ALL CATEGORY
Partai Politik Perusak Demokrasi
Presidential Threshold dalam pengajuan calon presiden adalah gambaran tidak demokratisnya sistem berpolitik bangsa. Apalagi dengan angka 20 % maka sangat kentara desain \"political discrimination\" yang tajam untuk menggerus kedaulatan rakyat. Oleh M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Partai politik adalah pilar utama negara demokrasi yang memiliki fungsi strategis dalam rekrutmen, sosialisasi kebijakan, artikulasi, maupun agregasi politik. Sebagai institusi dalam infrastruktur politik, keberadaan dan peran partai politik tidak mungkin dapat dinafikan. Keragaman faham dan ideologi menyebabkan kemajemukan dalam pengelompokan politik. Sayangnya dalam praktek politik, partai politik sebagai elemen demokrasi sering menampilkan diri sebagai institusi yang paling tidak demokratis. Kekuasaan tidak pada anggota partai. Pimpinan atau lebih spesifiknya Ketua Umum Partai justru memiliki kekuasaan yang sangat besar. Menjadi penentu, pengendali dan pengetuk palu hak veto. Partai politik ketika mengkampanyekan isu demokrasi sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri karena ia berada di antara dua tiang penyangga yaitu quasi dan ambivalensi. Antara otokrasi dan oligarkhi. Sulit membedakan antara menegakkan kebenaran dengan kebetulan saja bervisi benar. Sisanya adalah memperbesar kekuasaan sendiri dengan cara yang tidak benar. Dalam memperbesar kekuasaannya sendiri kelicikan dilakukan. Contohnya adalah Presidential Threshold 20 %. Partai pemilik 20 % melenggang, koalisi dibuat untuk hegemoni, hak rakyat habis dikebiri. Digiring ke sana kemari seperti biri-biri agar mau memilih yang sudah terpasang jadi. Kompetisi pun hanya menjadi permainan di antara elit mereka sendiri. Memang di negara Indonesia pada rezim model begini, jika jujur ditanyakan siapa elemen demokrasi yang paling tidak demokratis ? Maka jawabannya tentu bukan TNI atau Polisi, tetapi partai politik. Partai Politik adalah perusak demokrasi!
Wapres Janji Tangani 212 Kabupaten Miskin Ekstrem
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menyatakan penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 akan dilakukan di 212 kabupaten/kota, di mana 70 persennya merupakan wilayah pesisir.\"Setelah kita lakukan upaya penanganan tahun 2021 di 35 kabupaten/kota di 7 provinsi, maka pada tahun 2022 direncanakan sekitar 212 kabupaten/kota yang akan kita tangani,\" ujar Wapres saat memberikan keterangan pers seusai memimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Pesisir, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.Wapres menyampaikan pada tahun 2021, dari 35 kabupaten/kota yang ditangani, sebanyak 24 kabupaten atau 70 persen di antaranya merupakan wilayah pesisir.Di tahun 2022, dari target 212 kabupaten/kota yang akan ditangani, 70 persennya juga wilayah pesisir.\"Di tahun 2022 ternyata dari 212 kabupaten/kota, 147 di antaranya, 69 persen, atau 70 persen lah, juga wilayah pesisir,\" jelas Wapres.Wapres mengatakan dalam rapat tersebut, disamping membahas penanganan kemiskinan secara keseluruhan, dirinya beserta kementerian dan lembaga terkait juga melakukan upaya penekanan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di pesisir.\"Kita melibatkan Kementerian Kelautan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan untuk pendidikan dan pelatihan,\" jelasnya.Wapres juga mengundang TNI Angkatan Laut karena memiliki program pembinaan wilayah bahari serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program penanganan kemiskinan di daerah.\"Kita sudah lebih awal melakukan rencana aksi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita sudah lebih awal. Dengan harapan di tahun 2022, 212 kabupaten/kota sudah kita tuntaskan, sehingga sisanya nanti itu bisa diselesaikan 2023, dan tahun 2024 kemiskinan ekstrem sudah nol persen,\" ujarnya. (sws, ant)
Jokowi Obral Sepeda di Kaltara
