OPINI
Presiden Terkena Gangguan Psikis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Berbagai bentuk politik licik terus berkelindan, kecenderungan meraih kekuasaan dengan mengoperasikan sarana pemaksaan dan ancaman kebencian (hate crime ). Ancaman karena kebencian atau kejahatan kebencian Ini selalu terjadi sebagai kejahatan bermotifkan bias. Kalau ada Presiden cawe cawe mengancam, menghambat bahkan terlibat langsung merekayasa untuk mematahkan, menghentikan seorang Capres ditengah jalan dengan segala cara hanya karena bermotif prasangka, dipastikan Presiden tersebut dalam kondisi tidak normal, Dia presiden yang sedang terganggu psikisnya. Dalam situasi hate crime ( kejahatan kebencian ), para korban tidak sebatas direct victim yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya kekerasan bahkan tindak pidana dengan karakteristik korban adalah orang baik secara individu atau kolektif, menderita kerugian berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak - hak pribadinya Serangan melebar mencakup vicarious victims alias masyarakat. Kendati ‘sebatas’ vicarious ( perwakilan ) namun reaksi psikis mereka serupa dengan direct victim: takut, marah, terguncang, gaduh akan meluas. Kondisi seperti ini bisa mengarah pada bentrokan bahkan perang saudara. Bagaimana logikanya kalau hanya karena ketakutan muncul capres yang berpotensi di luar kendalinya bahkan penuh prasangka akan membahayakan dan mengancam dirinya, maka harus habisi. Prasangka tersebut justru datang dari imajinasi Presiden sendiri yang penuh dengan kecemasan dari berbagai masalah yang bersemayam dalam otak dan perasaannya berakibat hukum membahayakan dan mengancam dirinya. Korbannya akan melebar bukan hanya Capres yang harus jadi korban, rakyat bahkan negara akan menjadi korban. Dan proses demokrasi akan mandeg, situasi politik akan berubah menjadi horor yang menakutkan. Proses politik yang bisa terdeteksi munculnya rekayasa menyusun kekuatan Ketua Partai, kolaborasi dengan para Taipan Oligarki untuk bersama sama menghadang dan menghabisi Anies Baswedan jangan sampai menjadi Capres 2024. Reaksi mereka bukan hanya takut, cemas, khawatir, marah. Efek lanjutannya muncul macam macam rekayasa politik tanpa ada kendali akal sehat, karena psikisnya terus terguncang. Hebatnya di permak dengan bahasa politik \"ini untuk menjaga kelangsungan pembangunan kedepan, stabilitas negara dan lainnya\". Semua alibi yang konyol dan berbahaya, karena presiden sendiri yang membuat kekacauan dan negara dalam guncangan instabilitas. Jangan diabaikan situasi seperti ini bisa berakumulasi mengarah kekacauan yang tidak lagi bisa dikendalikan. Presiden seolah olah percaya diri tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah kerapuhan jiwa dan ketakutan yang terus menerus . Presiden harus menyadari situasi seperti ini harus di hentikan. Lain judul kalau sengaja diciptakan untuk mencari peluang jabatan tiga periode dengan alasan macan macam diluar akal sehat, menabrak , membajak konstitusi. Kalau itu pilihannya justru keadaan makin gawat , kerusakan negara akan makin parah. Kemarahan beberapa daerah bisa muncul ingin memisahkan diri dari NKRI, negara bisa bubar. ***
Bermain-Main dengan Rumah Ibadah
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PRESIDEN Jokowi bulan Januari 2023 di depan Rakornas Kepda dan Forkopimda di Bogor memperingatkan Kepala Daerah jangan mempersulit IMB Rumah Ibadah. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Pemerintah mencabut SK 2 Menteri yaitu SK Menteri Agama dan SK Mendagri No 9 tahun 2006. Menurut Cholil Qoumas semula pendirian rumah ibadah harus berdasarkan rekomendasi Kementrian Agama dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) namun kini diubah menjadi hanya rekomendasi Kementrian Agama. Rancangan Peraturan Presiden sudah diusulkan ke Sekretariat Negara, kata Menag Yaqut. FKUB adalah komponen masyarakat yang semestinya tetap dilibatkan dalam hal rekomendasi, sekurangnya antara unsur keagamaan di masyarakat turut mempertimbangkan berbagai aspek pendirian rumah ibadah khususnya masalah kerukunan. Ini hal yang penting dalam rangka menghindari konflik. Jika rekomendasi hanya Kemenag maka rumah ibadah menjadi semata urusan pemerintah. Ini menjadi campur tangan penuh pemerintah atas hal ikhwal agama. Hipokrisi atas pandangan yang katanya Indonesia bukan negara agama. Sekaligus bagian dari sikap otoritarian dimana pemerintah menganggap dirinya menjadi penentu segala-galanya. Masyarakat yang hanya ditempatkan sebagai obyek. Terbitnya SKB 2 Menteri dahulu tidak lain bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya friksi bahkan konflik antar umat beragama. Hal itu sudah bagus. Menjaga ketertiban bukan dimaknai diskriminasi atau intoleransi. Ada ruang musyawarah disana. Dengan dicabutnya SKB 2 Menteri maka sama saja dengan telah dibuka kembali ruang friksi dan konflik di masyarakat. Pendirian rumah ibadah harus diatur dengan baik, bukan soal mudah atau dimudahkan sebagaimana maunya Presiden Jokowi atau Menag Yaqut. Dampaknya dapat terjadi konflik bersifat SARA. Pencabutan SKB 2 Menteri adalah tindakan gegabah yang dapat memancing reaksi publik dan berakibat pada ketidakstabilan politik. Andai usulan Menag mengenai pencabutan SKB 2 Menteri dilanjutkan dengan Keputusan Presiden yang mengabaikan aspirasi dan kepentingan umat beragama khususnya umat Islam, maka predikat Presiden dan Menag yang memusuhi dan meminggirkan kepentingan umat beragama khususnya umat Islam adalah benar adanya. Secara tidak disadari Presiden Jokowi dan Menag Yaqut Qoumas telah melecehkan Ideologi dan menginjak-injak Konstitusi. Teriak mewaspadai politik identitas eh sendirinya membuat kebijakan politik identitas. Identitas tidak menghargai umat beragama, khususnya umat Islam. Ganti Menteri Agama Yaqut atau ganti Presiden Jokowi sekarang juga. Tidak berguna keduanya memimpin negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kerjanya hanya bikin gaduh. Bandung, 10 Juni 2023
Beda Pikiran Petinggi Partai dan Keinginan Rakyat
