ALL CATEGORY
IOC Lakukan Panggilan Video Kedua dengan Peng Shuai
Jakarta, FNN - Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan telah melakukan panggilan video kedua dengan mantan petenis nomor satu dunia nomor ganda Peng Shuai di tengah kekhawatiran tentang keselataman petenis China tersebut. IOC mengatakan telah melakukan panggilan, setelah pertama kali berbicara dengan petenis tersebut pada 21 November, Rabu malam waktu Swiss, tepat sebelum asosiasi tenis perempuan (WTA) mengumumkan penangguhan semua turnamen di China karena kekhwatiran tentang keselamatan petenis tersebut. "Kami memiliki kepedulian yang sama seperti banyak orang dan organisasi lain tentang kesejahteraan dan keselamatan Peng Shuai. Inilah sebabnya, baru kemarin tim IOC mengadakan panggilan video lagi dengannya," kata IOC dikutip dari Reuters, Kamis. "Kami telah menawarkan dukungan luas kepadanya, dan akan tetap berhubungan secara teratur dengannya, dan telah menyetujui pertemuan pribadi pada Januari." IOC menambahkan Peng tampaknya "aman dan baik mengingat situasi sulit yang dia hadapi." Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2022 pada Februari. Keberadaan Peng, atlet Olimpiade tiga kali, menjadi perhatian internasional setelah hampir tiga pekan absen di hadapan publik usai mengunggah pesan di media sosial pada awal November yang menyebutkan bahwa mantan wakil perdana menteri China Zhang Gaoli telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Baik Zhang, yang pensiun pada 2018, maupun pemerintah China tidak mengomentari pernyataan Peng, dan topik tersebut telah diblokir dari diskusi langsung di internet China yang sangat disensor. Keputusan WTA yang bermarkas di AS untuk menjauh dari salah satu pasar terbesarnya itu mendapat dukungan dari banyak tokoh tenis terkemuka dunia, meskipun keputusan tersebut berisiko ratusan juta dolar dalam pendapatan dan sponsor. (mth)
Presiden Joko Widodo Kunjungi Arena IBF 2021 di Bali
Bali, FNN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke arena Indonesia Badminton Festival (IBF) 2021 di Nusa Dua, Bali, Kamis, dengan tujuan utama memberikan apresiasi kepada timnas bulu tangkis yang menjuarai Piala Thomas. Dalam kegiatan singkat ini, Presiden Jokowi secara simbolik menerima Piala Thomas yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna dan didampingi 12 anggota tim dan pelatih. "Saya ingin mengapresiasi, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet bulu tangkis kita. Juga kepada PBSI yang telah membawa Piala Thomas setelah 19 tahun keluar dari Indonesia," kata Presiden Jokowi di Nusa Dua, Bali, Kamis. Menurut Presiden, keberhasilan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena setelah penantian lama, akhirnya Piala Thomas bisa kembali ke Tanah Air. "Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu-tunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia, dan saya sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi-prestasi yang lainnya," katanya menambahkan. Dalam kesempatan ini, Agung kembali mengungkapkan kebahagiannya pada kesuksesan timnas bulu tangkis Indonesia yang bisa merebut kembali Piala Thomas dalam perhelatan yang berlangsung di Denmark, Oktober lalu. "Sukses ini bukan hanya berkat kerja keras dan kerja sama para pemain, pelatih, dan ofisial. Tetapi juga berkat dukungan pemerintah Republik Indonesia," kata Agung. Tak lupa dalam kunjungannya ini Presiden Jokowi juga ikut meninjau pelaksanaan Indonesia Badminton Festival yang kini sudah mencapai turnamen terakhir, yaitu World Tour Finals, dengan dua turnamen pendahuluan yaitu Indonesia Masters dan Indonesia Open. Presiden Jokowi juga menyempatkan waktunya untuk menonton pertandingan bulu tangkis sesi sore yang berlangsung di Bali International Convention Center & Westin Resort. Presiden menyaksikan dua pertandingan yang mengawali laga sesi sore, yaitu dari nomor tunggal putri antara Pusarla V. Sindhu (India) dan Yvonne Ki (Jerman), serta nomor ganda campuran yang menampilkan persaingan Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) melawan Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysiia). Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga sempat menjajal sesi latihan bulu tangkis di lapangan latihan bersama perwakilan atlet seperti Jonatan Christie dan Hendra Setiawan. (mth)
