ALL CATEGORY
Petugas Gagalkan Penyelundupan Narkoba ke Lapas Sijunjung Sumbar
Padang, FNN - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dengan modus melemparkannnya dari luar lapas, Kamis.\"Modus yang digunakan adalah melemparkannya (narkoba) dari luar lapas menggunakan bola tenis,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumbar R Andika Dwi Prasetya, di Padang.Ia mengatakan penyelundupan itu berhasil digagalkan setelah salah seorang petugas Zul Hendri selaku Kasubsi Giatja Lapas Sijunjung mengendus informasi adanya penyelundupan dari luar.\"Setelah mendapatkan informasi tersebut Zul Hendri segera melapor ke Kalapas Bistok Oloan Situngkir, kemudian jajaran langsung bersiaga dan menyisir area belakang kamar hunian,\" katanya pula.Saat itulah, petugas menemukan benda mencurigakan berupa bola tenis hijau yang tergeletak begitu saja di ruang terbuka.Kalapas kemudian melakukan dokumentasi penemuan barang yang dicurigai tersebut dan segera berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Sijunjung.\"Ketika polisi sampai di lokasi bola tenis itu dibuka, ternyata di dalamnya terdapat benda kristal putih yang diduga kuat adalah sabu-sabu dengan berat sekitar 1,5 gram,\" katanya lagi.Kalapas Bistok Oloan Situngkir menjelaskan bahwa pihaknya selama ini terus berupaya memberantas peredaran narkoba di Lapas Sijunjung, mengingat penghuni lapas setempat 50 persen lebih terjerat kasus narkotika.Kemenkumham Sumbar mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh insan pengayoman di Lapas Sijunjung, karena berhasil menggagalkan penyelundupan.Namun di saat yang bersamaan, ia mengingatkan seluruh jajaran yang ada di Sumbar bahwa peristiwa tersebut adalah penanda bahwa penyelundupan narkoba ke lapas masih terjadi.\"Oleh karena itu kami instruksikan kepada seluruh jajaran agar terus waspada, dan tidak lengah terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelundupan barang terlarang. Penjahat akan terus mencari celah,\" katanya lagi. (sws)
Lapas Jambi Pindahkan Lagi 22 Napi ke Lapas Narkotika
Jambi, FNN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi kembali melakukan pemindahan 22 orang narapidana (napi) atau warga binaannya ke Lapas Narkotika Muara Sabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur.Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II A Jambi Emmanuel Harefa melalui keterangan resminya yang diterima, Kamis, mengatakan pemindahan warga binaan ini dalam rangka program rehabilitasi bagi warga binaan dengan perkara narkotika yang akan dilaksanakan di Lapas Narkotika Muara Sabak.\"Untuk hari ini ada 22 orang warga binaan yang kami pindahkan, jadi untuk total yang kami pindahkan menjadi sebanyak 83 orang yang telah dipindahkan dari Lapas Jambi ke lapas narkotika,\" kata Emmanuel.Selain sebagai program, juga mengingat Lapas Narkotika Sabak merupakan lapas khusus narkotika di Provinsi Jambi yang melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi warga binaan di dalam lapas.\"Diharapkan dengan kegiatan rehabilitasi nantinya warga binaan khususnya dengan kasus penyalahgunaan narkoba dapat sembuh dari ketergantungan terhadap segala bentuk narkoba, sehingga setelah selesai menjalani masa pidana nanti, warga binaan dapat hidup sehat tanpa narkoba,\" kata Emmanuel Harefa.Pelaksanaan pemindahan napi tersebut berjalan lancar dan aman di bawah pengawalan dari petugas lapas dan dibantu kepolisian mengguna bus tahanan.Untuk menyukseskan program dari pemerintah tersebut, Lapas Jambi sampai saat ini telah memindahkan warga binaan sebanyak 83 orang ke Lapas Narkotika Muara Sabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur. (sws)
Kemarin, Polri Waspadai Omicron Hingga Guru Pesantren Tersangka