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat yang berhasil menjawab pertanyaannya dengan benar ketika mengunjungi Kota Tarakan, Kalimantan Utara.Pembagian sepeda itu terjadi saat Presiden Joko Widodo menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.\"Siapa yang hafal Pancasila?\" tanya Presiden Jokowi di Gedung Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa.Presiden Jokowi melontarkan pertanyaan tersebut setelah menjelaskan tentang manfaat memiliki sertifikat tanah dan juga apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kerja keras dalam pengurusan sertifikatLantas seorang ibu asal Tarakan bernama Nursiah pun mengangkat tangannya.Presiden Jokowi kemudian menunjuk Nursiah yang berada di hadapannya untuk menyebutkan Pancasila. Dengan lancar Nursiah menyebutkan sila pertama hingga kelima.\"Kita ini memiliki 17.000 pulau. Sebutkan 5 saja pulau di Indonesia?\" tanya Presiden Jokowi kembali kepada warga.Muhammad Fadlan Syah yang berasal dari Tarakan menjawab pertanyaan tersebut.\"Yang pertama Pulau Sebatik, yang kedua Pulau Tarakan, yang ketiga Pulau Jawa, yang keempat Pulau Sumatera, yang terakhir Pulau Sadau,\" kata Fadlan.Presiden Jokowi lalu tersenyum mendengar jawaban Fadlan dan membenarkan nama-nama pulau tersebut.Pertanyaan terakhir yang diajukan Presiden terkait dengan protokol kesehatan.\"Kita harus melaksanakan yang namanya 3M. Itu apa saja?\" tanya Presiden.\"Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,\" jawab Rini Nurmala, seorang ibu dari Tarakan.Setelah mendengar jawaban tersebut, Presiden memberikan sepeda.\"Yang tadi bisa menjawab dengan baik diberi sepeda semuanya,\" ucap Presiden.Setelah hampir dua tahun tidak membagikan sertifikat untuk rakyat secara tatap muka, Presiden kembali membagi-bagikannya sekaligus memberikan sepeda kepada masyarakat yang bisa menjawab pertanyaan Presiden. Bedanya, jika sebelum pandemi yang ditunjuk Presiden naik ke atas panggung, namun kali ini hanya berdiri dari tempatnya dan menjawabnya.Turut hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul. (sws, ant)
Bakamla Ajak Coast Guard 5 Negara Hadapi Cina Yang Makin Radikal Menguasai Laut Natuna
Jakarta, FNN - Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia berencana mengajak pasukan penjaga pantai (coast guard) dari 5 negara anggota ASEAN untuk menyamakan sikap dalam menghadapi klaim China terhadap sebagian besar perairan di Laut China Selatan.Oleh karena itu, Bakamla berencana menginisiasi pertemuan bersama Kepala Bakamla dari 5 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam di Batam, Kepulauan Riau, pada 2022.“Tahun depan, kami merencanakan ini pada Februari, pertemuan kepala-kepala coast guard se-ASEAN untuk melaksanakan rapat pertama kalinya di Batam. Ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan inisiasi ini dari Bakamla,” kata Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.Kepala Bakamla menyampaikan tujuan utama pertemuan itu adalah untuk menyamakan sikap dan memperkuat semangat persaudaraan antarnegara terkait tantangan keamanan di kawasan.“Tujuan utamanya membangun brotherhood (persaudaraan) di antara coast guard. Saya mengikuti pola TNI AL saja. Mereka juga apresiasi komandan-komandan coast guard di sana,” terang Aan.Kepala Bakamla lanjut menyampaikan kesamaan sikap dan persaudaraan itu penting agar ada kesamaan tindakan terutama terkait adanya tantangan keamanan dan ancaman terhadap hak kedaulatan di masing-masing wilayah.“Yang diganggu banyak karena nine-dash line (China). Kalau (kami) di lapangan harus buat kesamaan tindakan,” tegas dia.Tidak hanya itu, Aan menyampaikan pertemuan itu diharapkan juga jadi ajang pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas.Contohnya, ia menyampaikan coast guard dari negara lain dapat berbagi informasi mengenai tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah mengatasi persoalan itu saat pertemuan.“Contoh, misalnya, Malaysia sedang di-ini-in (diganggu). Sama ini, kami juga siap-siap. Memang, dia tidak masuk ke wilayah kita, tetapi paling tidak transfer knowledge (pertukaran wawasan) untuk menghadapi ini seperti apa di lapangan,” sebut Aan.Oleh karena itu, jika pertemuan itu berhasil diselenggarakan di Batam pada 2022, rapat bersama negara-negara anggota ASEAN dapat terus berlanjut, misalnya di Malaysia kemudian di Vietnam, kata Aan.