ALL CATEGORY
Pemkot Surabaya Didorong Buat Museum di Kawasan Religi Ampel
Surabaya, FNN - membuat museum di Kawasan Religi Sunan Ampel agar barang-barang berharga peninggalan sejarah masa lalu tidak hilang.Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony di Surabaya, Minggu, mengatakan, museum tersebut bisa digunakan untuk wisata, ziarah dan juga sebagai tempat kajian sejarah.\"Jadi ada bukti-bukti benda purbakala yang menginterpretasikan masa lalu di Kota Pahlawan yang perlu dirawat,\" katanya.Menurut dia, benda purbakala berupa dua struktur batu candi tersebut ditemukan di kawasan religi Sunan Ampel beberapa hari lalu. Batu yang tidak lazim dalam struktur candi berbahan batu andesit (padas) dengan panjang sekitar 80 sentimeter, lebar 60 sentimeter, ketebalan 20 sentimeter.\"Benda bersejarah tersebut diduga menjadi peninggalan pra Kerajaan Majapahit,\" ujarnya.Menurut dia, batu-batu ini tidak pernah ditemukan di Surabaya. Untuk itu, ia mengapresiasi takmir dan pengurus kawasan Wisata Religi Ampel yang masih menjaga barang-barang yang dapat digunakan sebagai bahan penceritaan masa lalu.Ia memperkirakan, bisa saja masjid itu berdiri di atas tempat suci umat Hindu. \"Tapi kami mohon masyarakat tidak memandang sebagai upaya penghilangan bangunan suci umat Hindu. Ini yang harus dikaji dan digali lebih dalam,\" katanya.Thony mengatakan, benda-benda tersebut akan diidentifikasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Surabaya dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan dalam waktu dekat ini. (mth)
Hong Kong Gelar Pemilu Legislatif, 10.000 Polisi Dikerahkan
Beijing, FNN - Hong Kong menggelar pemilihan umum legislatif (LegCo) pada Minggu mulai pukul 08.30 hingga 10.30 waktu setempat (09.30-11.30 WIB).Sedikitnya 10.000 ribu polisi dikerahkan, baik yang berseragam maupun tidak, termasuk pasukan khusus untuk menjamin kelancaran pemilu, demikian Komisioner Pasukan Kepolisian Hong Kong (HKPF) Raymond Siu Chak Yee kepada pers.Pihaknya menegaskan tidak akan memberikan toleransi apa pun kepada para perusuh.Komisi pengawas disiplin juga mengeluarkan surat jaminan penahanan baru terhadap sejumlah aktivis, seperti Nathan Law yang menyerukan golput.Nathan dan Ted Hui Chi Fung serta beberapa mantan anggota parlemen dan dewan distrik setempat yang berada di luar negeri, tapi terus menyerukan golput.Secara umum situasi di Hong Kong menjelang pemilu aman dan terkendali.Beberapa warga mengaku menerima pesan tertulis dari otoritas setempat untuk melakukan pemungutan suara pada Minggu pagi.Sedikitnya 500 unit taksi telah dipasangi spanduk yang berisi ajakan kepada masyarakat setempat untuk memenuhi hak pilihnya.Dalam satu tahun terakhir sejumlah aktivis di Hong Kong ditangkap dan diadili sebagai akibat dari aksi unjuk rasa menolak diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional. (mth)
Pencak Silat Menuju Olimpiade
Jakarta, FNN - Musyawarah Nasional ke-15 Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) di Bogor 15-18 Desember lalu mengusung tema \"Indonesia maju, pencak silat menuju Olimpiade\".Impian besar itu tidak mustahil namun juga bakal melalui jalan panjang seperti dialami misalnya oleh taekwondo dan karate sebelum keduanya resmi dimainkan dalam Olimpiade. Bahkan setelah debut dalam Olimpiade Tokyo 2020 karate tak dipertandingkan dalam Olimpiade Paris 2024.Cita-cita besar memasukkan pencak silat dalam gelanggang Olimpiade patut didukung siapa pun, karena ini juga memuliakan warisan asli bangsa yang sarat sejarah dan juga memuat karakter, budaya dan seni asli Nusantara.Ini lebih dari sekadar olahraga dan Olimpiade, namun juga soal nasionalisme dan mempromosikan nilai, budaya dan karakter