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih MALAM itu belum terlalu larut, berkumpul beberapa petinggi partai koalisi. Dalam kondisi carut marut negara mengira mereka akan berembug mencari jalan keluarnya. Setelah basa basi sejenak masuk pada agenda topik yang mesti harus di bicarakan. Astaga, to the poin judulnya _\"saya dapat apa kamu dapat apa\"_. Negosiasi harga dengan angka yang pasti dan terinci biaya operasional partai . Tawar menawar harga adalah satu paket dengan jatah menteri yang harus disepakati kalau capres nya menang Terekam dengan jelas terlebih bagi partai yang sudah merasa ajalnya sudah dekat, peluang tersisa tidak boleh di sia siakan. Ada yang salah hitung ketika sudah berkoalisi menyelinap akan jualan posisi cawapres ternyata kandas, balik kanan keluar dari koalisi pintu tertutup. Masih ada peluang ketika Taipan Oligarki masih berbaik hati memberi kerja politik sebagai badut dan bonekanya. Syarat harus loyalitas total kepada para Taipan Oligarki harga mati. Para petinggi Partai jangankan bicara kepentingan rakyat, rakyat harus menerima nasibnya hanya sebagai korban dan objek kebijakan persengkongkolan petinggi partai. Partai sudah tidak mewakili kepentingan rakyat, Presiden juga dikuasai oleh partai politik pengusung Capres dan bohir bohir politik yang membiayai Pilpres. Dalam kondisi politik seperti ini tidak mungkin berharap perubahan politik dan ekonomi paska Pilpres 2024, apalagi salah satu capres dalam ancaman para bohir bohir begundal kekuasaan yang terang terangan harus menghentikan dan mematikan salam capres yang dianggap membahayakan mereka Tidak ada jalan keluar people power harus digerakkan untuk menuntut perubahan politik secara mendasar dan fundamental . Jangan berharap belas kasihan tetapi harus rebut kembali kedaulatan tertinggi rakyat kepada rakyat dari tangan-tangan jahil petinggi partai politik dan para penguasa yang linglung, lepas dari kepentingan rakyat. Begitu pongahnya negara akan diatur partai bukan partai di atur negara . Ini negara Pancasila bukan negara komunis. Menjelang Pilpres 2024, sebagian parpol sudah di koptasi , otomatis demokrasi rakyat sudah bisa di lumpuhkan. Jalan menuju otoritarisme kini oleh penguasa dimulai dilakukan dengan melakukan pelemahan komponen - komponen demokrasi, yang dimulai sejak dikooptasinya ketua partai. Perkembangan politik koalisi saat ini beberapa partai tetap dalam remot dan kendali Oligargi, bahkan target mereka semua ketua partai harus bisa di lumpuhkan. Berdampak beda pikiran petinggi partai dan kehendak rakyat. Pemilu 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya ritual dan prosedur formalitas, kalau sistem ketatanegaraan tidak dikembalikan ke UUD 45. ****
AHY Akan Dilamar Puan Jadi Petugas Partai, Madu atau Racun Buat Ibunda dan Ayahanda dari Anak Durhaka?
Oleh Laksma Purn. Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Ini berita ngeri-ngeri sedap, di tengah tembakan bertubi-tubi dari KSP Jenderal Moeldoko dengan menggandeng Yusril pada perebutan Partai Demokrat, lalu datang pula rayuan maut dari Puan pada AHY. Di sela Rakernas PDIP pada Selasa 5 Juni 2023, Puan Maharani berkata bahwa AHY masuk bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (CNN Indonesia). Ngeri karena bila ini benar terjadi seperti halnya dengan Ganjar dan pendahulunya Jokowi, maka AHY Ketum Partai Demokrat juga akan menjadi petugas partai PDIP. Sedap jika bergabungnya Partai Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS semata untuk menjadikan AHY sebagai cawapres pada pilpres 2024, maka target Demokrat tercapai dan Partai Demokrat terselamatkan dari gempuran Moledoko. Itu baru ngeri sedap, padahal saya katakan ngeri-ngeri sedap. Nah ngeri ngerinya adalah ibarat lagu Madu dan Racun karya Bill and Brod, tapi kali ini yang memegang madu dan racun itu adalah Puan, madu Capwapres diberikan ke AHY dan racunnya diberikan kepada Ibundanya dan Ayahanda AHY. Lho Kok bisa? Begini ceritanya: Pada 2 periode atau 10 tahun SBY Presiden, tidak sekalipun Megawati, Presiden ke 5 RI datang menghadiri undangan Presiden di Istana Negara Jakarta dalam rangka upacara dan perayaan hari Kemerdekaan RI pada setiap tanggal 17 Agustus. Padahal seperti para mantan Presiden lainnya Megawati dan keluarga selalu diundang. Hubungan Megawati dan SBY renggang sejak SBY maju sebagai calon Presiden tahun 2004. SBY ternyata memendam rasa sakit hati dan malu setelah pernah kalah saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk Megawati pada 2001 (Tempo.co Senin, 20 Januari 2014). Sumber lain mengatakan. \"Ada satu hal tidak dipahami masyarakat, yang selalu ditutupi. Ada kejadian di 2004, kata politikus PDIP Dwi Ria Latifa di ILC, di tvOne, Selasa, 31 Juli 2018. Ria menuturkan SBY membuat Mega mengurut dada. Tapi tidak sampai memaki-maki. \"Beliau tidak pernah memaki, beliau katakan saya memang merasa miris dan kecil hati,\" (Viva.co.id 01 Agustus 2018) Itulah sekelumit hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dan SBY sehingga memasangkan AHY sebagai cawapres Ganjar sama saja dengan menjadikan AHY petugas partai PDIP. Mungkinkah SBY membiarkan anaknya AHY menjadi petugas partai seterunya? Bagaimana Megawati? Maukah dia menerima anak dari orang yang pernah membuatnya mengurut dada, miris dan kecil hati? Benarkah ini kesempatan?, apalagi politisi senior Demokrat dan NasDem telah saling tembak di akun Twitter. Andi Arief merespons anggapan Ahmad Ali yang bilang kalau partainya hanya memaksa AHY jadi cawapres Anies. Andi Arief bertanya balik ke Ahmad Ali apakah NasDem akan keluar jika Anies memilih AHY sebagai cawapres. Panas? Itulah riak riak politik, memancing dan memanas manasi.Tinggal siapa yang kena. Satu hal, bila pasangan Ganjar AHY jadi, maka patutkah Puan dan AHY disebut anak durhaka karena telah memberikan rancun pada Ibunda dan Ayahanda mereka? Jadi ingat lagunya Mbah Surip, bangun tidur, dari mimpi, jangan lupa gosok gigi, kalau lupaaaa… mimpi lagi…. Ha ha ha ha haaa… mimpi lagi…. Jumat 09 Juli 2023.
