ALL CATEGORY
UAS: Peringatan 17 Tahun Tsunami adalah Amar Makruf Nahi Mungkar
Banda Aceh, FNN - Ustadz Abdul Somad (UAS) menyampaikan bahwa peringatan tsunami Aceh hingga ke-17 tahun ini merupakan kegiatan untuk berbuat amar makruf nahi mungkar.\"Acara peringatan tsunami adalah salah satu wasilah dari amar makruf nahi mungkar,\" kata Ustadz Abdul Somad, di Aceh Besar, Ahad.Hal itu disampaikan Ustadz Abdul Somad saat mengisi tausiah peringatan 17 tahun tsunami Aceh di masjid Rahmatullah Lampuuk Kabupaten Aceh Besar.UAS menyampaikan, peringatan tsunami ini tidak untuk membuka kembali duka 17 tahun yang lalu. Tetapi lebih menasehati diri, terutama ia sendiri, sehingga ini semua dapat menjadi sebuah pembelajaran untuk berbuat lebih baik.Mudah-mudahan, kata UAS, dengan peringatan 17 tahun tsunami Aceh ini dapat memberikan hikmah kepada orang-orang untuk berhenti mabuk-mabukan, dan bertaubat. Kemudian yang berzina serta kegiatan maksiat lainnya takut kepada Allah SWT.UAS juga berpesan kepada para jamaah untuk selalu mengajak orang agar berbuat baik, dan melarang kepada perbuatan yang mungkar.Jika tidak melarang orang berbuat mungkar, kata UAS, maka dikhawatirkan Allah SWT akan menurunkan hukumannya.\"Ketika hukuman itu datang, kamu beramai-ramai ke tanah lapang, berzikir meminta kepada Allah. Doa kamu tidak dikabulkan kenapa, karena tidak melakukan amar makruf nahi mungkar,\" ujar dai kondang asal Riau itu.UAS menuturkan, jika ada yang bertanya kenapa harus mengulang peristiwa yang sudah berlalu (peringatan), kenapa menyedihkan diri dan mengungkap kembali luka lama, maka dijawab semua ini untuk mengingatkan orang agar tidak berbuat dosa.\"Ini mengingatkan tentang orang yang tetap berani berbuat dosa, orang yang buat maksiat. Kamu semua akan ditanya dan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT,\" kata UAS.Dalam kesempatan ini, UAS juga mengajak para jamaah untuk terus bersedekah, minimal sekali sedekah air putih. Karena para almarhum melihat semua perbuatan keluarganya hari ini.\"Semua amal kita hari ini dilihat oleh tiga, yakni Allah SWT, Rasulullah SAW dan para almarhum,\" kata UAS. (sws, ant)
Peringatan Tsunami Aceh Bagian dari Edukasi
Banda Aceh, FNN - Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan peringatan 17 tahun tsunami Aceh merupakan bagian mengaktualisasi terhadap musibah yang pernah terjadi agar siaga bencana tangguh bersama dan menjadi bagian dari memperkuat edukasi untuk anak cucu. “Peringatan ini yang paling utama adalah meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terhadap bencana dan mengambil makna terhadap musibah dan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta,” kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Ahad. Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela memberikan sambutan dalam peringatan 17 tahun tsunami Aceh yang di pusatkan di pelantaran parkir Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Ia menjelaskan dalam meningkatkan siaga bencana tangguh bersama, maka edukasi menjadi hal yang tidak terpisahkan untuk dilakukan secara berkelanjutan. “Edukasi ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak cucu kita nantinya paham terhadap musibah yang pernah terjadi dan mereka dapat lebih siaga jika bencana itu terulang,” katanya. Menurut dia dalam kegiatan yang dilakukan di tengah pandemi tersebut yang banyak dihadiri tokoh nasional itu, ia menginginkan tiga hal yakni menjadi wisata edukasi, wisata sejarah dan wisata alam. Ia menambahkan Aceh berada di daerah rawan bencana sehingga semua pihak harus saling berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan masyarakat siaga bencana. “Saya yakin dengan kolaborasi semua pihak kita akan mampu mewujudkan masyarakat siaga bencana tangguh bersama,” katanya. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga menyampaikan terima kasih kepada 53 negara sahabat dan semua pihak yang telah membantu Aceh saat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akibat gempa dan tsunami. “Berbagai pihak mulai dari seluruh provinsi hingga mancanegara dan semua pihak terjun langsung untuk membantu dan meringankan beban kita saat bencana,” kata Nova Iriansyah. Ustadz Faizal Adriansyah dalam tausiahnya mengatakan musibah besar tersebut jangan pernah di lupakan sehingga perlu terus diberikan edukasi kepada seluruh generasi bangsa dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Kegiatan peringatan tsunami Aceh yang di pusatkan di Ulee Lheue tersebut juga dirangkai dengan doa dan zikir dipimpin Ustadz Zamhuri Ramli, ziarah makam, santunan anak yatim, pameran foto tsunami, penghargaan untuk tokoh pemelihara dan perawat situs tsunami dan pertunjukan kolaborasi.Dalam kegiatan tersebut turut hadir Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Anggota DPR RI, Fadhlullah, T A Khalid, Wakil Komut Bank Syariah Indonesia (BSI) Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi dan unsur Forkopimda Aceh. (sws, ant)
Catatan Akhir Tahun Infrastruktur: Kopong !
