ALL CATEGORY
Selandia Baru Kaitkan Kematian Pria 26 Tahun dengan Vaksin Pfizer
Sydney, FNN - Otoritas Selandia Baru pada Senin mengaitkan kematian pria 26 tahun dengan vaksin COVID-19 Pfizer setelah orang tersebut mengalami miokarditis, yakni peradangan otot jantung yang langka, usai mendapatkan dosis pertama.Kematian itu menjadi yang kedua di Selandia baru yang dihubungkan dengan efek samping langka pascavaksinasi setelah otoritas kesehatan pada Agustus tahun ini melaporkan kematian seorang perempuan usai menerima dosis vaksin.\"Dengan informasi yang ada saat ini, dewan mempertimbangkan bahwa pada individu ini miokarditis kemungkinan disebabkan oleh vaksinasi,\" kata Dewan Pengawas Keamanan Independen Vaksin COVID-19 lewat pernyataan.Pria tersebut, yang meninggal dua pekan setelah dosis pertamanya, tidak mengupayakan nasihat medis atau pengobatan atas gejala yang dialaminya.Miokarditis merupakan peradangan pada otot jantung yang mampu membatasi kemampuan organ tersebut untuk memompa darah dan dapat mengubah ritme detak jantung.Juru bicara Pfizer mengaku bahwa perusahaan telah mengetahui laporan kematian di Selandia Baru. Pihaknya memantau semua laporan kemungkinan kejadian buruk pascavaksinasi dan masih meyakini bahwa deskripsi soal risiko dan manfaat vaksin buatan mereka positif.Dewan juga menyebutkan dua orang lainnya, termasuk seorang anak berusia 13 tahun, meninggal dengan kemungkinan miokarditis usai mengikuti vaksinasi.Diperlukan informasi lebih lanjut sebelum mengaitkan kematian sang anak dengan vaksin, sementara kematian pria berusia 60-an sepertinya tidak terkait dengan vaksin, kata Dewan.Meskipun efek sampingnya langka, dewan keamanan vaksin menegaskan bahwa khasiat vaksin lebih besar ketimbang risikonya. (mth)
Lanny Jaya Tetapkan APBD 2022 Sebesar Rp1,3 triliun
Wamena, FNN - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun.Wakil Ketua I DPRD Lanny Jaya Wundien Yikwa di Wamena, Senin, mengatakan penetapan tersebut diambil melalui rapat paripurna di Gedung Aithosa, yang dihadiri Bupati Lanny Jaya Befa Yigobalom serta kepala-kepala dinas.\"Sebenarnya, sidang sudah harus dilaksanakan pada Jumat (17/12/2021), tetapi karena satu dan lain hal sehingga baru dilakukan hari ini. Kami telah tetapkan anggaran, tadi bupati sudah bacakan APBD 2022 Rp1,3 triliun,\" katanya.Setelah penetapan itu, para pihak terkait segera menindaklanjuti dengan evaluasi agar pada Januari 2022, APBD Lanny Jaya segera dicairkan.\"Kami sudah sampaikan kepada tim badan anggaran eksekutif dan legislatif segera bergerak menyiapkan materi dan segala macamnya, sehingga secepatnya evaluasi,\" katanya.Ia mengatakan pimpinan DPRD Lanny Jaya tidak menghadiri sidang karena sakit.Pihaknya bahkan mencoba menghubungkan salah satu ketua agar memantau langsung persidangan secara daring, namun terkendala jaringan internet.\"Kami koordinasi virtual dengan wakil ketua. Pertama sudah terhubung, tetapi karena di rumah sakit jaringan terganggu, saya perintahkan yang penting foto saja, nanti berita acara kami buat, kami lanjutkan ke provinsi lalu dilanjutkan ke tim keuangan,\" katanya.Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lanny Jaya tidak dilangsungkan di Lanny Jaya, melainkan di Kabupaten Jayawijaya.(mth)
Polisi Blitar Tangani Siswi Bunuh Diri di Sekolah
Blitar, FNN - Aparat Kepolisian Sektor Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menangani kejadian seorang siswi sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang diketahui meninggal karena bunuh diri di depan ruang kelas sekolahnya, saat rekan-rekan yang lain ada kegiatan di aula sekolah.Kepala Polsek Srengat AKP Slamet Yusuf mengemukakan kejadian itu diperkirakan jam 12.00 WIB oleh rekannya sesama pelajar. Mereka kaget menemukan korban sudah meninggal dunia dengan posisi tergantung.