ALL CATEGORY
TNI/Polri Rangkul 25 Anggota KKB Yapen Kembali ke NKRI
Yapen Kepulauan, FNN - TNI/Polri bersama warga Kabupaten Yapen Kepulauan berhasil merangkul dan menyadarkan 25 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Keterangan media Pendam XVII/Cenderawasih diterima ANTARA, Rabu dini hari, menyebut prosesi kembalinya 25 anggota KKB bersatu dengan NKRI dari wilayah Kampung Ambaidiru Distrik Kosiwo, Kabupaten Yapen Papua berlangsung khidmat dengan mengucapkan ikrar kesetiaan dan mencium bendera Merah Putih.Penyerahan diri 25 anggota KKB wilayah Ambaidiru didampingi Tokoh Adat Kampung Ambaidiru Simon Rawai serta Kepala Kampung Ambaidiru Yohan Karubaba. Turut hadir dalam kegiatan di antaranya Kapolres Yapen AKBP Ferdiyan Indra Fahmi, Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Catur Prasetiyo Nugroho, Asisten II Sekda Kabupaten Yapen Kepulauan Edi Niko Mudumi dan Kakesbangpol Sony Woria.Kapolres Yapen AKBP Ferdiyan Indra Fahmi mengatakan atas nama pribadi dan seluruh personel Polres Kepulauan Yapen, Kodim 1709/Yawa dan Pemkab Yapen menyambut baik upaya nyata dari semua pihak untuk hadir menyerahkan diri menyatakan kesetiaan kembali bersama untuk membangun daerah karena semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kapolres menegaskan, tidak ada lagi perjuangan-perjuangan yang sifatnya mengangkat senjata mengatasnamakan Papua Merdeka, untuk melakukan perlawanan apalagi sampai membahayakan keselamatan saudara kita sendiri termasuk aparat keamanan.\"Kami semua hadir bukan sebagai musuh, melainkan bersama-sama berdampingan dengan seluruh masyarakat untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum Papua dan secara luas Negara Kesatuan Republik Indonesia,\"tegas Kapolres.Kapolres AKBP Ferdiyan mengucapkan banyak terima kasih dan menerima secara terbuka atas kesadaran bersama membangun NKRI. Kapolres AKBP Ferdiyan berkomitmen untuk membina dan mendampingi terus serta akan memberikan wawasan yang nanti akan kita jadwalkan secara berkesinambungan.\"Dari sisi pendampingan yaitu melatih keterampilan yang mengarah kepada pekerjaan atau mata pencaharian. Kami punya komitmen yang tinggi untuk membantu seluruh masyarakat di Kampung Ambaidiru serta akan mendapat atensi atau prioritas.Inilah langkah positif kami sebagai aparat keamanan di wilayah ini,\"tegasnya.Sementara itu, Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Catur Prasetiyo Nugroho mengatakan keberadaan TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti, semuanya ingin memajukan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Kepupulauan Yapen.\"Sesuai dengan petunjuk Panglima TNI bahwa kita semua perlu menyadarkan saudara-saudara bahwa kita ini masih dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,\"kata Dandim.Dandim Letkol Catur Prasetiyo mengakui, sangat bangga dan senang dengan kesadaran yang tinggi mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia.\"Harapan kami kepada bapak kepala kampung tetap memberikan arahan yang benar, dan komitmen kami bersama bahwa akan membantu semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tak ada lagi daerah yang tertinggal, dan tidak ada lagi kata merdeka karena kita sudah Merdeka sejak 17 Agustus 1945,\"tegas Dandim.Dandim berharap, kepada kepala kampung apabila masih ada saudara-saudara kita yang belum menyerahkan diri untuk memberitahukan bahwa Kodim 1709/Yawa dan Polres Kepulauan Yapen siap menerima dan pintunya selalu terbuka lebar.Sebagai Dandim 1709/Yawa, menurut Letkol Catur Prasetiyo, pihaknya sudah berkomitmen dan akan turun langsung ke Kampung Ambaidiru untuk memberikan edukasi wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada seluruh warga.\"Agar memiliki jiwa kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah Yapen yang kita cintai dan banggakan ini,\"harap Dandim.Salah satu mantan KKB Kampung Ambaidiru, J. Karubaba juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah bersedia menerima kembali kelompoknya ke NKRI.“Kami mau kembali dan bersatu ke NKRI, terima kasih atas kepedulian yang diberikan dan menyambut kami dengan baik serta memberikan kami lapangan pekerjaan yang layak,\"kata J. Karubaba. (sws)
Sering Bicara Pancasila dan PKI, Advokat Razman Diteror Kepala Kambing Busuk
Jakarta, FNN -- Advokat Razman Arif Nasution mengatakan telah diteror oleh orang tak dikenal (OTK). Kediaman apartemennya di kawasan Kemayoran Jakarta tiba-tiba dikirimi paket kado berisi kepala kambing busuk.\"Saya diberi tahu oleh keluarga ada paket yang masuk ke apartemen saya. Paketnya seperti kado. Spontan saya suruh buka kemudian saya penasaran. Ternyata saat dibuka isinya kepala kambing busuk. Tapi saya tidak bisa tuduh (pelakunya),\" kata Razman kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/12).Bungkusan berisi kepala kambing busuk tersebut, tambah Razman, diterima oleh istri dan sekuritinya. Saat itu, Razman tengah berada di kampungnya.