ALL CATEGORY
BKN Silakan Masyarakat Lapor Dugaan Kecurangan Seleksi CPNS Dosen
Jakarta, FNN - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan dalam tahap seleksi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2021 untuk tenaga dosen, kata Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama BKN Satya Pratama.\"Kalau ada kecurangan, bisa dilaporkan. Kalau ada yang keberatan, bisa ajukan sanggahan,\" kata Satya melalui pesan kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.Satya menegaskan materi dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disiapkan oleh instansi terkait. Sehingga dalam SKB CPNS Tahun 2021 untuk tenaga dosen ada di kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).\"Dalam SKB, materi disiapkan oleh instansi. Silakan ajukan sanggahan jika ada keberatan,\" ucapnya. Sebelumnya, di media sosial Twitter pemilik akun @alhrkn mengunggah sebuah utas terkait dugaan kecurangan yang dialaminya, berupa manipulasi nilai di tahap wawancara dan micro teaching.Akun tersebut mengaku nilai SKB Wawancara dan Micro Teaching miliknya sengaja dijatuhkan hingga menyebabkan dia dinyatakan gagal tidak memenuhi syarat.\"Nilai saya dijatuhkan habis-habisan di Wawancara & Micro Teaching hingga saya dinyatakan GAGAL TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Dan 1 kandidat bernama Santa (samaran, highlight merah) dari Jalur Umum TIBA-TIBA dimasukkan di Jalur Cum Laude dimana semula saya adalah calon tunggal,\" demikian dikutip dari akun @alhrkn.Akun tersebut juga menduga nilainya di SKB sengaja digagalkan penguji untuk meloloskan satu kandidat yang merupakan dosen tetap non-PNS pada universitas terkait.\"Setelah saya telusuri, ternyata Santa ini sudah berstatus dosen di Jurusan yang saya tuju. Tapi dia BUKAN PNS. Dugaan: Si Penguji (=Petinggi di Jurusan si Santa) me-markup nilainya setinggi mungkin untuk meloloskan dia jadi PNS. Dan ternyata benar,\" ujarnya. (sws)
Giring Memiliki Dendam Sosial dan Ketidakmampuan Menyerap Pendidikan Akademik
Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.Membuat Giring bukan hanya tidak memiliki kecerdasan intelelektual tapi ia juga miskin kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.Giring yang larut sebagai boneka sekaligus robot dari anasir politik kebencian dan rasa permusuhan yang dibalut rendahnya kepribadian dan kapasitasnya. Membuat Giring yang ketua umum menjadi setali tiga uang dengan PSI dalam hal kebodohan dan kepicikan.Kasihan dan sungguh malang PSI. Sayang sungguh sayang, partai politik berisi kalangan milenial yang potensial cerdas dan kreatif harus hancur karena segelintir orang seperti Giring. Tak lama lagi mungkin PSI menjadi partai miring dan agak sinting. Karena terlalu sering Giring menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.Salam buat saudaraku sekjend PSI Raja Juli Antoni. Dunia tak selebar partai politik atau seluas Jakarta, dan kekuasaan tak ada yang abadi. Sebagaimana PSI dan Giring terus menebar sikap kedengkian permusuhan dan kebencian. (*)
Anies dan UMP, Pilihan Kebijakan Tidak Populer Pun Tidak Strategis
