CATATAN-BABE

Jakarta Hajatan

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Sebenarnya tahun 2021 Gubernur Anies Baswedan juga tidak gunakan kata HUT Jakarta lagi. Tahun ini konsepnya lebih jelas Jakarta Hajatan diadakan tidak mesti tanggal 22  Juni. Biarlah itu jadi tanggal HUT Piagam Jakarta. Anies selenggarakan Jakarta  Hajatan tahun ini 24 dan 25 Mei 2022. Dalam pertemuan saya dengan Cagub Anies di rumah saya tahun 2018 saya  menyatakan penolakan saya atas HUT Jakarta yang dikatakan lahir 22 Juni 1527 oleh Prof Sukamto SH, ahli hukum adat. Sukamto dipercaya mengkaji HUT Jakarta oleh Walkot Sudiro pada tahun 1956. Kajian Sukamto didasarkan kitab-kitab Babad. Tanggal dan tahun ditetapkan dengan hitung-hitungan mistik (lihat Jakarta 429 tahun, 1956).  Pertemuan saya ke-2 dengan Gubernur Anies pada 22 Juni 2019 di Balai Kota saat tanggal itu dirayakan, tapi bukan sebagai HUT.  Ny Anies minta saya temui Gubernur Anies jelang Anies memasuki ruang perayaan. Saya katakan pada Anies untuk tidak sebut-sebut kata-kata HUT Jakarta dan nama Pate Hila. Kalau Anda OK, saya cium tangan Anda. Dalam pidato Anies penuhi request saya. Ketika Anies turun mimbar saya cium tangannya.  Selama era Demokrasi Terpimpin tak ada perayaan HUT DKI. Sebelumnya tahun 1958 Walkot Sudiro rayakan di Gedung Bioskop Garden Hall Cikini. Dasar penolakan saya atas HUT DKI 22 Juni: 1. 1485 Juan Barros transkrip toponim native  Majakatera (land of power) menjadi Jacaterra. 2. 1512 Tom Pires ubah lagi ejaan menjadi Iacatra atau Jacatra. 3. 23 Agustus 1521 ditandatangani kesepakatan Syahbandar Sunda Kalapa bersama Patih Majakatera dengan Portugis tentamg pembanguan labuhan Kalapa II, karena yang Iabuhan I diterjang rob . Kerajaan Sunda avalis dalam kesepakatan ini.  4. 1522-1540 pembanguan labuhan  Kalapa II.  Dalam time frame ini tidak ada perang apa pun di Jakarta.  5. Jakarta tidak pernah dikuasai kesultanan Banten, Portugis, apalagi Pate Hila orang yang tak jelas muasualnya.  6. Nama Jakarta tak ada kaitan dengan \"pangeran\"  Jayakarta yang baru muncul 1610 (re: van der Zee, de Stad van Coen, 1922). Pada tahun itu juga Jayakarta digebah pasukan Betawi. Saya sambut Jakarta Hajatan. Kepada PLT Gub atau Gub definitive mendatang lanjutkan  tradisi yang dirintis Anies karena punya akar sejarah dan peradaban Betawi yang kuat. Betawi artinya gerbang, ini bahasa Armen yang meresap dalam kosa kata Samarkandi dan dibawa kesini oleh migran Samarkand sejak IX M. Baca: (Ensiklopedia Persia) biografi Layth Abu Nashr bin Ibrahim al Samarkandi alias2 mu\'alim Teko, wafat dan dimakam di Kapuk Teko Jak-bar tahun 983 M.  (RSaidi)

