jokowi. Lalu, di tengah kesulitan ekonomi rakyat akibat harga-harga bahan pokok melonjak, dipicu krisis energi dan pangan global, Jokowi justru memperluas pajak hingga ke rakyat kecil untuk menambal APBN yang jebol. Mestinya Jokowi menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak ekonomis, boros, dan tidak urgen agar utang negara yang sudah sangat mengkhawatirkan tidak terus membengkak. Toh, yang akan bayar rakyat juga. Mengapa tak lagi tersisa kasih sayang kepada rakyat? Apakah kau sdh lupa jargon \"Jokowi adalah Kita?\" Proyek IKN yang tidak layak serta merampas 20 persen APBN mestinya juga dihentikan karena proyek ini hanya mengejar ambisi Jokowi meninggalkan legacy yang akan dikenang rakyat Indonesia sepanjang masa. Proyek ini juga berpotensi dijadikan bancakan oleh para koruptor. Anggarannya dialihkan untuk membantu rakyat miskin yang jumlahnya semakin membesar. Dus, argumen pemerintahab Jokowi bahwa IKN bertujuan pemerataan ekonomi doesn\'t make sense. Saatnya berhenti melayani oligarki demi meringankan beban pajak yang dipikul rakyat. Untuk itu, pajak perusahaan-perusahaan besar di sektor mineral dan minyak goreng -- yang menikmati keuntungan berlipat ganda akibat krisis energi dan pangan global -- harus ditingkatkan. Hilirisasi industri nikel dan batubara yang dibanggakan pemerintah, justru hanya menguntungkan oligarki dan Tiongkok. Negara tidak mendapat apa-apa. Argumen pemerintah bahwa industri hilirisasi itu akan meningkatkan nilai tambah bagi bangsa, lagi-lagi menjadi alasan yang tidak masuk akal. KKN yg diharapkan dapat dikuburkan pasca reformasi kini muncul dengan wajah lebih vulgar. Anak-anak Jokowi diduga berkolusi dengan perusahaan-perusahaan besar yang punya masalah hukum demi mendapatkan modal jumbo dengan mengorbankan hukum dan kepentingan negara. PT Sinar Mas yang oleh pengadilan dikenai denda triliunan rupiah karena pembakaran hutan, dendanya diubah menjadi kurang dari Rp 100 miliar konon setelah berkongsi bisnis dengan putera2 Jokowi. Kini dilaporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep memiliki 60 perusahaan bernilai ratusan miliar rupiah. Tidak cukup sampai di situ, Jokowi juga membangun dinasti politik dengan secara tak langsung memfasilitasi anak dan menantunya merebut kekuasaan di daerah. Alhasil, di bawah Jokowi, indeks demokrasi, korupsi, HAM, dan indeks pembangunan manusia merosot. Ini terkait dengan pemenjaraan kaum oposisi, pembubaran ormas, intimidasi terhadap rakyat, meluasnya pengangguran dan kemiskinan, dan pembunuhan di luar hukum (kasus KM 50). Kelompok Islam konservatif dijadikan musuh bersama dengan isu intoleran, radikal, khilafah, dan politik identitas. Sementara hari ini para politisi yang mengkampanyekan bahaya politik identitas ramai-ramai bersalin rupa dan kegiatan dengan menggunakan atribut-atribut Islam ketika menghadiri acara-acara keagamaan. Mereka yang tak pernah shalat tiba-tiba rajin ke masjid. Alhasil, kemunafikan sedang dipamerkan di mana-mana. Kendati belepotan dengan noda dan dosa, serta inkompetensi dalam memimpin, Jokowi ingin berkuasa lebih lama melalui perpanjangan masa jabatan presiden meskipun rencana ini berpotensi melanggar konstitusi dan ditolak mayoritas rakyat. Pada saat bersamaan, ia mencampuri urusan pilpres yang terlalu jauh. Anies Baswedan, bakal capres yang diusung tiga parpol, sedang diusahakan untuk disingkirkan dari kontestasi politik elektoral. KPK dialihkan fungsi menjadi alat politik untuk mempersangkakan Anies dan siapa saja yang berpotensi mengganggu rencana-rencana jahat Jokowi. Kesalahan Anies hanya karena ia dipandang antitesa Jokowi. Bagaimanapun, upaya penjegalan Anies dapat melahirkan pilpres yang tidak fair, tidak demokratis, dan kehilangan legitimasinya. Ini pada gilirannya akan menimbulkan instabilitas negara sehingga pemerintahan baru tak dapat berfungsi