Langkah sulit dan menyulitkan itu yang justru dipilih Anies Baswedan. Seperti itu juga langkah yang pernah dipilih Joko Widodo, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menaikkan UMP sebesar 6%. Tapi selanjutnya tidak menjadi kebijakan yang dipilih saat sudah menjadi Presiden. Bahkan sebaliknya membuat kebijakan yang mematok UMP hanya boleh naik maksimal sebesar 0,8%. Oleh: Ady Amar, Kolumnis BETAPA sulitnya pemimpin daerah jika berhadapan dengan kebijakan yang sudah dipatok Pemerintah Pusat. Padahal setiap daerah punya demografi berbeda, yang mesti disikapi dengan pendekatan berbeda. Begitu pula hal yang menyangkut upah minimum provinsi (UMP), di mana buruh di DKI Jakarta punya kekhasan sendiri. Disamping biaya hidup yang jauh dari daerah lain, di sana juga berkumpul watak berbeda antaretnis dan golongan. Jakarta miniatur Indonesia sesungguhnya.Jakarta disamping sebagai bu kota negara, juga pusat pemerintahan. Tempat Presiden dan para menterinya berkantor. Semua Lembaga Tinggi Negara berpusat di sana. Karenanya, Gubernur DKI Jakarta dituntut menghadirkan suasana kota yang kondusif. Demo buruh di Jakarta kerap dilakukan bahkan dengan skala nasional, itu mengganggu tidak saja roda ekonomi tapi juga pemerintahan.Jika terlambat mengantisipasi tidak mustahil memunculkan gelombang demo lebih besar lagi, yang diikuti elemen masyarakat lainnya, dapat menimbulkan suasana tidak kondusif. Menjadi bijak jika sikap Gubernur DKI Jakarta dilihat dalam perspektif demikian, agar sesal tak datang kemudian.Langkah Anies mengambil kebijakan yang menerabas PP 36/2021, satu-satunya pengaturan pengupahan, itu bisa gugur jika melihat dalam perspektif lebih luas dan yang seharusnya dilakukan. Menjadi tidak fair jika pemimpin memilih tidak mengambil kebijakan, tentu itu bisa dinilai berpihak pada kepentingan pengusaha, dan mengabaikan peran dan hak-hak buruh di sana.Langkah Anies seolah membela kepentingan buruh, dan dianggap merugikan pengusaha. Tapi jika dilihat dari aspek yang lebih luas, stabilitas politik ibu kota negara, maka langkah Anies yang tidak populer, khususnya di kalangan pengusaha, itu bisa ditepis. Hak pengusaha mem-PTUN-kan Anies, itu risiko yang mesti dihadapi pemimpin, jika kebijakan yang diambil tidak memuaskan pihak tertentu.Sebenarnya jika Anies memilih sikap masa bodoh saja dengan tuntutan buruh, dan berdalih ia tidak bisa memenuhi tuntutan kenaikan UMP, karena terikat kebijakan yang sudah dipatok lewat PP, itu langkah aman buatnya. Dan pastilah menyenangkan para pengusaha. Kaum buruh pun tidak bisa mendesak lebih jauh lagi, dan mestinya memahami keterbatasan yang dihadapinya.Tapi Anies memilih langkah terkesan \"nekat\" dan tidak populer bagi para pengusaha. Jika muncul pendapat bahwa langkah Anies itu justru merugikannya, tidaklah salah. Itu jika melihat Anies yang ingin bergerak dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies pastilah distempel pihak pengusaha sebagai tidak \"bersahabat\". Ganjalan keras bisa jadi akan diterimanya, itu hal tidak mustahil.Langkah sulit dan menyulitkan itu yang justru dipilih Anies Baswedan. Seperti itu juga langkah yang pernah dipilih Joko Widodo, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menaikkan UMP sebesar 6%. Tapi selanjutnya tidak menjadi kebijakan yang dipilih saat sudah menjadi Presiden. Bahkan sebaliknya membuat kebijakan yang mematok UMP hanya boleh naik maksimal sebesar 0,8%.Kebijakan menaikkan UMP yang dipilih Anies pasti akan merepotkannya, jika itu dilihat hanya dalam satu aspek, yaitu berhadapan dengan para pengusaha atau bahkan lebih jauh lagi dengan oligarki kekuasaan. Maka PTUN jadi tempat menguji kebijakan yang telah diambilnya. Jika putusan PTUN mencabut kebijakan yang diambil Anies, karena melanggar PP 36/2021, Anies setidaknya sudah memperjuangkannya.Keuntungan apa sebenarnya yang didapat Anies dengan pilihannya itu, justru yang tampak ia membuka front atau setidaknya membuat jarak dengan para pengusaha. Justru pilihan Anies itu merepotkan jika dilihat semata pada kepentingan Pilpres.Maka sulit untuk menilai apa keuntungan Anies sebenaranya dengan pilihan (seolah) melawan kebijakan yang sudah dipatok untuk \"tidak dilanggar\". Silahkan saja menganalisa sesukanya, sebenarnya apa yang didapat Anies Baswedan dengan pilihannya itu. Silahkan juga jika menganggap bahwa pilihannya itu semata bersandar pada moral keadilan sosial dalam perspektif lebih luas. Sah-sah saja. (*)
