ALL CATEGORY
Menyebut Buzzer Sebagai Aktivis Fitnah
Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari Para buzzer-buzer itu mungkin saja menganggap rezim ini berkuasa selamanya. Menikmati bayaran secara ekonomi dan dilindungi kekuasaan untuk jangka waktu yang lama. Mabuk dan terlena merusak tatanan nilai baik sosial, moral, dan agama. Buzzer-buzzer istana itu merasa nyaman mengais rupiah dengan cara fitnah dan membakar konflik sosial. Mereka tak sadar, tak ada pesta yang tak berakhir. Mereka lupa, sejatinya mereka berada dalam penantian hukuman sejarah dan pengadilan rakyat. Saat dimana kekuasaan rezim tak mampu lagi melindungi dirinya, apalagi diri mereka sendiri. Banyak cara orang menjalani hidupnya. Mulai dari memilih aktifitas dan pekerjaan, menggeluti hobi hingga menjalani relasi dan interaksi sosial. Semuanya itu menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi pribadI yang berkolerasi dengan keluarga, masyarakat, negara dan bangsa. Pada titik dan momen tertentu seseorang bisa menentukan hidupnya seberapa besar pengaruh dirinya pada sistem sosial yang ada. Menjadi orang biasa pada umumnya, orang berjiwa besar atau orang dengan pikiran kerdil dan picik sekalipun. Bercita-cita memberi kemaslahatan atau menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Ia bisa menentukan untuk menjadi pahlawah atau penghianat. Menjadi pemenang atau pecundang. Seperti kata orang bijak, \'jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikian pada negara\'. Menjadi manusia yang membangun atau menghancurkan negara. Ketika seseorang berada dalam strukur sebuah sistem baik di lingkungan pemerintahan atau sektor swasta. Tentunya akan menghadapi kondisi dan dinamika yang berbeda, baik pada hubungan personal, menyikapi peraturan yang berlaku maupun menghadapi tantangan pekerjaan dan lingkungan yang ada. Begitu juga dengan orang yang menginginkan tetap berada di luar sistem. Menjadi lebih bebas, tanpa tekanan dan target tertentu. Dapat berimprovisasi sesuai dengan imajinasi dan keinginannya sendiri. Baik yang berada dalam \'comfort zone\' maupun wilayah \'survivel\", keduanya sama-sama dituntut untuk memiliki kemampuan lebih menyangkut adaptasi, kreatifitas dan inovasi serta kemampuan membangun inter relasi baik terhadap sesama, tanggung jawab pekerjaan dan dalam menyikapi lingkungannya. Di luar kedua pilihan itu. Seiring trend digitalisasi yang menghasilkan kemudahan dan keberlimpahan informasi. Ada aktifitas dan pekerjaan yang dikenal sebagai pendengung atau lebih populer disebut buzzer atau influencer. Kecenderungan aktifitas yang membuat, mengembangkan sekaligus mengelola informasi. Deskripsi atau narasi yang dibangun bisa berupa produk pemikiran atau gagasan yang orisinil atau melakukan diskursus terhadap isu atau wacana yang sudah berkembang. Eksplorasi ide itu bisa mewujud sebuah tesis atau antitesis. Bisa juga menjadi kritik dan otokritik. Pada tema-tema tertentu pembahasannya bisa berlandaskan ilmiah bisa juga hanya sekedar debat kusir. Dalam ranah dan akses terhadap kepentingan ekonomi dan politik. Peranan dan manuver para buzzer terkadang mengalami banyak penyimpangan. Tampilnya buzzer kuat menjadi alat agitasi dan propaganda bagi kepentingan kelompok tertentu. Bahkan dalam rangka membangun komunikasi yang masif dan membentuk opini publik yang luas. Buzzer pada akhirnya sering dipergunakan oleh kekuasaan. Bagi rezim, menciptakan dan memelihara buzzer menjadi salah satu instrumen dalam pencapaian tujuan politik tertentu. Sementara bagi para buzzer, aktifitasnya tidak lebih dari soal-soal ekonomi. Bertransformasi sebagai alat penghidupan. Buzzer-buzzer berbayar yang bergerilya dan menjelajahi komunikasi massa secara aktifitasnya. Bekerja fokus merancang, merekayasa dan menyebarkan informasi. Termasuk melakukan disinformasi jika diperlukan. Mereka dituntut efektif dan piawai melakukan kamuflase dan manipulasi informasi. Termasuk melontarkan hujatan, pelecehan, penistaan dan penghinaan pada target politik mereka. Buzzer-buzer berbayar anggaran besar ini, bersuara lantang tanpa malu, abai kesantunan dan tuna keberadaban. Mereka tak peduli apapun dampak dan resikonya. Betapaun aktifitas mereka penuh fitnah, melakukan pembelahan sosial, dan beepotensi memicu disintegrasi