ALL CATEGORY
SPTN IV Solok Gunakan Pola Kemitraan untuk Pulihkan TN Kerinci Seblat
Padang Aro, FNN - Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV (SPTN IV) Solok Selatan, Sumatera Barat menggunakan pola kemitraan konservasi untuk memulihkan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). "Untuk mengembalikan fungsi zona rehabilitasi tersebut TNKS melakukan rangkaian kegiatan kemitraan konservasi melalui pemulihan ekosistem yang saat ini luasnya mencapai 274, 25 hektare," kata Kepala SPTN IV Solok Selatan David, di Padang Aro, Rabu. Dia mengatakan kegiatan kemitraan konservasi yang dilakukan melibatkan masyarakat dengan cara pemberdayaan dengan memberikan bantuan senilai total Rp400 juta kepada delapan kelompok tani. Selain itu, kegiatan pemulihan ekosistem juga dibantu oleh pihak ketiga seperti dengan PT Supreme Energy Muaralaboh yang dilaksanakan pada kawasan TNKS di Solok Selatan dengan luasan area 52,5 hektare. Kegiatan dengan pihak ketiga dilakukan melalui mekanisme penanaman intensif dengan jenis tanaman Beringin (Ficus benjamina), Bayur (Pterospermum spp), Bodi (Homalanthus populneus), Kasai (Pometia spp), Paniang-paniang (Quercus spp), Puspa (Schima walichii), Pasang (Lithocarpus spp), Indarung (Trema orientalis), Baliak Angin (Ficus vulva), Lasi (Oreocnide rubescens). "Kegiatan ini juga dimungkinkan untuk dilaksanakan bersama pihak lain yang melakukan kerja sama dengan TNKS," ujarnya. Tujuan pemulihan ekosistem ini, katanya, untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagaimana kondisi aslinya dan kondisi masa depan tertentu (desired future condition), pada kawasan yang telah terjadi keterlanjuran kerusakan (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen KSDAE No.P.6/ KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Berdasarkan data dokumen zonasi TNKS tahun 2020, katanya, penggunaan kawasan SPTN Kerinci Seblat IV untuk kegiatan lainnya di zona rehabilitasi, dalam kurun waktu tiga tahun (2017 - 2020) mengalami penurunan 1.018 hektare yaitu dari 14.255 hektare menjadi 13.237 hektare atau 16,76 persen. Taman Nasonal Kerind Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Indonesia memiliki luas 1.389.509, 867 hektare yang tersebar di empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Untuk SPTN wilayah IV mempunyai wilayah kerja yang berada di tiga kabupaten yaitu Solok, Solok Selatan, dan Dharmasraya. (mth)
Warga Sintang: Kunjungan Presiden Pengobat Duka Setelah Banjir
Sintang, FNN - Warga Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang wilayah Sintang Kalimantan Barat Eman Subekti mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo sebagai pengobat duka setelah bencana banjir yang sempat melanda Sintang yang terjadi hampir sebulan lamanya. "Saya merinding, Pak Jokowi datang ke Sintang, salut sama pak Jokowi merakyat, kedatangannya ini sebagai pengobat duka kami yang terdampak banjir," kata Eman Subekti yang juga salah satu korban banjir di Kelurahan Ladang Sintang Kalbar, Rabu. Disampaikan Eman, perhatian pemerintah atas bencana yang melanda Sintang merupakan wujud kepedulian pemerintah. Menurut dia, tidak hanya bantuan untuk korban banjir, namun saat ini ada upaya dalam penanganan dan antisipasi banjir pemerintah juga membangun tanggul pasir atau geobag dan geotube. "Tentunya apa pun upaya pemerintah jika itu yang terbaik untuk meminimalisir terjadinya banjir kami sebagai warga tetap mendukung program pemerintah," ucapnya. Apalagi dengan kedatangan langsung Presiden Jokowi, menurut Eman wujud kepedulian Jokowi terhadap masyarakat. "Terima kasih pak Jokowi kami bangga, saya merinding terharu Pak Jokowi datang ke Sintang," kata Eman. Kunjungan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri ke Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka peresmian Bandara Tebelian, peninjauan pekerjaan geobag dan geotube, penyerahan bantuan sosial untuk korban dan penanganan banjir serta penanaman pohon. (mth)
