OPINI

Semangat Hijrah untuk Perubahan Politik

Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan  HARI ini 1 Muharram 1445 H diperingati sebagai hari pergantian tahun dalam kalender Islam. Pilihan hijrah sebagai dasar penetapan tahun dalam Islam adalah keputusan Khalifah Umar Ibn Khattab. Opsi untuk kelahiran Nabi dan wafat Nabi tidak menjadi pilihan. Hijrah yang menjadi ketetapan. Memiliki nilai strategis sejarah perjuangan umat Islam. Perjuangan untuk perubahan dan kemenangan.  Setelah Hijrah umat Nabi menjadi kuat dan sukses mengalahkan kebodohan, kebohongan dan keangkuhan penguasa yang menindas.  Hijrah adalah konsolidasi Madinah untuk membebaskan Makkah. Rezim jahiliyah tumbang dengan mudah melalui aksi tekanan revolusi yang gemilang. Penghancuran keberhalaan. Hijrah bergerak massal dari Makkah ke Madinah, sementara revolusi gemilang sukses dalam pergerakan dari Madinah ke Mekkah. Gerakan dari kekuatan umat \"ummah power\". Ada 4 syarat menuju kemenangan \"gerakan pembebasan\" sebagaimana Al Qur\'an Surat Al Anfal 74 ingatkan.  Pertama \"walladzina aamanuu\"--mereka yang beriman. Keyakinan kuat bahwa Allah adalah segala-galanya. Allah pemberi hidayah dan penyelamat. Allah yang menolong dan memberi kemenangan. Kemenangan di dunia maupun di akherat.  Kedua \"wahaajaruu\"-- mereka yang berhijrah. Hijrah masa dahulu adalah berpindah tempat sementara hijrah kini \"man hajaro maa nahallahu anhu\"--berpindah dari area yang dilarang Allah. Berpindah ke kondisi yang lebih baik dengan meninggalkan lingkungan buruk. Esensinya adalah perubahan.  Ketiga \"wajaahaduu\"-- mereka yang berjihad. Berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Bekerja keras agar penindas dikalahkan dan ditumbangkan. Nilai moral dan agama harus dihormati dan menjadi basis dari perjuangan.  Keempat \"walladziina awaw wanashoruu\"-- mereka yang bahu membahu. Koalisi, kolaborasi, dan persaudaraan adalah kekuatan. Kokoh dalam kebersamaan seluruh elemen perjuangan untuk perubahan. Mengantisipasi pecah belah yang dapat melemahkan.  Rizki Allah dijanjikan kepada mereka yang benar-benar beriman dan mendasari kehidupan dengan empat sandaran di atas. Baik rizki kekayaan maupun kemenangan dan kejayaan. Itulah \"rizqun kariim\"--rezeki yang mulia.  Mari dengan semangat hijrah kita lakukan perubahan peradaban. Politik adalah salah satu aspeknya. Melakukan perubahan politik ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih merakyat, bersih dari korupsi, serta menjaga nilai kejujuran. Banyak bohong itu terkutuk, angkuh merupakan kebodohan dan melanggar aturan adalah kriminal. 1445 Hijriyah adalah tahun politik, tahun perubahan, tahun pembebasan, tahun stop kezaliman, tahun ummah power dan tahun kemenangan.  Selamat tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriyah. Nashrun minallah wa fathun qoriib. Wa basyiril mu\'miniin\".  Pertolongan dari Allah, kemenangan sudah dekat, gembirakan orang-orang beriman.  Bandung, 19 Juli 2023.