nasional. Anti dan Menjadi Musuh Sosial Media mainstream dan media sosial beberapa tahun belakangan ini diramaikan dengan kehadiran orang-orang seperti Ade Armando, Denny Siregar, Ade Permana (Abu Janda), Eko Kunthadi, dll. Kemunculan mereka yang lebih sering berkicau di media sosial, diidentifikasikan publik sebagai buzzer. Mereka juga dikenal sebagai buzzerRp atau buzzer berbayar. Tidak tanggung-tanggung secara terbuka, ada penegasan aktifitas mereka dibiayai APBN. Maklum, keberadaan dan eksistensi para buzzer ini marak mengiringi pilpres baik periode 2014 dan 2019. Buzzer-buzzer ini seperti menjadi sub koordinat dari pemerintahan yang dihasilkan pilpres yang dianggap paling tidak demokratis, penuh rekayasa dan memecah-belah bangsa. Polarisasi akibat pilpres itu masih menyala-nyala hingga saat ini. Perangai buzzer, khususnya Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda dan manusia-manusia sejenisnya. Dianggap publik sudah melampaui batas-batas dan kepantasan. Terutama dalam soal etika, moral dan nilai-nilai keagamaan. Mereka seakan tidak lagi bisa mengelola otak dan mengatur mulutnya. Ade Armando cs, seperti mengalami cedera pemikiran yang parah. Orang-orang yang demi urusan perut semata, dapat mengabaikan harga diri dan martabatnya. Layaknya manusia yang miskin ahlak dan menantang Tuhan. Merasa kebal hukum dan dilindungi rezim. Para buzzerRp ini angkuh dan jumawa bersilat lidah dan mengumbar permusuhan dan kebencian. Selain menjadi budak sekaligus pengecer program sekulerisasi dan liberalisasi agama, khususnya Islam. Buzzer-buzzer hina ini nekat merendahkan para ulama, tokoh bangsa, para intelektual dan akademisi negeri ini. Merasa paling pintar dan tahu banyak soal negara ini, sesungguhnya para buzzer ini sedang mempertontonkan kemunafikan dan kehinaan dirinya sendiri. Berbangga karena didukung pejabat dan bersama para pendukung rezim. Buzzer terus menyakiti rakyat yang nyata-nyata telah menjadi korban kekuasaan rezim tirani. Pada akhirnya roda sejarah yang akan menentukan di titik mana kehadiran dan eksistensi para buzzer ini berhenti dan lenyap dengan sendirinya. Bersama rezim yang selama ini menjadi tempat bergelayutnya. Atau kelak, buzzer-buzzer akan dimakan dirinya sendiri. Oleh karma yang menjadi buah pikiran, ucapan dan tindakannya. Suatu saat gelombang fitnah yang disemburkannya akan tragis menerjang dan melumat sendiri para buzzer. Hingga saat itu terjadi, rakyat hanya bisa prihatin dan berupaya mengingatkan untuk bertobat kepada para buzzer, aktifis fitnah itu. (*)
Belasan Orang di Tanjungpinang tertipu Investasi Forex
Tanjungpinang, FNN - Belasan orang di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) merasa tertipu dalam investasi forex, dengan nilai kerugian sekitar Rp2 miliar.Salah seorang korban, Ikhsan, di Tanjungpinang, Sabtu, menceritakan bahwa dirinya ditipu oleh Az, seseorang yang mengaku memiliki keahlian bermain investasi di forex.\"Dua tahun lalu saya mengenal Az, ditawarkan untuk bermain investasi di Hot Forex. Saya tergoda karena keuntungan 5 persen per bulan yang dijamin oleh Az,\" ujarnya.Ikhsan menambahkan, Az juga menjamin uang diinvestasikan di Hot Forex tidak berkurang, seandainya mengalami kerugian. Jaminan itu tertuang dalam akta perjanjian yang dibuat oleh salah seorang notaris.Keyakinan Ikhsan semakin bertambah karena sehari-hari Az \"menyelimuti\" dirinya sebagai orang yang alim.\"Rajin ibadah dan puasa. Itu juga yang membuat saya yakin,\" ujarnya pula.Keyakinan Ikhsan tersebut mendorongnya untuk mendapatkan investor yang baru, bergabung dengannya di Hot Forex. Ikhsan dan keluarganya berinvestasi sekitar Rp350 juta.Sementara sejumlah pengusaha dan warga yang memiliki berbagai profesi di pemerintahan berinvestasi dengan nilai Rp1,6 miliar.Selama tiga bulan, Ikhsan dan investor lainnya memperoleh keuntungan sesuai dengan perjanjian. Namun selanjutnya mereka hanya memperoleh kekecewaan.\"Yang ditipunya itu bukan orang sembarangan,\" ujarnya.Modus kejahatan yang dilakukan Az yakni membobol akun investasi para korban di Hot Forex. Ikhsan merasa kecewa lantaran Hot Forex tidak menginformasikan kepada dirinya sebelum maupun sesudah uang ditransfer ke rekening bank milik Az.\"Akun itu memang atas nama saya, namun uangnya bisa ditransfer ke rekening bank milik Az,\" katanya lagi.Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, Hot Forex merupakan forex ilegal.Az yang dikonfirmasi permasalahan ini, tidak menjawab seluruh pertanyaan melalui pesan singkat di WhatsApp. Kemudian Az memblokir nomor ponsel pewarta ANTARA.Para korban sampai sekarang masih mempertimbangkan untuk melaporkan Az ke pihak kepolisian. Mereka masih mencari jalan lain agar Az mengembalikan uang tersebut. (sws, ant)