\"Diketahui sekitar jam 12.00 WIB oleh rekannya yang selesai kegiatan Maulid Nabi. Itu di lantai dua,\" katanya di Blitar, Senin.Ia mengatakan, korban ditemukan di depan ruang kelas X-MIPA-4 SMAN 1 Srengat, Kabupaten Blitar. Saat itu, memang ada aktivitas sekolah yang masuk. Terdapat perwakilan 10 anak setiap kelas untuk ikut Maulid Nabi Muhammad SAW di aula sekolah.Pihaknya juga langsung ke lokasi kejadian begitu ada laporan dari pihak sekolah. Petugas melakukan evakuasi tubuh korban dan dibawa ke rumah sakit untuk keperluan autopsi.\"Dibawa ke rumah sakit untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, sehingga petugas dapat gambaran kasus tersebut. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Nanti akan kami tindaklanjuti,\" kata dia.Sementara itu Kepala SMAN 1 Srengat, Kabupaten Blitar Sumino berduka dengan kejadian ini. Menurut dia, kejadian ini di luar kuasa dari pihak sekolah, karena ada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di aula sekolah, sehingga semuanya baik guru dan murid ke lokasi.\"Kami berduka atas musibah ini, kejadian ini di luar kuasa kami, karena hari ini ada kegiatan Maulid Nabi. Terus setiap kelas diminta yang hadir 10, karena situasi pandemi. Kegiatan di aula, sejak jam 07.00 WIB absen dan berkumpul disana, sehingga semua ini (ruang kelas) bersih. Di depan hanya beberapa guru menunggu mubalig,\" ungkap Sumino.Ia juga mengatakan, kedatangan pelajar itu juga di luar pantauan sekolah. Dari informasi yang diterimanya, anak tersebut juga tidak ada masalah, seperti sewajarnya siswa yang lain.Pelajar itu diketahui berinisial FV (15), kelas tujuh, warga Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Saat kejadian, ia juga masih mengenakan baju seragam sekolah yakni warna abu-abu.Saat ini, jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit, sedangkan lokasi kejadian juga dipasang garis polisi untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. (mth)
Produksi Padi di Mataram Lampaui Target
Mataram, FNN - Dinas Pertanian Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, produksi padi di kota itu sudah terealisasi 26 ribu ton dari target 25 ribu ton dengan areal tanam sekitar 1.494 hektare.\"Alhamdulillah, meskipun sempat ada tanaman padi petani terancam puso tapi realisasi produksi padi sudah melampaui target sebesar 26 ribu ton,\" kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli di Mataram, Senin.Dikatakan, kendati dalam musim tanam akhir tahun ini sekitar 15 hektare lahan pertanian di Mataram terendam air akibat cuaca ekstrem, namun diyakini tidak mempengaruhi produksi padi petani secara signifikan.Apalagi, produksi padi petani Kota Mataram tertinggi jika dibandingkan beberapa kabupaten/kota di wilayah NTB, dengan produksi rata-rata di atas 6,2 ton per hektare. \"Sementara produksi di kabupaten/kota lainnya, sekitar 5,7 hingga 5,8 ton per hektare.\" sebutnya.Ia mengatakan, tingginya produksi padi pada tingkat petani itu karena petani di Kota Mataram menggunakan teknologi jajar legowo sejak beberapa tahun terakhir ini.Selain itu, intensifikasi pemilihan benih unggul dan pemupukan yang berimbang. Beberapa kabupaten/kota juga ada yang menggunakan pola tanam jajar legowo, tetapi tidak merata dan kurang intensif.Kalau petani kota, lanjutnya, mulai dari taman hingga panen selalu di kawal oleh penyuluh, sehingga hasilnya bisa maksimal. Pengawalan ketat terhadap petani ini didukung juga karena jarak lahan pertanian di Kota Mataram tidak terlalu jauh, sehingga mudah untuk dikontrol.\"Sementara dalam hal pemupukan, petani kota menggunakan sistem pemupukan berimbang, petani luar cenderung menggunakan pupuk berlebih. Petani kota lebih cepat menyerap informasi teknologi pertanian,\" katanya.Lebih jauh Mutawalli menambahkan, target produksi padi di Mataram setiap tahunnya ditentukan oleh pemerintah pusat dan terus mengalami pengurangan seiring dengan berkurangnya areal tanam.\"Kalau dulu produksi padi ditargetkan 35 ribu ton, kemudian turun menjadi 32 ribu ton, 30 ribu ton, 28 ribu ton, dan kini 25 ribu ton. Tahun depan kemungkinan target juga akan turun,\" katanya. (mth)
Ketua DPD: Tindak Tegas Peredaran Narkoba di Rumah Tahanan
