ALL CATEGORY
Mimpi Pemilu Luberjurdil
Beberapa saat mendatang akan muncul pasangan-pasangan Capres-Cawapres baru, baik yang dipromosikan oleh Parpol, lembaga survei, pengamat, maupun masyarakat akar rumput. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PEMILIHAN Umum adalah salah satu mekanisme suksesi kepemimpinan untuk menentukan pemimpin penerus secara demokratis. Dalam konteks Indonesia, meliputi pemilihan Calon Presiden, dan Anggota Legeslatif tingkat Pusat dan Daerah. Pemilu di Indonesia dari masa ke masa mengalami dinamika demikian rupa. Dari sisi jumlah partai kontestan dapat dikategorikan menjadi tiga macam. Pertama, Pemilu dengan Kontestan sedikit, terdiri atas tiga partai, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Kedua, Pemilu dengan Kontestan sedang, terdiri atas sepuluh partai atau kurang dari itu pada era Orba. Ketiga, Pemilu dengan Kontestan lebih dari sepuluh partai. Tujuan Pemilu di mana pun sama, yakni memilih untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik di masa depan. Salah satu tujuan berdirinya partai politik ialah untuk meraih kekuasaan sebagai jalan mengimplementasikan platform-nya. Masing-masing partai peserta Pemilu memiliki visi dan misi tersendiri. Prof. Eka Putra Wirman memetakannya menjadi dua tipe orientasi partai politik, yakni partai idealis, dan partai pragmatis. Dewasa ini partai politik yang bisa disebut sebagai pengusung idealisme ada dua, yakni PDI-P dengan nasionalismenya, dan PKS dengan platform Islam/ syariahnya. Selebihnya bergerak di antara dua sisi, yakni idealisme dan/atau pragmatisme. Mendahului partai-partai lainnya, NasDem di tangan Surya Paloh mengajukan tiga Calon Presiden 2024, yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Dari ketiga Calon Presiden yang dipromosikan, hanya Ganjar Pranowo yang disebut sebagai Kader Partai, yakni PDI-P. Tetapi, sebagaimana telah menjadi rahasia umum, bahwa di samping Ganjar, PDI-P mempunyai kader partai tulen dari rahimnya, yakni Puan Maharani. NasDem dinilai cerdik dan bermain cantik mengusung ketiga sosok yang memiliki basis pendukung tinggi. Surya Paloh pun telah mendeklarasikan partainya konsisten pada nilai yang dijunjung tinggi dalam percaturan Pilpres; “memberikan kesempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional”; “tidak ingin didikte oleh survei”; “meminta kader untuk tidak tunduk kepada pihak mana pun”. PKS, melalui Presidennya, Ahmad Syaikhu mendeklarasikan bahwa PKS is Not for Sale to Oligarch. Pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PKS 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin 20/6/2022, Ahmad Syaikhu menegaskan, PKS tidak akan digadaikan kepada kelompok oligarki yang mengedepankan money politics demi kepentingan politik, sebab hal itu bisa merusak bangsa Indonesia selamanya. “Faktor penentu kemenangan tidak semata-mata uang yang berlimpah, tetapi justru idealisme kita yang kemudian mendorong kemenangan itu. Pertolongan yang paling sangat menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta\'ala,” ujarnya. Sedangkan PDI-P sebagai partai beridealisme nasionalis yang sedang berkuasa tidak bisa dikatakan jauh dari oligarki. Salah seorang pakar/pengamat politik Dr. Mulyadi (2017) memperkenalkan teori Oligarki Kembar Tiga. Menurut Mulyadi, Politik Indonesia dirusak oleh praktik Oligarki Kembar Tiga: 1) Oligarki Politik (Badut Politik): 2) Oligarki Ekonomi (Bandar Politik); 3) Oligarki Sosial (Bandit Politik). Perubahan tata cara pemilihan presiden, dari oleh wakil rakyat menjadi oleh setiap rakyat membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah, penguasa, partai politik, maupun rakyat biasa, walaupun pada mulanya pergantian mekanisme Pemilu itu dimaksudkan agar demokrasi Indonesia semakin berkualitas, mantap, dan bermartabat: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fakta menunjukkan bahwa hasil Pemilu dari waktu ke waktu masih jauh panggang dari api. Untuk mewujudkan Mimpi Pemilu Luberjurdil diperlukan prasyarat tertentu. Pertama, kembalikan hak memilih kepada Wakil Rakyat; Kedua, nol persen-kan Presidensial Threshold; Ketiga, tidak tunda Pemilu; Keempat, para Wasit tidak ikut bermain; Kelima, lembaga-lembaga survei Pemilu diaudit oleh pihak yang berwenang dengan persyaratan dan/atau ancaman sanksi tertentu. Keenam, penerapan sanksi diskualifikasi atas pasangan Calon Presiden yang melakukan pelanggaran berat dalam proses Pemilu; Ketujuh, kurangi durasi masa kampanye Pemilu. Beberapa saat mendatang akan muncul pasangan-pasangan Capres-Cawapres baru, baik yang dipromosikan oleh Parpol, lembaga survei, pengamat, maupun masyarakat akar rumput. Jikalau Nasdem menominasikan tiga Bakal Calon Presiden, Lembaga Cakra Nusantara memprediksi 4 koalisi Capres-Cawapres 2024 dengan 4 pasang Capres-Cawapres alternatif, di samping telah muncul pula altetnatif duet Capres-Cawapres LaNyalla-Puan Maharani, penulis cukup mengusulkan Capres-Cawapres Anies-Sandi. (*)
