ALL CATEGORY
.jpg)
Polri Buka Posko Aduan Kasus Penipuan Investasi Alat Kesehatan
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membuka posko aduan untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban dugaan penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes).\"Sudah kita dirikan posko aduannya, berada di lantai V Gedung Bareskrim Polri,\" kata Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Ma\'mun saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Menurut Ma\'mun, penyidik perlu membuka posko aduan, karena diduga jumlah masyarakat yang menjadi korban cukup banyak.Korban melaporkan kasus penipuan yang dialaminya secara berkelompok. Satu kelompoknya ada yang berjumlah 10 sampai 30 orang.\"Posko aduan wajib itu kita buka. Silahkan ke Bareskrim nanti diarahkan, kita siapkan posko di lantai lima, Subdit V,\" kata Ma\'mun. Ma\'mun menyebutkan, sampai saat ini sudah 20 saksi korban yang diperiksa atau dimintai keterangannya. Dan hari ini, penyidik meminta keterangan kepada sembilan orang korban lainnya.\"Hari ini saja sudah 20 lebih (diperiksa) dan hari ini ada 9 orang lagi yang dimintai keterangan,\" ujar Ma\'mun.Terkait jumlah kerugian yang dialami korban, Ma\'mun mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman, karena pihak tersangka maupun korban tidak memiliki sistem pembukuan, sehingga transaksi keuangan tidak tercatat, termasuk tidak ada bukti penjualan alkes.\"Kerugian belum bisa kita perkirakan, karena datanya belum bulat. Mereka (tersangka) tidak ada pembukuan, tidak punya bukti-bukti penjualan alkesnya, begitu juga korbannya,\" kata Ma\'mun.Dalam kasus ini, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni VAK, BS dan DR.Dua orang tersangka telah ditangkap, VAK ditangkap Jumat (17/12) dan BS ditangkap hari Sabtu (18/12), keduanya ditahan di Rutan Bareskrim Polri.Sedangkan satu tersangka berinisial DR masih dalam pengejaran aparat, berstatus buronan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).Kasus penipuan investasi program suntik modal alkes ini mencuat di masyarakat lewat cuitan salah satu akun Twitter.Menurut pendamping para korban Charlie Wijaya, ada 14 orang pelapor karena mengalami kerugian Rp30 miliar. Mereka melaporkan tiga orang dalam kasus ini, yakni VAK, DR, dan BR.Ketiganya, kata Charlie, diduga sebagai bos penerima uang dalam lingkaran investasi bodong alat kesehatan tersebut.\"Ini \'kan dugaannya kasus investasi bodong. Dengan kerugian total bersih Rp1,2 triliun sampai Rp1,3 triliun. Dengan korbannya sekitar 3.000 orang,\" kata Charlie.Charlie mengatakan para korban merasa dirugikan karena uang yang diinvestasikan tidak bisa ditarik dengan alasan perusahaan tempat investasi dinyatakan pailit. (sws)
66 Napi di Jambi Diusulkan Terima Remisi Natal 2021
Jambi, FNN - Sebanyak 66 orang narapidana (napi) yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Provinsi Jambi, diusulkan mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi khusus Natal 2021.\"Dari sepuluh lapas dan satu rutan di Jambi, ada sebanyak 66 narapidana yang kita usulkan mendapatkan remisi Natal tahun ini,\" kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jambi Aris Munandar melalui keterangan resminya yang diterima di Jambi, Senin. Lamanya remisi yang diusulkan bervariasi, mulai dari 15 hari, satu bulan, saty bulan 15 hari, serta dua bulan.Data yang diperoleh, untuk Lapas Klas IIA Jambi ada 20 orang napi yang diusulkan mendapatkan remisi, kata Aris Munandar.Kemudian dua napi di Lapas Klas IIB Sarolangun dan seorang napi di Lapas Klas IIB Bangko.Selanjutnya ada tiga napi di Lapas Klas IIB Muara Bungo, sembilan napi di Lapas Klas IIB Muara Tebo, 17 napi di Lapas Klas IIB Kualatungkal, 11 napi di Lapas Narkotika Klas III Muarasabak, satu anak pidana di LPKA Klas IIB Muarabulian, dan dua napi di Rutan Sungaipenuh.Sementara itu untuk napi di Lapas Klas IIB Muara Bulian dan Lapas Perempuan Klas IIB Jambi, tidak ada napi yang diusulkan mendapatkan remisi khusus Natal 2021, kata Aris Munandar. (sws)