“Jauh lebih baik kalau kita duduk sama-sama paling tidak di level coast guard masing-masing lembaga kita punya kesamaan. Intinya, untuk menjaga ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) masing-masing, menjaga landas kontinen masing,” terang dia.Sejauh ini, Pemerintah China masih mengklaim sebagian besar perairan Laut China Selatan karena menurut dia itu masuk dalam perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line).Klaim China pun berseberangan dengan batas-batas wilayah negara lain terutama yang mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).Terkait itu, China juga mengklaim Laut Natuna Utara yang berada di ujung selatan Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya.Namun, Pemerintah Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. (sws, ant)
Biar Kembali Greget KPK Mesti Kembali Periksa Kasus Cak Imin
Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator CBA Bulan Desember ini masih dalam suasana perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), momentum ini juga seharusnnya jadi ajang pembenahan bagi Aparat Penegak Hukum terkait pemberantasan korupsi khususnya Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK). Agar Hakordia tidak sebatas perayaan semata tapi tindakan nyata.Menjelang akhir 2021 semangat pemberantasan korupsi terasa hampir padam, KPK Contohnya saat ini kurang greget bahkan berpuas diri dengan kasus-kasus kecil yang terjadi di daerah. Ditambah dengan jumlah OTT yang baru 7 kali di tahun 2021, sama buruknya dengan jumlah OTT di tahun 2020 yang hanya 7 kali.Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelum era Firli Bahuri kinerja KPK sangat buruk, untuk OTT di tahun 2019 bisa sampai 21 bahkan di tahun 2018 mencapai 30. Terkait tangkapan juga KPK di era sebelum Firli sanggup menjerat nama-nama besar bahkan sekelas Ketua Umum Partai Politik, misalnya 15 Maret 2019 KPK saat itu melakukan OTT dan tangkapannya bukan ecek-ecek tapi sekelas Romahurmuziy atau Romi dicokok saat menjabat Ketum Parpol.Sebelum Romi, Setya Novanto saat itu sebagai Ketum Parpol juga dicokok KPK dan divonis April 2018. Mirisnya setelah KPK dipimpin Firli Bahuri sejak 2020, jumlah OTT dan target tangkapan sangat mengkhawatirkan. OTT di 2021 hanya tercapai di satu digit serta tangkapan hanya sekelas pejabat daerah seperti DPRD, Kepala Dinas, Bupati, paling banter Gubernur itupun hanya satu.Oleh karena itu, kinerja KPK yang masih buruk sebaiknya membuka kasus-kasus lama yang melibatkan nama besar yang belum tuntas. Sebagai contoh, kasus kardus durian di mana nama Muhaimin Iskandar disebut-sebut. Selain kasus kardus durian, nama Muhaimin Iskandar juga disebut-sebut dalam kasus suap pembahasan anggaran optimalisasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans 2014 yang saat ini bernama Kementerian Ketenagakerjaan. Serta nama Muhaimin Iskandar juga disebut-sebut dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.Center for Budget Analysis (CBA) meminta KPK untuk kembali ke marwahnya dalam memberantas korupsi. Salah satu langkah real dengan memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskanda terkait kasus-kasus yang menyeret namanya. (*)
Kemenag Gagas Wisata Religi Candi Prambanan