Giring PSI Pernah Dipecat Universitas Paramadina, Anies Pernah Jadi Rektornya
Jakarta, FNN - Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha terus menjadi perbincangan usai dirinya melontarkan sindirian yang ditujukkan kepada Anies Baswedan. Memang bukan baru pertama kali Giring melontar sindiran kepada Anies Baswedan sebelumnya hal serupa juga pernah diucap oleh mantan vokalis band Nidji tersebut. Dalam pernyataan terbaru, saat gelaran ulang tahun ke-7 PSI, Giring menyebut Indonesia akan suram jika dipimpin oleh seorang pembohong dan pernah dipecat Presiden Jokowi. \"Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja,\" demikian pernyataan Giring beberapa waktu yang lalu. Kontan pernyataan itu menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Tak sedikit juga yang justru mem-bully Giring karena pernyataannya dinilai kekanak-kanakan. Sementara itu, di tengah nama Giring yang terus menjadi bulan-bulanan, terungkap dari informasi yang dibagikan oleh warganet bahwa Giring pernah di-drop out dari Universitas Paramadina. https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_mahasiswa/NjAyRUZGNjYtRDE0RS00QzcxLTkxQ0MtOTVFOEUwRURDMUZG Menariknya, Universitas Paramadina adalah kampus yang sempat dipimpin Anies selaku rektor. Seorang pegiat media sosial Enggal Pamukty misalnya, ia mengunggah sebuah foto tangkapan layar memperlihatkan informasi Giring pernah menjadi mahasiswa Universitas Paramadina. Terlihat dalam foto bahwa seorang bernama GIRING GANESHA DJUMARYO tercatat sebagai mahasiswa pindahan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional lengkap dengan nomor induk mahasiswa. Tercatat pada semester ganjil 2017, Giring disebut telah dikeluarkan alias drop out. \"Link saya sertakan,\" tulis Enggal Pamukty saat membagikan informasi. Unggahan itu pun mendapat beragam reaksi dari warganet. \"Kejauhan sih ambil jurusannya..hubungan pendek aja blom tentu beres, ini internasionalHadeeee.....,\" tulis warganet. \"Ampuuuun...! Ring, anda memalukan !!! Sekolah yg pinter ya, biar nnti jadi presiden !,\" tulis yang lain. Seperti diketahui bahwa Anies Baswedan sendiri pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina.pada 15 Mei 2007. Tak hanya rektor, Anies bahkan menyabet predikat rektor termuda di Indonesia saat itu yakni pada usia 38 tahun. (sws, galamedia)
Perusahaan Asal Korsel Bangun PLTS di Tanjungpinang
Tanjungpinang, FNN - Perusahaan asal Korea Selatan, PT Eco Solar Energy, akan berinvestasi di bidang energi dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan FTZ Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dengan menggandeng perusahaan setempat, PT Pasir Panjang Nusantara.Perwakilan PT Eco Solar Energy, Lee Nam Hak, menjelaskan, dengan pertimbangan lokasi, maka PLTS akan dibangun di kawasan dengan luas lahan tahap awal adalah 115 Hektare.