Urgensi Perppu Menertibkan Peserta Pemilu

Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional. BELUM lama berselang sebuah video tersebar luas terkait aksi TNI mencopot baliho bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (15/7/2023) yang terpasang di lahan milik Makodim 1013/Muara Teweh. Maraknya Bahan Sosialisasi Bacapres  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono, menegaskan pencopotan tersebut demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Menurut Julius, jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada prajurit TNI untuk selalu netral pada pemilu. Julius menekankan keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih juga dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. Termasuk juga tidak boleh memberikan tanggapan atau komentar dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Sebelumnya, baliho yang menunjukkan potret Prabowo dengan Jokowi tersebut beredar di kawasan Solo, Jawa Tengah. Selain di sana, ada juga baliho besar bergambar Prabowo dan Jokowi di Jakarta. Tepatnya di perempatan Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Baliho serupa juga tersebar luas di Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau dan di berbagai daerah di Indonesia disertai kalimat-kalimat berkaitan dengan pilpres. Ada baliho Prabowo dan Jokowi dengan tulisan \"menang bersama untuk Indonesia raya\". Ada pula baliho mereka dengan tulisan \"untuk Indonesia terus maju\". Meski belum deklarasi, upaya Demokrat untuk memaksa Anies berpasangan dengan AHY makin gencar. Saat ini, sejumlah baliho Anies dengan AHY juga mulai terpampang di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya ada di Pasar Minggu. Dalam baliho, Anies dan AHY tampak kompak berjas biru. Keduanya berpose jari membentuk Lambang Mercy yang merupakan logo Demokrat. Kemudian, pada baliho juga tertulis, \"Perubahan dan Perbaikan: Untuk Indonesia yang Lebih Baik\". Terdapat logo Demokrat dengan angka 14 di atas foto Anies dan AHY. Semua Melanggar Aturan  Negara ini sebenarnya memiliki sejumlah peraturan tentang Pemilu, baik yang mengatur jadwal, proses dan tahapan, maupun kelembagaan Pemilu, baik penyelenggara dan pengawas. Termasuk keterlibatan pemerintah baik aparat sipil, militer serta penegak hukum yang menjadi fasilitator dan supporting sistem Pemilu. Namun semua pihak seperti \"sepakat melakukan pelanggaran berjemaah\". Penyelenggara dan pengawas berdalih tahapan belum mulai sehingga belum dianggap sebagai kampanye dan tidak dapat ditindak.  Sementara pemerintah beralasan baru bertindak jika ada laporan. Akibatnya semua bakal calon peserta Pemilu, baik Parpol, perseorangan, pasangan calon untuk presiden dan kepala daerah kompak mengotori area publik. Jalan- jalan raya dipenuhi baliho, spanduk, dengan gambar wajah dan slogan kosong. Pepohonan dirusak, dipaku gambar- gambar wajah demi promosi diri. Sementara mereka yang sedang berada pada jabatan- jabatan publik menggunakan secara bebas seluruh fasilitas dan anggaran untuk menjual diri.  Memutus Konflik Kepentingan  Meski tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu demi mengakomodasi kepentingan  parpol  mempertahankan nomor urut yang sama dengan Pemilu 2019. Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kini telah berubah menjadi UU.  Untuk kebutuhan penertiban peserta Pemilu agar mematuhi dan mengikuti seluruh jadwal dan tahapan Pemilu, maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia meyakini saat ini terdapat hal ikhwal kegentingan yang memaksa agar Presiden menerbitkan Perpu Pemilu untuk mengatur hal- hal sebagai berikut: Pertama, bahwa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam jabatannya tidak dapat ditarik- tarik dalam kepentingan politik praktis pileg, pilpres, dan pilkada. Maka seluruh peserta pemilu  dilarang menggunakan bahan dan atribut sosialisasi, baik berupa baliho, spanduk, banner, media audiovisual, atau bentuk lainnya menggunakan atau melibatkan gambar wajah, suara, maupun video presiden. Cawe- cawe Presiden hanya dapat dilakukan dalam rangka pemilu berjalan dengan baik sesuai dengan azas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Kedua, bahwa seluruh presiden dan wakil presiden baik yang sedang bertugas maupun purna tugas, baik yang masih hidup maupun telah meninggal sejatinya menjadi pemimpin sekaligus milik seluruh rakyat Indonesia. Mereka bukan lagi milik kelompok, golongan, atau partai tertentu (kecuali bagi para pemilik atau pimpinan partai politik). Maka penggunaan gambar wajah, suara, audiovisual para tokoh bangsa tersebut dalam bahan sosialisasi pemilu dilarang. Tidak perlu melibatkan Soekarno, Muhammad Hatta, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Baharuddin Jusuf Habibie dalam pertarungan politik Pemilu 2024 dan Pemilu berikutnya. Tidak perlu menarik- narik orang- orang yang sudah meninggal dalam pertarungan politik orang- orang yang masih hidup. Ketiga, bahwa seluruh aktivitas politik Parpol harus diatur sepanjang waktu, tidak hanya terkait kepentingan Pemilu. Maka penggunaan bahan dan alat peraga sosialisasi dan kampanye harus diatur sehingga tidak digunakan sesuka hati. Penggunaan bahan dan alat peraga sosialisasi dan kampanye di ruang publik harus diatur secara detail sehingga tidak mengganggu kepentingan publik. Pemasangan bahan dan alat peraga dilarang memanfaatkan makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan. Sehingga pemasangan bahan dan alat peraga di pepohonan dilarang.  Keempat, bahwa jabatan publik dengan semua fasilitas yang melekat padanya tidak dapat digunakan untuk kepentingan politik. Maka para pejabat publik baik presiden, wakil presiden, menteri dan kepala lembaga, kepala daerah dilarang untuk memanfaatkan jabatan dan fasilitasnya untuk kepentingan politik diri maupun kelompok politiknya. Aturan larangan untuk menghindari konflik kepentingan harus dibuat detail.  Kelima, bahwa bacapres maupun para pendukungnya diminta untuk tidak menggunakan gambar wajah Presiden Jokowi dalam bahan dan alat peraga sosialisasi bacapres. Presiden Jokowi memiliki kewajiban konstitusional sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hingga (20/10/2024). Maka sebagai pemimpin sekaligus milik seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi tidak boleh ditarik untuk kepentingan politik pemilu.  Keenam, bahwa Parpol sebagai pilar utama demokrasi dilarang memanfaatkan jabatan- jabatan publik kadernya untuk memfasilitasi kepentingan Parpol melalui penggunaan fasilitas dan anggaran. Kader Parpol yang diutus pada jabatan publik tidak dibenarkan disebut sebagai petugas partai untuk kegiatan yang bersifat terbuka kepada publik. Penggunaan istilah petugas partai harus dilakukan dalam kegiatan yang bersifat internal dan tertutup. Kornas akan terus menyampaikan suara dan aspirasi rakyat untuk mengingatkan bangsa ini agar tetap berjalan dalam  aturan sesuai pilihan bersama sebagai negara hukum. (*)