Kemenkumham: Hari Bela Negara Bangkitkan Semangat Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham untuk memperingati Hari Bela Negara sebagai momentum membangkitkan semangat melawan pandemi COVID-19. “Jadikan momen Hari Bela Negara ini sebagai pembangkit semangat untuk bisa menang melawan virus corona, baik menang dalam mengendalikan penyebaran virus maupun membangkitkan ekonomi yang tersendat akibat pandemi,” kata Andap Budhi Revianto berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, memperingati Hari Bela Negara yang jatuh pada 19 Desember 2021. Hal tersebut, lanjut dia, sesuai pula dengan amanat Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Bela Negara Tahun 2021. Untuk bangkit dalam melawan COVID-19, menurut Andap, diperlukan ketabahan, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, kecepatan, daya juang, dan kerja keras. “Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi COVID-19. Kita harus buktikan ketangguhan kita. Kita harus menangkan masa depan kita dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dengan semangat bela negara,\" imbaunya. Lebih lanjut, Andap mengatakan tugas bela negara bukan hanya menjadi tugas TNI dan Polri, melainkan tugas bagi semua warga negara Indonesia.\"Apa pun pendidikan, profesi, dan pekerjaan kita, semua punya hak, semua punya kewajiban, dan kesempatan yang sama untuk bela negara,\" ujar Andap. Di samping itu, Andap juga menceritakan kembali sejarah ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Tanggal 19 Desember 1948, kata dia, merupakan tanggal dideklarasikannya pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran RI. Deklarasi pembentukan PDRI pun dilakukan sesuai amanat Presiden Soekarno. Terkait latar belakang didirikannya PDRI, jelas Andap, hal itu tidak terlepas dari kemunculan Agresi Militer Belanda II yang menyerang Kota Yogyakarta. Kala itu, tambahnya, Yogyakarta merupakan Ibu Kota Indonesia. Lalu dalam peristiwa tersebut, Presiden RI Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Perdana Menteri (PM) Sutan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya ditangkap Belanda sehingga mengakibatkan ibu kota negara dan pemerintahan Indonesia mengalami kekacauan. “Keputusan Presiden saat itu terlihat sangat visioner serta suatu langkah tepat yang sangat strategis. Dengan adanya PDRI, Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada dan berdaulat. PDRI menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi Republik Indonesia yang perlu dikenang dan diperingati,” ucap Andap. Dalam memperingati Hari Bela Negara Tahun 2021, Andap mengungkapkan bahwa tema yang diusung adalah “Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. \"Tema diambil sebagai refleksi seluruh elemen bangsa yang harus terus mengobarkan dan mengimplementasikan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara serta menumbuhkan semangat untuk tetap tumbuh bersama-sama menuju Indonesia maju,\" jelasnya. Di akhir amanatnya, Sekjen Kemenkumham berharap agar seluruh jajaran Kemenkumham dapat memaknai dengan baik peringatan Hari Bela Negara dan dapat mengimplementasikan secara nyata. \"Dirgahayu Hari Bela Negara ke-73 tahun 2021,\" tutup Andap Budhi Revianto. (sws)
Polri Buru Satu Tersangka Penipuan Investasi Alat Kesehatan
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri memburu satu dari tiga orang tersangka kasus penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes) yang merugikan korban hingga triliunan rupiah.Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Ma\'mun, Senin, mengatakan ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yakni VAK, DR dan BS. Dua orang telah ditangkap (VAK dan DR), satu orang masih dalam pengejaran\"DR satu lagi belum tertangkap, dia lari, masih kita buru ,\" kata Ma\'mun.Menurut Ma\'mun, keberadaan tersangka DR sudah terlacak, namun yang bersangkutan berupaya menghindar dari kejaran polisi, sehingga belum bisa ditangkap sejak kasus tersebut dilaporkan Senin (13/12) dan naik ke tingkat penyidikan. \"Tidak ada kendala, cuma masih kabur-kaburan aja, dia pindah-pindah terus, masih melarikan diri,\" kata Ma\'mun.Untuk mencegah tersangka melarikan diri keluar negeri, penyidik telah memasukan nama tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO), termasuk mencekal keluar negeri.