ALL CATEGORY
Politics of Hope
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan Hari ini adalah hari ke-9 aku di hotel Karantina. Tadi pagi, jam 8 aku melakukan test Covid-19 sendiri dengan alat tets Bio Synex. Aku tidak tahu apakah alat test cepat seperti ini di jual bebas di apotik kita, tapi di Belanda di jual bebas. Hasil test antigenku negatif. Jam 8.30 tadi aku test PCR, resmi hotel/Kemenkes. Katanya selesai jam 10 malam. Kenapa tidak secepat di bandara SH, cuma 1,5 jam? Mereka jawabannya klise. Lalu apakah aku boleh pulang jam 10 malam lewat sedikit, setelah hasil tes, misalnya, negatif. Belum, katanya, nunggu besok. Apa kepentingan saya di Karantina sampai besok, jika hasilnya sudah selesai malam ini?, tanyaku. Aturannya begitu pak, katanya. Mantap lah, kataku. Saya hari ini akan berdiskusi soal \"Politics of Hope\" atau politik dengan harapan. Tulisan ini terinspirasi film dokumenter Obama di HBO yang tadi malam aku tonton. Ini sekaligus penutup tulisan saya edisi Karantina Hotel. Tulisanku ketika di penjara lalu, insya Allah terbit sebagai buku 200 an halaman, minggu ketiga bulan ini. Editornya M. Subarkah, wartawan senior, sedang menuntaskan editing sambil menunggu kata pengantar dari beberapa teman. Dalam film dokumenter itu, ada dua hal yang penting. Pertama, kenapa Senator John Kerry, yang juga keluarga konglomerat Amerika, mendukung Obama sejak tahun 2004 untuk tampil sebagai tokoh nasional dan tahun 2008 sebagai Capres? Kedua, apa yang memukau dari pikiran Obama pada tahun 2004 dan akhirnya bahan dia di tahun 2008 nyapres? Untuk pertanyaan pertama terlalu singkat penjelasannya pada film itu. Kita perlu mencari berbagai referensi. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita adalah adanya kesamaan pandangan tentang masa depan bangsa mereka saat itu. Baik dari John Kerry seorang politikus keluarga konglomerat maupun Obama, politisi kulit hitam yang menggali masa depan dari bawah. Pada masa pemerintahan Goerge Bush, setelah peristiwa pemboman WTC, berbagai sentimen rasis dan anti Arab/Islam dijalankan oleh pemerintah Bush. Bush menyebutkan Holy War melawan kekuatan \"teroris\" Islam. Seluruh dunia diinteli Amerika dan berbagai negara Arab di hancurkan, antara lain Irak dan Libya. Juga memata-matai orang-orang Islam, Arab dan lainnya di dalam negeri. Akhirnya terjadi pembelahan sosial yang dalam di Amerika. Obama sejak awal menunjukkan anti kebijakan Bush, baik di Iraq maupun di dalam negeri. Di dalam negeri Obama mengecam biaya kesehatan masyarakat yang tinggi serta pajak terhadap buruh outsourcing yang tinggi. Kerry awalnya mendukung serangan Bush ke Iraq. Tapi mungkin berubah, khususnya ketika bangsa Amerika menjadi terbelah. Kerry, ketika maju dalam konvensi nasional Partai Demokrat, sebagai Calon Presiden Amerika, di Illinois, Juli 2004, memberikan kesempatan pada Obama sebagai Key Note Speaker. Obama dalam bukunya \"Audacity of Hope\" masih belum tahu kenapa Kerry memilih dia. Ini adalah kesempatan Obama menunjukkan pikirannya, kemana Amerika mau dibawa? Amerika menurut Obama adalah tempat satu-satunya di dunia orang seperti dia bisa mempunyai harapan kesempatan hidup dengan cita-cita yang maksimal, bersekolah, mendapatkan fasilitas rumah sakit, mejadi politisi tanpa politik uang, dan lain sebagainya, termasuk ketika ibunya memberikan nama Barack, yang asing bagi Amerika. Hal ini merupakan kebanggaan bangsa mereka yang dilukiskan pendiri bangsanya dengan satu kalimat \"bahwa semua manusia dilahirkan setara\". Namun, harapan itu menurut Obama mengahadapi \"hard reality\", sebuah tantangan. Amerika secara objektif menghadapi bagaimana menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang baik. Orang-orang bekerja berkompetisi untuk sekedar hidup dan kesulitan membayar biaya kesehatan. Rezim Bush juga membuat masalah, dengan agenda memata-matai masyarakat, yang membuat masyarakat terbelah. Orang-orang yang pulang perang, pulang dengan kesulitan hidup, bahkan kesulitan akses kesehatan. Diakhir pidatonya, Obama mengatakan, politik ke depan tinggal memilih, apakah melanjutkan politik pecah belah atau politik harapan? Politik harapan adalah sebagaimana konstitusi mereka mengatakan \"All Men Are Created Equal\". Film dokumenter ini sebenarnya sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Setiap menjelang pemilihan calon presiden ataupun kepala daerah, tidak ada suatu pemimpin yang mampu memberikan pidato utuh tentang apa yang mau diperjuangkan. Kebanyakan hanya retorika. Janji palsu. Yang tidak pernah membandingkan antara harapan dan realitas. Orang-orang kaya konglomerat di sini lebih pantas dilukiskan seperti yang Jeffry Winters dan Thomas Piketty lukiskan, oligarki rakus, yang tidak peduli bangsa ini mau jadi apa. Tidak ada orang seperti John Kerry, politisi yang lahir dari keluarga konglomerat, namun menjadikan hidupnya untuk kepentingan rakyat banyak. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah kesempatan bagi semua anak bangsa maju. Kaum buruh harus bekerja dengan kesejahteraan yang cukup. Kaum tani dijaga agar luas tanahnya tetap besar dan mendapatkan alokasi pupuk yang cukup. Kaum miskin kota harus mendapatkan peluang rumah tinggal. Dan lain sebagainya. Namun, yang ada semua menjauh dari harapan. Yang kaya semakin kaya, bahkan ketika pandemi Covid 19, kekayaan orang kaya bertambah dan kekayaan pejabat juga bertambah. Politics of Hope adalah catatan relevan yang diinspirasikan film dokumenter Obama itu. Ini adalah agenda kita ke depan. Kita berharap rakyat tetap berjuang untuk menuntut adanya politik harapan. Politisi kembali tegak di atas keringat rakyat. Pemerintah bersungguh sungguh mencintai rakyat. Juga kita berharap konglomerat yang lahir hanya dari 30 tahun menempel rezim Suharto, berusaha mengubah mindset untuk mendukung cita-cita keadilan sosial. (*)
Boneka Itu Sudah Rusak, Nak!.