nasional ke pentas global.Tetapi seperti disebut Ketua Umum Pengurus Besar IPSI Prabowo Subianto, cita-cita besar ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, kerja keras dan kesediaan untuk belajar kepada siapa pun.Dan di antara yang bisa menjadi referensi belajar adalah dari bagaimana taekwondo dan karate naik level ke puncak gengsi Olimpiade.Seperti pencak silat, sebelum masuk Olimpiade taekwondo yang produk asli budaya Korea ini juga terlebih dahulu mengorganisasikan diri dengan yang pertama mendirikan Asosiasi Taekwondo Korea (KTA) pada 1959.Ternyata KTA lebih belakangan didirikan ketimbang IPSI yang justru sudah ada sejak 18 Mei 1948.Padepokan-padepokan silat di Indonesia juga sudah dikenal jauh sebelum negara ini merdeka, sebaliknya Korea baru mendirikan Kukkiwon atau akademi nasional taekwondo pada 1972.Setahun setelah itu pada 1973, Kukkiwon dan KTA membentuk Federasi Taekwondo Dunia (WTF). Tahun ini juga mereka menggelar kejuaraan internasional pertama di Seoul. Sejak itu pula Korea berupaya keras memasukkan taekwondo dalam Olimpiade.\"Kerja keras\' seperti diucapkan Prabowo dalam kaitan mengolimpiadekan pencak silat, adalah kata yang tepat untuk melukiskan upaya dan komitmen besar para pemangku kepentingan di Korea guna mengolimpiadekan taekwondo.Pada 1974 taekwondo masuk American Athletic Union (AAU) dalam kaitannya dengan menetapkan standar untuk taekwondo tapi juga mengadopsi standar WTF.Beberapa tahun kemudian WTF bertransformasi menjadi World Taekwondo atau Taekwondo Dunia yang terdengar lebih membumi untuk dunia.Semakin digandrungiSetahun kemudian taekwondo mengafiliasikan diri dengan General Associiation of International Sports Federation (GAISF) yang aktif bekerja sama dengan Olimpiade dan mempromosikan kerjasama antara federasi-federasi olahraga internasional. Lima tahun setelah itu Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengakui taekwondo.Setelah dipertandingkan dalam World Games, taekwondo menjadi cabang eksibisi dalam Olimpiade Seoul 1988 dan Olimpiade Madrid 1992. Selama waktu itu pula taekwondo masuk berbagai event dan multievent internasional terkemuka.Akhirnya taekwondo melakukan debut sebagai olahraga resmi Olimpiade pada Olimpiade Sydney 2000. Sejak Sydney itu pula taekwondo dipertandingkan dalam setiap Olimpiade.Kisah kurang lebih sama terjadi pada karate yang baru menjalani debut Olimpiade di Tokyo 2020, namun di Paris 2024 karate tak lagi dipertandingkan dalam Olimpiade.Karate dikenal di mana-mana, bahkan masuk dunia pop di mana aktor-aktor seperti Chuck Norris, Cobra Kai sampai Jaden Smith mempopulerkan olahraga ini lewat film-film yang terbilang sukses seperti \"The Karate Kid\".Namun setelah puluhan tahun dikampanyekan masuk Olimpiade, karate baru bisa resmi dipertandingkan pada Olimpiade Tokyo empat bulan lalu.Dibandingkan dengan pencak silat yang sudah dipraktikkan berabad-abad, karate baru populer di Jepang awal abad ke-20 setelah menyebar dari Okinawa.Esensi sejati karate jauh lebih dari sekadar memukul dan menendang karena olahraga ini juga sudah menjadi bagian dari filosofi hidup, terutama bagi yang mempraktikkannya, persis seperti pencak silat di Indonesia.Para pengurus karate sudah mendorong keras agar cabang ini masuk Olimpiade sejak 1970-an, tetapi baru di Tokyo 2020, karate dipertandingkan.Seperti halnya taekwondo, karate berusaha memadankan aturan-aturan bertanding dengan standar internasional, bahkan Federasi Karate Dunia (WKF) sudah menyederhanakan aturan-aturan kompetisi sebelum masuk Olimpiade.Kini keduanya sudah masuk Olimpiade dan ini menciptakan demam taekwondo dan karate yang membuatnya semakin digandrungi, termasuk oleh anak-anak dan kaum