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa bidang hukum mewarnai pemberitaan nasional, Kamis (16/12) kemarin, mulai dari Kapolri minta jajaran waspadai varian Omicron, hingga guru pesantren tersangka kasus asusila.Berikut lima berita bidang hukum menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:1. Kapolri minta jajaran waspadai penyebaran OmicronKapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk mewaspadai penyebaran Omicron, varian baru COVID-19, dengan mempercepat vaksinasi dan memperketat protokol kesehatan.\"Tentunya kita harus lebih waspada tetap patuhi protokol kesehatan karena Omicron ini lima kali lebih cepat penularannya,\" kata Sigit, dalam keterangan tertulis meninjau pelaksanaan percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia di Polda Gorontalo, Kamis.Selengkapnya di sini2. Bakamla kerahkan KN Belut bantu evakuasi kapal karam di JohorBadan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengerahkan Kapal Negara Belut-406 untuk membantu pelaksanaan evakuasi korban kapal karam yang membawa 60 orang pekerja migran Indonesia di perairan Johor Malaysia.\"KN Belut sudah mendekat, tapi masih dalam wilayah Indonesia,\" kata Kabag Humas Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita melalui pesan singkat, Kamis.Selengkapnya di sini3. WNI korban kapal tenggelam di perairan Malaysia bertambah lima orangJumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tenggelamnya sebuah kapal di perairan Malaysia pada Rabu (15/12) bertambah lima orang sehingga total 16 dinyatakan meninggal dunia dari peristiwa nahas tersebut.Berdasarkan informasi dari Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru yang diterima di Jakarta, Kamis, kapal yang mengangkut 50 WNI tersebut tenggelam di Tanjung Balai Kota Tinggi Johor.Selengkapnya di sini4. Korlantas fokuskan pengamanan Operasi Lilin di sejumlah titik rawanKorps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memfokuskan pengamanan pelaksanaan Operasi Lilin 2021 di sejumlah titik-titik yang dianggap rawan.\"Titik-titik rawan tersebut yakni tempat ibadah, tempat wisata, pusat perbelanjaan hingga tempat pendistribusian bahan pokok,\" kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Selengkapnya di sini5. Polres Tasikmalaya tetapkan guru pesantren tersangka kasus asusilaKepolisian Resor Tasikmalaya, Jawa Barat, menetapkan seorang guru di salah satu pondok pesantren di daerah ini sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap santriwatinya sehingga menyebabkan korban mengalami gangguan psikis.\"Kami sudah menetapkan tersangka setelah dilengkapi alat-alat bukti,\" kata Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Rimsyahtono saat jumpa pers pengungkapan kasus asusila di Polres Tasikmalaya, Kamis. (sws)
Anggota DPR: Presidential Threshold Jadi Instrumen Pelembagaan Partai
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi instrumen pelembagaan partai politik.\"Wacana menurunkan presidential threshold menjadi 5—10 persen bahkan 0 persen tidak perlu diteruskan. Presidential threshold justru menjadi instrumen untuk semua parpol untuk melakukan pelembagaan atau institusionalisasi partai politik,\" kata Rifqi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia menyebutkan salah satu unsur pelembagaan partai adalah kemampuan parpol untuk meraih suara yang sebesar-besarnya, hasil dari kemampuan bekerja menyalurkan aspirasi rakyat.Selain itu, kata dia, kemampuan partai membangun komunikasi politik dengan masyarakat selama diberikan kepercayaan dari hasil pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya.\"Oleh karena itu, persentase presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI dan 25 persen suara nasional yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dimaknai sebagai bagian memperkuat kelembagaan parpol itu sendiri,\" ujarnya.Rifqi mengatakan bahwa parpol adalah episentrum dari demokrasi atau kedaulatan rakyat yang sudah dipilih sebagai asas dalam sistem politik yang dianut dalam konstitusi Indonesia.Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kalau semua parpol bisa mencalonkan pasangan calon presiden/wakil presiden, legitimasi pencalonan dalam konteks kedaulatan rakyat bisa dipertanyakan.\"Itu (penurunan presidential threshold) membuat pencalonan seperti tidak ada penjaringan dalam konteks sistem kepartaian dan kepemiluan. Oleh karena itu, saya menolak wacana menurunkan presidential threshold menjadi 5—10 persen atau bahkan 0 persen,\" katanya.Selain itu, menurut dia, kesepakatan antara parpol dan pemerintah untuk tidak merevisi UU Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus dihormati oleh semua pihak.Norma-norma yang telah diatur dalam kedua UU tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menatap dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (sws)