Menikmati Cak Imin
Oleh Ady Amar Kolumnis Cak Imin nama bekennya, nama merakyat khas Jawa Timuran, yang diawali dengan Cak. Bermakna orang yang lebih tua. Muhaimin Iskandar, nama lengkapnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang tak tergoyahkan. Bahkan Cak Imin mampu tidak saja menggoyahkan, tapi mementalkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Dewan Syuro PKB. Sejarah mencatat perseteruan yang menggelinding hingga ke pengadilan itu dengan baik. Dan, Cak Imin jadi pemenangnya. Orang sekelas Gus Dur, yang mantan Presiden RI ke-4, saja bisa dipentalkan. Maka bisa disimpulkan Cak Imin memang politisi beneran, bukan kaleng-kaleng. Selalu berhitung cermat dalam menakhodai PKB. Saat NU dipimpin KH Said Aqil Siradj, hubungan dengan NU seperti tidak berjarak. Sepuluh tahun Kyai Said memimpin NU, tidak sekalipun riak-riak muncul mengoreksi PKB. Pun sebaliknya. Harmonis. Lalu NU beralih ke tangan anak muda NU, yang dianggap penerus Gus Dur, KH Yahya Cholil Staquf, hasil Muktamar ke-34, Lampung (2021). Mulai riak-riak muncul dengan pernyataan, bahwa NU tidak mendukung salah satu partai. Artinya, PKB bukan dianggap satu-satunya partai kaum nahdliyyin. Kyai Yahya sepertinya coba \"mengganggu\" eksistensi Cak Imin di PKB. Mulai saur manuk antara pengurus NU dan PKB menyeruak ke ruang publik. Ada ketegangan ditimbulkan. Kyai Yahya dengan caranya seolah ingin menyudahi kekuasaan Cak Imin di PKB. Setidaknya itu yang tampak. Bukan Cak Imin jika tidak percaya diri. Ia yakin suara PKB tidak mungkin bisa digembosi NU struktural. Barikade dibuatnya. Ia kumpulkan ratusan kyai ternama asal Jawa Timur di Surabaya, seolah ia memperlihatkan bahwa tidak ada yang tampak beda perlakuan kyai NU, yang punya basis massa riil tetap berdiri tegak lurus bersama PKB. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Langkah Cak Imin itu disampaikan sebagai isyarat bahwa ia tak gentar. Tidak saja pada internal NU struktural, tapi pada eksternal NU--istana dan itu Presiden Jokowi--bahwa PKB tetap solid di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Pekan-pekan ini kita disuguhi langkah Cak Imin yang percaya diri menapak menuju RI-1, atau setidaknya RI-2. Maka, manuver ia tampakkan. Ia rangkul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang itu seperti mempertemukan air dan minyak. Sambutan PKS terbuka pada PKB. Tidak cukup sampai di situ koalisi ingin dibangunnya. Dirangkulnya pula Partai Demokrat. Tiga partai politik berkoalisi, dengan nama yang \"menggigit\", Koalisi Semut Merah. Berkumpulnya tiga partai itu sudah cukup memenuhi ambang batas presidential threshold. Belum sempat PKS dan Demokrat merancang langkah berikutnya, _eh_ Cak Imin sudah melangkah menemui Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, di Jalan Kertanegara. Diumumkanlah, bahwa PKB berkoalisi dengan Gerindra. Geleng kepala dibuat Cak Imin, dengan begitu cepatnya dalam hitungan hari ia pindah ke lain hati. Cak Imin seolah menegaskan adagium, tak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan. Langkah Cak Imin seperti langkah main-main, seperti tidak serius. Publik suka tidak suka disuguhi manuver akrobatik politik tidak biasa, yang sulit bisa dimengerti. Fatsoen politik seperti tidak jadi pegangan Cak Imin. Suka-sukanya ia lakukan, meski itu di luar kepatutan. Cak Imin menikmati gaya politiknya untuk dipahami sebagaimana adanya. Apakah serius Cak Imin dengan langkah menuju RI-1-nya itu, meski hasil lembaga survei elektabilitasnya masih di bawah. Serius tidaknya, itu ditentukan oleh banyak hal. Dan, pastinya perjalanan masih jauh. Pertanyaan susulannya, seriuskah Prabowo akan berpasangan dengannya, itu pun masih belum bisa dilihat saat ini. Jika elektabilitas Cak Imin masih tidak beranjak menaik, maka mustahil Prabowo akan bersanding dengannya. Itu jika Prabowo tidak ingin dikenang sebagai capres abadi, yang selalu gagal menghuni istana. Seriuskah Cak Imin menuju RI-1, itu setidaknya disampaikannya di hadapan Wisuda Santri PP Al-Yasini, Pasuruan. Katanya, \"Saya sudah bosen jadi pembisik presiden. Sudah 20 tahun saya sebagai pembisik. Sudah waktunya saya menandatangani sendiri.