ALL CATEGORY
Peta Juan Barros 1485, dan Tragedi Nona Bong
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Juan Barros kelana Portugis yang berhasil membuat peta Jawa. Di bagian barat terdapat nama-nama Bantam, Tangeram, Tambora, Iacaterra, Caravam. Maksudnya Banten, Tangerang, Tambora, Iacaterra, atau Jacatra, atau Jakarta, (nama yang sudah dipergunakan sebelum Juan Barros), dan Karawang. Kelak Tom Pires 1512-1516 kuatkan Barros dalan peta yang dibuatnya. Tapi tanskrip Juan Barros tingkat akurasinya tinggi. Iacaterra mendekati aslinya Majakatera, land of power. CABE lain kali akan bahas Tom Pires, ia Portugis juga. Tanmbora eksplisit karena itu nama perbukitan yang membentang dari Glodok Harco sampai Jembatan Lima. Glodok batu-batu bukit. Bukit baru diratakan setelah tahun 1707. Banyak kartografi rawa di Jakarta. Ada yang menghitung jumlahnya 30. Tukang hiitung lantas ambil kesimpulan Jakarta berair. Bagaimana dengan Rawa Kutuk? Itu asalnya tempat kera. Rawa Bebek? Ada dua Rawa Bebek, di Bandengan dan Mangga Dua. Ada dua tempat dengan predikat Dua, Mangga Dua, kampung Mangga yang lebar. Pulau Kelapa Dua, pulau Kalapa yang lebar. Tapi di Pecenongan orang sebut Gang Lebar, bukan Gang Dua. Bebek bukan hewan kuliner yang lagi pop. Baik orang Caucasia mau pun Turki memahaminya sebagai perbaikan. Rawa Bebek kampung perbaikan. Kalau areal berair itu rawa-rawa bukan rawa. Pada perempat terakhir abad XIX di Rawa Bebek Bandengan tinggal seorang cokek, penyanyi gambang kromong, yang beken, panggilannya Nona Bong (foto di atas). Nona Bong pandai bernyanyi lagi pula elok dan rupawan. Banyak tauke-tauke (taipan) owner kongsi besar (konglomerasi) yang kalau jumpa pertama dengan Nona Bong langsung jato duduk. Begitu cerita orang dulu-dulu. Saweran ke Nona Bong bukan uang semata, tempo-tempo kalung dan gelang emas. Nona Bong kaya, rumahnya besar, dan di pekarangan ada pentas untuk latihan. Banyak pernyataan cinta yang diterimanya, tapi tak berbalas. Tentu bisa saja kalau ada tauke sakit hati, mau berobat ke sinshe, tidak proporsional. Nona Bong suatu pagi didapati telah wafat tanpa diketahui sebabnya. Nona Bong: Juliet yang membawa kecantikan dan kemerduan suaranya ke liang lahat, meninggalkan Romeo-romeo yang khayalnya sendiri dijilat-jilat. (*)
Komnas Perempuan Catat 816 Kasus Perdagangan Manusia pada 2017-2020
Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi, mengatakan, mereka telah mencatat sebanyak 816 kasus perdagangan manusia dan 699 kasus perempuan migran melalui Catatan Tahunan sepanjang 2017-2020.“Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia menjadi urgen untuk terus dilakukan dan ditingkatkan (oleh pemerintah, red.),” kata dia, ketika menyampaikan materi dalam diskusi publik bertajuk “Menyambut Hari Buruh Migran Sedunia” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Komnas Perempuan, dan dipantau dari Jakarta, Jumat.Sedangkan berdasarkan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, terdapat 30 kasus terkait perempuan migran dan 12 kasus terkait perdagangan orang. Berdasarkan dari jumlah kasus perdagangan orang dan kasus perempuan migran, Komnas Perempuan menjadikan isu perempuan pekerja sebagai isu prioritas keempat Komnas Perempuan periode 2020-2024.Adapun yang menempati isu prioritas pertama adalah konflik dan bencana, yang kemudian disusul oleh isu perempuan tahanan dan serupa tahanan yang menjadi prioritas kedua. Selanjutnya adalah isu kekerasan seksual yang menjadi prioritas ketiga.