\"Tersangka sudah kita lakukan pencekalan, makanya DPO kita terbitkan,\" ujar Ma\'mun.Adapun dua tersangka yang sudah ditangkap dan dilakukan penahanan yakni VAK ditangkap Jumat (17/12) dan BS ditangkap Sabtu (18/12).Kasus penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan tersebut mencuat di masyarakat lewat cuitan salah satu akun Twitter. Korban diduga mengalami kerugian mencapai Rp1,2 triliun.Para korban melaporkan kerugian bisnis yang dialaminya ke Bareskrim Polri pada Senin (13/12), dan Polda Metro Jaya. Namun kini seluruh laporan ditangani oleh Subdit V Dittipideksus Bareskrim Polri.Dua tersangka yang telah ditangkap dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri. Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Kemudian, Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. (sws)
GP Ansor NTT: 600 Personel Banser Bantu Pengamanan Natal-Tahun Baru
Kupang, FNN - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusa Tenggara Timur (NTT) mengerahkan 600 personel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di seluruh wilayah NTT.Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor NTT Ajhar Kowe, kepada ANTARA di Kupang, Senin, menyampaikan dikerahkan sejumlah personel itu sebagai bagian dari Partisipasi Damai Natal sekaligus membantu aparat kepolisian dan TNI di wilayah NTT.\"Jumlah ini tersebar di sejumlah cabang GP Ansor di NTT,\" katanya.Personel yang dikerahkan kata dia, ditempatkan di setiap Gereja. Baik Gereja Katolik maupun Protestan di setiap kabupaten dan kota di seluruh wilayah NTT. Ia mengatakan, pengamanan akan dimulai dari hari Kamis (23/12) untuk mengisi di pos pengamanan titik sentral bersama polisi. Sesuai dengan pos-pos yang sudah ditetapkan oleh polisi di setiap kabupaten dan kota.Sementara personil pengamanan dari Banser yang akan turun langsung ke gereja ujar Ajhar, akan disesuaikan dengan kondisi yang ada.Ia juga mengatakan pengamanan akan disesuaikan dengan kekuatan anggota Banser yang ada di setiap daerah setelah ada koordinasi antara aparat kepolisian dan TNI.\"Mereka akan di pusat dalam satu pos khusus dari masing-masing cabang GP Ansor di setiap daerah. kurang lebih dua orang. Bersama-sama polisi dan pihak lain yang terlibat dalam partisipasi damai Natal,” pungkasnya.Ajhar menegaskan, pengamanan puncak pada tanggal 24-25 Desember 2021, Banser siaga dalam rangka partisipasi damai Natal di setiap Gereja.Partisipasi damai Natal kali ini lanjut dia, GP Ansor NTT melibatkan rekan dari Parisada Hindu di wilayah itu.“Sahabat kami dari pemuda Hindu. Mereka ingin bergabung sama Banser dalam pengamanan,” ungkapnya.Sebagai Ketua Organisasi Kepemudaan, ia mengajak seluruh elemen pemuda agar menjaga suasana Natal Tahun 20121 sebagai bagian dari evaluasi diri menuju ‘NTT Damai’.Sebagai Ketua Organisasi Kepemudaan, ia mengajak seluruh elemen pemuda agar menjaga suasana Natal Tahun 2021, Natal yang sejuk dan damai agar dapat hikmah Natal bagi keluarga besar umat Kristiani yang ada di seluruh NTT. (sws)
.jpg)
Ketua KPK: Cegah Korupsi Wujud Nyata Bela Negara
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan mencegah terjadinya korupsi adalah wujud nyata bela negara.\"Ingat, menangkap koruptor adalah tugas KPK dan aparatur penegak hukum lainnya. Namun, mencegah terjadinya korupsi adalah wujud nyata bela negara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap nusa bangsa dan tanah air Indonesia,\" kata Firli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin memperingati Hari Bela Negara yang jatuh pada 19 Desember 2021.Firli mengatakan cukup menjadi pribadi sederhana yang senantiasa menerapkan nilai-nilai kejujuran, moral, etika, agama, dan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk memenuhi seluruh kriteria bela negara di masa kini.Menurutnya, korupsi dan perilaku koruptif jelas menjadi ancaman utama bangsa dan negara mengingat dampak destruktifnya, bukan sekedar merugikan keuangan atau perekonomian semata. Namun, juga dapat mengakibatkan gagal terwujudnya tujuan bernegara suatu bangsa. Firli pun sepakat dengan pandangan Presiden