Boyolali Kirim Sembilan Ton Beras bagi Pengungsi Awan Panas Semeru
Boyolali, FNN - Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan sembilan ton beras berikut perlengkapan bayi untuk pengungsi korban guguran awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Pemkab Boyolali sangat prihatin dan merasa empati terhadap warga yang menjadi korban bencana awan panas Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur, karena warga Boyolali juga pernah merasakan hal serupa, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Widodo Munir, di Boyolali, Rabu. Menurut Munir bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang antara lain berupa beras, perlengkapan bayi, mie instan, kasur atau matras dan juga masker diberangkatkan dari kantor BPBD Boyolali menggunakan tiga armada mobil truk menuju Lumajang. Dia mengatakan bantuan untuk korban Semeru tersebut merupakan donasi dari semua pihak di Kabupaten Boyolali termasuk dari Badan Umum Milik Daerah (BUMD). BPBD Boyolali sendiri mengirimkan batuan berupa masker non medis 103.845 lembar, matras atau kasur 50 buah, pampers bayi 1.440 buah, dan peralatan mandi 40 paket. Sedangkan, kata dia, untuk beras ada sembilan ton dengan rincian dari Korpri sebanyak 2.000 kg, Lazis Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 kg, Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) 1.000 kg, dan BUMD 5.000 kg serta 41 karton mie instan. Pihaknya berharap bantuan tersebut bisa sedikit mengurangi beban warga yang terdampak bencana Gunung Semeru di Lumajang, karena warga Boyolali juga pernah merasakan terkena erupsi Gunung Merapi pada 2010," katanya. Selain itu Pemkab Boyolali juga mengirimkan satu unit mobil tangki air bersih berikut operatornya ke daerah bencana. Mereka akan menginap selama satu minggu di Lumajang guna membantu pemulihan di daerah bencana. Semua operator mobil tangki air bersih tersebut merupakan relawan yang sudah dilatih dan mengetahui apa yang harus dilakukan di lokasi bencana. (mth)
Kementerian BUMN: Transaksi PaDi UMKM Rp16,2 Triliun per 30 November
Jakarta, FNN - Kementerian BUMN mencatat total volume transaksi Pasar Digital (PaDi) UMKM hingga akhir November telah mencapai Rp16,2 triliun. "Kita mengembangkan PaDi UMKM dan di sini kami bisa memaparkan bahwa dari catatan yang masuk di PaDi UMKM untuk volume transaksi eProcurement mencapai Rp15,2 triliun, sedangkan untuk transaksi B2B atau pembelian langsung oleh BUMN telah mencapai Rp1 triliun pada tahun 2021. Sehingga total transaksi yang tercatat di PaDI UMKM untuk UMKM dari BUMN sudah mencapai Rp16,2 triliun hingga akhir November 2021," kata Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto S Ginting dalam seminar daring di Jakarta, Rabu. Dalam paparannya Loto juga menyampaikan bahwa total frekuensi transaksi PaDi UMKM hingga 30 November telah mencapai 210.627 item. Total frekuensi transaksi PaDi UMKM tersebut terdiri dari frekuensi transaksi eProcurement yang mencapai 160.153 item, sedangkan untuk frekuensi transaksi B2B mencapai 50.474 item hingga 30 November 2021. "Kami tetap berkomitmen untuk berpartisipasi dan juga mendukung pengembangan UMKM secara aktif," kata Loto. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa UMKM bukanlah saingan BUMN, melainkan mitra strategis dalam membangun ekosistem yang sehat. Menurut Erick Thohir, kolaborasi dan kemitraan BUMN dan UMKM menjadi sangat penting, karena saat pandemi jangan hanya bertahan tapi juga harus membangun ekosistem untuk ketahanan bersama. Ia mengatakan ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat langsung bagaimana rakyat bertahan dan perlahan bangkit pada masa pandemi COVID-19, terlihat UMKM telah menjadi tulang punggung serta berperan nyata dalam membangun perekonomian rakyat. (mth)