\"Paket itu masuk hari Kamis, tapi diberitahukan ke saya hari Sabtu. Paketnya seperti kado ada pitanya. Karena paket itu mulai bau. Jadi dilaporkan ke saya. Spontan suruh buka, begitu dibuka ternyata isinya kepala kambing busuk. Ini merupakan cara-cara komunis. Saya dapat teror ini, berarti ada korelasi ini,\" urainyaRazman menduga teror tersebut datang setelah ia berbicara tentang Pancasila. Saat ini Razman memang menjabat sebagai penasehat hukum organisasi Pemuda Pancasila (PP). Ia pun banyak menangani kasus hukum.\"Teror kian besar, sampai akhirnya saya menambah sekuriti di rumah. Ketika saya menambah pengawalan saya dan sekuriti saya lapis lagi di kediaman,\" ucapnya. Istri Razman sempat heran dengan penambahan pengawalan. Namun Razman mengatakan pengawalan itu dilakukan juga untuk menjamin keamanan keluarganya. Belakangan Razman merasa teror bukan hanya menyasar padanya.\"Keluarga saya pasti ketakutan saya tidak munafik, tapi saya yakinkan Ini perjuangan. Karena beberapa hari setelah saya bicara tentang PKI, telepon mulai masuk ke saya ada tekanan. Saya terima sayangnya privat number. Jadi yang ditekankan kepada saya adalah saudara berhenti bicara tentang Pancasila,\" ujar Razman.Razman pun membahas masalah itu dengan rekannya dan organisasi PP tempatnya bernaung.\"Saya (juga) beritahu Pak Ketum (PP) Pak Yapto, teman saya bang Hercules, kalau ada seperti ini. Itu kan cara cara kotor. Ini adalah cara cara PKI. Saya tidak menuduh ada kaitannya dengan masalah emas, masalah PP. Tapi ini adalah cara yang picik, kerdil dan pengecut. Karena ini dialamatkan ke keluarga saya dan dikira saya akan gentar,\" urainya.Razman mengatakan pihaknya akan membuat laporan sesampainya di Jakarta. Dia mengaku tidak takut dengan teror yang diterima keluarganya.\"Saya tidak akan mundur dan akan maju terus. Saya minta ini diusut. Saya akan buat laporan yang saat sampai di Jakarta. Kita tak menuduh ini ada kaitannya dengan PP. Mungkin ini korelasi atau bisa jadi hal hal yang sudah lama terencana untuk meneror saya. Bismillah saya akan tegakkan hukum. Tidak peduli dia dari instansi mana,\" bebernya. (cnn)
Kisah Inspiratif Tiga Ibu Tangguh Memulai Bisnis
Jakarta, FNN - Peran seorang ibu lekat dengan kesibukannya dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak namun peran tersebut terus berkembang seiring zaman.Dengan hadirnya kemudahan teknologi, kini para ibu tetap bisa menjalankan perannya dalam mengurus rumah tangga, tapi juga mampu berkarya dalam mengejar impian dan harapannya dengan lebih mudah. Seperti yang dilakukan oleh Sherin Hawadi, Arlin Chondro dan Triana Rachmawati, tiga orang Ibu dengan latar belakang yang berbeda, namun mampu memanfaatkan kehadiran teknologi untuk terus bisa berkarya, di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga. Mari simak kisah berbagi peran mereka, sambil memberikan ucapan Selamat Hari Ibu kepada perempuan hebat di hidup kita masing-masing. Sang Dokter Gigi yang Banting Setir Jualan Baju Muslim di Shopee Berperan ganda sudah menjadi keseharian dari Sherin Hawadi. Selain berprofesi sebagai dokter gigi dan ibu rumah tangga, Sherin juga menjalankan bisnis fashion muslim, Syaline Hijab. Bisnis yang berdiri sejak 2018 itu bermula ketika Sherin mulai mengenakan hijab dan merasa kesulitan mencari busana muslim yang tertutup namun tetap mengikuti tren. Di tengah kesibukannya sebagai dokter gigi, Sherin kemudian memutuskan untuk mendirikan Syaline Hijab bersama sepupunya. Awalnya, ia menjual produknya melalui media sosial dan pelanggannya harus memesan secara langsung kepadanya. “Saat bisnis mulai berkembang, banyak pelanggan yang mulai mendorong agar produk saya juga bisa dibeli di Shopee,” jelas Sherin. Melihat banyaknya permintaan dari pelanggan, akhirnya Sherin memutuskan untuk membuka toko online Syaline Hijab di Shopee pada 2019. Tak dipungkiri, kehadiran produknya di Shopee banyak membantu pelanggan untuk melakukan pemesanan. Meski sempat mengalami penurunan saat pandemi, Sherin mengaku Syaline Hijab tetap dicari para penggemarnya. “Kalau mendekati Lebaran dan hari-hari spesial, penjualan di Shopee meningkat. Sekarang sudah ratusan sampai ribuan produk yang terjual setiap bulannya,” ujar Sharine. Meski sibuk sebagai dokter gigi dan pebisnis busana muslim, tak membuat Sherin meninggalkan perannya sebagai ibu. Baginya menjadi seorang ibu adalah tugas yang dijalankan 24 jam. Namun ini bukan berarti dengan menjadi ibu, kita harus rela meninggalkan mimpi-mimpi kita. “Membagi waktu menjadi dokter gigi, ibu, istri dan pengusaha tidak mudah. Tapi teknologi Shopee membantu saya buat bisa mengelola bisnis dengan lebih mudah, jadi saya bisa menjalankan berbagai peran dengan lebih baik,” jelas Sherin. Ia percaya bahwa tidak ada anaknya yang merasa ditinggal oleh Ibunya yang bekerja, justru hal itu membuat anaknya merasa bangga. “Saya juga jadinya merasa sangat bangga, percaya diri dan berani buat terus mengejar impian saya,” tutupnya. Berawal dari Anak Terkena Asma, Jadi Bisnis yang Bantu Sesama Apapun akan dilakukan seorang Ibu demi sang anak tercinta seperti Arlin Chondro seorang Ibu yang mengawali bisnisnya karena menciptakan produk untuk sang anak yang menderita asma. Berbagai cara ditempuh Arlin untuk memberikan yang terbaik agar gejala asma yang diderita sang anak dapat