Sebanyak 24 Siswa Sekolah Instruktur Penerbang Latihan Navigasi Jarak Jauh
Badung, FNN - Sebanyak 24 perwira siswa Sekolah Instruktur Penerbang di Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto di Yogyakarta menjalani Latihan Navigasi Jarak Jauh di Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Bali. Latihan navigasi jarak jauh sejarak 686 kilometer dalam garis lurus itu menggunakan enam pesawat latih KT-01Wong Bee dan dilaksanakan sekitar 10 hari mulai t24 November hingga 2 Desember 2021. "Latihan navigasi jarak jauh ini adalah salah satu proses akhir dari program pendidikan Sekolah Instruktur Penerbang di Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto Yogyakarta," ujar Komandan Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Perbang Reza Sastranegara, di Kabupaten Badung, Bali, Kamis. Ia menjelaskan, latihan navigasi jarak jauh itu bagian yang wajib harus dilalui siswa Sekolah Instruktur Penerbang sebelum mengantongi ijazah sebagai instruktur penerbang. Setelah mereka lulus menjadi instruktur penerbang militer TNI AU, mereka akan mendapatkan call sign Jupiter diikuti nomor urutannya. "Ini memang merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum graduation day atau sebelum siswa dilantik menjadi instruktur penerbang," katanya. Ia menjelaskan, latihan navigasi jarak jauh itu mengambil rute penerbangan dari Yogyakarta kemudian short stop di Surabaya, baru bermalam alias RON atau Remain Over Night di Bali. Kemudian keesokan hari kembali dengan rute yang sama. "Latihan navigasi jarak Jauh ini sudah dilakukan sekitar 10 hari dan hari ini yang terakhir," kata dia. Ia menambahkan, sebagai pangkalan operasi, Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai bertugas mendukung semua kelengkapan dukungan operasional penerbangan yang diperlukan dalam proses latihan navigasi jarak jauh. Sementara itu, salah satu instruktur penerbang, Mayor Perbang Idam Satria, menambahkan, fase pertama navigasi jarak jauh yang dilakukan siswa Instruktur Penerbang adalah berlatih teknik navigasi di ketinggian 13.000 di atas permukaan laut. “Kemudian fase instruksi mereka mempelajari teknik-teknik untuk memberikan instruksi, karena nantinya mereka akan menjadi instruktur penerbang yang akan mengajarkan teknik-teknik bernavigasi untuk siswa sekolah penerbang," ujarnya. (mth)
BI Sumsel Percepat Digitalisasi Transaksi Keuangan
Palembang, FNN - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan dengan menggandeng pemerintah daerah, perbankan dan penyedia jasa sistem pembayaran serta para pemangku kepentingan di daerah tersebut. Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Hari Widodo di Palembang, Kamis, mengatakan, bank sentral mengajak dilakukannya percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi pembayaran pada beberapa ekosistem 2021. Upaya ini dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi pada sektor transportasi, bantuan sosia nontunai, serta perluasan kanal pembayaran digital, khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Untuk mendukung percepatannya, BI telah mengukuhkan 18 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP200) yang terdiri dari satu unit di tingkat Provinsi dan 17 unit di kabupaten/kota. “Kami pun telah membuat peta jalan Ektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2022-2025 