\" Istilah \"menandatangani sendiri\", itu bermakna ia bisa langsung mengambil kebijakan. Karenanya, ia minta dukungan dan doa para santri dan kyai yang hadir di sana. Luar biasa Cak Imin ini. Ia punya kepercayaan diri di atas rata-rata politisi lainnya. Waktu dua tahun menuju 2024 pastinya ia akan maksimalkan kerja politiknya untuk mengerek elektabilitasnya. Jagat pemberitaan diramaikan Cak Imin dengan manuvernya, yang sepertinya tak henti-henti dan sepertinya akan berpanjang-panjang. Namanya juga usaha, mengadu peruntungan, maka langkah manuvernya itu sah-sah saja. Waktu yang akan menentukan. Melihatnya tidaklah perlu kita bergumam seolah ia tak tahu diri. Cak Imin amatlah tahu dengan apa yang diikhtiarkannya. Manuver yang dilakukan Cak Imin, itu cuma panggung depan yang dipertontonkan pada khalayak, untuk konsumsi bersama. Sedang panggung belakang, itu misteri yang cuma bisa dilihat dengan analisa politik tidak sederhana. Bahkan perlu waktu untuk mengurai apa yang sebenarnya dimainkan seorang Cak Imin dengan PKB-nya. Manusia Cak Imin tampil selalu ceria, yang khas jika terbahak mulutnya terbuka nganga hingga separo wajahnya tertutupi, itu akan terus menghiasi hari-hari politik negeri ini. Maka tidaklah perlu serius melihat manuver Cak Imin itu, nikmati saja. (*)
Mega Dibayangi Kudeta Merangkak, Prabowo Nguber Layangan Putus
Oleh: Arief Gunawan, Mantan Wartawan APA yang terjadi dengan PDIP kalau Ganjar jadi presiden? Atau misalnya Jokowi lanjut tiga periode? Kalau ini terjadi, dinasti politik Sukarno katanya bisa hancur. Ganjar besar kemungkinan jadi ketua umum. Sedangkan Jokowi jadi ketua dewan pembina. Reshuffle 15 Juni kemarin ternyata juga verleden wind belaka. Angin lalu, kata orang Belanda. Kagak ngaruh, kata wong cilik. Karena tak bertujuan memperbaiki ekonomi & kinerja kabinet. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Megawati di balik drama reshuffle itu ? Di tengah munculnya kabar istana sedang mempersiapkan boneka baru untuk dijadikan calon presiden, dan akan menjadi kompetitor bagi Puan di Pilpres 2024? Mega, seperti halnya sang bapak, kini dilukiskan ibarat sedang menghadapi creeping coup d’etat (kudeta merangkak) dari petugas partainya sendiri, dan kadernya yang Gubernur Jawa Tengah. Mega seperti halnya juga SBY sama-sama sedang memikirkan nasib sang anak di kontestasi politik 2024. Dengan siapa Puan berpasangan? Prabowo yang sebelumnya digadang-gadang bakal diduetkan dengan Puan kini terkesan panik, sehingga Cak Imin, yang diibaratkan seperti layangan putus oleh tokoh nasional Dr Rizal Ramli, terpaksa dikejar. Meski Imin tak pernah nyangkut di daftar unggulan lembaga survei. Ini karena Prabowo resah dengan wacana “pertunangan” Puan-Anies yang lumayan kencang menggelinding. Meski kemungkinan Mega tak setuju pada “pertunangan” ini, karena alasan chemistry dan ideologis dengan Gubernur Jakarta itu. Faktor Jusuf Kalla juga jadi hitungan Prabowo, karena Jusuf Kalla disebut-sebut gencar melobi Mega melalui seorang pensiunan aparat supaya menduetkan Puan dengan Anies. Maklum Jusuf Kalla punya peran besar mengongkosi Anies waktu naik jadi gubernur. Prabowo juga galau lantaran Anies bisa mengalahkannya. Selain kini ada kesan kuat di masyarakat yang umumnya jenuh dengan kiprah menteri pertahanan itu. Alasan lain, Prabowo perlu mendekati PKB dan PKS, karena Gerindra tak cukup modal untuk memenuhi ambang batas Presidential Treshold 20 persen. Bagaimana peluang Anies di Partai Nasdem asuhan Surya Paloh? Secara emosional Surya Paloh disebut-sebut sebenarnya kurang sreg dengan Anies karena perbedaan faham. Namun Paloh lihai memainkan kunci, sehingga terkesan tampil seperti King Maker. Karena itu SBY merasa perlu sowan untuk bertemu Surya Paloh, sebab ingin menduetkan AHY dengan Anies. Situasi ini sebenarnya terbalik, karena SBY menyia-nyiakan potensinya untuk menjadi King Maker. Apalagi sebenarnya jumlah kursi Demokrat di parlemen lebih besar dari Nasdem. Yang menarik, beredar pula rumor salah seorang perempuan petinggi NU dari trah ningrat kaum Nahdliyin sudah mewanti-wanti supaya Nasdem tak mendukung Cak Imin jadi capres. Kalau ini dilakukan dukungan NU terhadap Nasdem bisa berantakan. Lepas dari Megawati yang sedang dilanda oleh creeping coup d’etat yang dilakukan petugas partai dan kadernya sendiri, secara umum dalam waktu belakangan ini negeri ini memang seperti sedang memasuki musim semi kudeta (spring coup). Yang dikudeta tiada lain ialah konstitusi. Mulai dari dipertahankannya Presidential Treshold 20 persen yang tidak ada di dalam Undang-undang Dasar ‘45 dan berkembangnya keinginan anasir oligarki untuk memplintir konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden. Musim semi kudeta jauh dari suasana musim semi yang sesungguhnya, yang lazimnya indah dimana kembang-kembang bermekaran, tunas-tunas tumbuh dalam hangatnya matahari. Musim semi kudeta yang berkembang belakangan ini merupakan pertanda akan munculnya malapetaka besar bagi negeri. *****