berkurang. “Ya salah satunya dengan mencoba alternatif lain untuk mengurangi efek samping dari obat-obatan, jadi saya belajar meracik sendiri essential oils hingga akhirnya menemukan racikan yang cocok untuk anak saya,’ paparnya. Lambat laun, racikan essential oils Arlin pun juga dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan kerabat sehingga Arlin kemudian memutuskan untuk serius memproduksi essential oils hasil racikannya pada 2016 silam. “Karena saya juga ingin produk ini dapat menjangkau dan membantu lebih banyak lagi orang yang membutuhkan dan memang ini sudah saya mulai sebelum essential oils booming ya seperti sekarang,” tambahnya. Sebagai seorang Ibu, Arlin memutuskan berjualan secara daring agar ia dapat mengatur waktu kesehariannya dalam mengurus bisnis dan keluarga. Untuk meningkatkan penjualan produk, Arlin direkomendasikan oleh temannya untuk berjualan melalui platform e-commerce,Shopee. Produknya kini dikenal dengan nama “Peek Me Naturals” dan setelah masuk ke platform Shopee rupanya penjualannya mencapai ribuan produk setiap bulan. “Dengan adanya kemudahan teknologi dari Shopee, saya tetap dapat hadir bagi anak-anak saya yang masih sekolah sehingga saya tidak ketinggalan tumbuh kembang mereka.” ungkapnya. Arlin merasa terbantu karena ia dapat mengatur bisnisnya dari mana pun sambil tetap memantau keluarga. Arlin berpesan bagi para Ibu bahwa kita tidak boleh ragu untuk memulai sesuatu karena walaupun sudah menjadi Ibu, wanita masih tetap bisa berkarya. Menurutnya, karya Ibu bukan hanya di lingkungan rumah dan untuk anak-anak saja, tapi juga bisa untuk sesama yang membutuhkan. Ibu Tangguh, Jadi Mitra Ojol Demi Anak Tercinta Siapa bilang ojol hanya pekerjaan untuk para pria? Ada Triana Rachmawati yang berbagi peran antara mengurus rumah tangga dengan pekerjaannya sebagai mitra pengantaran ShopeeFood. Perempuan yang akrab disapa Ade ini mulai berprofesi sebagai mitra pengantaran ShopeeFood sejak 6 bulan lalu. Keputusannya untuk bergabung menjadi mitra pun juga didukung penuh oleh kedua putrinya, karena mereka sadar bahwa semua ini dilakukan Ibu Ade seorang diri agar mereka bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. “Ya walaupun profesi ini banyak didominasi oleh laki-laki, tapi saya ngga berkecil hati. Karena saya juga merasa nyaman dan aman ya saat bekerja,” katanya. Ade biasa memulai dari jam 10 pagi dan bisa mengambil 10-12 pesanan setiap harinya. Penghasilannya sebagai mitra pun bisa membiayai kedua putrinya sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain menjadi mitra ShopeeFood, Ade juga tidak meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Berbagi peran ini memang tidaklah mudah, namun Ade tetap menjalaninya dengan suka cita. Setiap hari sebelum berangkat bekerja, Ade tetap menyempatkan untuk mengurus keperluan anak-anaknya dan juga menyiapkan sarapan. Ia juga tetap meluangkan waktunya untuk berkumpul dengan keluarganya setelah kembali dari bekerja. Bahkan di tengah pekerjaannya, ia masih meluangkan waktunya untuk mengantarkan putrinya. Tepat di momen perayaan Hari Ibu, ia berpesan untuk seluruh ibu-ibu yang harus bekerja sambil mengurus anak. Ia memberi semangat kepada para Ibu yang bekerja agar bisa melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, karena dengan cara itu setiap proses yang dijalani terasa baik. Tak lupa ia meminta agar para Ibu yang juga bekerja harus merasa bangga karena mampu menjalankan berbagai peran tanpa meninggalkan esensi dari seorang Ibu dalam Rumah Tangga. (sws)
Pengamat Ingatkan Kekuatan Ekonomi dari Luar Bisa Pengaruhi Muktamar NU
Jakarta, FNN - Kekuatan ekonomi dan politik di luar kelompok nahdiyin berpotensi mempengaruhi hasil Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama mulai 23 hingga 25 Desember di Lampung.Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina A. Khoirul Umam mengatakan bahwa kekuatan dari luar kelompok nahdiyin itu kemungkinan menghendaki dukungan dari pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk agenda investasi dan politik ke depan, terutama pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Demi mencegah itu, butuh independensi dan netralitas para pemilih demi memilih pemimpin PBNU yang sesuai dengan aspirasi nahdiyin,\" kata Khoirul Umam sebagaimana dikutip dari pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia menyebutkan ada beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi arah keputusan pemilik hak suara di Muktamar NU kali ini, yakni: pertama, level independensi dan netralitas PWNU, PCNU, dan PCI-NU; kedua, efektivitas kekuatan pendukung masing-masing calon.Ketiga, pengaruh kekuatan sel-sel ekonomi politik yang tersebar di berbagai politik, baik di level state actor (penyelenggara negara) maupun nonstate actor; keempat, potensi adanya intervensi kekuatan ekonomi politik dari eksternal nahdiyin.Hipotesisnya, kata Umam yang pernah menjabat sebagai Ketua Tanfidz PCI-NU Queensland, Australia, jika faktor pertama dan kedua yang lebih berpengaruh, hasil Muktamar Ke-34 NU akan menghasilkan kepemimpinan PBNU yang sesuai dengan aspirasi nahdiyin.Namun, jika faktor ketiga dan keempat yang lebih dominan, NU akan jadi mesin politik pihak-pihak tertentu yang ingin menang pada Pemilu 2024.