Surabaya, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta aparat mengambil tindakan tegas untuk memutus peredaran narkoba di dalam rumah tahanan.Permintaan itu disampaikan LaNyalla pada Minggu, sebagai respons tertangkapnya warga binaan yang membawa sabu ke dalam rumah tahanan oleh petugas Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.\"Keberhasilan petugas menangkap serta menggagalkan penyelundupan 29,78 gram sabu di lingkungan rumah tahanan harus diapresiasi. Tapi tentu kita ingin ada tindakan lebih dari itu,\" ujarnya di sela melakukan kegiatan reses di Surabaya.Menurut dia, keberhasilan ini menunjukkan jika aktivitas penggunaan narkoba di lingkungan rumah tahanan masih marak.\"Hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh pihak-pihak terkait, khususnya aparat berwajib. Jangan sampai rumah tahanan hanya sebagai perpindahan tempat bagi pelaku kejahatan,\" ucap dia.Senator asal daerah pemilihan Jawa Timur itu menambahkan, kondisi tersebut akan memiliki dampak sangat buruk.\"Dampaknya, selama menjalani hukuman tindak perilaku para pelaku kejahatan tidak akan berubah, apalagi berdampak pada efek jera pelaku kejahatan. Artinya, saat bebas nanti mereka akan kembali melakukan kejahatan serupa tanpa rasa takut,\" katanya.\"Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melakukan evaluasi dalam pengelolaan rumah tahanan,\" tutur LaNyalla menambahkan.Sebelumnya, petugas Rumah Tahanan Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu (1812) menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam kemasan botol sampo.\"Barang haram tersebut coba diselundupkan melalui kemasan sampo,\" kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono.Ia menjelaskan, penggagalan itu dilakukan saat pemeriksaan barang titipan untuk warga binaan.Krismono juga pernah mengingatkan jajarannya untuk memperketat pengamanan jelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. (mth)
Survei BI: Permintaan dan Penyaluran Perbankan November Meningkat
Jakarta, FNN - Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan November 2021 yang dilakukan Bank Indonesia menyimpulkan bahwa permintaan dan penyaluran pembiayaan perbankan terindikasi meningkat, meskipun melambat dibandingkan bulan sebelumnya. “Hal itu tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,8 persen, melambat dari SBT Oktober 2021 sebesar 16,7 persen,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Perlambatan terjadi pada kebutuhan pembiayaan, terutama untuk pembiayaan yang bersumber dari dana sendiri, meski masih menjadi sumber pembiayaan utama untuk kegiatan usaha. Sementara itu pembiayaan yang bersumber dari pinjaman perbankan dalam negeri (kredit baru), pemanfaatan kelonggaran tarik dan pinjaman dari perusahaan induk terindikasi meningkat. Kemudian permintaan pembiayaan baru oleh rumah tangga terpantau masih terbatas pada November 2021, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. “Bank umum masih menjadi preferensi sumber utama penambahan pembiayaan responden rumah tangga, dengan jenis pembiayaan yang diajukan mayoritas berupa Kredit Multi Guna,” ujar Erwin. Sedangkan dari sisi penawaran perbankan, penyaluran kredit baru terindikasi meningkat pada November 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, meningkatnya pertumbuhan penyaluran kredit baru pada November 2021 diprakirakan terjadi pada seluruh kategori bank. Peningkatan dimaksud terutama didorong oleh jenis penggunaan KMK. Sementara itu, untuk keseluruhan periode triwulan IV 2021, penyaluran kredit baru juga diprakirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan telah dilaksanakan Bank Indonesia secara bulanan sejak Agustus 2020. Survei dilakukan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi COVID-19. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pembiayaan (sisi permintaan) maupun penyalurannya (sisi penawaran). Survei dilakukan kepada korporasi dan rumah tangga dari sisi permintaan
Pemkab OKI Pastikan Situasi Desa Suka Mukti sudah Kondusif
