ALL CATEGORY
Kepala Polda Jawa Tengah: Tak Perlu Ada Pesta Saat Libur Akhir tahun
Semarang, FNN- Kepala Polda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, meminta tidak perlu pesta-pesta saat libur Natal dan akhir tahun karena saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.\"Tidak perlu ada pesta-pesta atau kembang api dan sebagainya,\" kata dia usai membuka Rapat Kerja Teknis Direktorat Lalu-lintas Polda Jawa Tengah di Semarang, Rabu. Pelarangan ini mengacu pada potensi penyebaran virus Korona saban terjadi kerumunan massa berskala masif dan kemungkinan ada gelombang ketiga Covid-19. Menurut dia, meski Covid-19 landai namun kondisi ini tetap harus dijaga.Saat masa libur Natal dan akhir tahun, kata dia, polisi di jajarannya akan menggelar Operasi Lilin Candi mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 dengan mendirikan 353 pos pelayanan yang disiapkan di berbagai titik. Pos pelayanan polisi untuk memastikan pemberlakuan protokol kesehatan itu akan didirikan di perbatasan antarwilayah serta tempat peristirahatan di sepanjang jalan tol di provinsi ini.\"Pos ini akan memberi pelayanan bagi masyarakat yang mudik saat akhir tahun, termasuk kegiatan Natal dan pergantian tahun,\" katanya.Oleh karena itu, dia meminta masyarakat selalui mematuhi protokol kesehatan selama libur Natal dan akhir tahun karena keselamatan merupakan yang utama. Dalam rapat kerja tersebut, dia juga meluncurkan aplikasi Gosigap.Dirlantas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Agus Suryo Nugroho, mengatakan aplikasi ini merupakan penunjang pemberlakuan tilang elektronik.\"Aplikasi ini merupakan yang pertama di Indonesia, harapannya E-TLE bisa segera melayani masyarakat,\" katanya. (sws)
Sekjen Kemenkumham Lantik Tejo Harwanto Kakanwil Banten
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Andap Budhi Revianto melantik Tejo Harwanto sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Banten, Rabu.\"Rotasi dimaksudkan sebagai upaya penyegaran organisasi serta bentuk dari tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas Kemenkumham dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,\" kata Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto di Jakarta, Rabu.Rotasi tersebut tertera dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-46.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Tejo Harwanto dilantik sebagai Kakanwil Banten menggantikan posisi Agus Toyib yang dicopot dari jabatannya. Agus dicopot dari jabatannya diduga buntut dari beberapa kasus yang terjadi sebelumnyadi Kanwil Kemenkumham Banten.Beberapa kasus yang cukup menyita perhatian publik ialah kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada 8 September 2021 dan kaburnya seorang narapidana kasus narkotika dari Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/12) 2021.Sebelumnya dilantik sebagai Kakanwil Kemenkumham Banten, Tejo bertugas sebagai Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Selain Tejo, Sekjen Kemenkumham juga melantik dua pejabat lainnya.Pertama, Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Masjuno dilantik menjadi Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Banten. Kedua, Kepala Lapas (Kalapas) I Madiun yakni Asep Sutandar dilantik sebagai Kalapas I Tangerang.Asep dilantik sebagai Kalapas I Tangerang menggantikan posisi Victor Teguh Prihartono. (sws)
Kejati Kalbar: Kejagung Butuh SDM Jaksa Berintegritas
Pontianak, FNN - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Masyhudi menyatakan saat ini Kejaksaan Agung (Kejagung) membutuhkan sumber daya manusia (SDM) jaksa yang tidak hanya cerdas tetapi juga yang memiliki integritas.Pernyataan tersebut disampaikan Masyhudi saat menghadiri penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) tahun 2021 secara virtual di Pontianak, Rabu.Kajati Kalbar mengatakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah menegaskan bahwa Kejagung tidak hanya butuh seorang jaksa yang pintar tetapi membutuhkan SDM yang pintar dan berintegritas.\"Semoga para jaksa yang baru dilantik tersebut akan selalu mengingat pesan dari Bapak Kejagung bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu penuh dengan semangat integritas yang tinggi tersebut,\" ujarnya.Masyhudi juga berpesan kepada para jaksa yang baru dilantik agar terus meningkatkan kompetensinya sehingga bisa memberikan pelayanan hukum yang maksimal pada masyarakat.Dia menambahkan, Jaksa Agung sudah dengan tegas akan melindungi para jaksa yang berani melawan atasannya, karena perintah atasan itu bisa melanggar integritas.\"Tentunya para jaksa baru tersebut akan menghadapi tantangan tersendiri ketika menjalankan tugasnya, dan jangan main-main dalam menjalankan tugas dan tetap pertahankan integritas,\" ujarnya.Dalam kesempatan itu, Kajati Kalbar menambahkan, dari Kalbar pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa tahun 2021, ada sebanyak 14 orang yang mengikuti PPPJ tersebut.\"Alhamdulillah satu jaksa baru atas nama Daru Iqbal Mursit dari Kalbar masuk nomor tiga lulusan terbaik tingkat nasional dari 14 orang yang mengikuti PPPJ tahun 2021 dari Kalbar,\" ujarnya.