Sekjen PDIP: TMP Menjadi Ruang Intelektual Bagi Anak Muda Indonesia
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berharap Taruna Merah Putih (TMP) dapat menjadi ruang intelektual bagi anak muda untuk merancang arah strategi masa depan Indonesia.\"Kami harapkan TMP menjadi ruang intelektual bagi anak muda untuk merancang strategi arah masa depan Indonesia,\" ujar Hasto berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengemukakan hal itu ketika membuka acara Kaderisasi Nasional TMP 2021 bertema Membentuk Pemuda Pelopor Militan dan Bermanfaat bagi Rakyat yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (16/12).Di samping itu, menurut dia, seluruh kader TMP juga perlu senantiasa melakukan fungsi pendidikan dan komunikasi politik dengan ciri khasnya sebagai wahana konsolidasi bagi kaum muda.Hasto pun berpesan TMP perlu memiliki dan membangun kesadaran ekologis karena konteks politik tidak sekadar merebut kekuasaan, tetapi juga harus berspirit kebudayaan, ekonomi, berdikari, dan penguasaan teknologi yang dipimpin oleh ide-ide inovatif dan kreatif.Kaderisasi yang dijalankan itu, lanjut dia, bernilai penting karena jika dilihat jumlah pemuda Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 64,19 juta jiwa atau 24 persen.Dengan demikian, kata Hasto, TMP berpeluang untuk bergerak dalam seluruh api perjuangan sebagaimana digagas oleh Bung Karno.Menurut dia, seluruh kader Taruna Merah Putih (TMP) juga perlu mendorong anak muda menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar Indonesia mampu mencapai kemajuan dan bisa berdiri di atas kaki sendiri.Imbauan tersebut, menurut dia, merupakan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.\"Sesuai dengan kapasitas beliau yang ditugaskan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), TMP diharapkan dapat mendorong pergerakan kaum muda untuk berlomba-lomba menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,\" ujar Hasto.Tanpa proses dialektis melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, lanjut dia, tidak ada bangsa besar yang dapat menjadi negara maju.Hal itu, kata dia, sesuai pula dengan spirit yang digelorakan Bung Karno, pengetahuan menjadi jembatan emas bagi Indonesia, seperti zaman Jepang dahulu yang dikenal dengan restorasi Meiji.Restorasi Meiji memodernisasi seluruh aspek pengetahuan. Namun, menurut Hasto, tetap mengakar kuat dalam identitas dan kebudayaan.\"Hal inilah yang kemudian ditawarkan Bung Karno kepada bangsa Indonesia bahwa anak-anak Indonesia harus memiliki daya mimpi dan bercita-cita global tetapi tidak meninggalkan watak kebudayaan bangsa Indonesia,\" kata Hasto.Untuk itu, lanjut dia, TMP juga harus membangun semangat kepemimpinan untuk menggembleng anak muda dalam menggelorakan keterampilan politik yang bersandar pada ideologi Pancasila.Hasto menegaskan bahwa kesadaran organisasi sangat penting sebagai sayap partai.Oleh karena itu, dia berharap TMP melalui proses menggalang kaum muda dengan orientasi pada gerakan politik yang bermartabat. (sws)
Anggota DPR Ajak Hadapi Omicron dengan Meningkatkan Disiplin Prokes
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengajak seluruh elemen meningkatkan disiplin protokol kesehatan dalam menghadapi virus COVID-19 varian Omicron. Anggota DPR RI Putih Sari dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kasus pertama COVID-19 varian Omicron di Indonesia diketahui ditemukan pada Kamis 16 Desember 2021. \"Tetap waspada tapi tidak perlu panik. Pemerintah sudah sampaikan yang penting disiplin terhadap protokol kesehatan,\" kata dia. Selain itu, dia menilai akses pelayanan kesehatannya perlu disiapkan agar dapat terjangkau masyarakat. Putih Sari pun menilai temuan kasus varian Omicron itu sebagai pengingat bahwa COVID-19 masih ada. \"Dan menurut para ahli juga kalau situasi pandemi akan menjadi endemi nantinya jadi mau tidak mau kita akan menjalani hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan kebiasaan baru protokol-protokol kesehatan yang ada,\" katanya. Kemudian, dia juga mengingatkan bahwa vaksinasi COVID-19 tetap menjadi penting setelah adanya temuan varian Omicron itu. Sehingga, menurut dia, akselerasi vaksinasi COVID-19 harus terus dilakukan. \"Walaupun secara capaian vaksinasi kita cukup baik, tapi dari hasil raker Komisi IX kemarin terlihat masih banyak ketimpangan, di beberapa daerah masih ada yang di bawah 70 persen capaian vaksinasinya,\" ucapnya. Putih Sari juga berpendapat bahwa vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun yang sudah dimulai pemerintah merupakan langkah maju. \"Sebagai langkah pencegahan karena sistem belajar tatap muka sudah dimulai dan juga berdasarkan rekomendasi dari Komite ITAGI anak-anak perlu diberikan vaksin,\" kata dia. Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi IX DPR Nurhadi soal protokol kesehatan yang harus terus diperkuat. \"Juga mematuhi setiap larangan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan Satgas COVID-19,\" kata Nurhadi. Selain protokol kesehatan, kata Nurhadi masyarakat harus mengikuti vaksinasi. Sejalan dengan itu, menurut dia, vaksinasi harus dipercepat agar segera tercapai target 70 persen populasi untuk terbentuk kekebalan komunal. \"Masyarakat tetap harus waspada dalam menghadapi penularan virus Corona, terutama varian Omicron, yang terdeteksi lebih cepat menular. Pemerintah tetap waspada jangan lengah adanya jeda libur Nataru,\" katanya. Nurhadi menyambut baik program vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun yang sudah dimulai pemerintah. \"Vaksinasi anak akan memberikan banyak manfaat dalam upaya mencegah penularan virus Corona mulai dari keluarga masing-masing,\" katanya. Dia pun mendukung pemerintah memperketat orang luar negeri masuk Indonesia, dan larangan masuk khususnya warga asing dari negara dengan kasus Omicron cukup tinggi. Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan juga berpendapat bahwa untuk menghadapi varian Omicron adalah dengan protokol kesehatan, tes lacak, isolasi, serta vaksinasi. \"Prokes harus ditingkatkan kembali, apalagi saat Nataru banyak terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat,\" kata Iwan Ariawan. Kemudian, menurut dia cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata sangat penting. Iwan juga mendukung vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun. \"Iya, ini langkah maju, untuk melindungi anak-anak kita,\" ujarnya. (sws)
Lombok Timur Raih TPAKD Award 2021
Selong, Lombok Timur, FNN - Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih prestasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award melalui daerah berkembang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi pada Rapat Koordinasi Nasional TPAKD Tahun 2021 di Mataram.\"Allhamdulillah kita dapat penghargaan dan ke depan terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik,\" kata Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi, di Selong, Kamis.Ia mengatakan, Lombok Timur menyabet penghargaan sebagai kabupaten terbaik kategori inovasi program pengembangan akses keuangan di sektor peternakan.TPAKD Award diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah dengan sangat baik.\"Kami meraih penghargaan ini berkat Program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Berkembang) yang dicanangkan sejak 2020,\" katanya pula.Realisasi Lombok Timur Berkembang sampai 16 Desember berhasil menjangkau 792 kelompok peternak dengan jumlah peserta yang merealisasikan pembelian sapi sebanyak 4.569 orang. Sehingga menjadi satu dari tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan yang dibagi dalam berbagai kategori tersebut.\"Selain kabupaten/kota TPAKD Award juga memberikan penghargaan kepada lima provinsi di lima kategori berbeda,\" katanya lagi.Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya berharap penghargaan ini menjadi semangat untuk lebih baik lagi ke depan, dengan tentunya harus lebih optimistis ke depan, agar kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih leluasa dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat.\"Sinergi dan kontribusi pemerintah daerah terus ditingkatkan agar program pemerintah pusat. Program lainnya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerja sama yang baik,\" katanya pula. (sws)
.jpeg)
Deklarasi Djoeanda: Apa Kabar Indonesia Poros Maritim Dunia?