Pidato Doa Anies, Cerminan Sikap Tawadhu Namun Tajam

Oleh Gus Mahasin Nursalim, Pengasuh Ponpes Tahfidul Quran, Narukan, Rembang DOA adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam agama, doa memiliki arti permohonan, harapan, dan bahkan pujian. Tanggal 16 Juli 2023 kemarin, kita melihat hal menarik saat acara Apel Siaga Perubahan yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem di Senayan, Jakarta. Bacapres Anies Baswedan yang diberi kesempatan utama orasi malah memanjatkan doa. Doa itu hampir semuanya diucapkan dalam Bahasa Indonesia.  Mengapa pembacaan doa Anies ini menarik? Anies memilih melakukan pembacaan doa dari pada orasi berapi-api sebagaimana umumnya dilakukan oleh seorang bakal calon presiden. Ini justru menunjukkan adab seorang Anies Baswedan. Dia tidak mau berpidato panjang berapi-api di hadapan tokoh senior pendiri sekaligus ketua partai yang telah memilihnya menjadi seorang calon presiden, yaitu Surya Paloh. Doa Anies adalah bentuk ke-tawadhu-an Anies kepada Surya Paloh yang secara umur maupun kiprah politik jauh lebih tinggi dibanding dirinya.  Adab Anies Baswedan ini sesungguhnya mengikuti ajaran Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengajarkan, bahwa inti dari tawadhu adalah memandang orang lain memiliki kemuliaan lebih dibanding dirinya. Dengan kata lain selalu husnuzon (baik sangka) kepada orang lain.  Bila orang itu lebih muda, “Bisa jadi orang muda itu belum banyak maksiat, sedangkan aku lebih banyak berbuat dosa. Bila orang itu lebih tua, “Dialah hamba Allah yang hidup lebih dahulu sebelum aku dan lebih banyak pengalaman dariku.” Dus, Anies menunjukkan sikap tawadhu kepada Surya Paloh dan jajaran Partai Nasdem dengan cara membaca doa dibanding berorasi berapi-Api. Kesempatan orasi sepenuhnya diberikan kepada orang yang dia hormati yaitu Surya Paloh. Usai doa, Anies langsung memberikan pengantar untuk mempersilahkan Surya Paloh menyampaikan orasi politiknya. Meski Datar, Namun Tajam Membaca doa tentu tak mungkin dengan berapa-api nan menggelegar. Musti dengan suara datar dan bahkan melirih. Namun bukan berarti tanpa makna dan kekuatan. Doa yang dibaca Anies isinya justru powerful, menyentuh, cakupannya luas, dan topiknya menukik tajam pada persoalan yang sedang dihadapi rakyat kebanyakan. Dalam Islam, doa disebut sebagai ‘saiful Muslimin’ (pedangnya para muslim). Doa adalah penebas segala rintangan dan pembuka bagi datangnya kemenangan. Dan hari itu, Anies telah mengayunkan pedang penebas rintangan dan pembuka kemenangan itu. Sejak awal membacakan doa, Anies sudah mendaraskan doa kepada seluruh anak negeri, apa pun latar belakangnya. Anies mendoakan agar negara memiliki perhatian yang lebih kepada warganya dan memiliki sikap welas-asih. Negara harus berdiri di depan untuk mengatasi berbagai masalah dan kesulitan rakyatnya. Negara harus mendukung seluruh warganya untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Negara juga harus sigap melindungi setiap anak bangsa dari marabahaya dan penindasan. Di sisi lain, negara juga harus memberikan rasa aman, kesehatan, dan kesejahteraan. Doa disampaikan Anies juga inklusif untuk semua golongan. Anies tak banyak melantunkan doa dalam bahasa Arab, melainkan dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Anies mengutip kalimat dari agama lain yang secara substantif memiliki kesamaan dengan kalimat doa dalam Islam. Anies bahkan memanggil Tuhan (Allah) dengan bahasa Jawa, “Gusti Ingkang Murbeng Dumadi (Tuhan yang menciptakan mahluk).  Anies mendoakan petani, peternak, nelayan, pedagang, apparat pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pekerja di luar negeri, kaum difabel, keluarga, dan bahkan orang yang sedang jatuh cinta. Juga doa untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan murah, rumah nyaman, pendidikan berkualitas, hingga transportasi umum yang nyaman dan setara. Tak lupa, doa agar lapangan kerja yang luas bisa tersedia.   Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam doa-doanya, hakikatnya adalah doa dari seorang pemimpin untuk negeri yang dicintainya. Agar, terwujud negeri madani, yang menjamin kesetaraan dan menghadirkan Keadilan sosial bagi semua, di mana pun mereka berada. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas hingga Pulau Rote. (*)

Presiden di Alam Halusinasi

Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih  Ketika matahari terbenam di bawah cakrawala, ia meninggalkan berkas cahaya cemerlang yang layak dikenang. Kembalinya matahari selalu diinginkan. Goyang lidah politisi selalu terjadi: \"Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian)\" Berhalusinasi sukses dan kemenangan yang semu adalah berbahaya. Jabatan sebagai presiden sering diakuinya sebagai kemenangan besar, lupa jabatan itu sesungguhnya kemenangan kecil, dan ketika lengah di tengah jalan akan mendatangkan kemalangan dan petaka bagi dirinya sebab ia menyimpang dari tatanan yang harus dilalui. Presiden ditengarai akan mengakhiri jabatannya dengan buruk, bagian ahir yang kacau, tidak tuntas mungkin akan mengena dirinya hingga tahun tahun mendatang. Semestinya menyadari untuk memperbaiki agar bisa mengakhiri dalam kondisi yang positif, berenergi dan penuh kasih karunia. Justru keadaan terus memburuk, beruntun melahirkan kebijakan yang menambah parah keadaan, terbaca dengan jelas tidak ada jalan keluar yang realistis . Terjebak permainan Taipan oligarki terlalu dalam sampai kehilangan keyakinan diri larut dengan alam mereka yang akan berahir dengan kekacauan. Melangkah terlalu jauh, membangun  infrastruktur jalan, IKN dll. Terobsesi mimpi besar pasak dari pada tiang, hanya dengan modal hutang sama buruknya dengan belum apa apa sudah jatuh. Perkataannya sering terdengar indah menyenangkan, namun yang terjadi rakyat mencurigainya sebagai tidak tulus bahkan menilai itu hanya kebohongan, rakyat akan menutup diri terhadapnya. Pikiran  presiden semata hanya berpikir kalah atau menang untuk terus berkuasa itu sangat berbahaya, pikirannya menjadi berhenti memandang jauh kedepan. Yang akan terjadi hanya bangga ketika menang dan pahit ketika kalah dengan segala resikonya yang menakutkan  Konflik pikiran yang sedang terjadi pada presiden adalah: \"mimpi semua proyek ambisinya segera berahir dengan sukses, ketika impiannya meredup berbeda dengan  kenyataan , muncul emosi dan rekayasa ucapan seolah semuanya sudah benar dan penguasa berikutnya harus melanjutkan\" Sementara dirinya harus melewati garis finis masa jabatannya, ketika semua berantakan,  semua akan melahirkan masalah baru, dan menciderai dirinya. Akhirnya akan dipaksa oleh keadaan, menyesali diri, menyerah dan mengakhirinya dengan bermacam macam segala resiko yang harus ditanggungnya  Jokowi akan menjadi korban dari dirinya sendiri, melangkah terlalu jauh diluar kepasitas dan kemampuannya menciptakan musuh yang akan memukul dirinya, melahirkan  kekerasan dan penderitaan yang hebat  jangka panjang. \"Mengaku diri kemenangan dan keberhasilan di alam halusinasi - ketika akan mengakhirinya dengan buruk, itu tidaklah akan ada nilainya\". *****