muda.Pembibitan pun menjadi lebih luas dan lebih mudah, sementara turnamen semakin banyak dan kian sering diadakan.Akibat lainnya adalah kebanggaan nasional meningkat dan industri olahraga kian bergairah karena popularitas olahraga hampir selalu berkaitan dengan sponsor dan komersialisasi yang menjadi bagian penting dalam olahraga modern.Lebih Mendunia LagiYang tak kalah pentingnya budaya dan nilai lokal menjadi mendunia sehingga membantu mengglobalkan karakter-karakter istimewa nasional yang bisa memberikan sumbangan kepada khasanah budaya global, apalagi UNESCO pada 13 Desember 2019 sudah menyatakan pencak silat sebagai warisan budaya dunia.Pencak silat juga bisa seperti itu, jika dikelola seperti Korea dan Jepang mengelola taekwondo dan karate, dan jika dikelola sekeras mungkin serta melibatkan semua kalangan seperti diinginkan Prabowo Subianto. Apalagi pencak silat bukan semata olahraga.Setidaknya ada empat aspek utama yang melekat dengan pencak silat, yakni aspek mental spiritual yang berkaitan dengan kepribadian serta karakter mulia seseorang. Lalu aspek seni budaya di mana salah satunya menggambarkan bentuk seni, musik dan busana tradisional.Ketiga, aspek bela diri yang mendorong kepercayaan tinggi dan ketekunan sehingga menguatkan karakter pribadi seseorang yang pastinya penting pula dalam kaitannya dengan pembangunan karakter nasional.Dan tentu saja ada aspek olahraga yang membuat pencak silat juga berkaitan dengan kompetisi dan prestasi.Adalah pencak silat yang berperan lebih bear dalam mengerek posisi Indonesia pada Asian Games 2018.Nilai-nilai luhur dalam keempat aspek ini mesti dilestarikan dan dipromosikan kepada dunia.Caranya tentu bukan hanya lewat turnamen-turnamen, namun juga bisa dikuatkan lebih dalam dunia populer seperti film yang bisa membuat pencak silat dikenal dalam spektrum lebih luas.Pun dengan acara-acara kebudayaan seperti sering digelar kedutaan besar-kedutaan besar Indonesia di seluruh dunia guna melengkapi eksibisi seni dan budaya Nusantara yang kerap memasukkan pula kekayaan kuliner Indonesia.Semua itu semestinya sejalan dengan langkah-pangkah seperti Korea dan Jepang menduniakan taekwondo dan karate dengan merangkul globalitas dan menyandingkannya dengan lokalitas, selain dengan kian mendekatkan lagi keorganisasiannya kepada dunia.Federasi Taekwondo Dunia (WTF) yang tujuh tahun didirikan sebelum International Pencak Silat Federation (IPSF) berdiri pada 11 Maret 1980, telah berganti nama menjadi World Taekwondo yang terkesan semakin menjadi milik dunia.Yang juga tak kalah penting adalah menggerakkan semua pemangku kepentingan, selain mengajak figur-figur mendunia, entah atlet atau bahkan pelaku sinema, guna lebih menduniakan pencak silat.Pokoknya, segala upaya harus ditempuh demi kian mengglobalkan pencak silat sampai semua orang merasa olahraga bela diri khas Nusantara ini layak pentas dalam Olimpiade. (mth)
BKKBN dan Tanoto Foundation Kembangkan Modul Pengetahuan Gizi Keluarga
Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama dengan Tanoto Foundation mengembangkan sebuah modul pengetahuan dan praktik pemberian gizi pada keluarga sebagai bentuk inovasi dalam pencegahan stunting (anak lahir dalam keadaan kerdil). “Melalui kerja sama BKKBN dan Tanoto Foundation, akan dikembangkan model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB) melalui penyusunan modul lanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberian gizi rumah tangga,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Minggu. Nopian menuturkan, modul itu dibuat tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan gizi di dalam keluarga saja. Tetapi juga sebagai media yang dapat meningkatkan kualitas