PADA Senin, 13/12/2021, sebagian kecil warga negara Republik Indonesia memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia modern: Deklarasi Djoeanda 1957. Dengan dibekali naskah akademik yang disusun oleh Mochtar Kusumaatmaja, Perdana Menteri Ir. Djoeanda Kartawidjaja mendeklarasikan sebuah dakuan bahwa laut-laut yang selama ini merupakan perairan internasional menjadi perairan kedaulatan Republik. Dakuan itu, yang diakui 25 tahun kemudian oleh UNCLOS 1982 telah menyebabkan luasan Republik ini menjadi 5 juta kilometer persegi lebih. Ini pertambahan hampir dua kali lipat dari luasan wilayah Republik yang pernah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17/8/1945. Dalam perspektif ini saja NKRI bukan harga mati. Jelas NKRI bukan harga mati karena NKRI adalah sebuah cita-cita, sebuah kompleks gagasan tentang sebuah entitas administrasi publik yang tugas-tugas pokoknya telah diamanahkan oleh Pembukaan UUD1945. NKRI juga sebuah lebensraum, ruang kehidupan yang batas-batasnya sebagian terancam oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, sekaligus dilubangi oleh globalisasi dan digitalisasi, serta dinamika kepentingan maritim regional maupun global. Sayang sekali, seperti yang dinyatakan oleh Rodhial Huda, Wakil Bupati Natuna, perluasan wilayah laut itu hingga kini gagal dikelola untuk pertambahan sumber-sumber kesejahteraan umum. Sudah 64 tahun, pemerintah gagal mewujudkan kapasitas administrasi publik di laut yang menjamin perwujudan kepentingan maritim kita yang dasar-dasarnya sudah disiapkan oleh Deklarasi Djoeanda. Sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara, menjadi negara maritim adalah geostrategic default. Jika kemaritiman adalah aliran darah manusia, maka butir-butir darah merah itu adalah armada kapal niaga dan perikanan nasional yang mendistribusikan barang-barang dan jasa. Pemerintahan maritim adalah plasma yang menjamin gerakan armada kapal niaga dan perikanan itu secara aman, efisien dan efektif. Darah putih bertugas untuk melindungi butir-butir darah merah itu dari ancaman penyakit dari luar. Armada Kapal-kapal perang KRI itulah yang berperan sebagai darah putih. Saat ini, butir-butir darah merah itu jauh dari cukup, sebagian malah termakan oleh darah putih karena plasmanya bermasalah. Adalah armada Sea and Coast Guard yang seharusnya merepresentasikan archipelagic state atau Pemerintahan maritim yang mewakili Negara Republik Indonesia di laut. Setiap kapal mencerminkan sebuah flag state, sementara pelabuhan mencerminkan port state. Begitu sebuah kapal sudah memperoleh port clearance, maka tidak ada satu setanpun yang boleh mengganggu kapal tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Saat ini berbagai kapal negara dan KRI yang hadir di laut tidak mewakili negara, tapi mewakili instansi masing-masing sehingga tidak ada kesatuan pemerintahan dan tanggungjawab di laut. Kepastian hukum di laut hilang, pelayaran nasional menghadapi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan upaya pendistribusian kekayaan ke seluruh pelosok tanah air. Secara budaya, bangsa ini justru semakin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa bahari. Infrastruktur budaya yg dibutuhkan bagi sebuah bangsa bahari gagal dibangun melalui sistem pendidikan sebagai instrumen untuk mewujudkan prasyarat budaya bagi bangsa maritim sekaligus bangsa merdeka. Sistem