Tampak semakin kentara, sosoknya terus-menerus menuai gugatan dan perlawanan rakyat. Penampilannya sederhana, tenang dan terlihat bersahaja. Awalnya dianggap sebagai sosok pemimpin yang jujur dan merakyat., namun perlahan tapi pasti, ia menunjukkan watak aslinya. Setelah sarat pencitraan, publik akhirnya mengetahui dirinya penuh kamuflase dan manipulasi. Kontradiktif, apa yang pantas disematkan kepadanya. Lain di bibir dengan hati, lain bicara dengan tingkah laku. Sehingga ia banyak diberi gelar raja oleh publik. Raja diraja kemudharatan. Selain kebohongan, kekuasaan politiknya juga gemar melakukan hasut dan fitnah. Malalui para anteknya seperti buzzer dan influencer, gencar menebar permusuhan dan kebencian. Terkadang melibatkan aparat dan pejabat yang bermental penjilat dan penghianat. Memusuhi rakyat, berlaku biadab dan menghalalkan segala cara untuk memuaskan syahwatnya. Membuktikan bahwasanya semua itulah yang menjadi keahlian dan prestasi pemerintahan dengan tradisi korupsi dan anti demokrasi. Saking hipokrat dan identik psikopat. Seketika gerombolan jahat ini bisa bertindak secara diam-diam, namun cepat dan mematikan. Karakternya cocok memainkan peran antagonis dalam kehidupan nyata. Meski sering dijuluki boneka dan menjadi antek asing, Kehadirannya juga lebih banyak tak memberi nilai lebih dan kebaikan. Terasa mengerikan bagi kehidupan rakyat dan masa depan bangsa. Kehadirannya seperti boneka Chucky dalam film horor yang menakutkan. Mengendap-endap sembunyi sembari mengintai, lalu muncul tiba-tiba melakukan teror, menyerang dan membunuh secara sadis. Ialah boneka yang menakutkan dan berbahaya. Boneka yang hidup dalam istana. Istana boneka tempat para penyamun yang angker. Sebagai kepala negara, perannya gagal membangun negara yang berdaulat dalam bidang politik, tidak memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi dan tanpa melahirkan kepribadian bangsa yang berkebudayaan. Bukan saja menghianati cita-cita proklamasi kemedekaan, Panca Sila dan UUD 1945. Kepemimpinannya lebih sering menjadi antek sekaligus boneka asing. Menghancurkan harga diri dan martabat bangsa karena telah menjadikan rakyat sebagai budak di negerinya sendiri. Sebagai kepala pemerintahan, sosoknya juga telah melahirkan dan merawat oligarki. Menyusun barisan kepentingan segelintir individu dan kelompok yang merusak tatanan kehidupan negara secara sistemik. Telanjang tanpa rasa malu dan bersalah, mengangkangi Panca Sila dan UUD 1945 di hadapan rakyat. Pemegang mandat itu dan orang-orang disekelilingnya terus menguras kekayaan negara, sembari mengatur siasat membungkam rakyat. Tak ubahnya kepala geng yang memimpin gerombolan kekuasaan dari para penjahat perampok dan pembunuh. Pencapaiannya selama ini sebagai pemimpin, sungguh sangat jauh dari ideal. Bahkan bertentangan dengan apa yang selayaknya ada pada kepemimpinan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Rakyat tak kunjung surut mengalami penindasan. Selain memanfaatkan kekayaan negara melalui kekuasaannya. Kekerdilan jiwa dan pikirannyapun begitu represif dan bengis mewujud dalam kebijakan negara. Personifikasi yang nihil kemanusiaan. Karena pelbagai ulah distorsi, negara terus mengalami kemunduran dan menunggu kehancuran. Wujudnya memang manusia. Tapi jiwanya tak merdeka bagai boneka. Sebagai boneka ia tetaplah mainan. Saat sudah lusuh dan tak berguna, ia hanya akan menjadi sampah dan tinggal dibuang. Mungkin saja sampah yang berbahaya bagi banyak orang dan lingkungan. Sebagai sampah boneka yang berbahaya, tidak ada alasan untuk tidak menghancurkan dan memusnahkannya. Itulah momen dimana boneka tak seindah lagi seperti barunya. Sudah rusak dan tidak bermanfaat pula. Seperti kata seorang ibu kepada putri kecilnya, \"Boneka itu sudah rusak Nak, buang saja nanti ibu belikan yang baru\". Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Vonis Genosida Xi JinPing
By M RIzal Fadillah Panel independen Inggris telah memutuskan bahwa China di bawah Xi Jinping telah melakukan pembasmian etnis atau genosida atas muslim Uighur di Xinjiang. Vonis ini meski tidak memiliki kekuatan eksekutorial akan tetapi merupakan hukuman moral atas China. China di bawah Xi Jinping adalah penjahat kemanusiaan. Ironinya di tengah kejahatan genosida China atas komunitas muslim, negara-negara muslim justru banyak yang tenang dan nyaman bersahabat erat dengan China, termasuk Indonesia. Semestinya hubungan dengan China dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Apalagi Indonesia memiliki sejarah hitam akibat pemberontakan G 30 S PKI dukungan China. Uighur adalah minoritas yang tertindas. Misi negara komunis itu membasmi agama atau sekurangnya melemahkan peran umat beragama. Laporan human rights watch satu juta minoritas Uighur ditahan di wilayah Xinjiang dalam kamp \'cuci otak\' dan \'cuci iman\' yang disebut kamp \"re-edukasi\". Mereka harus menyerahkan sampel biometrik dan DNA, wajib berbahasa mandarin, serta merusak keyakinan keagamaan secara sistematik. Pengadilan Internasional di bawah PBB