Oleh Ubedilah Badrun, Analis Sosial Politik UNJ PADA momentum akhir tahun ini ada persoalan serius yang luput dari perhatian banyak pihak untuk ditulis dengan pendekatan yang kritis yaitu soal infrastruktur. Berbahaya jika menutup kritik dalam soal infrastruktur ini.Tentang infrastruktur ini memang mesti hati-hati mengurainya. Tetapi semakin diurai, tampaknya diksi kopong cukup tepat untuk menggambarkannya. Loh kok kopong? Dalam kamus bahasa Indonesia, kopong diartikan sebagai sesuatu yang tidak berisi. Seperti buah kelapa yang diambil dengan kerja keras memanjat tetapi setelah mendapat buah kelapa itu ternyata isinya habis dimakan bajing (tupai). Kerangka tempurung kelapanya ada tetapi isinya tidak ada. Infrastrukturnya ada tetapi untungnya untuk siapa?. Membangun untuk memiliki tetapi tidak memiliki. Membangun untuk memberi manfaat tetapi tidak memberi manfaat besar untuk rakyat banyak. Loh kok bisa? Kira-kira itu makna kopong dalam tulisan ini. Semacam satir untuk mengoreksi secara mendasar hakikat pembangunan infrastruktur itu untuk apa dan sesungguhnya untuk siapa? Coba kita cermati argumentasinya. Ambisi Infrastruktur Jika ditanya apakah pemerintahan Jokowi betul membangun infrastruktur? Jawabanya betul, bahkan oleh sejumlah ilmuwan disebut ugal-ugalan. Berlebihan dan ambisius. Dalam pepatah melayu disebut besar pasak daripada tiang. Bangun infrastruktur itu penting, tetapi besar pengeluaran daripada pendapatan akan sangat membebani utang BUMN yang sudah sangat bengkak. Itu mewarisi beban sangat berat untuk rakyat. Besar pembiayaanya daripada manfaat yang dirasakan rakyat banyak. Kritik para ilmuwan itu mirip seperti nasehat leluhur Ngono ya ngono nanging ojo ngono (begitu ya begitu tapi jangan begitu). Ambisi itu boleh tapi jangan berlebihan. Ingat rakyat. Kira-kira itu nasehat filosofis peradaban Jawa kuno. Lalu, apa bukti ambisius itu ? Sejak periode pertama, Jokowi memang bermimpi untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Jokowi menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dinilai memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN telah ditetapkan sejak lima tahun silam. Namun jumlahnya terus direvisi. Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3/2016 yang meliputi 225 proyek strategis dan 1 program.Tak kurang dari Rp 4.809,7 triliun untuk proyek dan program PSN tersebut. Dari total anggaran senilai lebih dari Rp 4.800 triliun tersebut, sebanyak kurang lebih Rp 1.509 triliun dianggarkan untuk proyek yang skalanya nasional dengan jumlah 12 proyek dan 9 program. Sementara dalam Permenko terbaru Nomor 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun. Adapun PSN tersebut mencakup 12 sektor pada tingkat Proyek dan 10 tingkat Program. Ujung dari proyek infrastruktur adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Faktanya : Apa dan Untuk Siapa? Sejak awal menurut pemerintah, pembangunan infrastruktur itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Lalu, faktanya? Jika pembangunan infrastruktur itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, faktanya kita lihat tahun 2019 pada akhir kekuasaan periode pertama pemerintahan Jokowi. Periode yang prioritasnya infrastruktur. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2019 hanya tumbuh 5,02 persen, persis sama dengan lima tahun sebelumnya (2014) yang tumbuh 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi yang melayani kebutuhan Rumah Tangga sebesar 10,62 persen. Dari sisi ini, pada tahun 2014 bahkan lebih tinggi mencapai 12,43 persen. Tidak ada data akurat yang menunjukan secara langsung pembangunan infrastruktur periode pertama Jokowi mampu mendorong meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan terpuruk hingga minus 2,07 persen. Ini terjadi akibat covid-19 dan buruknya tata kelola pemerintahan yang koruptif. Hal ini terbukti dengan rapor merah Indeks Persepsi Korupsi yang hanya mendapat skor 37 (TI,2021). Bagaimana dengan tahun 2021 ini ? Sampai dengan triwulan III-2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,81 persen. Sulit untuk menemukan data di BPS tentang besaran kontribusi pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi selama tujuh tahun ini.Jika demikian maka sulit untuk menemukan korelasinya dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sebab faktanya kini ada 9,1 juta rakyat menganggur, bahkan dalam satu tahun ada 2 juta lebih pengangguran bertambah (BPS,2021). Padahal membangun banyak infrastruktur mestinya menambah banyak orang mendapat pekerjaan, nyatanya tidak juga. Lalu apakah juga untuk pembangunan di daerah? Jika dilihat dari proporsi anggaran dan nilai proyeknya, daftar PSN tahun ini masih cenderung Jawa sentris.Hal ini terlihat dari anggaran untuk PSN di Pulau Jawa yang tembus Rp 1.184,3 triliun atau setara dengan 24,6% atau hampir seperempat dari total anggaran dengan 82 proyek. Anggaran berikutnya baru untuk wilayah Indonesia bagian timur yang meliputi wilayah Maluku dan Papua dengan total mencapai Rp 565,6 triliun dan 9 proyek. Kemudian disusul Sumatra dengan total anggaran mencapai 543,4 triliun dengan 41 proyek. Untuk regional Bali dan Nusa Tenggara anggaran yang dialokasikannya merupakan yang paling minim dengan nilai Rp 33,2 triliun dengan 18 proyek. Jika pembangunan infrastruktur tidak mampu mendekati tujuan sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah, maka fakta itu tidak bisa membantah kesimpulan bahwa infrastruktur itu ada tapi minim manfaat untuk rakyat banyak atau hakekatnya kopong. Kekopongan infrastruktur itu makin terlihat parah ketika kita mencoba mencermatinya dari pertanyaan untuk siapa sesungguhnya infrastruktur itu ? Dari pembangunan jalan tol, bandara, hingga pelabuhan? Kita mulai dari Pelabuhan Patimban yang dibangun Jokowi sejak 2019. Untuk menyelesaikan proyek ambisius seluas 654 hektare itu pemerintah membutuhkan investasi cukup besar. Jokowi bahkan mengatakan untuk tahap pertama, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 29 triliun. Sementara total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan itu hingga selesai mencapai Rp 50 triliun. Perlu dicatat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bahkan sesumbar dalam 10 tahun ke depan, Pelabuhan Patimban dapat membuka lapangan kerja hingga 4,3 juta orang. Narasi LBP ini seperti mimpi di siang bolong. Empiriknya? Sejak 16 Desember 2021 secara resmi pelabuhan Patimban dikelola swasta untuk waktu selama 40 tahun, yaitu oleh PT.Pelabuhan Patimban Internasional (PPI). Maknanya yang bakal mengeruk keuntungan dari pengelolaan Pelabuhan Patimban selama 40 tahun adalah perusahaan swasta, bukan BUMN. Bukan pemerintah, bukan rakyat banyak. Bagaimana dengan jalan tol? Pada tahun 2019, pemerintah melepas 40 persen saham pada ruas tol Solo-Ngawi dan ruas Ngawi-Kertosono kepada Kings Ring Ltd, salah satu anak usaha RKE (Road King Expressway), perusahaan asal Hongkong. Bahasa kerenya melakukan divestasi, bahasa jelasnya melepas saham alias menjual. Tidak hanya tol Solo-Ngawi-Kertasono yang sahamnya dilepas 40 persen. Pada April 2021, pemerintah juga melepas saham 30 persen tol ruas Medan-Kualanamu-Tebingtinggi kepada Kings Ring Ltd dengan nilai transaksi sebesar Rp 824 Miliar. Padahal ruas tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi sepanjang 61,7 kilometer tersebut nilai investasi yang dikeluarkan pemerintah seluruhnya mencapai Rp 4,9 Triliun. Jalan Tol Semarang-Batang juga dilepas 20 persen sahamnya kepada RDPT SAM Jalan Tol (RDPT SAM-JT) senilai Rp 1,5 triliun. Perlu diketahui, RDPT SAM-JT merupakan perusahaan berbasis ekuitas yang dibentuk oleh PT Samuel Aset Management (SAM) sebagai manajer investasinya. Di Jalan Tol Cibitung-Cilincing saham BUMN juga dijual sepenuhnya (Rp.2,4 triliun) kepada PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways atau CTP. Trend pelepasan saham kepada pihak swasta dibanyak infrastruktur yang dibangun era pemerintahan Jokowi ini menjawab pertanyaan sesungguhnya pembangunan infrastruktur itu untuk siapa? Ini belum bicara soal bandara Kertajati, bandara Purbalingga, dan bandara Yogyakarta yang sepi , kereta cepat Jakarta-Bandung yang pembiayaanya inkonsisten dan membengkak (awalnya Jokowi bilang tidak pakai APBN kini pakai APBN hingga disuntik sebesar Rp.4,3 triliun), atau pembangunan Ibu Kota