Sumatera Selatan, FNN - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI), Sumatera Selatan, memastikan situasi dan kondisi Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, sudah kondusif setelah terjadi ketegangan klaim kepemilikan lahan perkebunan oleh masyarakat.\"Kondisi saat ini sudah kondusif. Warga di sana sudah kembali melakukan aktivitasnya masing-masing,\" kata Sekretaris Daerah Pemkab OKI Husin di Kayu Agung, Senin.Menurut dia, ketegangan yang terjadi pada Kamis (16/12) tersebut dipicu oleh saling klaim kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT Treekreasi Margamulia (TMM) yang mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut yang telah beroperasi sejak tahun 1997. Namun, masyarakat menyakini lahan perkebunan yang telah mereka tempati sejak tahun 1985 itu adalah milik mereka, dengan dasar Surat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, sebelum akhirnya dicabut.Diduga akibat tak terima SHM-nya dicabut lantas masyarakat menduduki lahan yang mereka klaim tersebut hingga akhirnya ditertibkan aparat kepolisian sehingga sempat menimbulkan ketegangan. \"Penertiban masyarakat yang mengklaim tanah HGU kemarin sudah dilakukan sesuai mekanisme yang sesuai. Kondisinya sudah kondusif. Mudah-mudahan tetap begini\" ujarnya.Ia mengharapkan, atas kejadian tersebut masyarakat Mesuji jangan mudah terprovokasi atas informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.Ke depan, lanjutnya, sebagaimana perintah dari kantor staf kepresidenan, pihaknya akan melakukan revitalisasi ulang lahan yang diklaim tersebut supaya tidak kembali terjadi ketegangan di kemudian hari.Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab OKI Antonius Leonardo mengatakan, BPN mempunyai dasar pertimbangan sehingga mencabut SHM yang dimiliki oleh masyarakat.Hal tersebut dilakukan karena BPN melihat ada cacat administrasi dalam pemberian 36 SHM kepada masyarakat Suka Mukti sehingga perlu dilakukan penertiban dengan mencabut SHM tersebut.\"Paling tidak kami sampaikan pembatalan ini dilakukan setelah proses pengecekan. Setelah dicek SHM itu ada di tanah HGU,\" ujarnya.Sementara itu, mantan Kepala Desa Suka Mukti Sutamar mengatakan, ia benar-benar menyakini kalau kondisi desa sudah benar-benar kondusif, semua warga yang berada di tempat kejadian sudah kembali ke rumahnya masing-masing.\"Warga kami sudah kembali ke rumah masing-masing,\" katanya. (sws)
40 Unit Kerja Polri Raih WBK dan WBBM 2021
Jakarta, FNN - Sebanyak 40 unit kerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meraih anugerah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tahun ini.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan dari ratusan unit kerja kementerian/lembaga yang meraih predikat WBK, Polri mendapatkan 36 unit kerja yang meraih predikat tersebut. Sementara itu, terdapat empat unit di Polri yang meraih predikat WBBM.\"Predikat WBK/WBBM bukan hanya simbol, melainkan merupakan wujud nyata untuk menciptakan birokrasi yang berwibawa, bersih, dan melayani,\" kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut Dedi, penghargaan zona integritas WBK/WBBM merupakan upaya Polri untuk menghilangkan budaya korupsi, peningkatan kinerja, dan peningkatan pelayanan masyarakat.Ia pun menegaskan bahwa Polri akan terus selalu memperbaiki dan berusaha untuk terus memperbanyak unit kerja yang termasuk dalam predikat WBK/WBBM.\"Polri terus berusaha lebih baik agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,\" ujar Dedi.Penganugerahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berlangsung secara daring dan luring yang dihadiri Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin. Dalam acara ini juga diberikan apresiasi terhadap pimpinan perubahan yang berhasil membangun unit percontohan. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada Kapolri yang diwakili dan diterima oleh Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.Pada tahun 2021 tercatat 4.042 unit kerja yang berjuang melewati rangkaian evaluasi zona integritas. Dari ribuan unit kerja tersebut, terdapat 486 unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK.\"Penyerahan predikat ini dalam rangka memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas,\" ujar Tjahjo.Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto menyebutkan salah satu tujuan terselenggaranya acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil yang nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.\"Saya juga berharap acara ini bisa menjadi forum untuk menggali masukan dan saran perbaikan bagi program reformasi birokrasi yang berkenaan peningkatan pelayanan dan integritas,\" ujarnya. Berikut daftar 36 unit kerja di Polri yang meraih WBK, yakni Kepolisian Resor Sumba Barat, Biro SDM Polda Kalimantan Selatan, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bali, Kepolisian Resor Pasuruan Kota, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, Direktorat Intelijen Keamanan Polda NTB, Pelayanan Markas Polda DIY, Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara DIY, Kepolisian Resor Pati, dan Kepolisian Resos Purbalingga.Berikutnya Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan, Direktorat Samapta Polda Kalimantan Selatan, Bidang Hukum Polda Jawa Timur, Kepolisian Resor Lubuk Linggau, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah, Kepolisian Resor Pulang Pisau, Kepolisian Resor Balangan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kepolisian Resor Seruyan, dan Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya.Selanjutnya, Kepolisian Resor Cilegon, Kepolisian Resor Merangin, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau, Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepulauan Riau, Biro SDM Polda Kalimantan Tengah, Kepolisian Resor Belitung Timur, Polres Agam, Divpropam Polri, Ditpolairud Polda Sumbar, dan Polres Labuhan Batu.Selain itu, Puskeu Polri, SSDM Polri, RS Bhayangkara Mohamad Hasan Palembang, Polres Bantul, Polres Pulau Buru, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran.Empat unit kerja di Polri yang meraih predikat WBBM adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, Kepolisian Resor Banyuasin, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. (sws)
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Bandingkan Tuntutannya dengan Juliari
Jakarta, FNN - Mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju menyebut tuntutan 12 tahun penjara yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK kepadanya tidak adil dibanding dengan tuntutan terhadap bekas Menteri Sosial Juliari Batubara.\"Majelis Hakim Yang Mulia, saya merasakan ketidakadilan atas tuntutan 12 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dikarenakan saya menerima uang sebesar Rp1,8 miliar. Saya merasakan ketidakadilan jika dibandingkan dengan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menerima suap sebesar Rp32 miliar yang juga dituntut 12 tahun penjara,\" kata Stepanus Robin saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.Dalam perkara ini Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Juliari Batubara diketahui sudah divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp32,482 miliar. Vonis Juliari lebih berat dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut Juliari divonis 11 tahun penjara. \"Saya merasakan ketidakadilan, di mana menteri tersebut adalah menteri yang jelas-jelas memiliki jabatan dan kewenangan terkait dengan pekerjaannya, dan jabatan dan kewenangannya menerima uang suap sebesar puluhan miliar rupiah tersebut yang besarnya 16 kali lipat dari yang saya terima,\" ungkap Robin.Robin menyebutkan dirinya hanya melakukan penipuan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai penyidik KPK.