kesulitan membawa China ke dalam proses hukum atas kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) karena negara ini memiliki hak veto. Muncul model peradilan di Inggris berupa Panel Independen yang memvonis China telah melakukan pembasmian etnis (genosida). Konflik China-AS dalam kancah ekonomi dan persoalan Laut China Selatan membuat Inggris sebagai sekutu dekat turut menggalang kekuatan. Tantangan China atas penguasaan historis LCS dijawab dengan sejarah kejayaan Inggris di lautan \"Britannia rules the waves\". Kapal induk HMS Queen Elizabeth hadir di Laut China Selatan mengabaikan peringatan China. Bergabung bersama Singapura dan Australia. Genosida Xi Jinping terhadap muslim Uighur menjadi peringatan bagi Pemerintahan Jokowi untuk menjaga hati dan aspirasi muslim Indonesia yang tidak suka pada China. Arogansi dan hegemoni sebagai watak Pemerintahan Xi Jinping kini patut diwaspadai. Jangan terbuai oleh bujuk rayu hutang luar negeri dan investasi. Ujungnya aneksasi dan kolonialisasi. China adalah kekuatan dan kekaisaran baru, kolonialisme dan tipu-tipu baru. Bersahabat untuk dicekik dan ditinju. Indonesia maju hanya slogan semu jika China menjadi suhu. Atas genosida Xi Jinping terhadap muslim Uighur dan bahaya hubungan erat dengan China maka sebaiknya lepaskan segera gandengan tangan Jokowi dari Xi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Dua Desa Pedalaman Kukar Dibangun PLTS Terpusat
Samarinda, FNN - Dua desa di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian dari program prioritas pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur. Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny di Samarinda, Senin, menjelaskan dua desa tersebut yakni Desa Enggelam dan Desa Ketibeh. Untuk Desa Ketibeh dibangun PLTS terpusat Off Grid 83,16 Kilo Watt Peak (KWP) dengan sebaran rumah yang menerima manfaat 201 unit. "Alhamdulillah, ini bagian dari perhatian pemerintah provinsi kepada masyarakat pedalaman. Insyaallah tahun ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Enggelam," kata Christianus Benny. Ia menambahkan untuk pembanguan PLTS di Desa Ketibeh dengan kapasitas 47,04 KWP dan bisa dimanfaatkan untuk 91 unit rumah penduduk. Menurut Benny sapaan akrab Christianus Benny, program ini membuktikan bahwa pemerintah hadir. Meski, sempat dikabarkan susahnya jalur menuju dan keluar dari dua desa tersebut. Apalagi, di wilayah tersebut, masyarakat pribumi mayoritas Dayak Tunjung Berambai yang juga di tahun 2021 menjadi sasaran prioritas pembangunan Pemprov Kaltim. "Diketahui akses ke wilayah itu dua jam dari Muara Enggelam lewat jalur sungai dan Desa Ketibeh 30 menit dari Enggelam. Jadi, pembangunan ini membuktikan pemerintah hadir," tegasnya. Baru-baru ini rombongan Gubernur Isran Noor berkunjung ke Desa Enggelam. Bahkan, Benny menegaskan, pihaknya baru saja melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi pembangunan PLTS di kedua desa pada Jumat-Sabtu, 10-11 Desember 2021. (mth)
Bupati Aceh Barat Harapkan ANTARA Menjadi Kantor Berita Kelas Dunia
Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat H Ramli MS mengharapkan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA ke depan agar menjadi kantor berita kelas dunia. “Semoga di usia yang semakin matang ke-84 tahun ini, ANTARA harus menjadi Kantor Berita Negara yang terus memberikan informasi positif, demi kemajuan bangsa Indonesia dan menjadi kantor berita kelas dunia,” kata Bupati Ramli MS di Meulaboh, Senin. Ia mengatakan, selama ini kehadiran Perum LKBN ANTARA termasuk di Aceh dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam penyebaran informasi publik, termasuk mempublikasikan program dan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, dengan banyaknya sajian berita positif di tengah gencarnya informasi palsu (hoaks) di tengah-tengah masyarakat, ANTARA ia nilai mampu mengimbangi berita palsu dengan sajian berita yang akurat, informatif, dan solutif. Ramli MS juga berharap sebagai kantor berita negara, ANTARA agar terus mampu menyajikan informasi terbaik bagi seluruh masyarakat di pelosok Tanah Air. Ia juga mengharapkan agar ANTARA terus menjadi media pemersatu bangsa dan terus mengawal Negara Kesatuan Republik Indoesia dari Aceh sampai Papua. “Dirgahayu Kantor Berita Indonesia, bersama kita tumbuh,” kata Ramli MS. (mth)
Keserakahan di Tengah Pandemi (3): Tinjauan Kritis Terhadap Kepemimpinan Otoriter dan Oligarki di Indonesia