baru yang akan menelan biaya ratusan triliun dan lain-lain yang dibangun menggunakan uang APBN. Celakanya APBN itu hampir separuhnya hasil utang. Tahun 2022 mendatang bahkan pemerintah juga berencana melepas saham tol di lima ruas tol, alias menjualnya. Adapun ruas tol yang akan dijual kepada investor terdiri atas Tol Cimanggis-Cibitung, Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocim), Depok - Antasari (Desari), Trans Jawa, dan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Ujung-ujungnya cenderung terlihat lebih banyak menguntungkan pihak swasta, bahkan pihak asing. Pantas saja banyak pihak mempertanyakan tentang BUMN yang banyak menggarap infrastruktur kok menjadi salah satu BUMN pengutang tertinggi dengan angka puluhan triliunan rupiah (90T) setelah Pertamina (602T), PLN (451T), dan Garuda (140T)? Penjualan dan pendapatan BUMN yang menggarap infrastruktur (WSKT) juga turun sebesar 39,31% secara tahunan. Dari periode yang sama 2020 sebesar Rp 11,74 triliun turun menjadi Rp 7,13 triliun per 30 September 2021. Secara year to date (ytd), kinerja saham WSKT juga masih minus 42,36%. Bukankah kehadiran BUMN sebagaimana sesuai pasal 33 UUD 1945 itu untuk mewujudkan kemakmuran rakyat banyak? Termasuk BUMN yang fokus infrastruktur itu. Jika tidak, bukankah ini sama artinya kopong untuk rakyat banyak?
Pameran Foto Nyai di Negeri Belanda
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Belum lama di negeri Belanda digelar pameran foto Nyai yang dihadiri Ratu Belanda. Pelbagai foto Nyai dltampilkan yang berasal dari era 1900-an (foto atas). Nyai wanita native yang bekerja sebagai PRT di rumah orang Belanda yang hidup membujang. Si Tuan dan PRT hari-hari pandang bertemu pandang akhirnya rasa cinta di qolbu menendang-nendang. \"Jo\'é, apa kowe orang suka jadi aku punya bini?\" kata Tuan. \"Kalau saye sih dari kemaren juga ude siap, Tuan,\" kata Jo\'é transparan. Tuan dan Jo\'é akhirnya jadi laki bini zonder nikah. Status Jo\'é bini piara. Publik menyebut Nyai Belanda. Nyai Belanda paling sohor bernama Dasima. Ia berpapasan dengan maut tahun 1821. Menurut G. Francais yang pada tahun 1853 menulis buku tentang Dasima, bahwa Dasima bekerja di Curug, Tangerang pada Tuan Tanah Prancis nama Francais. Francais punya kenalan di Betawi seorang Inggris notaris, bernama William yang sering. berkunjung ke Curug. Setelah ada Dasima William lebih sering berkunjung. Namanya bule, William bilang terang-terangan ke Francais yang dia mau jadikan Dasima bini piara dan akan dibawa ke negeri Betawi. Francais sepakat. Rumah tangga William dan Dasima berjalan lancar, malah William kasih modal buat bini piaranya untuk berdagang emas keliling yang istilahnya cengkauw. Suatu sore cengkauw Dasima pulang dari dagang di Pasar Baru naik delman ke rumahnya di Pejambon. Di pinggir kali Pejambon dekat rumahnya, delman berhenti. Kusir yang kemudian diketahui bernama Samiun itu seret Dasima lalu godot lehernya dan buang jenasahnya ke kali. Uang dan emas dibawa kabur. Penjajahan Prancis di Jawa aneh. Mereka pegang pemerintahan dan tentara tapi polisi tetap Belanda. Polisi Belanda menangkap Samiun. Kata polisi Belanda pada Samiun, zegt Miun, kowe orang tidak dihukum mati, hukum badan saja kalau kowe mengaku yang bunuh Dasima. Orang nama Puasa, kowe cuma bantu-bantu Puasa. Samiun, \"Saya akur, tapi urusannya apa sama Bang Puasa jago Kwitang?\" Polisi: Kowe jangan banyak omong, Puasa latih banyak orang-orang Mester main silat. Kita orang curiga. Puasa dihukum gantung sampai mati pada 1821 tanpa salah. Pada tahun 1825-30 pecah perang Diponegoro. Terkenal keterlibatan kontingen Mester bantu Diponegoro. Kontingen Mester itu yang pernah dilatih Puasa orang Gang Mendung, Kwitang. (*)
Polres Tanjungbalai Patroli Pengamanan Tahun Baru