Sleman, FNN - Kementerian Agama menggagas untuk menawarkan paket wisata religi di kompleks Candi Prambanan yang berada di perbatasan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.\"Wisata religi ini sedang kami matangkan, saat ini masih berjuang untuk mewujudkan nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan lainnya,\" katan Direktur Urusan Agama Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Trimo di Prambanan, Rabu.Menurut dia, diharapkan Candi Prambanan dapat menjadi pusat pengembangan nilai spritual dan peradaban Hindu nusantara bagi dunia.\"Candi Prambanan memiliki nilai-nilai spritual yang luar biasa, untuk itu harus kita tunjukkan dan sebarkan agar nilai-nilai yang lahir dari spirit nusantara dapat menjadi inspirasi bagi dunia,\" katanya.Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus mengupayakan agar nota kesepahaman tersebut dapat segera terwujud.\"Karena paket wisata religi itu akan mulai dilaksanakan ketika nota kesepakatan sudah ditandatangani,\" katanya.Ia mengatakan, instansi yang turut dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut terdiri dari beberapa kementerian.\"Kementerian tersebut di antaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi serta lintas lainnya,\" katanya.Trimo mengatakan, diharapkan tahun depan paket wisata religi ini sudah bisa dilaksanakan.\"Nantinya wisata religi ini juga memberikan ruang dan mendukung segala aktivitas baik dari budaya, aktivitas pasar dan aktivitas keagamaan dan aktivitas masyarakat di sekitar Candi Prambanan,\" katanya.Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Hetty Herawati menyatakan bahwa pihaknya mendukung rencana paket wisata religi Candi Prambanan.\"Bahkan di kawasan Candi Prambanan ini dapat menjadi penunjuk sejarah bahwa toleransi ternyata telah tumbuh sejak jaman dahulu. Ini ditunjukkan dengan adanya bangunan candi Hindu maupun candi Budha di kompleks Candi Prambanan ini,\" katanya.Menurut dia, Candi Prambanan ini bukan hanya milik sebagian orang, ini adalah aset dan budaya Indonesia yang besar yang dimiliki oleh negara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.\"Kita sadar betul bahwa ini adalah milik bersama milik negara, bahkan milik dunia juga karena itu kita mendukung segala aktivitasnya satunya adalah tadi wisata religi,\" katanya.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan PT Taman Wisata Candi (TWC) melaksanakan Prambanan Conference yang merupakan peringatan 30 Tahun Candi Prambanan Sebagai Warisan Budaya Dunia di Komplek Rama Sinta Lingkungan Candi Prambanan, Yogyakarta pada Rabu (22/12).Dalam kegiatan tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap agar pemanfaatan Candi Prambanan sebagai warisan budaya dunia juga memberi dampak positif pada masyarakat sekitar.\"Pemanfaatan Candi Prambanan sebagai warisan budaya dunia kita harapkan membawa dampak positif dari sektor budaya, ekonomi, dan sosial kepada masyarakat sekitar,\" kata Sandiaga yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting. (mth)
Menteri PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur Penunjang MotoGP
Mataram, FNN - Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan infrastruktur penunjang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam mendukung event MotoGP tahun 2022.\"Pak Menteri hadir di NTB ingin memastikan kesiapan infrastruktur menyongsong event MotoGP Maret 2022,\" kata Kepala Dinas PUPR NTB, H Ridwan Syah usai mendampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono berkunjung ke Mandalika, Rabu.Ridwan Syah menjelaskan, ada dua hal yang menjadi atensi Menteri PUPR yakni, pelebaran jalan provinsi ruas Kuta - Keruak depan Sirkuit Mandalika sepanjang 5,6 kilometer sekaligus penataan lanscape.Kedua, penghijauan atau penataan tanaman sepanjang jalan by pass Badara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok - Mandalika sepanjang 17,3 kilometer.\"Kedua pekerjaan utama itu sangat urgen mendukung perhelatan MotoGP Maret mendatang,\" terangnya.Ridwan Syah menuturkan, mengenai biaya pengerjaan program tersebut di bantu pemerintah pusat sesuai usulan Gubernur NTB, nantinya melalui penambahan DIPA APBN 2022 antara lain di Kementrian PUPR sekitar Rp300 miliar.\"Tangan itu tidak ringan, harus bekerja keras karena waktunya sangat mepet. Malah, pak Menteri dengan tegas minta agar pengadaan/lelang dini akan dilakukan mulai pekan ini, sehingga paling lambat pertengahan Januari 2022 pekerjaan konstruksi itu bisa dilaksanakan,\" jelas Ridwan Syah.Mantan Asisten II Setda Pemprov NTB ini, menambahkan seusai kunjungan di sekitar KEK Mandalika, Menteri Basuki Hadimuljono kata Ridwan, langsung menggelar rapat teknis di kantor PT ITDC.