\"PLTS akan menghasilkan listrik kapasitas 50 MegaWatt. Rencana peruntukannya untuk PLN dan kawasan FTZ,” katanya, di Tanjungpinang, Senin.Menurutnya sekitar 1.500 tenaga kerja akan diperlukan untuk proyek PLTS itu dan hanya lima persen tenaga kerja di luar Tanjungpinang dan tenaga asing. \"Perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan, didominasi pekerja setempat,\" ujarnya.Sementara itu Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, mendukung penuh investasi yang akan dibangun di pusat ibukota Provinsi Kepulauan Riau itu. Ia optimistis dengan ada investor masuk, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.Pihaknya akan membantu segala hal yang menjadi kewenangan mereka. “Kepada jajaran terkait yaitu camat, lurah dan BPN agar memastikan dengan benar terkait lahan yang akan dibangun, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari,” ucapnya.Selain itu, dia juga meminta kepada Dinas Perizinan Pemkot Tanjungpinang untuk mengecek kembali kelengkapan syarat atas pendirian usaha lengkap dan membantu mempermudah perizinan yang dibutuhkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.Ia pun meminta kepada investor untuk membuat komitmen kerja khususnya terkait perekrutan tenaga kerja. “Komitmen kerja ini sebagai pegangan bagi kami Pemkot Tanjungpinang agar dalam pelaksanaannya nanti sesuai dengan perjanjian awal yang sudah disepakati bersama,” ujar dia. (sws, ant)
Tugu Pancakarsa, Ikon Baru Kabupaten Bogor
Sentul, FNN - Bupati Bogor Ade Yasin mengaku bangga telah melahirkan ikon baru bagi Kabupaten Bogor, Jawa Barat bernama Tugu Pancakarsa yang bediri di Simpang Sirkuit Sentul, Bogor. \"Tugu ini saya persembahkan masyarakat Kabupaten Bogor khususnya,\" ungkapnya saat sambutan dalam peresmian enam taman secara simbolis di Taman Tugu Pancakarsa, Sentul, Bogor, Senin malam. Menurutnya, secara filosofi tugu tersebut menggambarkan cita-cita luhur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dikemas dalam program prioritas bernama Pancakarsa. Pancakarsa merupakan lima tekad Bupati Bogor Ade Yasin dalam menjalankan masa pengabdiannya pada 2018-2023, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Ia meyakini bahwa tugu yang dibangun di Simpang Sirkuit Sentul itu memiliki fungsi ganda, yakni mempercantik wajah ibu kota dan memecah kemacetan lalu lintas di sekelilingnya. \"Setelah adanya tugu ini kan yang pertama untuk mengurangi kemacetan. Jadi kita juga sudah membebaskan tanah di sekitarnya, jadi sistemnya itu flow ya jalannya memutar mengikuti arah jarum jam sehingga kita harapan semoga tidak ada lagi kemacetan yang signifikan,\" kata Ade Yasin. PembangunanTugu Pancakarsa merupakan bagian dari program mempercantik wajah ibu kota atau City Beautification Project di Kawasan Cibinong Raya. Kemudian, ada pula pembangunan pedestrian, peningkatan kualitas jalan, hingga pengadaan tempat sampah. Program yang menghabiskan anggaran senilai Rp356,5 miliar itu pekerjaannya tersebar di empat perangkat daerah, yaitu Rp328 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rp21 miliar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Rp437 juta pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Rp7,3 miliar pada Dinas Perhubungan.(sws,ant)
Sepanjang 2021 BNN Kota Cirebon Hanya Tangani Tiga Kasus Pengedar Narkoba