KSP Moeldoko Risau Melihat Bahasa di Media Sosial
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku risau melihat bahasa yang kerap digunakan di media sosial yang jauh meninggalkan karakter bangsa.\"Bahasa-bahasa di medsos sudah jauh dari karakter bangsa yang memiliki tradisi bagus dan nilai-nilai luhur. Dalam kesempatan ini saya minta insan humas berkontribusi meluruskan itu semua,\" kata Moeldoko saat membuka Konvensi Nasional Humas (KNH) 2021 secara virtual, di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.Moeldoko juga mengingatkan, agar insan humas Indonesia tidak terjebak dalam pusaran arus disinformasi, hoaks, dan fitnah. Terlebih lagi, saat ini sumber informasi datang dari berbagai penjuru, dan seringkali hadir begitu saja di tengah-tengah publik tanpa ada check and balance.\"Ini sebuah tantangan yang harus dihadapi teman-teman humas, bagaimana menyampaikan informasi dengan cepat tanpa meninggalkan norma dan etika,\" ucap Moeldoko menegaskan. Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga meminta insan humas berperan aktif mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat saat menghadapi Natal dan Tahun Baru.\"Akan terjadi mobilisasi luar biasa pada Natal dan Tahun Baru. Ini yang harus kita jaga bersama. Perhumas diharapkan bisa memberikan kontribusi positif agar negara kita bisa keluar dari pandemi COVID-19,\" ujarnya.Konvensi Nasional Humas (KNH) 2021 yang digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) mengusung tema \"Semangat Resiliensi dan Optimisme Untuk Indonesia Tumbuh\".KNH yang digelar secara virtual ini, diharapkan bisa menjadi momentum bagi insan humas Indonesia untuk bisa membajak krisis pandemi COVID-19, dengan mengubah pola kerja lama dan berinovasi menggunakan cara-cara baru. (sws)
F-PPP Sebut "Presidensial Threshold" Bentuk Penghargaan Bagi Parpol
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan keberadaan ambang batas partai politik mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden atau \"presidential threshold\" merupakan bentuk penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu.\"Selain itu, jangan sampai Presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,\" kata Baidowi di Jakarta, Rabu.Dia menilai, usulan agar \"presidensial threshold\" menjadi 0 persen merupakan hal yang sah-sah saja disampaikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga dilindungi UU.Menurut dia, gugatan terhadap UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak MK. \"MK memberikan kekuasaan kepada pembentuk UU yaitu DPR dan pemerintah untuk mengatur mengenai ketentuan ambang batas,\" ujarnya.Baidowi mengatakan, sejauh ini belum ada rencana merevisi UU Pemilu sehingga ketentuan UU tersebut tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK. (sws)
KSP: Pembangunan Kesejahteraan dan Otsus Papua Harus Efektif
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden menekankan percepatan pembangunan kesejahteraan dan otonomi khusus (Otsus) Papua harus berfokus pada efektivitas program, agar setiap dana yang dikeluarkan benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani dalam rapat koordinasi persiapan implementasi Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Papua, di Manokwari, Papua, yang berlangsung 14-15 Desember 2021.Sebagaimana siaran pers KSP, yang diterima di Jakarta, Rabu, rakor tersebut dihadiri kepala daerah se-Papua Barat, dan perwakilan eselon I pemerintah pusat.Pada kesempatan tersebut Jaleswari juga menekankan, pentingnya perbaikan tata kelola pemerintah secara menyeluruh, khususnya di daerah.Menurutnya, ada sejumlah aspek perbaikan yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres 9/2020, yakni kualitas perencanaan dan penganggaran, monitoring evaluasi dan pengendalian program, kualitas layanan dasar, dan kualitas SDM aparatur.\"Yang tak kalah pentingnya adalah sinergitas kelembagaan pusat-daerah,\" kata Jaleswari.Dalam kesempatan yang sama, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menyampaikan, implementasi Inpres percepatan pembangunan kesejahteraan dan UU Otsus Papua bisa berjalan jika ada penyesuaian kebijakan, regulasi, dan kelembagaan oleh pusat.\"Jika itu berhasil diwujudkan, maka implementasi Inpres bisa menekan kemiskinan,\" ujar Petrus.Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Inpres pembangunan kesejahteraan dan Otsus Papua pada 2022.\"Seluruh instansi pemerintah di Papua Barat akan terlibat aktif dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintah, dan melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi agar percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,\" tegasnya.