SKKMigas Lakukan Banyak Inisiatif Tekan Emisi Karbon
Jakarta, FNN - SKK Migas melakukan banyak inisiatif untuk menekan emisi karbon di tengah upaya mengejar target produksi minyak dan gas bumi (migas) untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang dikutip di Jakarta, Rabu, salah satu inisiatif menekan emisi karbon adalah program penghijauan yang untuk tahun ini sudah disepakati bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam Work Program and Budget (WP&B) mencakup 6,9 juta pohon seluas 14,1 ribu hektare. Jumlah tersebut diproyeksikan bisa menyerap CO2 mencapai 87,1 ribu ton per tahun. Program penghijauan itu pun telah masuk dalam Key Performance Indicator (KPI) SKK Migas. Sejumlah inisiatif untuk menekan emisi karbon tersebut adalah: 1. Penerapan Kebijakan dan Regulasi - Komitmen Paris Agreement - Berdasarkan zero flaring yang tertuang dalam Permen ESDM 17/2021 - Penilaian Proper berdasar Kepmenkeu No 1/2021, pengelolaan energi berdasar Permen ESDM No 14/2012 dan PTK 005 SKK Migas - Penyusunan Permen ESDM tentang Carbon Capture and Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization Storage (CCUS). 2. Pengelolaan energi - Menurunkan intensitas energi - Fuel switching - Design & engineering yang menerapkan konservasi energi, kebijakan perusahaan dalam pemanfaatan energi. - Penerapan LCA (Llife Cycle Analisys) - Pemrosesan ulang limbah. 3. Zero routing flaring - Monetisasi associated gas, termasuk konversi elpiji - Pemanfaatan associated gas untuk fuel operasi, pressure maintenance dan lain-lain -SKK Migas juga mendorong monetisasi kapasitas lebih power generation. 4. Mengurangi emisi kebocoran - Melakukan pengukuran dan monitoring emisi kebocoran (fugitive emission) - Inspeksi rutin dan check minor terhadap fasilitas produksi. - Memperbaiki kebocoran dan pipa open ended - Meningkatkan aktifitas offloading - Meningkatkan manajemen stok minyak mentah 5. Penghijauan atau reforestation - Penanaman mangrove di area pantai (KKKS offshore & nearshore) - Rehabiilitasi DAS, penanaman kembali di area perkantoran, ORF, shorebase 6. CCS/CCUS - Penerapan reinjeksi gas pada gas enhanced recovery - Pengkajian pemanfaatan CCU/CCUS Sebelumnya Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan pengelolaan lingkungan industri hulu migas. SKK Migas pun melakukan pembandingan dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat potensi strategi untuk mencapai target-target tersebut. "Kami melakukan kajian melalui benchmarking potensi kegiatan dan strategi yang akan dilakukan. Hasil benchmarking akan digunakan untuk menyusun roadmap, sehingga dapat diketahui prioritas utama strategi untuk penurunan emisi karbon dalam rangka peningkatan produksi migas," katanya. Dia menargetkan dalam kurun waktu paling tidak empat bulan ke depan, roadmap bisa rampung sehingga berbagai perencanaan bisa diimplementasikan. Penghijauan jadi salah satu andalan perusahaan manapun untuk menekan emisi karbon serta sebagai kewajiban yang sudah tertuang dalam regulasi saat pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan produksi dan pengolahan sumber daya alam. Sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan saat ini dunia dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). "Perusahaan-perusahaan minyak pun sudah beberapa punya target net zero emissions atau karbon netral di 2050," katanya. Menurut dia, salah satu emisi yang tinggi di industri migas adalah gas metana. "Metana punya global warming potential sebesar 20x dari CO2. Jadi, mengurangi gas metana, dari sudut pandang pengendalian emisi GRK sebenarnya lebih cost effective," ungkap Fabby. Fabby juga mengatakan teknologi CCUS dikombinasi dengan EOR bisa meningkatkan produksi migas. Hanya saja, investasi CCUS cukup mahal, setara dengan 100-120 dolar AS/ton CO2. "Jadi kalau mau diberikan insentif