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia C Salampessy, mengungkapkan, upaya pemenuhan perlindungan pekerja migran dan keluarganya masih menghadapi tantangan dan hambatan.“Hal ini (tantangan dan hambatan) berkaitan dengan sejumlah isu, antara lain isu feminisasi kemiskinan, lingkaran kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, sistem hukum yang tidak berpihak kepada perempuan korban, serta pelanggaran hak atas peradilan yang adil,” ucap dia.Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, dia mengatakan, kasus pelanggaran hak konstitusi terhadap perempuan sering kali tidak dilihat dan tidak diperhitungkan, sebagaimana yang dihadapi oleh sejumlah perempuan migran terpidana mati di negara tujuan bekerja, serta kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yang lain.Ia mengatakan, upaya advokasi untuk pemenuhan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya, serta pencegahan pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil.“Tentunya upaya tersebut perlu diperkuat dan diperluas demi terciptanya kehidupan yang adil, setara, dan bebas dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia,” kata dia. (sws, ant)
Catatan 2021 - LBH Jakarta: Aduan Terbanyak Terkait Isu Masyarakat Urban
Jakarta, FNN - Catatan Akhir Tahun 2021 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan masalah-masalah terkait perkotaan dan masyarakat urban jadi aduan terbanyak yang diterimanya sepanjang 2021.Dari total 928 aduan yang diterima oleh LBH Jakarta, dari 3.239 pelapor pada 2021, 353 di antaranya merupakan kasus-kasus terkait isu perkotaan dan masyarakat urban dengan 2.810 pelapor/pencari keadilan.“Tahun ini paling banyak berkenaan dengan (kasus) perkotaan masyarakat urban, disusul kasus perburuhan, dan kasus (hak) sipil dan politik,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana saat memaparkan Catatan akhir tahun LBH Jakarta 2021 di Jakarta, Jumat.Ia lanjut menyampaikan kasus-kasus terkait perkotaan dan masyarakat urban mencakup di antaranya aduan terhadap pelayanan publik, hak atas tanah dan tempat tinggal, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan, hak atas identitas, hak pendidikan, hak atas usaha/ekonomi, dan penanggulangan bencana.Arif menyebut untuk kategori perkotaan dan masyarakat urban, aduan terhadap pelayanan publik menempati urutan teratas dengan 262 kasus, disusul oleh hak atas tanah dan tempat tinggal sebanyak 45 kasus.Terkait isu perkotaan dan masyarakat urban, Arif menyoroti masalah pengelolaan rumah susun yang cukup banyak diadukan masyarakat ke LBH Jakarta.“Rumah susun banyak mengandung kelemahan, di antaranya bagaimana orang membeli, tetapi gagal dibangun, atau ketika sudah membeli, pengelolaan didominasi, dimonopoli oleh pengembang,” terang Arif.Akibatnya, ia menjelaskan hak-hak dasar seperti air, listrik, dan layanan kebersihan pun dimonopoli oleh pengembang serta pengelolaan rumah susun.“Biaya hidup (di rumah susun) seperti bukan milik sendiri, tetapi seperti sewa. Ini problem di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami menangani beberapa kasus (terkait itu) tahun ini,” terang Direktur LBH Jakarta.Tidak hanya itu, LBH Jakarta juga menyoroti kasus pinjaman online (pinjol) yang banyak menjerat kelompok masyarakat menengah bawah dan masyarakat miskin kota.