\"Minimal kita fokus pada segmen jalan depan sirkuit sepanjang 1,2 kilometer yang akan kita lebarkan jalannya dari 6 meter menjadi jalan 2 jalur, 4 lajur seperti bypass saat ini,\" tegas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.Selain jalannya lebar lanjut Basuki, akan menghadirkan landscape dengan pepohonan rindang dan bunga-bunga indah di koridor tersebut.Selain itu juga dikoridor ini akan direhab sekitar 198 bangunan rumah dan tempat usaha masyarakat yang kumuh dengan arsitektur lokal.Ada juga dukungan dari Kementrian Perhubungan yang akan menghadirkan fasilitas keselamatan jalan berupa lampu jalan, rambu-rambu, RPPJ, marka dan guard rail.Ditambahkan Basuki, pemerintah pusat, ITDC, Pemprov NTB, Polda, Korem dan Kabupaten Lombok Tengah diharapkan bersinergi dan belajar dari pengalaman event WSBK November lalu.\"Harapan Bapak Presiden di Kawasan Mandalika terutama sekitar sirkuit tidak boleh macet, jangan ada genangan air, dan tidak kelihatan kumuh. Mohon dukungan semua pihak dalam persiapan kita menyambut event MotoGP,\" kata Basuki.Diketahui kunjungan Menteri PUPR ke NTB sebagai, tindak lanjut direktif Presiden Jokowi pada rapat terbatas tanggal 26 November 2021 di Istana Bogor yang dihadiri Gubernur NTB dan sejumlah Menteri. (mth)
FOI Targetkan Gerakan Satu Juta Ibu Tekan Masalah Pangan
Jakarta, FNN - Organisasi sosial, Foodbank of Indonesia (FOI) menargetkan gerakan yang melibatkan satu juta ibu menjadi relawan untuk bersama menekan masalah pangan seperti kelaparan dan kekurangan gizi terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak.\"Kami akan gerakkan terus sejuta ibu untuk bergerak menghapus kelaparan dan kurang gizi untuk masa depan Indonesia,\" kata Pendiri FOI Hendro Utomo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan pada 2019 hingga saat ini, organisasi tersebut melakukan aksi 1.000 ibu yang ternyata diikuti hampir 4.500 ibu-ibu di 20 kabupaten/kota di Tanah Air dalam kampanye \"Bikin Dapur Ngebul\".Melalui kampanye itu, lanjut dia, para ibu diharapkan dapat mengajak keluarga kembali berkegiatan di dapur mengolah makanan dan membuka akses pangan bagi anak-anak.Gerakan tersebut semakin digencarkan FOI mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah warga miskin di Indonesia yang meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi COVID-19.Sedangkan, survei FOI pada 2020 di 14 kota dan kabupaten di Tanah Air menunjukkan bahwa di permukiman padat, anak yang belajar di sekolah pada tingkat dini (PAUD) dalam keadaan lapar mencapai sekitar 50 persen.Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama khususnya para ibu di Indonesia karena anak merupakan masa depan bangsa. Ibu memiliki peran kunci dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan makanan anak dan keluarga.Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi menekan masalah pangan, FOI memberikan penghargaan kepada ibu-ibu relawan yang membuka akses pangan melalui \"Anugerah Ibu Teladan\" yang sekaligus memaknai Hari Ibu.\"Ibu yang memberikan kita gizi pertama saat kita lahir. Ibu yang merawat dan membesarkan kita dengan kasih dan nilai-nilai,\" imbuh Hendro.Terdapat empat kategori penghargaan Ibu Teladan yakni penggerak masyarakat, akademisi/peneliti, dunia usaha, dan pemangku kebijakan publik melalui masa penjurian pada 9-11 Desember 2021 oleh juri independen. (mth)
Ketua DPR Apresiasi Program Modernisasi Alutsista TNI AU