Koalisi Koalisian
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENANDAI suatu kepalsuan dengan pengulangan kata ditambah akhiran an. Begitu kita diajarkan saat belajar di Sekolah Dasar. Burung itu asli tetapi burung-burungan itu palsu. Orang tentu asli tetapi orang-orangan adalah orang palsu yang biasa dijadikan pengusir burung di sawah. Presiden-Presidenan artinya Presiden palsu. Kini dua tahun menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden, Partai-partai mulai melakukan kerjasama untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Namanya Koalisi. Diawali dengan Deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari 3 Partai Politik yaitu Partai Golkar, PAN dan PPP. Isunya hendak mencalonkan Ketum Golkar Airlangga sebagai Capres. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap bergabung dalam KIB tetapi dengan syarat Capres nya adalah Muhaimin alias Cak Imin, sang Ketum. Anggota KIB tertawa terbahak-bahak dan menganggap Cak Imin itu sedang lucu-lucuan. Datang terlambat alias \"masbuk\" eh ujug-ujug ingin jadi Imam. Mabuk kalee. KIB itu juga koallisi-koalisian buktinya setelah PAN masuk Kabinet melalui reshuffle ternyata untuk mengajukan Capres KIB harus menunggu arahan Jokowi dulu. Lho buat apa bikin Koalisi kalau ujungnya masih nunggu petunjuk Jokowi-Jokowi juga. Ketiga Partai ini sudah menjadi Koalisi partai pendukung Jokowi bersama PDIP, Gerindra dan lainnya. Jadi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu bersatu untuk sekedar membangun koalisi-koalisian. Koalisi palsu. PKB dan PKS bersilaturahmi lalu berkoalisi. Mengusung Cak Imin dan Anies Baswedan. Namanya Koalisi Semut Merah. Mungkin mau membuat gatal dunia perpolitikan dan menggigit-gigit. Gak taunya belum juga bertemu serius antara keduanya, Ketum PKB sudah berkhianat dengan menyatakan siap berpasangan dengan Menkeu Sri Mulyani. PKS digigit oleh semut merah PKB. PKS hanya bisa membalas dengan gigit jari. Cak Imin telah pergi ke lain hati. Syukurin cintanya ditolak. Sri Mulyani tidak bersedia. Sang play boy politik segera cari pasangan baru. Pergilah ke Kertanegara menemui Prabowo. PKB klaim Koalisi telah terbentuk namanya Koalisi Indonesia Raya (KIR). Kata Cak Imin lebih jelas KIR daripada Koalisi Semut Merah. Gilanya, PKB malah ingin Cak Imin Capresnya he he Rupanya Koalisi jadi tren menuju 2024 meskipun semua Koalisi itu sebenarnya hanya bagian dari penjajagan-penjajagan. Tidak begitu manfaat bagi rakyat bahkan terkesan penggiringan yang bernuansa pembodohan. Rakyat dibawa ke ritme kemauan dan kepentingan pragmatik partai politik bukan kepentingan rakyat. Apalagi untuk membantu keluar dari beban yang sangat berat. Di tengah hiruk pikuk koalisi-koalisian, negara sebenarnya berada dalam keterpurukan ekonomi, hukum, dan politik. Ideologi pun tergerus. Demokrasi yang babak belur. Tidak jelas arah pemerintahan ini. Pemerintah lumpuh dan sudah tidak bisa bekerja ajeg lagi. Program utama kini adalah menyelamatkan kepentingan masing-masing baik golongan, kroni, partai, maupun keluarga. Kesemrawutan ini harus dihentikan, pembusukan tidak boleh dibiarkan, kedaulatan rakyat segera pulihkan, keangkuhan robohkan, para pengkhianat dan penjarah kekuasaan harus segera dihukum. Koalisi-koalisian adalah deklarasi seolah-olah negara adalah milik mereka. Mereka yang merasa berhak untuk menjarah habis-habisan segala isi negara. Koalisi-koalisian adalah dukungan untuk memperkokoh kekuasaan oligarki. Penjajah yang menyamar dan berbahasa demokrasi. Sambil mengangkangi birokrasi dan aparat keamanan negeri. Kulihat ibu pertiwi//Sedang bersedih hati Air matanya berlinang//Mas intan nya terkenang Hutan gunung sawah lautan//Simpanan kekayaan Kini ibu sedang lara//Merintih dan berdo\'a Di saat ibu pertiwi sedang bersedih kalian malah sibuk koalisi-koalisian, menipu rakyat semesta. Sungguh tega dan tidak punya rasa. Bandung, 21 Juni 2022
Pilpres Mbelgedhes!