Tuhan pun Sudah Tidak Ditakuti Rezim Ini
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih \" Perasaan terindah dan mendalam adalah perasaan terharu merasakan kehadiran yang ghaib dan Kudus. Itu adalah kekuatan hidup yang sebenarnya\" \"Menyadari yang tak bisa kita hampiri benar - benar ada. Menyatakannya sebagai kebijaksanaan tertinggi dan kita yang bodoh hanya bisa memahami, dalam bentuk sederhan. Perasaan dan kesadaran itu ada pada tingkat keimanan yang sejati.\" Masuklah bermuhasabah diri, apakah selama ini kita lebih takut kepada selain Sang Pencipta, atau kepada sesama manusia, sebagai hamba Tuhan yang lemah . Rasa takut hanya akan muncul jika kita menyadari bahwa hidup ini memiliki akhir. Begitu banyak timbunan sampah batin dari mulai urusan hati yang tak tuntas, trauma yang belum sembuh, sampai segudang rencana karena ketakutan ketika kekuasaan yang akan lepas. Beban ini, jika tidak pernah di kuras, akan muncul ke permukaan sebagai penyakit fisik, stres, paranoia, dan aneka fenomena lain yang kita sebut sebagai \"problem keangkuhan dan kesombongan\" Apakah kita sementara harus masuk kesendirian dan keheningan diri, bukan untuk menghindari sebuah kenyataan tetapi semata menata dan membersihkan kekuatan diri yang selama ini terlalu tebal terinfeksi kabut ketololan diri dari cahaya ilahi. Menjadi orang yang selalu rame memang menyenangkan, mungkin lupa sang diri perlu sejenak dalam keteduhan diri. Kita begitu iri melihat orang lain yang tetap tenang dan berani, memancarkan kekuatan diri saat menghadapi semua guncangan, tekanan , ancaman pembunuhan sekalipun. Sejenak dalam kesendirian mendekat kepada Sang Kuasa akan tampak kelemahan dan kerapuhan kita. Kebiasaan apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, bahkan apa yang kita pikirkan, semuanya itu akan berlomba- lomba datang menawarkan diri pada saat anda sendiri dan kesepian. Muncul pilihan ada pada kita, tragisnya, tidak banyak yang mempunyai cukup kekuatan untuk memilih yang dikehendaki-Nya, tetapi tetap tersungkur pada nafsu apa yang disukai. Lupa ingatan dan kesadarannya bahwa Allah tak pernah hilang, tak pernah ghoib, tak pernah berjarak, tak pernah bergerak atau diam, tak pernah berpenjuru atau bernuansa, tak pernah berbentuk dan berupa, tak pernah berwaktu dan ber-ruang. Tak ada alasan apapun yang bisa menutup, menghijabi, menghalangi, menilai Allah dari dirimu, apalagi sekedar untuk \"menyendiri bersamaNya\" dalam hiruk pikuk dunia. Tanpa harus melepaskan tantangan zaman, perjuangan, kegairahan melawan kezaliman, kita tak pernah merasa takut sedetik pun ketika kita menggelayut di \"pundak-Nya\" apalagi bermesraan dalam pelukan-Nya. Hanya manusia Fir\'aun yang merasa bahwa dunia ada dalam genggaman dan kuasanya. Rusak tatanan kehidupan ini. Ketika dan konon rezim ini jangankan manusia \"Tuhanpun sudah tidak ditakuti\". Jauh dari rasa dan mengenal bahwa kekuatan ghaib dan kudus itu adalah kekuatan hidup yang sebenarnya, dan kekuasan hanyalah amanah akan lenyap tiba waktunya. *****
Jokowi Dengarlah Suara Mustazafin
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) Dear Presiden, Ketika matahari telah condong ke barat dan banyak orang gelisah, saya ingin memperingatkan Bapak: Jangan sepelekan suara mustazafin! Mereka bukan hanya kaum papa di pinggir jalan, tapi mencakup kaum intelektual yang pikiran dan nuraninya teraniaya. Mereka adalah orang-orang dari semua bangsa dan semua zaman yang senantiasa berperan menghancurkan sistem yang korup untuk membangun tatanan baru yang adil bagi semua. Tanpa mereka pelita bangsa akan pudar, lalu lenyap. Hari ini semakin banyak mustazafin yang berhenti menghormati Bapak. Bapak sendiri yang membuang habis marwah Bapak sebagai presiden. Tak tersisa lagi kemuliaan yang melekat pada status formal Bapak itu. Presiden bisa khilaf, tapi tak boleh menjadi penjahat konstitusi. UUD dirancang untuk menjadi dasar dan tujuan bernegara. Dalam konsep kenegaraan, ia adalah \"kitab suci\" yang mengatur perilaku penguasa untuk semata berkhidmat kepada kepentingan rakyat, pemilik kedaulatan, bukan untuk mengabdi pada kepentingan sendiri, kelompok, dan pihak asing. Biar begitu, presiden RI diberi kekuasaan yang sangat besar agar ia lebih leluasa menerjemahkan visinya ke dalam pilihan kebijakan untuk menghadirkan kesejahteraan kapada seluruh warga secara adil. Keadilan akan berdampak pada terbangunnya persatuan bangsa yang kini berantakan akibat politik belah bambu Bapak. Nyatanya, Bapak menggunakan kekuasaan - yang diamanatkan rakyat kepada Bapak untuk mewujudkan tujuan bernegara - untuk kepentingan keluarga Bapak dan orang-orang yang sudah sangat kaya. Sepertinya konstitusi Bapak perlakukan sebagai naskah yang tak lagi berguna. Pantas saja orang-orang yang mencintai negara ini khawatir melihat perilaku Bapak. Dear Presiden, Ketika rakyat menjatuhan pilihan kepad Bapak dalam dua pilpres terakhir, tak ada yang menyangka orang yang tampak lugu seperti Bapak kelak akan melakukan abuse of