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Udara (AU) untuk meningkatkan kemampuan tempur.Menurut dia, terobosan dan inovasi harus terus dilakukan untuk menyiasati kendala penyediaan alutsista.\"Tidak sekadar memenuhi target MEF (Minimum Essential Force), tetapi harus menghasilkan lompatan teknologi dan terobosan sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dalam teknologi alutsista di kawasan,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Puan mengemukakan hal itu ketika meninjau program Enhanced Mid Life Update (EMLU) pesawat tempur F-16 TNI AU di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, Selasa (21/12).Dalam kesempatan itu Puan melihat langsung pesawat F-16 yang sudah diperbaharui kemampuan tempurnya.Puan juga melihat kokpit pesawat dan berdialog dengan dengan para penerbang Lanud Iswahjudi.Kedatangan Puan di Lanud Iswahjudi disambut langsung Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo bersama sejumlah perwira tinggi TNI AU.Fadjar menjelaskan bahwa program Falcon Star EMLU merupakan salah satu terobosan TNI AU dalam memodernisasi pesawat tempur F-16.Setelah menjalani program tersebut, kata Kasau, F-16 TNI AU berkemampuan melaksanakan pertempuran modern secara Beyond Visual Range (BVR).\"Melalui program Falcon Star EMLU, F-16 kini juga dilengkapi radar dengan jangkauan yang jauh dan BVR missile AIM-120 AMRAAM. Saat ini program Falconstar EMLU sudah menghasilkan 5 pesawat dari rencana 10 pesawat,\" ujarnya.Kasau menjelaskan bahwa program EMLU dilaksanakan sepenuhnya oleh personel TNI AU dengan pelatihan dari teknisi ahli dari Lockheed Martin, yang sekaligus bagian dari alih teknologi.Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menegaskan bahwa kunjungan Ketua DPR RI sangat penting sebagai sarana memotivasi para penerbang dalam melaksanakan tugas. (mth)
Pontjo Sutowo Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum FKPPI
Jakarta, FNN - Pontjo Sutowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) periode 2021-2026 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 FKPPI di Jakarta, 20-22 Desember 2021.\"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Keluarga Besar (KB) FKPPI. Melalui Munas ke-10 ini, mereka telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya sebagai Ketua Umum KB FKPPI untuk periode 2021-2026,\" kata dia, dalam penutupan Munas ke-10 itu berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Kembali menjadi Ketua Umum FKPPI yang saat ini berusia 43 tahun, kata Pontjo, merupakan sebuah kehormatan sehingga jabatan itu juga perlu diiringi dengan tanggung jawab untuk membesarkan forum tersebut dalam tujuan bela negara, secara solid, mandiri, bersatu dan berdaulat.\"Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, noblesse oblige, yaitu kehormatan harus dibarengi dengan tanggung jawab,\" ujarnya.Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), menurut Pontjo, FKPPI tidak pernah dan tidak diperbolehkan membuat kegaduhan ataupun meresahkan masyarakat. Sebaliknya, energi yang dimiliki para anggota dan kader FKPPI perlu digunakan untuk membela negara.\"Jadi, kita bukan ormas dalam tanda petik yang membuat gaduh. Kita tidak perlu membuat gaduh. Kita tidak perlu ber-FKPPI kalau untuk premanisme. Kejagoan kita itu kita gunakan untuk bela negara,\" kata dia.Selain itu, Pontjo juga menyampaikan salah satu tekad FKPPI yang harus senantiasa diperjuangkan adalah berada di garis terdepan untuk menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Ancaman terhadap bangsa dan negara sekarang ini semakin kompleks,\" kata dia.Tidak hanya itu, kata dia, FKPPI pun harus peka terhadap isu-isu dan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya adu domba antarmasyarakat. Isu dan tindakan seperti itu, menurut dia, dapat memicu perpecahan dan melemahkan persatuan bangsa yang majemuk.\"FKPPI harus siap dan mampu mengisi kekosongan peran yang sebelumnya dilakukan oleh sistem nasional dalam berkontribusi, tidak saja dalam mengisi pembangunan, tetapi juga dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" kata dia.Ia menambahkan pula FKPPI harus siap untuk membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa sebagai perwujudan bela negara itu.Penutupan Musyawarah Nasional ke-10 FKPPI itu ikut pula dihadiri Menteri Perindustrian sekaligus kader FKPPI Agus Gumiwang Kartasasmita, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Sapriadi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, serta Wakil Ketua Umum FKPPI, yaitu Indra Bambang Utoyo dan Dudhie Makmun Murod. (mth)
POPULER