Hiruk-pikuk pencapresan sekarang ini oleh berbagai pihak dan lembaga survei tidak produktif dan menyesatkan karena mengubur masalah mendasar yang bersembunyi di balik hingar-bingarnya. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts DIATAS pijakan UUD 1945 palsu liberal-kapitalistik yang sekarang ini berlaku, beserta sederetan UU Politik turunannya, pemilu dengan rancangannya saat ini hanya akan mengantarkan bangsa ini menjadi Kafir Pancasila kaffah alias tulen, murni dan konsekuen. Pemilihan langsung para pejabat publik cabang eksekutif, terutama Presiden, yang dibangga-banggakan sebagai puncak demokrasi ala Amerika Serikat itu adalah sikap murtad dari prinsip musyawarah bil hikmah melalui mekanisme perwakilan sebagai sila ke-4 Pancasila. Nyaris mustahil Yeheskiel yang tinggal di Yakohimo kenal capres Joko Susilo (Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono) sedangkan Asep asal Garut saja tidak kenal. Untuk ratusan suku yang tinggal di bentang alam kepulauan seluas Eropa ini yang baru merdeka 80 tahun, dan lama sekolahnya rata-rata hanya 7 tahun, ingin meniru Pilpres model AS adalah absurditas in optima forma. Apalagi jika baik Yeheskiel dan Asep serta kawan-kawannya ternyata sudah wafat namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap. Pemilu langsung untuk cabang legislatif di tingkat lokal masih masuk akal sehat, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif sebaiknya dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang ber-musyawarah bil hikmah. Untuk kepentingan efisiensi anggaran dan manajemen data pemilih dan suaranya secara manageable, pemilihan langsung untuk cabang legislatif diberlakukan hanya di tingkat daerah otonom saja, yaitu Kota dan Kabupaten. Pejabat legislatif di tingkat provinsi dan negara, dapat dilakukan melalui melalui mekanisme utusan yang mewakili daerah otonom. Di daerah otonom ini, pemilih masih memiliki peluang besar mengenali calon-calon wakil dan pemimpin mereka dan memastikan bahwa calon-calonnya itu kompeten secara moral, sosial dan politik. Wakil terpilih bukan sekedar populer, tapi memang diketahui memiliki rekam jejak publik yang meyakinkan. Wakil-wakil rakyat yang kompeten dan amanah di tingkat lokal akan menjamin rekrutmen pemimpin cabang eksekutif yang kompeten dan amanah pula di jenjang yang lebih luas. Ini sekaligus akan mengurangi politik uang yang menjadi pintu masuk bagi pembajakan politik oleh para pemilik modal. Setiap lembaga legislatif di daerah otonom diawaki oleh wakil partai politik, utusan daerah, dan utusan golongan dengan porsi yang kurang lebih sama. Lembaga legislatif tidak boleh lagi dimonopoli oleh partai politik seperti saat ini sehingga banyak anggota masyarakat yang grossly unrepresented, seperti kelompok minoritas dan masyarakat adat. Wakil parpol diperoleh melalui Pemilu langsung, sedangkan wakil golongan ditentukan melalui melalui mekanisme internal organisasi golongan-golongan tersebut. Organisasi golongan tersebut harus terakreditasi sebagai indikasi organisasi yang well governed. Utusan daerah diwakili oleh pemimpin adat, dan kesultanan, serta daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus seperti pulau-pulau terluar di perbatasan. Harus dipastikan bahwa lembaga legislatif sepenuhnya mewakili aspirasi semua kelompok masyarakat. None is left behind unrepresented. Pejabat-pejabat cabang eksekutif itu dipilih oleh lembaga legislatif melalui mekanisme musyawarah bil hikmah. Pejabat terpilih adalah mandataris yang bertanggung jawab pada lembaga legislatif tersebut. Pejabat-pejabat publik di cabang eksekutif maupun legislatif diangkat hanya untuk satu periode masa jabatan. Jadi, Walikota dan Bupati dipilih oleh anggota DPRD Kota/Kabupaten, sedang Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Presiden dipilih oleh MPR dan diangkat sebagai mandataris MPR RI untuk menjalankan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. MPR dikembalikan posisi dan perannya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Pembatasan masa jabatan hanya satu periode ini penting karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, prinsip bahwa jabatan itu amanah yang tidak layak dikejar-kejar, tetapi sebuah tugas yang diberikan publik untuk segera diselesaikan dengan penuh tanggungjawab. Meninggalkan jabatan yang belum selesai untuk meraih jabatan lain yang lebih luas kewenangannya adalah sikap tidak terpuji. Memperpanjang masa jabatan bertentangan dengan prinsip amanah. Kedua, semakin lama menjabat jabatan yang penting dengan kekuasaan besar berpotensi melakukan korupsi. Sebagaimana adagium Lord Acton ini: power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Ketiga, melahirkan kepemimpinan yang segar, sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan yang sehat. Keempat, dengan membatasi masa jabatan hanya 1 periode saja, pejabat tersebut akan segera fokus pada hari pertama dilantik hingga hari terakhir masa jabatannya. Membuka peluang petahana atau incumbent telah terbukti membawa perilaku kepemimpinan yang buruk. Hiruk-pikuk pencapresan sekarang ini oleh berbagai pihak dan lembaga survei tidak produktif dan menyesatkan karena mengubur masalah mendasar yang bersembunyi di balik hingar-bingarnya. Jika kedaulatan rakyat tidak lagi bisa diserahkan pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada saat mekanisme check and balances buntu di semua lini, dan prinsip-prinsip keterwakilan yang bermusyawarah dengan dipandu oleh hikmah kebijaksanaan terus ditelantarkan, maka Pemilu apapun yang akan dilakukan akan semakin memilukan publik walaupun sering dibungkus sebagai pesta demokrasi. Pesta mbelgedhes! Gunung Anyar, 21 Juni 2022. (*)
Sandiaga Uno Ajak Duduk Bareng Jumhur Hidayat
Denpasar, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Ketua Umum FSPSI Jumhur Hidayat untuk duduk bareng membicarakan persoalan pekerja pariwisata dan ekonomi mikro di ruang kerjanya. \"Setelah ini saya berharap Pak Jumhur Hidayat bisa berdiskusi di lantai 16 Kantor Kementerian Parisiwata dan Ekonomi Kreatif. Jangan lagi orasi di Patung Kuda. Saya sering melihat dari jendela Pak Jumhur berdemonstrasi di Patung Kuda, Jakarta,\" kata Sandiaga dalam pembukaan Musyawarah Nasional Pertama Forum Serikat Pekerja Parisiwata dan Ekonomi Kreatif FSPSI (FSP Parekraf - FSPSI) di Hotel Inna Heritage Bali, Selasa, 21 Juni 2022. Sandiaga menegaskan bahwa saat ini ada 34 juta pekerja parisiwata yang terdampak pandemi. Sandiaga mengajak FSP Parekraf bekerja sama mencari solusi yang terbaik. \"Federasi harus merangkul elemen ekonomi dan industri kreatif untuk bangkit dari cobaan. Kita harus bertindak cepat mengatasi persoalan ini,\" tegasnya. Sandiaga menegaskan industri pariwisata harus segera pulih dan segera mendapatkan pemasukan. Ia mencontohkan Pesta Kesenian Bali yang menggeliat pasca 2 tahun dihajar pandemi. \"Pandemi sedang menuju endemi. Kita tahu harga-harga bahan pokok naik tinggi,\" katanya. Namun demikian, kami memahami itu semua karena dampak pandemi dan perubahan geopolitik. \"Bila dibandingkan dengan negara lain, kita masih cukup baik. Harga BBM dan harga pangan cukup tinggi, namun inflasi masih 4 persen,\" tegasnya. Sandiaga mengajak FSP Parekraf memotivasi masyarakat dengan Tri-G, yakni Gercep, Geber, dan Gaspol. Di tengah tingginya permintaan hunian hotel, Sandiaga menyarankan agar masyarakat Pariwisata menciptakan peluang peluang baru. Namun demikian Sandi mengingatkan untuk tetap menggunakan energi bersih, berimbang antara kebutuhan pangan dan energi serta mengajak peran serta KSP Parekraf sebagai mitra yang saling menguntungkan. \"Kami yakin Indonesia mampu melewati tantangan ini. Kita perlu mengadakan diskusi terbuka, menerima masukan dan merajut kebersamaan dengan sesama, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan, dan melakukan perlindungan pekerja. Sementara Ketua Umum FSP Parekraf KSPSI Jumhur Hidayat bahwa ia ingin mengabarkan kepada dunia bahwa pariwisata Indonesia sedang bangkit dengan cepat untuk menyambut dunia baru secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. \"Masa depan pendapatan untuk Indonesia adalah dari pariwisata dan ini adalah gifted atau pemberian dari Yang Maha Kuasa. Keterlaluan kalau kita tidak menyambut ini dengan mempersiapkan diri dengan baik,\" demikian Jumhur dalam sambutannya Sebagai upaya phisical distancing dan sesuai dengan instruksi pemerintah (PPKM) dan implementasi dan penerapan Teknologi digital, Munas ini dilaksanakan secara HYBRID (combine on line dan offline) 14 PD, 33 PC, 18 PUK. Sedangkan yang mengikuti secara on line ada 3 PD, 5 PC, serta 42 PUK secara off line dengan mengacu pada standard prokes. (sws)