Kepercayaan tanpa Syarat

Oleh: Radhar Tribaskoro - Presidium KAMI  DALAM sebuah podcast Anies Baswedan bercerita perihal Imaduddin Abdulrahim. Bang Imad, begitu beliau biasa dipanggil, menjawab pertanyaan Anies tentang mengapa ia memilih menjadi insinyur listrik  padahal terbukti ia adalah seorang agamawan tangguh yang terkenal dengan buku \"Kuliah Tauhid\". Jawabannya adalah sebuah kisah. Bang Imad mengisahkan bagaimana dirinya mengikut ayah dan orang-orang kampungnya berjalan 6 jam mendatangi peresmian bendungan Asahan. Peresmian itu akan dilakukan oleh Wapres Mohammad Hatta. Mereka berharap bisa bertemu dengan tokoh proklamator itu.  Dalam peresmian itu Bung Hatta menyampaikan pentingnya tenaga listrik. Ia kemudian mengimbau anak-anak muda untuk menjadi insinyur-insinyur listrik dan membangun negerinya.  Pidato Hatta itu menjadi semacam moment of truth untuk seorang Imaduddin muda. Setelah itu ia hanya mempunyai satu cita-cita untuk diperjuangkan: menjadi insinyur listrik. Ia meraih cita-citanya itu dengan bersekolah di Departemen Elektro ITB.  Anies Baswedan takjub. Bagaimana bisa, hanya dengan kata-kata saja, seorang politikus bisa membangunkan energi begitu besar dari seorang anak desa. Begitu besarkah penghargaan orang kepada seorang politikus bernama Mohammad Hatta. Anies takjub, mungkin karena hal semacam itu sudah langka terjadi saat ini.  Anies menyebut momen \"transfer energi\" itu dengan \"kepercayaan tanpa syarat\". Imaduddin kecil mendengar permintaan Bung Hatta, menerimanya begitu saja, dan kemudian melaksanakannya dengan sepenuh hati.  Peristiwa yang sama terjadi pada seorang pemuda berpuluh tahun sebelumnya, di Madiun. Pemuda itu kakek saya. Ia  berjalan kaki 200 km dari Madiun hanya karena ingin melihat langsung seorang pemuda cerdas dari Bandung yang akan berpidato di Semarang. Pemuda Bandung itu bernama Soekarno. Pidatonya pun mentransfer energi sangat besar sehingga bisa menggerakkan kakek saya untuk menjadi bagian dari pergerakan yang sedang dibangun pemuda Bandung itu. Kakek saya tidak sempat bertegur-sapa dengan pemuda Bandung itu, tetapi ia tidak pernah melupakan kata-katanya. Ia menyimpannya dalam hati, berusaha mewujudkannya, walau untuk itu ia harus keluar masuk penjara dan menelantarkan anak istrinya.  Begitu kuatnya hubungan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Bayangkan apa yang bisa dilakukan 280 juta orang yang bersatu dan siap berkorban sesuai arahan pemimpinnya?  Saat ini, kemana perginya kepercayaan tanpa syarat itu?  Sejak kapan pemimpin-pemimpin yang menginspirasi  meninggalkan kita? Sejak kapan cinta  dan pengorbanan untuk negara menjadi canda dan bahan ketawa?  Jaman memang telah berubah, siapa yang bisa menolak perubahan? Tentu saja banyak orang akan menolak perubahan. Saya adalah salah satu orang dari sekian banyak orang yang akan menolak perubahan bila perubahan itu malah membuat kita semakin dangkal, membuat rakyat semakin tertindas, menjadikan ketidak-adilan tambah merajalela.  Dengan cara itu, menurut saya, kita menghargai Bung Karno dan Bung Hatta yang telah menginspirasi jutaan orang mengenyahkan penjajahan beratus tahun atas negeri tercinta.  Kita ingin pemimpin-pemimpin yang bisa kita percayai tanpa syarat itu kembali. Mungkinkah?

Dukung TNI, Copot Baliho Ganjar

Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan  SIKAP sok kuasa pendukung Ganjar perlu mendapat pelajaran. Seenaknya memasang baliho yang bernuansa kampanye di lokasi instansi militer. Merasa bahwa Ganjar didukung PDIP jadi semaunya memasang baliho. Sikap Dandim 1013/MTW yang mencopot baliho itu menurut Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono adalah dalam rangka menjaga netralitas TNI.  Upaya menjaga netralitas sudah sangat tepat sebab betapa bahaya negara jika TNI, dan juga Polri, terlibat dalam kegiatan politik praktis. Apalagi ikut dalam dukung mendukung salah satu Calon Presiden. TNI harus menjaga jarak yang sama dengan semua kandidat dan semua partai politik. Menurut UU No 34 tahun 2004 Pasal 2 butir d ditegaskan bahwa sebagai tentara profesional TNI \"tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis\". Sikap tepat Dandim Muara Teweh Barito Utara yang dibela Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kita teringat sikap Pangdam III Siliwangi Mayjen Kunto Arief Wibowo yang mewanti-wanti  pentingnya politik beretika. Memasang baliho Ganjar di lokasi Makodim adalah berpolitik tidak beretika. Cermin dari mendudukan politik sebagai panglima. Bukan hukum dan etika.  Yang menggelikan adalah ocehan Guntur Romli yang memprotes pencabutan baliho, gelinya karena katanya dengan pencabutan baliho Ganjar justru TNI tidak netral. Argumen terbalik-balik. Teriak lantang bahwa yang berhak mencabut baliho adalah Satpol PP. Ngerti tidak ya bahwa baliho itu dipasang di lahan Makodim bukan di area umum. Jadi Kodim berhak untuk mencabut.  Berbeda dengan kasus cawe-cawe Pangdam Jaya dulu yaitu Mayjen TNI Dudung Abdurrahman yang mencabut baliho Habib Rizieq Shihab yang terpasang di Petamburan, itu area Kantor FPI. Memang semestinya Satpol PP yang berhak mencabut, bukan Dudung. Hebatnya sang \"Satpol\" itu ternyata naik pangkat terus hingga menjadi Jenderal.  Nah, mas Guntur Romli seharusnya dulu teriak sekencengnya kepada Bapak Dudung, bukan sekarang dimana tindakan TNI yang mencabut baliho Ganjar Pranowo sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganjar bukan tokoh yang berhak mendapat perlakuan istimewa. Dia Gubernur yang sudah merasa jadi Presiden. Mimpi.  PDIP sendiri tidak mesti menekan TNI untuk pemasangan baliho Ganjar. Sebaliknya harus menyadari akan kesalahannya. Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan.  PDIP punya catatan hitam teranyar dengan menggiring BRIN yang Ketua Dewan Pengarahnya adalah Megawati Ketum PDIP. Melakukan \"penelitian\" untuk menyukseskan Ganjar dalam kaitan dengan kaum milenial. Penuh puja-puji untuk Ganjar Pranowo. Dari sisi etika maka penggunaan badan penelitian negara untuk kepentingan politik seperti ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak bermoral.  Kembali ke baliho, sikap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang pasang badan untuk membela anak buahnya patut untuk mendapat acungan jempol. Berbeda dengan Panglima TNI terdahulu Jenderal Andika yang menyudutkan anak buah soal persyaratan keturunan PKI. Jenderal Andika malah membela keturunan PKI untuk dapat menjadi prajurit TNI. Sejarah kelam penghianatan PKI terhadap ideologi Pancasila diabaikan. PKI dianggap teman yang harus dikasihani dan disayangi.  Kini Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa bertugas untuk menjadi Tim Sukses Capres PDIP Ganjar Pranowo. Bahkan ia menyatakan siap untuk menjabat sebagai Ketua Tim Sukses.  Kisah TNI memang menarik. Dulu tahun 1965 TNI (ABRI) menjadi korban dari kejahatan PKI akan tetapi saat ini dengan Keppres No 17 tahun 2022 dan Inpres No 2 tahun 2023 serta Keppres No 4 tahun 2023 TNI yang justru disalahkan sebagai pelanggar HAM berat terhadap aktivis dan keluarga PKI.  Sungguh ironi rezim Jokowi. Adakah rezim ini memang PKI?  Bandung, 18 Juli 2023.