power secara vulgar. Bahkan, Soekarno, dan Soeharto pun tidak memperkosa konstitusi secongkak yang Bapak lakukan. Tak heran, guru besar hukum tatanegara Denny Indrayana sampai merasa perlu menyurati DPR untuk meminta para anggotanya yang digaji dengan uang rakyat untuk menggunakan hak angket mereka. Memang Denny bukan orag pertama yang mempertanyakan kesewenang-wenangan Bapak menerabas konstitusi, tapi dia adalah pakar hukum tatanegara pertama yang meminta parlemen menyelidiki pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang Bapak lakukan. Dia berharap proses politik yang berlangsung di DPR terkait penggunaan hak angket berujung pada pemakzulan Bapak. Sikap Denny adalah suara mustazafin. Karena itu, ia disambut dan digemakan banyak kalangan di sini. Apakah Bapak tak takut? Asal tahu saja bahwa semua penguasa zalim takut pada mustazafin. Bukankah semua revolusi besar dunia digerakkan oleh mereka? Dan para raja, otokrat, dan diktator pun bertumbangan secara hina? Mungkin Bapak tak tahu sejarah dunia karena, sebagaimana pengakuan Bapak sendiri, Bapak tak suka membaca buku. Tapi gerakan reformasi 1998 yang digerakkan mustazafin terjadi di ujung hidung Bapak, mungkin ketika itu Bapak juga ikut hanyut dalam arus itu. Tak bisakah Bapak pelajari sebab-sebab keruntuhan rezim Orde Baru? Dear Presiden, Soeharto dijatuhkan bukan lantaran melanggar konstitusi - setidaknya itu bukan isu yang disuarakan mahasiswa dan mustazafin - melainkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sekarang Bapak lakukan juga. Soekarno dilengserkan juga bukan lantaran melanggar UUD 45, melainkan insiden politik yang dihasilkan oleh kesalahan membangun kekuatan politik nasional dengan tujuan memperkuat kekuasaannya. Ini juga yang Bapak lakukan sekarang. Terus terang, dari sisi konstitusi, pelanggaran yang Bapak lakukan lebih serius dan mencolok ketimbang apa yang dilakukan dua presiden itu. Sebenarnya yang diungkap Denny terkait abuse of power bukan isu baru. Sudah lama mustazafin memperingatkan Bapak tentang hal itu. Bahkan, lebih dari itu, mereka juga menyorot kebijakan-kebijakan ngawur dan mubazir bidang ekonomi yang Bapak lakukan. Juga kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM. Tapi Bapak cuek bebek. Nilai lebih dari apa yang disampaikan Denny dari Melbourne adalah keberaniannya mengikuti suara hatinya untuk mendesak parlemen melucuti kekuasaan Bapak. Pasalnya, Bapak menggunakannya untuk menciptakan pemilu curang. Tidak mungkin presiden yang menguasai tentara, polisi, birokrat, dan institusi-institusi pemilu - dan telah menyatakan akan berpihak pada capres tertentu - akan menyelenggarakan pemilu yang fair. Demokrasi pun terancam. Ternyata, Bapak bukan anak kandung gerakan reformasi. Dear Presiden, Keberanian menyuarakan kebenaran adalah awal dari gerakan besar. Ketidakpuasan terhadap Soeharto sudah sangat lama disuarakan mustazafin, tapi suara itu baru menjadi api yang berkobar setelah dikumandangkan Amien Rais. Tentu saja setelah hadir kondisi ekonomi yang memungkinkan hal itu terjadi. Kondisi ekonomi sekarang mungkin belum seburuk menjelang Soeharto ditumbangkan, tapi abuse of power Bapak telah membangunkan mustazafin. Ingat, Amien Rais masih hidup! Juga Rizal Ramli dan Faisal Basri. Beberapa waktu lalu Amien Rais bersuara keras tentang perilaku ugal-ugalan pemerintahan Bapak. Jangan mengira Amien kini telah menjadi macan ompong yang sedang menunggu ajal. Suara mustazafin tidak mengenal usia. Pikiran Amien masih jernih dan protesnya masih didengar banyak org. Rupanya Bapak harus tahu juga bahwa revolusi Iran 1979, salah satu revolusi terbesar sepanjang sejarah, digerakkan oleh lelaki yang sudah uzur. Ketika itu Iman Khomeini telah berusia 79 tahun. Lebih spektakuler lagi, ia menggerakkan revolusi dari pengasingan yang merobohkan monarki berusia 2.500 tahun dengan kekuatan militer terbesar kelima di dunia dan didukung AS. Boleh jadi Denny tak dapat memobilisasi gerakan massa dari Melbourne, akan tetapi suara kebenarannya - yang juga disuarakan mustazafin semacam Rocky Gerung - akan terus menggelinding bak bola salju. Lalu, berubah menjadi gerakan sosial massif, yang lazimnya tak dapat dibendung oleh kekuatan apapun juga. Dear Presiden, Sebaiknya sekarang juga Bapak tampil di tengah publik untuk berikrar tobat nasuha. Bapak harus berjanji sungguh-sungguh bahwa Bapak akan memerintahkan bawahan Bapak, KSP Moedoko, untuk berhenti membegal Partai Demokrat. Aksi Moeldoko, yang sangat mungkin disuruh Bapak, terlalu menjijikkan. Caranya: batalkan persetujuan tukar guling KPK dengan MA. Sebagaimana dikatakan Denny berdasarkan info yang diklaim valid, KPK memaksakan MA mengabulkan Peninjauan Kembali Moeldoko kalau tidak ingin kasus-kasus korupsi di sana dibongkar KPK. Bapak juga harus berhenti mengarahkan koalisi parpol dengan capres-cawapres yang Bapak inginkan. Ini juga yang diungkap Denny dalam suratnya kepada DPR. Terakhir, Bapak harus mencabut pernyataan \"tidak akan bersikap netral\" dalam