\"Tentu, itu tidak diinginkan semua pihak,\" tegas Umam.Dalam pengamatannya, dia menyebut ada dua kandidat kuat dan dua kandidat alternatif pada pemilihan Ketua Umum PBNU.Dua kandidat kuat itu petahana K.H. Said Aqil Siradj dan Katib Aam PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf, kemudian dua kandidat alternatif yaitu mantan Waketum PBNU dan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara K.H. As’ad Ali dan Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Marzuki Mustamar.Umam menilai keempat kandidat itu punya peluang untuk terpilih sebagai Ketum PBNU.Ia menerangkan bahwa petahana K.H. Said Aqil Siradj, yang memimpin NU selama 10 tahun terakhir, telah membangun akar dukungan cukup kuat di tingkat wilayah (PWNU), cabang (PCNU), dan cabang istimewa (PCI-NU).Said Aqil diyakini juga memiliki hubungan erat dengan Istana Presiden dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin koalisi partai penguasa saat ini.Sementara itu, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menurut dia, punya peluang kuat karena dianggap sebagai tokoh yang dapat membawa pembaruan di tubuh NU.Di samping itu, Gus Yahya merupakan saudara kandung Menteri Agama yang kemungkinan itu turut berpengaruh pada perolehan dukungan PWNU dan PCNU.Keberadaan dua kandidat alternatif, seperti K.H. As’ad Said Ali dan K.H. Marzuki Mustamar, menurut Umam, dibutuhkan untuk menurunkan tensi pada Muktamar Ke-34 NU yang sebelumnya cenderung terbagi dalam dua poros.\"Calon alternatif Ketum PBNU dibutuhkan untuk memecah kebekuan komunikasi dan menurunkan tensi. Hadirnya calon pemimpin alternatif akan membuat regenerasi makin terbuka,\" ujarnya. (sws, ant)
Libur Akhir Tahun: Polresta Cirebon Hanya Cek Kartu Vaksin Secara Acak
Cirebon, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, hanya akan melakukan cek kartu vaksin secara acak bagi para pengguna jalan pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.\"Ada lima pos yang khusus untuk melakukan cek kartu vaksin warga,\" kata Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Arif Budiman di Cirebon, Selasa.Selama masa Natal dan tahun baru, pihaknya akan mendirikan 14 pos pengamanan dan pelayanan. Dari 14 pos tersebut, lima di antaranya untuk mengecek kartu vaksin para pengendara.Lima pos tersebut, lanjut Arif, yaitu dua di jalur arteri dan tiga lainnya di tol.Disebutkan pula bahwa jalur arteri pos yang akan digunakan cek kartu vaksin, yaitu di Pos Weru dan Losari.\"Di jalan tol, yaitu di GT Palimanan Utama dan rest area KM 229 Tol Kanci Pejagan, baik arah Jawa Tengah maupun Jakarta,\" tuturnya.Ia menambahkan pengecekan kartu vaksin dilakukan secara acak, tidak dilakukan penyekatan seperti pada masa libur yang dahulu. Hal ini mengingat pemerintah pusat menginstruksikan hanya memperketat protokol kesehatan.Ketika ada pengendara maupun penumpang yang tidak mempunyai kartu vaksin, kata dia, langsung suntik vaksin COVID-19 di tempat.Arif mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama liburan Natal dan tahun baru. (sws, ant)
Mendapat Pekerjaan Layak, 25 Anggota KKB Gabung NKRI
Yapen Kepulauan, FNN - TNI/Polri bersama warga Kabupaten Yapen Kepulauan berhasil merangkul dan menyadarkan 25 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Keterangan media Pendam XVII/Cenderawasih diterima ANTARA, Rabu dini hari, menyebut prosesi kembalinya 25 anggota KKB bersatu dengan NKRI dari wilayah Kampung Ambaidiru Distrik Kosiwo, Kabupaten Yapen Papua berlangsung khidmat dengan mengucapkan ikrar kesetiaan dan mencium bendera Merah Putih.Penyerahan diri 25 anggota KKB wilayah Ambaidiru didampingi Tokoh Adat Kampung Ambaidiru Simon Rawai serta Kepala Kampung Ambaidiru Yohan Karubaba.Turut hadir dalam kegiatan di antaranya Kapolres Yapen AKBP Ferdiyan Indra Fahmi, Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Catur Prasetiyo Nugroho, Asisten II Sekda Kabupaten Yapen Kepulauan Edi Niko Mudumi dan Kakesbangpol Sony Woria.Kapolres Yapen AKBP Ferdiyan Indra Fahmi mengatakan atas nama pribadi dan seluruh personel Polres Kepulauan Yapen, Kodim 1709/Yawa dan Pemkab Yapen menyambut baik upaya nyata dari semua pihak untuk hadir menyerahkan diri menyatakan kesetiaan kembali bersama untuk membangun daerah karena semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kapolres menegaskan, tidak ada lagi perjuangan-perjuangan yang sifatnya mengangkat senjata mengatasnamakan Papua Merdeka, untuk melakukan perlawanan apalagi sampai membahayakan keselamatan saudara kita sendiri termasuk aparat keamanan.\"Kami semua hadir bukan sebagai musuh, melainkan bersama-sama berdampingan dengan seluruh masyarakat untuk memajukan Kabupaten Kepulauan Yapen secara umum Papua dan secara luas Negara Kesatuan Republik Indonesia,\"tegas Kapolres.Kapolres AKBP Ferdiyan mengucapkan banyak terima kasih dan menerima secara terbuka atas kesadaran bersama membangun NKRI.Kapolres AKBP Ferdiyan berkomitmen untuk membina dan mendampingi terus serta akan memberikan wawasan yang nanti akan kita jadwalkan secara berkesinambungan.