persekolahan nasional yang mendominasi Sisdiknas kini justru mengasingkan banyak warga muda dari lingkungan agromaritim mereka sendiri. Selama 50 tahun terakhir yang terjadi justru urbanisasi besar-besaran dari kawasan-kawasan agromaritim (pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan) itu ke kota-kota besar yang rancangannya justru membelakangi laut. Sampai hari ini tidak ada kota besar di Indonesia yang boleh disebut sebagai water-front city. Alih-alih membangun armada kapal nasional sebagai infrastruktur dan tulangpunggung sistem logistik nasional, pemerintah sekarang justru sibuk membangun jaringan jalan tol yang makin mendorong ketidakadilan energi. Sektor kemaritiman sekarang membutuhkan kebijakan energi baru untuk mengurangi ketimpangan konsumsi energi perkapita yang parah antara Jawa dan Kawasan Tengah dan Timur Republik ini. Persatuan Indonesia yang bentang alamnya seluas Eropa ini mustahil diwujudkan tanpa sektor kemaritiman nasional yang kuat dengan dukungan kebijakan energi yang tepat. Seperti kegagalan Jembatan Suramadu untuk memakmurkan Madura secara efektif dan bermakna, maka kita sekarang memerlukan maritime mainstreaming untuk mewujudkan negara maritim sebagai geostrategic default. Kita membutuhkan armada kapal yang lebih banyak dalam jenis dan ukuran yang cukup. Bukan mobil-mobil baru budak energi bermerk asing. Dinamika regional saat ini menunjukkan bahwa NKRI maritim tidak saja penting bagi Republik ini, tapi juga penting bagi ASEAN sebagai kekuatan penyeimbang atas kebangkitan China saat ini dengan ambisi proyek One Belt One Road (OBOR)nya. Indonesia Poros Maritim Dunia mensyaratkan rancangan institusi dengan kapasitas administrasi kemaritiman yang canggih untuk melayani kepentingan maritim bangsa ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Penulis Guru Besar ITS dan Rosyid College of Arts and Maritime Studies, Surabaya
Hubungan Internasional Power System Andunisi
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Peristiwa diplomasi pertama terjadi ketika Raden Fatah dari Majapahit diangkat oleh Ottoman Turki pada tahun 1478 sebagai Khalifah Tanah Jawa. Bedakan dengan \"raden\" Pate yang menyerang Demak pada tahun 1539, dan ditewaskan Raja Pambekel Pasuruan pada tahun 1540. Sejak tahun 1518 terjadi pembicaraan diplomatik antara pihak Sunda Kalapa yang diwakili Syahbandar Wa Item dan Mundari Patih Majakatera, didampingi Samyam kepercayaan Prabu Siliwangi selaku avalis, dengan Portugis Malaka yang diwakili orang2 kepercayaan Laksmana d\'Albuquerqe. Perundingan bahas investasi Portugis untuk pemindahan pelabuhan Kalapa, karena yang lama diterjang rob. Perundingan ke I di Malaka, yang ke II di istana Pabaton, Bogor, yang ke III penanda tanganan perjanjian 23 Agustus 1521 berikut pemancangan padrao (monument stone) di Iacaterra, Jakarta. Pada tahun 1682 Sultan Banten Keane Hebbee, dikenal sebagai Tirtayasa, menunjuk seorang Duta Besar untuk Inggris. Lithografi di atas dari British Museum. Sultan Keane Hebbee, atas, yang bawah Pak Dubes. Tampaknya beliau dubes pertama dan terakhir. Perundingan dengan Portugis dengan bahasa Porto. Syahbandar Kalapa Wa Item dapat berbahasa Porto. Dubes Inggris berkomunikasi dengan English. Komunikasi Raden Fatah dengan Ottoman mestinya dengan bahasa Arab. Sejarah diplomasi Indonesia sudah sejak abad XV. Mestinya sekarang sudah mateng donk.