Medan, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Tanjungbalai, Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan patroli pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada pengguna jalan berupa mobil pribadi dan lainnya.\"Petugas melaksanakan pemeriksaan terhadap identitas kelengkapan pengendara yang melintas di depan Pos PAM Batu 7 Jalan Sudirman, Tanjungbalai, Sumatera Utara,\" kata Kasubbag Humas Polres Tanjungbalai Iptu Ahmad Dahlan Panjaitan, Minggu.Ahmad menyebutkan, sasaran prioritas pemeriksaan itu, yakni KTP, tujuan perjalanan, surat izin jalan, bukti vaksinasi, surat keterangan hasil swab antigen yang terbaru dan keterangan lainnya.Pihaknya menyampaikan imbauan kepada warga masyarakat pengguna jalan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mengurangi kegiatan di luar rumah, dan mengimbau untuk tidak mudik, serta memberikan masker kepada pengendara yang tidak pakai masker.\"Melaksanakan kegiatan check point yang meliputi pemeriksaan terhadap pengguna jalan dengan aplikasi PeduliLindung Scan QR Code, apakah sudah mengikuti vaksinasi atau belum, dan kalau belum vaksin maka dilakukan pelayanan vaksinasi oleh petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan di pos pam,\" ujarnya pula.Ia menambahkan, selain itu juga melaksanakan swab antigen secara acak terhadap penumpang kendaraan. Kemudian, menempelkan stiker pada setiap kendaraan yang sudah dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah diperiksa di pos pam.Jumlah kendaraan yang diperiksa sebanyak 87 unit, yakni roda 2 sebanyak 47 unit, roda 4 sebanyak 25 unit, dan roda 6 sebanyak 15 unit. Jumlah pengendara/pengguna jalan yang dilakukan vaksinasi sebanyak 7 orang dengan rincian dosis 1 sebanyak 7 orang, dan dosis 2 (nihil).\"Jumlah pengendara/pengguna jalan yang dilakukan swab antigen sebanyak 29 orang. Jumlah pengendara/pengguna jalan yang dinyatakan reaktif COVID-19 dan diamankan di lokasi Isolasi terpadu (nihil),\" katanya pula. (sws)
Berselancar di Arus Deras, dan Munculnya Anies Effect
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Anies Baswedan tampak inovatif. Meski \"gempuran\" terhadapnya tak henti-henti dimunculkan, bagian dari mengganjalnya. Tapi bak selancar, Anies terus bergerak meski arus deras coba menggulungnya. Oleh: Ady Amar, Kolumnis SAKIT hati berlebihan yang dipelihara begitu lama, itu bisa masuk kategori penyakit hati. Dan itu tidak saja mengena hanya pada pribadi saja, tapi juga mengena pada komunitas tertentu. Bisa pada komunitas sosial maupun politik.Memelihara ketidaksukaan berlebihan itu terus ditampakkan tanpa merasa malu. Langkah penuh emosi ditampakkan tanpa jeda mampu melihat sedikit pun kebaikan yang dihadirkan lawan sosial maupun politiknya.Kekalahan dalam perhelatan pilkada maupun pilpres, terkadang menjadi tidak bisa diterima komunitas sosial dan politik (partai politik) tertentu. Kekalahan bukanlah menjadi bekal untuk memperbaiki apa yang kurang, sehingga kekalahan tidak menjadi kekal selamanya. Tapi yang muncul justru komunitas tidak mampu menerima kekalahan jagoannya. Sang lawan yang jadi pemenang dan memimpin coba diganjal dengan cara-cara tidak sepatutnya.Cara-cara tidak sepatutnya itu diterima Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dimana kebijakan yang dibuatnya coba diganjal d isana-sini, setidaknya oleh dua Fraksi DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI.Semua kebijakan Anies yang mendapat apresiasi dan penghargaan lembaga dalam negeri maupun internasional tidak saja dinafikan tapi diramaikan seolah itu kebijakan salah. Terlebih PSI, tampil mengada-ada, semua kebijakan Anies dipersoalkan dan bahkan jika mungkin dipansuskan. Sumur resapan sebuah temuan brilian, untuk menyerap air ke dalam tanah, itu pun ingin di pansuskan. Tapi kali ini tidak diidemkan sohib setianya fraksi PDIP DKI Jakarta. Ide pansusnya menguap seperti angin lalu.Padahal ide sumur resapan DKI itu juga dicontek pula oleh Solo dan Medan, dua kota yang saat ini dipimpin putra sulung dan menantu Presiden Jokowi. Putra dan menantu Jokowi itu fair melihat nilai sebuah karya, dan karenanya tidak segan mencontek, memakainya agar sedikit banyak banjir bisa teratasi.Memang menjadi aneh jika Anies dituntut meniadakan banjir di satu sisi, tapi di sisi lain kebijakan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir banjir diganjal. Bahkan pada APBD tahun 2022 anggaran sumur resapan oleh DPRD DKI Jakarta dihapus. Bersyukur lah masyarakat Solo dan Medan, bahwa proyek sumur resapan akan jalan