\"Dan saya sama sekali tidak memiliki kewenangan terkait kasus-kasus dalam perkara ini, yaitu yang melibatkan M. Syahrial, M. Azis Syamsuddin, Aliza Gunado, Ajay M. Priatna, Usman Effendy, dan Rita Widyasari,\" tambah Robin.Robin mengungkapkan ia tidak menerima tuntutan yang sama terhadap dirinya bila dibanding dengan Juliari Batubara. \"Sebagai warga negara dan masyarakat, saya merasakan ketidakadilan atas tuntutan JPU yang menyamakan saya dengan tuntutan menteri yang pada faktanya menerima uang jauh lebih besar ketimbang saya dengan kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu saya memohon keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim,\" ungkap Robin.Dalam perkara ini Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan menerima suap senilai Rp11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara dugaan korupsi di KPK.Robin diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.322.577.000 yang bila tidak dipenjara maka akan dipidana selama 2 tahun.Stepanus Robin bersama rekannya advokat Maskur Husain dinilai terbukti menerima suap terkait lima perkara di KPK, yaitu pertama menerima suap dari mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebesar Rp1,695 miliar untuk mengamankan penyelidikan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak naik ke tahap penyidikan. Perkara kedua, Robin dan Maskur mendapatkan Rp3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp513,29 juta) atau senilai total Rp3,613 miliar dari mantan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsudin dan mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.Perkara ketiga, Robin dan Maskur mendapatkan Rp507,39 juta dari Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna tidak terseret dalam penyidikan perkara bansos di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.Perkara keempat, Robin dan Maskur mendapatkan Rp525 juta dari Usman Effendi, narapidana kasus korupsi hak penggunaan lahan di Tenjojaya yang sedang menjalani hukuman 3 tahun penjara.Perkara kelima, Robin dan Maskur mendapatkan uang sejumlah Rp5.197.800.000 dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. (sws)
300 Warga Binaan Rutan Kolaka Sudah Divaksin
Kolaka, FNN - Sebanyak 300 warga binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sudah menerima vaksin dosis pertama dan kedua yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat.Kepala Rutan Kolaka Tutut Jemi Setiawan yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Senin, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat melaksanakan vaksin bagi warga binaan yang dilaksanakan di aula rutan itu.\"Gelombang pertama 120 orang warga binaan yang divaksin dan gelombang kedua 180 orang sehingga total 300 warga binaan sudah menerima vaksin,\" katanya.Saat ini, kata Jemi, keluarga warga binaan yang akan berkunjung ke rutan tidak diperbolehkan untuk bertemu tatap muka guna menghindari penyebaran virus COVID-19.Dengan demikian, kata dia, pihaknya menyiapkan tiga unit komputer untuk \"video call\" gratis bagi warga binaan guna bertemu dan bertatap muka dengan keluarga sehingga terhindar dari penyebaran virus itu.\"Yang diperbolehkan rutan hanya berupa titipan barang dari keluarga warga binaan,\" ungkap Jemi.Jemi berharap setelah dilakukan vaksin maka warga binaan dapat terhindar serangan virus Corona sehingga saat pandemi berakhir mereka bisa hidup normal dan bisa bertemu dengan keluarga secara langsung.Sebelumnya Lapas Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan vaksinasi 300 warga binaan pemasyarakatan (WBP) guna meningkatkan imun tubuh mereka sehingga meminimalkan terjangkit COVID-19.Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Abdul Samad Dama mengatakan vaksinasi ratusan warga binaan pemasyarakatan bekerja sama dengan Polres Kendari.\"Kami bersinergi dengan Kepolisian Resor (Polres) Kendari melakukan vaksinasi WBP guna menyukseskan program pemerintah mengenai percepatan vaksinasi kepada seluruh masyarakat,\" katanya.Dia menyampaikan vaksinasi COVID-19 untuk WBP merupakan bentuk perhatian Kemenkumham Sultra, khususnya Lapas Kelas IIA Kendari guna membantu program pemerintah dalam percepatan cakupan vaksinasi 70 persen hingga akhir Desember 2021.\"Ini bentuk perhatian kami terhadap program pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab kami untuk menjauhkan COVID-19 dari seluruh WBP yang berada di Lapas Kendari,\" ujar dia. (sws)
POPULER