tim pendamping keluarga. Nantinya lewat modul tersebut, akan dikembangkan sebuah model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB), yang dianggap dapat menjadi salah satu layanan efektif pada masyarakat dalam mewujudkan perubahan perilaku di tingkat keluarga, khususnya dalam pemberian asupan gizi ibu dan anak. Melalui model kelas pengasuhan itu pulalah pihaknya akan lebih menyempurnakan peran kampung keluarga berkualitas dan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Termasuk penggunaan pendekatan desain berbasis masyarakat atau People Driven Design. Dengan demikian selain intervensi spesifik yang digencarkan melalui sektor kesehatan dan jangka pendek, intervensi gizi sensitif dapat berjalan dengan optimal khususnya dalam mengatasi dan mencegah terjadinya stunting pada anak selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). “Diperlukannya pengasuhan yang baik pada 1.000 HPK, yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 tahun),” tegas dia. Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry mengatakan modul tersebut akan membantu para kader untuk mengedukasi keluarga dan bersinergi dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat. Ia mengaku mengapresiasi semangat BKKBN dan berharap penyusunan modul tersebut, dapat bermanfaat bagi tim pendamping keluarga. Karena disusun dengan menggunakan referensi program prioritas BKKBN maupun program serta praktik baik dari kementerian lain, termasuk dari pihaknya. “Untuk itu, Tanoto Foundation menyambut baik inisiatif BKKBN untuk menyusun modul kelas pengasuhan yang akan fokus membahas permasalahan terkait pencegahan dan penanganan stunting”, ucap Eddy. (mth)
BKKBN dan Tanoto Foundation Kembangkan Modul Pengetahuan Gizi Keluarga
Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama dengan Tanoto Foundation mengembangkan sebuah modul pengetahuan dan praktik pemberian gizi pada keluarga sebagai bentuk inovasi dalam pencegahan stunting (anak lahir dalam keadaan kerdil). “Melalui kerja sama BKKBN dan Tanoto Foundation, akan dikembangkan model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB) melalui penyusunan modul lanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberian gizi rumah tangga,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Minggu. Nopian menuturkan, modul itu dibuat tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan gizi di dalam keluarga saja. Tetapi juga sebagai media yang dapat meningkatkan kualitas tim pendamping keluarga. Nantinya lewat modul tersebut, akan dikembangkan sebuah model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB), yang dianggap dapat menjadi salah satu layanan efektif pada masyarakat dalam mewujudkan perubahan perilaku di tingkat keluarga, khususnya dalam pemberian asupan gizi ibu dan anak. Melalui model kelas pengasuhan itu pulalah pihaknya akan lebih menyempurnakan peran kampung keluarga berkualitas dan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Termasuk penggunaan pendekatan desain berbasis masyarakat atau People Driven Design. Dengan demikian selain intervensi spesifik yang digencarkan melalui sektor kesehatan dan jangka pendek, intervensi gizi sensitif dapat berjalan dengan optimal khususnya dalam mengatasi dan mencegah terjadinya stunting pada anak selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). “Diperlukannya pengasuhan yang baik pada 1.000 HPK, yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 tahun),” tegas dia. Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry mengatakan modul tersebut akan membantu para kader untuk mengedukasi keluarga dan bersinergi dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat. Ia mengaku mengapresiasi semangat BKKBN dan berharap penyusunan modul tersebut, dapat bermanfaat bagi tim pendamping keluarga. Karena disusun dengan menggunakan referensi program prioritas BKKBN maupun program serta praktik baik dari kementerian lain, termasuk dari pihaknya. “Untuk itu, Tanoto Foundation menyambut baik inisiatif BKKBN untuk menyusun modul kelas pengasuhan yang akan fokus membahas permasalahan terkait pencegahan dan penanganan stunting”, ucap Eddy. (mth)