lempeng. Apa ada yang berani mengganjal?Inovatif dan Anies EffectKebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Anies Baswedan tampak inovatif. Meski \"gempuran\" terhadapnya tak henti-henti dimunculkan, bagian dari mengganjalnya. Tapi bak selancar, Anies terus bergerak meski arus deras coba menggulungnya.Janji-janji kampanyenya terus diikhtiarkan untuk dituntaskan. Satu persatu dapat dilihat hasilnya. Tidak cukup disitu saja, perhelatan berskala internasional, Formula E pun akan dilaksanakan di 2022. Setelah tertunda beberapa tahun karena pandemi Covid-19. Manuver dengan segala cara untuk menggagalkan perhelatan oleh fraksi PDIP dan PSI tidak henti-henti dilakukan.Pun pendirian Jakarta International Stadium (JIS), saat memasuki masa pandemi, coba dimunculkan ganjalan dari fraksi PDIP agar pembangunannya dihentikan. Lebih guna uang dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Saran yang sepertinya tampak bijak. Padahal penganggaran untuk masing-masing sektor sudah dianggarkan dengan baik. Penanggulangan Covid-19, DKI Jakarta jadi provinsi paling menonjol dibanding daerah lainnya. Dan itu tanpa harus menghentikan proyek JIS.Dan, JIS tidak lama lagi akan dinikmati klub Persija Jakarta. Satu janji Anies lainnya saat kampanye yang segera terealisir. Anies melunasi tidak saja hutang janji kampanyenya, tapi sekalgus menebus hutang gubernur-gubernur sebelumnya yang cuma bisa janji tanpa bisa mewujudkannya.Ada lagi gebrakan Anies Baswedan yang spektakuler, bukan pada bangunan fisik. Tapi lebih pada kebijakan manusiawi, itu dengan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebesar 5,1 persen. Kebijakan yang disambut baik federasi buruh, dan kenaikan itu tentu bisa diterima para pengusaha. Lagi-lagi Anies mampu berselancar pada dua kepentingan, buruh dan pengusaha.Langkah strategis Anies itu, agar tidak lagi kota dipenuhi dengan demo buruh, yang jika tidak diantisipasi menyebabkan hal tidak diinginkan. Tentu merugikan banyak pihak. Langkah strategis itu bisa jadi Anies Effect, yang tentu tidak diniatkan tapi mau tidak mau mampu memicu gelombang demo di beberapa kota/daerah, dan yang juga mau tidak mau langkahnya itu mesti diikuti. Itu jika tidak ingin memicu gerakan sosial dan politik yang lebih serius.Anies Baswedan memang inovatif dalam banyak hal. Menjadi pantas jika ia diharap sebagai Gubernur Indonesia. Anies diharap menjadi Gubernur yang tidak hanya milik Jakarta. Karenanya, publik tidak sabar ingin menjadikannya lebih dari gubernur, dan gerakan itu sepertinya sudah dimulai.Berbagai deklarasi Anies Presiden 2024 muncul di mana-mana. Meski Anies Baswedan belum secara terang-terangan menyatakan sikapnya. Kata Anies beberapa saat lalu, \"Saat ini baru tarhim, belum masuk waktu adzan...\" Artinya, semua akan ditempatkan/dilakukan pada waktunya. Tapi berbagai gerakan, lewat berbagai deklarasi untuknya, sepertinya tak bisa dihentikan. (*)
Aliran Gas Rusia di Pipa Yamal-Eropa Masih Berbalik pada Hari Keenam
Frankfurt/Praha, FNN - Pipa Yamal-Eropa yang biasanya mengalirkan gas Rusia ke Eropa Barat mengirim kembali bahan bakar itu ke Polandia untuk hari keenam berturut-turut pada Minggu, menurut data operator jaringan Jerman Gascade.Data menunjukkan bahwa aliran di titik pengukuran Mallnow di perbatasan Jerman-Polandia bergerak ke timur menuju Polandia dengan volume per jam hampir 1,2 juta kilowatt (kWh/h) pada Minggu dan diperkirakan akan tetap pada tingkat ini di siang hari.Gascade dimiliki oleh WIGA, perusahaan patungan Gazprom dan perusahaan minyak dan gas Wintershall DEA. Wintershall DEA dimiliki bersama oleh kelompok usaha bahan kimia Jerman BASF dan LetterOne Rusia.Rusia minggu ini mengatakan berbaliknya aliran gas itu bukanlah langkah politik, meskipun peristiwa itu bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Barat atas Ukraina dan telah mendorong harga gas ke angka tertinggi.Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis mengatakan bahwa Jerman menjual kembali gas Rusia ke Polandia dan Ukraina daripada menurunkan harga pasar yang terlalu tinggi. Putin menyalahkan pembalikan aliran gas itu, dan meroketnya harga, pada importir gas Jerman.Data dari operator pipa Slovakia Eustream menunjukkan posisi kapasitas untuk aliran gas Rusia Minggu dari Ukraina ke Slovakia melalui titik perbatasan Velke Kapusany berada di angka 739.826 megawatt per jam (MWh), sedikit turun dari 747.031 MWh pada Sabtu dan di bawah angka rata-rata dalam beberapa pekan terakhir. (mth)