pilpres. Maaf, ini pernyataan arogan dari orang yang bebal. Bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan presiden di negara demokrasi? Ini preseden buruk yang membahayakan konstitusionalisme negara dan kelangsungan demokrasi. Berhentilah berpikir seolah Indonesia adalah monarki milik keluarga Bapak. Dan Bapak harus menjelaskan secara logis konstitusional mengapa Anies Baswedan Bapak anggap sebagai orang berbahaya. Indikator apa yang Bapak gunakan? Bukankah diksi radikal, intoleran, dan politik identitas yang ingin Bapak sematkan kpd Anies hanyalah tipu muslihat untuk menjustifikasi aniaya Bapak atas mantan gubernur Jakarta itu? Bahkan, untuk menggembosi aspirasi umat Islam yang kritis terhadap Cina dan kebijakan Bapak yang pro-oligarki bukan? Dear Presiden, Alasan Bapak menggencet Anies dengan alasan demi bangsa dan negara ke depan tak bisa diterima akal sehat dan nurani siapa pun kecuali sekutu-sekutu Bapak yang sedang menikmati kue dari pemerintahan Bapak. Bukankah legacy yang akan Bapak tinggalkan banyak masalahnya? Apakah masuk akal pengganti Bapak harus meneruskan proyek-proyek infrastruktur, terutama IKN, yang mubazir? Proyek yang menggunakan duit rakyat hanya untuk berakhir sia-sia. Apakah Anies tak punya pikiran sehingga kalau nanti menjadi presiden dia akan menelantarkan bangsa ini? Masuk akalkah mengandalkan Ganjar Pranowo yang nirprestasi dan nirintegritas melanjutkan legacy Bapak yang berkelindan dengan berbagai masalah? Mengapa Anies, yang menjanjikan perubahan atas tatanan ekonomi dan politik nasional yang destruktif, harus disingkirkan dari arena pilpres bak penjahat? Padahal, ketika memimpin Jakarta dulu ia telah menunjukkan kualitas kepemimpinan kelas wahid. Kalau Bapak saja merasa mampu mengelola negara, mestinya Bapak yakin Anies lebih mampu daripada Bapak karena dia membaca buku sangat banyak. Bukan komik Doraemon dan Sinchan, melainkan buku-buku serius karya pemikir dunia. Percayalah kalau Bapak tetap ugal-ugalan mengurus negara, jangan heran kalau kian banyak mustazafin bermunculan. Juga, meskipun realitas politik saat ini tampak \"tak memungkinkan\" DPR memproses permintaan Denny, bukan mustahil lobi-lobi politik di DPR untuk memakzulkan Bapak akan membuahkan hasil. Terutama bila adzan Denny direspons mahasiswa. Bukankah dulu anggota DPR yang sengaja dipilih untuk mendukung rezim Orba pada akhirnya berbalik arah memusuhi Soeharto? Maka, kita menyaksikan strong man itu memilih berhenti ketimbang di-impeach MPR dan meninggal sebagai orang yang dilupakan. Dear Presiden, Sekarang terserah Bapak. Silakan Bapak menyepelekan suara mustazafin. Tapi terlebih dahulu Bapak harus menyadari bahwa sesungguhnya Bapak tak sekuat yang Bapak kira dan bahwa tidak mungkin lagi Bapak bisa membungkam suara mustazafin. Tidak mungkin lagi Bapak meneruskan cawe-cawe pilpres. Semua ada batasnya dan Bapak telah melampaui batas yang dilarang keras oleh Islam, agama yang Bapak peluk. Tentu saja Allah tidak main-main dengan firman-Nya: Tegakkan keadilan! Karena sesungguhnya ketidakadilan adalah akar semua revolusi dan penderitaan manusia. Semoga Bapak tidak terlambat untuk berbenah diri. Tangsel, 9 Juni 2023. (*)
Prabowo Memalukan, Jokowi Memilukan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PROPOSAL Menhan RI Prabowo Subianto untuk perdamaian Ukraina-Rusia ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara Eropa pendukungnya. Memalukan karena usulannya tidak rasional dan melecehkan. Usulan itu adalah pertama gencatan senjata, kedua mundur 15 Km sebagai daerah demiliterisasi, ketiga referendum di daerah demiliterisasi. Atas usulan Menhan Prabowo di arena Forum Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura tersebut, perwakilan Jerman Johan Wadephul menanggapi sinis \"Jika kita mengikuti usulanmu untuk mencapai gencatan senjata, bukankah itu akan membuat konflik dingin yang baru di Eropa ?\". Sementara komentar Ukraina melalui Wakil Menhan Oleksii Reznikov lebih melecehkan lagi \"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh \". Bagi Ukraina hanya satu opsi yakni Rusia harus menarik kembali pasukannya. Diplomasi buruk Prabowo telah memukul negara Indonesia yang \"sok jagoan\" menjadi penengah dengan \"usulan aneh\". Ini peristiwa diplomasi buruk kedua. Dahulu Jokowi dikecam karena pesan \" palsu\" Presiden Ukraina untuk Presiden Putin. Jokowi berbohong. Kewenangan Menhan yang mengambil porsi Menlu juga menjadi bahan gunjingan. Prabowo yang ingin menunjukkan kepiawaian diri dalam berdiplomasi justru menjadi bukti dari wajah keluguan, untuk tidak menyebut kebodohan, yang memalukan bangsa di kancah dunia. Konflik Rusia-Ukraina bukan masalah sederhana sebagaimana sederhananya Prabowo menangani proyek \"food estate\" yang bukan bidangnya. Prabowo gagal total, bahkan disinyalir berbau korupsi. Kampanye Pilpres yang buruk dari Prabowo Subianto di kancah dunia. Di dalam negeri Prabowo mendapat kecaman dari anggota DPR Fraksi PDIP Tb Hasanuddin. Menurutnya \"Usulan Menhan tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah RI\". Komisi I DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Menlu mempertanyakan usulan Menhan yang mendapat penolakan tersebut. Semestinya suatu proposal itu harus dengan membaca peta lapangan yang baik. Ukraina yang didukung NATO itu diserang Rusia, negara besar yang memiliki veto di PBB. Jadi tidak relevan jika berujung Referendum. Usulan demikian terlalu memihak pada kepentingan Rusia. Indonesia dianggap tidak netral. Sementara dalam forum \"Ecosperity Week 2023\" Singapura Jokowi juga menyampaikan pidato yang terkesan mengemis-ngemis kepada para investor soal IKN di Kalimantan. Menawarkan agar investor dan warga Singapura bisa \"pindah\" ke IKN. Alasan sumier yang dikemukakan Jokowi adalah harga tanah mahal di Singapura dan murah di IKN. Ia berharap warga Singapura \"tinggal lompat ke kapal menuju IKN\". Cara berbicara \"ngobral\" dalam mengkampanyekan IKN di forum internasional dinilai merendahkan martabat bangsa. IKN menjadi komoditi \"for sale\" kepada asing. Nah, Prabowo yang memalukan dan Jokowi yang memilukan menjadi cerita sedih di bulan Juni. Saat keduanya sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024. Jokowi sudah terang-terangan cawe-cawe untuk menyukseskan kemenangan kandidat pilihannya. Lirikan kekinian adalah Prabowo sebelumnya Ganjar Pranowo. Kualitas Calon Presiden terus terkuak dan terbaca publik. Hal ini tentu akan menjadi bahan bagi rakyat untuk bersikap ke depan. Presiden \"cawe-cawe\" juga di ujung masa jabatan menampilkan perilaku politik yang tidak elegan dan merusak citra diri. Jadi dalam kasus Singapura ini ternyata Prabowo memalukan dan Joko Widodo memilukan. Murid dan guru yang kompak dalam berdiplomasi secara amatiran. Bandung, 9 Juni 2023
Jokowi Menjadi Musuh Rakyat
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERULANG aksi unjuk rasa buruh dan dokter untuk menentang omnibus law tenaga kerja dan kesehatan. Meski unjuk rasa adalah hal biasa akan tetapi jika berulang menjadi luar biasa, apalagi ternyata kini dilakukan oleh para dokter. Jarang bahkan mungkin baru di rezim ini ada unjuk rasa para dokter yang menentang undang-undang. Sinyal bahwa situasi semakin parah. Benar bahwa buruh dan dokter hanya sebagian dari elemen rakyat, tetapi itu kulminasi dari kekecewaan rakyat pada kebijakan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya sudah sering aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa, aktivis keagamaan dan emak-emak. Jokowi dirasakan mulai menjadi musuh rakyat. Di samping gaya politik banyak janji atau kata yang tidak terbukti sejak mobil esemka, tidak impor pangan, daftar ribuan trilyun di kantong, puluhan ribu Puskesmas, revisi UU ITE, penguatan KPK hingga Kereta Cepat tanpa dana APBN, maka faktor yang membuat rentannya Jokowi untuk menjadi musuh rakyat antara lain : Pertama, memaksakan UU yang berbasis Omnibus Law baik tenaga kerja maupun RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada profesi dan kepentingan rakyat. Lebih memperkuat posisi pemilik modal dan asing. Perlindungan hukum yang lemah bagi pekerja dan nakes. Kedua, KKN yang dahsyat di tengah kehidupan rakyat yang semakin terjepit dan harga kebutuhan pokok yang melambung. Penuntasan kasus korupsi tidak konsisten, pilih-pilih, dan tidak berefek jera. KPK yang terkendali dan terkendala. Pemborosan uang negara dan gaya hidup mewah. Ketiga, pejabat publik hilang rasa malu. Presiden yang terang-terangan cawe-cawe bermain politik demi kepentingan kekuasaan, menghabisi lawan politik dengan memperalat hukum, serta para pejabat yang rangkap jabatan dalam tampilan politik tamak atau serakah (political chinchy). Keempat, jauh dari karakter negarawan tetapi menjadi pebisnis bahkan tukang jual proyek. Bagaimana IKN sudah \"diobral\" dengan hak tanah hingga 160 tahun, buka pintu warga singapura lompat kapal untuk membeli ruang pemukiman dan bisnis, serta aset negara baik bandara maupun jalan tol yang dijual-jual. Kelima, mengubah demokrasi menjadi oligarkhi. Kedaulatan rakyat digerus dan dihabisi. Oligarki bisnis yang menguasai negeri berkolaborasi dengan oligarki politik. Termasuk peran berlebihan partai politik. Konsepsi dan kebijakan \'\'democratic policing\'\' mendukung proses penggerusan demokrasi. Atas dasar itu maka wajar jika rakyat melihat Jokowi sebagai pemimpin negara yang tidak bersahabat pada rakyat. Rakyat pun wajar pula untuk tidak peduli dan tidak bersahabat pula kepada Jokowi. Sederhananya Jokowi menjadi musuh rakyat. Prediksi ke depan akan semakin keras teriakan agar Jokowi mundur dari jabatan sebagai Presiden atau masif gelombang desakan kepada DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden. Terlalu lama rakyat tidak dihargai akan hak-hak dan kepemilikan atas kedaulatannya. Konstitusi yang diabaikan, bahkan diinjak-injak. Bandung, 8 Juni 2023