Oleh: Gde Siriana TAHUN 2019 indeks korupsi Indonesia skor 40, tapi tahun 2020 skornya merosot menjadi 37, peringkatnya pun turun jauh ke posisi 101 (dari 179 negara). Kasus korupsi dan praktik perente kebijakan meningkat selama pandemi. Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, BPK mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan sebesar Rp2,94 triliun. BPK menyimpulkan bahwa efektivitas hingga kepatuhan pengelolaan keuangan negara dalam kondisi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai disebabkan oleh tiga hal. Pertama, alokasi anggaran Covid-19 dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh. Kedua, pertanggungjawaban dan pelaporan program, termasuk pengadaan barang dan jasa, belum sepenuhnya sesuai aturan. Ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan Covid-19 tidak sepenuhnya efektif. Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan adanya perbedaan sebesar Rp146,69 triliun dalam penyusunan anggaran Program Penanganan Covid-19-PEN. Dalam APBN 2020 disebutkan bahwa anggaran Program PC-PEN adalah Rp695,2 triliun. Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan alokasi biaya Program PC-PEN dalam APBN 2020 adalah Rp841,89 triliun. Perbedaan atau selisih itu terjadi karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah, yaitu: 1) Biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN di luar skema Rp695,2 triliun sebesar Rp27,32 triliun; 2) Anggaran belanja untuk kebutuhan internal K/L yang telah menggunakan akun dengan tagging COVID-19 per 30 November 2020 sebesar Rp10,80 triliun, termasuk biaya pembangunan Rumah Sakit Pulau Galang di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Kementerian PUPR sebesar Rp396 miliar; 3) Program existing yang telah ada dalam APBN Tahun 2020 berupa Belanja Subsidi sebesar Rp107,63 triliun. Kegiatan-kegiatan pada belanja subsidi tersebut memiliki substansi yang sama dengan kegiatan-kegiatan pada belanja subsidi yang dikategorikan dalam skema PEN. 4) Biaya bunga utang tahun 2020 yang timbul sehubungan dengan penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan program PC-PEN melalui skema burden sharing dengan BI yang diestimasikan sebesar Rp0,9 triliun. Praktek korupsi atau potensi korupsi terjadi pada Bansos, APD dan Alat Kesehatan, konflik kepentingan Kartu Prakerja, Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19. Sedangkan perente kebijakan dapat dilihat dari mafia obat, pengadaan dan penyelenggaraan vaksin, serta penyelenggaraan jasa tes PCR. Secara etis, sebenarnya ketika sudah dapat dibuktikan ucapan pejabat berdampak signifikan meningkatkan penjualan Ivermectin, ini sudah dapat dipandang sebagai adanya konflik kepentingan. Politik tes PCR tidak melarang orang mencari untung. Tapi, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, dalam praktiknya, akan sulit untuk menghindari konflik kepentingan jika orang-orang yang berlatar belakang bisnis, apalagi yang berkontribusi besar secara kapital dalam pemenangan pemilihan presiden, diberi tugas menyusun kebijakan publik menangani krisis selama pandemi. Terkait definisi suap yang dipergunakan KPK dalam kasus korupsi Juliari, seharusnya suap dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Penekanannya ada pada “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.” Bagaimana mungkin vendor (pemasok) pemerintah dapat memberikan suap bernilai besar tanpa melakukan mark-up (penggelumbungan harga) atau down-grade (menurunkan) spesifikasi dan mengurangi kuantitas yang sudah ditentukan dalam kontrak. Bagaimanapun juga, dari sisi vendor tidak akan sukarela mengurangi marjin keuntungannya. Jika demikian artinya dampak dari suap adalah in-efisiensi yang merugikan keuangan negara. Terkait hukuman mati dalam undang-undang Tipikor, dapat dikatakan KPK masih setengah hati untuk menjalankannya. The Economist Intelligence Unit (EIU): kualitas demokrasi di Indonesia tahun 2020 merosot. Skor Indonesia 6,3 (dari skor tertinggi 10) atau nilai terendah sejak 2006. Indonesia ditempatkan pada urutan ke-64 dari 167 negara dalam survei tersebut. Berdasarkan 4 standar yang ditetapkan IEU (demokrasi penuh, demokrasi cacat, hibrida, otoriter), skor Indonesia masuk dalam kelompok rezim demokrasi cacat. Dalam lima tahun terakhir Indeks demokrasi Indonesia cenderung menurun, yaitu 7,03 (2015) ; 6.97 (2016); 6,39 (2017); 6,39 (2018); dan 6.48 (2019). Dampak lainnya adalah pada kualitas pendidikan yang menurun selama masa pandemi. Ketimpangan pada kemampuan ekonomi masyarakat dan sarana-prasarana untuk mengakses internet menyebabkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran daring tidak merata. Survey The SMERU Research Institute: Minat baca siswa sekolah dasar mengalami penurunan. Dr Sailal Arimi, Fakultas Ilmu Budaya UGM, menyoroti penurunan kemampuan bahasa siswa selama pandemi. Dalam kondisi normal guru bahasa bisa mengajar materi secara kontekstual, namun karena secara daring tidak semua siswa belajar secara virtual. Membuat serapan materi ajar lebih tekstual, dimungkinkan penurunan pengajaran bahasa atau linguistik. Sekitar 71,5% rumah tangga menjawab ibu sebagai sosok utama yang lebih berperan dalam membantu anak belajar dan setengah dari para perempuan juga terlibat dalam pekerjaan untuk mendukung keluarga. Selama pandemi beban ibu atau kaum perempuan meningkat, mereka mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan rumah tangga dan tambahan tanggung jawab lainnya karena anak-anak harus belajar dari rumah. Selain itu, dampak pandemi lainnya adalah ancaman generasi yang hilang (The Lost Generation) karena kekurangan gizi