\"Dari sisi pendampingan yaitu melatih keterampilan yang mengarah kepada pekerjaan atau mata pencaharian. Kami punya komitmen yang tinggi untuk membantu seluruh masyarakat di Kampung Ambaidiru serta akan mendapat atensi atau prioritas.Inilah langkah positif kami sebagai aparat keamanan di wilayah ini,\"tegasnya.Sementara itu, Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Catur Prasetiyo Nugroho mengatakan keberadaan TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti, semuanya ingin memajukan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Kepupulauan Yapen.\"Sesuai dengan petunjuk Panglima TNI bahwa kita semua perlu menyadarkan saudara-saudara bahwa kita ini masih dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,\"kata Dandim.Dandim Letkol Catur Prasetiyo mengakui, sangat bangga dan senang dengan kesadaran yang tinggi mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia.\"Harapan kami kepada bapak kepala kampung tetap memberikan arahan yang benar, dan komitmen kami bersama bahwa akan membantu semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tak ada lagi daerah yang tertinggal, dan tidak ada lagi kata merdeka karena kita sudah Merdeka sejak 17 Agustus 1945,\"tegas Dandim.Dandim berharap, kepada kepala kampung apabila masih ada saudara-saudara kita yang belum menyerahkan diri untuk memberitahukan bahwa Kodim 1709/Yawa dan Polres Kepulauan Yapen siap menerima dan pintunya selalu terbuka lebar.Sebagai Dandim 1709/Yawa, menurut Letkol Catur Prasetiyo, pihaknya sudah berkomitmen dan akan turun langsung ke Kampung Ambaidiru untuk memberikan edukasi wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada seluruh warga.\"Agar memiliki jiwa kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah Yapen yang kita cintai dan banggakan ini,\"harap Dandim.Salah satu mantan KKB Kampung Ambaidiru, J. Karubaba juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah bersedia menerima kembali kelompoknya ke NKRI.“Kami mau kembali dan bersatu ke NKRI, terima kasih atas kepedulian yang diberikan dan menyambut kami dengan baik serta memberikan kami lapangan pekerjaan yang layak,\"kata J. Karubaba. (sws, ant)
Babak Baru Omnibus Law, FMJ: Indonesia Darurat Hukum dan Oligarki
Jakarta, FNN - Aliansi Front Millenial Jabodetabek (FMJ) menggelar aksi demonstrasi pada momentum perayaan Hari Ibu dengan tajuk \'Ibu Pertiwi Sedang Bersusah Hati\' pada Selasa, (21/12/2021). Humas FMJ, Thorik, dalam keterangan tertulisnya menerangkan, saat ini Indonesia berpotensi \'terjun bebas\' menuju situasi darurat hukum. Dikatakan Thorik, hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Omnibus Law inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun. \"Keputusan yang diberikan pada UU Omnibus law adalah peristiwa perdana bagi Mahkamah Konstitusi yang terlihat ambigu, inkonstitusional bersyarat dan tetap berlaku selama proses perbaikan dua tahun serta tidak boleh melahirkan turunan peraturan dibawah UU ini,\" tutur Thorik. \"Bola panas UU Omnibus law yang dikembalikan kepada pemerintah dan DPR untuk diperbaiki berpotensi Indonesia semakin terjun bebas dalam Darurat Hukum dan Darurat Oligarki yang bermental Korup serta menghalalkan berbagai cara,\" lanjutnya. Sementara itu, Irwanshah, yang juga merupakan Humas FMJ, mengatakan, kompleksitas darurat telah mendudukan rezim hari ini terus menggerus kewibawaan lembaga Negara, moralitas Negara hancur atas kepercayaan rakyat. \"Itikad revisi perubahan UU No.12/2011 yang telah menjadi prolegnas 2022 dan sekala prioritas pembahasan untuk mengkonstitusionalkan UU Omnibus law adalah menjadi babak baru UU Omnibus law,\" tegasnya. \"Peristiwa kekerasan dan pemaksaan serta sembunyi-sembunyi dalam pengesahannya ketika itu dari RUU menjadi UU akan membawa sejarah UU Omnibus law yang inkonstitusi bersyarat mencaplok UU sebagai alat ujinya atas UUD yaitu UU No. 12/2011 selamat datang darurat hukum yang akut dimana selamat datang fundamental norm terabaikan dan darurat hukum membawa titik rendah pelemahan Pancasila sebagai suber dari segala sumber hukum,\" pungkasnya. Berikut pernyataan sikap FMJ: 1. Babak baru Omnibuslaw merupakan jalan tol menguatnya oligarki yang dapat mengkoptasi segala peraturan dan produk hukum yang berfungsi melindungi asset dan kepentingan nya, sehingga situasi tersebut membuat bangsa Indonesia mengalami darurat Oligarki. 2. Dalam momentum menyambut hari ibu FRONT MILLENIAL JABODETABEK menyatakan bahwa Ibu pertiwi sedang bersusah hati atas babak baru Omnibuslaw, yang berdampak kepada seluruh elemen masyarakat. 3. Darurat Hukum, Darurat Korupsi dan Darurat Oligarki merupakan kondisi yang harus diselesaikan sekarang juga karna bersifat darurat. Dengan memastikan eksistensi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pada pasal 2 yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara” agar menjadi pijakan dari setiap lahirnya produk-produk hukum termasuk Omnibuslaw. 4. FRONT MILLENIAL JABODETABEK sebagai wadah perjuangan dari pemuda, pelajar dan mahasiswa memliki tanggungjawab untuk mengontrol situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini, terlebih mahasiswa yang terlibat dalam FRONT MILLENIAL JABODETABEK memiliki legalitas dalam undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi terkhusus dalam pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa mahasiswa berkewajiban menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga hal tersebut menjadi jawaban bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap darurat hukum, darurat korupsi dan darurat oligarki. (sws)