sebagai upaya percepatannya,” kata Hari dalam Festival Digital Kito Galo. BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran ini tak lain sebagai upaya untuk mendongkrak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akibat adanya COVID-19. BI juga secara nasional sudah membuat cetak biro Sistem Pembayaran Indonesia (BSP1) 2025 untuk integrasi ekonomi keuangan digital dan inklusivitas keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini diyakini akan makin mendukung penerimaan dan selera masyarakat dalam menggunakan opsi sistem pembayaran. Berbagai penguatan juga dilakukan Bank Indonesia termasuk dengan memitugasi potensi cyber crime dan risiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Salah satu yang dilakukan perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong digitalisasi ini yakni memperluas implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code untuk mendorong transaksi nontunai. Perluasan dilakukan di enam ekosistem yakni pemerintah daerah, kuliner/kriya khas daerah, pendidikan dan keagamaan, pasar tradisional, lingkungan penegakan hukum dan pendidikan umum. “Ini yang kami fokuskan di 2021 sehingga sudah ada 332.886 merchant yang mengimplementasikan QRIS atau mencapai 96,68 persen dari target tahun ini,” kata Hari. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengataka pemprov mendukung percepatan transformasi digital di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dan setiap pemangku kepentingan harus bersinergi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi dalam setiap transaksi keuangan. “Transaksi nontunai ini praktis dan aman, serta dapat mencegah tindakan penyalagunaan karena semuanya tercatat. Artinya ini baik untuk tata kelola pemerintahan,” kata Mawardi. (mth)
Legislatif Lebak Desak Pemda Serius Tangani Kasus Kekerasan Seksual
Lebak, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mendesak pemerintah daerah serius untuk menangani kasus kekerasan seksual yang dialami anak dan perempuan, karena jumlah korban cenderung meningkat. Berdasarkan data tahun 2020 tercatat 45 kasus, namun kini sampai November 2022 sebanyak 70 kasus, termasuk korban usia balita. "Kami minta para korban dapat didampingi untuk pemulihan kondisi mental mereka agar kembali kehidupan yang normal," kata Musa di Lebak, Kamis. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebak belum optimal, karena tahun ke tahun jumlah korban cenderung meningkat. Untuk menurunkan kasus kekerasan seksual anak dan perempuan, kata dia, pemda harus memiliki Lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaga itu sangat penting, karena Kabupaten Lebak masuk kategori darurat kekerasan seksual anak dan perempuan. Mereka para korban kekerasan seksual juga keluarganya dapat dikembalikan pemulihan kejiwaanya dan pelakunya diproses hukum hingga ke Pengadilan. Lembaga UPTD juga nantinya dapat menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pemahaman peraturan perundang- undangan yang berlaku juga ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual itu. Kegiatan sosialisasi dan edukasi itu berjalan maksimal hingga ke pelosok - pelosok desa dipastikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bisa menurun. Selain itu juga masyarakat berani melaporkan jika terjadi kekerasan seksual ke Lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. "Kami melihat banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual anak dan perempuan karena tidak adanya lembaga itu, " kata Musa. Musa mengatakan, untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tentunya pemerintah juga harus menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kehadiran MUI sangat penting untuk mengingat para pelaku yang mayoritas beragama Islam, bahkan ada juga oknum guru mengaji. Karena