maksimal. Syukur-syukur tidak terjadi keos. Ironisnya, orang-orang pandai yang seharusnya berperan sebagai pelita dalam kegelapan bangsa justru menjadi pendukung kepicikan dan imoralitas yang sedang berkuasa di negeri ini. Para buzzer diternak dengan duit rakyat untuk membenarkan semua yang dilakukan Jokowi dan menggonggong parpol, Anies, dan individu yang berseberangan dengan pemerintah. Dengan demikian, anomali-anomali yang diproduksi Jokowi akan terus bermunculan. Semua ini tak dapat dihentikan -- karena mustahil tiba-tiba Jokowi berubah menjadi orang pintar yang rendah hati dan bijak-bestari -- kecuali terjadi pergantian pemerintahan. Dari bakal capres yang ada hanya Anies Baswedan yang dapat diharapkan dan diandalkan merestorasi kerusakan-kerusakan yang telah terjadi ke rel reformasi. Bakal capres lain yg \"dibudidayakan\" Jokowi dan karena itu belakangan ini memuji-mujinya setinggi langit -- dan terang2an berkomitmen akan melanjutkan kebijakannya -- adalah mereka yang akan meneruskan kerusakan lebih lanjut. Kata Albert Einstein, orang tolol adalah orang yang melakukan hal yang sama, yang sudah terbukti salah, sambil berharap membuahkan hasil yang berbeda. Saya ingin meminta ampun pada Jokowi untuk menahan diri dari syahwat kekuasaan dan membiarkan tunas-tunas muda bangsa mendapat kesempatan memimpin bangsa dan negara yang sudah bangkrut ini. Tangsel, 24 Maret 2023
Capres Rakyat Melawan Capres Oligarki
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Piagam Kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) antara Anies dengan partai Nasdem, partai Demokrat dan PKS, bukan hanya semakin mengokohkan pencapresan Anies. Lebih dari itu menjadi pernyataan tegas dan benderang, bahwa Anies menjadi capres rakyat dan selainnya hanya capres oligarki yang sontoloyo dan didukung rezim kebliner. Negara sudah menetapkan secara sah dan berketetapan hukum bahwa tak ada lagi perpanjangan jabatan presiden dan atau penundaan pemilu 2024. Melalui hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPPU RI, pemerintah menegaskan kembali pelaksanaan pemilu 2024. Dengan demikian tak boleh ada lagi wacana, diskursus dan polemik terhadap keinginan siapapun yang bertentangan dengan UU terkait pemilu termasuk pilpres 2024. Jika masih ada yang ingin memaksakan dan melakukan konspirasi untuk perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu, maka pemerintah dan rakyat harus segera mengambil langkah dan tindakan hukum. Konstitusi harus ditegakkan, tata kelola negara yang baik dan benar harus dijalankan serta aspirasi rakyat harus dijunjung tinggi. Rakyat kini dapat bernapas lega, pesta demokrasi yang mewujud pemilu dan pilpres 2024 tetap dilaksanakan. Salah satu pintu masuk pembenahan sistem dan pemilihan figur pemimpin nasional tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Terutama pemilihan presiden yang sangat signifikan dan strategis menentukan arah perjalanan bangsa. Figur presiden yang cakap menjadi fundamental bagi proses penyelenggaran pemerintahan dan kelangsungan negara sebagaimana tertuang dslam Panca Sila dan UUD 1945 yang menaungi NKRI. Tak cukup cerdas, santun dan berwibawa. Seorang capres yang kelak terpilih dan akan memimpin negara sebesar Indonesia, juga harus memiliki karakter kapabel, kredibel dan akuntabel. Dan lebih penting dan utama dari semua itu, seorang capres itu harus memiliki sifat kepemimpinan yang jujur dan adil. Hanya kejujuran dan keadilan seorang pemimpin yang busa menghadirkan negara kesejahteraan. Mustahil tanpa melekat kebaikan dan jejujuran, seorang pemimpin dapat menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memahami, mengikuti serta dapat memilih pemimpin baik legislatif dan eksekutif khususnya seorang presiden, maka mutlak rekam jejak menjadi panduannya termasuk prestasi dan penghargaan yang dimiliki. Ada capres