“Kasus pinjaman online tidak hanya menimbulkan korban tindak pidana karena penagihan yang tidak manusiawi, tetapi juga sampai terjadi pelecehan seksual, ancaman terhadap data pribadi, ancaman keamanan bahkan nyawa,” sebut Arif Maulana.Hasil riset LBH Jakarta menunjukkan berbagai macam problem terkait pinjol muncul karena regulasi yang mengatur pinjaman online kurang memadai.Regulasi yang ada saat ini belum memberi perlindungan bagi para peminjam atau pemakai layanan jasa keuangan nonbank, yang seharusnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Itu sebabnya pada 12 November yang lalu, LBH Jakarta mengajukan gugatan terhadap pinjol,” sebut Arif.LBH Jakarta sepanjang 2021 menerima 278 aduan terkait pinjaman online, tetapi jika diperluas sampai seluruh wilayah Indonesia, kasus terkait pinjol mencapai ribuan.“Ini yang paling mengkhawatirkan di tahun ini, apalagi kita sedang menghadapi krisis pandemi, bagaimana orang mengalami PHK, terancam secara kesehatan sehingga mereka membutuhkan bantuan sosial. (Namun), bansos dikorupsi kemudian mereka mencoba memgakses secara pribadi layanan jasa keuangan (pinjol),” terang Arif. (sws, ant)
Fahri: Indonesia Bisa Menjadi Pemimpin Negara Muslim
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Indonesia bisa menjadi pemimpin di kalangan negara-negara Muslim di dunia. Fahri Hamzah dalam keterangan diterima di Jakarta Jumat, mengatakan Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Indonesia, menurut Fahri, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia sehingga Indonesia bisa menjadi pemimpin di kalangan negara-negara Muslim, sekaligus menjadi pemimpin di negara-negara demokrasi. Menurut dia, bila dikaitkan dengan perebutan pengaruh antara pakta militer baru Australia, Inggris, dan AS (AUKUS) dengan China, menurut Fahri, Indonesia harus menjadi pemimpin dan menolak menjadi \"ekor\". Fahri Hamzah menilai Indonesia tidak layak menjadi \'ekor\' dalam konflik maupun polarisasi yang terjadi di dunia. Indonesia adalah negara yang didesain untuk berada di tengah-tengah, baik secara geografis maupun nilai. \"Karena itu, Indonesia lebih cocok menjadi pemimpin,\" ujarnya. Hal itu dikatakan Fahri dalam Webinar Moya Institute bertajuk \"Perebutan Pengaruh di Kawasan Pascakapitulasi AS dari Afghanistan\". Saat ini, kata dia, bila merujuk pada Buku Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order telah terjadi konflik peradaban antara peradaban barat dengan nonbarat. Indonesia, lanjut Fahri, berada di tengah-tengah seluruh kutub itu dari segala segi. Pada kesempatan sama, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa Indonesia selayaknya menganut politik luar negeri bebas aktif dalam konstelasi politik dunia. Dengan begitu, katanya, Indonesia selalu netral dalam konflik maupun polarisasi di dunia. Lagi pula Indonesia bisa bersahabat dengan negara manapun. Namun, Hikmahanto mengingatkan politik luar negeri bebas aktif itu dipegang oleh Indonesia selama Indonesia tidak diganggu kepentingan nasionalnya. \"Ketika Indonesia sudah diganggu kepentingan nasionalnya, maka kita harus berhadapan dengan siapa pun pengganggu itu,\" ucapnya. Hikmahanto mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi. Saat ini, Indonesia memang menjalin hubungan ekonomi erat dengan China. Namun, ketika Laut Natuna Utara diganggu oleh China, maka Presiden Jokowi tegas berhadapan dengan China. \"Demikian pula terhadap Amerika Serikat. Kita bersahabat dengan Amerika, tapi ketika militer Amerika, Australia, dan Inggris itu bermanuver, Presiden Jokowi perlu menentang hal itu karena bisa memicu perlombaan senjata di Asia Pasifik,\" ujarnya. (sws, ant).