Jumhur Hidayat Dinilai Mampu Memperjuangkan Nasib Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Denpasar, FNN - Putu Gunanta Yadnya, Ketua Panitia Musyawarah Nasional sekaligus Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Parisiwata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf) Bali menyambut baik kepemimpinan baru Serikat Pekerja Parisiwata yang dijabat oleh Muhammad Jumhur Hidayat. \"Pak Jumhur adalah sosok yang ideal buat kami memperhatikan dan memperjuangkan nasib pekerja, khususnya di sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM,\" kata Putu Gunanta kepada FNN di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Bali, Selasa, 21 Juni 2022. Putu menegaskan bahwa Jumhur Hidayat sudah punya banyak pengalaman memperjuangkan para pekerja. Oleh karena itu, ia dan para pekerja pariwisata di Bali memutuskan keluar dari keanggotaan Serikat Pekerja Parisiwata yang lama, kemudian bergabung dengan FPS Parekraf-SPSI. Pengurus Serikat Pekerja yang lama kata Putu, telah nyata tidak berhasil melindungi kaum pekerja. Dalam Munas kali ini Putu menjelaskan bahwa jumlah yang hadir dalam acara pembukaan sebanyak 235 orang. Sementara untuk Pengurus Unit Kerja dihadiri masing masing-masing dari Bali 32 orang, Lombok 11 orang dan Jakarta 32 orang. Sementara peserta yang lain dari seluruh Indonesia mengikuti dengan aplikasi zoom meeting. Program kerja utama yang akan diperjuangkan dalam Munas ini kata Putu adalah adanya perhatian serius dari pemerintah pusat khususnya perlindungan dan hak-hak dari para pekerja pariwisata. \"Kita ingin ada perhatian serius dari pusat kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif,\" paparnya. Munas ini akan dilaksanakan mulai pukul 7.00 WITA di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar Utara dengan tema Indonesia Sehat, Pariwisata Bangkit. Hadir dalam Munas Pertama FSP Parekraf-SPSI ini antara lain Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja RI) atau yang mewakili, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI DPD Bali, mewakili Gubernur Bali yang harus menghadiri kegiatan lain di Jakarta). (sws)
Duet BOIMIN (Prabowo - Imin) Akrobat Baru Cari Panggung
Jakarta, FNN - Menjelang Pilpres 2024, para politisi \"mulai jual diri\" untuk mendapatkan simpati publik, tak terkecuali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Inilah topik bahasan dalam dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Senin (20/6/2022). “Pertemuan itu memunculkan satu titik temu, di lapangan sudah muncul Prabowo-Cak Imin 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jaizul, memproteskan tidak terima Ketua Umum dijadikan sebagai Wakil Presiden, karena dikalangan umum aspirasi PKB, Ketum harus menjasi Presiden. Lalu kenapa tiba-tiba setelah ketemu Prabowo, dia menjadi Wakil Presiden,” kata Hersu panggilan akrab Hersubeno Arief. Bagaimana Rocky Gerung melihat peristiwa itu, berikut petikannya: Kita bahas dahulu pada prinsipnya, Prabowo dan Cak Imin satu di legislatif dan satu di eksekutif yang artinya keduanya dibayar rakyat untuk melakukan pekerjaan sampai 2024, sekarang waktu yang tersedia dipakai untuk bermain politik, artinya terbengkalai pekerjaan mereka, kasat-kusut bukan hanya menghabiskan uang tetapi menghabiskan waktu, jadi kualitas parlemen seperti apa kalau ketum mengerjakan di luar tugasnya. Seperti pak Prabowo yang digaji sebagai Menteri Pertanahan, kenapa habis waktu mutar mencari koalisi, apa urusan koalisi dengan biaya yang kami keluarkan sebagai rakyat untuk gaji kalian. Pak Jokowi juga harusnya malu, dia kita bayar merawat kabinet, membuat kabinet, sekarang kabinet sibuk membahas politik, dari segi Itu nilai kepemimpinan telah lenyap. Waktu masih setengah tahun, kalo mau main politik ya letakin jabatan. Padahal kita tau Prabowo dengan Cak Imin berkoalisi karna punyak koneksi. Ya walaupun koneksi ada tapi tidak komplementer. Semacam apple to apple tapi bukan itu jadi seperti apple busuk to apple pie kan gak bisa dipisahin, ini artinya permainan untuk cari panggung. Jadi kekacauan ini sangat mengangggu rakyat. Prabowo terkesan merawat hubungan dengan Megawati, karena kemarin waktu lebaran IdulFitri setelah bertemu dengan Jokowi, ia langsung bertemu dengan Megawati. Tetapi sekarang kenapa Prabowo aktif sekali bertemu dengan politisi lainnya bahkan dating pada saat diundang NasDem. Bahkan kadang bertemu PKB, padahal yang kita ketahui PKB udah tiga periode tidak pernah bertemu dengan Gerindra. “Sekarang ini semua lagi gelisah, tidak tahu mau ngapain untuk mencari pegangan. Maka menjadi kacau design negara kita, kemampuan untuk melihat secara tertib sistem presidensial. Jadi ini gejala orang gak paham design bernegara dan secara psikologis dikatakan panik,” Ujar Rocky Bicara tentang probabilitasnya, menurut Anda gimana koalisi Prabowo-Cak Imin? Dari awal dapat kita nilai, kalau tidak Prabowo ditipu diujung atau sebaliknya Cak Imin ditipu Prabowo diujung. Jadi terlihat begitu karena design yang berantakan tidak ada tertib dalam etika berpolitik, janji yang bisa batal, karena fungsi awalnya tidak dimengerti, filosofis dasar dari presidensil itu tidak dipahami, kalau ditanya seneng atau tidak terjadi kegelisahan, ya senang aja karena