Doa Anies

Oleh Eep Saefulloh Fatah - Warga Negara Indonesia, tinggal di Tangerang Selatan, Banten Ia beranjak dari kursi. Melangkah menuju podium. Lewat layar televisi saya lihat sosoknya bergerak. Merayap di kepala saya kecemasan.  Saya khawatir ia terjebak menjadikan podium itu sebagai tempat melemparkan banyak kritik keras pada keadaan yang tak bersahabat. Saya khawatir, ia terpanggang dan terpancing massa berjumlah besar dan makin melantangkan kritiknya untuk banyak lubang besar yang (bakal) ditinggalkan pemerintahan Presiden Jokowi. Siapa saya hingga menyimpan cemas? Saya kawannya. Tak lebih dan tak kurang. Berbagi kecemasan antar-kawan adalah soal lumrah saja. Siapa dia dan bergerak ke podium apa? Ini cerita tentang Anies Baswedan dan podium di acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Gelora Bung Karno, Minggu sore, 16 Juli 2023. Saya mengenal Anies sebagai komunikator publik yang cakap. Salah satu yang tercakap. Tapi beberapa kali, belakangan ini, saya lihat Anies menghabiskan energi berlebihan untuk melontarkan banyak kritik terbuka untuk pemerintahan saat ini. Mengeritik pemerintah baik-baik saja. Bahkan perlu. Tapi, secara instingtif saya merasa, jauh lebih baik bagi Anies untuk fokus pada apa yang hendak ia kerjakan. Secara instingtif saya merasa peluangnya untuk memenangi Pilpres 2024 lebih terbuka dengan fokus memaknai “continuity and change” yang ia pidatokan saat menerima penunjukan Partai NasDem sebagai Calon Presiden, 3 Oktober 2022 lalu. Yang saya maksudkan fokus, bukanlah bicara soal kesinambungan dan perubahan itu pada tataran gagasan-gagasan besar. Yang saya maksudkan memaknai itu adalah menegaskan komitmen-komitmen kerjanya yang konkret untuk warga, untuk rakyat, dalam kerangka kesinambungan dan perubahan. Anies harus fokus pada yang ia tawarkan; bukan pada yang Presiden Jokowi abaikan. Anies boleh memberi pengantar berupa gagasan-gagasan besar, tapi daging utama komunikasinya harus berupa tawaran-tawaran konkret, jalan keluar bersahaja dari masalah-masalah warga sehari-hari. Dengan begitu, ia bergerak ke tengah. Bagi Anies, kanan itu “hanya” titik berangkat; bukan arena utama bermain. Arena utamanya ada di tengah. Sukses Anies di 2024 — dengan asumsi bahwa ia berhasil lolos menjadi kandidat resmi di akhir November kelak — ditentukan seberapa berhasil ia menggarap dan menggalang para pemilih di tengah. Dalam konteks itu, sibuk mengeritik pemerintahan Presiden Jokowi hanya menimbulkan dua masalah: Jalan di tempat di sisi Kanan (melayani hanya sekitar 30% persen atau kurang calon pemilih yang memang anti-Jokowi) dan tak membangun percakapan sehat untuk Pemilu 2024 (hanya menenggelamkan diri dalam hiruk pikuk debat warganet yang terpancing kritik-kritiknya). Karena itu sebagai kawannya saya cemas. Cemas bahwa Anies salah memanfaatkan panggung besar yang disediakan Surya Paloh dan Partai NasDem. Tapi kecemasan saya bertepuk sebelah tangan. Kekhawatiran saya tak terbukti. Alih-alih memaki, Anies berdoa. Sebuah pilihan yang menurut saya, matang, cerdas dan sehat. Berdoa adalah menghadapkan hamba tak berdaya dengan Tuhan Sang Maha Digdaya. Berdoa mewakili dua lapis fenomena sekaligus: Horizontal saat Sang Hamba menyapu lingkungan sekitarnya untuk menemukan bahan bagi doa-doanya, dan vertikal-transendental ketika Sang Hamba bersimpuh memohon pada Sang Maha Kuasa lagi Bijaksana. Sang Aziz dan Hakim. Maka format doa adalah sebuah pilihan cerdas Anies sore itu. Dengan berdoa ia tak menempatkan dirinya berhadapan dengan Presiden Jokowi dan barisan di belakangnya. Ia menengadah ke Atas, ke tempat jauh di atas singasana kekuasaan Presiden dan siapapun. Maka semua yang dilontarkannya — tentang semua keadaan yang tak bersahabat, tentang masalah-masalah sehari-hari yang dihadapi nyaris semua orang saat ini, tentang lubang-lubang besar yang (bakal) ditinggalkan pemerintahan saat ini — berhamburan ke udara. Semuanya tak memercik ke wajah Presiden dan siapapun yang sedang pasang kuda-kuda bertahan vis a vis kritisisme publik hari-hari ini. Doa yang dibacakan adalah percakapan privat Hamba dan Tuhannya yang di-publik-kan. Dan bagian pengunci dari doa itu adalah beberapa penggal kata Anies di ujung pidatonya. Ketika kurang lebih ia mengatakan: Hai masalah! Silakan kau ada di sana. Kami punya Tuhan yang bisa memberi kami kekuatan untuk mengatasimu! Berdoa juga pilihan yang cerdas dan dingin. Lewat doa setiap hamba bisa mengadu. Tentang apa saja. Tentang masalah seberat dan sesensitif apapun. Berdoa adalah pengakuan ketiadaan kekuasaan di hadapan Sang Pemilik Langit dan Bumi beserta segenap isinya. Walhasil, ketika Anies menyebutkan berbagai masalah yang dihadapi rakyat — ketika ia menegaskan perkelahian banyak warga melawan keburukan-keburukan yang masih mengungkung hidupnya — siapapun tak berhak merasa disindir atau dinyinyiri. Dengan doa, pengakuan atas banyak masalah itu tak terjebak menjadi peluru-peluru yang ditembakkan ke kompetitor politik. Doa membuatnya menjadi presentasi yang representatif — sebab ia mewakili suara-suara mereka yang mengamini. Doa juga pilihan yang sehat. Melalui rangkaian kata demi kata yang disusun Anies dalam doanya, diam-diam ia sedang menguraikan daftar komitmen-komitmen kerja yang ia tawarkan buat Indonesia hari ini dan esok. Doa menjadi semacam — meminjam istilah baku Komisi Pemilihan Umum — “Visi-Misi-Program Kerja” yang disampaikan secara sangat personal, persuasif dan bersahabat. Pendeknya, saya lega Anies tak menjadikan podiumnya untuk berteriak ke hadapan wajah kekuasaan. Saya lega, alih-alih, Anies melantunkan permohonan yang ia pantulkan ke Atas, ke Sang Maha Kuasa. Hal lain yang saya saksikan sore itu adalah optimisme yang ditebar Anies. Optimisme bahwa ujian, tantangan, tekanan atau apapun akan bisa dilewati oleh mereka yang percaya pada kekuatannya, berbaik sangka pada pertolongan Tuhannya, dan tak pernah berhenti berikhtiar. Hari-hari ini kita perlu tebaran optimisme itu dari siapapun — dari Anies, dari Ganjar Pranowo, dari Prabowo Subianto, dan dari siapa saja termasuk Anda yang sedang menuntaskan membaca ini. (Bintaro, 17 Juli 2023)