Omicron Bergentayangan di Tengah Gonta-Ganti Kebijakan
Oleh Gde Siriana, Direktur Eksekutif INFUS dan Penulis Buku \"Keserakahan di Tengah Pandemi Melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Pemerintah Indonesia telah mengkonfirmasi ada satu virus Corona varian Omicron masuk ke Indonesia. Ada satu orang pasien di Wisma Atlit, seorang pekerja kebersihan, yang terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron pada 15 Desember lalu. Pemerintah dilaporkan memutuskan untuk mengunci atau lockdown Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta. Langkah yang diambil pemerintah dengan penguncian Rumah Sakit sesungguhnya sudah diatur dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 56 menyebutkan bahwa karantina rumah sakit dilakukan setelah dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit. Pasal 57 mensyaratkan rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, serta seluruh orang, barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit. Sedangkan pasal 58 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah, bahwa selama dalam tindakan karantina rumah sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Jika ditarik sedikit ke belakang, pada 19 November 2021, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022. Dijelaskannya, masyarakat tetap dapat merayakan Nataru namun dengan menaati aturan-aturan yang berlaku. Tujuan kebijakan tersebut untuk mengatur mobilitas masyarakat pada Nataru agar gelombang ketiga pandemi Covid-19 tidak terjadi. Jadi ini bisa dianggap ini merupakan antisipasi atau tindakan pro-aktif pemerintah. Merespons kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka acara International Youth Championship, yang bakal menghadirkan bintang-bintang sepakbola dari FC Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid batal digelar di Bali 2-9 Desember dan Jakarta 9-11 Desember 2021. Bahkan pada 2 Desember 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1430 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid-19, yang sejak 6 Desember lalu diunggah di situs resmi Pemprov DKI. Tetapi yang membuat masyarakat dan juga pemerintah daerah kaget adalah pada 7 Desember 2021, pemerintah pusat memutuskan untuk mengubah skema PPKM Level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema tersebut diubah menjadi pengetatan syarat perjalanan. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan. Konsekuensinya, bukan hanya Gubernur DKI yang merevisi Kepgub PPKM Nataru, tetapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga harus mencabut Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dengan menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021. Ini bukan kali pertama terjadi Menteri senior berbicara saling bertentangan, padahal bersumber dari pemberi arahan yang sama, yaitu presiden. Pada 16 Juli 2021 di Yogyakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021. Menurut Muhajir, Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko. Tetapi pada 17 Juli 2021, pernyataan berbeda disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan pemerintah mengambil pilihan sulit terkait PPKM darurat, oleh karena itu, keputusan belum bisa ditentukan langsung. Dari dua peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen krisis pemerintah dalam menanggulangi pandemi tidak banyak belajar dari kegagapan merespon pandemi sebelumnya. Dari indikator 4T Manajemen Krisis pemerintah yang pernah penulis sampaikan dalam artikel sebelumnya yaitu Tanggap, Terstruktur, Teratur dan Terukur ternyata masih belum berjalan baik. Siapa yang berwenang menyampaikan informasi, apakah kebijakan sudah sudah diputuskan dengan indikator-indikator yang teratur dilakukan (testing, tracing treatment) dan terukur (capaian dan cakupan vaksinasi, herd immunitiy, serta