Pemerintahan Bentukan Kaum Millenial
Politisi gaek yang berkubang di lumpur politik, miskin prestasi, bermoral rendah, dan penuh kosmetik politik, agaknya tidak menarik bagi mereka. Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN CHILE baru saja usai bikin pilpres. Hasilnya, kursi presiden dimenangkan oleh politisi milenial Gabriel Boric. Partai-partai yang mendukung kaum tua tumbang. Pemerintahan terbentuk oleh gerakan cerdas kaum milenial. Bagaimana dengan Indonesia?Orang Minang bilang, \"sekali air gadang, sekali tepian beralih\". Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, termasuk di dunia pemerintahan. Habis Presiden SBY dari Partai Demokrat, naik Presiden Jokowi dari PDIP. Setelah itu, tahun 2024 tentu akan ada penggantinya lagi. Apakah ada peluang bagi politisi milenial?Walau tidak gampang, perubahan pemerintahan itu suatu keniscayaan. Sekuasa apapun sang pemimpin dan sedigjaya apapun partai, ada waktunya mereka selesai.Dalam sistem Pemerintahan demokrasi penentunya adalah rakyat yang berdaulat. Bukan penguasaan rezim atas aneka sumber daya, alat-alat kekuasaan, dan uang. Bahkan, tidak juga aturan main yang menguntungkan maupun para pelaksana pemilihan yang pro status-quo. Tinggal rakyat berdaulat macam apa yang akan membuat mimpi perubahan pemerintahan menjadi kenyataan. Teori klasik demokrasi bilang, pemilih itu mesti berpendidikan memadai setingkat paling kurang SLTA dan berpendapatan relatif sedang sekitar paling minim 6.000 US Dollar perorang. Jelas persyaratan itu masih jauh untuk kita dipenuhi. Rata-rata tingkat pendidikan manusia Indonesia kelas II SLTP dan income-nya masih belum mencapai 4.000 US Dollar. Atau dengan kata lain kaum kelas menengah yang bisa mendobrak perubahan pemerintahan belum terbentuk.Lalu, apakah masih ada jalan ? Dari fenomena pemerintahan yang terjadi dewasa ini, seperti terlihat dari kasus Chile, kaum milenial kita sebagai mayoritas pemilih (sekitar 100 juta) bisa menjadi faktor determinant.Keluguan, kewarasan, kejernihan perilaku, tidak terikat pada ideologi tertentu, relatif zero kepentingan, dan paling penting mereka tidak doyan politik uang akan mendorong mereka menjadi pemilih rasional. Mestinya, pemilih milenial ini diberi hak dua suara oleh negara, sedangkan pemilih \"kolonial\" cukup satu suara saja?Politisi gaek yang berkubang di lumpur politik, miskin prestasi, bermoral rendah, dan penuh kosmetik politik, agaknya tidak menarik bagi mereka.Jangan kaget bila pilihan mereka jatuh pada politisi lapangan/praktisi pemerintahan milenial atau mereka yang memiliki \"millenial style\". Bermoral tinggi, anti-korupsi, pro-rakyat bawah, kaya inovasi, cakap bekerja, dan suka berkolaborasi. Lebih dari itu, ada kerja nyata yg kasat mata, baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, dan terbukti diapresiasi rakyat.Selamat datang perubahan pemerintahan yang dihela oleh pemilih milenial. Mereka hanya perlu membangun suatu gerakan yang untungnya sangat dimudahkan berkat kehadiran teknologi digital melalui media sosial. (*)
Petugas Lapas Sintang Gagalkan Penyelundupan Narkoba Jenis Sabu
Pontianak, FNN - Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sintang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu melalui barang titipan dari pengunjung yang diantarkan jasa pengantaran ojek online di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.\"Barang diantar oleh ojek online dititipkan ke petugas pintu utama, saat dilakukan pemeriksaan barang titipan terdapat kejanggalan di botol kecap yang ternyata berisikan narkoba jenis sabu,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Fery Monang Sihite, di Pontianak, Minggu.Disampaikan Fery Monang, kejadian tersebut terjadi pada Kamis (23/12) sekitar pukul 11. 