RI Joko Widodo yang disampaikan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 soal pemberantasan korupsi yang tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah korupsi\"Memang benar, akar masalah korupsi adalah upaya pencegahan korupsi sangat fundamental daripada penindakan hukum di mana pencegahan berbanding lurus dengan perlindungan kepentingan publik. Sungguh benar ucapan Presiden bahwasanya pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan korupsi agar kepentingan rakyat dapat terselamatkan,\" kata dia.Sesuai arahan Presiden, lanjut Firli, KPK senantiasa terus berbenah membuat banyak terobosan baru untuk menyempurnakan setiap metode penanganan korupsi agar jauh dari kata heboh apalagi dapat menimbulkan kegaduhan dengan cara-cara lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, bangsa, dan negara.\"Pendekatan \'asset recovery\', penerimaan negara bukan pajak serta memitigasi perilaku korupsi adalah hal utama lainnya yang juga kami lakukan untuk menangani korupsi di negeri ini,\" ujar Firli.Selanjutnya, kata dia, sinergi antar lembaga penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung terus dijalani terutama dalam menerapkan pendakwaan pencucian uang lewat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan membuka luas kerja sama dengan negara lain dalam pengejaran aset koruptor.\"Selain itu, dukungan masyarakat terhadap segenap upaya pemberantasan korupsi terus kami manfaatkan untuk menanamkan budaya antikorupsi sejak dini yang menjadi bagian penting dari pemberantasan korupsi agar terbangun dan terbentuk mental antikorupsi dalam setiap individu di republik ini,\" kata Firli.Ia mengatakan \"Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh\" yang diusung sebagai tema besar dalam peringatan Hari Bela Negara 2021 sangat tepat, mengingat semangat bela negara memang sangat dibutuhkan untuk terus digelorakan.\"Dengan menyematkan selalu semangat antikorupsi dalam satu gerakan orkestrasi pemberantasan satu padu membangun budaya antikorupsi, mari terus gelorakan semangat bela negara agar kita senantiasa tangguh menjaga, merawat serta mewujudkan cita-cita tujuan bernegara yang tak lain meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran segenap rakyat Indonesia dalam kehidupan cerdas berbangsa dan bernegara,\" ujarnya. (sws)
MPR: HKSN Momentum Perkuat Pengamalan Nilai-Nilai Solidaritas
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) adalah momentum memperkuat pengamalan nilai-nilai solidaritas dan gotong-royong untuk menjawab sejumlah tantangan bangsa.\"Kesetiakawanan sosial, yang merupakan bagian dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa ini memang penting untuk tetap diterapkan dalam keseharian, menyikapi berbagai situasi yang terjadi di negeri ini,\" kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Hal itu dikatakannya terkait HKSN yang diperingati setiap 20 Desember.Rerie mengatakan pandemi COVID-19 dan bencana alam yang melanda Indonesia menyadarkan kita sebagai bangsa betapa pentingnya kesetiakawanan sosial dalam menghadapi ancaman yang melanda seluruh anak negeri. Menurut dia, sejumlah upaya mendukung langkah pencegahan meluasnya penyebaran COVID-19, empati dan bantuan terhadap para korban bencana alam adalah bentuk dari pengamalan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang harus dipertahankan.Dia menilai kesetiakawanan sosial di negeri dengan 270 juta penduduk dan keberagaman suku, agama, bahasa dan adat istiadat, sangat diperlukan dalam upaya membangun bangsa.\"Solidaritas antar sesama warga negara akan memperkuat persatuan. Persatuan akan menghimpun beragam kekuatan sehingga bangsa ini unggul dalam setiap persaingan dengan bangsa lain,\" ujarnya.Dia menekankan pentingnya peran nilai-nilai solidaritas dan gotong-royong itu dalam proses pembangunan mewajibkan kita untuk mewariskannya kepada generasi penerus bangsa.Rerie menilai menciptakan momentum agar anak bangsa ini sadar akan pentingnya sebuah nilai, seperti peringatan HKSN merupakan bagian dari upaya mewarisi nilai-nilai solidaritas tersebut.\"Namun akan lebih baik lagi bila upaya mewarisi nilai-nilai kesetiakawanan sosial itu dilakukan lewat teladan pelaksanaannya dalam keseharian,\" katanya.Menurut dia, para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan harus memberikan teladan dalam melaksanakan nilai-nilai solidaritas itu lewat empati dan kebijakan yang memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari.Rerie berharap teladan dalam pelaksanaan solidaritas terus hadir di tengah masyarakat agar nilai-nilai kesetiakawanan sosial dapat terus dilestarikan sebagai salah satu karakter yang dimiliki bangsa ini. (sws)