kesiapan pengawasan pada akses keluar-masuk negara dan mobilitas warga). Sangat jelas bahwa kebijakan yang belum matang sudah disampaikan kepada masyarakat dan semestinya disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan, atau setidaknya oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 karena prioritas dalam pemberlakukan PPKM menyangkut kesehatan masyarakat. Di dalam buku “Keserakahan Di Tengah Pandemi: Tinjauan Kritis Kepemimpinan Populis-Otoriter dan Oligarki di Indonesia”, penulis menarik kesimpulan bahwa ketidakpercayaan publik merupakan konsekuensi dari tidak tanggap dan lemahnya leadership presiden Jokowi merespon pandemi, yang bisa dilihat salah satunya dari tumpang-tindih dan gonta-ganti kebijakan yang membingungkan masyarakat. Di banyak negara dengan pemimpin populis seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden Brazil Bolsonaro, PM India Narendra Modi, dan Presiden Filipina Duterte, memiliki kecenderungan yang sama, yaitu memiliki optimis yang tidak berdasar science (misalnya terlalu dini menyatakan pandemi akan berakhir atau ekonomi akan bangkit), kepemimpinan yang ‘plin-plan’, dan tidak jujur pada angka-angka statistik. Banyak ahli pandemiolog di Eropa dan AS menyatakan bahwa badai Omicron sedang terjadi di sana disebabkan oleh 3 hal, yaitu: capain vaksinasi di sekitar 70% atau kurang, efikasi vaksin yang turun saat menghadapi serangan varian Omicron, serta lemahnya mitigasi atau mengendurnya pelaksanaan protokol kesehatan. Seharusnya ini menjadi perhatian besar pemerintah mengingat capaian vaksinasi kedua di Indonesia belum sebanyak di AS atau Eropa. Juga masih perlu dibuktikan efikasi vaksin Sinovac terhadap Omicron, yang mana paling banyak digunakan dalam vaksinasi di Indonesia. Apakah capaian-capaian itu telah berhasil membentuk imunitas komunal di atas 70%? Meskipun banyak ahli menyatakan varian Omicron tidak memberikan dampak separah varian Delta, bukan berarti pemerintah dapat meremehkannya, karena serendah apapun dampaknya pada kesehatan masyarakat tetap akan berdampak memperlambat pemulihan ekonomi. Jangan terulang ketika di bulan Juli 2021 pemerintah bingung akan memperpanjang PPKM darurat atau tidak, justru yang terjadi rumah sakit collaps. Begitu juga dengan akhir tahun ini, ketika pemerintah sibuk bergonta-ganti aturan dan kebijakan, virus Omicron justru sudah bergentayangan di sekitar kita. (*)
Peta Juan Barros 1485, dan Tragedi Nona Bong
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Juan Barros kelana Portugis yang berhasil membuat peta Jawa. Di bagian barat terdapat nama-nama Bantam, Tangeram, Tambora, Iacaterra, Caravam. Maksudnya Banten, Tangerang, Tambora, Iacaterra, atau Jacatra, atau Jakarta, (nama yang sudah dipergunakan sebelum Juan Barros), dan Karawang. Kelak Tom Pires 1512-1516 kuatkan Barros dalan peta yang dibuatnya. Tapi tanskrip Juan Barros tingkat akurasinya tinggi. Iacaterra mendekati aslinya Majakatera, land of power. CABE lain kali akan bahas Tom Pires, ia Portugis juga. Tanmbora eksplisit karena itu nama perbukitan yang membentang dari Glodok Harco sampai Jembatan Lima. Glodok batu-batu bukit. Bukit baru diratakan setelah tahun 1707. Banyak kartografi rawa di Jakarta. Ada yang menghitung jumlahnya 30. Tukang hiitung lantas ambil kesimpulan Jakarta berair. Bagaimana dengan Rawa Kutuk? Itu asalnya tempat kera. Rawa Bebek? Ada dua Rawa Bebek, di Bandengan dan Mangga Dua. Ada dua tempat dengan predikat Dua, Mangga Dua, kampung Mangga yang lebar. Pulau Kelapa Dua, pulau Kalapa yang lebar. Tapi di Pecenongan orang sebut Gang Lebar, bukan Gang Dua. Bebek bukan hewan kuliner yang lagi pop. Baik orang Caucasia mau pun Turki memahaminya sebagai perbaikan. Rawa Bebek kampung perbaikan. Kalau areal berair itu rawa-rawa bukan rawa. Pada perempat terakhir abad XIX di Rawa Bebek Bandengan tinggal seorang cokek, penyanyi gambang kromong, yang beken, panggilannya Nona Bong (foto di atas). Nona Bong pandai bernyanyi lagi pula elok dan rupawan. Banyak tauke-tauke (taipan) owner kongsi besar (konglomerasi) yang kalau jumpa pertama dengan Nona Bong langsung jato duduk. Begitu cerita orang dulu-dulu. Saweran ke Nona Bong bukan uang semata, tempo-tempo kalung dan gelang emas. Nona Bong kaya, rumahnya besar, dan di pekarangan ada pentas untuk latihan. Banyak pernyataan cinta yang diterimanya, tapi tak berbalas. Tentu bisa saja kalau ada tauke sakit hati, mau berobat ke sinshe, tidak proporsional. Nona Bong suatu pagi didapati telah wafat tanpa diketahui sebabnya. Nona Bong: Juliet yang membawa kecantikan dan kemerduan suaranya ke liang lahat, meninggalkan Romeo-romeo yang khayalnya sendiri dijilat-jilat. (*)