Partitur Politik

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Grup jazz hampir tak ada bermain dengan partitur. Dari interlude saja sudah improvisasi. Simphoni memang partituran, tapi itu dulu. Sekarang solisten orchestra sudah mulai bermain tanpa partitur, wilayah improvisasi sekali-sekali dimasuki juga. Memahami fenomena politik dengan disiplin ratio, itu konsep partitur dalam politik. Pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo 18  April 2022 bahwa negara dalam keadaan krisis  di atas krisis, juga pernyataan-pernyataan Ketua DPD LaNyala dan Menko Mahfud yang kecam pemerintah dengan intensitas tinggi, ketiganya masih dalam disiplin partitur. Bagaimana memahami Megawati yang sebelum lebaran tak ada kabar, sesudah lebaran hadiri pelantikan Presiden Korea Selatan lalu  bincang 4 mata dengan Presiden Korsel. Kembali ke Tanah Air lagi2 tak berkabar. Tak ada pula kabar Jokowi bertemu Megawati silaturahmi Idul Fitri. Kalau ini dipahami dengan konsep partitur politik bakal mentok. Karena fenomena ini beyond the poitics. Tak pula bisa pakai system lotre buntut, tebak-tebakan: Mega kecewa kali. Memang lotre buntut musim di sementara pemerhati politik. Luhut juga jarang tampak, bahkan pengumuman lepas pembungkus mulut penangkal kopat kopit bukan disampaikan Luhut. Kabinet pun tak terdengar beritanya kalau bersidang. Kebijakan disampaikan mondeling (lisan). Sekarang kita tak boleh jual ini barang. Minggu depannya keluar lagi ma\'lumat bi lisani (mondeling):   Em sori (l\'m sorry), barang yang minggu lalu tak boleh dijual, sekarang boleh lagi. Seluruh fenomena politik internal sekarang harus dipahami dengan konsep non musik.  Karena yang dimainkan bukan musik.  Tetapi fenomena yang muncul dari pentas beyond the existing ruler itu music berkualitas, termasuk fenomena Mega, kaya dengan improvisasi hingga sulit diketahui lagu apa. Song theme terbenam dalam presentasi non partitur.  Fly me to the moon And let me play among the stars. (RSaidi)

Reformasi dari Sononya Sudah Zonder Konsep

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan SEORANG yang merasa amat berjasa bikin reformasi berujar, reformasi diselewengkan. Ada yang timpali, kembalikan reformasi pada relnya. Memang reformasi ada relnya, apa? UUD 45 yang mereka vermakt 4 x saja tak pernah diundangkan dalam Lembaran Negara. Yang juga terjun ke kancah perubahan politik 98 adalah ex Menkeu Orba Mar\'ie Muhamad. Ia aktif bergerak bersama  Buyung Nasution rubuhkan Pak Harto. Semangat 66 Mar\'ie berkobar lagi. Tapi Pak Harto \'kan bukan Bung Karno.  Yang rubuhkan Pak Harto dari dalam Mentri Ginanjar Kartasasmita dan 13 menteri lainnya. Mereka mengundurkan diri dari kabinet.  Menko Mahfud tak mengundurkan diri tapi menghajar pemerintah Jokowi dengan statemen-statemen yang keras. Harmoko ketua DPR jelang Orba bubar bersama pimpinan yang lain keluarkan statemen minta Pak Harto mundur,  padahal sebelum Maret 1998 Harmoko keliling Indonesia dan pulang-pulang bawa Big Data: seluruh rakyat Indonesia minta  Pak Harto presiden lagi.  Ketua DPD LaNyala cuma kritik pemerintah terus hari demi hari. Lumayan sedikit-sedikit menjadi bukit.  Surprise ketika Ginanjar Kartasasmita melancarkan kritik sangat keras kepada rezim Jokowi yang dikatakannya bukan saja oligarchis tapi juga kleptokrasi. Ukuran tangan kepanjangan. Kemudian tampil pula tokoh senior lain Sutiyoso alias Bang Yos yang kecam habis kebijakan rezim tentang TKA China. Saya kenal baik dengan Bang Yos. Dengan Ginanjar saya  dikenalkan teman sebangku saat saya duduk di kelas VI SR Taman Sari, namanya Agus Gurlaya Kartasasmita di rumah mereka di Taman Sari tahun 1954. Wan, ini abang gue Johny. Kata Agus. Johny panggilan Ginanjar.  Ginanjar dan Bang Yos rasanya jujur dengan pernyataannya itu. Ahlan wa sahlan, and the time nearby. (RSaidi)