Ketua DPR akan Kunjungi Pengungsi Letusan Gunung Semeru
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan kunjungan kerja ke Kabupaten Lumajang untuk melihat kondisi warga korban letusan Gunung Semeru, di Jawa Timur, Senin.Paun akan mendatangi Kecamatan Pronojiwo, Lumajang yang merupakan salah satu wilayah paling terkena dampak akibat meletusnya Gunung Semeru.\"Kami ingin memastikan bagaimana kondisi para warga terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya di wilayah Pronojiwo yang saat ini cukup terisolasi akibat akses jalan utama di daerah tersebut terputus,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Puan akan meninjau Jembatan Gladak Perak yang merupakan akses utama menuju Pronojiwo yang putus total usai diterjang awan panas dan lahar dingin akibat letusan Gunung Semeru. Jembatan tersebut menghubungkan Lumajang-Malang dan juga penghubung Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo.Selain itu Puan juga akan mengunjungi tempat pengungsian di SMPN 2 Pronojiwo untuk berdialog dengan warga sekaligus memastikan proses penyiapan logistik bagi para pengungsi di dapur umum PMI berjalan optimal.Dia mengatakan, segala kebutuhan warga harus dapat terpenuhi dengan baik, termasuk kualitas makanan bagi pengungsi.\"Kami juga akan melihat apa saja yang masih diperlukan warga, sehingga segala persoalan yang ada bisa segera dicarikan solusi bersama,\" ujarnya.Setelah dari Lumajang, Puan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang. Dia akan meresmikan Jalan Soekarno yang berada di wilayah tersebut didampingi Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Bupati Malang Sanusi.Setelah itu, Puan akan meninjau vaksinasi COVID-19 untuk anak di SDN 2 Sentul, Kota Blitar. Puan secara khusus akan memantau proses vaksinasi anak usia 6-11 tahun karena Blitar menjadi salah satu dari 21 daerah di Jatim yang diizinkan untuk melakukan vaksinasi anak 6-11 tahun tahap pertama.Dia menilai, program vaksinasi anak usia 6-11 tahun harus bisa berjalan cepat terutama varian Omicron sudah masuk ke Indonesia sehingga anak-anak harus segera mendapat perlindungan dari ancaman virus tersebut.\"Menjadi tugas dari Pemerintah Daerah untuk memastikan percepatan program vaksinasi anak dapat terealisasi sehingga pemberian vaksin kepada anak usia 6-11 tahun dapat terlaksana sesuai target,\" ujarnya.Di wilayah Blitar, Puan juga akan menghadiri acara sosialisasi yang diadakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk remaja. Dan di akhir kunker tersebut, Puan akan berziarah ke makam Bung Karno. (sws)
Gubernur Papua Sebut Ada Pencatutan Nama Terkait Deklarasi Capres 2024
Jayapura, FNN - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut ada pencatutan nama dirinya terkait informasi yang beredar menyoal “Deklarasi Calon Presiden (Capres) 2024 dari Ujung Indonesia Timur Lukas Enembe” yang diadakan di Jakarta.Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus dalam siaran pers di Jayapura, Senin, mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan kepala daerah yang masih aktif menduduki jabatannya di mana beredarnya sejumlah konten di kanal media sosial melakukan pencatutan nama tanpa izin dan konfirmasi.\"Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa informasi tersebut sangat merugikan identitasnya,\" katanya.Menurut Rifai Darus, untuk itu diimbau agar setiap orang yang mendapatkan konten informasi tersebut agar tidak menyebarluaskannya lagi demi menghindari sanksi hukum yang berlaku.