Komnas Perempuan Catat 816 Kasus Perdagangan Manusia pada 2017-2020
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi, mengatakan, mereka telah mencatat sebanyak 816 kasus perdagangan manusia dan 699 kasus perempuan migran melalui Catatan Tahunan sepanjang 2017-2020.“Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia menjadi urgen untuk terus dilakukan dan ditingkatkan (oleh pemerintah, red.),” kata dia, ketika menyampaikan materi dalam diskusi publik bertajuk “Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komnas Perempuan, dan dipantau dari Jakarta, Jumat.Sedangkan berdasarkan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, terdapat 30 kasus terkait perempuan migran dan 12 kasus terkait perdagangan orang. Berdasarkan dari jumlah kasus perdagangan orang dan kasus perempuan migran, Komnas Perempuan menjadikan isu perempuan pekerja sebagai isu prioritas keempat Komnas Perempuan periode 2020-2024.Adapun yang menempati isu prioritas pertama adalah konflik dan bencana, yang kemudian disusul oleh isu perempuan tahanan dan serupa tahanan yang menjadi prioritas kedua. Selanjutnya adalah isu kekerasan seksual yang menjadi prioritas ketiga.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia C Salampessy, mengungkapkan, upaya pemenuhan perlindungan pekerja migran dan keluarganya masih menghadapi tantangan dan hambatan.“Hal ini (tantangan dan hambatan) berkaitan dengan sejumlah isu, antara lain isu feminisasi kemiskinan, lingkaran kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, sistem hukum yang tidak berpihak kepada perempuan korban, serta pelanggaran hak atas peradilan yang adil,” ucap dia.Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, dia mengatakan, kasus pelanggaran hak konstitusi terhadap perempuan sering kali tidak dilihat dan tidak diperhitungkan, sebagaimana yang dihadapi oleh sejumlah perempuan migran terpidana mati di negara tujuan bekerja, serta kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yang lain.Ia mengatakan, upaya advokasi untuk pemenuhan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, serta pencegahan pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil.“Tentunya upaya tersebut perlu diperkuat dan diperluas demi terciptanya kehidupan yang adil, setara, dan bebas dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia,” kata dia. (sws, ant)
Catatan 2021 - LBH Jakarta: Aduan Terbanyak Terkait Isu Masyarakat Urban
Jakarta, FNN - Catatan Akhir Tahun 2021 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan masalah-masalah terkait perkotaan dan masyarakat urban jadi aduan terbanyak yang diterimanya sepanjang 2021.Dari total 928 aduan yang diterima oleh LBH Jakarta, dari 3.239 pelapor pada 2021, 353 di antaranya merupakan kasus-kasus terkait isu perkotaan dan masyarakat urban dengan 2.810 pelapor/pencari keadilan.“Tahun ini paling banyak berkenaan dengan (kasus) perkotaan masyarakat urban, disusul kasus perburuhan, dan kasus (hak) sipil dan politik,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana saat memaparkan Catatan akhir tahun LBH Jakarta 2021 di Jakarta, Jumat.Ia lanjut menyampaikan kasus-kasus terkait perkotaan dan masyarakat urban mencakup di antaranya aduan terhadap pelayanan publik, hak atas tanah dan tempat tinggal, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, hak atas identitas, hak pendidikan, hak atas usaha/ekonomi, dan penanggulangan bencana.Arif menyebut untuk kategori perkotaan dan masyarakat urban, aduan terhadap pelayanan publik menempati urutan teratas dengan 262 kasus, disusul oleh hak atas tanah dan tempat tinggal sebanyak 45 kasus.Terkait isu perkotaan dan masyarakat urban, Arif menyoroti masalah pengelolaan rumah susun yang cukup banyak diadukan masyarakat ke LBH Jakarta.