menunjukkan kekacauan makin diperbanyak, semakin banyak kekacauan semakin mudah bangsa ini melihat arah jalan terang. Saat ini para menteri sibuk kampanye menghadapi pilpres, padahal ekonomi lagi kian memburuk, ancaman resesi global melanda, sekarang survey dari media kompas menganggu jokowi karna tingkat kekuasaan terhadap pemerintahan pak Jowoki turun, hal seperti ini mungkin Jokowi terganggu tetapi kalau ngomongin yang lain tentang harga pasar naik pak Jokowi tidak terganggu, terlihat sudah 2 hari ini Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan tidak turun ke pasar. Rocky menanggapi dua koalisi yang lagi gelisah ini dengan pernyataan seperti ini : “Yang lebih bagus adalah Prabowo dating ke kampus menerangkan begini arah pertahanan kita, terangkan mengapa pada waktu itu ia tidak peduli pad protes emak-emak kan itu lebih baik supaya orang melihat karakter dasarnya, begitu juga sebaliknya Cak imin juga timnya bagus menyodorkan untuk membaca buku, mudah-mudahan Cak Imin membaca kemudian ke kampus menyodorkan saya Cak Imin saya mau jadi presiden, anda punya person ga, saya ga penting threshold yang penting gagasan saya lolos dulu. kan begitu cara lihatnya, itu ga terjadi karna kegelisahan itu”. Seperti orang naik kereta, kata Rocky, kalau tidak sekarang naiknya itu akan ketinggalan kereta, padahal di antara orang yang menunggu kereta itu akan desak-desakan masuk, lalu kereta macet. (ska, sws)
Sunat Cara Egypt Saja Berubah, Pun Kekuasaan
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SUNAT artinya potong. Indonesia mengenalnya dari migran Egypt pada IV SM. Kali Ciwahanten, Banten, dan Citarum, Bekasi, artinya berkorban hewan. Puasa artinya tidak makan dan minum, ini bukan morfologi, tapi kata dasar. Ini tradisi Egypt yang diresap kaum Saba di Indonesia sejak abad II M. Karena itu Layt Abu Nashr, wafat 983 M, tidak memasukannya dalam kitab Masa\'il yang ditulisnya. Cara sunat Egypt pasien langsung dipotong dalam posisi yang bersangkutan berdiri. Sesudah dipotong orgaan bersangkutan langsung dibaur jenis pasir tertentu untuk stop pendatahan. Sunat system Betawi yang saya alami. Saya disunat usia 10. Ayah undang Hajj Maliki Kwitang seorang pakar sunat yang kebilangan. Mak bangunkan aku pagi buta dan langsung disuruh berendam. Kok? Aku heran. Supaya empuk, Wan, pas digodotnye. Kata Mak. Aku dituntun di pekarangan. Oleh Haji Maliki orgaan bersangkutan dijepiit bambu. Baru digodot. Yang luka dikasi cairan. Pas seremoni usai teman-temanku pada teriak, Opedi (kata seru) Riduan kaga nangis. Korban hewan di tepi sungai dan kepala hewan dilarungkan di sungai. Daging jadi hidangan bersana. Ini Egypt. Kalau puasa tak ada bulan khusus. Kuasa adat yang menentukan. Lamanya 40 hari. Lebarran hari penutupan puasa. Di bawah pimpinan kuasa adat mereka ziarah kubur. Ini resapan tradisi Egypt jauh sebelum Islam datang.. Teknik sunat lama sudah ditinggal orang karena ditemukan cara bersunat yang lebih nyaman. Itulah modernisasi, dan itulah perubahan Di bidang apa pun niscaya terjadi, termasuk kekuasaan. Bila lapuk digusur orang. (RSaidi)
Teten: Kemenkop Harus Bangun Spirit Baru Wujudkan 6 Program Prioritas
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak semua pihak membangun spirit baru untuk mewujudkan enam program prioritas serta mencari ide alternatif anyar terkait akses pembiayaan maupun pasar bagi koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM).“Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan, di mana hal ini menjadi landasan kerja kita,” ujarnya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Teten menyatakan telah menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan program prioritas koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.Saat ini, 70 persen program pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga kerja sama antar pemangku kepentingan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.“Jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu menjadi komitmen bekerja secara penuh,” katanya.Kemenkop memiliki enam program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.Kemudian, Redesign PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), The New PLUT sebagai Center of Excellence (pusat keunggulan), Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.Pihaknya hendak memastikan enam agenda tersebut bisa dijalankan melalui sinergi kedeputian dan pemerintah daerah dalam kerangka meningkatkan produktivitas serta kualitas produk UMKM yang kemudian mampu mendorong target jumlah kewirausahaan.“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” kata dia. (mth/Antara)
POPULER