itu, perlu tindakan serius dari pemerintah dengan melibatkan MUI yang nantinya bisa memberikan bimbingan melalui para kiai atau guru mengaji hingga ke pelosok desa. Melibatkan para tokoh agama ini sangat penting, mengingat peran orang tua di dalam menjaga keluarganya, sehingga pemahaman akidah ini perlu agar para orang tua bisa menjaga anaknya dengan baik sesuai ajaran Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira pelaku itu karena lemah akidahnya, sehingga perlu dilakukan pemahaman keagamaan yang benar, " katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Dedi Lukman Indepur mengatakan kasus kekerasan seksual di daerah ini diibaratkan seperti fenomena 'gunung es', karena banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum. Dia berharap masyarakat proaktif melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami anak dan perempuan. "Kami terus berupaya untuk pencegahan kasus kekerasan seksual itu dengan mengoptimalkan edukasi sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya. (sws)
Kejaksaan Agung Bentuk Tim Insiden Siber
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meluncurkan Tim Insiden Siber Kejaksaan Agung atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertugas mencegah terjadinya insiden keamanan informasi atau peretasan dan pencurian data. Terbentuknya Kejaksaan Agung-CSIRT hasil kolaborasi Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusat Daskrimti) dengan Direktur E pada Jaksa Agung Muda Intelijen didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara. "Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan jajarannya yang telah membantu terbentuknya Kejaksaan Agung-CSIRT," kata Burhanuddin, dikutip dalam keterangan pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yang diterima di Jakarta, Kamis. Peluncuran Kejaksaan Agung-CSIRT berlangsung secara virtual di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta, Rabu (1/12). Menurut Burhanuddin, kehidupan di dunia telah berubah menuju digitalisasi dan serba otomatis. Internet telah digunakan untuk segala hal (Internet of Things), ini ditandai jumlah penggunaan internet di seluruh dunia semakin hari semakin terus meningkat. Bahkan pada kondisi pandemi COVID-19 ini menyebabkan sebagian besar kegiatan manusia beralih dari cara konvensional menjadi modern dengan menggunakan internet. Untuk jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang, atau 73 persen dari total 274 juta penduduk Indonesia, hal ini menunjukkan Indonesia menjadi pengguna internet terbesar keempat dunia. Jaringan internet saat ini telah tersambung ke seluruh dunia, yang telah memberikan manfaat berupa sarana konektivitas dan komunikasi serta telah memberikan kemudahan akses informasi, pengetahuan, edukasi, alamat, pemetaan, maupun kemudahan berbisnis ataupun hiburan. "Menghadapi era digital ini, Kejaksaan juga terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman," kata Burhanuddin. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Kejaksaan juga sudah menerapkan banyak aplikasi berbasis digital. Mulai penanganan perkara dalam Case Manajemen System (CMS), persuratan dengan Sipede, Kepegawaian dengan aplikasi Simkari, ada E-tilang, E-PNBP sampai Kejaksaan Mobile. Semua terintegrasi dalam program Kejaksaan Digital Namun di sisi lain, lanjut Burhanuddin, kemajuan dan manfaat penggunaan informasi teknologi tersebut ternyata sering terjadi insiden keamanan informasi. Baik berupa gangguan pada sistem komputer, serangan virus, akses illegal, kebocoran informasi dan lain sebagainya. Untuk merespon insiden keamanan informasi tersebut, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara telah membentuk Government- Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia yang disingkat Gov-CSIRT Indonesia yang memiliki tugas monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Selanjutnya untuk mendukung dan mengoptimalisasi perlindungan sistem atau data termasuk penyelidikan komprehensif atas insiden keamanan siber maka dibentuk Kejaksaan Agung-CSIRT. "Diharapkan tim ini mampu menanggulangi setiap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, khususnya Kejaksaan secara cepat, terarah dan terintegrasi," kata Burhanuddin. Selain itu, tim juga diharapkan mampu mengakselerasi terbangunnya sistem mitigasi, manajemen krisis dalam setiap penanganan insiden keamanan siber. (sws)