Capres Independen: Solusi Gaduh Presidential Threshol
Kita tentu tidak ingin negeri ini gaduh berkepanjangan. Tetapi, bisa dipastikan pula kita juga tidak ingin membiarkan aturan yang nyata-nyata mengangkangi demokrasi menjadi kenikmatan segelintir kelompok, dan pada saat yang sama menginjak-injak hak warga negara lain. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD di MPR BUKANNYA semakin baik, pascareformasi negara malah semakin rusak. Hutang menumpuk, demokrasi ambruk, ekonomi hancur, hukum tebang pilih, kohesivitas sosial merenggang, oligarki mekar, dan negara terkesan didikte asing. Di satu sisi pidato pemimpin bangsa menggelorakan semangat kemajuan, namun di sisi lain realitas acapkali memunggunginya. Mahasiswa sampai menggelari presiden kita The King of Lip Service, raja pembohong. Kualitas bangsa memang ditentukan oleh mutu kepemimpinan. Apa yang ada sekarang, itulah buah dari pilihan kita. Tetapi pilihan rakyat tidak terlepas dari cara kita membentuk sistem pemilihan presiden. Jika sistemnya hanya memungkinkan memilih A atau B (dan maksimal C), rakyat tiada opsi kecuali memilih golput (golongan putih) yang justru semakin menyesatkan. Pangkal soalnya ada pada aturan presidential threshold atau syarat ambang batas pengajuan calon presiden oleh partai politik. Saban menjelang pemilu, aturan ini ramai digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu adalah sinyal bahwa presidential threshold penuh anomali, tidak adil, dan bahkan tidak relevan. Hanya sepekan, sudah empat pihak yang mengajukan gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugatnya berbagai pihak, dari kalangan oposisi seperti Presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), Gatot Nurmantyo hingga petinggi partai pendukung pemerintah Ferry Yuliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dua kolega saya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fachrul Razi dan Bustami Zainudin, juga ikut menggugat. Sebelumnya, presidential threshold telah beberapa kali digugat ke MK, antara lain oleh ekonom senior Rizal Ramli dan Faisal Basri, mantan Pimpinan KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) Busyiro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, Ketua Partai Idaman H. Rhoma Irama, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman, pakar komunikasi politik Effendy Ghazali, dan beberapa lainnya. Namun, gugatan mereka dimentahkan MK. Di luar mereka yang berperkara di MK, tidak sedikit organisasi masyarakat sipil yang meminta presidential threshold dihapus atau menjadi nol persen. Sebut saja KNPI (Kominte Nasional Pemuda Indonesia) dan Perludem. Sejumlah partai juga menyuarakan penolakannya, seperti PAN, Demokrat dan PKS. Ketua KPK, Firly Bahuri menyatakan pemberlakuan Presidential Threshold berpotensi besar memicu korupsi, sementara mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono setuju nol persen. Pun, tidak sedikit pakar hukum tata negara menentang presidential threshold. Dinamika itu menegaskan, ada problem mendasar pada aturan ambang batas pencalonan presiden. Plus-minusnya telah menjadi diskursus berpuluh tahun, sehingga dengan mudah kita temui di media massa. Saya sendiri telah beberapa kali menulis soal ini. Kini, yang