Cawapres Muda Pilihan Anies Sinyal untuk AHY dan Yenny Wahid

Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan memberikan sinyal akan memilih bakal calon wakil presiden (bacawapres) berusia muda dan berjiwa muda. Figur tersebut mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Yenny Wahid alias Zannuba Ariffah Chafsoh.  “Tafsir isyarat tersebut bisa mengarah kepada AHY (44 tahun) dan Yenny Wahid (48 tahun),” ungkap analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (15/7). Sebelumnya dalam acara hari ulang tahun ke 12 Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem), Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan, menjawab pertanyaan wartawan dengan balik bertanya. “Batas umurnya cawapres itu berapa ya? Pokoknya begini, yang penting semangatnya muda,” kata Anies di Jakarta, Jumat (14/7). Batas Usia Menurut Selamat Ginting, pertanyaan Anies kepada wartawan tersebut, mengindikasikan akan memilih pasangan bakal cawapres berusia muda. Dari kata batas umur, sudah jelas yang diinginkan Anies tidak jauh dari syarat usia minimal cawapres.  Syarat usia capres dan cawapres Pemilu 2024, minimal 40 tahun. Hal ini berdasarkan UU Pemilu tahun 2017.  Memang ada uji materi yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia ke Mahkamah Konstitusi agar syarat menjadi capres dan cawapres diturunkan menjadi paling rendah 35 tahun. Anies diusung menjadi bakal capres 2024 oleh tiga partai di parlemen, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Interaksi Simbolik “Berdasarkan teori interaksi simbolik, manusia menjadi makhluk hidup paling misterius di dunia. Dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Ia serupa dengan lautan, dalam dan misterius,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.  Selamat Ginting mengutip teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Dikemukakan, interaksi simbolik terdiri dari tiga konsep penting, yakni: pikiran, diri, dan masyarakat. Kata muda yang dikemukakan Anies Baswedan bisa berarti simbol dari usia muda dan bisa juga berpikiran muda. Pikiran merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang memiliki kesamaan makna sosial.  Sedangkan pengertian diri dalam interaksi simbolik, lanjut Ginting, merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri dari setiap individu melalui penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Maka wajar jika ada analisis Anies akan memilih bakal cawapresnya berusia muda atau berpikiran muda. Perilaku yang Dipilih Selanjutnya mengenai sudut pandang masyarakat dari konsep penting interaksi simbolik masyarakat, kata Ginting, merupakan jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, serta dikonstruksikan oleh setiap individu di tengah masyarakat. Setiap individu terlibat aktif dalam perilaku yang dipilih.  “Mari kita lihat, siapa yang paling dominan terlibat aktif bertemu dengan Anies Baswedan dalam jejaring hubungan sosial dalam perilaku yang dipilih pada waktu terakhir ini? Jawabannya adalah AHY dan Yenny Wahid,” ungkap Ginting. Ginting membeberkan AHY turut mengantarkan dan menjemput Anies Baswedan berangkat dan pulang dari ibadah haji di Bandara Sukarno-Hatta. Pertemuan itu sebuah kode tinggi untuk bisa dipahami publik secara komunikasi politik. Begitu juga dengan Yenny Wahid yang diusulkan Partai Nasdem, lanjut Ginting, akan saling melengkapi sebagai orang muda yang akan menjadi pendamping Anies. Belum lagi baru-baru ini, Yenny juga menyiarkan fotonya bersama Anies Baswedan.  Interpretatif Menurut Selamat Ginting, dari interaksi simbolik itu memiliki asumsi penting, seperti manusia akan memperlakukan orang lain berdasarkan makna yang diberikan. Sedangkan makna diciptakan dalam interaksi antar-manusia. Kemudian makna dimodifikasi melalui proses interpretatif. Jadi, kata Ginting, individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Manusia dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Struktur sosial diciptakan melalui interaksi sosial. Seperti diketahui, ada lima bakal kriteria cawapres ideal versi Anies Baswedan. Pertama; punya kontribusi di dalam kemenangan. Kedua; membantu menyolidkan koalisi. Ketiga; bisa membuat kerja sama di pemerintahaan lebih efektif.  Keempat; memiliki visi yang sama, sehingga dapat bekerja sama dengan arah dan agenda yang sama. Kelima; berpotensi menjadi dwi tunggal, punya chemistry yang baik. (sws)