Reuni Akbar 212 Batal Digelar di Az-Zikra Sentul
Sentul, Bogor, FNN - Kegiatan Reuni Akbar 212 dipastikan batal digelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah keluarga Almarhum Ustaz Arifin Ilham menolak karena masih dalam suasana duka. "Karena ada permintaan dari keluarga yang kebetulan sedang berduka, karena sebelumnya ada permintaan belum berduka, tapi kemarin berduka," ungkap Ketua Yayasan Az-Zikra, Khotib Kholil saat dihubungi di Bogor, Rabu. Pasalnya, keluarga besar di Masjid Az-Zikra masih diselimuti duka atas wafatnya putra kedua dari Almarhum Ustaz Arifin Ilham, Muhammad Ameer Adz Zikro pada Senin, 29 November 2021. Khotib Kholil menyebutkan bahwa panitia Reuni Akbar 212 telah menerima surat penolakan dari keluarga almarhum dan akan mencari lokasi alternatif pelaksanaan reuni akbar. "Kita sudah bicara sama panitia 212 juga, mereka menerima dan mencari alternatif tempat. Kita bukan tidak ingin, tapi menghargai yang berduka, sehingga dari 212 juga itu menerima hal tersebut," terangnya. Surat penolakan yang dilayangkan oleh keluarga Almarhum Ustaz Arifin Ilham tersebut merupakan jawaban surat permohonan dari panitia penyelenggara Reuni Akbar 212, yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Eka Jaya pada 29 November 2021. Eka Jaya dalam suratnya menyampaikan permohonan mengenai penggunaan seluruh fasilitas Masjid Az Zikra untuk digunakan dalam kegiatan Sholat Subuh berjamaah, hingga kegiatan "Dzikir dan Munajat". "Waktu pukul 04.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB dengan undangan VIP ulama dan tokoh nasional 50 orang," kata Eka Jaya. (sws)
Wali Kota Kendari Lapor Tambang Diduga Ilegal ke KPK
Kendari, FNN - Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan tambang pasir ilegal yang beroperasi di kawasan Kecamatan Nambo daerah setempat. Sulkarnain melaporkan hal itu secara langsung kepada Ketua KPK Firli Bahuri pada kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021 yang dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu. "Saya sudah laporkan ke KPK, kita diapresiasi karena mengambil sikap tegas," kata Sulkarnain. Menurut dia, harus ada langkah tegas dalam menangani masalah itu karena dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kendari tidak ada kawasan pertambangan. "Tentu ini harus ada langkah yang lebih jelas karena kawasan kita di Kota Kendari menurut rencana tata ruang, tidak ada kawasan pertambangan, tetapi faktanya ada," ujar dia. Wali Kota berharap setelah melaporkan dan berkoordinasi dengan KPK, pihaknya bisa mendapatkan kejelasan terkait tambang galian C tersebut karena menurutnya berdampak buruk terhadap lingkungan. "Karena tadi pihak kementerian terwakili langsung dari ESDM dan Kementerian Investasi dan BKPM. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa melihat realitas yang ada di daerah dan bisa mengambil kebijakan yang lebih pro daerah," kata Sulkarnain Kadir. Sebelumnya, aktivitas penambangan pasir illegal yang berlokasi di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo disegel Pemerintah Kota Kendari, Senin (16/8). Pemerintah Kota Kendari memutuskan memasang plang penyegelan karena sebelumnya Pemerintah Kota Kendari sudah meminta lokasi penambangan tutup sementara. Selain itu, pemilik usaha tambang galian C tersebut juga sudah mendapat teguran atau peringatan akibat tidak memiliki izin sehingga tidak dibolehkan beraktivitas. (sws)