mendesak dilakukan adalah mencari jalan keluar. Secara hukum, menggugat ke MK adalah solusi paling popular. Ada solusi lain jika presiden menginginkan. Presiden bisa berinisiatif menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang)) sebagaimana tuntutan Ketua Dewan Kehormatan petinggi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Memang, dilemanya cukup ruwet. Perppu menuntut “kegentingan yang memaksa” sehingga debat soal indikator situasi genting dipastikan akan alot. Lagi pula, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sering menyatakan, Jokowi adalah petugas partai. Sementara PDIP menolak dihapuskannya presidential threshold. Kolega saya di Badan Pekerja MPR, yaitu politisi PDIP Hendrawan Supratikno bahkan memandang angka ambang batas pencalonan presiden idealnya 30 persen, lebih tinggi 10 persen dari yang berlaku saat ini. Jika Perppu tidak memungkinkan, solusi lainnya bisa diinisiasi DPR. Namun, agaknya sulit berharap lebih ketika presidential threshold telah membuai dan membuat nyaman partai-partai besar. Saking sulitnya, anggota DPR sendiri bahkan menyerukan agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa ramai-ramai mengepung senayan. Seruan ini diajukan oleh Fadli Zon, anggota DPR dari Fraksi Grindra. Kita tentu tidak ingin negeri ini gaduh berkepanjangan. Tetapi, bisa dipastikan pula kita juga tidak ingin membiarkan aturan yang nyata-nyata mengangkangi demokrasi menjadi kenikmatan segelintir kelompok, dan pada saat yang sama menginjak-injak hak warga negara lain. Konstitusi menjamin setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Lalu apa solusinya? Mantan Pimpinan DPD, Laode Ida beberapa saat lalu menuliskan gagasan jalan tengah di salah satu media. Menurut Laode, aspirasi presidential threshold tidak realistis jika dikaitkan dengan representasi politik di Indonesia. Mengapa? Karena parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen dipandang legitimatif mengusung pasangan calon presiden. Laode lalu mengusulkan agar, pertama, parpol yang masuk parliamentary threshold otomatis sudah memiliki legitimasi hukum dan legitimasi rakyat untuk mengusung capres. Kedua, dengan melihat basis dukungan fraksi di MPR yang berarti DPD sebagai salah satu fraksi di MPR pantas dan legitimat untuk mengusung capres/cawapres. Gagasan itu cukup rasional dan menarik didiskusikan. Namun, semakin 1aspiratif penyelenggaraan pemilu, tentu akan semakin berkualitas. Oleh karena itu, perlu upaya membuka saluran seluas-luasnya bagi partisipasi anak bangsa yang merasa punya kemampuan memimpin negeri. Dalam perspektif itu, selain opsi capres/cawapres dari fraksi-fraksi di MPR (DPR dan DPD), layak dipertimbangkan opsi tambahan ketiga yakni Capres/Cawapres Independen. Capres Independen memungkinkan warga bangsa yang merasa siap dan mampu memimpin negeri mendapatkan salurannya. Hal-hal teknis menyangkut kualifikasi, syarat, dan ketentuannya bisa dibicarakan dan diperketat melalui aturan perundangan. Bobotnya tentu harus sebanding dengan mereka yang maju melalui fraksi di MPR. Yang jelas, Capres independen meluaskan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu. Hal tersebut bukan tab. Sebab, dalam pemilihan kepala daerah, keabsahan calon kepala daerah independen telah kita sepakati. Lalu, kenapa hal yang sama tidak dilakukan dalam kontestasi kepemimpinan nasional? Bukankah substansinya sama? Jika saluran partisipasi rakyat diperluas, silahkan parpol mengatur presidential threshold setinggi mungkin. Sebab, problem utama presidential threshold adalah mengebiri hak warga negara yang ingin maju, namun tidak mendapatkan dukungan parpol. Hal itu dapat dipecahkan melalui Capres independen.