Suara Radio Butut Mengenai Toleransi
By M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan Setiap akhir tahun saat umat Kristiani akan memasuki peringatan Natal selalu saja ribut soal umat Islam dan boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal. Buzzer dan pendukung \"toleransi\" bukan saja menyerang fatwa haram mengucapkan selamat Natal tetapi juga habis habisan menganjurkan untuk mengucapkan. Kemenag Sulsel demonstratif membuat spanduk ucapan Natal. Sekelompok begal agama berpakaian kearab-araban hanya karena MUI mengharamkan ucapan Natal menuntut pembubaran MUI. Abu Janda lebih gila, dia bersayembara 50 juta bagi dalil larangan mengucapkan selamat Natal. Ketika ada netizen yang mengemukakan dalil itu maka dibalas Permadi Arya dengan kalimat cocokologi dan acungan jari tengah. Parah. Memang terasa semakin karut marut hubungan beragama di negeri ini. Isu radikalisme dan intoleransi yang dituduhkan kepada umat Islam membuat umat semakin terpojok. Program deradikalisasi dan moderasi dicanangkan untuk mengacak-acak pemaknaan agama. Mendekati sekularisasi dan liberalisasi. Ketika intens dilakukan pemaksaan pemahaman dalam sikap keagamaan termasuk \"keharusan\" mengucapkan selamat Natal, maka wajar jika orang bertanya apa bedanya kita dengan rezim China ketika melakukan program re-edukasi yang pada hakekatnya adalah cuci otak dan mengacak-acak makna agama? Toleransi itu bukan harus memasuki ruang orang lain. Ketika difahami bahwa agama Islam melarang memasuki rumah umat Kristen dengan tidak mengucapkan selamat Natal selesai sebenarnya. Keyakinan masing masing yang harus difahami dan dihormati. Kita yakin umat Kristiani tidak merasa perlu dengan ucapan selamat dari umat Islam ketika tahu jika ajaran Islam melarangnya. Demikian pula umat Islam tidak butuh ucapan selamat dari umat lain saat idul fitri atau perayaan lainnya. Masing-masing saja yang penting tidak saling mengganggu. Benar sekali yang diungkapkan tokoh dan aktivis kritis Papua Christ Wamea bahwa yang dirinya Kristen saja tidak menuntut ucapan Natal dari umat Islam, lalu mengapa harus diributkan soal boleh tidak mengucapkan Natal ? Christ secara khusus menyindir kwartet nyinyir yang mengaku umat Islam Eko Kunthadi, Ade Armando, Denny Siregar, dan Abu Janda. \"Kita yang nasrani saja tidak persoalkan umat agama lain mau ucapkan selamat natal apa tidak, itu tidak perlu dipaksa. Provokator berbaju toleransi dan Pancasila\". Kwartet suara berisik yang selalu mencuit-cuit. Merasa modern berada di ruang digital padahal yang terdengar itu suara radio atau transistor butut. Suara Islamophobia. Bukankah Amerika saja kini sudah meloloskan RUU anti Islamophobia, bung? Ah loe loe pada ketinggalan jaman.