“Rumah susun banyak mengandung kelemahan, di antaranya bagaimana orang membeli, tetapi gagal dibangun, atau ketika sudah membeli, pengelolaan didominasi, dimonopoli oleh pengembang,” terang Arif.Akibatnya, ia menjelaskan hak-hak dasar seperti air, listrik, dan layanan kebersihan pun dimonopoli oleh pengembang serta pengelolaan rumah susun.“Biaya hidup (di rumah susun) seperti bukan milik sendiri, tetapi seperti sewa. Ini problem di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami menangani beberapa kasus (terkait itu) tahun ini,” terang Direktur LBH Jakarta.Tidak hanya itu, LBH Jakarta juga menyoroti kasus pinjaman online (pinjol) yang banyak menjerat kelompok masyarakat menengah bawah dan masyarakat miskin kota.“Kasus pinjaman online tidak hanya menimbulkan korban tindak pidana karena penagihan yang tidak manusiawi, tetapi juga sampai terjadi pelecehan seksual, ancaman terhadap data pribadi, ancaman keamanan bahkan nyawa,” sebut Arif Maulana.Hasil riset LBH Jakarta menunjukkan berbagai macam problem terkait pinjol muncul karena regulasi yang mengatur pinjaman online kurang memadai.Regulasi yang ada saat ini belum memberi perlindungan bagi para peminjam atau pemakai layanan jasa keuangan nonbank, yang seharusnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Itu sebabnya pada 12 November yang lalu, LBH Jakarta mengajukan gugatan terhadap pinjol,” sebut Arif.LBH Jakarta sepanjang 2021 menerima 278 aduan terkait pinjaman online, tetapi jika diperluas sampai seluruh wilayah Indonesia, kasus terkait pinjol mencapai ribuan.“Ini yang paling mengkhawatirkan di tahun ini, apalagi kita sedang menghadapi krisis pandemi, bagaimana orang mengalami PHK, terancam secara kesehatan sehingga mereka membutuhkan bantuan sosial. (Namun), bansos dikorupsi kemudian mereka mencoba memgakses secara pribadi layanan jasa keuangan (pinjol),” terang Arif. (sws, ant)
Fahri: Indonesia Bisa Menjadi Pemimpin Negara Muslim
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Indonesia bisa menjadi pemimpin di kalangan negara-negara Muslim di dunia. Fahri Hamzah dalam keterangan diterima di Jakarta Jumat, mengatakan Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Indonesia, menurut Fahri, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sehingga Indonesia bisa menjadi pemimpin di kalangan negara-negara Muslim, sekaligus menjadi pemimpin di negara-negara demokrasi. Menurut dia, bila dikaitkan dengan perebutan pengaruh antara pakta militer baru Australia, Inggris, dan AS (AUKUS) dengan China, menurut Fahri, Indonesia harus menjadi pemimpin dan menolak menjadi \"ekor\". Fahri Hamzah menilai Indonesia tidak layak menjadi \'ekor\' dalam konflik maupun polarisasi yang terjadi di dunia. Indonesia adalah negara yang didesain untuk berada di tengah-tengah, baik secara geografis maupun nilai. \"Karena itu, Indonesia lebih cocok menjadi pemimpin,\" ujarnya. Hal itu dikatakan Fahri dalam Webinar Moya Institute bertajuk \"Perebutan Pengaruh di Kawasan Pascakapitulasi AS dari Afghanistan\". Saat ini, kata dia, bila merujuk pada Buku Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order telah terjadi konflik peradaban antara peradaban barat dengan nonbarat. Indonesia, lanjut Fahri, berada di tengah-tengah seluruh kutub itu dari segala segi. Pada kesempatan sama, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa Indonesia selayaknya menganut politik luar negeri bebas aktif dalam konstelasi politik dunia. Dengan begitu, katanya, Indonesia selalu netral dalam konflik maupun polarisasi di dunia. Lagi pula Indonesia bisa bersahabat dengan negara manapun. Namun, Hikmahanto mengingatkan politik luar negeri bebas aktif itu dipegang oleh Indonesia selama Indonesia tidak diganggu kepentingan nasionalnya. \"Ketika Indonesia sudah diganggu kepentingan nasionalnya, maka kita harus berhadapan dengan siapa pun pengganggu itu,\" ucapnya. Hikmahanto mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi. Saat ini, Indonesia memang menjalin hubungan ekonomi erat dengan China. Namun, ketika Laut Natuna Utara diganggu oleh China, maka Presiden Jokowi tegas berhadapan dengan China. \"Demikian pula terhadap Amerika Serikat. Kita bersahabat dengan Amerika, tapi ketika militer Amerika, Australia, dan Inggris itu bermanuver, Presiden Jokowi perlu menentang hal itu karena bisa memicu perlombaan senjata di Asia Pasifik,\" ujarnya. (sws, ant).