bisa saja," ujarnya. Vorwata Enhanced Gas Recovery (EGR) CCUS di Papua akan menjadi proyek pertama di Indonesia. Melalui proyek ini, gas CO2 yang diproduksi akan diinjeksi kembali ke dalam reservoir Vorwata untuk membantu meningkatkan produksi gas. Nader Zaki, Presiden BP Indonesia, menyatakan secara total, jumlah CO2 yang diinjeksikan akan mencapai 25 juta ton pada 2035 dan 33 juta ton pada 2045. Dari sisi produksi gas, proyek ini berpotensi meningkatkan produksi gas sebesar 300 miliar kaki kubik (BCF) pada 2035 atau mencapai 520 BCF pada 2045. Menurut dia, saat proyek itu mulai beroperasi pada 2026 atau 2027, Kilang LNG Tangguh akan menjadi salah satu kilang LNG dengan tingkat emisi karbon terendah di dunia. "Dengan melakukan hal ini, kita akan meningkatkan produksi sekaligus mengurangi emisi karbon," ujar Nader. (mth)
Sebanyak 902 Rumah Warga Daerah Pesisir Bangka Belitung Tergenang Akibat Banjir Rob
Pangkalpinang, FNN - Setidaknya 902 rumah warga tergenang akibat banjir rob yang terjadi di beberapa daerah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan bahwa banjir rob paling parah terjadi di Kota Pangkalpinang, tempat 464 rumah warga tergenang pada Selasa (7/12) malam. Di Kota Pangkalpinang, ia menjelaskan, banjir rob menggenangi 144 rumah di Kelurahan Opas Indah, 150 rumah di Kampung Seberang, 60 rumah di Kelurahan Rejosari, dan 110 rumah di Kelurahan Pasir Putih. Banjir rob juga menyebabkan 358 rumah warga di Kabupaten Bangka tergenang. Perinciannya, banjir rob menggenangi 30 rumah di Lingkungan Air Hanyut, 25 rumah di Kampung Pasir, 23 rumah di Cokro, 143 rumah di daerah Nelayan 1, 95 rumah di daerah Nelayan 2, dan 42 rumah di Parit Pekir. Selain itu, banjir rob berdampak pada 40 rumah di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat; 10 rumah di Sijuk, Kabupaten Belitung; dan 30 rumah di Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah. "Alhamdulillah banjir rob ini sudah mulai surut dan tim reaksi cepat telah dikerahkan untuk berjaga-jaga mewaspadai banjir rob susulan mengingat air laut kembali pasang dan hujan lebat mulai turun," kata Mikron. (mth)
Polda Metro Siapkan Rekayasa Arus Lalu Lintas Terkait Demo Buruh
Jakarta, FNN - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan aksi unjuk rasa elemen buruh yang difokuskan di kawasan Patung Kuda dan kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. "Hari ini untuk pengamanan hari unjuk rasa buruh kita sudah siapkan rekayasa lalu lintasnya di sekitaran Bundaran Patung Kuda karena diperkirakan massa buruh cukup banyak," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021. Sambodo mengatakan pihak kepolisian telah menutup jalan di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, untuk pengamanan unjuk rasa. Sedangkan penutupan titik lainnya akan menyesuaikan situasi di lapangan. Adapun titik yang diperkirakan akan ditutup antara lain persimpangan Thamrin-Kebon Sirih dan Jalan Medan Merdeka Selatan karena massa diperkirakan akan bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta. "Karena massa buruh nanti menggunakan bis dengan jumlah cukup banyak, maka kantong parkir bus nanti kita tempatkan di seputar Jalan Medan Merdeka Selatan karena setelah dari bundaran Patung Kuda diperkirakan nanti buruh akan mampir ke sekitar Balai Kota," ujar Sambodo, sebagaimana dikutip dari Antara. Diketahui, ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja siap menggelar aksi demo untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di sekitar Bundaran Patung Kudan dan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu. Buruh juga meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur, dan menaikkan upah 10-15 persen. Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Buruh menilai besaran kenaikan UMP tersebut belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli. (MD).