Cirebon, FNN - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon, Jawa Barat sepanjang tahun 2021 hanya menangani tiga kasus pengedar narkotika, namun melakukan rehabilitasi kepada puluhan pecandu, serta kegiatan pencegahan lainnya.\"Pada pemberantasan narkotika, kita menangani tiga pengedar narkotika, dan saat ini telah diputuskan oleh pengadilan,\" kata Kasubag Umum BNN Kota Cirebon I Gede Pandu Winata saat rilis akhir tahun di Cirebon, Senin.Ia mengatakan BNN Kota Cirebon, memang tidak terlalu fokus dalam masalah pemberantasan, karena itu semua merupakan wewenang di BNN Provinsi, serta Pusat.Sedangkan BNN Kota Cirebon, lebih kepada pencegahan, maupun rehabilitasi para pecandu narkotika. Bahkan ketika ada penangkapan atau pengungkapan kasus berupa obat keras terlarang, maka langsung dilimpahkan ke Kepolisian.\"Untuk pengungkapan kasus meningkat dibanding sebelumnya yang hanya menangkap satu tersangka pengedar narkotika,\" tuturnya.Sementara untuk rehabilitasi pada tahun 2021 BNN Kota Cirebon mencatat terdapat 51 orang yang menjalani rehabilitasi rawat jalan, kemudian ada 40 yang dilakukan rehabilitasi di intervensi berbasis masyarakat (IBM).\"Kami juga membentuk IBM di tiga kelurahan yang berada di Kota Cirebon,\" katanya.Untuk pencegahan, BNN Kota Cirebon kata Pandu juga melakukan sosialisasi melalui beragam kegiatan, baik tatap muka maupun melalui daring, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. (sws, ant)
Bumi NKRI Makin Miring
Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Aturan dan kebijakan harus lahir dari hukum. Berbicara hukum jangan lepaskan HAM. Rezim Jokowi benar- benar biadab! Sekali lagi biadab! Lebih konyol lagi ketika menyeret TNI POLRI sebagai bemper! Belum diyakinkan, dengan divaksin orang tidak tertular dan tidak menularkan Covid-19! Ini kebijakan gila, memaksa rakyat dengan alasan pembenaran sendiri! Dan seharusnya para elit tidak ikutan gila, yang justru sibuk dengan pencalonan dan penyuksesan Capres! Seharusnya penentuan sistem menjadi sasaran utama, agar President Threshold (PT) 20% tidak terulang lagi, karena inilah yang menjadi pangkal kesuksesan oligarki. Ini tugas rakyat, gagalkan PT 20 %, sukseskan PT seminimal mungkin %. Langkah persiapan elit politik yang mengarah ke konsolidasi Capres, adalah jebakan, hasutan, dan penjungkirbalikan langkah sesat, yang mengabaikan urgentnya menggagalkan PT 20 %. Wahai para orang orang yang merasa disanjung sebagai orang yang layak maju ke Pilpres, tidak sadarkah Anda, jika sistem tidak diubah, kemungkinan kemenangan Anda lebih kecil, biaya yang anda keluarkan lebih berat, tantangan Anda di depan lebih keras! Maka saya mengimbau, tinggalkan mimpi Capres, utamakan perjuangan untuk menggagalkan PT 20 %, jangan dibalik! Kepada TNI POLRI, saya menghimbau, kembalilah peransimu untuk NKRI, bukan hanya untuk pemerintah saja! Rakyat sangat mengharapkan TNI POLRI independen, karena hanya TNI POLRI yang akan mampu mempelopori rakyat ini menuju kebenaran dan keadilan yang beradab! Utamakan keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan rakyat! Contoh vulgar adalah pemaksaan vaksin terhadap rakyat. Ingat, bukan yang menolak vaksin yang melanggar hukum, tapi justru yang memaksa rakyat harus divaksin itu yang melanggar hukum! Bahwa hak rakyat dalam menentukan sendiri tentang kesehatan pribadi, diatur dalam undang-undang dan dijamin serta dilindungi hukum. Gambaran di salah satu video, petugas keamanan dan kesehatan mengejar/mendatangi rakyat yang ketakutan dan sembunyi di atap rumah, merupakan bentuk paksaan dan kesewenang-wenangan pemerintah! Saya tidak memasalahkan bagi mereka yang bersedia divaksin. Namun saya menghimbau, stop dan hentikan pemaksaan vaksin kepada rakyat yang tidak bersedia divaksin, apalagi jika dalam waktu singkat akan diterapkan vaksin berbayar. Astaqfirrullah. ALLAHU AKBAR.. (3 X ).