Pidato Kebangsaan vs Doa Kebangsaan

Oleh Imam Shamsi Ali - Presiden Nusantara Foundation, Imam Besar Masjid News York, AS. Hari Minggu 16 Juli, Partai Nasdem melangsungkan perhelatan akbar Apel Siaga untuk perubahan dan persatuan di Jakarta. Acara yang sangat meriah. Konon kabarnya dihadiri sekitar 250 ribu kader dari berbagai penjuru tanah air. Selain pembesar-pembesar Partai Nasdem, termasuk Ketua Umum Surya Paloh, juga hadir Ketua Umum Partai Demokrat AYH dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.  Tentu yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat adalah kehadiran calon Presiden Koalisi tiga partai Nasdem, PKS dan Demokrat, Anies Rasyid Baswedan. Dan yang ingin juga saya catat kali ini adakah kehadiran Isteri Ketum Nasdem mendampingi dan mensupport perjuangan suami tercinta. Hampir belum  pernah saya lihat tampil di publik selama ini.  Saya sangat salut dengan berbagai acara yang ditampilkan. Acara yang dipersiapkan matang dan dihadiri massa yang besar itu berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dibandingkan misalnya dengan apel siaga partai-parati lainnya yang pernah diadakan.  Hal lain yang terantisipasi secara baik adalah pemilihan waktu yang tepat. Ketepatan waktu yang saya maksud adalah karena nampak mempertimbangkan dua waktu Sholat; Asar dan Magrib. Dimulai setelah Asar dan selesai menjelang Magrib. Juga pada masa itu matahari tidak lagi terlalu terik. Sehingga lebih kondusif bagi peserta apel di tengah lapangan.  Pidato Politik dan Doa Anies Baswedan  Yang ingin saya komentari dari Apel Siaga itu sesungguhnya adalah Pidato Politik capres Anies Baswedan. Beliau adalah satu dari tiga pembicara di acara itu. Selain Waketum Nasdem Ahmad Ali selalu ketua pelaksana acara, Ketum Surya Paloh, dan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Partai Koalisi. Lebih yang ingin saya komentari bukan pada substansi dan retorika pidato politik Anies Baswedan. Karena isi dan retorika pidatonya telah kita dengarkan berkali-kali. Yaitu komiitmen menghadirkan perubahan yang membawa kepada kemakmuran dan keadilan untuk semua.  Mungkin banyak yang terheran-heran dan bertanya. Kenapa dalam pidato politiknya Anies Baswedan justeru lebih banyak memanjaatkan doa kepada Yang Maha Kuasa? Kenapa tidak menyampaikan pidato politik dan orasi tinggi dengan ilmiah dan retorika yang tinggi? Apa relevansinya pidato dan acara apel Siaga dengan doa-doa itu?  Saya juga awalnya termasuk yang bertanya-tanya. Kenapa doa ya? Bukankah acara itu sudah dibuka dengan doa oleh seorang Ustadz? Apa doa Ustadz itu tidak cukup? Atau apakah doa sang Ustadz kurang mujarab dan mustajab?  Setelah merenungi lebih jauh saya bisa menangkap beberapa makna yang tersiratkan dari doa panjang yang dipanjatkan oleh Anies Baswedan.  Satu, Anies Baswedan ingin mengisyaratkan bahwa tantangan dan rintangan dalam proses-proses politik yang ada saat ini sedemikian beratnya. Sehingga perlu saling mengingatkan adanya power beyond power (kekuatan di atas kekuatan). Jangan pernah memandang enteng kekuatan doa. Dua, Anies baru saja kembali dari haji. Tentu salah satu pelajaran haji adalah napak tilas Ibrahim AS. Ibrahim adalah pemimpin dalam semua tingkatan kehidupan. Dia pemimpin pada dirinya sebagai umat (kaana ummatan qanita). Pemimpin bagi keluarga. Dan pemimpin bagi manusia (linnaas). Dalam prosesnya Ibrahim selalu mengekspresikan visi kepemimpinannya dengan doa-doa yang dipanjatkan. Visi tentang dirinya, keluarganya, umat dan negaranya semuanya terekspresi dengan doa-doa yang terabadikan dalam Al-Qur’an.  Tiga, Anies Baswedan seolah ingin menegaskan komitmen mengoneksi bumi dan langit dalam kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan yang baik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai samawi. Keinginan-keinginan untuk diri, keluarga, bangsa dan negara hendaknya diketuk melalui pintu-pintu samawi. Empat, Anies Baswedan sangat istiqamah dalam mengekspresikan dirinya. Tidak terbawa arus dan hanyut dalam situasi apapun. Dia pada dirinya dan prinsipnya, tegas dalam kesantunan, tanpa tendensi merendahkan dan meninggalkan orang lain. Doa adalah ekspresi komitmen iman dan Islam. Hal yang sama diekspresikan Anies dalam menyampaikan salam yang cukup dengan salamnya sendiri.  Lima, Anies kembali ingin menegaskan bahwa ekspresi beragama dalam perpolitikan bukan sesuatu yang tabu dan salah. Komitmen agama dalam perpolitikan justeru menjadi fondasi moral dalam menjaga integritàs dan batas-batas yang ada. Yang salah justeru ketika berekspresi agamis dengan penuh kepura-puraan, bahkan  penuh kemunafikan.  Demikain beberapa hasil perenungan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya, setelah menonton dan mendengar pidato Politik Anies Baswedan sore tadi. Pidato politik yang terangkum dalam untaian doa kepada Allah, sang Pencipta langit dan bumi. Kita aminkan semoga diijabah oleh Allah SWT! Jamaica City, AS, 16 Juli 2023 atau Jakarta, 17 Juli 2023.