Seribu Cara Jegal Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Mundur pemilu, itu cara efektif untuk jegal Anies. Dengan pemilu diundur 2-3 tahun, Anies akan kehilangan momentum. Cara ini gagal. PDIP sebagai partai pemenang pemilu menolak. Bukan untuk Anies, tapi demi menyelamatkan Puan Maharani dalam suksesi kepemimpinan PDIP. Ini kebutuhan subyektifnya ketum partai Megawati. Alasan normatif dan idealnya, demi menjaga konstitusi. Dalam sejumlah kasus, Megawati terdepan dalam mendukung tegaknya konstitusi. Ini perlu juga diapresiasi. PKS paling awal menolak penundaan pemilu, lalu diikuti oleh partai Demokrat. Sementara partai koalisi pemerintah, dan umumnya anggota DPR mendukung tunda pemilu. Dengan tunda pemilu, para anggota DPR bisa menikmati perpanjangan jabatan. Kenapa ini tidak berlaku bagi kepala daerah ya? Kenapa 271 kepala daerah harus berhenti karena masa jabatannya habis dan diganti PJ? Silahkan anda renungkan sendiri. Gagal tunda pemilu, KPK bergerak. Kabar beredar Anies nyaris \"dijadikan tersangka\" dalam kasus Formula E. Gara-gara silang pendapat di kasus Formula E, pimpinan KPK dan para penyidiknya berantem. Internal KPK koyak. Terjadi pemecatan dan saling lapor di kepolisian. KPK Gaduh! Formula E masih ON. Sewaktu-waktu bisa dipencet tombolnya jika resistensimya bisa dikontrol. Hukum makin sulit dipisahkan dari politik. Majalah Tempo dari awal telah mengurai perseteruan internal KPK terkait Formula E yang ingin dipaksakan. Harapan untuk menjadikan Anies tersangka makin kecil setelah tiga partai (Nasdem, PKS dan Demokrat) membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mendeklarasikan Anies Baswedan jadi calon presiden. Penjegalan lewat Formula E semakin sempit ruangnya. Maka, tiga partai pengusung harus diganggu. Nasdem, beberapa kali mendapatkan tekanan. Tapi, Nasdem seperti karang di tengah benturan badai. Tetap kokoh dan kekeuh usung Anies. Johnny G Plate pun jadi ditumbalkan. Jadi tersangka, dan langsung diborgol. Sayangnya, Johnny G Plate puasa bicara. Mestinya ia bicara dan jadi Justice Collaborator (JC). Ceritakan ke mana aliran dana lebih dari 8 T itu. Jangan diam Plate! Berteriaklah, agar hukum ini tegak di atas semuanya. Jangan anda sendirian jadi korban. Ketum partai anda, Surya Paloh, minta anda bongkar kasus BTS dengan setuntas-tuntasnya. No kompromi. Rakyat menunggu niat baik dan keberanian Johnny G Plate. Mana nyalimu Plate? Meski kader Nasdem sudah diborgol, Nasdem tetap berdiri tegak untuk mengusung Anies Baswedan. Apapun rintangan yang dilalui, Nasdem tetap memperjuangkan Anies for President. Ini harga mati. Meski jutaan orang di luar sana masih meragukan, Surya Paloh dengan segala tekat telah membuktikannya. Tidak hanya Nasdem, PKS pun telah bamyak mendapatkan rayuan, bujukan dan iming-iming. Bahkan sejak dari awal. Sangat menggiurkan. Sekian menteri dan sekian uang. PKS tergiur? Tidak! PKS tetap dalam pendirian bersama Anies di pilpres 2024. PKS tampak konsisten dengan jargonnya sebagai partai dakwah yang harus mengedepankan integritas di mata konstituen. Apalagi, mayoritas konstituen PKS mendukung Anies Baswedan. Hampir tidak mungkin PKS berpaling dari Anies. Nasdem dan PKS tidak bisa diganggu. Giliran Demokrat. Partai ini mau \"dicopet\" melalui PK Pengadilan. Istilah \"dicopet\" menjadi populer sejak diungkapkan oleh Romahurmuzy (Romy). Romy dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan istana, dan partainya bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar. Istilah ini seolah membenarkan proses pencopetan karena keluar dari mulut orang yang dekat istana. Tapi, mengambil Demokrat dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memenangkan PK Moeldoko, bukan hal gampang. SBY seorang jenderal militer dan mantan presiden dua periode. Bukan orang sembarangan ketika ia harus melawan. Ini soal harga diri SBY, dan ini menyangkut karir masa depan kedua putranya. SBY pasti melawan. Mati-hidup dan dengan semua resources yang ia miliki. Akan ada perlawanan habis-habisan, dengan semua cara dan at all cost. Ini soal harga diri dan hidup-mati. Ngeri-ngeri sedap jika PK dipaksakan dengan memenangkan Moeldoko. Besar kemungkinan akan meledak. Perlawanan SBY akan menjadi titik kumpul kemarahan semua kelompok di luar istana. Ini sangat berpotensi mengancam stabilitas nasional. Apalagi, surat Deny Indrayana ke DPR yang mulai viral di medsos mendesak agar memanggil Presiden yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran. Dari awal saya tidak yakin PK Moeldoko akan dimenangkan. Ini bukan soal pihak mana yang benar. Tapi ini soal siapa yang paling kuat jika terjadi benturan. Selama ini seringkali \"siapa yang lebih kuat\" menjadi dasar dalam sejumlah keputusan. Kemungkinan pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko akan gagal. Maka, strategi berikutnya adalah \"lamar AHY\" jadi cawapres Ganjar. Ini tidak saja menarik, tapi menggiurkan. Jika AHY mau, maka KPP sebagai koalisi yang mengusung Anies harus mencari pengganti Demokrat. Ini akan cukup menyulitkan. Meski, di ujung waktu jelang pendaftaran, tetap