TKA Cina Pilar Kekuatan Kuasai NKRI
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Jika kekuasaan sudah dibeli, POLRI telah jadi ekskutor, TNI telah tunduk pada kekuatan politik, semua partai politik sudah dilumpuhkan, melawan hukum dan HAM bukan halangan. Mau apa? Jika rezim sudah bersandar hidup pada sembilan naga, fungsi perlemen sisa setuju dan setuju, yes and yes, sumber daya alam dan obyek-obyek strategis nasional sudah dikelola asing, pribumi tak ada peluang protes untuk menghalang-halangi datangnya TKA Cina dan tidak pantas untuk dipekerjakan di perusahaan 9 naga, apa lagi generasi penerus di masa mendatang, niscaya akan semakin berat nasib dan penderitaannya. Jika ini benar-benar terjadi, maka anak cucu kita, layak kita halalkan untuk menggoyang-goyang patok nisan Jokowi dan LBP! Sesungguhnya, jika ada kemauan dan nyali rakyat untuk mengusir dan memulangkan Cina pendatang ke negaranya, niscaya NKRI akan selamat dari cengkeraman dan belenggu penjajah China. Apa yang ditunggu-tunggu dan dipikirkan? Semakin dibiarkan semakin kuat cengkeraman dan belenggu itu. Kesalahan bangsa kita selama 350 tahun dijajah Belanda, bukan karena kuat dan besarnya Belanda, tapi karena kesalahan dan kelemahan bangsa Indonesia oleh segelintir penjajah Belanda yang berkolaborasi dengan para pengkhianat bangsa yang menjilat dan berada di sekeliling pejabat Belanda! Mirip dengan keadaan sekarang, rakyat miris nyalinya menghadapi keganasan Brimob yang diperkuat dengan TNI. Hanya pemahaman dan kesadaran TNI POLRI yang tidak mau jadi eksekutor dan tidak tunduk pada kekuatan politiklah yang mampu menyelamatkan NKRI dari kehancuran kelak. Rusaknya tatanan dan rapuhnya penegakan hukum karena diperalat dan dimanfaatkanya TNI POLRI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir rezim yang sangat kuat, diduga dikendalikan dan ditindas paham komunis. Tidak perlu ditunda, hari ini adalah hari terbaik bagi TNI POLRI berbuat untuk menyelamatkan NKRI. Namamu akan dikenang sejarah bangsa, sepanjang masa, untuk melindungi, menyelamatkan dan membangkitkan bangsamu yang tertindas oleh pemerintahanmu sendiri! Apapun, kapanpun dan bagaimanapun rakyatmu berupaya, tak akan berhasil, karena harus berhadapan denganmu yang jauh lebih perkasa karena kamu bersenjata dan berkuasa. Tapi, sebenarnya ada yang lebih hebat dari senjatamu, yaitu, moralmu, niatmu, kemauanmu dan tekadmu untuk berjuang bersama sama rakyat, mengusir dan memulangkan penjajah dari bumi pertiwi untuk kembali kenegaranya. Rakyat berharap, impian-impian tadi akan menjadi kenyataan dalam waktu secepat-cepatnya, setepat tepatnya, sesingkat singkatnya dan sebaik baiknya. Allahu Akbar. Merdeka.
POPULER