Suara Radio Butut Mengenai Toleransi
By M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan Setiap akhir tahun saat umat Kristiani akan memasuki peringatan Natal selalu saja ribut soal umat Islam dan boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal. Buzzer dan pendukung \"toleransi\" bukan saja menyerang fatwa haram mengucapkan selamat Natal tetapi juga habis habisan menganjurkan untuk mengucapkan. Kemenag Sulsel demonstratif membuat spanduk ucapan Natal. Sekelompok begal agama berpakaian kearab-araban hanya karena MUI mengharamkan ucapan Natal menuntut pembubaran MUI. Abu Janda lebih gila, dia bersayembara 50 juta bagi dalil larangan mengucapkan selamat Natal. Ketika ada netizen yang mengemukakan dalil itu maka dibalas Permadi Arya dengan kalimat cocokologi dan acungan jari tengah. Parah. Memang terasa semakin karut marut hubungan beragama di negeri ini. Isu radikalisme dan intoleransi yang dituduhkan kepada umat Islam membuat umat semakin terpojok. Program deradikalisasi dan moderasi dicanangkan untuk mengacak-acak pemaknaan agama. Mendekati sekularisasi dan liberalisasi. Ketika intens dilakukan pemaksaan pemahaman dalam sikap keagamaan termasuk \"keharusan\" mengucapkan selamat Natal, maka wajar jika orang bertanya apa bedanya kita dengan rezim China ketika melakukan program re-edukasi yang pada hakekatnya adalah cuci otak dan mengacak-acak makna agama? Toleransi itu bukan harus memasuki ruang orang lain. Ketika difahami bahwa agama Islam melarang memasuki rumah umat Kristen dengan tidak mengucapkan selamat Natal selesai sebenarnya. Keyakinan masing masing yang harus difahami dan dihormati. Kita yakin umat Kristiani tidak merasa perlu dengan ucapan selamat dari umat Islam ketika tahu jika ajaran Islam melarangnya. Demikian pula umat Islam tidak butuh ucapan selamat dari umat lain saat idul fitri atau perayaan lainnya. Masing-masing saja yang penting tidak saling mengganggu. Benar sekali yang diungkapkan tokoh dan aktivis kritis Papua Christ Wamea bahwa yang dirinya Kristen saja tidak menuntut ucapan Natal dari umat Islam, lalu mengapa harus diributkan soal boleh tidak mengucapkan Natal ? Christ secara khusus menyindir kwartet nyinyir yang mengaku umat Islam Eko Kunthadi, Ade Armando, Denny Siregar, dan Abu Janda. \"Kita yang nasrani saja tidak persoalkan umat agama lain mau ucapkan selamat natal apa tidak, itu tidak perlu dipaksa. Provokator berbaju toleransi dan Pancasila\". Kwartet suara berisik yang selalu mencuit-cuit. Merasa modern berada di ruang digital padahal yang terdengar itu suara radio atau transistor butut. Suara Islamophobia. Bukankah Amerika saja kini sudah meloloskan RUU anti Islamophobia, bung? Ah loe loe pada ketinggalan jaman.