selama pandemi terutama pada balita dan anak-anak yang akan mempengaruhi kemampuan otak mereka di usia tumbuh-kembang. Sedangkan kondisi di Indonesia menurut pendataan tahun 2018, prevalensi anemia balita masih 38,5 persen, usia sekolah 26,5 persen dan anak remaja 15 sampai 24 tahun masih cukup tinggi, yakni 32 persen. Itu artinya sangat mungkin angka prevalensi tersebut meningkat selama pandemi. Dalam jangka panjang ini akan mempengarui kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa depan. Ada suatu relasi yang kuat antara kepemimpinan otoriter dan oligarki, di satu sisi situasi krisis dianggap dapat membahayakan kekuasan sehingga pemerintah menjadi otoriter, tetapi di sisi lain krisis juga menjadi peluang oligarki untuk mengakumulasi aset. Memahami oligarki di Indonesia harus melihat jauh ke belakang, yaitu kontes politik atau pemilihan umum. Thomas Ferguson menjelaskan peran oligarki sebagai investor besar yang mendanai kampanye politik partai atau kandidat. Dengan “teori investasi kompetisi partai politik” Ferguson menjelaskan bahwa elit bisnis/ekonomi, bukan pemilih, memainkan bagian penting dalam sistem politik. Dalam kontes politik atau pemilu, area kompetisi sesungguhnya bagi partai politik adalah investor besar yang memiliki kepentingan berinvestasi untuk mengontrol negara. Hal ini karena, dalam sistem politik biaya tinggi uang menjadi penting, sehingga partai politik harus dapat menarik investor besar untuk membiayai kampanyenya yang mahal agar sukses. Dalam hal ini, partai politik akan tetap menggandeng investor besar meskipun keputusannya tidak mendapatkan dukungan mayoritas pemilih, karena partai berpandangan adalah sia-sia jika mengambil posisi populer tetapi tidak mampu membayar biaya pemilu yang tinggi. Investor besar harus memperkirakan peluang investasi mereka akan berhasil, karena mereka tidak dapat menjamin hasil pemilihan atau tahu persis kebijakan apa yang akan diterapkan oleh partai atau seorang kandidat setelah berkuasa. Ini memungkinkan bagi investor besar untuk mendukung lebih dari satu partai atau kandidat. Ferguson juga memberi catatan, bahwa kontribusi tunai bukanlah cara terpenting investor besar. Investor besar juga menjadi sumber kontak jaringan, penggalangan dana, dan sebagai sumber legitimasi bagi kandidat, terutama melalui dukungan di media. Teori ini juga tidak memprediksi bahwa pemilu akan dimenangkan oleh partai yang mampu menghabiskan uang paling banyak. Dengan demikian menurut penulis, dalam kampanye politik peran partai politik atau kandidat bukan untuk menarik pemilih, tetapi menarik investor, yang merupakan konstituen fundamental. Konsekuensinya ketika merespon isu, posisi dan sikap partai cenderung menyesuaikan diri dengan posisi investornya, bukan sebaliknya. Maka jangan heran jika partai politik terkesan galak dan serius membahas suatu isu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan investornya. Kecuali jika terjadi pertarungan kepentingan di antara blok-blok investor, ini dapat menciptakan perdebatan sengit di antara partai politik. Sebaliknya jika blok-blok investor yang tersebar ke berbagai partai politik telah bersepakat pada suatu kebijakan, maka tidak ada lagi pertarungan pada area kebijakan. Konsekuensinya adalah kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan investor dan kepentingan masyarakat luas sangat mungkin dikorbankan. Ini dapat dilihat dari misalnya beberapa UU kontroversial yang diloloskan DPR-RI tanpa perdebatan sengit dan panjang di fraksi-fraksi meskipun mayoritas publik menentangnya. Sedangkan di sisi pemilih, keputusan memilih partai atau kandidat dipengaruhi oleh informasi yang tersedia. Manakala pengaruh investor sangat besar pada media massa, disertai pengerahan “buzzerRp”, kemungkinan besar keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh informasi yang disubsidi oleh investor. Ini menjelaskan mengapa seringkali masyarakat Indonesia memilih partai yang kebijakannya bertentangan dengan kepentingannya, mengikuti opini yang dibangun oleh media-media yang berafiliasi dengan investor. Tetapi dalam konteks tertentu, misalnya ketika pemilihan dipengaruhi oleh politik identitas, biaya kampanye besar tidak menjamin kemenangan. Ini bisa dilihat saat Pilkada DKI 2017 yang memenangkan Anies-Sandi atas Ahok-Djarot meskipun didukung kekuatan finansial besar. Agar dapat mengontrol negara, investor besar dan elit politik harus bersepakat dalam suatu kepentingan, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dan kepentingannya pun berskala besar, yaitu keuntungan ekonomi yang besar dan kemenangan politik yang besar. Inilah ciri khas oligarki. Dalam praktiknya, operasi politik investor besar tidak selalu harus pada agenda politik nasional. Pilkada pun harus dimenangkan oleh investor sepanjang di depannya ada suatu keuntungan bisnis yang besar seperti hak membangun kawasan properti atau mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di daerah. Penulis Buku “Keserakahan di Tengah Pandemi”
Papua, Irian, KKB, dan Terorisme!