IPR: Presiden Bisa Jadikan Kepiawaian Prabowo Solusi Tantangan Global
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Indonesian Public Review (IPR) Putro Mas Gunawan mengatakan Presiden Jokowi bisa menjadikan kepiawaian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai solusi menghadapi berbagai tantangan global.\"Kepiawaian Prabowo di dunia militer dan politik luar negeri bisa jadi solusi agar Indonesia mampu menghadapi tantangan dinamika dunia global, terutama di tengah pandemi COVID-19,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Gunawan mengatakan Presiden Jokowi membaca tantangan lingkungan strategis di level global yang berpotensi bergerak menjadi konflik global.\"Presiden Jokowi memandang Prabowo Subianto sebagai solusi dari tantangan situasi itu,\" ujarnya.Sebab, sosok Prabowo Subianto mempunyai kapabilitas dalam mewujudkan postur pertahanan nasional yang dikehendaki atau diharapkan.Keputusan Presiden Jokowi yang memercayakan jabatan Menteri Pertahanan kepada Prabowo dinilai sebagai langkah tepat karena kepiawaiannya terbukti efektif.Menurut survei yang dilakukan lembaganya, kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga mendapat apresiasi atau penilaian yang baik dari masyarakat.\"Alutsista, industri pertahanan, komponen cadangan, cadangan logistik nasional dan sebagainya mendapat 18,2 persen,\" ucap dia.Sementara, persentase tertinggi apresiasi dari masyarakat pada pemerintah adalah pada program kerja pengendalian pandemi COVID-19 yakni 23,5 persen. Kemudian, dalam hal kecepatan kinerja menteri, Ketua Umum Gerinda itu menempati urutan kedua dengan perolehan 14,8 persen.Survei IPR tersebut dimulai pada 25 November hingga 5 Desember 2021. Total responden yang dilibatkan mencapai 1.230 dan tersebar di 34 provinsi di Tanah Air.Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan teknik sampel multistage random sampling. Margin of error dari survei tersebut sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)
Politics of Hope
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan Hari ini adalah hari ke-9 aku di hotel Karantina. Tadi pagi, jam 8 aku melakukan test Covid-19 sendiri dengan alat tets Bio Synex. Aku tidak tahu apakah alat test cepat seperti ini di jual bebas di apotik kita, tapi di Belanda di jual bebas. Hasil test antigenku negatif. Jam 8.30 tadi aku test PCR, resmi hotel/Kemenkes. Katanya selesai jam 10 malam. Kenapa tidak secepat di bandara SH, cuma 1,5 jam? Mereka jawabannya klise. Lalu apakah aku boleh pulang jam 10 malam lewat sedikit, setelah hasil tes, misalnya, negatif. Belum, katanya, nunggu besok. Apa kepentingan saya di Karantina sampai besok, jika hasilnya sudah selesai malam ini?, tanyaku. Aturannya begitu pak, katanya. Mantap lah, kataku. Saya hari ini akan berdiskusi soal \"Politics of Hope\" atau politik dengan harapan. Tulisan ini terinspirasi film dokumenter Obama di HBO yang tadi malam aku tonton. Ini sekaligus penutup tulisan saya edisi Karantina Hotel. Tulisanku ketika di penjara lalu, insya Allah terbit sebagai buku 200 an halaman, minggu ketiga bulan ini. Editornya M. Subarkah, wartawan senior, sedang menuntaskan editing sambil menunggu kata pengantar dari beberapa teman. Dalam film dokumenter itu, ada dua hal yang penting. Pertama, kenapa Senator John Kerry, yang juga keluarga konglomerat Amerika, mendukung Obama sejak tahun 2004 untuk tampil sebagai tokoh nasional dan tahun 2008 sebagai Capres? Kedua, apa yang memukau dari pikiran Obama pada tahun 2004 dan akhirnya bahan dia di tahun 2008 nyapres? Untuk pertanyaan pertama terlalu singkat penjelasannya pada film itu. Kita perlu mencari berbagai referensi. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita adalah adanya kesamaan pandangan tentang masa depan bangsa mereka saat itu. Baik dari John Kerry seorang politikus keluarga konglomerat maupun Obama, politisi kulit hitam yang menggali masa depan dari bawah. Pada masa pemerintahan Goerge Bush, setelah peristiwa pemboman WTC, berbagai sentimen rasis dan anti Arab/Islam dijalankan oleh pemerintah Bush. Bush menyebutkan Holy War melawan kekuatan \"teroris\" Islam. Seluruh dunia diinteli Amerika dan berbagai negara Arab di hancurkan, antara lain Irak dan Libya. Juga memata-matai orang-orang Islam, Arab dan lainnya di dalam negeri. Akhirnya terjadi pembelahan sosial yang dalam di Amerika. Obama sejak awal menunjukkan anti kebijakan Bush, baik di Iraq maupun di dalam negeri. Di dalam negeri Obama mengecam biaya kesehatan masyarakat yang tinggi serta pajak terhadap buruh outsourcing yang tinggi. Kerry awalnya mendukung serangan Bush ke Iraq. Tapi mungkin berubah, khususnya ketika bangsa Amerika menjadi terbelah. Kerry, ketika maju dalam konvensi nasional Partai Demokrat, sebagai Calon Presiden Amerika, di Illinois, Juli 2004, memberikan kesempatan pada Obama sebagai Key Note Speaker. Obama dalam bukunya \"Audacity of Hope\" masih belum tahu kenapa Kerry memilih dia. Ini adalah kesempatan Obama menunjukkan pikirannya, kemana Amerika mau dibawa? Amerika menurut Obama adalah tempat satu-satunya di dunia orang seperti dia bisa mempunyai harapan kesempatan hidup dengan cita-cita yang maksimal, bersekolah, mendapatkan fasilitas rumah sakit, mejadi politisi tanpa politik uang, dan lain sebagainya, termasuk ketika ibunya memberikan nama Barack, yang asing bagi Amerika. Hal ini merupakan kebanggaan bangsa mereka yang dilukiskan pendiri bangsanya dengan satu kalimat \"bahwa semua manusia dilahirkan setara\". Namun, harapan itu menurut Obama mengahadapi \"hard reality\", sebuah tantangan. Amerika secara objektif menghadapi bagaimana menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang baik. Orang-orang bekerja berkompetisi untuk sekedar hidup dan kesulitan membayar biaya kesehatan. Rezim Bush juga membuat masalah, dengan agenda memata-matai masyarakat, yang membuat masyarakat terbelah. Orang-orang yang pulang perang, pulang dengan kesulitan hidup, bahkan kesulitan akses kesehatan. Diakhir pidatonya, Obama mengatakan, politik ke depan tinggal memilih, apakah melanjutkan politik pecah belah atau politik harapan? Politik harapan adalah sebagaimana konstitusi mereka mengatakan \"All Men Are Created Equal\". Film dokumenter ini sebenarnya sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Setiap menjelang pemilihan calon presiden ataupun kepala daerah, tidak ada suatu pemimpin yang mampu memberikan pidato utuh tentang apa yang mau diperjuangkan. Kebanyakan hanya retorika. Janji palsu. Yang tidak pernah membandingkan antara harapan dan realitas. Orang-orang kaya konglomerat di sini lebih pantas dilukiskan seperti yang Jeffry Winters dan Thomas Piketty lukiskan, oligarki rakus, yang tidak peduli bangsa ini mau jadi apa. Tidak ada orang seperti John Kerry, politisi yang lahir dari keluarga konglomerat, namun menjadikan hidupnya untuk kepentingan rakyat banyak. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah kesempatan bagi semua anak bangsa maju. Kaum buruh harus bekerja dengan kesejahteraan yang cukup. Kaum tani dijaga agar luas tanahnya tetap besar dan mendapatkan alokasi pupuk yang cukup. Kaum miskin kota harus mendapatkan peluang rumah tinggal. Dan lain sebagainya. Namun, yang ada semua menjauh dari harapan. Yang kaya semakin kaya, bahkan ketika pandemi Covid 19, kekayaan orang kaya bertambah dan kekayaan pejabat juga bertambah. Politics of Hope adalah catatan relevan yang diinspirasikan film dokumenter Obama itu. Ini adalah agenda kita ke depan. Kita berharap rakyat tetap berjuang untuk menuntut adanya politik harapan. Politisi kembali tegak di atas keringat rakyat. Pemerintah bersungguh sungguh mencintai rakyat. Juga kita berharap konglomerat yang lahir hanya dari 30 tahun menempel rezim Suharto, berusaha mengubah mindset untuk mendukung cita-cita keadilan sosial. (*)
Boneka Itu Sudah Rusak, Nak!.
Tampak semakin kentara, sosoknya terus-menerus menuai gugatan dan perlawanan rakyat. Penampilannya sederhana, tenang dan terlihat bersahaja. Awalnya dianggap sebagai sosok pemimpin yang jujur dan merakyat., namun perlahan tapi pasti, ia menunjukkan watak aslinya. Setelah sarat pencitraan, publik akhirnya mengetahui dirinya penuh kamuflase dan manipulasi. Kontradiktif, apa yang pantas disematkan kepadanya. Lain di bibir dengan hati, lain bicara dengan tingkah laku. Sehingga ia banyak diberi gelar raja oleh publik. Raja diraja kemudharatan. Selain kebohongan, kekuasaan politiknya juga gemar melakukan hasut dan fitnah. Malalui para anteknya seperti buzzer dan influencer, gencar menebar permusuhan dan kebencian. Terkadang melibatkan aparat dan pejabat yang bermental penjilat dan penghianat. Memusuhi rakyat, berlaku biadab dan menghalalkan segala cara untuk memuaskan syahwatnya. Membuktikan bahwasanya semua itulah yang menjadi keahlian dan prestasi pemerintahan dengan tradisi korupsi dan anti demokrasi. Saking hipokrat dan identik psikopat. Seketika gerombolan jahat ini bisa bertindak secara diam-diam, namun cepat dan mematikan. Karakternya cocok memainkan peran antagonis dalam kehidupan nyata. Meski sering dijuluki boneka dan menjadi antek asing, Kehadirannya juga lebih banyak tak memberi nilai lebih dan kebaikan. Terasa mengerikan bagi kehidupan rakyat dan masa depan bangsa. Kehadirannya seperti boneka Chucky dalam film horor yang menakutkan. Mengendap-endap sembunyi sembari mengintai, lalu muncul tiba-tiba melakukan teror, menyerang dan membunuh secara sadis. Ialah boneka yang menakutkan dan berbahaya. Boneka yang hidup dalam istana. Istana boneka tempat para penyamun yang angker. Sebagai kepala negara, perannya gagal membangun negara yang berdaulat dalam bidang politik, tidak memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi dan tanpa melahirkan kepribadian bangsa yang berkebudayaan. Bukan saja menghianati cita-cita proklamasi kemedekaan, Panca Sila dan UUD 1945. Kepemimpinannya lebih sering menjadi antek sekaligus boneka asing. Menghancurkan harga diri dan martabat bangsa karena telah menjadikan rakyat sebagai budak di negerinya sendiri. Sebagai kepala pemerintahan, sosoknya juga telah melahirkan dan merawat oligarki. Menyusun barisan kepentingan segelintir individu dan kelompok yang merusak tatanan kehidupan negara secara sistemik. Telanjang tanpa rasa malu dan bersalah, mengangkangi Panca Sila dan UUD 1945 di hadapan rakyat. Pemegang mandat itu dan orang-orang disekelilingnya terus menguras kekayaan negara, sembari mengatur siasat membungkam rakyat. Tak ubahnya kepala geng yang memimpin gerombolan kekuasaan dari para penjahat perampok dan pembunuh. Pencapaiannya selama ini sebagai pemimpin, sungguh sangat jauh dari ideal. Bahkan bertentangan dengan apa yang selayaknya ada pada