terbuka kemungkinan akan ada partai anggota koalisi penguasa exit dan bergabung ke Anies Baswedan. Tidak ada yang tidak mungkin. Saat itu, istana semakin lemah pengaruhnya. Semua partai akan sibuk berpikir 5-10 tahun ke depan. Jika Demokrat keluar dari KPP, ada dua risiko. Pertama, ini akan jadi ancaman elektabilitas partai Demokrat. Kehadiran Anies selama ini telah membawa efek elektoral terhadap AHY maupun Demokrat. Kedua, tidak ada jaminan AHY akan benar-benar didaftarkan menjadi cawapres Ganjar. In jury time, AHY bisa ditinggalkan. Ingat peristiwa pilpres 2004 dimana pencapresan SBY pasca dipanggilnya SBY ke istana presiden telah menyisakan luka mendalam bagi Megawati. Teringat pula pilpres 2019 yang juga menyisakan luka bagi SBY dan AHY, karena komitmen pihak sebelah tidak dilaksanakan. Bagitulah politik. Soal komitmen itu nomor 12. Nomor wahid adalah kepentingan. Apakah jika gagal ajak AHY jadi cawapres Ganjar, penjegalan terhadap Anies Baswedan akan berhenti? Tidak! Akan ada seribu lagi cara yang ditemukan untuk jegal Anies nyapres. Kita tunggu episode penjegalan berikutnya. Jakarta, 8 Juni 2023
Presiden Negarawan vs Presiden Buzzer
Oleh Dr. Anton Permana - Aktivis KAMI, Pemerhati Sosial dan Politik PRESIDEN tipe negarawan akan selalu memikirkan rakyat dan kepentingan negaranya. Bukan sebaliknya, malah rakyat yang gelisah melihat perilaku Presidennya dalam memimpin negara secara suka-suka. Presiden negarawan, pasti mempunyai kebijaksanaan, tahu menempatkan diri tatkala menjadi seorang kepala negara, dan kepala pemerintahan. Beda dengan Presiden buzzer, yang lebih memposisikan dirinya sebagai pelayan oligarkhi dan petugas Partai. Hal ini pasti akan berdampak pada setiap kebijakannya yang otomatis akan selalu berpihak pada Oligarkhi dan kepentingan partai politiknya. Presiden negarawan, punya wibawa, wawasan, dan kebijaksanaan layaknya seorang pemimpin rakyat. Percaya diri dan superior ketika berkumpul dengan para kepala negara, jago diplomasi dan komunikasi dengan negara lain, dan selalu dalam setiap momentum mengambil manfaat untuk kepentingan nasional bangsa dan negara yang dipimpinnya. Beda dengan Presiden Buzzer. Kikuk dan inferior saat bertemu pemimpin negara lain, kemampuan berbahasa minus apalagi diplomasi, dan secara strata pergaulan internasional, justru membuat kebijakan yang menguntungkan negara lain dan oligarkhi tanpa mempedulikan kepentingan nasional negaranya. Alias jadi jongos tapi haus dipuja-puja. Presiden negarawan, akan selalu melahirkan ide, gagasan, dan gestur kebangsaan membangun persatuan rakyatnya. Agar kompak, harmonis, dan berpikiran maju elegan. Beda dengan Presiden buzzer, yang minus wawasan, selalu didikte, baca text setiap bicara (alias kosong gagasan), dan tahunya hanya “gebuk”, ikan tongkol dan masuk gorong-gorong untuk pencitraan menipu rakyat. Dan sengaja memecah belah rakyatnya biar sibuk berantem, saling hujat cakar-cakaran, supaya para oligarkhi dan koruptor tenang merampok sumber kekayaan negara dan anggaran negara. Presiden negarawan, turun ke sawah petaninya sejahtera. Kumpul dengan nelayan, nelayannya sejahtera, bertemu buruh, buruhnya sejahtera, sidak ke rumah sakit dan kantor pemerintahan, pegawainya bahagia, kunjungan keluar negeri bawa investor yang buka lapangan kerja, buat peraturan yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Beda dengan Presiden buzzer. Turun ke sawah besoknya masuk beras import murah. Turun ke nelayan, besoknya kapal kecil nelayan dilarang berlayar dan solar mahal. Bertemu buruh, besoknya keluarkan peraturan yang merugikan buruh, kunjungan keluar negeri, pulangnya bawa hutang dan TKA. Turun ke pasar besoknya harga sembako naik hingga rakyat menjerit. Presiden negarawan itu jujur, bersih hatinya, dan sangat enggan menggunakan tangan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau Presiden buzzer, busuk hatinya, tukang tipu dan berbohong adalah hobby dan karakternya. Tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Serta berdarah dingin menghalalkan segala cara menggunakan tangan2 kekuasaannya untuk mendzolimi musuh-musuh dan yang mengganggu kepentingan politiknya. Presiden negarawan akan hidup dengan tenang, bahagia, jadi Pahlawan karena legacy dan sikap perbuatannya tak ada yang membuat luka dan derita. Kalau Presiden buzzer, pasti akan hidup dengan hina, gagah perkasa hanya ketika berkuasa, selama hidup akan dibayangi ketakutan dan dosa, semua prestasi kerja palsu belaka, dan setelah matipun pasti di azab di neraka. Keluarganya pun akan di kejar-kejar amuk massa. Presiden Buzzer, adalah boneka, agen proxy, jongos oligarkhi yang di sulap seolah jadi pemimpin yang baik hati. Padahal semua hanya ilusi dan tipu daya sihir media serta cipta kondisi. Semoga negeri kita segera di jauhkan dari Presiden Buzzer, dan Allah SWT segera menurunkan Presiden Negarawan yang dapat membawa negeri ini kembali menjadi gemah ripah loh jenawi, baldatun toyyibatun warobbun ghofur. InsyaAllah. (*)
POPULER