Tuhan Kita Bukan Orang Arab
By M Rizal Fadillah Ucapan orang yang dangkal dalam memahami keagamaan adalah seperti ini "Tuhan kita bukan orang Arab". Dari sisi dan perspektif apapun ucapan ini tidak benar. Analogi Tuhan dengan "orang" ya tidak pas. Di samping semua juga tahu bahwa Tuhan itu tidak bersuku dan berbangsa-bangsa. Adalah tokoh asal jeplak Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAD baru yang mengungkapkannya. Sebelumnya pernah menyatakan bahwa semua agama sama di hadapan Tuhan. Darimana pak Jenderal tahu tentang pandangan atau sikap Tuhan ?Jenderal ini sering nyerempet agama tetapi tanpa basis keilmuan. Netizen berujar sebaiknya Dudung fokus pada bidang kerjanya saja sebagai Komandan Tentara yang harus membasmi kaum separatis seperti KKB Papua. Mereka radikalis dan teroris berbahaya. Sayang untuk inipun ternyata ucapannya kacau. Menurut Dudung KKB itu adalah saudara yang harus dirangkul. Do'a simpel berbahasa Indonesia sebenarnya tidak salah-salah amat jika kemampuannya cuma yang simpel-simpel itu. "Kalau saya berdo'a setelah sholat do'a saya simpel aja, ya Tuhan pakai bahasa Indonesia aja, karena Tuhan kita bukan orang Arab". Tak perlu kaitkan dengan Arab. Jika memiliki kemampuan do'a sebagaimana dalam Al Qur'an dan Al Hadits maka hal itu jauh lebih baik. Anak TK saja sudah terbiasa belajar do'a bahasa Arab. Doa makan, doa tidur, doa bangun atau mendoakan orang tua sebagaimana di ajarkan Nabi. Tidak perlu meyakini dulu bahwa Tuhan itu orang Arab. Ah Dudung ini ada-ada saja. Menurut Dudung lagi, "saya pakai bahasa Indonesia, ya Tuhan ya Allah saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang itu saja do'a nya, itu saja". Ironi do'a satu-satunya yaitu ingin membantu orang, ingin menolong orang, eh Dudung berdiri bangga berfose memfitnah anggota laskar FPI yang dianiaya dan dibunuh brutal. Lalu menolong siapa, membantu siapa ? Jadi teringat do'a Abu Nawas yang berstrategi atau mengakali Tuhan. Dengan bahasa "menolong dan membantu ibu". Abu Nawas berdo'a ingin mendapat jodoh wanita cantik dan sholehah. Dengan khusyu ia minta kepada Allah agar wanita cantik pujaannya menjadi jodohnya. Namanya disebut, keshalehannya juga. Namun lama belum juga dikabulkan. Lalu ia mengubah do'a dengan kepasrahan tinggi agar diberi istri yang terbaik menurut Allah bagi dirinya. Belum juga kabul. Strategi do'a diubah yaitu tidak untuk kepentingan dirinya lagi, tetapi dalam rangka menolong dan membantu orang. Do'anya agar ibunya diberi menantu. Abu Nawas mencoba mengakali agar ibunya diberi menantu yang dapat menolong dan membantu. "Ya Allah kini aku tidak lagi minta untuk diriku, aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan perlu dibantu, saya sangat mencintai, sekali lagi berilah ia menantu". Entah dikabul entah tidak do'a dengan strategi atau akal-akalan seperti ini. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Jokowi Sangat Takut Angka 212
WUIH, 212 kini menjadi angka kramat, tetapi bukan dikramatkan. Jokowi sangat takut dengan angka itu. Terdiri dari tiga angka, ia muncul dari peristiwa 2 Desember 2016. Angka tersebut muncul setelah aksi besar-besaran dilakukan oleh umat Islam, yang menuntut agar Basuki Tjahya Purnama alias Ahok yang kala itu Gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta dipenjara karena menista agama AlQuran dan agama Islam. Ahok akhirnya divonis dua tahun dan langsung dipenjara karena penistaan terhadap agama Islam. Ia pun mengakui kesalahanan melecehkan Surat Al-Maidah ayat 51, karena sama sekali tidak mengajukan banding. Angka 212 sangat populer di kalangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Bahkan, tidak sedikit penganut