TNI AL: Temuan Benda Mirip Tank di Perairan Natuna Tidak Berbahaya
Natuna, FNN - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang menyatakan bahwa penemuan benda menyerupai tank (kendaraan tempur) oleh pekerja migas di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak berbahaya.\"Iya, memang betul ada temuan benda mirip tank, tapi tidak berbahaya,\" kata Kepala Dinas Penerangan Lantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay, Sabtu.Menurut dia, benda tersebut milik perusahaan migas Star Energy dari rig blok kakap yang melakukan pengeboran di Laut Natuna.\"Pihak perusahaan sudah mengakui hal itu. Benda itu hanyut sendiri,\" ujarnya.Saat ini kapal perang dari unsur KRI Gugus Tempur Laut (Guspurla) sudah merapat ke lokasi benda tersebut.Sementara itu, Lantamal IV belum bisa mendekat ke sana karena cuaca ekstrem.\"Kami belum dapat informasi apakah sudah dievakuasi atau belum,\" kata Saul.Penemuan benda mirip tank itu sempat viral di media sosial Facebook dan WhatsApp, khususnya di kalangan warga Natuna sejak Kamis (16/12).
Apa Itu Gerakan 'GELORAKAN GEN-170' Yang Bakal Dicanangkan Anis Matta di Tangsel, Banten?
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta bakal mencanangkan secara resmi gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' secara serentak di 34 DPW Partai Gelora se-Indonesia pada saat peringatan Hari Ibu, Rabu (22/12/2021) mendatang. Pencanangan gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' ini, dipusatkan di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, yang akan dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Menurut Anis Matta, \'GELORAKAN GEN-170\' adalah gerakan bersama mewujudkan anak-anak Indonesia yang cukup dalam gizi dan tumbuh kembang yang ditandai dengan tinggi rata-rata 170 cm. \"Distribusi nutrisi penting bagi kita untuk pembentukan postur fisik manusia Indonesia, tumbuh menjadi orang yang kuat. Kami akan memulai gerakan yang saya sebut sebagai Generasi 170 (GEN 170). Kita mulai dari faktor tinggi badan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021). Anis Matta menegaskan, gerakan GELORAKAN GEN-170 (Generasi tinggi badan 170) adalah sebagai salah satu dasar untuk Indonesia Menuju Kekuatan 5 Besar Dunia. \"Ini sangat fundamental untuk memulai perjalanan dalam membangun masyarakat Indonesia yang unggul, dimulai dari sejak anak itu ada dalam kehamilan sampai masa pertumbuhan. Nutrisinya harus diperhatikan, karena fondasi dari satu negara yang kuat itu adalah masyarakatnya yang kuat,\" tegasnya. Ketua Panitia \'GELORAKAN GEN-170\' Ari Saptono mengatakan, dalam kegiatan ini Partai Gelora akan memberikan nutrisi dan vitamin D secara serentak di 34 DPW. \"Taglinenya adalah \'Ibu Sehat Bayi Hebat\'. Program ini antara lain membantu Ibu-ibu hamil untuk menjaga kesehatan, proses kehamilannya, pertumbuhan janinnya dan balita yang dilahirkan,\" kata Ari Saptono. Ketua Bidang Komunikasi DPN Partai Gelora ini menambahkan, gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' juga bertujuan untuk menurunkan tingginya angka kematian ibu (AKI)angka kematian bayi (AKB) dan mencegah terjadinya stunting (kerdill). \"Untuk mensukseskan ini, Partai Gelora akan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya generasi bangsa yang unggul,\" katanya. Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati mengatakan, gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' merupakan bagian dari program \'Pintarnya Perempuan Indonesia (PiPI Gelora). \"PiPI adalah forum perempuan untuk saling berbagi ilmu yang dikemas dengan adanya sharing ilmu tentang kesehatan perempuan dan anak-anak, pengembangan diri dan pemberdayaan perempuan,\" kata Ratih Sanggarwarti. Kami yakin sekali seorang hadir di PiPI maka ia akan ketagihan hadir lagi dan akan mengajak temannya untuk hadir bersamanya, terangnya. Karena itu, Ratih berharap dengan gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' ini, Indonesia menjadi bangsa maju, unggul dan mudah dalam meraih berbagai prestasi. \"GEN 170 ini akan menjadikan bangsa yang jauh dari ketertinggalan, maju dan mudah meraih prestasi. Kita akan akan terus menerus berpartisipasi untuk meningkatkan asupan gizi agar anak tumbuh menjadi generasi unggul,\" ujarnya. (sws)