HAM Norma Permudah Jalannya Fungsi Negara Layani Warga
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengatakan HAM adalah norma yang mempermudah jalannya fungsi negara dalam melayani masyarakat. "Namun, sayangnya kita di Indonesia acap kali instansi kenegaraan kalau bicara tentang hak asasi manusia malah menghindar," kata dia pada rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia Ke-73 yang dipantau di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021. Alasannya, ujar Ketua Konsultan/Peneliti Papua Resource Center, YLBHI Jakarta periode 2015 hingga 2017 tersebut banyak pihak menganggap kalau bicara atau membahas HAM maka yang datang masalah semua. "HAM jadi masalah bila baru dibicarakan bukan di awal menjalankan fungsi negara," kata Amiruddin, sebagaimana dikutip dari Antara. Oleh karena itu, jika semua penyelenggara negara berpegang teguh pada konstitusi RI, maka HAM adalah norma yang harus dijalankan. Baik untuk menyiapkan setiap program negara atau pemerintah maupun dalam rangka mengevaluasi agar sasarannya tercapai. Sasaran yang ingin dicapai dari penerapan segala kebijakan negara tersebut ialah bagaimana membangun jiwa dan raga setiap warga negara. Sebab, hal itu adalah perintah konstitusi. Ia mengatakan kalau semua pihak menyadari perintah konstitusi tersebut dalam membangun tujuan bernegara, maka ketika membicarakan HAM adalah tugas dan tanggung jawab bersama terutama penyelenggara negara. Namun, bila hal itu tidak dijalankan maka setiap harinya akan ada atau muncul persoalan-persoalan baru seperti yang terjadi belakangan ini. "Karena sudah menjadi persoalan, rakyat dianggap rewel dalam mempertanyakan haknya," ujarnya. Padahal, jika dari awal seluruh kegiatan dan program pemerintah diukur dengan HAM dan dilaksanakan untuk tujuan pemenuhan HAM, persoalan-persoalan tidak akan sebanyak itu, kata Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Jakarta tahun 2006 hingga 2012 itu. "Kenapa, karena warga negara yang memiliki hak tadi sedari awal sudah diajak bicara," ujarnya. (MD).
Tegakkan Hukum dan Keadilan, Adili Para Pelaku Pelanggaran HAM Berat!
Jakarta, FNN - Pada Selasa, 7 Desember 2021, bertepatan dengan 2 Jumadil Awwal 1443, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS), atau disingkat TP3, memperingati setahun syahidnya enam pengawal HRS yang telah dibunuh secara sadis oleh aparat negara. Sebuah pelanggaran HAM berat di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 50 pada 7 Desember 2020 tahun lalu ini, diperingati TP3 dengan acara “Tahlil dan Doa Nasional Bersama” secara daring dan live streaming video channal/ youtube. Acara diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk para penandatangan Petisi Rakyat untuk Penuntasan Kasus Pembunuhan Enam Pengawal HRS. Acara haul dan doa bersama mengenang setahun pembunuhan tanpa peri- kemanusiaan terhadap 6 Pengawal HRS ini sekaligus mengingatkan bahwa hukum dan keadilan belum tegak secara utuh dan beradab di negeri ini. “Para pelaku pelanggaran HAM Berat yang membunuh enam pengawal HRS masih hidup bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum,” ungkap Ketua TP3 Abdullah Hehamahua. Guna menutupi kejadian sebenarnya dan melindungi para pembunuh sadis ini, lanjut Abdullah Hehamahua telah pula dilakukan berbagai upaya dan langkah cover-up. “Para oknum penguasa secara sistematis telah terlibat merekayasa proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan yang sedang berlangsung saat ini,” tambah Sekretaris TP3 Marwan Batubara. Pengadilan terhadap tersangka yang “dinyatakan oleh penguasa” sebagai pelaku pembunuhan memang sudah berlangsung di pengadilan, atas nama level Brigadir yaitu Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella. Namun, kata