Magic is The Moonlight
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan Ini lagu 1950-an oleh Dean Martin. Akhir-akhir ini saya suka menyanyikannya di rumah dengan lirik yang saya ubah-ubah: Magic is a dreamer Like a sprinkle water They thougt they\'re thinking But they\'re dreaming Foto di atas adalah relief Borobudur, di mana seseorang, kiri, sedang menghipnotis dua orang kanan. Saya terseret ke dalam dua fenomenon dari abad-abad yang jauh berbeda karena mengikuti pernyataan dan tulisan yang unik: 1. Saya doakan kesebelasan Indonesia kalah dalam final bola di Singapura. Ini pernyataan seorang presenter TV yang kesal dengan komentar-komentar dan rupa-rupa behaviour atas kemenangan Indonesia terhadap Singapura. 2. Pidato ketua panitia Formula E yang mengatakan Formula E akan angkat Jakarta setara New York. 3. Rencana pengembangan aerotropolis di sejumlah bandara tanpa mempertimbangkan faktor sosiologi dan ekonomi rakyat 4. Klaim sejarah bahwa Pharao dan kaisar-kaisar Romawi, Persia, dan Tiongkok berasal dari Indonesia. Apa yang terjadi dengan sebagian kita, karena model-model omongan seperti di atas mengalir secara vertikal dalam social structure. Maksudnya mulia untuk membangkitkan kebanggaan kebangsaan, tapi presentasi tekstual dan pemikiran perencanaan pembangunan tidak faktual dan realistis. Reformasi menggiring kita berjalan kejauhan menggapai kesejahteraan, kita letih dan tidur lelap. Dream dream dream. Kata the Everly Brothers. (*)
Abu Janda Kudu Diundang ke Korea Utara
Oleh M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kim Jong Un pemimpin Korea Utara menetapkan kebijakan melarang perayaan Natal bahkan mengancam akan menghukum mati bagi yang melakukan perayaan Natal. Rupanya Kim ingin membuktikan sebagai pemimpin negara Komunis yang memang anti agama. Kebijakan \"radikal dan intoleran\" seperti ini telah memancing komentar Netizen. Di antara komentarnya adalah meminta agar Abu Janda, Denny Siregar, Giring, dan gank \"pemberani\" nya untuk segera menanggapi. Ada pekerjaan bagus untuk para buzzer. Silahkan habisi tuh \"kadrun\" radikal dan intoleran Kim Jong Un. Korea Utara telah membuka lapangan kerja. Sebelumnya Kim Jong Un juga membuat kebijakan yang \"radikal dan intoleran\" lainnya dengan melarang warganya untuk tertawa selama 11 hari sebagai bukti khidmat mengenang 10 tahun kematian ayahnya Kim Jong Il. Nah ini pun boleh juga jadi santapan tokoh \"moderat dan toleran\" penjaga NKRI bung Abu, mas Denny, dan bang Armando lewat siaran TV cucok rowo nya. Ada lagi berita baru dari Madura dimana Pak Mahfud menyampaikan pernyataan di depan para Ulama dan Habaib agar tidak melarang orang ke Gereja. Aneh, mana ada Ulama yang melarang, sih. Kata bapak Mahfud kalau ada yang melarang maka laporkan ke Polisi bila tak ditanggapi \"laporkan ke saya\". Nah ada tuh pak yang melarang namanya Kim Jong Un, he he he.. Hayo para pemberani cuap-cuap spesialis \"radikal dan intoleran\" berangkat lah ke Korea Utara untuk membantu kaum tertindas di sana. Jika Abu Janda membuat sayembara 50 juta untuk larangan ucapan selamat Natal, yakin akan ada yang siap bayar 500 juta apabila Abu Janda berani ucapkan selamat Natal langsung di depan Kim Jong Un. Lumayan, tuh buat biaya Abu Janda ke Bali lagi ikut upacara Melukat bermandi membersihkan diri. Daripada terus memojokkan umat Islam dan seolah menjadi pembela minoritas di sini baiknya berangkatlah Abu Janda Cs ke Pyongyang, bantu 400 ribu umat Kristiani yang teraniaya, 50-70 ribu di antaranya berada di kamp-kamp penjara. Moga anda-anda selamat tidak seperti warga yang dihukum tembak mati karena ketahuan nonton video musik K-Pop. Masyarakat Indonesia akan bangga melihat perjuangan gigih Abu Janda, Denny Siregar, atau Ade Armando melawan kaum radikal dan intoleran pimpinan Kim Jong Un. Selamat berjuang, moga kalian tidak dihukum mati. (*)
POPULER