bermasalah dengan pelbagai skandal baik penyimpangan moral dan hukum ada juga capres dengan kinerja membanggakan dan capaian hasil yang membanggakan. Rakyat Indonesia tinggal memilih siapa pemimpin yang layak dan pantas untuk dipilih, atau abaikan capres yang hobi pencitraan bahkan penuh tipu daya dan berpotensi menyengsarakan rakyat. Pilpres 2024 semakin tinggi tensinya dan mulai memanas menyelimuti atmosfer elit politik dan rakyat akar rumput. Polarisasi dan kontestasi capres dengan irisan partai politiknya semakin terlihat jelas. Secara umum rakyat melihat ada 2 klasifikasi capres berdasarkan kekuatan figurnya dan basis dukungannya. Pertama capres yang didukung rakyat, kedua capres yang didukung oligarki. Anies Rasyid Baswedan menjadi satu-satunya figur capres yang merepresentasikan dukungan rakyat. Tak cukup hanya itu, Anies juga diusung partai Nasdem, partai Demokrat dan PKS, yang berarti bisa memenuhi presidential treshold yang berarti berhak mengikuti mekanisme prosedural pilples 2024. Selebihnya ada Prabowo, Puan, Airlangga, Erick Tohir, Ganjar, Muhaimin dlsb, yang notabene merupakan capres oligarki. Kontestasi pilpres yang demikian dianggap publik sebagai pesta sekaligus kompetisi demokrasi yang secara substansi menjadi pertarungan antara capres rakyat dan capres oligarki. Antara Anies dan beberapa nama seperti Prabowo, Puan, Airlangga, Erick Tohir, Ganjar, Muhaimin dlsb, bisa dianalogikan antara figur capres aliran putih dan capres aliran hitam. Anies sebagai capres putih, mewakili aspirasi dan kehendak rakyat akan tuntutan perubahan Indonesia yang lebih baik. Anies dengan forto polio yang menakjubkan lahir dan berproses sebagai pemimpin dan capres yang didukung, dielu-elukan dan dicintai rakyat. Sementara selain Anies, yaitu Prabowo, Puan, Airlangga, Erick Tohir, Ganjar, Muhaimin dlsb, semuanya oleh publik terlanjur dicap identik dengan bagian dari rezim sekaligus boneka oligarki. Selain menjadi kroni rezim kekuasaan yang gagal dan membuat banyak rakyat menderita. Capres-capres oligarki yang juga diendors dan menjadi keinginan Jokowi itu, hampir semuanya telah menjadi sandera politik. Hanya kedekatan dan kemampuan menjilat rezim kekuasaan yang membuat capres-capres oligarki itu selamat dari kejahatan moral dan pidana utamanya korupsi. Berhadapan dengan bakal capres yang disupport oligarki dan rezim kekuasaan, Anies menjadi berbeda secara karakter dan integritasnya. Capres-capres sokongan Jokowi, oligarki dunia usaha dan partai politik feodal itu, berlumuran nista dengan catatan hitam dalam pemerintahan selama ini. Mulai dari BUMN, KTP E, alih fungsi lahan, kardus durian, food eastate hingga film biru dan masih banyak lagi, melibatkan capres-capres yang miskin moral dan kaya korupsi. Hanya Anies yang masih memberi harapan perubahan bahwasanya Indonesia bisa lebih baik dan rakyatnya masih bisa menikmati negara kesejahteraan dengan mengadakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dengan Piagam Kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang dibuat Anies Baswedan bersama partai Nasdem, partai Demokrat dan PKS. Maka Anies semakin bertumbuh dan menguat menjadi capres yang mewakili rakyat yang menginginkan perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Rakyat diam-diam sudah tahu dan bisa menentukan siapa presidennya pada pilpres 2024. Anies tak bisa disangkal dan tak bisa dijegal, ia terbukti sebagai pemimpin harapan perubahan. Anies kini telah menjadi tumpuan rakyat untuk keselamatan Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Pencapresan figur Anies dibandingkan dengan pencapresan sosok lainnya, seperti dua kutub yang berbeda. Dari yang gegap gempita dan menjadi silent mayority, semua tahu mana capres rakyat mana capres oligarki. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 25 Maret 2023/3 Ramadhan 1444 H.
POPULER