Gedung Nyi Ageng Serang

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Beberapa waktu lalu timbul keberatan terhadap penamaan stadion Sunter yang di-Inggrisinggrisi: Jakarta International Stadium. Sedangkan main stadium Senayan disebut Gelora Bung Karno. BK tak paham Inggris? Tidak lah. Sebelum kemerdekaan di Gambir ada Stadion Ikada. Kemudian dirobohkan untuk Monas. Ikada bahasa apa? Tidak ketemu-temu, tahunya akronim Ikatan Atlet Djakarta. Gedung Museum Bahari awalnya disebut Gedong Adem. Adem artinya rehat. Ngadem dulu, ah. Kali di dekat bangunan disebut Kali Adem.  Gedung lama di Jalan Kakap disebut Teng Long, penerangan (di) kegelapan. Daendels tidak memberi nama gedung yang begitu banyak yang ia bangun di Jakarta, kecuali istana yang tetulis di tembok: paleis. Ada gedung era Orde Baru yang namanya aneh. Jaman itu penamaan apa saja di-Sangskertakan. Satelit Palapa, palapa = daun mint. Apa urusannya satelit dengan daun-daunan. Ada nama gedung Manggala Wana Bhakti, manggala itu kalung tasbih, wana= hutan. Kalung tasbih hutan bakti. Sekedar mau Sanskerta2an, makna tak keruan.  Nyi Ageng Serang nama gedung asset DKI di Jl Rasuna Said, Kuningan. Rasuna Said pahlawan asal Minangkabau. Kuningan bukan dari toponim Jawa Barat tapi nama ulama Betawi genre Asmat bin Asba XVII M. Nama lengkapnya Tumenggung Imam Kuningan. Tumenggung? Yes. Dalam tradisi Betawi orang kaya disebut tumenggung, pengaruh Melayu. Jalan Gatot Subroto dari titik LIPI ke timur sampai Terusan Rasuna Said disebut Tumenggung. Makam Tumenggung Imam Kuningan dekat Setia Budi Building, Kuningan. Gedung Bappenas di Jl Imam Bonjol pada jaman Belanda disebut de Ster van het Oosten, bintang timur. Ini synagoge tempat manggil setan yang oleh rabbi setan disuruh masuk ke tubuh medium. Kalau setan yang masuk ada dua:    misal biduan dan kuli panggul sekaligus, kasihan medium yang tiba-tiba bernyanyi juga ucapkan kata-kata pembangkit semangat: Ik heb van jouuuuw... Batidur rata rata sir - ata gobang gosir (RSaidi)

Ganti Orang, Ganti Orang-orangan, Ganti Sistem

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan BONEKA sawah pengusir burung dalam bahasa Betawi disebut orang-orangan sawah. Kerangka bambu persis ragam hias gua dalam photo, tinggal pakai baju saja, dan bertudung. Orang-orangan sawah awet, tak diganti-ganti. Dihitung dengan periodisasi bisa sampai tiga periode baru diganti. Ganti orang bukan satu-satunya fokus dalam perubahan politik. Kerusakan orang lebih akibat sistem, dari pada sifat yang go bersangkutan van huis uit, dari sononya.  Perubahan politik dalam istilah pendemo Solo: Revolusi Konstitusi. Kalau cuma ganti orang berarti cuma ganti gaya pencitraan. Proyek pembangunan dibikin se-ingat-ingatnya. Orang yang mau muncul juga sama, tak memunculkan pandangan visioner tentang negara dan bangsa. Apalagi konsep. Paling-paling cuma omong, Kalau \'tu bapak jatuh, Indonesia bakal sip dah. Apalagi gua yang ganti\'in. Asyik.  Sistem yang diberlakukan sekarang tidak memberikan landasan untuk perencanaan pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan. Indonesia memerlukan GBHN. Sejauh ini pemilihan Presiden empirik berubah jadi adu citra dan adu fulus. UUD 45 asli kalau mau diberlakukan lagi perlu addendum untuk batasi masa jabatan Presiden, dan perbaikan pasal 33 agar Indonesia ajust dengan econ modern. Kalau hidden debt yang banyak menjerat negara terbelakang, konon termasuk Indonesia, bukan ekonomi modern, tapi lintah darat.  Rekrutmen politik jelas perlu dirombak total. Politik itu profesi yang mengandung elemen keilmuan dan pengetahuan, empiris, dan seni. Menjadi politicien itu tak mudah. Kalau dalam istilah era Orde Lama, kebanyakan yang kiprah di era reformasi bukan politicien tapi pekarja politik tapi tak ikut May Day. Tak perlu diherankan kalau kondisi pollitik dan econ yang memburuk ini bikin sementara orang mengharap Emak-emak yang paling bekend berhadlir: Mak Zul. (RSaidi)