kepemimpinan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Rakyat tak kunjung surut mengalami penindasan. Selain memanfaatkan kekayaan negara melalui kekuasaannya. Kekerdilan jiwa dan pikirannyapun begitu represif dan bengis mewujud dalam kebijakan negara. Personifikasi yang nihil kemanusiaan. Karena pelbagai ulah distorsi, negara terus mengalami kemunduran dan menunggu kehancuran. Wujudnya memang manusia. Tapi jiwanya tak merdeka bagai boneka. Sebagai boneka ia tetaplah mainan. Saat sudah lusuh dan tak berguna, ia hanya akan menjadi sampah dan tinggal dibuang. Mungkin saja sampah yang berbahaya bagi banyak orang dan lingkungan. Sebagai sampah boneka yang berbahaya, tidak ada alasan untuk tidak menghancurkan dan memusnahkannya. Itulah momen dimana boneka tak seindah lagi seperti barunya. Sudah rusak dan tidak bermanfaat pula. Seperti kata seorang ibu kepada putri kecilnya, \"Boneka itu sudah rusak Nak, buang saja nanti ibu belikan yang baru\". Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Vonis Genosida Xi JinPing
By M RIzal Fadillah Panel independen Inggris telah memutuskan bahwa China di bawah Xi Jinping telah melakukan pembasmian etnis atau genosida atas muslim Uighur di Xinjiang. Vonis ini meski tidak memiliki kekuatan eksekutorial akan tetapi merupakan hukuman moral atas China. China di bawah Xi Jinping adalah penjahat kemanusiaan. Ironinya di tengah kejahatan genosida China atas komunitas muslim, negara-negara muslim justru banyak yang tenang dan nyaman bersahabat erat dengan China, termasuk Indonesia. Semestinya hubungan dengan China dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Apalagi Indonesia memiliki sejarah hitam akibat pemberontakan G 30 S PKI dukungan China. Uighur adalah minoritas yang tertindas. Misi negara komunis itu membasmi agama atau sekurangnya melemahkan peran umat beragama. Laporan human rights watch satu juta minoritas Uighur ditahan di wilayah Xinjiang dalam kamp \'cuci otak\' dan \'cuci iman\' yang disebut kamp \"re-edukasi\". Mereka harus menyerahkan sampel biometrik dan DNA, wajib berbahasa mandarin, serta merusak keyakinan keagamaan secara sistematik. Pengadilan Internasional di bawah PBB kesulitan membawa China ke dalam proses hukum atas kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) karena negara ini memiliki hak veto. Muncul model peradilan di Inggris berupa Panel Independen yang memvonis China telah melakukan pembasmian etnis (genosida). Konflik China-AS dalam kancah ekonomi dan persoalan Laut China Selatan membuat Inggris sebagai sekutu dekat turut menggalang kekuatan. Tantangan China atas penguasaan historis LCS dijawab dengan sejarah kejayaan Inggris di lautan \"Britannia rules the waves\". Kapal induk HMS Queen Elizabeth hadir di Laut China Selatan mengabaikan peringatan China. Bergabung bersama Singapura dan Australia. Genosida Xi Jinping terhadap muslim Uighur menjadi peringatan bagi Pemerintahan Jokowi untuk menjaga hati dan aspirasi muslim Indonesia yang tidak suka pada China. Arogansi dan hegemoni sebagai watak Pemerintahan Xi Jinping kini patut diwaspadai. Jangan terbuai oleh bujuk rayu hutang luar negeri dan investasi. Ujungnya aneksasi dan kolonialisasi. China adalah kekuatan dan kekaisaran baru, kolonialisme dan tipu-tipu baru. Bersahabat untuk dicekik dan ditinju. Indonesia maju hanya slogan semu jika China menjadi suhu. Atas genosida Xi Jinping terhadap muslim Uighur dan bahaya hubungan erat dengan China maka sebaiknya lepaskan segera gandengan tangan Jokowi dari Xi. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
POPULER