UKM Hitara Black Garlic Rambah Lokapasar Global untuk Ekspor Produk
Jakarta, FNN - Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia dengan produk bernama Hitara Black Garlic merambah lokapasar global untuk mengekspor produknya ke berbagai negara guna melanjutkan penjualan secara langsung dengan target pasar internasional yang sempat terhenti karena dampak pandemi.\"Usaha kami terdampak oleh pandemi dan kami mencoba menjual di marketplace Alibaba, Shopee Malaysia, Amazon, Tokopedia di Indonesia, Bukalapak dan lain-lain,\" kata pemilik usaha Hitara Black Garlic sekaligus pendiri Hitara Cipta Selaras Intan Anastasya Amsyah dalam diskusi daring berjudul Unlocking Middle East Market for Indonesia SME\'s Product yang dipantau di Jakarta, Jumat,Intan mengatakan usahanya sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 lantaran sebelumnya mengandalkan penjualan secara langsung kepada konsumen di luar negeri melalui berbagai pameran yang diikuti di beberapa negara.Dia mengatakan produk bawang putih hitam yang mulai diproduksinya pada 2017 hingga 2019 dipasarkan ke berbagai negara melalui pameran di luar negeri seperti Manila, Australia, Myanmar, Laos, Brunei, Malaysia, Kamboja, Jepang, Swedia, Rusia, dan Prancis.Intan mengatakan produksi dan penjualan produk bawang putih hitam miliknya mengalami penurunan secara drastis hingga 70 persen karena terhantam dampak pandemi. \"Dulu menggunakan empat mesin, sekarang hanya satu mesin. Semua ekspor mundur,\" katanya.Selain menjual melalui lokapasar global, Intan juga mempromosikan produk Hitara Black Garlic di sosial media seperti Instagram dan membangun laman website sehingga bisa membuat bisnisnya tetap bertahan dan berkembang.Intan mengatakan beberapa syarat penting agar produk UKM Indonesia bisa diterima di pasar internasional ialah memiliki produk yang berkualitas, memiliki berbagai sertifikat seperti sertifikat keamanan pangan maupun sertifikat halal.Hitara Black Garlic merupakan produk bawang putih hitam yang telah melalui proses fermentasi sehingga memiliki rasa dan aroma baru yang membuatnya bisa dimakan langsung atau dicampurkan dengan bahan makanan lainnya.Keunggulan dari bawang putih yang telah difermentasi dengan suhu konstans di kisaran 60 hingga 75 derajat celcius ini ialah memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. (mth)
Sebanyak 80,4 Persen Masyarakat Jatim Ingin Presidential Threshold Nol Persen
Surabaya, FNN - Sebanyak 80,4 persen masyarakat Jawa Timur menghendaki ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20% dihapuskan atau menjadi 0 persen. Data tersebut adalah hasil survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) regional Jawa Timur pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Survei dilakukan terhadap 1200 responden di 38 kabupaten/kota. \"Responden ketika disodorkan pertanyaan, Presidential Threshold dari 20 persen diturunkan di kisaran berapa persenkah yang paling Anda anggap ideal? Sebanyak 80,4 persen menjawab PT idealnya 0 persen,\" kata Baihaki Sirajt, Direktur Eksekutif ARCI saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Jawa Timur, Jumat (17/12/2021). Sementara itu, sebanyak 4,7 persen yang menjawab PT sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen, ada 9,3 persen menjawab PT turun menjadi 10 persen dan 5,6 persen menjawab tidak tahu. Sedangkan ketika responden ditanya seberapa setuju Presidential Threshold 20 persen diturunkan menjadi 0 persen ada 31,2 persen yang menjawab sangat setuju. \"Kemudian 45,7 persen menjawab setuju, ada 9,1 persen cukup setuju, 4,8 persen kurang setuju, 2,1 persen sangat kurang setuju dan ada 7,1 persen yang menjawab tidak tahu,\" katanya lagi. Menurut Baihaki, populasi survei adalah seluruh warga Jawa Timur yang sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilu dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Dari populasi tersebut dipilih