Kebangsaan dan Kebhinekaan
Mengangkat tema Kebangsaan dan Kebinekaan adalah cara Wahdah Islamiyah mensyukuri proses kebangsaan dan kebersamaan sebagai anugerah. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI KEBANGSAAN dan kebhinekaan. Dua kata yang disodorkan panitia pelaksana Muktamar IV Wahdah Islamiyah sebagai tema diskusi kita ini memang harus terus digaungkan. Argumen di belakangnya adalah tentang kesatuan dalam keberagaman, keutuhan negeri, dan semangat nasionalisme. Sejak jaman kemerdekaan, slogan-slogan kebangsaan, kebhinekaan, dan sejenisnya tak pernah kering menyertai perjalanan sejarah bangsa. Namun, hari-hari belakangan penggunaannya terasa semakin lentur. Satu saat slogan-slogan itu dipidatokan dengan mulia sebagai identitas keindonesiaan sekaligus cara kita merawat negeri, namun di saat yang bersamaan slogan yang sama dipakai membungkam kelompok yang dipandang berseberangan. Kita merasakan, misalnya, pekik slogan “NKRI harga mati” hari-hari belakangan seolah menjadi milik kelompok tertentu. Slogan ini tidak hanya digunakan untuk menonjolkan kelompoknya, tapi juga dijadikan senjata mendiskreditkan kelompok lainnya. Begitulah, politik identitas bisa dilekatkan pada apa saja, ya suku, agama, ras, atau bahkan mengakumulasi slogan-slogan kebangsaan secara karet. Seseorang bisa menuding kelompok lain menggunakan politik identitas, sementara di saat yang bersamaan, yang bersangkutan sendiri justru melakukannya dengan mengkapitalisasi dan menempatkan slogan kebangsaan secara keliru. Indikasinya sederhana. Slogan-slogan kebangsaan seringkali lalu lalang di linimasa media sosial. Slogan ini acapkalai dipakai untuk mempertentangkan isu agama atau (tuduhan) politik identitas berbasis agama dengan isu budaya atau nasionalisme. Ada kesan kedua isu ini tak akur. Padahal, sebaliknya, mereka yang mendalami agama dapat dipastikan mencintai negerinya sepenuh hati karena agama mengajarkan hal tersebut. Sebaliknya, mengaplikasi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa tentu melaksanakan sila pertama dengan baik. Namun, pertentangan demi pertentangan seolah-olah dibiarkan tumbuh dan berkembang liar. Ada indikasi malah dirawat oleh jawara-jawara politik untuk kepentingan tertentu. Indikasi ini muncul bila melihat keberadaan buzzer yang demikian bebas mengumbar ujaran kebencian. Jelas, situasi ini berbahaya bagi proses berbangsa dan berbhineka kita. Mengapa berbahaya? Pertama, perbincangan di media sosial berpotensi mengonstruksi pemahaman publik terhadap tema tertentu. Kita tahu, media sosial tidak hanya menggeser peran media konvensional sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi wahana interaktif para netizen. Bila slogan-slogan (baik kebangsaan, agama, budaya atau slogan apapun) diklaim dan dipersepsikan keliru, maka pelan tapi pasti akan memunculkan persepsi publik yang keliru pula. Kedua, membiarkan perseturuan terus bertumbuh membuat fokus kita terhadap persoalan riil bangsa menjadi buyar. Debat yang hanya menghasilkan kegaduhan umumnya mengalihkan perhatian, di tengah utang yang menumpuk, pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran, penegakan hukum yang tidak berkeadilan, ekonomi yang semakin sulit, kesenjangan yang melebar, oligarki yang semakin menjadi-jadi, dan kohesivitas sosial semakin merenggang. Sebagai bangsa, kita semakin rapuh. Setiap orang atau kelompok tampak semakin agresif memperlihatkan posisi politiknya. Perbedaan pendapat atau pilihan politik semakin menajamkan polarisasi. Anak bangsa asyik saling menyalahkan sementara negara luar tak henti mengintai Indonesia dengan aneka kepentingannya. Demokrasi meniscayakan perbedaan pendapat. Tetapi politik telah merusak cara bangsa ini berbeda pendapat. Nafsu mengambil alih kuasa atau mempertahankan kekuasaan telah mengkapitalisasi publik untuk terus berseberangan, sementara insting memburu rente sejumlah oknum tak surut di tengah situasi sulit pandemic Covid-19. Tujuh tahun belakangan kita hidup dalam situasi mengkhawatirkan. Terasa sekali, bangsa semakin rapuh. Kita berdoa segera terjadi perubahan mendasar. Perlu kerja keras bersama, apalagi isu Pemilu 2024 mulai menghangat. *** Indonesia butuh keteladanan. Tetapi, pada bagian ini pula bumi pertiwi kering. Pidato-pidato kebangsaan dilakukan di sana-sini, namun di waktu yang sama nilai-nilai kebangsaan dibiarkan terinjak oleh saling hasut, saling lapor, hukum yang tidak adil, demokrasi yang terkangkangi, dan seterusnya. Sejatinya, keteladanan harus dimunculkan oleh semua pihak, terutama oleh pemimpin dan para tokoh bangsa. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan harus berkeadilan sosial. Namun, terlalu banyak contoh yang membuat kita harus kecele. Urusan kerumunan di tengah pandemi misalnya. Tidak sedikit warga negara diseret ke ranah hukum karena soal kerumunan. Namun, hal yang sama sepertinya tidak berlaku untuk semua orang. Bahkan Presiden Jokowi sendiri diduga telah menimbulkan kerumunan di beberapa tempat. Pun ketika anak dan mantu presiden mencalonkan diri. Atau ketika sejumlah Menteri berbisnis PCR. Salahkah? Tidak. Tetapi secara etika ada yang janggal di sana. Secara etika, itu tidak bijak dan tidak menunjukkan keteladanan yang baik. Ini sama halnya dengan memberikan hadiah ke rakyat dengan cara melempar. Tidak melanggar hukum, namun juga tidak etis. Negeri tanpa sosok teladan mengindikasikan adanya krisis kepemimpinan yang akut. Padahal, negeri ini bukannya tidak punya (calon) pemimpin teladan. Kita punya banyak stok. Namun, banyak hal yang membuat mereka tidak muncul ke permukaan. Salah satunya disebabkan oleh sistem dan cara kita meramu aturan dalam memilih pemimpin, khususnya pemimpin nasional. Untuk maju menjadi presiden, seorang kandidat harus melalui partai. Sedangkan untuk mengusung satu pasang kandidat Capres dan Cawapres, partai politik harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Artinya, Parpol dapat mengajukan Capres-Cawapres jika memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% dari suara sah nasional pada Pemilu DPR sebelumnya. Syarat itu sangat berat. Saking beratnya, sampai-sampai tak ada Parpol yang saat ini mampu mengusung pasangan kandidat presiden secara mandiri. PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR saja hanya berjumlah 128 kursi atau 19,33 persen. Jadi, apapun parpolnya, harus membentuk koalisi atau gabungan parpol. Namun, masalahnya bukan di sana. Masalahnya presidential threshold membuka peluang bagi elit politik tanah air untuk mengatur siapa yang bakal bertarung dalam pemilihan presiden. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk menciptakan calon tunggal. Soal atur-mengatur ini, Fahri Hamzah pernah menyindir lewat cuitannya. \"PT 20 persen mempermudah elite mengatur sandiwara pemilu, supaya siapa pun yang menang ya dia-dia juga. Rakyat berantem beneran. Sampai sekarang belum kelar. Sementara dia berantem pura-pura ternyata\". Jika oligarki dapat menentukan kandidat capres-cawapres melalui PT, maka itu berarti calon pemimpin yang benar-benar unggulan berpotensi tidak mendapat tiket sehingga tidak muncul ke permukaan. Musababnya bisa banyak hal. Ya fulus, kedekatan politik, dan sebagainya. Manfaat dan mudharat PT itu telah banyak dianalisa dan telah menjadi diskursus berpuluh tahun, sehingga dengan mudah kita temui di media massa. Saya sendiri telah beberapa kali menulis soal ini. Kini, yang mendesak dilakukan adalah mencari jalan keluar. Secara hukum, menggugat ke MK adalah solusi paling popular. Namun, ada solusi lain bila Presiden menginginkan. Presiden bisa berinisiatif menerbitkan Perppu, sebagaimana tuntutan Ketua Dewan Kehormatan petinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Memang, dilemanya cukup ruwet. Perppu menuntut “kegentingan yang memaksa” sehingga debat soal indikator situasi genting dipastikan akan alot. Lagi pula, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sering menyatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Sementara PDIP sendiri menolak dihapuskannya presidential threshold. Kolega saya di Badan Pengkajian MPR RI politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno bahkan memandang angka ambang batas pencalonan presiden idealnya 30 persen, lebih tinggi 10 persen dari yang berlaku saat ini. Bila Perppu tidak memungkinkan, solusi lainnya bisa diinisiasi DPR. Namun, agaknya sulit berharap lebih ketika PT telah membuai dan membuat nyaman partai-partai besar. Saking sulitnya, Anggota DPR sendiri bahkan menyerukan agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa ramai-ramai mengepung senayan. Seruan ini diajukan oleh Fadli Zon. Kita tentu tidak ingin negeri ini gaduh berkepanjangan. Tetapi, bisa dipastikan pula bahwa kita juga tidak ingin membiarkan aturan yang nyata-nyata mengangkangi demokrasi menjadi kenikmatan segelintir kelompok, dan di saat yang sama menginjak-injak hak warga negara lain. Konstitusi menjamin setiap warga negara berhak dipilih dan memilih, serta bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Lalu apa solusinya? Mantan Pimpinan DPD Laode Ida beberapa saat lalu menuliskan gagasan jalan tengah di salah satu media. Menurut Laode, aspirasi PT tidak realistis bila dikaitkan dengan representasi politik di Indonesia. Mengapa? Karena Parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen dipandang tidak legitimat mengusung pasangan calon presiden. Laode lalu mengusulkan agar, pertama, parpol yang masuk parliamentary threshold otomatis sudah memiliki legitimasi hukum dan legitimasi rakyat untuk mengusung Capres. Kedua, dengan melihat basis dukungan fraksi di MPR yang berarti DPD sebagai salah satu fraksi di MPR pantas dan legitimat untuk mengusung Capres/Cawapres. Bahkan