Kepartaian dan Konstitusi

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan MAKLUMAT No X November Th 1945  dikeluarkan oleh Wakil Presiden tentang berdirinya partai-partai. Masyumi termasuk yang pertama mendaftar di samping partai dengan nama-nama lama seperti PNI dan PSII. Sumber utama keuangan partai adalah iuran anggota. Setahu saya sampai dengan tahun 1958 iuran anggota berjalan lancar. Juga ceramah-ceramah tokoh partai berbayar secara ikhlas. Di pintu masuk acara petugas partai kutip sumbangan dengan imbalan brosur atau majalah terbitan partai. Tokoh-tokoh partai rata-rata berkualitas, index kecerdasan OK, mereka juga piawai dalam retorika, dan ada juga di antara mereka yang pandai menulis.  Tokoh-tokoh partai umumnya hidupnya sederhana. Yang mereka tampilkan kepribadiannya yang patut diteladani.  Kebanyakan mereka berlatar pendidikan  Belanda. Menghadapi eksekutif mereka sopan tapi tidak minderwardigheids complex alias culun. Saya tak ingin membandingkan dengan kualitas elit kepartaian produk reformasi. Tak ada gunanya.  Mungkin yang diabaikan elit politik masa lalu adalah tradisi musyawarah dalam mayor power system di banyak kerajaan sejak XIII M. Musyawarah  pemangku adat, atau Juru Pengambet dalam tradisi kerajaan Sunda, lebih tinggi kekuasaannya dalam menentukan pengganti raja. Ini yang founding fathers rujuk ketika merumuskan peran MPR dalam konstitusi 1945, tak lepas dari akar sejarah.  UUD 1945 sebagaimana ditetapkan PPKI tanggal 18 Agutus 1945 dan diundangkan dalam Berita Negara Januari 1946 rechtlijk, OK.  UUD 45 dengan 4 x perubahan system ketok magic ditolak pengundangannya dalam Lembaran Negara karena cara menyusunnya onrechterlijk.  Pihak berwenang dalam alasan penolakan mengundangkan  UUD yang alami 4 x vermakt itu, karena format tak dikenal. Artinya, mereka yang mengubah patut diragukan pengetahuannya tentang  rechtsvorming. Beberapa ahli HTN dengan amat jenaka  mengatakan, tidak masuk Lembaran Negara tetap laku. Pemberlakuan hukum dan konstitusi sejak Code Hammurabi XVIII SM ada aturannya, Bro.  Secara rechtsbeginsel, kaidah hukum, dapat saja dipersoalkan, apa pengendalian Indonesia di era reformasi merujuk konstitusi. Konstitusi yang mana? (RSaidi)

Tampilan Pemimpin Politik

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Foto di atas diambil dari sobekan koran lama yang caption sudah tak utuh. Foto menampilkan Dwi Tunggal Sukarno Hatta menghadiri upacara Dies Natalis Universitas Indonesia di Fakultas Tehnik UI di Bandung yang krmudian jadi ITB. Tahun diprakirakan 1951-56. Dalam foto tampak gesture berbeda antara dua tokoh berhadapan dengan wanita panitia penyambut. Bung Hatta merunduk tersenyum tipis. BK tersenyum lebar seraya mata menatap panitia penyambut. Gesture kedua tokoh natural. Bukan akting. Presiden Ho Chi Min atau Paman Ho pernah ke Indonesia sekitar tahun  1955-58.  Ia hadir di DPR yang masih di gedung Kemenkeu sekarang. Ia dipersilakan ke pentas pimpinan yang ternyata kualitas kursi pimpinan dan anggota berbeda. Paman Ho menolak kursi salon dan minta kursi rotan untuk anggota. Paman Ho acting? Tebar pesona untuk sedot popularitas agar tiga periode?  Itu bukan tipe Paman Ho.  Pemimpin politik harus cerdas dan menguasai bahasa asing. Pak Harto tahu bahasa Belanda juga  Inggris, tapi beliau memilih menggunakan penerjemah. Memaksakan diri berbahasa asing dengan pronounciation buruk mestinya malu dengan diri sendiri. Di pentas Internasional pemimpin politik harus dapat menunjukkan kecerdasannya. Apalagi di dining table, omomgan tentang karya Shakespeare bisa saja  ada yang melontarkan.  Masa\' parameter pemimpin politik bisa nyemplung ke kali. Karena itu perubahan politik tidak sekadar mau ganti orang. Sebelum mendapatkan Ali Sadikin sebagai calon Gubernur  DKI, Bung Karno membentuk tim  kecil pimpinan  Dr Jo Leimena untuk talent scouting.  Sarana untuk membangun leadership a.l olahraga. Di Jakarta hampir sirna ruang terbuka untuk olahraga sepakbola. Organisasi Pramuka sangat bermanfaat, tapi popularitasnya memudar.  Intelectual gymnastic harus dilatih sejak sekolah menengah, termasuk ketrampilan debat. Perubahan itu tidak mudah tapi jangan dihindarkan sebagai kewajiban sejarah. (RSaidi)