secara random atau multistage random sampling) 1200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. \"Responden terpilih diwawancara secara tatap muka oleh surveyor. Kemudian dari hasil wawancara sebesar 20 persen sampel yang dipilih secara random didatangi kembali oleh supervisor. Dalam quality control tersebut tidak ditemukan kesalahan berarti,\" ungkapnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi survei yang dilakukan secara mandiri itu. LaNyalla menegaskan bahwa Presidential Threshold 0 persen merupakan kehendak rakyat. \"Buktinya berbagai elemen masyarakat semakin massif melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Presidential Threshold tersebut,\" kata LaNyalla. Diketahui dua anggota DPD RI Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi telah mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait Presidential Threshold. Keduanya didampingi kuasa hukum Refli Harun. \"Selain itu masih banyak elemen yang siap mendaftarkan gugatannya juga ke MK. Termasuk para Raja dan Sultan Nusantara. Mereka akan mendatangi langsung Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan tuntutan mereka agar Presidential Threshold 0 persen,\" ujar LaNyalla. Ditambahkan oleh LaNyalla, secara nasional hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 lalu mengungkapkan kalau 71,49 persen responden menyatakan calon presiden tidak harus kader partai. \"Artinya rakyat menginginkan adanya calon perseorangan. Dan itu hanya bisa terjadi jika Presidential Threshold menjadi 0 persen. Makanya DPD RI juga mendorong hal ini. Agar harapan dari rakyat itu tersalurkan,\" ucapnya. Lanjutnya, PT 0 persen juga akan menurunkan tensi dan polarisasi politik di masyarakat. Selain itu akan memunculkan pilihan alternatif capres di 2024. “Kita semua menginginkan politik dengan prosedur yang benar. Melalui prosedur demokrasi yang partisipatif. Artinya tidak hanya parpol atau satu komponen saja yang bisa mencalonkan Presiden,\" ujarnya.(*)
Cina Benteng dan Tembok Ratapan
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Dengan adanya Kampung atau Pondok, Benteng di Campea, Bogor, mestinya arkaeolog Indonesia dan Belanda bertaubat sebenar-benar taubat bahwa pemahaman mereka tentang benteng itu kasteel atau castle SALAH. Kalau melihat Pondok Benteng di Campae, bukan Ciampea, ikuti lidah penduduk: campea, dari kata Brazil campeas: menghebohkan, letak Pondok Campea terpencil. Benteng artinya terpencil. Sangat tak masuk akal kerajaan Sunda bangun kasteel di Campea. Di Kedung Halang saja tidak. Cina Benteng adalah warga Tionghoa yang sejak XVII M berdiam di kawasan terpencil di Tangerang yang disebut Kampung Benteng yaitu aantara lain di Kampung Neglasari dan Wates. Mereka bertani. Hasrat berbaurnya dengan native cukup terpuji. Mereka pengembang musik gambang kromong. Lagu gambang Kramat Karem mengabadikan peristiwa meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Dalam khayal arkaeolog, Jakarta adalah kota yang dilingkari kasteel. Makanya lambang Kotapraja Jakarta Raya 1950-an tugu Proklamasi dan kasteel. Kalau ada tembok apa saja oleh arkaeolog langsung dikasteelkan. Yang belum Gang Tembok di Kali Pasir dan Krukut. Di Jakarta ada tembok Ratapan yang didirikan komunitas Zion pada XVI M. Zion dalam arti ritual, bukan blood. Mereka datang dari Asia Tengah dan berdiam di Siongka, Mangga Dua. Jalan Tongkol, Kota, dari kata tongkol yang bukan dari nama ikan, tapi tongkol di sini artinya ratapan. Metatesis tongkol (ratapan) dalam bahasa Betawi: dongkol. Situs tembok ratapan di Jl Tongkol. Loji untuk tempat bermalam juga masih ada. Situs ini perlu perawatan sebagai benda archaic. Anda tentu ingat lagu Chacha Mari cha. Ini Lagu aslinya untuk sambut kedatangan rabbi. Chacha panggilan akrab rabbi di kawasan Asia Tengah. Chacha mari cha hohoy Chacha mari cha hohoy Pong tipong tipong balong Chacha kemarilah (Kita) curahkan kesedihan.