agama lain mengagumi angka tersebut. Sebab, angka itu membuat inspirasi kepada semua pihak, betapa umat Islam sangat damai, sangat menghormati penganut agama lain. Umat Islam sangat toleran. Buktinya, peserta aksi juga diikuti penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kaum wanitanya datang tanpa jilbab dan aksesoris Islam. Tetapi, mereka aman-aman saja. Tidak ada gangguan. Tidak hanya sampai itu, umat Islam juga pencinta lingkungan dan kebersihan. Angka 212 semakin populer, setelah para tokoh agama Islam (kiai, habaib, ustaz) mampu mengajak jemaahnya melakukan aksi super damai. Oleh karena itu, aksi tersebut (sejak 2016) dan diperingati hampir tiap tahun – kecuali 2020 karena Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) turut mewabah di Indonesia, disambut antusias. Bahkan, pada aksi 2018, banyak peserta baru (tidak ikut tahun 2016). Mereka ikut-ikutan, karena ingin mendulang suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2019. Banyak caleg yang datang. Banyak pelajar dan mahasiswa datang, hanya sekedar rekreasi. Jutaan umat turun ke jalan. Seputar Monas pada 2-12-2016 penuh dengan lautan manusia. Bahkan, para pendemo mengular ke bebapa ruas jalan lainnya. Tidak ada angka resmi yang bisa menghitung jumlahnya. Ada yang memperkirakan 1,5 juta orang, tiga juta orang dan bahkan tujuh juta orang. Peristiwa 212 tahun 2016 bertepatan dengan hari Jum’at. Umat Islam pun shalat Jum’at di sekitar Monas dan sekitarnya. Hujan deras yang turun menjelang pelaksanaan shalat Jumat, sama sekali tidak mengurangi minat dan kekhusukan umat dalam melaksanakan ibadah wajib (bagi laki-laki) tersebut Khutbah Jum’at yang disampaikan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab (HRS) merupakan pemompa semangat juang jemaah. Bahkan, tidak sedikit yang meneteskan air mata, saat alunan ayat suci Alqur’an yang dibawakan sang imam. Jumlah tidak seberapa penting. Akan tetapi, yang paling penting adalah getaran dari aksi damai tersebut yang memaksa Presiden Joko Widodo harus hadir di tengah umat. Kenapa memaksa? Karena dalam aksi sebelumnya 4-11-2016, Jokowi memilih kabur ke Bandar Udara Sukarno-Hatta. Aksi yang dikenal dengan 411 itu juga ternoda oleh ulah provokator, sehingga terjadi kericuhan antara massa dengan polisi. 212 tahun 2016 adalah awal sejarah baru perjuangan umat. Aksi super damai itu, benar-benar damai. Begitu selesai acara, sampah di sekitar Monas pun bersih disapu dan dikumpulkan oleh jamaah sendiri yang membawa kantong plastik dari rumah masing-masing. Ranting pohon pun tidak ada yang patah. Jangankan ranting pohon, rumput yang tumbuh di sekitar Monas pun tidak ada yang rusak akibat diinjak. Harap maklum. Begitu ada orang yang mau menginjak rumput, jemaah pun menegur dan memperingatkannya. Jika membandel, jemaah yang melihatnya pun menyorakinya, dan bahkan ada yang menarik tangan, supaya orang tersebut tidak menginjak rumput hijau yang indah dipandang mata itu. Aksi damai, super damai! Itu bukan isapan jempol. Reuni Akbar 212 yang digelar tahun 2017 pun juga super damai. Padahal, jumlahnya jauh lebih banyak. Diperkirakan mencapai 13 juta orang. Walau dari pihak kepolisian memperekirakan hanya lima juta orang. Upaya menggembosi acara pun terus dilakukan aparat kepolisian. Di setiap wilayah, ada penyekatan. Bahkan, ada ancaman terhadap pemilik armada bus yang mengangkut peserta aksi. Jika membandel, trayeknya akan dicabut. Oleh karena itu, tidak sedikit juga calon peserta yang “dipaksa” putar balik. Akan tetapi, tidak sedikit juga yang melakukan perlawanan. Tuduhan negatif pun dialamatkan kepada peserta. Mereka dibayar dan sebagainya. Siapa yang mampu membayar umat sebanyak itu? Apalagi, sebagian juga datang dengan menggunakan pesawat terbang. Bahkan, peserta dari Sumatera Barat mencarter burung besi itu, hanya