Perombakan Kabinet: Balas Budi dan Penertiban Pasukan Jokowi

Oleh Sutrisno Pangaribuan  - Presidium Kongres Rakyat Nasional BEREDAR kabar bahwa hari ini, Senin (17/7/2023), pukul 09.00 WIB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Menkominfo dan sejumlah wakil menteri. Nama Budi Arie Setiadi (Budi), Ketum Projo, naik kelas dari Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Menkominfo. Sebelumnya Budi pernah mengancam akan membubarkan Projo sebelum akhirnya diganjar wakil menteri.  Penanggung jawab musra yang lebih condong mendukung Prabowo di Pilpres 2024 tersebut adalah pimpinan relawan yang paling berani bermanuver tersebut akhirnya diberi tempat setara dengan sejumlah ketum parpol sebagai menteri. Salah satu manuver besar Budi adalah diundang secara khusus hadir dalam deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang kini terancam bubar.  Budi (Ketum Projo) akan setara dengan Prabowo (Ketum Gerindra), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) dalam kabinet Indonesia Maju. Budi tercatat sebagai pimpinan relawan paling sukses dibanding pimpinan relawan Jokowi lainnya yang hanya diganjar posisi komisaris. Budi bahkan mengalahkan PSI, Perindo, yang hanya diberi posisi wakil menteri atau Hanura yang mendapat jabatan kepala badan.  Selamat Jalan Nasdem Perombakan kabinet hari ini sebagai tanda perpisahan dengan Nasdem yang baru saja menggelar apel siaga perubahan di GBK, pada Minggu (16/7/2023). Nasdem yang semula bersama Jokowi, kini memilih berpisah dengan mengusung tema perubahan. Jokowi hanya butuh waktu lama, kurang dari 24 jam membalas Nasdem. Jokowi menyambut sinyal \"perang\" dari Nasdem melalaui pergantian posisi menteri yang sebelumnya diisi sekjen Nasdem, Johnny Gerard Plate, yang saat ini sebagai terdakwa kasus korupsi program Bakti 4G Kemenkominfo.  Menjadikan Budi sebagai Menkominfo sebagai isyarat dari Jokowi, bahwa Nasdem kini sekelas dengan Projo. Jokowi juga sengaja tidak memilih pengganti Menkominfo dari pimpinan Parpol, sebab semua pimpinan Parpol akan sibuk menghadapi Pemilu 2024. Jokowi butuh dukungan dari orang-orang yang loyal, tegak lurus, sehingga Budi akhirnya dipilih. Selain karena alasan tersebut, Budi diyakini akan pasang badan terhadap berbagai serangan yang akan ditujukan kepada Jokowi jelang akhir periode.  Pesona Nezar Patria  Selain karena alasan tersebut, penunjukan Budi juga sebagai strategi penertiban dan penjinakan oleh Jokowi. Budi yang sekian lama leluasa melakukan manuver politik, saatnya ditertibkan, dan diberi kesibukan dengan posisi Menkominfo. Kementerian yang sedang mengalami tsunami mega korupsi dengan jumlah fantastis melebihi kasus E-KTP. Jokowi sengaja menaikkan posisi Budi agar tidak terlalu liar melakukan manuver politik yang dapat mengganggu kepentingan kelompok Parpol pendukung Jokowi.  Meski diangkat lebih tinggi, Jokowi ternyata tidak sepenuhnya memberi kebebasan kepada Budi. Budi akan dilantik bersama Nezar Patria, aktivis yang pernah diculik masa orde baru, jurnalis beraliran sastra, sebagai wakil menteri. Nezar disiapkan Jokowi untuk memastikan Budi tetap dalam jalur menjalankan program kegiatan Kemenkominfo.  Kementerian tersebut memiliki peran strategis dalam melakukan komunikasi publik yang baik dan pengendalian berbagai informasi publik yang tidak benar. Peran Kemenkominfo sangat vital menjelang Pemilu 2024 dan masa transisi kepemimpinan nasional. Maka penunjukan Nezar Patria sebagai wakil menteri sebagai salah satu langkah catur politik cerdas Jokowi. Nezar aktivis, jurnalis, sastrawan dan orang Aceh. Jika Budi mewakili aktivis politik non Parpol, Nezar mewakili banyak aspek yang menjadikannya kaya dan lengkap sebagai wamen.  Transisi Kepemimpinan Nasional Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa anggota menteri dan wakil menteri yang diberi kepercayaan oleh Jokowi sejatinya fokus membantu Presiden dalam menyelesaikan tugas- tugas yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).  Kedua, bahwa Kornas meminta Presiden Jokowi untuk mengganti seluruh menteri atau wakil menteri, kepala badan yang akan maju dalam Pemilu 2024. Pergantian tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan.  Ketiga, bahwa seluruh anggota kabinet, termasuk wakil menteri dan kepala badan harus fokus pada tugas masing-masing. Maka jika Presiden Jokowi tidak melakukan perombakan, sebaiknya para pembantu presiden mengundurkan diri.  Keempat, bahwa pemerintah harus membantu penyelenggara pemilu dalam melaksanakan seluruh jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Sehingga proses transisi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik.  Kornas sebagai saluran aspirasi rakyat akan terus mengawasi pergerakan pemerintah dalam mewujudkan harapan dan kebutuhan rakyat Indonesia. (*)