Jatuh Bangun Kerajaan-kerajaan di Andunisi karena Ekonomi
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Faktor sejati yang mendorong berdirinya power system di Indonesia adalah ekonomi. Juga faktor ekonomi yang melenyapkan sebuah power system. Majapahit tahun 1479 dan kerajaan Sunda tahun 1579 lenyap karena ekonomi. Ini harus nenjadi pelajaran pada kita semua yang hidup di jaman now. Banyak kalangan mengingatkan jumlah hutang Indonesia saat ini jelang ambang batas. Tapi untuk bikin tingkat hutang 0% sama sulitnya dengan Presidential Threshold 0%. Power system pertama di Asia Tenggara Champa yamg diklaim sudah ada pada VII M. Tetapi kerajaan Champa dikenal pada XII M ketika menjadi kerajaan Islam dengan ibukota Vijaya yang dikenal juga sebagai Sri Vijaya, kota pantai. Income kerajaan ini perdagangan. Temasek di Singapura sekarang baru berdiri tahun 1299. Singapura daerah labuhan. Begitu juga Samudra Pasai, Aceh. Ada labuhan. Dari koin mas yang diedarkan, Samudra Pasai paling tidak sudah berdiri pada XIII M. Kerajaan Luwu merujuk koin (foto atas) berangka tahun 1250. Tak dapat disebut kerajaan pesisir, tapi dengan naskah La Galigo dan masjid atap terbuka di Malangka, Luwu Utara. Kerajaan ini memiliki hubungan yang luas. Income dari perdagangan dan sangat.mungkin emas. Angka tahun yang dapat dijadikan pegangan untuk kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II, Bogor. Di tepi kali Ciaruteun terdapat banyak sekali prasasti yang berasal dari abad XIII termasuk Kebon Kopi II. Income kerajaan Sunda perdagangan, termasuk emas. Majapait berdiri seusai serbuan Mongol ke minor power system Singasari tahun 1293. Diperkirakan kerajaan muslim Majapait itu bediri 1295. Income perdagangan emas. Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri tahun 1300 M. Kalau klaim yang beredar IV M. Income diduga perdagangan. Faktor yamg mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan di Andunisi yang rata-rata pada abad XIII M, majunya perdagangan internasional di Andalusia, itu kesatu. Kedua makin meningkatnya penggalian emas di Andunisi. Memasuki abad XIV makin meluas pertumbuhan mayor power system di Andunisi seperti Pagaruyung dan kerajaan Palembang. Seterusnya bertambah terutama pada era Ottoman sejak tahun 1453.
Polda NTB Telusuri Dugaan TPPO PMI Korban Kapal Karam di Malaysia
Mataram, FNN - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menelusuri perihal dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari insiden korban kapal karam di Perairan Malaysia.\"Sambil menunggu kabar dari BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), kami dari Polri melakukan upaya penelusuran informasi di lapangan,\" kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Komisaris Besar Polisi Hari Brata di Mataram, Jumat.Penelusuran informasinya, lanjut Hari, berkaitan dengan adanya kabar korban yang berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Informasi dari pihak keluarga korban diharapkan bisa membuka tabir dugaan TPPO tersebut.Kabar kapal karam di Pantai Tanjung Balau, Kota Tinggi Johor, pada Rabu (15/12), pukul 05.00 waktu setempat, diterima oleh BP2MI NTB. Kabar tersebut datang dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.Menurut informasi yang diterima, kapal tersebut diduga membawa 50 Warga Negara Indonesia dengan 11 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dan 14 orang selamat. Salah seorang yang selamat, diduga bagian dari sindikat TPPO. Sementara untuk keberadaan 25 orang lainnya, masih belum diketahui.Perihal kabar tersebut, BP2MI NTB menelusuri dugaan sindikat calo yang memberangkatkan PMI secara ilegal melalui jalur laut tersebut.BP2MI NTB menduga pemberangkatan PMI secara non-prosedural itu melibatkan banyak pihak. Ada dugaan sindikat yang melibatkan banyak jalur persinggahan mulai dari asal keberangkatan hingga lokasi pengiriman akhir menuju Malaysia.Perihal upaya tersebut, Hari menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan dari kabar penelusuran BP2MI NTB.\"Nantinya kalau BP2MI dapatkan hasil dan ada bukti perbuatan TPPO di NTB, kami pasti dikabarkan. Kalau sudah ada kabar, kami akan tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan,\" ujarnya. (sws)
POPULER