UKM Hitara Black Garlic Rambah Lokapasar Global untuk Ekspor Produk
Jakarta, FNN - Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia dengan produk bernama Hitara Black Garlic merambah lokapasar global untuk mengekspor produknya ke berbagai negara guna melanjutkan penjualan secara langsung dengan target pasar internasional yang sempat terhenti karena dampak pandemi.\"Usaha kami terdampak oleh pandemi dan kami mencoba menjual di marketplace Alibaba, Shopee Malaysia, Amazon, Tokopedia di Indonesia, Bukalapak dan lain-lain,\" kata pemilik usaha Hitara Black Garlic sekaligus pendiri Hitara Cipta Selaras Intan Anastasya Amsyah dalam diskusi daring berjudul Unlocking Middle East Market for Indonesia SME\'s Product yang dipantau di Jakarta, Jumat,Intan mengatakan usahanya sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 lantaran sebelumnya mengandalkan penjualan secara langsung kepada konsumen di luar negeri melalui berbagai pameran yang diikuti di beberapa negara.Dia mengatakan produk bawang putih hitam yang mulai diproduksinya pada 2017 hingga 2019 dipasarkan ke berbagai negara melalui pameran di luar negeri seperti Manila, Australia, Myanmar, Laos, Brunei, Malaysia, Kamboja, Jepang, Swedia, Rusia, dan Prancis.Intan mengatakan produksi dan penjualan produk bawang putih hitam miliknya mengalami penurunan secara drastis hingga 70 persen karena terhantam dampak pandemi. \"Dulu menggunakan empat mesin, sekarang hanya satu mesin. Semua ekspor mundur,\" katanya.Selain menjual melalui lokapasar global, Intan juga mempromosikan produk Hitara Black Garlic di sosial media seperti Instagram dan membangun laman website sehingga bisa membuat bisnisnya tetap bertahan dan berkembang.Intan mengatakan beberapa syarat penting agar produk UKM Indonesia bisa diterima di pasar internasional ialah memiliki produk yang berkualitas, memiliki berbagai sertifikat seperti sertifikat keamanan pangan maupun sertifikat halal.Hitara Black Garlic merupakan produk bawang putih hitam yang telah melalui proses fermentasi sehingga memiliki rasa dan aroma baru yang membuatnya bisa dimakan langsung atau dicampurkan dengan bahan makanan lainnya.Keunggulan dari bawang putih yang telah difermentasi dengan suhu konstans di kisaran 60 hingga 75 derajat celcius ini ialah memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. (mth)
Sebanyak 80,4 Persen Masyarakat Jatim Ingin Presidential Threshold Nol Persen
Surabaya, FNN - Sebanyak 80,4 persen masyarakat Jawa Timur menghendaki ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20% dihapuskan atau menjadi 0 persen. Data tersebut adalah hasil survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) regional Jawa Timur pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Survei dilakukan terhadap 1200 responden di 38 kabupaten/kota. \"Responden ketika disodorkan pertanyaan, Presidential Threshold dari 20 persen diturunkan di kisaran berapa persenkah yang paling Anda anggap ideal? Sebanyak 80,4 persen menjawab PT idealnya 0 persen,\" kata Baihaki Sirajt, Direktur Eksekutif ARCI saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Jawa Timur, Jumat (17/12/2021). Sementara itu, sebanyak 4,7 persen yang menjawab PT sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen, ada 9,3 persen menjawab PT turun menjadi 10 persen dan 5,6 persen menjawab tidak tahu. Sedangkan ketika responden ditanya seberapa setuju Presidential Threshold 20 persen diturunkan menjadi 0 persen ada 31,2 persen yang menjawab sangat setuju. \"Kemudian 45,7 persen menjawab setuju, ada 9,1 persen cukup setuju, 4,8 persen kurang setuju, 2,1 persen sangat kurang setuju dan ada 7,1 persen yang menjawab tidak tahu,\" katanya lagi. Menurut Baihaki, populasi survei adalah seluruh warga Jawa Timur yang sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilu dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Dari populasi tersebut dipilih secara random atau multistage random sampling) 1200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. \"Responden terpilih diwawancara secara tatap muka oleh surveyor. Kemudian dari hasil wawancara sebesar 20 persen sampel yang dipilih secara random didatangi kembali oleh supervisor. Dalam quality control tersebut tidak ditemukan kesalahan berarti,\" ungkapnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi survei yang dilakukan secara mandiri itu. LaNyalla menegaskan bahwa Presidential Threshold 0 persen merupakan kehendak rakyat. \"Buktinya berbagai elemen masyarakat semakin massif melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Presidential Threshold tersebut,\" kata LaNyalla. Diketahui dua anggota DPD RI Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi telah mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait Presidential Threshold. Keduanya didampingi kuasa hukum Refli Harun. \"Selain itu masih banyak elemen yang siap mendaftarkan gugatannya juga ke MK. Termasuk para Raja dan Sultan Nusantara. Mereka akan mendatangi langsung Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan tuntutan mereka agar Presidential Threshold 0 persen,\" ujar LaNyalla. Ditambahkan oleh LaNyalla, secara nasional hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 lalu mengungkapkan kalau 71,49 persen responden menyatakan calon presiden tidak harus kader partai. \"Artinya rakyat menginginkan adanya calon perseorangan. Dan itu hanya bisa terjadi jika Presidential Threshold menjadi 0 persen. Makanya DPD RI juga mendorong hal ini. Agar harapan dari rakyat itu tersalurkan,\" ucapnya. Lanjutnya, PT 0 persen juga akan menurunkan tensi dan polarisasi politik di masyarakat. Selain itu akan memunculkan pilihan alternatif capres di 2024. “Kita semua menginginkan politik dengan prosedur yang benar. Melalui prosedur demokrasi yang partisipatif. Artinya tidak hanya parpol atau satu komponen saja yang bisa mencalonkan Presiden,\" ujarnya.(*)
POPULER