Oleh: Sugeng Waras DULU, pulau itu aslinya bernama NUGINI, Juga Papua (rambut keriting) dan sejak Konferensi Meja Bundar (KMB), perundingan Indonesia - Belanda, 27 Desember 1949, dengan tidak rela Belanda menyerahkan Nugini Barat kepada Indonesia, konflik politik dan pertempuran pertempuran terus terjadi, kedua belah pihak merasa memiliki, akhirnya masalah dibawa ke forum PBB, New York, dan masalah ini dimenangkan oleh Indonesia, dengan didahului konfrotasi TRIKORA 1962, akhirnya melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), sejak 1964 resmi milik Indonesia Waktu pemerintahan Sukarno, oleh Gubernur Frans Kasipo diberi nama IRIAN (Barat), Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Dalam perkembanganya ada sebagian rakyat Irian Barat yang kontra Integrasi ini, mereka menamakan dirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka), mengadakan gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan RI. OPM mempunyai arti politik Nasional, Internasional (bisa memperoleh suaka politik dari negara lain). Oleh karenanya Indonesia tidak mau menyebut OPM dan mendengungkan sebagai GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) atau GPL (Gerombolan Pengacau Liar) dan belakangan diubah menjadi KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Baik sebutan GPK, GPL atau KKB, sebenarnya tidak berbeda subtansi, dimana ketiga sebutan itu tetap bermakna sebagai masalah dalam negeri Indonesia sekaligus tidak mendapat pengakuan politik dari negara negara lain, kecuali masalah HAM. Tidak ada petir tidak ada hujan, Menkopolhukkam Mahfud MD mengesahkan sebutan TERORIS menggantikan sebutan KKB. Sebutan Teroris menguntungkan pihak KKB, karena derajat dan martabatnya ada nilai tambah pengakuan dan bisa ada jaminan link up dengan Teroris Internasional, di sisi lain juga menguntungkan bagi Indonesia, karena dengan menghadapi Teroris, kita bisa ngemis/minta minta bantuan ke negara lain yang pada hakekatnya segala bentuk dan jenis teroris menjadi musuh dunia (pas untuk membantu kesulitan Indonesia yang lagi terpuruk ekonomi, kelilit hutang dan kena pandemi). Terserah pandangan kita dalam kebijakan ini terkait martabat bangsa dan NKRI. Terakhir ribut-ribut Mang Dudung menganggap saudara untuk Teroris Papua, yang berbeda dengan ketua MPR, untuk menumpas, Presiden perintahkan tangkap, Menkopolhukkam mengatakan bukan saudara, Menhan Lama mengatakan Hantam KKB, MenHan Baru Lindungi Masyarakat Papua pakai hati, bukan represif Tentunya di satu sisi komentar, perintah atau warning ini bisa membingungkan kita, di sisi lain lebih runyem jika kita besar-besarkan perbedaan ini, apalagi jika ditopang dengan energi negatif masing masing. Sebaiknya kita perlu paham dan sadar memang seperti inilah kualitas atau kapabilitas para pejabat kita dalam memandang suatu masalah. Menyimak ini penting, tapi lebih penting kita tidak terkecoh dan tidak juga terpancing, sehingga lupa terhadap hal-hal yang lebih subtansial seperti pola atau modus rezim ini dalam mengubah landasan hukum sebelumnya secara diam-diam dan paksa, dalam rangka membuat hukum baru meskipun dengan proses cacat hukum seperti terjadinya RUU, UU maupun Perpu terkait BPIP/HIP, Omnibus Law maupun pemindahan IKN baru yang sudah sampai pada penetapan panitia kerja, sedangkan masih sadabrek masalah masalah krusial yang mengganjal dalam pelaksanaanya. Menurut pandangan saya, seharusnya rezim berhati jernih dan berlapang dada bahwa apapun yang berpotensi menghambat, mengancam dan membahayakan negara, apalagi sudah memakan banyak korban manusia/ prajurit, harus menyikapinya dengan arif, bijak, jelas dan tegas. Selayaknya bagi bangsa Indonesia trenyuh, prihatin dan geram dalam menyikapi para separatis Papua ini yang sejak dulu hingga kini masih belum padam, bahkan semakin bervariasi tehnik dan cara pergerakannya, meskipun secara kualitas dan profesional separatis bersenjata di Papua tergolong lebih rendah dibanding Fretilin di Timor Timur, Paraku di Kalimantan, maupun GAM di Aceh. Tentang pandangan lain dari masyarakat awam terkait cuitan cara KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan petinggi negara lainnya yang berbeda-beda, untuk bisa dimaklumi. Sebagai mantan Prajurit, pengajar dan pelatih militer, barangkali saya perlu menyampaikan bahwa dalam militer ada tingkatan pergerakan mulai Strategi (tertinggi), operasi, hingga taktis dan tehnis (terendah), dimana istilah tehnis tidak bisa dipisahkan dengan semua tingkatan. Ada istilah-istilah: administrasi, logistik, dan komunikasi tidak akan memenangkan