Marwan Batubara, penetapan dua tersangka ini jauh dari rasa keadilan. Bisa jadi mereka memang tersangka sebenarnya, tapi mereka ini bukanlah tersangka satu-satunya. “Ada nama-nama pelaku lainnya dengan level kepangkatan lebih tinggi yang sangat diyakini terlibat kejahatan HAM ini, termasuk sang master mind dan pengendali operasi,” tegasnya. Persidangan yang tengah berlangsung di PN Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 867 dan 868 atas nama terdakwa Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella bukanlah persidangan dalam rangka menegakkan keadilan atas terbunuhnya enam pengawal HRS. Setelah mengikuti jalannya persidangan di PN Jakarta Selatan selama ini, proses hukum tersebut tidak lebih dari persidangan untuk melindungi dan mengamankan para penjahat pelanggar HAM Berat yang sebenarnya. “Pengadilan ini merupakan bukti nyata berlangsungnya sebuah sandiwara dan dagelan, untuk menghilangkan jejak para pelaku tindak kebiadaban yang sesungguhnya,” ungkap Abdullah Hehamahua. Persidangan di PN Jakarta Selatan juga makin membuktikan adanya sikap Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang “unwilling” dan “unable” untuk mengungkap terjadinya pelanggaran HAM Berat. Persidangan tersebut semakin menunjukkan bahwa pembunuhan enam pengawal HRS adalah peristiwa yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan aparat negara yang berada di bawah kendali kekuasaan rezim. Menurutnya, persidangan di PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella justru dijadikan forum dan wahana untuk membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara terhadap enam pengawal HRS. “Peradilan di PN Jakarta Selatan ini berlangsung tanpa adanya bukti saksi. Semua saksi-saksi yang dihadirkan adalah justru saksi-saksi a de charge (saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa) dan saksi-saksi yang membela Pelanggar HAM Berat,” tegas Abdullah Hehamahua. Ia mengatakan, TP3 telah mewawancarai enam pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di Km 50. Kesaksian mereka membuktikan benar telah terjadi pelangaran HAM Berat karena dilakukan secara terencana dan sistimatis melibatkan kekuatan aparat negara yang bersenjata. Kesaksian enam pengawal HRS yang selamat ini tak mungkin bisa diajukan sebagai saksi di PN Jakarta Selatan karena memang tidak dikehendaki oleh rezim. “Mereka hanya mungkin bersaksi di Pengadilan HAM,” tegasnya. Namun, setelah setahun berlalu, langkah awal untuk bergulirnya Pengadilan HAM tidak pernah bisa terlaksana karena Komnas HAM tidak pernah melakukan Penyelidikan atas dasar UU Nomor 26 Tahun 2000. Abdullah Hehamahua mengingatkan, TP3 adalah Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan enam pengawal HRS. Jadi fungsi lembaga ad hoc ini adalah mengawal proses penanganan pembunuhan enam pengawal HRS dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pengadilan sampai putusan hakim. “TP3 berkewajiban untuk mengawasi proses penanganan tersebut agar bersifat terbuka, jujur, dan berjiwa besar sesuai dengan UUD 1945, UU Nomor 26 Tahun 2000 dan peraturan terkait yang berlaku,” lanjutnya. TP3 atas nama keluarga korban dan telah menyerap aspirasi masyrakat berkeadaban menggunakan hak-hak sipilnya dalam mengawal proses penanganan kasus pembunuhan sadis ini. Sebab, pemilik republik ini adalah rakyat, sehingga setiap saat mengawal mereka yang diberi mandat untuk mengelola manajemen pemerintahan termasuk aspek penegakan hukum. TP3 dalam pengawalannya meyakini telah terjadi intervensi yang tidak fair terhadap Komnas HAM dari pihak tertentu yang saat ini berkuasa, agar pembunuhan tak beradab tersebut tidak terkategori sebagai pelanggaran HAM Berat. Hasilnya, terbitlah laporan sarat rekayasa oleh Komnas