sebagai Fraksi terbesar di MPR RI. Gagasan itu cukup rasional dan menarik didiskusikan. Namun, semakin aspiratif penyelenggaraan pemilu, tentu akan semakin berkualitas. Oleh karena itu, perlu upaya membuka saluran seluas-luasnya bagi partisipasi anak bangsa yang merasa punya kemampuan memimpin negeri. Dalam perspektif itu, selain opsi Capres/Cawapres dari fraksi-fraksi di MPR (DPR dan DPD), layak dipertimbangkan opsi tambahan ketiga yakni Capres/Cawapres Independen. Capres Independen memungkinkan warga bangsa yang merasa siap dan mampu memimpin negeri mendapatkan salurannya. Hal-hal teknis menyangkut kualifikasi, syarat, dan ketentuannya bisa dibicarakan dan diperketat melalui aturan perundangan. Bobotnya tentu harus sebanding dengan mereka yang maju melalui fraksi di MPR. Capres independen meluaskan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu. Capres independent bukan hal tabu, sebab dalam pemilihan kepala daerah, keabsahan calon kepala daerah independen telah kita sepakati. Lalu, kenapa tidak untuk kontestasi kepemimpinan nasional? Bukankah substansinya sama? Oleh karena itu, kita membutuhkan dukungan rakyat agar perluasan rekrutmen calon pemimpin nasional dapat dilakukan. Proses kebangsaan dan kebhinekaan dapat kita perkuat salah satunya dengan memilih pemimpin terbaik.
Perempuan Lintas Profesi Salurkan Bantuan Kepada 450 Pengusaha Mikro
Jakarta, FNN - Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) kembali menyalurkan bantuan permodalan kepada 450 pelaku usaha mikro di 11 provinsi termasuk di Ibu Kota.\"Pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan modal ini merupakan hasil rekomendasi pengurus daerah yang ada di 11 provinsi,\" kata Ketua Umum PPLIPI Indah Suryadharma Ali di sela-sela musyawarah nasional di The Tribrata Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa.Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pelaku usaha mikro dihadirkan untuk mendapatkan dana maka tahun 2021 ini pengurus daerah yang akan mendistribusikan bantuan modal langsung ke pelaku usaha mikro.Mengenai profil penerima bantuan modal, Indah mengatakan, sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Contoh pedagang nasi uduk, penjaja mainan keliling dan sebagainya.\"Kami hanya memberikan pelaku usaha mikro yang usahanya sudah berjalan, tujuannya untukmeningkatkan kualitas usahanya. Seperti kalau pedagang nasi uduk maka lauknya yang dijajakan menjadi lebih bervariasi,\" kata Indah.Indah mengatakan dari sejumlah pelaku usaha mikro yang dibantu permodalannya banyak yangberhasil bahkan mendapat tambahan bantuan modal.Akibat dari pandemi COVID-19 banyak pelaku usaha mikro yang terkena imbasnya. Dengan bantuan permodalan ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi.Berdasarkan pengalaman selama pandemi pelaku usaha mikro dari kalangan perempuan lebih kreatif dan ulet saat menghadapi pandemi.\"Pengusaha perempuan itu biasanya banyak akalnya membuka lapak di depan rumah merupakan hal yang biasa di tengah pandemi,\" kata Indah.Mengenai program ke depan, Indah mengatakan, sangat bergantung pada ketua baru yang akan dipilih dari munas saat ini. \"Siapapun pengurusnya saya yakin akan membuat PPLIPI lebih jaya,\" kata Indah. (mth)
Bupati PPU Serahkan 180 Pompa Air BBG ke Petani
Penajam Paser Utara, FNN - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas\'ud menyerahkan bantuan 180 unit pompa air untuk petani sasaran yang merupakan paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).\"Bantuan pompa air ini merupakan program dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan program dari Komisi VII DPR RI,\" ujar Bupati PPU Abdul Gafur Mas\'ud (AGM) saat menyerahkan bantuan tersebut di Penajam, Selasa.Sebanyak 180 unit pompa air ini tersebar pada empat kecamatan di PPU, sesuai dengan pengajuan maupun kelengkapan berkas yang dimiliki oleh masing-masing petani.Diantara keunggulan pompa air BBG adalah lebih hemat dibandingkan menggunakan BBM. Namun jika petani akan menggunakan BBM pada pompa air tersebut juga bisa dilakukan, yakni dengan melepas saluran gas dan mengalihkan ke tabung BBM.Keunggulan dari pompa air konversi BBM ke BBG tersebut, lanjutnya, bahkan bisa menghemat biaya bahan bakar hingga 30 persen, kemudian dapat menghasilkan energi yang bersih serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.Pemerintah Kabupaten PPU, katanya, sangat bersyukur karena telah mendapatkan sejumlah bantuan berupa sarana pertanian, salah satunya adalah pompa air dari Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.Bantuan yang telah diberikan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan hasil lebih maksimal bagi para petani.\"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal yang terpenting yang perlu saya sampaikan, bantuan ini jangan dijual, namun harus dirawat dengan baik agar pemanfaatannya tahan lama,\" ujar AGM.Ia juga mengaku bersyukur atas bantuan yang telah diberikan kepada petani di PPU ini, sehingga atas nama pribadi maupun pemerintah kabupaten, ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ESDM maupun komisi VII DPR RI. (mth)
POPULER