karena ingin mengenang peristiwa tersebut. Siapa peserta yang mau dibayar? Mereka merogoh isi kantong sendiri. Kaum ibu atau emak-emak, misalnya, mengumpulkan uang buat donasi (baik disumbangkan dalam bentuk uang tunai) maupun membeli makanan dan minuman yang siap dibagikan kepada peserta aksi. Karena melimpahnya makanan dan minuman, maka jangan heran banyak yang “kekenyangan”. Siapa yang membayar itu semua? Dan siapa yang mau dibayar? Yang turun, mulai dari Direktur Utama Perusahaan, Direktur Rumah Sakit, manajer perusahaan dan karyawan. Pedagang pun meninggalkan usahanya karena ingin ikut aksi. Tidak sedikit pengusaha ikut aksi demo. Mau tahu buktinya? Itu loh, jas hujan yang dipakaikan secara simbolis kepada peserta aksi dari Ciamis yang datang berjalan kaki dan kehujanan. Emang jumlah jas hujan itu Cuma 100 pasang? Oh, tidak! Jika dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 50 juta. Itu sumbangan dari seorang pengusaha China mualaf. Berbagai usaha menggembosi aksi 212 terus dilakukan. Aksi reuni 212 tahun 2021 ini tidak ketinggalan. Izin yang diajukan panitia untuk melaksanakan aksi di Monas, ditolak dengan alasan belum dibuka karena masih Covid-2021. Masuk akal. Izin mengadakan kegiatan di Patung Kuda, ditolak polisi. Alasannya, sama masih suasana pandemi. Padahal, sudah berapa banyak yang melakukan aksi di tempat tersebut? Belum lama, buruh melakukan aksi juga. Panitia tidak kehabisan akal. Mereka merencanakannya di Masjid Al-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, menjelang hari H, datang surat dari pengurus masjid, yang menolak kegiatan aksi dilakukan di tempat tersebut. Dugaan kuat, aparat keamanan menekan pihak keluarga supaya mengeluarkan surat penolakan. Andaikan, Arifin Ilham masih hidup, dia pasti menerimanya, karena ia aktif dalam kegiatan 212. Tidak hanya mengerahkan jemaahnya, tetapi juga memberikan dukungan materil, berupa makanan dan minuman. Walau sudah ditekan habis-habisan, panitia acara terus berupaya melaksanakan kegiatan. Sekuat tenaga mereka lakukan. Akhirnya upaya mereka gagal. Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pun ditutup secara total mulai semalam pukul 24.00 sampai Kamis, 2 Desember 2021, pukul 21.00. Tetapi, penutupan tersebut tidak akan menyurutkan umat yang ingin melakukan aksi. Tidak hanya menutup, 4.218 personil gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) dan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiaga guna mencegah aksi Reuni 212 di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Ancaman pun dikeluarkan polisi. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Marsudianto mengatakan, pengamanan tersebut merupakan bentuk operasi kemanusiaan demi menyelamatkan warga dari penyebaran Covid-19. Kegiatan Reuni 212 bukan bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum, layaknya aksi unjuk rasa. “Ini adalah kegiatan keramaian,” ujar Marsudianto. Ia pun mengeluarkan jurus ancaman. Kegiatan Reuni 212 termasuk unsur tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1, yakni mengadakan pesta umum dan keramaian umum. (1) Bila pawai itu diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. Akan tetapi, umat tidak setakut Jokowi terhadap angka 212. Umat tidak gentar dengan ancaman yang dikeluarkan Marsudianto itu. Umat, hari ini tetap keluar dan melakukan aksi masing-masing. Nah, kalau sudah begitu, apakah polisi mau menangkap seluruh umat yang turun ke jalan? Ayo, silahkan biar penjara penuh lagi selama dua pekan? Atau denda? Ya tidak apa-apa. Uang dikumpulkan saja. Lumayan buat mencicil utang Jokowi. Rakyat sudah bosan menunggu uang Rp 11.000 triliun di kantongnya yang sampai sekarang masih ghaib. Apalagi harga racun kalajengking, yang kata Jokowi, mahal. Tetapi, tidak ada ajakan cara beternaknya. Ghaib lagi!
POPULER