\"Lukas Enembe masih fokus menyelesaikan masa jabatannya sebagai seorang Gubernur Papua, masih banyak pekerjaan dan program Pemprov Papua yang diprioritaskan untuk dijalankan serta diselesaikan,\" ujarnya.Dia menjelaskan kecintaan Gubernur Lukas Enembe terhadap Indonesia sangatlah besar, namun bukan berarti pemaknaan terhadap cinta NKRI mengarah pada pencalonan dirinya sebagai calon presiden.\"Bagi Gubernur Lukas, hal tersebut justru menjadi ironi dan sungguh utopis,\" katanya lagi.Dia menambahkan siapapun dibalik pembuatan konten dan penyebaran informasi bohong tersebut tentulah memiliki agenda politik yang hendak menyudutkan ataupun mendiskreditkan Gubernur Papua Lukas Enembe.Sebelumnya, telah beredar sejumlah konten di beberapa kanal media sosial yang memuat informasi yang tidak benar (hoaks) terkait Gubernur Papua Lukas Enembe yang akan mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden dari timur Indonesia di Jakarta. (sws)
Vaksin Gila
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Bisa jadi program vaksinasi terhadap anak usia 6 - 11 tahun sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebagai alternatif solusi mencari cekeran atau tambahan bayar bunga hutang atau menutupi lubang yang sudah menganga lebar guna menopang cadangan devisa negara, meskipun sudah terseok-seok tapi masih mampu membemper rupiah agar terhindar dari gilasan dolar! Aneh bin ajaib negeri ini, bekerja tidak berdasarkan ilmu, tapi dibebani tanggung jawab yang begitu besar bahkan beresiko luar biasa terhadap masa depan dan kehidupan manusia. Contoh gamblang adalah Luhut Binsar Panjaitan alias LBP ! Sepanjang sejarah hidupnya tidak pernah berkecimpung dengan ilmu kedokteran dan kesehatan, namun faktanya diserahi tugas dan tanggung jawab jabatan koordinator mengatasi Pandemi Covid - 19. Bagaimana dan nalar apa yang digunakan? Pakai ilmu apa yang diandalkan ! Lebih aneh lagi kenapa kita percaya? Kenapa kita diam tak berkutik? Yang jelas LBP tidak berkemampuan apa-apa, berotak ompong momplong dalam hal pengetahuan pandemi dan sejenisnya. Dia tidak lebih dari boneka dungu, yang bicara semaunya, seenaknya, sekenanya, yang penting orang lain harus tunduk, patuh, taat, mengikuti dan ketakutan dengan apa yang diucapkan. Saya secara pribadi juga gak paham, ini sebenarnya siapa yang salah, apakah yang nunjuk atau yang ditunjuk! Memang jabatan menteri merupakan hak prerogrativ presiden, namun sejauh mana dan sebatas apa itu bisa diterapkan. Maaf, saya memaknai ini vaksin gila, karena ditentukan oleh orang yang tidak profesional jika kurang layak dikatakan orang gila! Menjadi lucu ketika ada yang menobatkan LBP sebagai menteri terbaik di tahun 2021. Dari pandangan apa? Dinilai dari segi apa? Secara normatif sudah tidak sepantasnya dan bukan pada tempatnya, seorang LBP yang berlatar belakang mantan militer dan tidak pernah melalui pendidikan kedokteran atau kesehatan tiba tiba siap menerima tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator mengatasi pandemi Covid --19. Mudah diprediksi ketidak akuratanya dan ketidak layakanya, karena mau tidak mau, suka tidak suka apa yang diputuskan oleh LBP hanyalah berdasarkan bisikan, katanya, kendali, data atau arahan orang lain ! Saya memahami leadership atau kepemimpinan yang mengdepankan K3 I ( Komando, Kendali, Komunikasi /Kordinasi / Konsultasi dan Informasi ), namun semuanya tetap harus paham dan menguasai masalah masalah tehnis yang benar dan tepat guna. Saya anjurkan dan saya peringatkan, agar LBP segera sadar dan secepatnya bertobat, bahwa selama ini anda telah banyak membuat rakyat menderita, cemas harap dan ketakutan. Saya yakin, apapun agamamu jika anda meyakini ajaranya, pasti takut berbuat dosa. Dan kepada anda, selayaknya malu, telah memanfaatkan jabatan untuk suatu keburukan bahkan sangat mungkin berbuat kebohongan kepada bangsamu. Akhirnya kepada seluruh bangsaku, saya menghimbau, untuk segera sadar, bangun dan bangkit dari hipnotis, kekhilapan dan kealpaan, guna meluruskan kembali carut marut negara ini kearah yang benar dan lebih baik. Semoga Allah swt segera menunjukkan yang salah menerima akibat kesalahanya, serta memberi kekuatan dan ketabahan bagi para pejuang pembela kebenaran dan keadilan di negeri ini.
POPULER