Politik No Kang

Oleh Ridwan Saidi -Budayawan  Ada 2 jenis permainan dadu: 1. Koprok: Butir dadu bisa 1 atau 3. Butir dadu, pada foto di atas, diletak di piring lalu ditutup tempurung dan dikoprok. 2. Sintir: Bentuk dadu sintir atas bawah permukaan dadu diberi tangkai untuk tmemutar (sintir). Kalau dadu sudah beputar di atas piring, baru ditutup tempurung. Baik koprok mau  pun sintir sama dalam menentukan nomor yang tampil 1 sampai 6, setelah dadu tergeletak. Yang main pasang taruhannya di nomor-nomor yang ditulis di lembar kertas tebal yang digelar di tanah. Ce kang: pasang 1 nomor di antara 6 nomor. No kang: pasang 2 nomor. Sa kang: pasang tiga nomor. Ini permainan judi  yang terlarang dan haram. Saya menguraikan ini agar metapore politik yang saya gunakan dapat diikuti.  Prospek politik Indonsia tak begitu baik. Satu per satu negarar terkebelakang digoncang prahara politik: Pakistan, Sri Lanka, Mogadishu, Indonesia. Kata sang putra, ayah dan ibunya, Jokowi dan isteri, berkemas-kemas tinggalkan Jakarta. Memang tersiar luas pemberitaan di bulan Mei ini ada gerakan massa tuntut Presiden mundur. Kalau ini menjadi fakta tentu Pilpres 2024 versi reformasi bye bye.  Banyak orang yang bersikap politik no kang. Semangat dengan gerakan perubahan, tapi joget-joget juga dengan pilpres reformasi.  Bahkan dukung salah satu capres. Ini namanya tak punya disiplin berpikir. Ilmu politik menuntut disiplin, memahami perilaku pilitik juga bercita-cita politik menuntut disiplin. Kalau tidak, berarti cuma muter2an macam dadu sintir. (RSaidi)