perang/pertempuran, tapi tanpa administrasi, logistik, dan komunikasi, tidak akan memenangkan perang/pertempuran. Juga ada istilah, menang dalam operasional, tapi bisa kalah dalam Strategi. Dari segi operasional, kita dapat menembak atau membunuh musuh beberapa orang atau kelompok, berarti kita menang dalam operasi itu, namun bisa kalah dalam bidang strategi (memadamkan pemberontakan secara keseluruhan). Tapi bisa juga, dengan banyak membunuh musuh, akhirnya kita bisa menurunkan moril musuh dan melemahkan daya tempur musuh. Jadi sangat terkait dengan perkembangan dan dinamika politik kedua pihak yang sedang berperang/bertempur. Di sisi lain tentang pengertian operasi militer; Secara strategi ada dua macam operasi, yaitu OMP (Operasi Militer untuk Perang) dan OMSP (perasi Militer Selain Perang). Secara Operasional ada 3 macam operasi (Operasi Inteljen, Operasi Tempur dan Operasi Teritorial). Disamping operasi operasi di atas masih ada operasi operasi bentuk dan jenis lain seperti, Operasi Gabungan, Operasi Darat gabungan, Operasi Laut Gabungan dan Operasi Udara gabungan, dll. Di Papua kita belum/tidak melaksanakan perang karena belum/tidak memenuhi unsur unsur perang. Jadi., operasi apa yang dilaksanakan di Papua? Operasi yang dilaksanakan sekarang adalah operasi kombinasi, sinergitas kecabangan dan angkatan. Jadi, susunan, struktur atau bentuk operasinya sangat tergantung intensitas dan aktivitas musuh yang dihadapi. Jika aktivitas tempur musuh tinggi, maka kita akan mengedepankan operasi tempur, dengan melaksanakan Operasi Tempur, didukung Operasi Intelijen, dan operasi Teritorial. Jika aktivitas Teritorial musuh tinggi, kita akan mengedepankan Operasi Teritorial dengan melaksanakan Operasi Teritorial, didukung operasi Inteljen dan Operasi Tempur. Jika para pimpinan dan prajurit, cerdas, cerdik, cermat, disiplin dan berani dalam memprediksi, memperkirakan, memutuskan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, kerja sama, mengawasi dan mengevaluasi dengan mempertimbangkan CUMEMU (Cuaca, Medan, Musuh ) dan KASBONMU (Kekuatan, Alat Peralatan, Senjata, Bantuan, Organisasi, Naturalisasi, Moril dan Usaha) musuh dan kita yang dihadap-hadapkan, Insha Allah minimal dapat mengecilkan korban jiwa dan harta benda, maksimal dapat memenangkan dalam setiap pertempuran... namun jangan lupa banyak berupaya dan berdoa....aamiin yra..! (Bandung, 13 Desember 2021) Penulis Kolonel Purnawirawan TNI AD
Yussuf Solichien di Mata Lembaga Kajian Nawacita
Jakarta, FNN - Di awal tahun 2022 tampaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Reshuffle ini menurut Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita (LKN) Samsul Hadi penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Di samping itu juga untuk mempercepat kementerian dalam mencapai target- target yang telah ditetapkan. \"Di era seperti sekarang, menteri-menteri pembantu Jokowi harus bisa menyesuaikan diri dan mengimbangi irama kerja presiden. Jika tidak, pasti akan direshuffle,\" kata Samsul. Dalam banyak kesempatan, LKN sering memberi masukan kepada presiden. Dan Alhamdulillah, kata Samsul, masukannya tepat. LKN memiliki catatan tokoh-tokoh yang punya kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Salah satunya adalah Yussuf Solichien, Ketua Umum PKPI. Marinir berpangkat Mayor Jenderal TNI AL (Purn) ini menurut LKN adalah sosok yang tegas, berkarakter dan pekerja keras. Ia cocok sekali dengan karakter Presiden Jokowi yang punya semboyan kerja kerja kerja. \"Pak Yussuf adalah sosok yang cocok mendampingi presiden, karena banyak kesamaan dengan presiden,\" kata Samsul. Ketangguhan Yussuf dibuktikan dengan berbagai jabatan beliauselama ini. Selain Ketua Umum PKP, Yussuf juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Adapun jabatan terakhir beliau adalah Komandan Kodiklat TNI Angkatan Laut. \"Semoga Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle dan bisa memilih sosok yang betul-betul mau bekerja\" pungkasnya. (ant)
Warga NU Diimbau Tak Datang Langsung ke Arena Muktamar