Gibran Mengaku Terima Sejumlah Instruksi dari Presiden Jokowi
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku menerima sejumlah instruksi dari Presiden Joko Widodo saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pulang ke Solo sejak Jumat (17/12).\"Ya ada beberapa instruksi, salah satunya penanganan COVID-19 di Kota Solo,\" kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.Selain itu, ia juga menerima arahan terkait pemulihan ekonomi dan proyek pembangunan fisik di kota itu. Terkait dengan kepulangan Presiden Jokowi ke Solo, ia mengaku hanya bertemu sebentar.\"Iya, jemput Ethes (putra Gibran) diajak ke Jogja. Sampai Sumber sekitar jam 7 (19.00 WIB) habis Maghrib,\" katanya.Sementara itu, terkait dengan upayanya dalam penanganan COVID-19 menyusul sudah masuknya varian Omicron ke Indonesia, pihaknya hingga saat ini terus melakukan pengawasan.\"Iya, (persiapannya) sama varian Delta kemarin. Bedanya kalau sekarang alatnya siap semua, mungkin kita paling siap,\" katanya.Ia membandingkan saat memuncaknya varian Delta di Indonesia, vaksinasi di Kota Solo masih rendah serta terjadi kelangkaan obat dan oksigen untuk penanganan pasien positif COVID-19.\"Vaksinasinya belum tinggi, terjadinya kelangkaan obat, kelangkaan oksigen. Kalau sekarang siap, warga juga ,\'aware\' (peduli) dalam menghadapi pandemi,\" katanya. (sws, ant)
INFID Dorong Pemda, DPRD, dan Masyarakat Wujudkan Kabupaten/Kota HAM
Jakarta, FNN - Senior Program HAM dan Demokrasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Abdul Waidl mendorong kerja sama antara pemerintah daerah (pemda), DPRD, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan kabupaten/kota HAM di seluruh Indonesia. “Kalau kita berbicara konsep kabupaten/kota HAM, ini tentu saja mengandalkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, pemangku kepentingan lain, dan dari sektor bisnis,” ujar Abdul Waidl saat menjadi pemateri webinar nasional bertajuk “Peran Negara dalam Mewujudkan Kota Ramah HAM” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Fakultas Hukum Untag Sby, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Melalui kerja sama itu, ujar dia, upaya mewujudkan penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia pun dapat diterapkan secara optimal di Indonesia. Selama ini, Abdul Waidl memandang sebagian besar pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat, beranggapan bahwa kewajiban menegakkan prinsip HAM merupakan tugas pemerintah pusat.\"Selama ini, orang berpikir bahwa yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi warga negara adalah negara di pemerintah pusat. Selama ini, ketika berbicara negara selalu diafiliasikan pada pemerintah pusat,\" ujar dia.Padahal, kata dia lagi, pemerintah daerah pun berkewajiban untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia dapat memperoleh pelayanan dan pemenuhan HAM secara baik, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.Kemudian, ia juga menyampaikan INFID bekerja sama dengan Komnas HAM, Kantor Staf Kepresidenan, dan pemerintah kota/kabupaten melalui Festival HAM 2021 memang telah menggiatkan terwujudnya kabupaten/kota HAM. Meskipun begitu, kata Abdul Waidl, pengimplementasian kabupaten/kota yang ramah dan peduli terhadap HAM tidak hanya bergantung pada pihak-pihak tersebut, tetapi juga melalui kerja sama yang baik antara seluruh unsur di dalam daerah.“Jadi, semua harus bersama-sama mengupayakan dan mewujudkan agar prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat sungguh-sungguh diterapkan dalam pembangunan di daerah,” katanya pula. (sws, ant)
POPULER