HAM, diberi judul Laporan Hasil Penyelidikan, yang pada dasarnya hanyalah Laporan Hasil Pemantauan! Dalam hal ini Komnas HAM telah mengkhianati rakyat yang mendukung keberadaannya, sekaligus mengkhianati amanat reformasi. Perkara pembunuhan atas enam pengawal HRS hanya bisa tuntas secara adil dan beradab bila diselesaikan Pengadilan HAM yang digelar sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000. “Oleh karena itu Komnas HAM harus melakukan Penyelidikan Pro Yustisia sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Hanya dengan Pengadilan HAM lah pelanggaran HAM Berat dapat terungkap,” kata Abdullah Hehamahua. Sejalan dengan itu, TP3 juga menuntut agar Presiden Jokowi, sesuai janji yang pernah dinyatakan saat bertemu TP3 pada 9 Maret 2021, di Istana Merdeka, ikut bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini secara adil, transparan dan dapat diterima publik. Untuk itu, “Presiden Jokowi perlu pula meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan Pro Yustisia tersebut,” tambahnya. (mth)
BPJS Kesehatan: Komitmen Pemerintah Lindungi Penduduk Jadi Kunci UHC
Jakarta, FNN -BPJS Kesehatan menyampaikan komitmen pemerintah melindungi penduduknya, termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia melalui jaminan kesehatan menjadi kunci Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC). "Peserta JKN-KIS saat ini sudah mencapai 226,7 juta jiwa atau sekitar 83 persen dari total penduduk Indonesia. Selain dukungan pemerintah melalui regulasi yang mewajibkan seluruh penduduk terdaftar ke dalam Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga proaktif mengadvokasi penduduk dari berbagai segmen untuk menjadi peserta JKN-KIS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, sinergi antarlembaga juga diperkuat untuk menegakkan kepatuhan, terutama dari sektor formal. Menurut Ghufron, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness periode 2020-2022, UHC bermakna bahwa setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini adalah bagaimana asuransi kesehatan sosial dapat mencakup seluruh penduduk di suatu negara, bagaimana memastikan akses penduduk ke asuransi kesehatan sosial, dan bagaimana memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas. "Tantangan utama lainnya adalah bagaimana agar sustainabilitas program jaminan kesehatan bisa tetap terjaga. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menantang kita untuk memastikan apakah jaminan kesehatan sosial telah mencakup semua penduduk," kata Ghufron dalam webinar bertema Extending Social Health Protection in the Asia-Pacific Region towards Universal Health Coverage, hari ini (07/12). Ia menambahkan, asuransi kesehatan yang terjangkau atau layanan kesehatan yang didanai pemerintah, sangat penting untuk melindungi masyarakat. "Masalah ini juga menjadi perhatian dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB Tahun 2030," ucapnya. Ia mengatakan, hal lain yang harus diperhatikan adalah kecukupan manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan di tengah isu peningkatan biaya perawatan, penuaan populasi, dan beban penyakit kronis. Di samping itu, lanjut dia, mutu pelayanan kesehatan juga harus dipastikan berkualitas, dapat diakses, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Acara webinar ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Issue-Based (Coalition), International Labour Organization (ILO), United Nation Children’s Fund (UNICEF), dan organisasi internasional lainnya. Selain Ghufron, pembicara lainnya juga hadir dalam acara tersebut antara lain berasal dari Korean Health Industry Development Institute (KHIDI), Embassy of Luxemburg Thailand, Public Health Foundation of India (PHFI), dan lain sebagainya. (mth)
POPULER