Jakarta, FNN - Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-34 NU Muhammad Imam Aziz mengimbau seluruh warga NU agar tidak berbondong-bondong ke Lampung untuk menyaksikan muktamar secara langsung. "Imbauan untuk warga NU supaya tidak perlu melakukan perjalanan guna menyaksikan secara langsung perhelatan Muktamar Ke-34 NU di Lampung," kata Imam Aziz dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Imam Aziz menegaskan, imbauan tersebut disampaikan kepada warga NU demi menghindari terjadinya konsentrasi massa di pusat penyelenggaraan Muktamar NU. Imbauan itu disampaikan mengingat sudah menjadi tradisi di setiap muktamar warga NU kerap antusias untuk hadir walau sekadar meramaikan dan "ngalap berkah" para ulama. Menurut dia, warga NU tetap bisa menyaksikan perhelatan muktamar melalui siaran langsung (live streaming). "Panitia akan menyediakan 'live streaming' untuk menyaksikan secara daring," kata Imam Aziz. Imam Azis mengatakan panitia Muktamar NU akan menerapkan protokol kesehatan ketat kepada seluruh peserta muktamar, antara lain sudah vaksin dua kali, melakukan tes usap antigen untuk kedatangan dan kepulangan serta menghindari kerumunan. "Panitia mohon doa supaya muktamar berjalan lancar dan aman," ujar Imam Aziz. Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada 23-25 Desember 2021 mengangkat tema besar "Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia". Panitia telah menyiapkan empat lokasi utama perhelatan Muktamar NU, yakni di Pondok Pesantren Darussa'adah, Gunungsugih, Lampung Tengah, UIN Raden Intan, Universitas Malahayati, dan Universitas Lampung (Unila) di Bandar Lampung. (mth)
Gubernur Bali Inginkan "Pinandita" Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Denpasar, FNN - Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan para "pinandita" atau pemuka agama di Pulau Dewata dapat terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena mereka sebagai sosok yang patut dimuliakan dan dihormati. "Ini (program BPJS Ketenagakerjaan-red) sedang kami urus, semoga dalam waktu tak lama lagi bisa terealisasi," kata Koster saat membuka Lokasabha III Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Korwil Bali di Gedung Wiswasabha Utama di Denpasar, Minggu. Terkait rencana untuk memberikan perhatian khusus perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyinggung sejak masih muda dirinya banyak bergaul dengan para pinandita, sulinggih dan rohaniawan dari semua agama. Menurut dia, para pemuka agama adalah orang-orang terpilih yang relatif punya pikiran yang bersih. "Kalau tidak bersih, tentu tidak bisa menjadi perantara untuk mempersembahkan sebuah upakara (persembahan). Saya kalau keliling sembahyang ke pura-pura, selalu disertai oleh pinandita atau pemangku," ucapnya. Mengingat pentingnya peran yang dimiliki seorang pinandita, ia menyambut baik keberadaan organisasi yang mewadahi para pinandita ini. Pada bagian lain, mantan anggota DPR RI tiga periode ini juga menyinggung besarnya tantangan yang dihadapi dalam menjaga cara-cara beragama yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur (Hindu dresta Bali). Menurutnya, keberadaan Hindu dresta Bali saat ini tidak dalam poisisi aman. Keberadaannya sedang menghadapi tantangan dari internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, ia meminta para pinandita tetap konsisten menjalankan ajaran-ajaran yang diwariskan secara turun temurun. "Jangan ikut-ikutan yang lain, jalankan yang sudah kita punya dan itu sudah terbukti baik. Tak usah lari kesana kemari lagi. Apa yang diwariskan secara turun-temurun itulah yang selama ini menjaga taksu Bali hingga menjadi keunggulan dan keunikan yang menarik orang untuk datang ke sini," katanya. Ia pun menceritakan bagaimana kekuatan "taksu" Bali menuntun langkahnya sejak awal. Diceritakan olehnya, visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali mulai disusunnya pada 2016. Dengan membaca begitu banyak referensi, ia ingin visi ini bisa memberi gambaran tentang Bali secara holistik. Pada saat penyusunan, ia merasakan begitu banyak keajaiban dan beberapa orang yang tiba-tiba datang membawa buku yang dibutuhkan. Menurutnya. itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi merupakan restu dari alam Bali karena ia menyusun visi tersebut dengan niat yang tulus. Itulah sebabnya ia mengajak semua pihak tidak pernah meragukan kekuatan taksu Bali. Senada dengan Koster, Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Pusat I Gede Pastika mengingatkan anggotanya agar tidak terpapar aliran atau ajaran yang belum tentu lebih baik. Ia mengajak para pinandita melestarikan dresta, budaya leluhur dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun. Menurutnya, seorang pinandita punya posisi yang sangat strategis karena langsung berinteraksi dengan umat di lapangan. Sementara itu, Ketua Panitia Lokasabha III PSN Korwil Bali I Wayan Dodi Arianta menyampaikan kegiatan itu dilaksanakan untuk memilih kepengurusan baru dan penyusunan program strategis sebagai penjabaran visi dan misi PSN lima tahun ke depan. (mth)
POPULER