00 WIB, belum lama ini di Lapas Sintang.Menurut dia, saat pemeriksaan barang yang mencurigakan yaitu botol kecap ditemukan empat paket kecil berupa tisu yang terbalut oleh plastik.Kemudian, petugas P2U melakukan berkoordinasi dengan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan kepala lapas, yang selanjutnya bungkusan kecil tersebut dibuka langsung oleh KPLP Lapas Sintang Bahri.\"Saat itu juga ditemukan sebanyak lima paket kecil berbentuk kristal yang diduga sabu pada botol kecap,\" jelas Fery Monang.Fery Monang mengimbau kepada seluruh petugas Lapas untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima barang titipan.\"Perketat pengawasan dan pemeriksaan setiap pengunjung dan setiap barang bawaan,\" tegas Fery Monang. (sws)
Satgas Madago Razia Rutin Persempit Ruang Gerak DPO Teroris Poso
Poso, FNN - Satgas Madago Raya rutin menggelar razia di wilayah operasi pemburuan di Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong, sebagai upaya membatasi gerak anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).\"Bukan hanya jelang natal dan tahun baru tetapi pada hari-hari lain juga Satgas Madago Raya melakukan razia,\" tutur Wakil Kepala Satgas Humas Operasi Madago Raya, AKBP Bronto Budiyono, melalui sambungan telepon di Poso, Minggu.Dalam razia rutin yang digelar, personel gabungan TNI/Polri memeriksa satu persatu kendaraan dan warga yang melintas di daerah tersebut. Razia tersebut bukan hanya ditujukan kepada sisa DPO melainkan juga untuk simpatisan teroris yang sampai saat ini masih membantu para DPO tersebut dalam hal informasi maupun logistik.\"Razia ini sekaligus mempersempit gerak DPO maupun simpatisannya,’’ jelasnya.\"Minggu ini, pada Kamis (23/12) ada razia yang dilakukan oleh sekitar 30 personel Polres Sigi. Setiap warga yang melintas di jalur Trans Palu-Kulawi akan diperiksa, mulai dari kendaraan sampai barang bawaan,’’ tambahnya.Satgas Madago Raya gabungan TNI/Polri sampai saat ini masih melakukan pengejaran terhadap sisa kelompok MIT Poso tersebut.Data pihak kepolisian, jumlah teroris Poso tersisa empat orang. Keempat orang tersebut yakni, Askar alias Jaid alias Pak Guru, Muhklas alias Galuh alias Nae, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata.Sebelumnya, satgas operasi kepolisian kewilayahan Madago Raya 2021 juga telah mendapatkan kunjungan kerja dari tim Supervisi Mabes Polri pada Senin (20/12).Poskotis Sausu Tim mendapatkan paparan dan gambaran oleh Kombes Pol Joko Sulistio selaku Kasatgas Tindak dan Kombes Pol Yosef Ananta Pinora Ka Tim BIK Ops Madago Raya tentang pelaksanaan tugas Satgas Madago Raya untuk wilayah Kabupaten Parimo.Selanjutnya Tim Supervisi melanjutkan kegiatan pendalaman tentang situasi Operasi Madago Raya 2021 yang di paparan oleh Kepala Operasi Madago Raya 2021 Brigjen Pol Reza Arief Dewanto SIK, di Aula Andi Sapa Sudirman Mapolres Poso.Banyak hal yang dipaparkan oleh Ka Ops Madago Raya, mulai dari keberhasilan kendala serta kesiapan personel TNI-Polri yang tergabung dalam Operasi Madago Raya 2021 yang akan berakhir pada 31 Desember 2021 mendatang.Hal inilah yang akan menjadi bahan analisa dan evaluasi oleh Tim Supervisi dari Mabes Polri tersebut untuk dapat menentukan kebijakan operasi kepolisian Kewilayahan di Polda Sulawesi Tengah.Tidak hanya sampai pada sisi manajemen operasi, pengecekan peralatan dan perlengkapan tim Supervisi juga melakukan peninjauaan langsung ke Pos Sekat kejar Tamanjeka yang berada di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso.\"Pelaksanaan supervisi dari Mabes Polri ini bertujuan mengecek dan mengontrol serta mendengar langsung masukan dan melihat tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Satgas Operasi Madago Raya 2021,\" terangnya.Bronto mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian, di antaranya pemeriksaan terkait pelaksanaan Operasi Madago Raya tahun 2021 yang akan berakhir 31 Desember 2021, kesiapan, kesehatan dan kendala pasukan di lapangan serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Operasi Madago Raya tahun 2021.\"Tidak kalah pentingnya juga memberikan motivasi dan semangat juang terhadap seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Madago Raya tahun 2021,\" kata Bronto. (sws)
POPULER