Kebangkitan Emak-emak

Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan Ada jangkar sejarah kalau emak-emak dalam tahun-tahun terakhir di Indonesia bangkit memelopori gerakan perubahan politik. Ada Cut Nya Din dalam perang Aceh, Christina Martha Tiahahu dalam perang Pattimura, Nyi Ageng Serang dalam Perang Diponegoro. Dalam revolusi kemerdekaan ada Jo Masdani, Jakarta, Nurjanah, Kebon Siri Jakarta, Emmy Saelan, Sulawesi Selatan. Pegiat-pegiat demo sekarang ada Menuk, Wati, Monita. Dan masih banyak lagi emak-emak yang bergiat untuk perubahan politik. Perubahan diperlukan karena the existing regiem sudah exhausted. Apresiasi Internasional juga rendah terhadap rezim sekarang, itu dapat disimpulkan dari suasana sidang KTT Asean-USA dan di luar sidang baru-baru ini. Di bidang econ keadaan memburuk. Sebenarnya kesalahan tak dapat ditimpakan pada satu orang saja, tapi kepada tim yang dibentuknya yang sangat lemah lagi pula lunglai. Walau pun buntut-buntutnya tanggung jawab yang membentuk tim. Konstitusi Reformasi memungkinkan dibentuknya lembaga non kementerian yang banyak tak kira-kira, dan masing-masing vertikal pula. Anggota DPR di jaman Suharto 360 orang. Tiap 4 anggota dapat 1 staf. Kini anggota DPR 560 orang. Tiap 1 anggota dapat  2 sespri dan 5 tenaga ahli. Berarti jika ambil sample Senayan saja, populasi tenaga ahli 2530 orang. Tapi bikin judul UU tak bisa dipaham. IKN Ibukota Nusantara. Nusantara mengacu kemana, kenegerian atau lokasi? Kalau begini caranya pantas saja perimbangan anggaran rutin dan pembangunan ngejomplang, untung tidak jumpalitan. Saya pernah Wakil Ketua Komisi APBN DPR. Menkeu Ali Wardana bicara 4 mata dengan saya. Katanya, Ridwan, anda hantam pemerintah terus coba pertimbangkan, katanya. Beberapa tahun terakhir perimbangan anggaran pembangunan dan rutin 70 : 30, berubah sedikit saja misalnya rutin 31, anda hantamlah pemerintah. Menkeu yang sekarang ditanya apa saja jawabnya AMAN. Sejak Syawal 1442 H sampai Syawal 1443 H sekarang, kata aman sudah tak diucapkan Bu Menkeu lagi. Perubahan sistem juga keharusan, bukan sekedar gonta-ganti orang. Reformasi cukuplah sejilid saja, tak perlu dua jilid. Sejilid saja orang banyak yang bonyok, apalagi dua jilid. Ini bukan persoalan orang saja, tapi juga sistem. Emak-emak selamat berjuang demi generasi mendatang. Rsaidi. (*)

Format Demokrasi Indonesia

Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Sejak Proklamasi sampai KMB Desember 1949 negara dalam proses diformatkan. RI jadi negara bagian dari RIS. Tetapi RIS hanya berusia 8 bulan setelah itu kita kembali jadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Demokrasi (liberal) berjalan sampai dengan Agustus 1960. Ini demokrasi barat. Gara-garanya UUDS 1950, katanya. Dekritkan UUD 1945 sebagai solusi. Pembentukan DPR dan MPR melalui penunjukan. Sampai dengan 1 Oktober 1965 Presiden berkuasa mutlak. Barulah BK menyadari kemutlakan dia berakhir tatkala BK pada 2 Oktober 1965 tak dapat memaksakan keinginannya pada Pangkostrad Suharto dalam hal kebijakan penumpasan G.30.S/PKI. \"Demokrasi\"  Orde Baru dengan kemutlakan kuasa executive yang mendekati optimal berakhir pada 21 Mei 1998. Ini biangnya UUD 45 asli, kata pihak reformasi, harus diketok magic agar konstitusi jadi solutip. Solutip kata bentukan dari solusi made in reformation, mirip selotip. Pada mulanya reformasi menarik hati. Lembaga-lembaga perwakilan otoritatif. Bahkan konflik Presiden dengan DPR, yang dijuluki Taman Kanak-kanak, berakhir dengan kejatuhan Presiden Gus Dur pada tahun 2001. Tampilnya Presiden Megawati, tanpa disadari, diiringi, atau lebih tepat, dikintili oligarkhi. Setelah hampir dua dasawarsa sebelum tahun 2020 publik politik siuman bahwa oligarkhi menjadi shadow penguasa. Sementara RRC dihebat-hebati. Kembali publik politik siuman setelah Ukraine War, ternyata RRC, dan Rusia, cuma begitu-begitu saja.  UUD 45 dijalankan dengan baik pada November 1945 dengan dibentuknya KNIP dan KNIPDA sebagai lembaga perwakilan (sementara). Orang-orang yang ditunjuk di pusat dan daerah mereka yang merupakan tokoh sejati. Executive jadi respect. Misal, ketua KNIPDA Jakarta Mr Muhammad  Roem. Menghadapi oligarkhi yang cempla\'i kekuasaan, kita harus kembali ke konstitusi revolusi. Oligarkhi lahir dari konstitusi reformasi. (RSaidi)